<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Syaeful Rizal on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Syaeful Rizal on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@muhsyaefulrizal?source=rss-1a107fa6b8d8------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*N3zEZiJSk1N8Mle5sg3yWw.jpeg</url>
            <title>Stories by Syaeful Rizal on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@muhsyaefulrizal?source=rss-1a107fa6b8d8------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:07:37 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@muhsyaefulrizal/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[“Rumah Tuhan atau Panggung Politik”: Hantu Kolonialisme dalam Cara Negara Memandang Agama]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhsyaefulrizal/rumah-tuhan-atau-panggung-politik-hantu-kolonialisme-dalam-cara-negara-memandang-agama-d971368d958e?source=rss-1a107fa6b8d8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d971368d958e</guid>
            <category><![CDATA[postcolonial]]></category>
            <category><![CDATA[gereja]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[pos-kolonial]]></category>
            <category><![CDATA[church]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syaeful Rizal]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 21:29:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-17T21:29:06.136Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Apakah pemerintah sudah terlalu bebal sehingga para pemuka agama harus menggunakan mimbar sucinya untuk bersuara?</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/627/1*BZyC8wJiXOKdvmlUgV1k8A.png" /><figcaption>Sumber: <a href="https://www.threads.com/share/GD2aaJtBx">https://www.threads.com/share/GD2aaJtBx</a></figcaption></figure><p>Belakangan ini, ruang publik kita kembali riuh oleh suara-suara kritis yang bergema dari mimbar sejumlah gereja di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Para pemuka agama dan jemaat menyuarakan kegelisahan atas situasi demokrasi, ketimpangan kebijakan, hingga persoalan keadilan sosial yang kian terasa mencekik warga. Namun, alih-alih disambut sebagai bagian dari dinamika masyarakat sipil yang sehat, suara-suara tersebut justru dihadang dengan sebuah pertanyaan retoris yang bernada sinis dari pihak penguasa: <em>“Ini rumah Tuhan atau panggung politik?”</em></p><p>Sepintas, pertanyaan itu terdengar seperti imbauan mulia demi menjaga kesucian tempat ibadah. Namun, jika kita bedah lebih dalam, dikotomi antara “rumah Tuhan” dan “panggung politik” sesungguhnya mencerminkan cara pandang negara yang sangat bermasalah. Negara sedang mempraktikkan logika lama yang diwarisi langsung dari era kolonial: membelah ekspresi beragama menjadi dua kotak yang kaku: agama yang “jinak” dan agama yang “berbahaya”.</p><h3>Warisan Kacamata Snouck Hurgronje</h3><p>Untuk memahami dari mana ketakutan negara ini berasal, kita perlu menengok kembali sejarah politik Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Melalui pemikiran orientalis seperti Snouck Hurgronje, pemerintah kolonial merumuskan kebijakan pemisahan tegas antara <strong>Islam ibadah (kultural)</strong> dan <strong>Islam politis</strong>.</p><p>Bagi penguasa kolonial, umat beragama yang hanya sibuk dengan urusan ritual, doa, dan keselamatan akhirat semata adalah warga negara yang <em>harmless</em> — tidak berbahaya, mudah diatur, dan patuh. Negara tidak hanya membiarkan ekspresi keagamaan yang bersifat kultural dan simbolik ini tumbuh, tetapi juga kerap merayakannya sebagai bukti “kerukunan” dan “kesalehan”.</p><p>Sebaliknya, begitu agama mulai bersentuhan dengan kesadaran sosial, keadilan, dan kritik terhadap struktur kekuasaan, labelnya langsung berubah drastis. Gerakan Islam politis pada masa itu seketika dicap sebagai ancaman ketertiban (<em>rust en orde</em>), pembangkangan, hingga separatisme yang harus diawasi dan diredam. Pola ini kemudian diadopsi nyaris tanpa perubahan oleh rezim Orde Baru melalui depolitisasi agama: rumah ibadah hanya boleh menjadi ruang pelarian spiritual, sementara urusan keadilan struktural dimonopoli sepenuhnya oleh negara.