<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Nita Oxyara on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Nita Oxyara on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@nitaoxyara?source=rss-2b80ee0965fa------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*ZNk3ywsxl14WfR8gYIH58w.jpeg</url>
            <title>Stories by Nita Oxyara on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@nitaoxyara?source=rss-2b80ee0965fa------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:37:00 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@nitaoxyara/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Peningkatan Angka Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi]]></title>
            <link>https://medium.com/@nitaoxyara/peningkatan-angka-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pada-masa-pandemi-fcda19127e7a?source=rss-2b80ee0965fa------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fcda19127e7a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Nita Oxyara]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 18:34:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-09-23T18:34:02.671Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Maraknya pemberitaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT yang dialami saat masa pandemi nyatanya masih merupakan fenomena gunung es, karena tidak semua kasus KDRT yang terjadi dilaporkan oleh korban. Berdasarkan Catatan Tahunan yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak yaitu, KDRT/RP (Ranah Personal) yang mencapai angka 11.105 kasus.</p><p>KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam UU №23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak KDRT diatur dalam Pasal 5 dan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Persoalan rumit yang sulit dipecahkan ini dapat disebabkan beberapa hal, yaitu pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindak KDRT maupun pelaku menyadari hal tersebut namun ia mengabaikannya lantaran berlindung di bawah norma-norma tertentu yang hidup dalam masyarakat, sehingga menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hal yang wajar dan pribadi.</p><p>Sebuah penelitian baru dari Flinder University di Austria menemukan bahwa alasan peningkatan KDRT selama masa pandemi Covid-19 adalah akibat bertambahnya berbagai bentuk kerentanan perempuan. Kerentanan ini sering terjadi karena beban domestik perempuan yang juga meningkat. Perempuan dituntut untuk mampu mengurus rumah tangga dengan baik, mengemban tugas menjadi guru bagi anak-anaknya, dan melakukan pekerjaannya. Ketika hal tersebut dianggap tidak berjalan dengan baik, perempuan lebih rentan menjadi target tindak kekerasan.</p><p>Selain itu, LBH APIK menjelaskan bahwa kesulitan ekonomi pada masa pandemi juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang menyebabkan orang lebih banyak berkegiatan di dalam rumah dan menyebabkan perempuan kesulitan untuk mencari bantuan ketika mengalami kekerasan.</p><p>Meskipun Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk bertujuan melindungi seseorang dari tindak KDRT, namun implementasinya masih mengalami kendala. Adanya berbagai pembatasan dan kekhawatiran tertular Covid-19 serta kesulitan ekonomi menjadi salah alasan korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menyebut isolasi selama pandemi Covid-19 membuat perempuan “terperangkap” semakin lama dengan pelaku kekerasan dan “tidak dapat mengakses perlindungan”. Maka dari itu, Kementerian PPPA bersama dengan <em>United Nations Fund for Population</em> <em>Activities</em> (UNFPA) membuat protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender perempuan yang menjadi korban sehinhha tetap terlayani dan lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada berupa protokol pengaduan, pemberian layanan pendampingan, rujukan ke layanan Kesehatan, rujukan ke rumah aman atau <em>shelter</em>, layanan psikososial, layanan konsultasi hukum, hingga pendampingan proses hukum.</p><p>Selain itu, berbagai program pemerintah selama masa pandemi seperti Program Sembako (Bantuan Pangan non-Tunai), Program Bantuan Sosial Tunai, Program BLT Dana Desa, Program Listrik Gratis untuk pelanggan 450 VA, dan 900 VA, Program Kartu Pra-Kerja berupa insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp1 juta/bulan, dan Program Subsidi Gaji Karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta diharapkan juga dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga, termasuk mencegah terjadinya KDRT.</p><p>Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Maka dari itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar perlindungan dan pencegahan terjadinya kasus KDRT dalam dilaksanakan dengan baik.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p><p>Amindoni, Ayomi. “KDRT: Perempuan Kian ‘Terperangkap’ di Tengah Pembatasan Sosial Covid-19, ‘Saya Tak Mau Menyerah Tanpa Perlawanan’” <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350">https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350</a>, diakses pada 26 Agustus 2021.</p><p>Conversation.com. “Angka KDRT di Indonesia Meningkat sejak Pandemi Covid-19: Penyebab dan Cara Mengatasinya” <a href="https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001">https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001</a>, diakses pada 25 Agustus 2021.