<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Muhammad Kahlil Gibran on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Muhammad Kahlil Gibran on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@muhammadkahlilgibran?source=rss-701a1f56e74------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*DokiCqlu3FvI6APpgcTkhQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Muhammad Kahlil Gibran on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@muhammadkahlilgibran?source=rss-701a1f56e74------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 07:51:35 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@muhammadkahlilgibran/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Kemerdekaan yang Fana?]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadkahlilgibran/kemerdekaan-yang-fana-3090d24f7e6c?source=rss-701a1f56e74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3090d24f7e6c</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah]]></category>
            <category><![CDATA[opini]]></category>
            <category><![CDATA[sumatra]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Kahlil Gibran]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 05:38:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-18T14:46:44.305Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Meneropong Ulang Pusat, Pinggiran, dan Janji yang Tak Tuntas</h4><p>Kemerdekaan Indonesia kerap dirayakan sebagai titik puncak sejarah bangsa, namun perayaan itu sering kali hanya hidup di pusat kemakmuran, seperti di alun-alun kota atau kekuasaan, sementara di banyak daerah yang sering kali dianggap “pinggiran”, kemerdekaan hanya lebih terasa sebagai kabar jauh, bukan sebuah kenyataan yang hadir dalam diri. Pada masa pra-kemerdekaan, negeri ini adalah kumpulan entitas yang berisi beragam etnis, budaya, dan sejarah dengan kekuasaan yang berada ditangan masing-masing. Bahkan jauh sebelum proklamasi, pemuda Sumatera, Tan Malaka dalam bukunya <em>Menuju Republik Indonesia</em> (1925) telah menggagas dan menyatakan bahwa republik ini harus didirikan dan didasarkan atas prinsip kemerdekaan rakyat dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan oleh bangsa sendiri. Bagi Tan, republik bukan hanya sekadar bentuk sistem pemerintahan, tetapi sebagai alat pembebasan tiap kaum yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Sebuah benih gagasan yang tak hanya bebas dari penjajah asing, tapi juga dari kekuasaan yang hanya memusatkan satu hal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*q9IncH-niEwD4L3uyrmJSw.png" /><figcaption>Kemerdekaan yang dirasakan hanya Fana?</figcaption></figure><p>Pandangan ini bukan hanya refleksi akademik, ia adalah pengalaman nyata yang saya alami sendiri sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh di wilayah yang dikatakan sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagaimana tercatat dalam dokumen Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Realitas ketimpangan dan ketidakadilan itu muncul saat saya pertama kali berada di kampus Insitut Teknologi Bandung, melihat begitu banyak jurang perbedaan antara tempat asal saya. Realitas ini kian tajam ketika saya tertarik dalam membaca buku <em>The History Of Sumatra</em> (1810), William Marsden, menggambarkan betapa Sumatera pernah menjadi salah satu kawasan paling makmur dan strategis dalam Nusantara. Namun, pasca-kemerdekaan, daerah Sumatera justru menjadi sumber daya yang dikuras oleh pusat tanpa pengembalian yang setimpal. Akibat itu, saya melihat bahwa ketertinggalan daerah bukanlah karena ketidakmampuan, tetapi karena penataan kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan dan memberdayakan pusat atas nama pembangunan.</p><p>Sebenarnya, pasca-proklamasi 1945, bentuk negara federal sempat diuji coba melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949, yang meskipun ide lahir dari tekanan Belanda, akan tetapi ide ini dapat mencerminkan kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari bangsa-bangsa yang punya jati diri dan sejarah sendiri. Mohammad Hatta bahkan menyatakan bahwa federalisme sebagai bentuk yang lebih alami untuk Indonesia, yang memberi ruang yang lebih untuk daerah agar dapat bertumbuh sesuai karakter dan kebutuhannya. Akan tetapi, tak berselang lama federalisme yang dianggap sebagai “warisan kolonial” membuat RIS dibubarkan. Indonesia kembali berubah menjadi negara kesatuan, yang saat itu kekuasaan pusat tumbuhan dominan. Dengan kata lain, Jakarta memutuskan, daerah mengikuti.