</p><h3>Lagu lama, kaset baru</h3><p>Ironisnya, setelah puluhan tahun merdeka, kacamata curiga ala kolonial itu ternyata tidak pernah benar-benar dilepas oleh para pemegang kekuasaan kita. Bedanya, jika dulu stigma “pembangkang” dan “ancaman” lebih banyak diarahkan kepada gerakan-gerakan Islam politis, hari ini kacamata yang sama dipasang ketika mimbar-mimbar gereja di Jogja mulai bersuara lantang.</p><p>Dengan melabeli kegelisahan moral dari mimbar gereja sebagai “panggung politik”, pemerintah sedang berupaya mereduksi makna beragama itu sendiri. Agama dipaksa masuk ke dalam ruang kedap suara, cukup mengurus urusan privat antara manusia dengan Tuhannya, sambil menutup mata rapat-rapat terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi di depan mata.</p><p>Lebih jauh lagi, sikap ini memperlihatkan standar ganda negara yang telanjang. Ketika musim elektoral tiba atau saat pemerintah membutuhkan legitimasi moral untuk program-programnya, pintu-pintu rumah ibadah diketuk dengan penuh takzim dan para pemuka agama dirangkul erat. Namun, begitu mimbar yang sama digunakan untuk mengoreksi arah kebijakan negara, narasi “jangan bawa politik ke rumah Tuhan” langsung dikeluarkan sebagai tameng untuk membungkam.</p><h3>Membedakan Politik Praktis dan Politik Nilai</h3><p>Tentu saja, kekhawatiran bahwa tempat ibadah bisa disalahgunakan menjadi ajang kampanye partisan atau transaksi dukung-mendukung kandidat tertentu adalah hal yang masuk akal. Politik elektoral yang memecah belah jemaat memang harus dijauhkan dari altar dan mimbar.</p><p>Namun, menyamakan kritik moral dengan politik praktis adalah sebuah sesat pikir yang disengaja. Apa yang disuarakan oleh gereja-gereja di Jogja — dan tradisi kenabian dalam agama-agama besar pada umumnya — bukanlah manuver untuk merebut kursi kekuasaan. Itu adalah <strong>politik nilai</strong>: sebuah keberpihakan yang lahir dari iman untuk membela martabat manusia, merawat demokrasi, dan melawan kezaliman. Dalam teologi Kristen maupun Islam, membiarkan ketidakadilan merajalela tanpa bersuara justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap iman itu sendiri.</p><p>Pada akhirnya, pertanyaan <em>“ini rumah Tuhan atau panggung politik?”</em> bukanlah bentuk kepedulian negara terhadap kesucian tempat ibadah. Ia hanyalah mekanisme lama; warisan cara pandang kolonial; untuk mendisiplinkan warga agar tetap patuh menggunakan bahasa kesalehan. Negara merasa nyaman ketika agama sibuk mengurus ritual dan doa-doa yang jinak, tetapi langsung memasang kuda-kuda curiga begitu mimbar-mimbar suci mulai menyuarakan keadilan sosial.</p><p>Padahal, di dalam negara demokrasi, <strong>suara rakyat tidak seharusnya dipandang sinis</strong>, apalagi dicurigai sebagai benih pembangkangan hanya karena ia bergema dari balik tembok rumah ibadah. Ketika lembaga-lembaga keagamaan di Jogja, dan di mana pun, memilih untuk bersuara lantang, pemerintah seharusnya berkaca, bukan malah menyalahkan pengeras suaranya.</p><p>Pertanyaannya kini justru berbalik kepada para pemegang kekuasaan: <strong>apakah pemerintah sudah terlalu bebal sehingga para pemuka agama harus menggunakan mimbar sucinya untuk bersuara?</strong></p><p>Sebab, ketika saluran-saluran politik formal tersumbat dan telinga kekuasaan kian menebal terhadap keluhan warga, mimbar agama memang akan selalu menjadi benteng terakhir bagi nurani. Rumah Tuhan memang bukan panggung kampanye partai, tetapi ia juga tidak pernah diciptakan sebagai ruang kedap suara yang bisu dan tunduk di hadapan ketidakadilan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d971368d958e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Di Antara Tembok Belanda dan Amnesia Sejarah: Pembacaan Poskolonial atas Alih Fungsi Stasiun Tempel]]></title>
