<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by noyasr on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by noyasr on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@naurahnaurah53?source=rss-0444661f1c92------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*VEcYgZkodZzSW-hH</url>
            <title>Stories by noyasr on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@naurahnaurah53?source=rss-0444661f1c92------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 16:35:18 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@naurahnaurah53/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Di mana Pusaka Itu?]]></title>
            <link>https://medium.com/@naurahnaurah53/di-mana-pusaka-itu-b31134a0d760?source=rss-0444661f1c92------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b31134a0d760</guid>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[sejahtera]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[noyasr]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 07:23:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-19T07:23:21.472Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.detik.com/pop/music/d-7201040/lirik-lagu-indonesia-pusaka-ismail-marzuki-beserta-maknanya"><em>Indonesia tanah air beta<br>Pusaka abadi nan jaya<br>Indonesia sejak dulu kala<br>Tetap dipuja-puja bangsa</em></a></p><p>Pernahkah kau mendengar lagu itu menangis?</p><p>Lirih. Bahkan lebih lirih daripada janji-janji yang diucapkan lima tahun sekali.</p><p>Sejak kecil, sejak kita bahkan belum fasih mengeja, kita telah menyanyikannya. Tentang tanah tempat kita dilahirkan. Tentang bunda yang membuai dan membesarkan. Tentang tempat berlindung di hari tua, hingga kelak mata terpejam untuk selamanya.</p><p>Tentang sebuah negeri yang dibayangkan sebagai pusaka abadi, yang dipuja sejak dahulu kala.</p><p>Namun, pada suatu malam, ketika saya menyusuri jalanan, sebuah pertanyaan tiba-tiba menyelinap ke kepala</p><blockquote><strong>apakah semua itu hanya rangkaian diksi indah yang diwariskan dari suatu masa?</strong></blockquote><p>Air mata tak lagi tertampung di kelopak. Ia luruh begitu saja.</p><p>Ke mana semua itu pergi ketika kita berjumpa dengan seorang anak yang memikul kayu berikatkan keripik? Ia berjalan tanpa alas kaki, dengan debu yang melekat di sekujur tubuhnya.</p><p>Ke mana ketika ia menatap anak-anak sebayanya dengan binar mata polos, menyaksikan mereka merangkul ransel dan mengenakan seragam yang begitu rapi, berseragam serapi bak disetrika beribu kali.</p><p>Ke mana ketika seorang anak hanya memiliki sisa tenaga untuk menengadahkan tangan di lampu merah, di tengah kemacetan, di bawah lampu jalan yang bahkan tak kunjung diperbaiki?</p><p>Ke mana ketika ia harus berkelahi dengan waktu, dengan lapar, dengan usia tubuhnya sendiri, di sebuah negeri dengan janji konstitusi yang teramat indah untuk menjadi imajinasi.</p><p>Ke mana ketika ia kehilangan orang tuanya, entah karena perceraian, entah karena maut?</p><p>Pernahkah ia berpikir bahwa hidup semestinya tidak harus seperti ini, Bahwa mainannya seharusnya bukan barang dagangan yang dipanggul ke sana kemari, dan bahwa perpisahan dan kehilangan bukanlah kesalahan yang harus ia tanggung.</p><p>Atau jangan-jangan, ia bahkan tak lagi sempat memikirkan mainan. Jangan-jangan, ia tak pernah benar-benar mengenal bagaimana rasanya menjadi anak-anak.</p><p>Dan jangan-jangan ia tidak tahu bahwa ia adalah tanggung jawab negeri ini.</p><p><strong>Sakit.</strong></p><p><a href="https://www.detik.com/pop/music/d-7201040/lirik-lagu-indonesia-pusaka-ismail-marzuki-beserta-maknanya"><em>Di sana tempat lahir beta<br>Dibuai dibesarkan bunda<br>Tempat berlindung di hari tua<br>Tempat akhir menutup mata</em></a></p><p>Lalu, ke mana semua itu pergi ketika seorang ibu kehilangan bayinya karena akses jalan yang tak ada, kemana ketika ibu kehilangan bayinya tanpa sempat membelai lembut pipinya,</p><p>Ketika ia, yang semestinya memiliki waktu untuk menyusui dan mendekap anaknya, justru harus bekerja hingga larut malam, menjadi kurir, mengejar upah yang bahkan tak pernah cukup untuk membuat hidup terasa sedikit lebih lapang dari hari kemarin.