<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by WorldeSyemil on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by WorldeSyemil on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*bakksx32sY3oBay-jF-NAA.jpeg</url>
            <title>Stories by WorldeSyemil on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 21:36:53 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@muhammadsyamil0218/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Sedikit Catatan dari Teori Hegemoni Gramsci]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/sedikit-catatan-dari-teori-hegemoni-gramsci-8cd38e4ecdea?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8cd38e4ecdea</guid>
            <category><![CDATA[hegemony]]></category>
            <category><![CDATA[state]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[gramsci]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 24 Aug 2025 16:30:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-24T17:05:22.895Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*Qo0ZROojn97BjbibhIOc4A.jpeg" /></figure><p>Pernarkah kalian terpikirkan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan informasi yang kita terima itu tidaklah datang dari ruang hampa, <strong>melainkan sebagai sebuah konstruksi kekuasaan yang mencoba untuk membentuk cara pandang kita</strong>? Atau pernahkah kita merefleksikan mengapa buku-buku sejarah yang diajarkan di bangku SD sampai SMA <strong>yang tidak pernah jujur mengenai persoalan kelam yang telah dilakukan oleh pemerintah kita</strong>, seperti pada kasus genosida tahun 1965–1966 yang diestimasikan memakan korban 450rb sampai dengan 1,5jt jiwa begitu juga penjajahan di Timor Leste, dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya? Dan pernahkah juga terbesit dipikiran kita mengapa wacana-wacana penulisan ulang sejarah, penetapan hari kebudayaan bersamaan dengan ulang tahun Presiden Prabowo <strong>sering kali bergandengan dengan kepentingan politik penguasa?</strong></p><p>Keganjilan-keganjilan yang saya uraikan di atas setidaknya dapat dijernihkan dengan membaca teori hegemoni Gramsci. Bagi Gramsci, kekuasaan tidak semata hadir lewat represi fisik, melainkan bekerja lebih halus dengan membentuk subjek melalui wacana, nilai, simbol, dan pengetahuan. Dalam hal ini, kekuasaan bukan hanya soal memukul, tetapi soal <strong>meyakinkan hingga yang tertindas pun percaya pada tatanan yang menindasnya</strong>.</p><p><strong>Siapa Itu Antonio Gramsci?</strong></p><p>Antonio Gramsci (lahir 1891 di Sardinia) adalah seorang intelektual dan tokoh politik terkemuka Italia yang hidupnya terkait erat dengan perjuangan kelas pekerja di Turin dan perkembangan gerakan sosialis dan komunis di Italia pada awal abad ke-20. Ia menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Italia (P.C.I.) pada tahun 1924. Gramsci ditangkap oleh rezim fasis pada November 1926 dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Di sinilah ia menulis <em>Prison Notebooks</em>. Buku ini berbicara tentang serangkaian refleksi historis dan teoretis tentang kondisi revolusi di negara-negara modern, seperti Italia, beserta dengan konsep “hegemoni” yang dianggap sebagai lokus inovasinya.</p><p><strong>Seperti Apa Latar Historis &amp; Teoritis Pemikiran Gramsci</strong></p><p>Konteks historis-politik pemikiran Gramsci, terutama dalam penulisan <em>Notebooks</em> adalah <strong>bangkitnya fasisme di Italia dan kekalahan gerakan kelas pekerja</strong>. Kegagalan ini memaksa Gramsci untuk merenungkan penyebab kekalahan tersebut dan mencari strategi revolusioner baru. Ditinjau dari aspek teoritisnya, Gramsci memiliki perbedaan pandangan dengan Marx klasik, Lenin, atau kaum Marxis ortodoks yang terlihat dalam beberapa aspek, terutama dalam<strong> analisisnya tentang kekuasaan dan perubahan sosial di masyarakat kapitalis maju.</strong></p><p>Dalam hal ini<strong>, </strong>Gramsci memberikan perhatian yang lebih besar pada <strong>peran suprastruktur, khususnya budaya dan ideologi, dalam mempertahankan kekuasaan</strong>, berbeda dengan Marxisme klasik yang sering menekankan determinisme ekonomi dan kontradiksi kelas sebagai pendorong utama revolusi. Ia mengkritik pandangan Marxis yang terlalu sederhana tentang relasi antara struktur (basis ekonomi) dan suprastruktur, serta pandangan deterministik tentang revolusi yang hanya bergantung pada krisis ekonomi.</p><p><strong>Teori Hegemoni: Bagaimana Gramsci Menganalisis Cara Kerja Kekuasaan</strong></p><p>Dalam kerangka Gramsci, <strong>hegemoni</strong> didefinisikan sebagai <strong>kepemimpinan moral dan intelektual oleh kelompok sosial dominan</strong> yang memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan tidak hanya melalui unsur koersif, seperti aparat penegak hukum ataupun militer, tetapi yang paling penting melalui <strong>konsensus aktif dari kelompok yang didominasi</strong>. Hegemoni terutama berbicara tentang <strong>kemampuan kelompok dominan untuk membuat nilai-nilai, pandangan dunia, dan kepentingan mereka diterima oleh kelompok-kelompok lain</strong>, bahkan oleh kelompok-kelompok yang secara fundamental bertentangan dengan mereka.</p><p><strong>Lalu Seperti Apa Hegemoni Diterapkan dalam Masyarakat?</strong></p><p>Hegemoni bekerja dengan membuat nilai dan pandangannya tampak <strong>“alami” atau “umum” (common sense)</strong> melalui proses sosialisasi dan reproduksi ideologis dalam berbagai institusi suprastruktur, terutama di ranah masyarakat sipil. Melalui pendidikan, media, agama, dan institusi budaya lainnya. Pandangan dunia kelompok dominan disebarkan dan diinternalisasi, sehingga tampak sebagai satu-satunya cara pandang yang masuk akal atau “common sense” bagi masyarakat secara luas. Konsensus ini tidak selalu pasif, tetapi sering kali merupakan hasil dari <strong>keterlibatan dan persetujuan aktif</strong> dari kelompok yang didominasi, yang menerima kepemimpinan moral dan intelektual kelompok dominan.</p><p><strong>Masyarakat Sipil &amp; Hegemoni dalam Pandangan Gramsci</strong></p><p>Selain itu, Gramsci juga menelaah lebih lanjut mengenai ruang lingkup dari hegemoni dengan membedakan antara masyarakat politik (<em>political society</em>) dan masyarakat sipil (<em>civil society</em>) sebagai berikut:</p><ul><li><strong>Masyarakat Politik (State dalam arti sempit):</strong> Merujuk pada ranah <strong>dominasi koersif dan kontrol</strong> yang mencakup aparat negara, seperti hukum, militer, polisi, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki monopoli kekerasan. Fungsinya adalah untuk “memimpin” (<em>dirigere</em>) dan “mendominasi” (<em>dominare</em>), khususnya melalui penggunaan paksaan.</li><li><strong>Masyarakat Sipil (Civil Society):</strong> Merujuk pada ranah <strong>hegemoni</strong>, yang mencakup institusi-institusi “swasta” atau non-negara, seperti pendidikan (sekolah), media, gereja, organisasi budaya, serikat pekerja, dan keluarga. Di sinilah kepemimpinan moral dan intelektual (hegemoni) dibangun dan dipertahankan melalui pembentukan konsensus dan sosialisasi nilai-nilai dan ideologi.</li></ul><p>Keduanya bekerja sama dalam mempertahankan hegemoni kelompok dominan. Hegemoni (masyarakat sipil) menciptakan dasar konsensus yang kuat, sementara dominasi (masyarakat politik) siap untuk menggunakan paksaan ketika konsensus goyah atau ditantang.</p><p><strong>Bagaimana Peran Intelektual dalam Membangun dan Mendobrak Hegemoni?</strong></p><p><strong>Pertama-tama Gramsci membedakan Intelektual menjadi dua kategori, yaitu intelektual tradisional dan organik.</strong></p><ul><li><strong>Intelektual Tradisional:</strong> Ini adalah intelektual yang tampaknya berdiri di atas kelas sosial tertentu, memiliki status historis yang relatif otonom (misalnya, agamawan, filsuf, sastrawan, guru, dokter, pengacara, dll). Meskipun tampaknya otonom, mereka sering kali terkait secara historis dengan kelompok sosial yang dominan di masa lalu dan cenderung melayani kepentingan kelompok dominan yang baru atau yang berkuasa saat ini atau diasimilasi olehnya.</li><li><strong>Intelektual Organik:</strong> Ini adalah intelektual yang secara <strong>“organik” terkait erat dengan kelompok sosial tertentu</strong> sebagai ekspresi dari kemunculan kelompok tersebut dalam ranah ekonomi dan sosial. Intelektual organik bukan hanya pemikir abstrak, tetapi terlibat langsung dalam kehidupan praktis kelompoknya — <strong>membantu mengorganisir, menyatukan kesadaran, dan memberikan arah politik dan budaya</strong>.</li></ul><p><strong>Bagaimana peran intelektual organik dalam membentuk kesadaran kelas dan membangun kontra-hegemoni?</strong></p><p>Untuk melawan hegemoni kelas dominan, kelas tertindas juga harus <strong>menciptakan intelektual organiknya sendiri</strong>. Intelektual organik kelas tertindas penting dalam <strong>menyatukan kesadaran kelas</strong>, mengembangkan pandangan dunia alternatif, dan mengorganisir perjuangan di ranah masyarakat sipil untuk <strong>membangun hegemoni tandingan</strong>. Mereka mengembangkan dan menyebarkan pandangan dunia alternatif kepada kelas-kelas subaltern. Transformasi ini bukan hanya masalah mengajarkan ide-ide baru, tetapi juga mengubah cara individu berpikir dan belajar, serta mendorong disiplin diri, kemandirian intelektual, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan kolektif.</p><p><strong>Lalu Apa yang Dapat Kita Lakukan Menurut Gramsci?</strong></p><p>Untuk mencapai transformasi sosial politik dan menghadapi hegemoni kelas penguasa, Gramsci menawarkan sebuah strategi <strong>“war of position” (perang posisi)</strong>. Sebuah perjuangan jangka panjang yang terutama beroperasi di ranah budaya dan ideologis (masyarakat sipil) melalui pendidikan maupun media/narasi alternatif. Strategi ini bertujuan untuk secara bertahap mengikis hegemoni kelas dominan, membangun konsensus alternatif, dan membentuk “parit” atau posisi pertahanan dan serangan di dalam institusi-institusi masyarakat sipil sebelum dan menjadi dasar melakukan serangan frontal (war of manoeuvre).</p><p>Puncak dari <em>war of position</em> adalah <strong>pembentukan blok historis tandingan</strong> yang mampu menyatukan kelompok-kelompok subaltern. Blok historis ini adalah aliansi kekuatan sosial yang diikat oleh kesamaan pandangan dunia dan kepentingan yang mampu menantang hegemoni yang ada.</p><p><strong>Lalu Bagaimana Dengan Kontekstualisasi Pemikirannya di Realitas Kehidupan Kita Sehari-hari?</strong></p><p>Menggunakan kerangka Gramsci, kita dapat membaca berbagai <strong>fenomena sosial-politik di Indonesia</strong> sebagai bagian dari strategi pembangunan dan reproduksi hegemoni oleh kelompok dominan (negara dan elit politik).</p><p>Di Indonesia, hal ini tampak dalam berbagai praktik wacana. Misalnya, usulan ketika menyoal penulisan sejarah dalam nada positif dengan mengabaikan berbagai pelanggaran HAM berat merupakan bentuk hegemoni kultural dalam artian mengendalikan ingatan kolektif demi melanggengkan legitimasi politik. Begitu pula, pelabelan terhadap gerakan, seperti May Day atau tolak UU TNI sebagai gerakan asing atau bayaran oleh elit kekuasaan menunjukkan upaya mensterilkan perlawanan untuk memelihara hegemoninya. Bahkan, simbolisasi seperti penetapan Hari Kebudayaan bertepatan dengan ulang tahun Presiden mencerminkan bagaimana upaya rezim kekuasaan dalam memproduksi hegemoni melalui simbol-simbol publik.</p><h3>Refleksi Kritis: War of Position sebagai Taktik Tandingan</h3><p>Dalam konteks ini, strategi Gramsci tentang <strong>“war of position”</strong> menjadi penting, yaitu upaya membangun <strong>kontra-hegemoni</strong> di dalam masyarakat sipil, melalui pendidikan kritis, media alternatif, dan organisasi-organisasi akar rumput.</p><p>Kesadaran kritis atas proses hegemoni ini perlu dikembangkan untuk:</p><ul><li>Membongkar konstruksi ideologis kekuasaan.</li><li>Membangun wacana tandingan yang mampu menantang dominasi simbolik negara.</li><li>Mewujudkan partisipasi politik yang berakar pada kesadaran kelas dan bukan sekadar konsensus pasif.</li></ul><p><strong>Referensi</strong></p><p><strong>Gramsci, A.