            <link>https://medium.com/@muhsyaefulrizal/di-antara-tembok-belanda-dan-amnesia-sejarah-pembacaan-poskolonial-atas-alih-fungsi-stasiun-tempel-20733cc28415?source=rss-1a107fa6b8d8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/20733cc28415</guid>
            <category><![CDATA[poskolonialisme]]></category>
            <category><![CDATA[stasiun-tempel]]></category>
            <category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
            <category><![CDATA[post-colonialism]]></category>
            <category><![CDATA[postcolonial]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syaeful Rizal]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:39:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-22T16:39:41.597Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tema : Poskolonialitas</strong></p><p><strong>I.</strong> <strong>Pendahuluan</strong></p><p>Jejak material kolonialisme di Indonesia tidak hanya terekam dalam arsip tekstual atau hukum tata negara, melainkan terpatri secara riil dalam lanskap fisik dan arsitektur urban. Salah satu monumen spasial yang menjadi saksi bisu dinamika ini adalah <strong>Stasiun Tempel</strong>, sebuah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Dusun Panggung, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, tepat di perbatasan administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Didirikan pada era kolonial sekitar tahun 1898 dan beroperasi penuh pada dekade awal 1900-an oleh perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, <em>Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij</em> (NISM), Stasiun Tempel dirancang sebagai simpul vital pada jalur kereta api Yogyakarta — Magelang — Secang. Secara historis-ekonomis, pembangunan jalur ini bukan sekadar instrumen mobilitas warga, melainkan sarana utama ekstraksi, transportasi dan pengangkutan komoditas hasil bumi seperti gula dan tembakau dari wilayah pedalaman Karesidenan Kedu dan Yogyakarta menuju pelabuhan ekspor. NISM menempatkan Stasiun Tempel sebagai perhentian perbatasan sebelum rangkaian kereta uap melintasi Kali Krasak menuju Magelang.</p><p>Layanan Stasiun Tempel memasuki babak purna baktinya ketika banjir lahar dingin Gunung Merapi pada tahun 1975 meluluhlantakkan Jembatan Kereta Api Kali Krasak (dan Jembatan Aspal Jalan Utama Yogyakarta-Magelang) dan memutus akses fisik jalur rel ke utara. Stasiun ini sempat dijadikan titik terminus dan paling ujung sementara dari Stasiun Yogyakarta (Tugu), sebelum akhirnya dinonaktifkan secara resmi oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tahun 1976 akibat kerusakan infrastruktur dan kalah bersaing dengan meningkatnya permintaan transportasi jalan raya (Jalan Magelang). Meskipun fungsi operasinya mati, keberadaan fisik bangunan Stasiun Tempel tetap bertahan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa jauh bangunan Stasiun Tempel masih terpelihara, bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan dan memaknai peninggalan kolonial tersebut hari ini, serta bagaimana fenomena ini dan pandangan warga setempat dapat dibaca secara kritis melalui kacamata teori poskolonial.</p><ol><li><strong>Metode Penelitian</strong></li></ol><p>Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (<em>in-depth interview</em>) dan observasi langsung ke lapangan pada kompleks Stasiun Tempel di Dusun Panggung, Tempel. Untuk menangkap persepsi dan memori kolektif yang beragam, studi ini melibatkan dua informan lintas generasi: Informan 1 (Mbak Guru TPA/PAUD): Generasi muda/generasi kedua pasca-stasiun dinonaktifkan. Beliau telah mengajar di Pos PAUD/TPA yang bertempat di eks Stasiun Tempel sejak awal pendiriannya (sekitar tahun 2007–2008) dan Informan 2 (Nenek / Wali Murid)<strong>:</strong> Generasi lansia yang menjadi saksi hidup peristiwa banjir lahar dingin Merapi tahun 1975 dan dinamika historis alih fungsi Stasiun Tempel dari era Orde Baru hingga sekarang.