</p><p>Ke mana ketika ia menyembunyikan gemetar tangannya, sebab anaknya sedang berkelahi dengan perut yang kosong, sementara dari kejauhan orang-orang sibuk menjanjikan sebuah <em>generasi emas.</em></p><p>Ketika ia rela menjual rambutnya, dan entah apa lagi, hanya agar hari ini masih bisa dilewati.</p><p>Berapa banyak lagi yang harus dilepaskan seorang ibu? Berapa banyak lagi yang harus dikorbankan dari tubuh, waktu, dan hidupnya sendiri untuk menambal ketidakbecusan negeri ini?</p><p><a href="https://www.detik.com/pop/music/d-7201040/lirik-lagu-indonesia-pusaka-ismail-marzuki-beserta-maknanya"><em>Sungguh indah tanah air beta<br>Tiada bandingnya di dunia<br>Karya indah Tuhan Maha Kuasa<br>Bagi bangsa yang memujanya</em></a></p><p>Lalu, ke mana ketika seorang bapak terpaksa mencuri demi sesuap nasi?</p><p>Ketika ia menyembunyikan tangisnya, membiarkan segala sesak teredam oleh tuntutan hidup yang tak pernah selesai?</p><p>Ketika ia mengayuh ribuan kilometer, menjajakan dagangan dari satu tempat ke tempat lain, menukar tenaga dan usia dengan penghasilan yang belum tentu memperpajang umurnya barang seharipun.</p><p>Ketika rumah hanya menjadi tempat persinggahan sebentar. Sekadar mengisi perut, merebahkan tubuh yang letih, lalu kembali pergi sebelum matahari benar-benar terbit,</p><p>Dengan satu harapan sederhana yang mungkin tak pernah ia ucapkan, semoga masih ada esok untuk bertemu keluarga.</p><p>Ke mana ketika seorang bapak harus berkelahi dengan umurnya sendiri,</p><p>Di mana negeri dengan lirik seindah itu?</p><p>Di mana tanah tempat kita dilahirkan, tempat bunda membuai dan membesarkan, tempat berlindung hingga mata terpejam?</p><p>Di mana negeri yang katanya pusaka, yang sejak dahulu kala dipuja-puja bangsanya?</p><blockquote><strong>Apakah pusaka itu masih ada?</strong></blockquote><p>Atau kita hanya mewarisi namanya, sementara maknanya perlahan-lahan dirampas dari kehidupan orang-orang yang seharusnya memilikinya?</p><p>Di penghujung jalan, pertanyaan itu kembali muncul,</p><p>Di manaaa……</p><p>Kalian yang menulis, yang menandatangani, yang memutuskan.</p><p>Kalian yang duduk di balik meja, yang melafalkan janji, yang mengucapkan kata rakyat seolah-olah mengenal setiap luka yang mereka tanggung.</p><p>Kalian tidak lebih tinggi daripada mereka.</p><p>Jiwa kalian tidak dipahat lebih indah daripada jiwa mereka. Darah yang mengalir di tubuh kalian tidak lebih merah. Dan hak mereka untuk hidup dengan layak tidak pernah lebih rendah daripada hak yang kalian nikmati hari ini.</p><p>Ulurkan tanganmu. Tundukkan kepalamu. Sekali-kali, jangan hanya memandang mereka dari balik angka, laporan, dan pidato.</p><p>Lihatlah mereka sebagai manusia.</p><p>Sebab negeri ini bukan hanya milik mereka yang punya kuasa untuk mengaturnya. Bukan hanya milik mereka yang punya suara untuk memutuskan nasibnya.</p><p>Negeri ini juga milik anak yang tak pernah sempat mengenal masa kecilnya, ibu yang menggadaikan hidupnya demi anak-anaknya, dan bapak yang menghabiskan usia agar keluarganya tetap bisa makan.</p><blockquote><strong>Merekalah bagian dari pusaka itu.</strong></blockquote><p>Dan jika negeri ini masih pantas disebut pusaka, seharusnya tak seorang pun dari mereka merasa asing di tanah kelahirannya sendiri.</p><p>Sampai ketika persinggahan ku didepan mata, lagunya dengan lirih kembali mengalun,</p><p><a href="https://www.detik.com/pop/music/d-7201040/lirik-lagu-indonesia-pusaka-ismail-marzuki-beserta-maknanya"><em>Indonesia Ibu Pertiwi<br>Kau ku puja kau ku kasihi<br>Tenagaku bahkan pun jiwaku<br>Kepadamu rela kuberi</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b31134a0d760" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Putusan MK tepat atau benar?]]></title>
            <link>https://medium.com/@naurahnaurah53/putusan-mk-tepat-atau-benar-351fc711e1e3?source=rss-0444661f1c92------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/351fc711e1e3</guid>
            <category><![CDATA[mahkamah-konstitusi]]></category>