</strong> (1999). <em>Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci</em> (Q. Hoare &amp; G. N. Smith, Eds. &amp; Trans.). ElecBook. (Original work published 1971)</p><p>Martin, J. (2023, January 13). <em>Antonio Gramsci</em>. Stanford Encyclopedia of Philosophy; Metaphysics Research Lab, Stanford University. <a href="https://plato.stanford.edu/entries/gramsci/">https://plato.stanford.edu/entries/gramsci/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8cd38e4ecdea" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Demos And Demagog: Membaca Kembali Illiberal Demokrasi dalam Perspektif Plato]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/demos-and-demagog-membaca-kembali-illiberal-demokrasi-dalam-perspektif-plato-15f589f2f493?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/15f589f2f493</guid>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[plato]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 13:45:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-02T13:45:48.493Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*Wvk_llKuo9Dqr4UczY_RPg.jpeg" /><figcaption>(image: https://pin.it/71PdCFw6l)</figcaption></figure><p>Demokrasi secara etimologi berasal dari kata <em>demos</em> dan <em>kratos </em>yang berarti rakyat dan kekuasaan. Dari sana, demokrasi dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang ditempatkan pada rakyat. Salah satu pendapat terkenal dari demokrasi berasal dari Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Namun, dalam tradisi demokrasi itu sendiri terdapat perbedaan untuk memahaminya yang setidaknya terbagi kepada dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan prosedur. Dalam tradisi klasik, demokrasi dipahami sebagai pengaturan kelembagaan yang menempatkan kebaikan bersama sebagai tujuan dan kehendak rakyat sebagai sumbernya. Tradisi demokrasi klasik itu sendiri beranjak dari asumsi bahwa masyarakat yang berpartisipasi secara aktif merupakan orang yang memiliki rasionalitas dan inisiatif yang tinggi dalam politik. Namun, terdapat permasalahan kritis dari pendekatan tersebut yang dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya <em>Socialism, Capitalism, And Democracy </em>(1942). Dia menganggap bahwa asumsi dasar dari demokrasi klasik, seperti kebaikan bersama dan kehendak rakyat adalah konsep yang abu dan ambigu. Dia melihat bahwa baik itu kebaikan bersama maupun kehendak rakyat sebagai suatu konsep yang tidak dapat dipahami secara rasional dan murni. Dia berpendapat bahwa kebaikan bersama maupun kehendak rakyat tidak memiliki penjelasan yang “<em>clear</em>” sedari awal. Dalam artian tersebut, tidak ada definisi yang jelas terkait dengan kebaikan bersama yang mana yang dimaksud dan kehendak siapa yang sebenarnya diterapkan.</p><p>Maka dari itu, Schumpeter (1942) menawarkan sebuah pendekatan baru untuk memahami demokrasi. Dalam pendekatan tersebut, demokrasi dipahami sebagai sebuah instrumen untuk menentukan siapa yang akan memerintah. Umumnya, pendekatan demokrasi dalam kerangka ini dipahami sebagai “demokrasi prosedural.” Pendekatan ini pada dasarnya menempatkan kekuasaan rakyat sebagai produsen dari pemerintahan. Biasanya, demokrasi dalam pengertian ini dipahami hanya sebatas pada adanya pemilihan umum sebagai instrumen bagi rakyat dalam menggunakan kekuasaannya guna memilih pemerintah. Pendekatan ini selanjutnya dikembangkan oleh Robert Dahl dalam bukunya <em>On Democracy </em>(1997) yang menekankan bahwa demokrasi ideal diterapkan dengan adanya kesetaraan suara, partisipasi aktif, pemahaman yang tercerahkan, kontrol terhadap agenda politik, dan inklusi penuh dari pengakuan hak-hak politik. Dari sini, dia beranjak lebih dalam memahami demokrasi sebagai prosedur pemilihan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip di baliknya. Lebih lanjut, dia mengembangkan sebuah konsep demokrasi untuk cakupan besar yang ia sebut sebagai poliarki. Poliarki, sebagai demokrasi perwakilan modern dengan hak pilih universal, mencakup enam institusi politik minimal berikut:</p><ol><li><em>Elected officials</em></li><li><em>Free, fair, and frequent elections</em></li><li><em>Freedom of expression</em></li><li><em>Alternative sources of information</em></li><li><em>Associational autonomy</em></li><li><em>Inclusive citizenship</em></li></ol><p>Robert Dahl melalui kacamata ini melihat demokrasi memiliki urgensitasnya tersendiri untuk diterapkan dan dipertahankan dalam rangka mencegah suatu negara terjatuh dalam tirani, sekaligus melindungi hak-hak asasinya.</p><p>Meskipun begitu, demokrasi dalam artian prosedur semata memiliki paradoksnya tersendiri. Fareed Zakaria dalam esainya <em>The Rise Of Illiberal Democracy </em>(1997) mengemukakan bahwa demokrasi, meskipun telah menyebar luas di akhir abad ke-20, seringkali menghasilkan pemimpin yang populis, rasis, dan anti-demokrasi karena adanya perbedaan fundamental antara demokrasi itu sendiri sebagai prosedur dan liberalisme konstitusional yang menekankan pada supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak asasi. Zakaria (1997) menamakan ini sebagai <em>illiberal democracy </em>situasi ketika rezim-rezim yang terpilih secara demokratis, seringkali melalui pemilihan yang bebas dan adil, mulai mengikis kebebasan dasar dan supremasi hukum yang merupakan ciri khas liberalisme konstitusional. Pemimpin-pemimpin populis seringkali muncul dalam konteks ini, memanfaatkan kebebasan elektoral untuk mengonsolidasikan kekuasaan sambil mengabaikan perlindungan hak-hak individu dan institusi liberal. Dari sini, fenomena kemunculan <em>illiberal democracy </em>pada dasarnya dapat dilihat dari perspektif Plato dalam bukunya <em>The Republic Book VIII </em>yang memberikan catatan kritis terhadap proses degenerasi dari demokrasi ke tirani.</p><p><strong>Illiberal Democracy sebagai Realisasi Ramalan Plato</strong></p><p>Plato dalam karya filosofisnya yang paling berpengaruh, <em>The Republic </em>(2000) menguraikan sebuah siklus degenerasi bentuk-bentuk pemerintahan yang inheren dalam dinamika sosial dan psikologis sebuah negara-kota. Dalam pandangannya, negara-kota ideal yang dipimpin oleh filsuf-raja (aristokrasi) secara bertahap merosot melalui tahapan-tahapan yang kurang sempurna: dari aristokrasi menuju timokrasi, lalu oligarki, kemudian demokrasi, dan puncaknya adalah tirani. Transisi ini bukanlah sekadar perubahan struktural, melainkan cerminan kemerosotan moral dan etika yang mendalam dalam jiwa warganya. Plato (2000: 274) menggambarkan demokrasi sebagai sistem yang sarat kelebihan kebebasan (<em>excessive freedom</em>) dan cenderung tanpa kendali nalar (<em>without rational control</em>). Kebebasan yang tidak terkendali ini, ironisnya, menjadi benih kehancuran demokrasi itu sendiri dan membuka jalan bagi tirani. Plato menganggap bahwa dalam demokrasi Athena kuno terjadi krisis fundamental yang muncul dari penyalahgunaan prinsip kebebasan.</p><p><strong>Dalam masyarakat demokratis, Plato mengidentifikasi beberapa karakteristik destabilisasi:</strong></p><p>Semua opini dianggap setara sehingga mengarah pada krisis otoritas kognitif dan etika. Plato (2000: 273) mengkritik gagasan bahwa setiap opini memiliki nilai yang sama, mengabaikan hierarki pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini terlihat jelas pada individu demokratis yang ketika diberitahu bahwa beberapa keinginan berasal dari hasrat baik dan yang lain dari hasrat buruk tidak mengakui kebenaran ini, atau membiarkannya masuk ke dalam benteng. Dia menggelengkan kepalanya pada klaim semacam ini, mengatakan bahwa semua keinginan adalah setara, dan harus dihargai sama. Sikap ini menunjukkan krisis etika dan kognitif ketika kebenaran objektif dan penilaian moral yang tepat kehilangan pijakan, digantikan oleh relativisme subjektif. Lingkungan semacam ini membuat orang-orang tidak dapat membedakan antara keindahan itu sendiri atau kebenaran(Plato, 2000: 179). Hasrat dan kesenangan menjadi penuntun utama menyebabkan jiwa demokratis menjadi inkonsisten.</p><p>Masyarakat demokratis, menurutnya, cenderung mengejar berbagai macam kesenangan dan hasrat tanpa batasan yang digambarkan sebagai “minum, nafsu, dan kegilaan (Plato, 2000: 287).” Individu demokratis yang tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan kepuasan keinginan tanpa kendali akan menolak menundukkan hasrat apa pun dan memberikan makanan kepada semua hasratnya secara setara (Plato, 2000: 273). Hal ini menciptakan jiwa yang tidak teratur — beraneka ragam dan penuh dengan segala macam karakteristik yang jauh dari keseimbangan dan harmoni yang ideal. Kondisi ini kontras dengan kota babi (<em>city of pigs</em>) yang sehat dan berfokus pada stabilitas ekonomi dan ketertiban kooperatif, karena kota yang mewah cenderung membengkak dan meradang oleh nafsu yang berlebihan.</p><p><strong>Sosok Demagogi dan Kondisi Kekacauan</strong></p><p>Demagog memikat massa dengan retorika emosional. Para demagog atau juara rakyat terampil dalam menebak selera, keinginan, dan opini rakyat, serta memanipulasi dan menyanjung mereka melalui retorika. Mereka adalah “rhetor” atau “pembicara” yang tidak memiliki kepedulian moral atau pengetahuan substantif, melainkan berfokus pada memuaskan warga negara dan mengabaikan kepentingan umum demi keuntungan pribadi (Plato, 2000: 366). Retorika mereka menyesatkan negara-negara menuju tirani dan demokrasi, menunjukkan daya pikat emosional mereka. Demagog menjanjikan pembebasan dan stabilitas. Demagog muncul di tengah polarisasi sosial dan ekonomi, terutama menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya ketidakpuasan kaum miskin terhadap orang kaya.</p><p>Mereka memanfaatkan kesusahan sosial untuk memperoleh kekuasaan, tampil sebagai juara rakyat yang memperjuangkan kebebasan. Mereka menjanjikan pembatalan utang dan redistribusi tanah yang merupakan janji-janji konkret tentang pembebasan ekonomi dan stabilitas bagi massa yang tertindas (Plato, 2000: 278–279). Setelah berkuasa, demagog berubah menjadi tiran yang anti-rasional. Menurut Plato, posisi juara ini adalah satu-satunya akar dari mana seorang tiran muncul. Begitu berkuasa, demagog tersebut menghadapi pilihan: dia harus dihancurkan oleh musuh-musuhnya, atau menjadi tiran, berubah dari manusia menjadi serigala. Tiran yang terbentuk kemudian akan menghilangkan semua orang yang berguna — baik teman maupun musuh (Plato, 2000: 278–279). Dan selanjutnya, akan memilih yang berani, mulia, bijaksana, dan kaya, karena nasib baiknya yang tak terhindarkan, apakah dia suka atau tidak, adalah menjadi musuh dari semua itu (Plato, 2000: 281). Pemerintahan tiran ditandai oleh anarki dan tanpa hukum dan didorong oleh nafsu atau keinginan yang mengerikan, tidak terkendali, dan melanggar hukum. Ini menegaskan bahwa setelah berkuasa, tiran akan secara inheren bertindak anti-rasional, digerakkan oleh dorongan dan kekejaman yang paling rendah dalam jiwanya (Plato, 2000: 289).</p><p><strong>Kontekstualisasi: Mengapa Pemimpin Demagog Muncul di Era Demokrasi Modern?</strong></p><p>Kemunculan pemimpin demagog di era demokrasi modern bukanlah fenomena yang terpisah dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi kontemporer. Faktanya, kondisi-kondisi ini menciptakan “tanah subur” bagi kelahiran demagog seperti yang telah diprediksi Plato.</p><p><strong>Kondisi Objektif:</strong></p><p>Kekecewaan terhadap elite politik dan ekonomi, termasuk ketimpangan akibat globalisasi dan neoliberalisme menjadi pendorong utama. Terjadi ketidakpuasan publik yang meluas terhadap insularitas dan korupsi elite, khususnya partai politik. Fenomena ini diperparah oleh ketidaksetaraan sosio-ekonomi yang masif, serta menurunnya kepercayaan terhadap partai-partai politik mapan terkait isu-isu seperti reformasi sosio-ekonomi dan disiplin finansial. Populisme mengemuka sebagai reaksi terhadap elite dan institusi yang “korup dan tidak bermoral,” mengklaim bahwa mereka mengabaikan “kehendak rakyat (Smilov et al., 2008: 71).” Dalam konteks ekonomi, kebijakan neoliberalisme telah membatasi kekuatan politisi terpilih dan menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan terhadap kinerja ekonomi demokrasi liberal yang membuat pemilih lebih memilih pemerintahan illiberal yang dianggap lebih efektif (Gratton &amp; Lee, 2022: 6).</p><p>Polarisasi informasi dan <em>echo chamber</em> media sosial memperkuat narasi demagog. Politik modern menjadi lebih berpusat pada media dan lebih personal ketika partai-partai populis dengan fokus pada komunikasi dan kepribadian, lebih cocok dengan lingkungan ini daripada partai tradisional (Smilov et al., 2008: 10). Media sosial menciptakan ruang informasi yang sangat tersegregasi ketika kelompok-kelompok yang bersaing memperebutkan kekuasaan politik dapat dengan tajam mendefinisikan posisi yang saling bertentangan (Benkler et al., 2018: 291). Konten yang sederhana dan emosional yang mudah dibagikan lebih diutamakan daripada analisis yang kompleks atau kritis. Hal ini menyebabkan aktivisme direduksi menjadi tontonan yang cepat dikonsumsi, sehingga sistem dapat mempertahankan diri tanpa perlu kekerasan terbuka.