</p><ol><li><strong>Kondisi Fisik, Status Hukum dan Apropriasi Spasial</strong></li></ol><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gxamVh1t5Vaz_kCEJ_F3lg.png" /><figcaption><em>Gambar 1 : Stasiun Tempel dengan atap limasan a la Jawa-Indis</em></figcaption></figure><p>Kompleks Stasiun Tempel masih mempertahankan tipologi arsitektur kolonial dengan bentuk atap limasan yang khas ala Jawa-Indis <em>(Indo-Europeesche bouwstijl)</em> menegaskan aksen jejak kolonial yang masih bertahan (atau dipertahankan) serta tata ruang memanjang dengan satu ruang wesel yang sedikit maju (menonjol) di sebelah utara.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*M-RFevhuPoiv6rs1oPHijw.jpeg" /><figcaption><em>Gambar 2 : Wesel yang masih terjaga dan Ruang Wesel yang dialihfungsikan menjadi ruang gudang dan perpustakaan (Sumber : Dokumentasi Pribadi)</em></figcaption></figure><p>Ruang wesel ini dahulu digunakan sebagai ruangan penggerak mesin (wesel) hal ini ditunjukkan dengan adanya mesin penggerak rel kereta api di dalamnya. Ruangan ini beratap sendiri berupa dak beton yang permukaannya diberi anyaman bambu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*EAOrMg1jKEEFlJG4Le8qPg.jpeg" /><figcaption><em>Gambar 3 : Loket Tiket tertutup Spanduk TPA, tetapi terawat dan dipertahankan (Sumber : Dokumentasi Pribadi)</em></figcaption></figure><p>Tepat di sebelah ruang wesel, terdapat ruang karcis beserta loket karcisnya yang masih dipertahankan dan demi fungsionalitas spasialnya sebagai ruang belajar, loket ini ditutup oleh spanduk TPA (Tempat Penitipan Anak) Putra Sembada II.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/546/1*urzfKsrpOaJtO02TGpO8IQ.png" /><figcaption><em>Gambar 4 : Ruang “Pemimpin Perdjalanan K.A.” yang masih terawat dengan pintu kokoh ala arsitektur Jawa-Indis dengan lantai “tegel alur” ubin semen</em></figcaption></figure><p>Secara material, beberapa elemen autentik NISM masih tersisa dan terawat dengan baik, seperti kusen pintu dan jendela kayu jati berukuran besar, struktur dinding bata tebal, serta plang kayu bertuliskan <em>“Pemimpin perdjalanan K.A.”, </em>ruang pemimpin perjalanan ini menyatu dengan ruang loket karcis pada Gambar 3.</p><p>Saat ini, bangunan eks stasiun telah terdaftar sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, dengan kepemilikan aset resmi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/734/1*jzUqSpzbny5n7w2ZUT1Nzw.jpeg" /><figcaption><em>Gambar 5 : Bangunan Gudang Sebelah Timur Eks Stasiun Tempel yang sekarang dialihfungsikan menjadi TK Among Putro</em></figcaption></figure><p>Menariknya, pelestarian Stasiun Tempel tidak berlangsung melalui metode museumisasi statis yang berjarak dari masyarakat, melainkan melalui apropriasi spasial komunitas (<em>adaptive reuse</em>). Sejak tahun 2007–2008, kader PKK dan komunitas Dusun Panggung mengalihfungsikan ruang utama stasiun menjadi fasilitas TPA Putra Sembada II / TK Among Putro (Bangunan sebelah timur eks stasiun, lihat gambar 5).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/595/1*dS78BLiMHdpqbRJRtJoU8Q.png" /><figcaption><em>Gambar 6 : Lorong sebelah selatan kini dimanfaatkan jadi ruang kelas<br> (Sumber : Dokumentasi Pribadi)</em></figcaption></figure><p>Di bagian selatan eks stasiun terdapat ruang kelas yang dahulu tidak berdinding sampai atas namun karena kebutuhan ruangan maka ruang ini diberi dinding sampai atas. Ruang kelas ini dahulu tidak berdinding dan beratap, hanya akses menuju ke kamar mandi dan dapur yang ada di bagian barat (lihat Gambar 7).