</p><p>“Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”, <a href="https://infeksiemerging./">https://infeksiemerging.</a> kemkes.go.id, diakses pada 26 Agustus 2021.</p><p>Rahayu, Ninik. “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 №3, diakses pada 25 Agustus 2021.</p><p>Susiana, Sali. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19” Info Singkat Vol. XII. №24, diakses pada 25 Agustus 2021.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fcda19127e7a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Penyegelan Hak Kebebasan Beragama terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@nitaoxyara/penyegelan-hak-kebebasan-beragama-terhadap-jemaat-ahmadiyah-indonesia-cb031a5263a?source=rss-2b80ee0965fa------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cb031a5263a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Nita Oxyara]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 23 Sep 2021 18:30:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-09-23T18:30:57.035Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penyegelan Masjid Miftahul Huda yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibantu oleh aparat Kepolisian pada 14 Agustus 2021 di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Penyegelan tersebut merupakan puncak diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal ini dilatarbelakangi oleh sebuah kelompok bernama Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang mengirim surat ke Pemerintah Kabupaten Sintang yang berisi ultimatum meminta aparat untuk menindak umat Ahmadiyah di Sintang.</p><p>Praktik intoleransi dan diskriminasi terhadap JAI tersebut merupakan tindakan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. JAI sebagai entitas sosial-keagamaan memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati serta tidak dapat dikurangi dan/atau dibatasi oleh siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing telah dijamin dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Selain itu, Pasal 27 ICCPR juga menjamin bahwa orang-orang yang termasuk minoritas tidak boleh ditolak haknya, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan mempraktikkan agama mereka sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri dalam komunitas dengan anggota lain dari kelompok mereka.</p><p>Penyegelan Masjid Miftahul Huda secara jelas menunjukkan perlindungan hak dan kebebasan beragama di Indonesia masih jauh dari harapan. Tindakan pembatasan terhadap kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan/atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Namun, peraturan, kebijakan dan perlakuan yang dilakukan, tidak boleh bersifat diskriminatif hanya karena keyakinan atau cara beribadahnya berbeda dengan yang lain.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <em>International Covenant on Civil and Political Rights (</em>Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Ps. 18 dan Ps. 27.</p><p>Amnesty.id. “Cabut Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Sintang”. <a href="https://www.amnesty.id/cabut-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-sintang/">https://www.amnesty.id/cabut-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-sintang/</a>, diakses 8 September 2021.</p><p>Briantika, Adi. “Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Polisi Sebut Akan Usut” . <a href="https://tirto.id/penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-polisi-sebut-akan-usut-gjcq">https://tirto.id/penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-polisi-sebut-akan-usut-gjcq</a>, diakses 9 September 2021.</p><p>Kontras.org. “Penyegelan Masjid JAI di Kabupaten Sintang Memperparah Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”. <a href="https://kontras.org/2021/08/20/penyegelan-masjid-jai-di-kabupaten-sintang-memperparah-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia/">https://kontras.org/2021/08/20/penyegelan-masjid-jai-di-kabupaten-sintang-memperparah-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia/</a>, diakses 8 September 2021.</p><p>Pontianak.post. “Pemkab Belum Putuskan Kelanjutan Penyegelan Masjid Ahmadiyah”. <a href="https://pontianakpost.co.id/pemkab-belum-putuskan-kelanjutan-penyegelan-masjid-ahmadiyah/">https://pontianakpost.co.id/pemkab-belum-putuskan-kelanjutan-penyegelan-masjid-ahmadiyah/</a>, diakses 9 September 2021.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cb031a5263a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mispersepsi Pemutusan Hubungan Kerja dan “Dirumahkan” saat Pandemi]]></title>