</p><p>Ketakutan kolektif, seperti terorisme, imigrasi, narasi musuh bersama, dan ketidakpuasan/ketidakpastian ekonomi, dimanfaatkan oleh demagog. Populisme sayap kanan sering kali mengidentifikasi imigran dan etnis minoritas sebagai musuh rakyat, seperti Donald Trump atau Viktor Orbán. Ideologi populis cenderung berfokus pada “pengembangan nativisme” memainkan ancaman asing,<em> </em>menstigmatisasi minoritas, dan menyerukan gagasan kedaulatan politik yang illiberal. Konsepsi “rakyat” dalam populisme yang mengklaim homogenitas, dapat melegitimasi otoritarianisme dan serangan illiberal terhadap siapa pun yang (diduga) mengancam homogenitas tersebut (Mudde &amp; Kaltwasser, 2017: 18).</p><p><strong>Kondisi Subjektif</strong></p><p>Massa kehilangan kepercayaan pada institusi dan mencari “penyelamat.” Terjadi kekecewaan publik terhadap partai-partai politik dan elite. Kerusakan partai-partai politik dan melemahnya loyalitas terhadap mereka membuka pintu bagi populisme. Warga kini mencari saluran representasi dan pembelaan kepentingan lain, beralih ke yudikatif atau struktur supranasional seperti Uni Eropa karena loyalitas terhadap partai dan program partai tidak lagi dianggap efisien (Smilov et al., 2008: 10). Dalam konteks Indonesia misalnya, partai-partai semakin terlepas dari masyarakat dan warga merasa tidak terwakili, sehingga cenderung beralih mencari alternatif personalis di luar sistem partai yang mengarah pada pencarian penyelamat (Gammon, 2022: 38).</p><p>Politik emosi menggantikan politik rasional. Retorika populis secara khas ditandai oleh wacana yang kabur, simplistis, daya tarik emosional, dan identifikasi ekstra-rasional yang kuat dengan pemimpin karismatik. Para demagog, baik di masa kuno maupun modern, secara konsisten menggunakan retorika yang memanipulasi dan memuji, serta sangat bergantung pada daya tarik emosional yang mengaburkan akal dan penilaian yang sehat dengan argumen yang sederhana, tetapi memikat (Ballaci, 2025: 10). Di era digital, konten yang sederhana, emosional, dan mudah dibagikan lebih diutamakan daripada analisis yang kompleks dan kritis, sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi lebih bersifat afektif yang dimediasi oleh teknologi.</p><p>Demokrasi prosedural tanpa pendidikan politik dan etika publik memfasilitasi manipulasi. Populisme secara fundamental bertentangan dengan prinsip liberal demokrasi karena menolak pluralisme, hak-hak minoritas, dan jaminan institusional yang melindungi mereka. Para populis cenderung mencurigai institusi-institusi independen, seperti yudikatif dan media, sering kali menuduh mereka melindungi kepentingan komunis atau berlawanan dengan apa yang diinginkan warga negara secara umum (Mudde &amp; Kaltwasser, 2017: 81). Hal tersebut juga menegaskan bahwa populisme rentan terhadap tendensi eksklusioner jika tidak ada norma yang mengatur batasan-batasan konseptual “rakyat.” Dengan demikian, di tengah konteks masyarakat yang kurang dibekali dengan pendidikan etika publik dan nalar kritis, demagog dapat dengan mudah mengeksploitasi celah ini untuk memanipulasi opini dan mencapai kekuasaan.</p><p>Kondisi-kondisi objektif dan subjektif ini secara bersama-sama menciptakan “tanah subur” yang kondusif bagi kebangkitan pemimpin demagog, sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Plato dalam analisisnya mengenai degenerasi demokrasi menuju tirani.</p><p><strong>Studi Kasus: Ketika Demokrasi Melahirkan Para Demagog</strong></p><p>Kebangkitan populisme global telah memunculkan kekhawatiran serius terhadap kualitas demokrasi substansial di berbagai belahan dunia. Populisme yang sering digambarkan sebagai ideologi tipis atau strategi politik yang mengadu “rakyat murni” melawan “elite korup,” cenderung menolak pluralisme dan prosedur demokratis yang melindungi hak-hak minoritas. Meskipun diakui memiliki potensi demokratis dalam beberapa konteks, populisme juga dapat merusak demokrasi liberal dari dalam mengarah pada bentuk-bentuk <strong>demokrasi illiberal</strong>. Bagian ini akan mengkaji beberapa studi kasus kontemporer yang menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh populis, meski naik melalui jalur demokratis, telah melemahkan institusi demokrasi dan memunculkan kekhawatiran yang mirip dengan kritik Plato terhadap demagog.</p><p><strong>Viktor Orbán (Hungaria)</strong></p><p>Viktor Orbán dan partainya, Fidesz, sering disebut sebagai contoh populisme sayap kanan yang eksklusioner. Ia adalah contoh pemimpin populis yang naik ke tampuk kekuasaan secara demokratis namun kemudian mengambil langkah-langkah untuk melemahkan konstitusi dan oposisi. Fidesz merupakan partai yang secara konsisten mengandalkan retorika populis dengan Viktor Orbán sebagai pemimpin karismatiknya yang berhasil mempolarisasi ranah politik menjadi “kami melawan mereka.” Orbán secara eksplisit mempertanyakan legitimasi elite transisi dan pengaturan konstitusional. Populisme-nya dikaitkan dengan proses de-demokratisasi di Hungaria (Mudde &amp; Kaltwasser, 2017: 95–96).</p><p>Viktor Orbán dikenal sebagai pemimpin yang memperkenalkan dan menganut konsep demokrasi illiberal secara eksplisit yang menunjukkan penolakannya terhadap batasan mayoritas dan hak-hak minoritas dalam model liberal-demokratis. Ia juga memanfaatkan nasionalisme dan sentimen anti-imigran untuk mengonsolidasikan kekuasaan, mengidentifikasi imigran, dan etnis minoritas sebagai musuh “rakyat.”</p><p>Dari perspektif Plato, fenomena Orbán dapat dilihat sebagai contoh klasik demagog yang menjanjikan stabilitas atau representasi ‘kehendak rakyat’ dan kemudian membajak sistem politik. Plato mengkritik demokrasi karena rakyat yang dianggap didorong oleh keinginan irasional dan ketidaktahuan fundamental, dipanggil untuk memutuskan isu-isu krusial tanpa pemahaman yang cukup. Dalam pandangan Plato, demagog akan memanipulasi keinginan rakyat dan janji “madu” untuk mendapatkan kekuasaan, pada akhirnya mengarah pada tirani di mana pemimpin menjadi satu-satunya penguasa di luar hukum.</p><p><strong>Recep Tayyip Erdoğan (Turki)</strong></p><p>Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) awalnya naik sebagai reformis, tetapi dalam perjalanannya berubah menjadi pemimpin yang semakin otoriter. Populisme adalah fitur inti Erdoganisme yang dicirikan sebagai imajinasi moralistik politik yang mengadu “rakyat murni dan bersatu” melawan elite yang dianggap korup (Yilmaz &amp; Bashirov, 2018: 1820). Erdoğan mengonsolidasikan kekuasaannya setelah percobaan kudeta dan menekan kebebasan sipil menunjukkan permusuhan terhadap politik representatif dan institusi-institusinya. Populisme semacam ini dapat mengubah media negara menjadi corong pemerintah dan menekan outlet media independen, seperti yang terjadi di Hungaria dan Venezuela. Erdoğan juga menggunakan agama sebagai alat legitimasi, sebuah strategi yang tercermin dalam wacana politik-religius dan Islamisasi Turki di bawah pemerintahan AKP. Populisme personalistik dan paternalistiknya mengklaim bahwa pemimpin karismatik memiliki karakteristik ilahi, mewakili kehendak nasional, dan memiliki kapasitas tertinggi untuk memahami kebaikan bersama, sehingga otoritas dan penilaiannya tidak boleh dipertanyakan (Yilmaz &amp; Bashirov, 2018: 1820).</p><p>Dalam kerangka Plato, Erdoğan mencerminkan bagaimana demokrasi yang melemah dapat menyebabkan rakyat memilih seorang “penyelamat” yang kemudian berubah menjadi tiran. Plato berpendapat bahwa demokrasi ketika melenceng, menjadi rezim di mana rakyat yang dipimpin oleh demagog menjadi penguasa tunggal di luar hukum, mirip dengan tirani dalam hal retorika publik yang instrumental. Demagog dalam pandangan Plato adalah pribadi yang mengejar kepentingan pribadi dan kurangnya pengetahuan substansial, tidak mampu membimbing rakyat menuju kebaikan umum.</p><p><strong>Donald Trump (AS)</strong></p><p>Donald Trump adalah contoh populisme sayap kanan eksklusioner. Ia terpilih melalui pemilihan demokratis, tetapi sering menyerang media, lembaga hukum, dan khususnya hasil pemilu mencerminkan penolakan terhadap batasan kedaulatan rakyat dan hak-hak minoritas (Christiansen, 2024: 1). Populisme ini ditandai oleh gaya anti-kemapanan dan penargetan institusi independen. Trump juga berhasil membentuk kultus pribadi dan menyebarkan teori konspirasi, sebuah ciri khas pemimpin populis yang mempertahankan retorika anti-kemapanan dengan mengklaim bahwa kekuasaan sejati ada pada “kekuatan bayangan” yang berusaha merusak kehendak rakyat. Ini adalah “gaya politik paranoid” yang diasosiasikan dengan populisme.</p><p>Dalam kerangka Plato, Trump dapat digambarkan sebagai sosok demagog massa yang memanipulasi hasrat dan kebencian rakyat. Plato menggambarkan demagog sebagai “penjaga monster” (publik) yang tahu bagaimana menyanjung atau membuat marah dan mengamati makna gerutuan yang tidak jelas dari massa. Demagog menggunakan retorika manipulatif dan menyanjung yang sangat bergantung pada daya tarik emosional, mengaburkan akal sehat dengan argumen yang sederhana namun memikat, seringkali termasuk perilaku skandal dan agresif untuk mengganggu norma-norma kesopanan tradisional.</p><p><strong>Joko Widodo (Indonesia)</strong></p><p>Joko Widodo (Jokowi) naik ke kekuasaan sebagai simbol rakyat biasa, memanfaatkan strategi yang disebut “populisme teknokratik.” Populisme ini, menurut definisinya adalah strategi politik di mana seorang pemimpin personalistik mencari atau menjalankan kekuasaan berdasarkan dukungan langsung, tanpa perantara, dan tidak terlembaga dari sejumlah besar pengikut yang sebagian besar tidak terorganisir (Gammon, 2022: 17). Jokowi membangun popularitasnya dengan memanfaatkan kebijakan sosial untuk memupuk basis massa yang independen dari jaringan klientelistik yang ada (Gammon, 2022: 35). Pendekatannya bersifat inklusif dan tidak konfrontatif, berbeda dengan populisme klasik yang mengidentifikasi musuh bersama.</p><p>Namun, di bawah kepemimpinannya, terjadi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi undang-undang kontroversial, pengekangan protes, dan munculnya kekhawatiran tentang politik dinasti. Pemerintahan Widodo telah menerapkan pendekatan yang “sangat iliberal” terhadap lawan-lawan di masyarakat sipil menggunakan sistem hukum untuk mengganggu dan menekan mereka, serta mengikis atau menghapus pemeriksaan terhadap kekuasaan eksekutif. Meskipun Indonesia tetap menjadi demokrasi prosedural, ada penurunan kualitas demokrasi yang nyata dengan nilai-nilai substantif dan deliberatif melemah.</p><p>Dari sudut pandang Plato, fenomena Jokowi bisa diinterpretasikan sebagai kasus di mana rakyat yang lebih mementingkan kenyamanan daripada kebijaksanaan membuka jalan bagi tirani lunak. Plato berpendapat bahwa kelemahan demokrasi terletak pada gagasan bahwa “rakyat” — yang ia anggap didorong oleh keinginan irasional dan ketidaktahuan — membuat keputusan krusial tanpa pemahaman yang memadai. Rakyat bisa menjadi “mahakuasa” tetapi mudah ditarik oleh “sedikit madu” (keuntungan material) yang disediakan oleh demagog. Kebijakan sosial Jokowi yang dirancang untuk memperkuat citranya sebagai dermawan, dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan populis yang instrumental untuk memperkuat hubungan langsung antara pemimpin dan massa pemilihnya. Plato mengindikasikan bahwa dunia tidak suka kehilangan sifat-sifat berbakat, sehingga mereka menyanjung kaum muda ke dalam opini yang luar biasa tentang kapasitas mereka sendiri. Populisme Jokowi yang “terbatas” ini, meski sukses dalam membawa kekuasaan juga mencerminkan akomodasi dengan elite oligarki karena hambatan sistem pemilihan yang membatasi potensinya untuk secara fundamental menantang kekuatan partai.