            <category><![CDATA[putusan-hakim]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[noyasr]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:04:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-07T04:58:13.240Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/739/1*q-41rr9u9QUrUE-aLiZH5A.jpeg" /></figure><p>Persoalan<em> legal standing</em> sudah tampak sejak perkara masuk sebagai PHPU. Dalam sengketa hasil Pilpres, yang berhak mengajukan permohonan hanyalah pasangan calon peserta pemilu, dan harus diajukan dalam tenggang waktu tiga hari setelah KPU menetapkan hasil. Di sini pemohonnya bukan pasangan calon, dan permohonan baru masuk 10 September 2026, jauh melewati batas waktunya. KPU dan Pihak Terkait berpendapat perkara ini lebih mirip sengketa proses pencalonan, ranah Bawaslu dan PTUN, daripada sengketa hasil. MK menolak keberatan itu dan menyatakan dirinya berwenang. <em>Ne bis in idem</em> memang tidak terjadi, sebab pasangan calon pada 2024 tidak pernah mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Tetapi tidak adanya <em>ne bis in idem</em> tidak otomatis memberi pemohon kedudukan hukum.</p><p><strong>Mengapa masih ada harapan</strong></p><p>Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan itulah yang membuat orang berharap Mahkamah mau bersikap <em>judicial activism</em>. Dalam kerangka <em>judicial restraint</em>, hakim menahan diri dan menafsirkan kewenangan secara sempit sesuai teks. Dalam kerangka <em>judicial activism</em>, hakim berani melakukan penafsiran dan konstruksi hukum untuk menjangkau keadilan substantif. Harapan ini sejalan dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.</p><p>Secara teori, Gustav Radbruch dengan tiga tujuan hukumnya (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) menempatkan keadilan sebagai <em>primus inter pares</em>, yang pertama di antara yang setara, meski dalam rumusan akhirnya keadilan baru mengalahkan kepastian hukum ketika ketidakadilan sudah tidak tertahankan. Persoalannya, yang berbenturan di sini adalah dua wajah keadilan, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Menurut saya, putusan ini tetaplah menciptakan keadilan, tetapi keadilan yang bergerak dalam ranah prosedural, yaitu keadilan atas aturan yang tertulis, kewenangan yang diberikan, dan batas yang sudah ditetapkan.</p><p><strong>Tepat atau benar?</strong></p><p>MK adalah <em>guardian of the constitution</em>, penjaga konstitusi, bukan lembaga di atas konstitusi. Kewenangannya diberikan oleh konstitusi, yaitu Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, jika putusan yang dibacakan malam 6 Oktober itu mengabulkan eksepsi <em>legal standing</em> dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menurut saya itu tepat secara norma. Saya memakai kata “tepat” karena ia harus punya indikator yang bisa diukur, dan indikatornya adalah kewenangan dan prosedur yang sudah ditetapkan.</p><p>Pertanyaannya, apakah itu benar? Jawabannya bergantung pada sudut pandang, dan setiap sisi membawa moralitasnya masing-masing. Putusan 90 adalah contohnya, MK melukis dosa etik (MKMK memang menyatakan adanya pelanggaran etik), tetapi putusan itu tetap berlaku sebagai norma. Dalam kacamata Kelsenian, validitas hukum ditentukan oleh keabsahan formalnya, bukan oleh moralitas asal-usulnya. Karena itu Putusan 90 tetap sah, walaupun cacat secara moral.</p><p>Kalau ada yang berkata MK seharusnya memutus pokok perkara, perlu diingat bahwa MK sebenarnya sudah melangkah jauh dari apa yang sudah tertuliskan, ia menyatakan dirinya berwenang, membenarkan tenggang waktu yang terlewat, bahkan memeriksa pokok perkara dan mencatat faktanya, yaitu tidak ditemukannya bukti meyakinkan atas dasar penyetaraan ijazah Gibran. Yang tidak ia lampaui adalah siapa yang boleh mengajukan perkara dan status “calon” yang sudah berakhir sejak pelantikan.</p><p><strong>Mahkamah kalkulator?</strong></p><p>Secara klasik, kewenangan MK memutus PHPU dipahami sebatas penyelesaian perselisihan angka hasil pemungutan suara (saya merujuk pandangan Prof. Saldi Isra dalam bukunya <em>Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)</em>. Namun perkembangannya, MK tidak lagi sekadar “mahkamah kalkulator”. Dalam Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004, MK menyatakan bahwa sebagai <em>guardian of the constitution</em> ia wajib menjaga agar pemilu secara kualitatif berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.