</p><p>Orde Baru (1966–1998) makin memparah dan memperdalam pemusatan ini. Segala sesuatu menjadi kendali pusat baik dari kebijakan, anggaran, hingga narasi sejarah. Daerah pinggiran hanya menjadi sumber daya, bukan subjek yang bedaulat. Gas dari Aceh, emas dari Papua, kayu dari Kalimantan, yang semata-mata hanya dialirkan untuk keperluan pusat, sementara pembangunan kepada wilayah tersebut sering dilupakan. Tak aneh, dari pemusatan tersebut banyak muncul berbagai gerakan perlawanan seperti, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Operasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, dan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku Selatan, dan berbagai konflik lainnya, bukan karena daerah-daerah itu membenci, melainkan merasa tak pernah benar-benar dianggap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dalam buku <em>Manifesto Masa Depan Politik Kepulauan Kita </em>(1965), Hasan Tiro menulis bahwa setiap bangsa itu memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Bagi Tiro, kedaulatan akan hadir bila tiap wilayah punya hak untuk berkata, inilah cara kami hidup, dan inilah cara kami bernegara.</p><p>Reformasi 1998 membuka jalan bagi desentralisasi. Otonomi daerah lahir melalui UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, memberi hak kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengurus urusan lokal sendiri. Namun, desentralisasi ini tidak langsung menghadirkan keadilan, malahan di banyak tempat, kekuasaan justru berpindah dari pusat ke tangan elit dan dinasti politik lokal. Ketidakadilan dan ketimpangan tetap hidup, hanya wajahnya yang berganti. Bahkan UU No. 23 Tahun 2014 menarik kembali sebagian kewenangan ke pusat dan provinsi, menandakan bahwa otonomi yang sejati masih jauh dari kata tuntas.</p><p>Sayangnya, pemerintah hari ini seperti tidak mengetahui sejarah yang pernah terjadi, hanya memperlakukan identitas lokal dan sejarah sebagai beban administratif belaka. Kasus paling nyata sekarang adalah sengketa wilayah empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, yang mencuat kembali setelah terbitnya <em>Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2–2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</em>. Empat pulau tersebut, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang secara administratif tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, namun juga diklaim sebagai bagian daerah Kabupaten Aceh Singkil. Menteri Dalam Negeri menyebut keputusan tersebut sebagai urgensi pendaftaran nama pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, bagi masyarakat Aceh, ini pengalihan yang dirasa tak adil karena dilakukan tanpa dialog terbuka, yang tidak lagi mempertimbangkan sejarah panjang konflik dan identitas wilayah. Keputusan administratif ini akhirnya melukai nilai otonomi yang telah dicetuskan dan Kesepakatan Helsinki. Dalam kasus ini, negara tampak lebih sibuk mengatur peta administratif demi memenuhi kewajiban internasional, ketimbang mendengarkan suara warga yang hidup dalam tanah yang dipersengketakan.</p><p>Jika pemerintah terus mengabaikan nilai, sejarah, dan trauma masa lalu, maka luka-luka lama akan kembali mengaung. Pengabaian ini hanya akan mengulang kesalahan lama. Ketika suara pinggiran tidak didengar, ia akan mencari bahasa baru untuk digaungkan, mungkin perlawanan yang akan disuarakan. Kembali pada cita-cita awal Tan Malaka, pengajuan pertama kali terkait ide Republik Indonesia, bahwa kemerdekaan bukan hanya peristiwa simbolik, melainkan sebuah proses pembebasan terus-menerus dari segala bentuk dominasi. Apakah kemerdekaan hanya sekadar lepas dari penjajahan asing, atau berarti berdaulat atas ruang dan hidup sendiri? Jika kemerdekaan hanya bernilai berdaulat atas di bawah satu bendera, tanpa punya ruang bicara, memilih, dan membentuk masa depan sendiri, maka itu bukan kemerdekaan, melainkan sebuah penjajahan dalam bentuk baru.</p><p>Maka, sebuah kemerdekaan sejati bagi Republik Indonesia bukan hanya tentang menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah, tetapi menjamin bahwa tiap jengkal tanah dari rakyat merasa dilibatkan, bahwa tiap suara dari Sabang sampai Merauke punya nilai dan bobot yang setara. Jika tidak, kemerdekaan kita akan tetap fana, hanya hidup dalam seremoni, tapi mati dalam kenyataan. Yang kita butuhkan hari ini selain mempertahankan kesatuan Indonesia, adalah menyusun ulang narasi Indonesia sebagai republik yang multi-pusat, yang tercantum nilai dialog lokal yang setara, sebagaimana yang diimpikan oleh putra Sumatera, Malaka, Hatta, dan Hasan Tiro, agar tiap rakyat merasa merdeka bukan karena sekadar tinggal di dalam Indonesia, tetapi karena memiliki rasa memiliki dan didengarkan oleh Republik ini.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3090d24f7e6c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>