</p><p><strong>Penutup: Refleksi Kritis Terhadap Pemikiran Plato, Demokrasi Illiberal, dan Populisme</strong></p><p>Demokrasi dalam idealnya merupakan sistem yang memungkinkan kedaulatan rakyat. Namun, seperti yang diperingatkan oleh para pemikir klasik, potensi keruntuhannya seringkali berasal dari dalam dirinya sendiri manakala kebebasan tidak diimbangi oleh kebijaksanaan dan nalar. Ungkapan demokrasi tanpa <em>logos</em> akan runtuh oleh <em>pathos</em> menggarisbawahi inti kekhawatiran ini: ketika kekuasaan hasrat yang tidak teredukasi, manipulasi emosi, dan klaim kehendak rakyat yang homogen mengalahkan akal sehat, musyawarah, serta penghormatan terhadap pluralisme. Dengan begitu, fondasi demokrasi pun terkikis. Plato, meskipun seringkali dipandang sebagai kritikus radikal demokrasi, sebenarnya bukan sepenuhnya anti-demokrasi, melainkan seorang pemikir yang sangat waspada terhadap bahaya inheren dalam sistem ini jika kebebasan tidak disertai kebijaksanaan.</p><p>Ia mengkhawatirkan masyarakat yang didorong oleh keinginan irasional dan kurangnya pengetahuan yang tidak cakap dalam memutuskan isu-isu vital bagi kehidupan kolektif. Plato melihat demagogi sebagai bentuk pemerintahan yang korup di mana kekuatan populer berubah menjadi tirani di bawah pemimpin yang tidak berprinsip yang justru memperparah perpecahan antara faksi-faksi populer, oligarki, bahkan rakyat itu sendiri. Baginya, para retor (demagog) adalah “pecinta <em>demos</em>” yang terampil dalam menebak keinginan rakyat dan memanipulasi mereka melalui retorika yang menyanjung. Mereka kekurangan kepedulian moral dan pengetahuan substansial, hanya mengejar kepentingan pribadi daripada kebaikan bersama. Dalam gambaran Plato, demokrasi cenderung menjadi keadaan individualisme dan disolusi, di mana setiap orang melakukan apa yang dianggap benar di mata mereka sendiri, mengarah pada kebebasan yang berlebihan yang akhirnya berujung pada perbudakan yang ekstrem, yakni tirani.</p><p>Kekhawatiran Plato ini menemukan perwujudan nyatanya dalam kebangkitan <em>illiberal democracy</em> di era kontemporer. Populisme secara luas dipandang berada dalam ketegangan dengan demokrasi liberal. Para kritikus liberal menuduh populisme bersifat anti-pluralis, menentang minoritas, dan anti-prosedural, menaruh kecurigaan pada representasi elektoral dan sistem multi-partai demi hubungan langsung antara rakyat dan pemerintah. Ciri utama populisme adalah ideologi “tipis” yang membagi masyarakat menjadi dua kubu yang homogen dan antagonistik: “rakyat murni” melawan “elite korup.” Ideologi ini yang seringkali melekat pada ideologi lain, tidak mampu menawarkan jawaban yang kompleks atau komprehensif atas masalah masyarakat modern. Populisme kontemporer, seperti yang diamati oleh Zakaria (1997), telah menangkap tren politik utama di dunia saat ini: munculnya iliberalisme demokratis. Para populis modern ini tidak bertujuan melarang pemilu atau memperkenalkan kediktatoran; sebaliknya, mereka menyukai pemilu dan sering memenangkannya.</p><p>Namun, mereka menentang sifat representatif berbasis partai dari demokrasi modern, perlindungan hak-hak minoritas, dan batasan apa pun terhadap kedaulatan rakyat. Ini sejalan dengan apa yang disebut Mudde dan Kaltwasser (2017) sebagai sisi gelap populisme, di mana inti monistik populisme, dan terutama gagasan “kehendak umum” yang transparan dan absolut, dapat melegitimasi otoritarianisme dan serangan illiberal terhadap siapa pun yang (diduga) mengancam homogenitas rakyat. Institusi-institusi independen seperti peradilan dan media yang melindungi hak-hak fundamental, seringkali menjadi sasaran kritik populis. Fenomena seperti pemerintahan Viktor Orbán di Hungaria atau Jokowi di Indonesia menunjukkan bagaimana populisme kekuasaan dapat mengarah pada proses de-demokratisasi atau bahkan runtuhnya rezim demokratis.</p><p>Meskipun model institusional modern telah mencoba mengatasi masalah demagogi melalui mekanisme seperti pemisahan kekuasaan dan konstitusionalisme, tantangan kita hari ini melampaui sekadar menjaga prosedur demokrasi yang lebih krusial adalah memperkuat substansi demokrasi itu sendiri: nalar, pendidikan, dan keberanian berpikir kritis. Plato sendiri menekankan pendidikan sebagai elemen sentral dalam membangun negara yang adil. Ia berpendapat bahwa pendidikan dapat memperbaiki kekurangan dan menumbuhkan kemampuan pemerintahan diri. “Pilot sejati” (filsuf), dalam perumpamaan Plato, harus mengamati “angin dan bintang” dan menguasainya, meskipun “para pelaut pemberontak” (massa politisi) mungkin menyebutnya bodoh. Ini menggarisbawahi perlunya kepemimpinan yang informatif dan beralasan.</p><p>Penting untuk membangun kesadaran kritis terhadap informasi yang dangkal dan daya tarik emosional yang disebarkan oleh populisme digital. Ini membutuhkan pendidikan politik, diskusi kolektif, dan organisasi akar rumput yang mampu menembus ilusi keterlibatan palsu yang dihasilkan oleh algoritma platform digital. Selain itu, kita harus menantang gagasan bahwa perubahan estetika atau simbolik sama dengan perubahan struktural yang mendalam. Pada akhirnya, menyelamatkan demokrasi dari diri sendiri berarti berkomitmen pada perjuangan berkelanjutan untuk memperkuat nalar publik, meningkatkan kualitas pendidikan kritis, dan menumbuhkan keberanian individu untuk mempertanyakan narasi dominan. Hanya dengan demikian, demokrasi dapat mengaktualisasikan potensi transformatifnya menuju masyarakat yang lebih adil dan manusiawi, di mana <em>logos</em> mengarahkan <em>pathos</em>, dan kebebasan sejati lahir dari kebijaksanaan kolektif.</p><p><strong>DAFTAR PUSTAKA</strong></p><p>Ballacci, G. (2025). Ancient Demagoguery and Contemporary Populism: Conceptual Analogies and Differences in Historical Perspective. <em>Politics and Governance</em>, <em>13</em>. <a href="https://doi.org/10.17645/pag.9729">https://doi.org/10.17645/pag.9729</a></p><p>Dahl, R. A. (1998). <em>On Democracy</em>. Yale University Press.</p><p>Gratton, G., &amp; Lee, B. E. (2022). Liberty, Security, and Accountability: The Rise and Fall of Illiberal Democracies. <em>SSRN Electronic Journal</em>. <a href="https://doi.org/10.2139/ssrn.3704156">https://doi.org/10.2139/ssrn.3704156</a></p><p>Gammon, L. (2022). <em>Constrained populism in Indonesia: Joko Widodo, electoral institutions and party power</em> (Doctoral thesis). The Australian National University.</p><p>Grigorij Mesěznikov, Ol’ga Gyárfá̌sová, &amp; Smilov, D. (2008). <em>Populist politics and liberal democracy in Central and Eastern Europe</em>. Institut For Public Affairs.</p><p>Jens Kjeldgaard-Christiansen. (2024). The Voice of the People: Populism and Donald Trump’s Use of Informal Voice. <em>Society</em>, <em>61</em>. <a href="https://doi.org/10.1007/s12115-024-00969-7">https://doi.org/10.1007/s12115-024-00969-7</a></p><p>Mudde, C., &amp; Rovira Kaltwasser, C. (2017). <em>Populism: A Very Short Introduction</em>. Oxford University Press.</p><p>Plato. (2000). <em>Plato: The Republic</em> (G. R. Ferrari, Ed.; T. Griffith, Trans.). Cambridge University Press. <a href="https://ia802802.us.archive.org/20/items/PlatoTheRepublicCambridgeTomGriffith/Plato%20The%20Republic%20(Cambridge%2C%20Tom%20Griffith).pdf">https://ia802802.us.archive.org/20/items/PlatoTheRepublicCambridgeTomGriffith/Plato%20The%20Republic%20(Cambridge%2C%20Tom%20Griffith).pdf</a></p><p>Schumpteter, J. A. (1942). <em>Capitalism, Socialism and Democracy</em>. Routledge.</p><p>Wolkenstein, F. (2019). Populism, liberal democracy and the ethics of peoplehood. <em>European Journal of Political Theory</em>, <em>Vol 18</em>(3), 147488511667790. <a href="https://doi.org/10.1177/1474885116677901">https://doi.org/10.1177/1474885116677901</a></p><p>Zakaria, F. (1997). The Rise of Illiberal Democracy. <em>Foreign Affairs</em>, <em>76</em>(6), 22–43. <a href="https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/fzakariailliberaldemocracy1997.pdf">https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/fzakariailliberaldemocracy1997.pdf</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=15f589f2f493" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[The State of The Burned Men]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/the-state-of-the-burden-men-30b31756d7f0?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/30b31756d7f0</guid>
            <category><![CDATA[love]]></category>
            <category><![CDATA[art]]></category>
            <category><![CDATA[poetry]]></category>
            <category><![CDATA[short-story]]></category>
            <category><![CDATA[literature]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 15:55:41 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-31T16:16:32.592Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/342/1*SRdrcqcccr4dD_BlWeUlWw.jpeg" /><figcaption>(image: https://pin.it/5qwMZ3jgu)</figcaption></figure><p><strong>He was lost,</strong><br>in the midst of a mute and solitary field.<br>His heart pulsed like a drop of dew— nourishing the pale night beneath Petersburg’s sky.</p><p><strong>A single touch</strong><br>was enough to awaken the light within his soul.<br>He shed every ego that clung to him,<br>to compose a hymn upon a single curse—<br>a curse that bound two worlds<br>in sweet foolishness and fleeting joy.</p><p><strong>But he could not accept that fate,</strong><br>as if imagining Sisyphus refusing to smile, <br>at the stone that eternally condemned him.<br>The same dilemma that felled Icarus , <br>now descended upon him too.</p><p><strong>And that absurdity—<br></strong>slowly burned him alive,<br>ends up not fitting into his life again. <br>Then burried the sculpture of himself<br>he once carved for eternity.</p><p><strong>There, the story of his grand dream ends,</strong><br>as the irony of Orion creeps into his tale.<br><strong>He is finished.<br>He is Barthes.<br>He is hollow.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=30b31756d7f0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Perihal kematian di Antara Kisah Ivan Ilyich, Lagu Cancer, dan Heidegger]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/perihal-kematian-di-antara-kisah-ivan-ilyich-lagu-cancer-dan-heidegger-5bff918568e2?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5bff918568e2</guid>
            <category><![CDATA[art]]></category>
            <category><![CDATA[philosophy]]></category>
            <category><![CDATA[life]]></category>
            <category><![CDATA[literature]]></category>
            <category><![CDATA[death]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 14:38:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-10T14:40:46.067Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*MbpmF6oKqqNgLJEvNIfpSg.jpeg" /><figcaption>(sumber: <a href="https://pin.it/42oJTDY3Z">https://pin.it/42oJTDY3Z</a>)</figcaption></figure><p><strong>Pendahuluan</strong></p><p>Dua hari belakangan, aku menyibukan diriku untuk membaca sebuah novel klasik pendek karya Leo Tolstoy yang berjudul <em>The Death of Ivan Ilyich</em>. Pada awalnya, aku membeli bukunya tanpa pengetahuan pasti mengenai apa yang akan diceritakan di dalamnya. Aku membelinya hanya saja karena harganya murah ditambah pengantarannya yang cepat. Singkatnya, tidak ada alasan khusus yang bermakna untuk membelinya. Setelah membacanya, setidaknya sebagian besar dari novel pendek itu, aku tidak akan pernah menyesali karena telah membelinya. Di dalamnya, ada banyak hal yang bisa aku utarakan. Ketika membacanya, aku selalu teringat dengan lagu “<em>Cancer” </em>karya My Chemical Romance. Lagunya sangat bermakna bagiku, lantunan melodinya yang indah dan liriknya yang kaya akan rasa. Kawanku selalu berkata “Selalu awali playlist lagumu dengan <em>Cancer”. </em>Satu hal yang aku tahu, keduanya membawa batinku kepada suasana dan perasaan yang mirip. Aku akan coba uraikan.</p><p><strong>Tentang Ivan Ilyich dan Lagu Cancer</strong></p><p>Ada satu kesamaan mengenai tema yang diangkat dalam kedua karya tersebut. Menariknya, keduanya membawa sebuah gagasan tentang kematian, tapi disajikan dalam bentuk yang berbeda dan bertolak belakang. Meski begitu, di situlah titik yang akan aku uraikan lebih lanjut. Deskripsi pendeknya, kisah Ivan Ilyich menceritakan kepada kita tentang bagaimana dia menghadapi kematiannya yang akan semakin dekat. Kehidupan lamanya yang berjaya sebagai seorang birokrat sukses terbalik seketika ketika dia jatuh sakit untuk penyakit yang sulit diidentifikasi. Hal yang menarik dari kisahnya berbicara tentang situasi yang menyulitkan baginya bukan hanya nyeri yang ia rasa saja, tetapi juga secara mental — dapat dikatakan orang di sekitarnya mengasingkan dia — jauh dari kata memahami penderitaannya, apalagi mengasihaninya. Sementara itu, <em>Cancer </em>karya My Chemical Romance menceritakan tentang bagaimana kematian disajikan dalam bentuknya yang indah sekaligus murung. Dia bercerita tentang seseorang yang mengalami penyakit kanker dan menyadari dirinya dekat dengan kematian seperti yang dikatakan dalam liriknya “<em>Counting down the days to go, it just ain’t living”</em>. Tapi baginya, hal yang paling menyakitkan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan meninggalkan orang-orang yang dia sayangi, seperti saudara laki-laki dan perempuannya. Mungkin lirik terkaitnya sangat membekas di benak kita “<em>My sister and my brother still i will not kiss you, cause the hardest part of this is leaving you.”