</p><p>Tetapi preseden itu lahir dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil setelah pasangan calon ditetapkan, bukan dari soal syarat pencalonan pada saat pendaftaran. Karena itu, untuk perkara ini MK perlu membungkusnya sebagai “keadaan khusus”.</p><p>Sehingga “permohonan tidak dapat diterima” bukanlah bentuk dari ketidakadilan. Itu cara MK mengatakan bahwa kewenangannya terhenti disitu dan menguji syarat pencalonan ada di tempat lain. Jika, memang hasrat menurunkan Gibran itu ada, maka pada kewenangan DPRlah ia bermuara, termaktub di dalam konstitusi, yaitu melalui proses <em>impeachment</em> atau pemakzulan.</p><p><strong>Sumber:</strong></p><p>Putusan MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026</p><p>Dll.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=351fc711e1e3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Non Demos Non Kratos]]></title>
            <link>https://medium.com/@naurahnaurah53/non-demos-non-kratos-45e7e9ea216c?source=rss-0444661f1c92------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/45e7e9ea216c</guid>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[democracy-and-rule-of-law]]></category>
            <category><![CDATA[freedom-of-speech]]></category>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[noyasr]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 04:15:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-17T04:15:56.929Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>— Nora</p><p>Berbicara demokrasi, kerap memahaminya sebagai sistem yang harus dinyatakan dan dijalankan oleh negara agar ia tidak diklaim sebagai negara kediktatoran. Tapi, demokrasi bukan sekadar klaim, melainkan sebuah moralitas yang bekerja.</p><p>“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam rumusan itu, termuat dua konsep negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagai manifestasi demokrasi, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagai pengejawantahan nomokrasi, negara yang ditundukkan pada hukum.</p><p>Namun, kegamangan muncul dalam realitas masa kini, dan mungkin merupakan testamen dari peristiwa masa lampau, ketika <em>hilang, ditahan, dibunuh</em> membawa seseorang naik pada tampuk kekuasaan. Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam, ia hilang perlahan.</p><p>Suara rakyat adalah bagian dari demokrasi, sekaligus Hak Asasi Manusia. Bukan sesuatu yang sporadis, melainkan melekat secara alami dalam setiap individu maupun ketika ia menjadi kelompok. Dalam kerangka universal, dikenal pembagian antara <em>derogable rights</em> dan <em>non-derogable rights</em>. <em>Derogable rights</em> mengamini adanya pembatasan dalam kondisi tertentu, sedangkan <em>non-derogable rights</em> tidak mentolerir pembatasan atau pencabutan hak dengan alasan apapun.</p><p>Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum pada dasarnya adalah bagian dari <em>derogable rights</em>. Artinya, dapat diderogasi, dapat dikecualikan, tapi bukan tanpa syarat, harus ‘diperlukan’ (<em>necessity</em>). Tanpa itu, pembatasan berubah menjadi justifikasi tanpa dasar.</p><p>Konteks pandemi COVID-19, secara alamiah, bahkan mungkin tanpa surat edaran apapun, kita memahami bahwa hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul, memang legal tapi terbatas/dicabut sementara, karena ada kepentingan publik atas hal kesehatan. Namun dalam keadaan normal, pembatasan itu kembali menggema: apa urgensinya?</p><p>Kekuasaan bukanlah rasio yang dapat dengan paksa mencuri hak seseorang dengan kedok kebijakan. Negara yang lahir dari deklarasi bahwa dirinya demokrasi, tidak cukup tercermin dari adanya lembaga perwakilan atau ritual pemilihan umum, melainkan bagaimana demos dan kratos membentuk sistem dan moralitas demokrasi, bukan direduksi menjadi formalitas prosedural semata.