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/550/1*vW8LbPyl5cgf238i5i9Fjw.png" /><figcaption><em>Gambar 7 : Ruang Kamar Mandi dan Dapur di area belakang TPA (dahulu ini area depan) (Sumber : Dokumentasi Pribadi)</em></figcaption></figure><p>Jika ada satu ruangan yang sejak dulu hingga kini fungsionalitas maupun arsitekturnya masih dipertahankan adalah ruang kamar mandi dan dapur yang ada di area belakang (timur) TPA (dahulu area ini ada di depan eks-stasiun Tempel)</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*t39JPWA-RrixqXQOaC1CSQ.jpeg" /><figcaption><em>Gambar 8: Ruang tengah tempat antrean penumpang kini dimanfaatkan menjadi ruang utama TPA dan area depan menjadi tempat bermain anak-anak (Sumber : Dokumentasi Pribadi)</em></figcaption></figure><p>Adaptasi ruang dilakukan secara hibrid dan non-destruktif, area yang dahulunya merupakan ruang tunggu penumpang dan kantor Pemimpin Perjalanan Kereta Api (PPKA) disekat ringan menggunakan karpet, meja belajar kecil, rak buku bacaan, serta ornamen edukasi anak tanpa membongkar atau merusak struktur dinding dan atap limasan aslinya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/430/1*0YfMo01rPdBv1FkQtRpi_A.png" /><figcaption><em>Gambar 8 : Letak Geografis Eks Stasiun Tempel, terlihat garis putus-putus yang dahulu adalah jalur kereta api kini jadi jalan aspal Pasar Tempel (Timur) (Sumber: OpenStreetMap)</em></figcaption></figure><p>Jalur Rel kereta api di luar bangunan sebagian besar telah tertimbun atau dicabut menjadi jalan pemukiman, namun bangunan utamanya berdenyut kembali sebagai ruang sosial pengasuhan anak-anak desa.</p><p><strong>Wawancara dan Pandangan Kritis Poskolonial</strong></p><p>Guna memahami bagaimana masyarakat memandang keberadaan bangunan kolonial ini, riset kualitatif dilakukan dengan mewawancarai dua informan lintas generasi. Informan pertama adalah seorang guru TPA Putra Sembada II yang mewakili generasi muda pasca-penonaktifan stasiun. Beliau mengaku tidak banyak mendapatkan cerita sejarah mengenai fungsi awal stasiun dari orang tua maupun tetangga sekitarnya, sehingga bangunan ini dipahami terutama dari nilai kegunaan praktisnya <em>(sense of utility)</em> saat ini. Ketika diminta memandang sisa-sisa arsitektur Belanda, beliau melihatnya sebagai “saksi bisu” kehebatan teknik penjajah yang mampu membangun infrastruktur kokoh sehingga masih dapat dimanfaatkan oleh warga lokal hingga sekarang. Dari sudut pandang ini, beliau merasa bahwa penjajahan Belanda secara tidak langsung memberikan manfaat fisik yang nyata bagi masyarakat.</p><p><em>“Bangunan ini ibarat saksi bisu gimana dulu Belanda itu walaupun menjajah tapi infrastruktur bekas jajahannya masih bisa kita pakai sampai sekarang… bangunannya masih kokoh dan masih bisa kita manfaatkan.”</em></p><p>Memahami hal ini, Gandhi menjelaskan dalam bukunya tentang fenomena <em>‘postcolonial amnesia’ : Principally, postcolonial amnesia is symptomatic of the urge for historical self-invention or the need to make a new start — -to erase painful memories of colonial subordination</em>. [Pada prinsipnya, amnesia poskolonial merupakan gejala dari dorongan untuk melakukan penemuan jati diri historis atau kebutuhan untuk memulai kembali — untuk menghapus kenangan menyakitkan tentang subordinasi kolonial] (Gandhi, 1998: 4) Kita patut menduga bahwa tidak diwarisinya sejarah kelam masa penjajahan kepada generasi berikutnya tidak terjadi hanya sekadar keterbatasan akses pendidikan maupun minimnya literasi, karena luka penjajahan selama generasi ke generasi itu seharusnya tidak semudah itu dilupakan, Gandhi menjelaskan fenomena ini terjadi karena ada dorongan untuk menghapus memori menyakitkan dari penjajahan. Gandhi menggarisbawahi bahwa sekadar merepresi ingatan historis tidak pernah menjadi bentuk pembebasan yang sejati, penolakan untuk mengingat justru memerangkapkan masyarakat ke dalam pengulangan pola-pola penindasan lama <em>(repeating rather than surpassing)</em>. Asumsi ini diperkuat setelah melanjutkan wawancara dengan narasumber kedua.