</em></p><p><strong>Bagaimana Menurut Heidegger Tentang Kematian</strong></p><p>Gagasan tentang kematiannya mengingatkanku tentang <em>Being and Time</em> Heidegger. Dia menawarkan sebuah pandangan tentang waktu sebagai struktur dasar dari eksistensi manusia, dia bukanlah seutas kronologi eksternal semata, tapi melaluinya manusia memahami keberadaannya sendiri melalui proyeksinya terhadap masa depan ataupun telaahnya terhadap masa lampau. Dalam hal ini, proyeksi terhadap masa depan sangat terkait erat dengan kematian itu sendiri atau disebut olehnya sebagai <em>Being Toward Death. </em>Tepat dalam proyeksi akan kematiannya sendiri, manusia memahami eksistensi dirinya sendiri yang paling otentik dan personal. Heidegger mengatakan “kematian adalah kemungkinan tertinggi — dasein yang paling otentik, paling individual, dan tidak bisa diwakilkan.” Kematian apabila ditelisik dalam kerangka ini berimplikasi pada pemahaman baru mengenainya. Dalam hal ini, eksistensi dari kematian itu sendiri mendahului fakta biologis atau biografis semata. Eksistensinya sendiri memuat kemungkinan paling personal dan tak terelakkan yang menyibak keberadaan manusia secara utuh (<em>Infinite</em>) dan di dalamnya manusia dapat memahami dirinya sendiri. Dalam menghadapinya, eksistensi seorang manusia menjadi otentik: bukan dengan menyangkal, tapi <em>meng-ada </em>menuju kematian.</p><p><strong>Mencoba Untuk Mengkontekstualisasikan Filsafat Melalui Sastra</strong></p><p>Dalam kasus cerita Ivan Ilyich, kita bisa melihat gagasan yang dikemukakan oleh Heidegger hidup membentuk narasi di dalamnya. Sebelum menghadapi kematiannya, Ivan Ilyich hidup sebagai seorang <em>Das Man — </em>kehidupannya sendiri berbicara tentang bagaimana dia memantaskan diri dengan kelas sosial atas pada saat itu — dapat dikatakan kehidupannya dipenuhi dengan kepalsuan sosial. Dalam menghadapi kematiannnya, Ivan Ilyich yang sama sekali tidak diperhatikan sebagaimana mestinya oleh orang-orang di sekitarnya merasa terasing oleh lingkungan sosialnya — dia benar-benar menyadari bahwa tidak ada satu pun orang yang peduli akan keadaannya. Dan di titik itu, dia menghadapi kematiannya sebagai cara untuk memahami eksistensinya secara otentik, sebagaimana yang diutarakan Heidegger bahwa melalui proyeksi akan kematian seorang manusia menjadi otentisitasnya. Di sana, Ivan Ilyich menatap kematiannya bukan sebagai akhir biologis semata, tapi kesempatan untuk menemukan makna yang hilang dari hidupnya. Di penghujung ajalnya, Ivan Ilyich berkata “kematian telah berakhir, tak ada lagi maut.” Melalui kematiannya, Ivan Ilyich menyadari pemahaman eksistensial bahwa kematiannya justru membawa keberadaannya sebagai manusia yang utuh dan bermakna.</p><p>Senada dengan itu, kisah dalam lagu <em>“Cancer” </em>oleh My Chemical Romance menyingkap hal yang serupa. Dalam lagu itu, sang tokoh yang sadar akan kematian sebagai eksistensi dari keberadaannya sebagaimana manusia digambarkan lebih dahsyat, luar biasa berat, dan pedih ketimbang dengan fakta biologis kematiannya. Di lagu itu, sang tokoh memproyeksikan dirinya sendiri ke masa depan — membiarkan dirinya menghadapi kemungkinan atas kematiannya dan merefleksikan akan hal tersebut. Berbeda dengan kisah Ivan Ilyich yang dikelilingi oleh lingkungan sosial yang tidak memiliki kepedulian terhadapnya, dalam lagu <em>“Cancer”</em> justru memperlihatkan kebalikannya. Sang tokoh memiliki kedekatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, pemahamannya terhadap kematiannya sendiri dibungkus melalui kesadarannya akan hal yang pasti dan tidak dapat dilampaui. Dalam kerangka tersebut, dia sadar bahwa dirinya bukan<strong>-</strong>ada dan dalam momen itulah, hidupnya memiliki bobot eksistensial. Singkatnya, dia menyadari keadaannya yang terbatas atau <em>Finitude</em>.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Dari keduanya kita bisa menyimpulkan bahwa eksistensi kematian sebagai bagian yang inheren dari manusia, sebagai sebuah kemungkinan di masa depan memiliki bobot yang sangat bermakna bagi manusia dibandingkan dengan kematian sebagai fakta biologis semata. Baik lirik “<em>Cancer”</em> maupun kisah Ivan Ilyich menyiratkan proses transisi menuju keberadaan yang otentik melalui kematian, meskipun dengan cara dan nuansa yang berbeda. <em>“Cancer” </em>menyajikan proyeksi kematian yang otentik melalui cinta dan keterikatan emosional<em> — </em>dan menyadari keberadaannya yang terbatas sebagai ujung dari relasionalnya. Sementara itu kisah Ivan Ilyich menyajikan proyeksi kematian yang otentik melalui kesepian dan keterputusan total dari dunia<em> — </em>menyadari keberadaannya dan bergerak dari <em>inauthentic </em>menjadi <em>authentic </em>melalui kematiannya.</p><p>Baik <em>Cancer</em> maupun <em>Kematian Ivan Ilyich</em> memperlihatkan bahwa:</p><ul><li>Kesadaran akan kematian adalah titik balik,</li><li>Kehadiran kematian sebelum faktanya adalah struktur eksistensial,</li><li>Dan dalam momen itu, manusia bisa <em>benar-benar hidup sebagai dirinya sendiri</em>.</li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5bff918568e2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membaca Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran…]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/lebih-baik-ketidakadilan-daripada-ketidakaturan-membaca-kekerasan-aparat-terhadap-demonstran-ab4e4b2d9734?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ab4e4b2d9734</guid>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[state]]></category>
            <category><![CDATA[cops]]></category>
            <category><![CDATA[power]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 10:55:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-07T08:08:04.431Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Membaca Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran dalam Logika Penertiban</h3><p>Catatan Kritis Part 2</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*TfykGRLEJGjPbQpe0TQNpg.jpeg" /></figure><p><strong>Pendahuluan</strong></p><p>Dalam seratus hari pertama pemerintahan baru, suara rakyat dibungkam, tubuh mereka dibenturkan ke aspal, dan bahkan paramedis tak luput dari gas air mata. Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian bukan lagi peristiwa luar biasa — ia hadir sebagai peristiwa yang berulang. Dalam laporan KontraS mengatakan bahwa dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran setidaknya terdapat sekitar 136 kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Bukan hanya itu, apabila kita merefleksikan kembali beberapa bulan kebelakang dalam demo tentang efisiensi anggaran, tolak UU TNI, ataupun aksi May Day tak pelak aparat negara menggunakan unsur koersifnya dalam meredam hak-hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Bahkan, kasus yang ekstrem polisi menggunakan unsur kekerasannya terhadap medik yang jelas-jelas dilindungi oleh hukum internasional. Lebih dari itu, beberapa tenaga medis, termasuk mahasiswa Filsafat UI tak pelak jadi korban kriminalisasi.</p><p>Dalam hal ini suatu pertanyaan muncul dalam benak saya “mengapa kekerasan ini terus berulang meskipun selalu dikutuk?” Setidaknya ada satu tesis yang coba saya uraikan untuk memahami hal tersebut bahwa polisi bukan alat netral yang serta merta dapat dipahami sebagai penegak hukum dan ketertiban secara harfiah dan pasif, tetapi perlu dilihat sebagai <em>produsen tatanan sosial</em> dalam sistem kekuasaan yang eksploitatif dengan logika ketidakadilan lebih baik daripada ketidakaturan.</p><p><strong>Kekuasaan yang Membentuk, Bukan Sekadar Memukul: Dari Gramsci Hingga Foucault</strong></p><p>Untuk memahami kekerasan ini sebagai bagian dari sistem, kita perlu menggali teori-teori cara kerja kekuasaan modern. Pandangan baru yang berbeda dalam memahami cara kerja kekuasaan dikenal luas dalam gagasan Gramsci mengenai teori hegemoninya. Dalam bukunya <em>Prison Notebook </em>menekankan bahwa kekuasaan berjalan bukan hanya melalui unsur koersif semata, melainkan melalui konsensus aktif yang dia sebut sebagai hegemoni. Hegemoni bukan hanya dominasi koersif (yang lebih terkait dengan peran negara dalam arti sempit), tetapi terutama adalah kemampuan kelompok dominan untuk membuat nilai-nilai, pandangan dunia, dan kepentingan mereka diterima oleh kelompok-kelompok lain, bahkan oleh kelompok-kelompok yang secara fundamental bertentangan dengan mereka.</p><p>Hal tersebut juga bersinggungan dengan Michel Foucault dalam <em>Discipline and Punish </em>(1975) menjelaskan bahwa kekuasaan negara modern tidak bekerja hanya secara represif, melainkan secara produktif. Kekuasaan tidak hanya memukul, tapi juga membentuk: nilai, norma, dan tubuh warga negara dikonstruksi melalui mekanisme disiplin dan pengawasan. Pandangan ini juga selaras dengan Louis Althusser dalam bukunya <em>Ideology and Ideological State Apparatuses</em> (1970)<em> </em>yang membagi alat kekuasaan negara menjadi dua, yaitu RSA (repressive state apparatus) dan ISA (ideological state apparatus). RSA merujuk kepada institusi yang memegang kendali atas kekerasan fisik, seperti institusi militer dan kepolisian. Tugas utama mereka adalah melanggengkan kekuasaan secara langsung apabila benih-benih perlawanan tidak bisa diredam oleh <em>Ideological state apparatus. </em>Dalam hal ini juga, ISA atau <em>ideological state apparatus </em>adalah institusi-institusi yang membentuk individu secara nilai, ideologi, ataupun keyakinan yang bertujuan untuk mencegah benih-benih perlawanan terhadap kelas penguasa. Institusi ini bekerja dalam lembaga-lembaga seperti pendidikan, media massa, kebudayaan, ataupun keluarga.</p><p><strong>Polisi sebagai Produsen Tatanan Sosial: Perspektif Mark Neocleous</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/327/1*eo31RzmJqe12stURpuahEA.jpeg" /></figure><p>Untuk memahami kekuasaan negara secara lebih lanjut, Mark Neocleous dalam bukunya <em>A Critical Theory of Police Power</em> (2000) menawarkan pendekatan yang tak terpisahkan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan polisi. Ia berpendapat bahwa, sebagaimana negara tidak pasif dalam menggunakan kekuasaan, kekuasaan polisi pun tidak semata-mata bersifat koersif. Sebaliknya, kekuasaan polisi justru bekerja secara aktif sebagai pembentuk tatanan masyarakat dan realitas sosial itu sendiri.</p><p>Tesis utama Neocleous berpijak pada akar historis dari keberadaan polisi. Menurutnya, sejak awal pembentukannya, institusi polisi telah digunakan sebagai sarana untuk menggambarkan dan mewujudkan bagaimana keteraturan sosial dapat dicapai. Polisi, dalam hal ini, bukan hanya alat untuk menjaga hukum yang telah ada, melainkan merupakan sarana negara untuk membentuk masyarakat sipil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kekuasaan dominan. Melalui kepolisianlah, negara menciptakan dan menata struktur sosial yang dianggap sah dan tertib.</p><p>Neocleous secara eksplisit menyatakan bahwa perhatian utama institusi kepolisian sejak awal bukanlah terhadap kejahatan konvensional atau kriminalitas sebagaimana umumnya dipahami. Sebaliknya, polisi hadir untuk mengatur sekelompok warga negara yang dianggap memiliki potensi untuk merusak tatanan umum. Fungsi tersebut, menurutnya, sangat erat terkait dengan konteks historis kemunculan polisi setelah runtuhnya tatanan feodal. Runtuhnya feodalisme menghasilkan kelompok masyarakat yang oleh para penguasa disebut sebagai <em>masterless men</em> — orang-orang yang tidak lagi memiliki tuan atau penguasa yang mengontrol mereka secara langsung.