</p><p>Buku “<em>How Democracies Die</em>”, menguraikan bahwa kematian demokrasi modern jarang terjadi lagi melalui kudeta militer atau fasisme seperti halnya di Chile, melainkan dimulai dari kotak suara, melaui legitimasi elektoral, melalui klaim konstitusionalitas — senyap. Ia terkikis dari dalam, perlahan; meminjam istilah dari awal abad ke-20, <em>smoke-filled room</em> (ruangan penuh asap), ruang tertutup tempat keputusan diambil jauh dari partisipasi publik.</p><blockquote>“Autokrat hasil pemilu mempertahankan tampilan demokrasi sambil menghilangkan substansinya.” — <em>How Democracies Die</em>, bagian pengantar, hlm. ix.</blockquote><p>Dan pada akhirnya, <em>Non Demos, Non Kratos</em>, tanpa rakyat, kekuasaan kehilangan maknanya, dan tanpa makna, demokrasi hanya tinggal nama.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=45e7e9ea216c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Apostasi Hukum]]></title>
            <link>https://medium.com/@naurahnaurah53/apostasi-hukum-fac46efc4190?source=rss-0444661f1c92------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fac46efc4190</guid>
            <category><![CDATA[justice]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[law]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[noyasr]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:37:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-21T17:37:48.765Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*AHsVxKjkSzI6y8I8pTF3HA.jpeg" /><figcaption><em>Sumber gambar: Wasatch Defense Lawyers</em></figcaption></figure><p><strong>Definisi Hukum?</strong></p><p>Hukum kerap dipahami sebagai seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh otoritas, dengan konsekuensi berupa sanksi bagi pelanggarnya. Namun, pemahaman semacam itu tidak sepenuhnya merepresentasikan kepuasan pemikiran para ahli hukum, baik pada masa lalu maupun dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mengikat hukum dalam satu definisi tunggal dan mutlak merupakan perkara yang sukar. Bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh van Apeldoorn, memberikan definisi yang pasti tentang hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang mustahil.</p><p>Sengitnya polemik mengenai “apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum” mendorong Mr. Dr. I. Kisch untuk menyatakan bahwa karena hukum tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, maka sangat sulit merumuskan suatu definisi hukum yang mampu memberikan kepuasan umum. Oleh karena itu, terasa kurang elok apabila tulisan ini dibuka dengan sebuah definisi hukum yang diklaim pasti dan final, seolah-olah hukum dapat dipahami secara sederhana dan tunggal.</p><p><strong>Mengapa Hukum Perlu?</strong></p><p>Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Kodrat tersebut menempatkan ia pada “kehidupan bersama”, dimana setiap individu membawa dan memperjuangkan kepentingannya masing-masing. <em>The Philosopher</em>, Aristoteles, telah lama menegaskan melalui gagasannya tentang manusia sebagai <em>zoon politicon</em>, makhluk yang tidak terlepas dari komunitas politik dan sosialnya.</p><p>Sisi lain, menarik untuk menelisik pemikiran Thomas Hobbes mengenai <em>homo homini lupus, bellum omnium contra omnes </em>(Manusia adalah serigala bagi sesamanya, perang semua melawan semua) menggambarkan kecenderungan manusia untuk saling berkonflik. Gagasan ini terdengar hampir seperti sebuah aksioma ketika diperhadapkan pada realitas sosial yang kian sarat dengan pertentangan kepentingan.</p><p>Pertautan maupun benturan kepentingan tersebut berpotensi melahirkan kekacauan apabila tidak dikendalikan, mungkin mengibaratkannya <em>the wild-wild west</em> adalah hal lumrah. Konstelasi ini menjalar menjadi suatu paham bahwa diperlukan suatu kekuasaan yang mampu untuk mencapai keseimbangan (<em>in evenwicht houden</em>), kemudian lahir petunjuk-petunjuk hidup (<em>levensvoorschriften</em>) yang kemudian diberi nama kaidah (<em>norm</em>).</p><p><strong>Utopia Hukum?</strong></p><p>Disonansi antara hukum sebagai sebuah pengharapan (<em>das sollen</em>) dan hukum sebagai realita (<em>das sein</em>) acap kali tak terhindarkan, apa yang diidealkan justru sering dikangkangi oleh kenyataan, sehingga pada titik tersebut, akan mudah mengatakan bahwa terdapat demarkasi antara keduanya, hukum seolah hidup dalam dua dimensi yang berbeda.