</p><p>Sementara itu, informan kedua adalah seorang nenek (wali dari anak yg dititipkan di TPA Putra Sembada II) yang menjadi saksi hidup peristiwa banjir lahar dingin tahun 1975. Beliau mengingat jernih bagaimana Stasiun Tempel difungsikan sebagai titik evakuasi dan pengungsian sementara bagi warga desa karena strukturnya menjadi satu-satunya bangunan yang paling kokoh saat rumah-rumah warga hancur diterjang banjir pasir. Beliau membandingkan kekokohan fisik bangunan kolonial yang ada di area Tempel seperti eks stasiun Tempel ini dan kantor Pegadaian di seberang jalan dengan kualitas pembangunan era pascakemerdekaan. Ketika diingatkan bahwa bangunan tersebut sebenarnya didirikan oleh darah dan keringat rakyat pribumi sendiri melalui sistem kerja paksa, beliau menyampaikan tanggapan kritis yang menohok:</p><p><em>“Kalau dipikir-pikir waktu itu kita dijajah juga tapi hasil jajahannya masih bisa dinikmati/dimanfaatkan sampe ke anak cucu toh. Sekarang ini setelah merdeka, kira-kira siapa yang menikmati mas? Apa iya anak cucu kita sejahtera atau setidaknya menikmati bangunannya? Wong bangunannya aja kurang bagus mas.”</em></p><p>Pernyataan dari narasumber kedua tidak bisa dipahami sekadar kritik terhadap isu sosial bahwa keterjajahan masih berlangsung hingga saat ini walau ironinya yang menjajah pascakemerdekaan adalah diri kita sendiri. Kalimat pamungkas yang diutarakan oleh narasumber kedua <em>“Wong bangunannya aja kurang bagus mas”</em> adalah sebuah pernyataan eksplisit dari perasaan inferioritas yang sudah mengakar kuat pada sebagian masyarakat Indonesia. Varma mengelaborasi fenomena serupa dari yang ia temukan di masyarakat India dengan sebutan ‘Heenta’ atau perasaan inferior yang dialami masyarakat terjajah atas budaya dan peradaban mereka sendiri. <em>“The irony is that those who were the victims of this process fell in love with the circumference, and all its borrowed plumes and transplanted paraphernalia, and developed a sense of heenta, of inferiority about their own culture.” </em>[Ironisnya, mereka yang menjadi korban dari proses ini justru jatuh cinta pada lingkaran (inferior <em>–pen</em>) tersebut, dan semua hiasan pinjaman serta perlengkapan yang ditransplantasikan, dan mengembangkan rasa heenta, rasa rendah diri terhadap budaya mereka sendiri] (Varma, 2010: 17)</p><ol><li><strong>Kesimpulan</strong></li></ol><p>Pemanfaatan bangunan era kolonial oleh masyarakat tidak bisa hanya dipandang sebatas upaya pelestarian cagar budaya semata. Penemuan yang dielaborasi oleh penulis setelah mendatangi situs cagar budaya Eks Stasiun Tempel menggambarkan adanya upaya melupakan <em>(colonial amnesia)</em> kejamnya era penjajahan dengan tidak meratanya pengetahuan akan sejarah situs tersebut dalam masyarakat sekitar. Tidak berhenti di situ, pandangan inferioritas masyarakat sekitar terhadap bangsanya sendiri juga dinyatakan dari sikap pemujian mereka terhadap bangunan warisan kolonial Belanda yang masih kuat dan kokoh lalu membandingkannya dengan arsitektur kekinian era pasca-kemerdekaan Indonesia yang dianggap tidak awet dan lebih inferior.</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p>Balai Pelestarian Cagar Budaya / Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. (2020). Data Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Sleman: Eks-Stasiun Kereta Api Tempel. Sleman: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.</p><p>Gandhi, L. (1998). Postcolonial Theory: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.</p><p>Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij. (1907). Verslag der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij over het Jaar 1906. ‘s-Gravenhage: NISM.</p><p>Perusahaan Jawatan Kereta Api. (1976). Laporan Penonaktifan dan Inventarisasi Aset Lintas Kereta Api Yogyakarta–Magelang–Secang. Bandung: PJKA.</p><p>Varma, P. K. (2010). Becoming Indian: The Unfinished Revolution of Culture and Identity. New Delhi: Penguin Books India.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=20733cc28415" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>