</p><p>Kelompok ini dipandang memiliki potensi gangguan terhadap kemunculan sistem sosial-ekonomi baru, yakni kapitalisme. Dalam konteks ini, Neocleous meminjam analisis Karl Marx dalam <em>On the Jewish Question</em> (1844) yang mengidentifikasi bahwa konsep “keamanan” (security) menjadi nilai sosial tertinggi dalam masyarakat sipil modern. Dalam sistem kapitalis, keamanan tersebut berfungsi bukan untuk menjamin keselamatan manusia sebagai subjek, tetapi untuk menjamin pelestarian properti dan relasi produksi. Oleh sebab itu, kata Neocleous, polisi muncul sebagai instrumen kunci untuk memastikan keamanan dalam arti ini — yaitu keamanan kelas berpunya atas tatanan kapitalisme.</p><p>Lebih jauh, Neocleous menjelaskan bahwa kekuasaan polisi selalu diselimuti oleh narasi dan semangat peperangan. Polisi, dalam operasional dan wacananya, selalu memposisikan dirinya sebagai kekuatan “tempur” melawan ancaman internal yang muncul dari dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, warga negara diposisikan sebagai objek pengawasan yang potensial menjadi musuh bagi tatanan sosial kapitalistik. Karena itu, tugas utama polisi bukanlah menjalankan hukum secara objektif, melainkan menertibkan masyarakat demi mempertahankan keteraturan sosial yang sesuai dengan logika kekuasaan kapitalis.</p><p>Konsekuensi dari cara pandang ini adalah bahwa polisi bertugas tidak atas dasar supremasi hukum, melainkan atas logika penertiban. Polisi bekerja dengan aturan dan ketentuan internalnya sendiri yang berakar pada prinsip bahwa “lebih baik ketidakadilan daripada ketidakaturan.” Dalam prinsip ini, ketimpangan dan pelanggaran hak warga dapat ditoleransi sejauh keteraturan sosial tetap terjaga. Oleh sebab itu, Neocleous menolak definisi umum polisi sebagai penegak hukum (law enforcement), dan lebih tepat melihat mereka sebagai penjaga ketertiban yang aktif membentuk struktur sosial sesuai dengan kepentingan penguasa.</p><p><strong>Demonstrasi sebagai Ancaman Internal Tatanan Kelas Penguasa</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*vPZ0WRCZG4Cv7-KMCvjYxQ.jpeg" /><figcaption>Demonstrasi Tolak UU TNI (Sumber: <a href="https://images.app.goo.gl/yZv5eECbBw19tgFr7">https://images.app.goo.gl/yZv5eECbBw19tgFr7</a>)</figcaption></figure><p>Dalam konteks demonstrasi, pemahaman ini memberi kita kacamata baru. Kekerasan fisik oleh aparat terhadap demonstran dapat dipahami bukan sebagai penyimpangan perilaku aparat atau kegagalan prosedur semata, tetapi sebagai bagian inheren dari logika kekuasaan negara yang menghadapi krisis legitimasi. Ketika narasi dominan yang ditanamkan melalui berbagai instrumen ideologis seperti pendidikan, media massa, partai politik, serikat pekerja, hingga budaya populer tidak lagi mampu meredam keresahan rakyat, maka kekuasaan beralih kepada aparatus koersif seperti kepolisian.</p><p>Dengan kata lain, kekuasaan polisi memainkan peran penting dalam meredam pemberontakan, membungkam jeritan kolektif, menenangkan amarah, dan menghentikan mobilisasi sosial. Demonstrasi yang muncul sebagai bentuk artikulasi politik dan perjuangan sosial akan diposisikan sebagai ancaman terhadap tatanan, dan karena itu diubah narasinya menjadi kriminalitas atau gangguan keamanan.</p><p>Fungsi ini menjadikan polisi sebagai aktor yang aktif dalam memproduksi ketakutan, membingkai perjuangan sosial sebagai ancaman, dan melegitimasi penggunaan kekuatan fisik. Maka tak mengherankan ketika demonstran, bahkan yang menjalankan hak konstitusionalnya secara damai, tetap menjadi korban kekerasan. Bahkan dalam kasus-kasus ekstrem seperti kriminalisasi dan kekerasan terhadap tenaga medis yang secara universal diakui dan dilindungi, termasuk dalam hukum internasional sekalipun dalam kondisi perang, tetap menjadi target.</p><p>Fakta ini memperlihatkan dengan gamblang bahwa polisi tidak bekerja di bawah supremasi hukum, tetapi tunduk pada logika internal ketertiban sosial. Dalam konteks ini, ketidakadilan dapat disubordinasi dan dibenarkan atas nama keteraturan. Kekuasaan polisi selalu terkait erat dengan kekuasaan perang, di mana teknologi militer seperti gas air mata, meriam air, dan drone bukanlah indikasi dari “militerisasi” yang baru, melainkan manifestasi dari sifat dasar kekuasaan polisi yang telah ada sejak lama.</p><p>Sebagaimana telah dijelaskan Neocleous, polisi senantiasa melihat dirinya dalam posisi “berperang”, dan bahkan secara simbolik menyebut dirinya sebagai “garis biru tipis” (<em>thin blue line</em>) — barikade terakhir antara masyarakat sipil yang tertib dan kekacauan sosial. Dalam perspektif ini, demonstran bukan lagi warga negara yang menyuarakan tuntutan, melainkan aktor subversif yang harus dikendalikan, dipukul mundur, atau dilenyapkan secara paksa demi menjaga tatanan kelas penguasa.</p><p>Pada dasarnya penggunaan kekerasan fisik oleh aparat kepolisian secara konsisten memperlihatkan perannya secara genealogis sebagai alat untuk menekan sekelompok orang yang dapat memberikan gangguan terhadap tatanan dari kelas penguasa. Dalam hal ini, demonstran dapat dilihat sebagai gangguan dari celah yang tidak bisa ditutupi secara tidak langsung oleh kelas penguasa. Mobilisasi polisi untuk melindungi tatanan kapitalisme sebenarnya mendapatkan contoh nyatanya dalam kasus konflik agraria. Kasus tersebut dapat digunakan untuk memberi kita kerangka analitis untuk memahami asal-usul peran dari aparat negara yang memegang kendali atas kekerasan fisik. Namun, tulisan ini untuk sementara lebih menekankan pada kasus penggunaan unsur koersif terhadap demonstran.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Dari uraian-uraian di atas sebenarnya kita bisa melihat bahwa demonstran dalam perspektif dan logika kekuasaan polisi tidak dapat dilihat sebagai sekelompok orang yang menggunakan hak konstitusionalnya, melainkan sebagai gangguan internal terhadap tatanan dari kelas penguasa. Hal tersebut apabila ditilik lebih lanjut tidak terlepas dari aspek material yang mendasari adanya polisi itu sendiri yang pada hakikatnya bukanlah penegak hukum, melainkan petugas penertiban. Neocleous menunjukkan bahwa bahasa dan praktik kepolisian selalu sarat dengan metafora perang. Polisi menyebut dirinya berada di garis depan melawan “musuh dalam negeri,” dan menggunakan teknologi militer seperti gas air mata, meriam air, hingga drone. Militerisasi polisi dalam hal ini bukanlah fenomena baru, melainkan ekspresi alami dari fungsinya sebagai tentara domestik kapitalisme. Dalam konteks ini, penggunaan kekerasan terhadap demonstran bisa dilihat lebih luas dari sekadar pelanggaran HAM semata, melalui kasus tersebut kita bisa menyingkap kriminalisasi demonstrasi dan kekerasan terhadap tenaga medis bukanlah insiden ekstrem, melainkan indikasi bahwa hukum tunduk pada logika ketertiban, bukan sebaliknya dalam rangka mempertahankan status quo.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ab4e4b2d9734" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membaca Wacana Relokasi Warga Gaza dalam Perspektif Homo Sacer Agamben]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/membaca-wacana-relokasi-warga-gaza-dalam-perspektif-homo-sacer-agamben-d524c26f013d?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d524c26f013d</guid>
            <category><![CDATA[palestine]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[country]]></category>
            <category><![CDATA[justice]]></category>
            <category><![CDATA[land]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 17:35:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-22T17:35:11.389Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Seutas Catatan Kritis</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*dXHyqYOMW1T6-VEnGTFPdQ.jpeg" /><figcaption><a href="https://pin.it/6AbKKHtJM">https://pin.it/6AbKKHtJM</a></figcaption></figure><p>Wacana relokasi warga Palestina oleh Trump merupakan salah satu kasus untuk melihat bagaimana cara kekuasaan bekerja di era modern. Wacana relokasi pada dasarnya memperlihatkan bentuk paling radikal dari kekuasaan yang mengatur hidup manusia: kekuasaan yang tidak hanya mengontrol tubuh, tetapi juga mengatur siapa yang berhak hidup di suatu ruang dan siapa yang dapat dikeluarkan darinya. Wacana tersebut, pada dasarnya dapat dilihat dari unsur teoritik, yaitu konsep <em>homo sacer </em>Agamben<em>. </em>Kasus ini tidak hanya bisa dilihat dalam perspektif kebijakan luar negeri semata, tetapi juga dapat dianalisis secara politis untuk mengungkap bagaimana kekuasaan negara di era modern berjalan melalui pengelolaan kehidupan.</p><p>Dalam karya monumental yang telah menuai pengakuan secara internasional “<em>Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life,</em>” Giorgio Agamben (1998: 66) menekankan bahwa kehidupan manusia terbagi ke dalam dua aspek, yaitu kehidupan biologis (<em>zoe</em>) dan kehidupan politis (<em>bios</em>). Kehidupan biologis secara singkat dideskripsikan sebagai kehidupannya sebagai kehidupan biologis murni tanpa kualifikasi sosial atau politik. Sedangkan kehidupan politis diidentifikasikan melalui cara atau bentuk hidup tertentu yang biasanya ditujukan untuk kehidupan yang lebih baik. Pembagian dua konsep kehidupan tersebut menjadi landasan fundamental dalam pemikirannya tentang <em>homo sacer </em>atau kehidupan telanjang. Selain itu, Agamben (1998: 15) juga mengidentifikasi bagaimana kekuasaan negara modern dijalankan. Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa bentuk kekuasaan modern berakar pada kemampuannya untuk menetapkan keadaan pengecualian (<em>state of exception</em>), yaitu kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk menunda keberlakuan hukum, serta menempatkan dirinya di luar teritori hukum. Agamben (1998: 20) mengingatkan bahwa pengecualian ini bukan bersifat sementara, melainkan dalam beberapa kasus keadaan sementara tersebut dipermanenkan, khususnya di negara totaliter dan telah menjadi cara kekuasaan bekerja.</p><p>Dari analisisnya terhadap kekuasaan dan kehidupan manusia, Agamben (1998: 91) mengungkapkan sebuah konsep bernama <em>homo sacer. </em>Dia mengatakan bahwa <em>homo sacer </em>adalah kehidupan manusia yang tereduksi pada fakta biologisnya semata, tanpa kualifikasi politis atau sosial dari <em>bios. </em>Dia menegaskan bahwa <em>homo sacer </em>adalah manusia yang memiliki ketidakjelasan antara manusia sebagai fakta biologis semata dan warga negara sebagai fakta dari kehidupan politisnya. Agamben melihat, meskipun terdapat ketidakjelasan dalam statusnya, <em>homo sacer </em>tetap merupakan bagian dari perhitungan politik. Dari sana, Agamben (1998: 71) meminjam istilah tradisi Romawi bahwa <em>homo sacer </em>adalah sosok yang dapat dibunuh tanpa dianggap sebagai korban pembunuhan dan tidak memiliki tempat dalam tatanan hukum maupun moral kekuasaan.</p><p>Dalam konteks wacana relokasi, Gaza menjelma menjadi ruang pengecualian itu sendiri dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuasaan berdaulat yang membentuk Gaza sebagai ruang pengecualian secara sepihak. Amerika Serikat melalui pengaruh hegemoniknya dapat melakukan penangguhan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia demi menjalankan strategi geopolitiknya. Dalam kerangka tersebut juga, pada dasarnya wacana relokasi dapat dilihat sebagai upaya untuk mereduksi warga Gaza menjadi sosok <em>homo sacer </em>yang hanya memiliki kehidupan biologis atau dalam istilah Agamben sebagai kehidupan telanjang semata (kehidupan yang dilepaskan dari segala hak politik dan hanya dipertahankan dalam status biologisnya). Lebih lanjut, mereka bukan lagi warga negara dengan hak-hak politik yang dijamin. Dalam posisi ini, warga Gaza menjadi <em>homo sacer</em> dalam pengertian Agambenian: sosok yang dapat dibunuh tanpa dianggap sebagai korban geopolitik, serta tidak memiliki tempat dalam tatanan hukum maupun moral kekuasaan. Relokasi dalam kerangka ini, bukanlah bentuk penyelamatan ataupun kemanusiaan, melainkan cara untuk mengeluarkan warga Gaza dari kehidupan politiknya. Mereka tidak lagi dilihat sebagai subjek politik yang menuntut hak atas tanah, menentukan nasib, dan sejarah, tetapi sebagai objek tubuh yang dikelola dan diatur berdasarkan kalkulasi kepentingan strategi geopolitik semata.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d524c26f013d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Merebut Hak Atas Kota David Harvey di Jatinangor]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/memaknai-hak-atas-kota-david-harvey-di-jatinangor-2e63fe40be43?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2e63fe40be43</guid>
            <category><![CDATA[cities]]></category>