</p><p>Ketimpangan tersebut mungkin dapat ditelusuri melalui ketidakharmonisan antara tiga unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman, yaitu struktur hukum yang bekerja, substansi hukum yang dibentuk, dan budaya hukum yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, ini semata dari sisi kelembagaan saja.</p><p>Donald Black, seorang sosiolog hukum, melalui bukunya <em>The Behaviour of Law</em> menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia tidak datang dengan gagasan murni tanpa kontradiksi, apalagi sepenuhnya merepresentasikan idealisme rakyat. Hukum justru bergerak mengikuti relasi sosial, siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang berada di atas, dan siapa yang berada di bawah. Pada titik ekstrem hukum akan dianggap sebagai instrumen kelas yang tidak akan pernah kita sucikan keberadaannya.</p><p>Kriminalisasi tanpa kriminogen terasa janggal. Sulit dipahami, bahkan menolak untuk diberi pembenaran, bagaimana suatu tindakan yang merupakan akibat dari kebutuhan hidup atau tekanan struktural dapat dengan mudah dihakimi dan dilabeli sebagai kejahatan. Sementara itu, pelanggaran yang jelas membawa dampak negatif terhadap kemaslahatan publik justru kerap diperlakukan dengan lunak: polemik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang menunjukkan adanya diferensiasi kelas dalam hukum; kasus korupsi yang terus bertambah seolah menegaskan bahwa sanksi hanyalah putri malu, terkatup rapat ketika kuasa ikut menyentuhnya; serta masyarakat adat yang perlahan dikaburkan keberadaannya oleh industrialisasi yang kian melejit. Tanah yang mereka hidupi beralih fungsi, hutan yang dianggap sebagai “mama” dikonversi menjadi untung, dan sawit dipromosikan sebagai simbol kemajuan, seolah deforestasi patut dibayar hanya dengan mengatakan bahwa sawit juga memiliki daun.</p><p>Maka, mari mempertanyakan prinsip <em>equal justice under law</em> dan <em>equality before the law</em>. Apakah kita sungguh sejalan dengan pernyataan advokat senior Gerry Spence, yang menyebut bahwa kata-kata di dinding Mahkamah Agung Amerika Serikat itu adalah kebohongan? Bahwa yang sesungguhnya berlaku bukan <em>equal justice under law</em>, melainkan <em>equal justice under law, to all who can afford it</em>.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai klaim kebenaran yang mutlak, melainkan lahir dari kegelisahan yang tak akan pernah matang hanya dengan beberapa literatur; ia tidak berpretensi menawarkan rekonsiliasi semu antara hukum dan keadilan. Kepercayaan terhadap hukum tidak tumbuh dari privilese atau keajaiban regulasi sebagaimana sebuah idiom lama menyebut <em>there is nothing new under the sun</em>, selama jarak antara janji dan praktik dibiarkan, yang dinanti bukanlah keadilan, melainkan ilusi; dan mempertanyakan hukum bukanlah tindakan subversif, melainkan cara mencegah pembusukan yang sah secara prosedural tetapi timpang secara moral.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Utrecht, Ernst. <strong><em>Pengantar dalam Hukum Indonesia</em></strong>. Cetakan kesembilan. Jakarta: Ichtiar, 1966.</p><p>Rahardjo, Satjipto. <strong><em>Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum</em></strong>. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.</p><p>Black, Donald. <strong><em>The Behaviour of Law (Perilaku Hukum)</em></strong>. Diterjemahkan oleh Th. Bambang Murtianto dan Stevano Brando Thoviano. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 5 Februari 2021.</p><p>Ali, Achmad. <strong><em>Menguak Tabir Hukum</em></strong>. Jakarta: Kencana, 2015.</p><p>Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <strong>“Mungkinkah Hukum Diberi Definisi?” </strong>Diakses dari: <a href="https://fh.unpatti.ac.id/mungkinkah-hukum-diberi-definisi/">https://fh.unpatti.ac.id/mungkinkah-hukum-diberi-definisi/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fac46efc4190" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>