            <category><![CDATA[jatinangor]]></category>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[safety]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 06:06:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-29T02:54:32.380Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Seutas Catatan Kritis</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/358/1*HCzMngbo1NKkUBXS1hfcUg.jpeg" /><figcaption><em>Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso.</em></figcaption></figure><p><strong>Mencoba Untuk Memaknai Hak Atas Kota di Jatinangor</strong></p><p><strong>Pendahuluan</strong></p><p>Tadi malam, sebuah berita duka kembali mencuat. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, yakni truk tronton. Ironisnya, kejadian tersebut berlangsung di Jatinangor, kawasan yang secara formal ditetapkan dalam tata ruangnya sebagai kota pelajar, tempat berkumpulnya ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Namun, pada prakteknya identitas Jatinangor sebagai kota pelajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ditinjau dari segi geografisnya, Jatinangor memainkan peranan strategis dalam distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan antara wilayah Bandung, Sumedang, hingga Majalengka. Akibatnya, jalan utama Jatinangor dikategorikan sebagai jalan arteri primer dalam Perpres No 45 tahun 2018, yaitu jalur vital yang menopang pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan daerah.</p><p>Kondisi ini menyebabkan kontradiksi mendasar. Di satu sisi, Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang dimaksudkan untuk menunjang aktivitas pendidikan. Di sisi lain, letak geografisnya merupakan simpul ekonomi yang menjadikan wilayah ini penuh akan lalu lintas dari kendaraan berat yang dapat memberikan ancaman nyata bagi para pelajar dan kelompok rentan lainnya. Padahal, menurut Undang-Undang №22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan dan fungsi jalan dapat disesuaikan dengan tata letak kawasannya. Dalam konteks ini, sebagai kawasan pendidikan, Jatinangor seharusnya memiliki kebijakan pembatasan akses bagi kendaraan berat seperti truk tronton. Langkah serupa telah diterapkan, misalnya, melalui Pergub DKI Jakarta №150 Tahun 2019 tentang Pembatasan Operasional Truk, maupun regulasi di beberapa ruas jalan Bandung Raya yang melarang kendaraan berat melintas pada waktu-waktu tertentu.</p><p>Sayangnya, implementasi kebijakan semacam itu di Jatinangor kerap kali terbentur kepentingan ekonomi. Pemerintah daerah dan kabupaten cenderung memprioritaskan kelancaran distribusi logistik ketimbang keselamatan warga, termasuk mahasiswa. Di sisi lain, permasalahan ini juga diperumit oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Meski Jatinangor merupakan kawasan pendidikan di bawah otonomi Kabupaten Sumedang, jalan utamanya berstatus sebagai jalan provinsi, sehingga berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketidaksinkronan ini membuat kebijakan zonasi kendaraan berat sulit untuk diterapkan secara konsisten. Dalam kerangka yang lebih luas, persoalan ini dapat dibaca melalui lensa teori “hak atas kota” (right to the city) yang dikembangkan oleh David Harvey. Ia mengkritik bagaimana sistem kapitalisme cenderung mengatur ruang kota demi kelancaran sirkulasi modal dan distribusi barang, sambil mengorbankan kebutuhan, keselamatan, dan hak-hak para penghuni kota. Jatinangor, dalam hal ini, menjadi contoh konkret bagaimana kepentingan ekonomi disubordinasikan di atas kebutuhan warga kota — terutama mahasiswa yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari komunitas akademik.</p><p><strong>Hak Atas Kota David Harvey</strong></p><p>David Harvey dalam bukunya <em>“Rebel Cities: From The Right to The City to The Urban Revolution” </em>(2012) membahas bahwa hak manusia terhadap kotanya tidak hanya dipahami sebagai hak untuk mendapatkan akses kepada berbagai sumber daya yang dikandung dalam kota tersebut. Lebih dari itu, Harvey beranjak dari anggapan bahwa hak atas kota perlu dimaknai sebagai hak dari penghuni kota untuk mengubah dan membentuk kota yang ideal bagi mereka. Oleh karena itu, hak atas kota memiliki corak kolektivitas. Dia menegaskan bahwa hak atas kota merupakan hak asasi manusia yang paling terabaikan. Hal tersebut didasarkan bahwa kota merupakan kreasi dan ciptaan manusia dan dalam prosesnya manusia membentuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kota seperti apa yang kita inginkan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang ingin menjadi orang seperti apa kita, hubungan sosial seperti apa yang kita cari, hubungan dengan alam seperti apa yang kita hargai, gaya hidup seperti apa yang kita dambakan, dan nilai estetika seperti apa yang kita junjung.</p><p>Namun, Harvey juga menekankan bahwa hak atas kota merupakan semacam klaim atas bagaimana kota tersebut ditata dan dibangun kembali. Klaim tersebut bisa datang dari kelompok atau kelas sosial mana saja yang pada gilirannya akan memandu bagaimana pembangunan ekonomi dan sosial di kota tersebut dilakukan. Hal tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya hak atas kota memiliki makna yang kosong. Maknanya sendiri diisi oleh berbagai kelompok atau kelas sosial, seperti kaum migran, miskin, kapitalis, menengah ataupun yang lainnya. Konsekuensinya adalah makna hak atas kota merupakan objek yang perlu untuk diperjuangkan dan diwujudkan.</p><p><strong>Kota Sebagai Medan Konflik Kelas</strong></p><p>Selain itu, Harvey pun menggarisbawahi bahwa kota merupakan salah satu medan konflik kelas antara kelas dominan (pengembang, elite politik, pemilik modal) dan kelas subaltern (pekerja, warga miskin, komunitas marginal). Dia berpendapat bahwa seringkali proses pembangunan sosial dan ekonomi kota berada di kepentingan pribadi atau kuasi-pribadi, seperti pengembang dan modal finansial, membentuk kota sesuai dengan kebutuhan mereka untuk akumulasi modal, yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan dan keinginan mayoritas penduduk. Di satu sisi, Harvey menyoroti bahwa kelompok subaltern merupakan kelas yang pertama mengalami kesusahan dan penderitaan dari kota yang dibentuk oleh kelas dominan.</p><p><strong>Jatinangor Sebagai Contoh Nyata Perjuangan Atas Hak Kota</strong></p><p>Dalam kerangka Harvey, fenomena kecelakaan lalu lintas di Jatinangor yang melibatkan pelajar dan truk tronton, serta minimnya dukungan keselamatan bagi mereka, dapat dianalisis sebagai manifestasi dari perebutan dan perjuangan untuk memaknai hak atas kota antara kelas dominan dan subaltern. Permasalahan lalu lintas di Jatinangor sebagai kawasan pendidikan menunjukkan hak <em>siapa</em> yang diprioritaskan dalam pembentukan dan penggunaan ruang urban (jalan): Di satu sisi, sebagai kawasan pendidikan, Jatinangor perlu untuk memprioritaskan kepentingan dan keselamatan pelajar dan kelompok rentan lainnya. Di lain pihak, sebagai kota yang secara strategis menghubungkan pusat kegiatan ekonomi antar wilayah yang vital ada hak kapital untuk bersirkulasi dan berakumulasi yang membutuhkan transportasi efisien (seringkali diwakili oleh pergerakan truk-truk besar).</p><p>Minimnya keselamatan lalu lintas terhadap pelajar dan kelompok rentan lainnya menunjukan bahwa terdapat kecenderungan struktural di bawah neoliberalisme yang mengeksklusi Keselamatan pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna jalan rentan lainnya demi memastikan proses akumulasi kapital yang efisien dan lancar. Kecelakaan dan minimnya keselamatan juga dapat dilihat sebagai gejala ketimpangan kekuasaan dari pemaknaan hak atas kota. Dalam hal ini, kebutuhan vital kelompok rentan akan keamanan dalam pergerakan mereka di ruang publik ditundukkan oleh prioritas sirkulasi kapital yang diwakili oleh kendaraan besar. Pelajar dan kelompok rentan lainnya merupakan kelas subaltern yang disebut Harvey sebagai kelompok yang menderita ketika makna atas hak kota diisi oleh kelompok dominan. Dalam hal ini juga, pelajar dan kelompok rentan lainnya menjadi terpapar risiko yang lebih tinggi ketika ruang ini didominasi oleh lalu lintas berat tanpa langkah perlindungan yang memadai. Hal ini secara fundamental merusak hak mereka untuk mengakses kota secara aman dan menikmati kualitas kehidupan urban yang layak</p><p>Maka dari itu, perjuangan untuk dukungan terhadap kepentingan dan keselamatan pelajar di lalu lintas Jatinangor dapat dilihat sebagai upaya untuk memperjuangkan dan mewujudkan kembali makna hak atas kota– hak untuk memiliki ruang publik yang aman, hak atas kebutuhan reproduksi sosial yang didukung oleh penyediaan barang publik yang memadai, dan hak untuk membentuk kota agar lebih melayani kebutuhan penduduknya, bukan hanya kebutuhan kapital. Ini adalah perjuangan melawan akumulasi kapital yang mengarah pada pengabaian biaya sosial dan lingkungan.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Permasalahan mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimpa mahasiswi ITB tidak bisa dilihat dari aspek kesalahan teknis saat berkendara semata. Musibah tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari tragedi konflik kepentingan yang lebih dalam. Dalam kerangka Harvey, fenomena tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi dari pemaknaan hak atas kota oleh kelompok yang dominan yang menjadikan kepentingan kelas pelajar dan rentan lainnya subordinat semata. Jatinangor sebagai kawasan pendidikan perlu direbut kembali maknanya. Sebagai kawasan pendidikan, maknanya perlu dimaksudkan untuk ruang yang memprioritaskan kepentingan dan keselamatan para pelajarnya. Perjuangan untuk membatasi lalu lintas kendaraan berat dan kepentingan sirkulasi kapital di kawasan ini dapat dilihat bukan sekadar tuntutan tenokratis semata, tetapi perjuangan politik yang lebih besar, yaitu merebut kembali makna hak atas kota.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2e63fe40be43" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“Seruan Einzige dari Entitas yang Tak Kujamah”]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/seruan-einzige-dari-entitas-yang-tak-kujamah-e1aa104e5da2?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e1aa104e5da2</guid>
            <category><![CDATA[existentialism]]></category>
            <category><![CDATA[storytelling]]></category>
            <category><![CDATA[philosophy]]></category>
            <category><![CDATA[fiction]]></category>
            <category><![CDATA[literature]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 May 2025 08:46:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-26T09:15:33.747Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Seutas narasi pendek — fiksi filsafat</p><figure><a href="https://pin.it/6Xu1sbbTS"><img alt="Image: https://pin.it/6Xu1sbbTS" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*33F79W_yAc9Bva5kn7HguQ.jpeg" /></a><figcaption>Image: <a href="https://pin.it/6Xu1sbbTS">https://pin.it/6Xu1sbbTS</a></figcaption></figure><p><strong>I. Menyoal Masalah Identitas: Masalah Pengakuan?</strong></p><p>Pagi itu, aku membuka pintu, dan seperti biasanya, seekor kucing duduk melingkar di atas tumpukan sepatuku. Bulu abu-abunya seolah menjadi ciri khas dari keberadaannya. Ia menatapku seksama, dengan gestur meminta sepucuk elusan. Tapi aku mengabaikannya. Aku menyebutnya “kucing sialan” — ya, sialan, karena dia beberapa kali mengencingi sepatuku dan mengacak-acak tempat sampah di sekitarku.</p><p>Aku selalu mencoba untuk memahaminya. Mungkin ia sedang menunggu kesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan dirinya sendiri. Tapi aku terlanjur skeptis: mungkin ia hanya menganggapku sebagai penyedia makanan pagi hari. Tak lebih, tak kurang.</p><p>Terkadang aku menertawakan diriku sendiri saat mengucap beberapa patah kata kepadanya. Seolah alam bawah sadarku menganggap si kucing sialan itu juga manusia. Kata-kata seperti “minggir kau, kucing sialan” meluncur otomatis. Tapi di balik setiap ucapanku, aku menyadari selalu ada sisa makna yang tertinggal dari tatapannya. Aku mulai merasakan bahwa ia tak lagi memandangku sebagai pemberi rezeki atau pemarah di pagi hari. “Ia menatapku seperti biasa. Tapi kali ini, bukan elusan yang ia minta. Mungkin… <strong>pengakuan.</strong></p><p><strong>II. Menyingkap Perihal Otentisitas: Bukan Sekadar Simbol!</strong></p><p>Kami memang tak saling memahami bahasa. Tapi aku merasa — entah bagaimana — kami saling menangkap keberadaan satu sama lain. Maka, aku memutuskan untuk mengubah sapaanku. “Aku panggil kau sekarang: si kucing <em>Thymos.</em>”</p><p>Ia hanya memiringkan kepala, lalu berjalan perlahan ke pagar dan duduk kembali. Seperti seorang filsuf jalanan yang merenungkan absurditas eksistensinya. Setiap kali aku mencoba memanggilnya dengan kata serupa dia mulai terdiam. Seakan enggan untuk mendengar ocehan itu kembali.</p><p>Lalu aku merenung dan bertanya kepada hatiku sendiri. “Apakah sebenarnya ia tak ingin kupanggil <em>kucing sialan</em>, <em>kucing liar</em>, <em>kucing thymos</em>, bahkan <em>kucingku</em>?” Aku lelah memikirkannya, hingga larut dalam embusan angin dari jendela. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang absurd melintas di pikiranku: aku membayangkan ia membuka mulut dan berkata, dengan suara dingin tapi tegas:</p><blockquote><em>“Aku bukan simbol. Aku bukan narasimu. Bahkan aku bukanlah si kucing. Aku adalah aku.”</em></blockquote><p><strong>III. <em>Der Einzige: </em>Eksisten Mencari Pahatan Esensinya</strong></p><p>Aku tersentak, lalu tersenyum. Tawa menyegarkan meledak dari tubuhku. Kata-kata tersebut terpatri dalam lapisan diriku. Max Stirner, sang egois sejati. Persis seperti gagasan Der Einzige (the unique one). Aku mulai mengerti: dia tidak ingin dilukis oleh siapapun baik itu oleh diriku atau bahkan oleh kucing itu sendiri. Dia mungkin adalah dirinya sendiri. Yang dipahat hanya oleh dirinya sendiri. Deklarasi kebebasan sejati, begitulah aku menyebutnya</p><p>Aku mulai bertanya-tanya: mungkinkah ia adalah <em>dasein</em> yang memahami keberadaannya? Seorang eksisten yang terlempar dan mencari pahatan esensinya? Seperti Heidegger, seperti Sartre. Mungkinkah selama ini ia hanya ingin menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari <em>Das Man (</em>orang lain) yang terasing?</p><p>Aku pun ingin melampaui hubungan <em>I–It</em> yang dingin dengannya dan membentuk <em>I–Thou</em> yang sejati: relasi antara dua keberadaan yang saling hadir, bukan saling menundukan dan memiliki. Aku ingin memandangnya sebagai subjek, bukan objek. Seperti manusia, ia juga memiliki kobaran <em>thymos</em> — hasrat untuk diakui martabatnya.</p><p><strong>IV. Pandanganku Kabur: Antara Realitas dan Ilusi</strong></p><p>Tapi ia hanyalah seekor kucing. Akal sehatku mencoba menenangkan: “Itu cuma gema dalam pikiran saja.” Tapi pertanyaan-pertanyaan terus menghantui:</p><blockquote><em>“Apakah aku pernah membiarkan siapa pun — termasuk diriku sendiri — untuk tidak diberi label? Apakah aku sungguh memandang orang lain sebagai subjek, atau hanya menilai mereka sebagai kategori objektif seperti seorang ekonom?”</em></blockquote><p>Sama halnya dengan Derrida yang merasa malu di hadapan kucingnya secara telanjang, aku justru merasa telanjang karena pikiranku yang kosong dan tak mampu untuk bersembunyi lagi. Seperti Mersault, aku merasa asing bukan dihadapkan pada dunia, tetapi ketika berpapasan dengan seekor kucing.</p><p><strong>V. Nampaknya Dunia Mulai Terbalik</strong></p><p>Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengendap dalam benakku. Gagasan baru yang kali ini terbalik mulai mencuat dalam pikiranku “tapi… bagaimana jika sebenarnya dialah yang sedang mengamatiku?”</p><p>Mungkin ia menertawakanku. Betapa angkuhnya manusia, selalu menyebut dirinya berakal, tapi terus-menerus mengurung segala sesuatu dalam klasifikasi. Mungkin ia memosisikan diri sebagai Sartre — melihatku sebagai objek dalam <em>le regard</em>-nya. Mungkin dia sedang melucuti narasiku saat itu. Akal sehatku mulai tergugat mungkin selama ini aku terlalu angkuh bahwa segala sesuatu dapat dikategorikan, dipetakan, dan dijinakan seenak jidat. Di hadapannya aku seperti terbungkam seribu bahasa. Sialan aku tidak tahu, mungkin benar-benar tidak tahu. Rasanya seperti terperangkap dalam labirin yang kubuat sendiri.</p><p><strong>VI. Penutup: Tak Lagi Sama Dengan Pembuka</strong></p><p>Pada akhirnya, ia pun pergi. Tanpa menoleh, tanpa suara, tanpa isyarat. Mungkinkah selama ini sebenarnya kucing itu adalah serpihan diriku yang lainnya. Mencoba untuk menampakan diri setelah kupenjarakan dalam alam bawah sadarku. Dan aku, hanya bisa berharap untuk bertemu dengannya sekali lagi. Mungkin dalam buku yang kubaca, atau catatan yang kutulis sekarang. Yang tertinggal hanyalah sisa-sisa pertanyaan:</p><blockquote><em>Siapa dia sebenarnya? Dan mungkinkah aku tak akan pernah tahu?</em></blockquote><p>Aku tak bisa lagi menatap tempat dia melingkarkan dirinya, tepat di depan pintu kamarku seperti semula. Dulu setiap kali aku membuka pintu kamarku, selalu mendapati diriku bergumam “kucing sialan.” Kini aku tak tahu lagi siapa yang memanggil dan dipanggil kala itu. Satu hal yang jelas, dia adalah dia.</p><p>Mungkin identitas bukanlah hal yang ditemukan di luar diri kita. Dia mungkin bukanlah satu hal yang bisa dimiliki, melainkan sebuah proses yang mungkin tak akan pernah usai. Aku bisa katakan mungkin aku tidak tahu jawabannya, tapi setidaknya aku tahu ke mana mencarinya. Bahkan ketika pencarian itu tak akan pernah selesai, mungkin di situlah jawaban itu berada: dalam pencarian itu sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e1aa104e5da2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Antara Aku dan Engkau di Tubuh Thymos]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/antara-aku-dan-engkau-di-tubuh-thymos-44b63d4537ab?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/44b63d4537ab</guid>
            <category><![CDATA[poem]]></category>
            <category><![CDATA[love]]></category>
            <category><![CDATA[poetry]]></category>
            <category><![CDATA[puisi]]></category>
            <category><![CDATA[existentialism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 18 May 2025 13:41:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-21T08:56:42.912Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Gugatan Atas Alienasi Terselubung</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*QJz12x8ETniw_zrJICB6ig.jpeg" /><figcaption>Image: <a href="https://id.pinterest.com/pin/193232640258293481/">https://id.pinterest.com/pin/193232640258293481/</a></figcaption></figure><p><strong>/1/ Menggugat Candu Terselubung</strong></p><p>Aku benci Roman Agape — <br>dipuja seperti dewa,<br>padahal: candu terselubung.<br>Ia mengebiri kedirian manusia,<br>dalam bingkisan retoris yang manis.</p><p>Aku ingin menelanjanginya,<br>seperti Marx mengungkap keterasingan,<br>seperti Heidegger menyingkap tuan <em>Das Man</em>.</p><p><strong>/2/ Menyingkap Alienasi</strong></p><p>Mereka menyebutnya cinta tertinggi;<br>aku menyebutnya: kuburan sunyi — <br>tempat manusia menghapus dirinya.<br>Mereka lupa cara memahat jiwanya,<br>menjual keberadaannya dengan cuma<br>kepada manusia lain yang tak melihatnya.</p><p>Sungguh muram aku melukisnya:<br>seperti jalang yang menyanjung perawan,<br>Cinta Bagai belenggu rantai majikan — bukankah begitu?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*4W-JxM4wF3WnBAeWSqX3Jg.jpeg" /></figure><p><strong>/3/ Aku Ingin Terbebas</strong></p><p>Aku tidak ingin mati<br>di luar karangan waktuku.<br>Tak ingin terlena<br>dalam ironi masokis.</p><p>Aku ingin cinta yang hidup dan utuh — <br>seperti Adam dan Hawa:<br>berhadap-hadapan secara telanjang,<br>menjadi manusia tanpa citra dan busana.<br>Di sanalah mereka menemukan dirinya.</p><p><strong>/4/ Cinta Aku dan Engkau di Tubuh Thymos</strong></p><p>Aku ingin cinta dalam relasi subjek — <br>seperti aku dan engkau (<em>I–Thou</em>).<br>Bukan miliku dan milikmu (<em>I–It</em>),<br>Melainkan saling mengakui dan memberi,<br>menjadi dalang<br>dalam dongengnya masing-masing — <br>tak lebih, tak kurang.</p><p>Aku tidak ingin cinta di panggung teater,<br>bukan <em>le regard</em> yang membuatku terasing.<br>Aku ingin menggandeng Thymos,<br>manusia yang menegakkan dadanya<br>setinggi puncak Everest.<br>Bukan menggandeng seorang sosok,<br><em>the last man </em>yang dibenci Nietzsche</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=44b63d4537ab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“Bisikan Bait Puisi dalam Tidurku”]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhammadsyamil0218/bisikan-bait-puisi-dalam-tidurku-4f368fcf4230?source=rss-2a2b7706d8bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4f368fcf4230</guid>
            <dc:creator><![CDATA[WorldeSyemil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 11 May 2025 15:27:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-07T01:38:13.857Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Pencarian yang Mungkin Tak Akan Usai</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*Urm0wVxia5-qIthSwo_UXg.jpeg" /></figure><p>Bait puisi ini<br>membisik dalam lelapnya tidurku malam tadi.<br>Setelah terbangun, aku tertegun dan bertanya-tanya.<br>Di bawah sinar matahari pagi yang menyorot tubuhku,<br>aku memulai untuk menyusunnya dengan penuh kehati-hatian — <br>memastikan setiap kata, bait, dan makna<br>tersampaikan secara utuh<br>dari alam bawah sadarku.</p><p><strong>Mengunjungi diriku musim lalu</strong></p><p>Dalam lintasan ruang dan waktu,<br>kukunjungi diriku musim lalu.<br>Kita menghirup dengan hidung yang sama,<br>menggunakan wajah dan tubuh yang serupa.<br>Namun, matanya terasa asing bagi tatapanku saat ini.<br>Aku tidak mengerti apakah dia<br>irama yang dulu aku nyanyikan<br>atau imaji yang aku lupakan.</p><p><strong>Musim lalu</strong></p><p>Dalam hitamnya kelopak mataku musim lalu,<br>pandanganku tertuju pada seutas lorong:<br>sunyi, senyap, dan sempit.<br>Tapi, di situlah aku dahulu mengukir kehidupanku — <br>ditemani oleh tembok yang abu.</p><p>Setiap langkahku bukanlah pertunjukan,<br>dan mungkin hanya aku yang peduli.<br>Seakan butiran air hujan yang menetes,<br>aku pergi dan hidup dalam dongengku saja.<br>Tak lebih, tak kurang.<br>Tak ada mulut dan mata.<br>Hanya aku dan cerita saja.</p><p><strong>Masa kini</strong></p><p>Kala mata ini menatap masa kini,<br>aku tersadar: waktu bukan hanya sekadar pelintas.<br>Lorong sunyi yang kutemui musim lalu<br>tak lagi sama…<br>meluas dan bergemuruh.</p><p>Kini bukan perihal aku dan cerita saja.<br>Ada banyak dalang dalam dongengku.<br>Aku bisa ceritakan ke siapa saja sekarang — <br>kaki mana yang melangkah bersamaan denganku,<br>mata siapa yang mengisi kepala polosku.</p><p><strong>Apa yang aku lewatkan?</strong></p><p>Sebelum aku pergi,<br>musim laluku bergumam:</p><blockquote><em>“Kita berbeda, tetapi mengisi ruang yang sama.”<br> “Kita berbeda, tetapi meninggalkan catatan yang sama.”<br> “Kita berbeda, tetapi mungkin melupakan hal yang sama.”</em></blockquote><p>Kupasannya menyentuh batin terdalamku,<br>menyusup ke dalam pintu eksistensiku.<br>Sepanjang hari, aku terbelenggu<br>dengan perkataan yang tidak kupahami itu.</p><p><strong>Aku menyadarinya… apa itu!</strong></p><p>Dari kunjungan yang menyisakan makna kala itu,<br>secara perlahan dalam pikiranku<br>suatu hal mulai mengemuka — <br>tentang sehelai gambarku<br>yang terembus angin.</p><p>Di situlah aku melukis langitku.<br>Tapi entah ke mana embusan angin itu membawanya.<br>Entah ia lari, atau sembunyi<br>di musim yang tak kujamah.<br>Aku ingin memeluknya<br>kembali.</p><p><strong>Pencarian yang mungkin tak akan usai</strong></p><p>Aku akan terus mencarinya — <br>dalam lorong sunyi musim lalu,<br>dalam dongeng yang riuh masa kini,<br>atau dalam bait puisi<br>yang membisik dalam tidurku.</p><p>Aku akan terus mencarinya — <br>demi sehelai gambar yang belum utuh,<br>dan lukisan langit<br>yang belum membiru.</p><p>Meski tubuhku…<br>terengah dan tersungkur,<br>meski denyut jantungku…<br>bergetar dan berjerit,<br>aku belum selesai<br>mencari dan menyelesaikannya.<br>Dan mungkin<br>tidak akan pernah usai.</p><p><strong>Sama halnya dengan puisi ini</strong></p><p>Sebuah ironi mengemuka — <br>tentang puisi ini,<br>helaian gambarku,<br>dan lukisan langitku.</p><p>Sama halnya dengan puisi ini.<br>Aku menatap seksama<br>pada awal dan bait terakhir ini.<br>Aku tidak tahu<br>kapan dongeng ini akan berakhir.</p><p>Semakin kucari dan kugali,<br>semakin banyak helaian kata dan bait<br>yang berterbangan dalam benakku.</p><p>Aku mulai terpikir<br>tentang garis akhir itu — <br>mungkin dia<br>seluas alam semesta.<br>Dan mungkin<br>tak akan pernah usai<br>mencari dan menemukannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4f368fcf4230" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>