            <link>https://medium.com/@nitaoxyara/mispersepsi-pemutusan-hubungan-kerja-dan-dirumahkan-saat-pandemi-b18f01dbb2a4?source=rss-2b80ee0965fa------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b18f01dbb2a4</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Nita Oxyara]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 06:01:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-28T06:01:03.982Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Wabah Covid-19 yang terjadi di banyak negara di dunia termasuk Indonesia membawa berbagai dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah melemahnya ekonomi masyarakat dan negara. Wabah Covid-19 yang melanda di Indonesia sejak awal bulan maret 2020 telah mengakibatkan banyak perusahaan yang terdampak Covid-19 terpaksa harus merumahkan karyawannya bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja. Umumnya, pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi ini karena alasan <em>force</em> <em>majeure</em> (keadaan memaksa) dan efisiensi.</p><p>Dalam konteks dirumahkan, terdapat banyak kesalahpahaman bagi perusahaan dan pekerja terkait status pekerja dirumahkan untuk sementara. Akibatnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan masa pandemi untuk “merumahkan” pekerjanya tanpa upah, tapi para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998, Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan.</p><p>Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima.</p><p>Pada kenyataanya beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja berdalih mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon atau upah para pekerja, yang kemudian dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab perusahaan. Hal tersebut menyalahi Pasal 164 ayat (1) UU №13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perusahaan boleh tutup jika sudah mencapai kerugian selama 2 tahun atau keadaan memaksa (<em>force majeure</em>). Sedangkan Covid-19<em> </em>ini belum mencapai atau memasuki 2 tahun.</p><p>Pemerintah menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa ditempuh seperti mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur, mengurangi shift kerja, membatasi kerja lembur atau merumahkan buruh untuk sementara waktu (Juaningsih, 2020). Wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai peristiwa tak terduga pada saat kebijakan itu dibuat. Artinya, jika ada kebijakan yang dibuat pada saat pandemi ini dan menyebabkan PHK tidak dapat dijadikan alasan sebagai <em>force majeure</em>. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia oleh negara untuk menjamin hak buruh atau pekerja dan mewujudkan kesejahteraan pekerja.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b18f01dbb2a4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Gonjang-ganjing Perjalanan Pagebluk]]></title>
            <link>https://medium.com/@nitaoxyara/gonjang-ganjing-perjalanan-pagebluk-71ffa67bc534?source=rss-2b80ee0965fa------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/71ffa67bc534</guid>
            <category><![CDATA[covid19]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Nita Oxyara]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 05:58:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-28T06:05:23.285Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Pada penghujung tahun 2019, tepatnya 31 Desember 2019 dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit baru sejenis dengan pneumonia yang disebabkan oleh <em>coronavirus</em>, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini ditularkan antar manusia dengan masa inkubasi 1-14 hari dan gejala yang dirasakan berkisar di hari ke-3 sampai ke hari ke-7. Penularan virus ini melalui droplet orang yang terinfeksi ketika berbicara, batuk, bersin, serta melalui kontak dan sentuhan.</p><p>Infeksi virus Corona atau disebut Covid-19 (<em>Corona Virus Disease 2019) </em>pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan telah menyebar dengan sangat cepat ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Karena penyebaran yang sangat cepat tersebut, pada tanggal 31 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan wabah virus Covid-19 berstatus gawat darurat dan menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia.</p><p>Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Hingga tanggal 14 Januari 2021, kasus positif Covid-19 di seluruh dunia berjumlah 92.313.199, kasus sembuh sebanyak 66.437.427 orang, dan kasus meninggal sebanyak 1.977.893 jiwa. Sementara di Indonesia, jumlah kasus positif sebanyak 858.043, kasus sembuh sebanyak 703.657 orang dan kasus meninggal sebanyak 24.951 jiwa. (Worldmeter, 2021)</p><p>Dikarenakan penyebaran yang sangat cepat, maka masyarakat disarankan untuk menerapkan praktik 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu penerapan praktik 3T yaitu Tracing, Testing, dan Treatment tak kalah penting sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.</p><p>Penasihat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinvest), Monica Nirmala mengatakan, “3M banyak membicarakan tentang peran kita sebagai individu. Sementara 3T berbicara tentang bagaimana kita memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitar kita untuk waspada. Jadi memang ada satu proses yang tidak hanya melibatkan individu tai juga orang yang lebih banyak”, katanya dalam Dialog Produktif bertema Optimisme Masyarakat terhadao 3T, Kamis (12/11).</p><p>Setelah setahun virus corona menjadi wabah, akhirnya ada kabar gembira yang merekah. Penyuntikan vaksin corona yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai pembuka penyuntikan vaksi corona yang bernama Sinovac setelah diberi izin penggunaan darurat atau <em>emergency</em> <em>use</em> <em>authorization</em> (EUA) oleh BPOM (11/1). Izin penggunaan itu dikeluarkan usai hasil evaluasi BPOM menunjukkan bahwa Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.</p><p>Angin segar yang datang pada bulan Januari ini akan sia-sia jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Tetaplah waspada dan berjaga dengan sesanggup-sanggupnya demi melindungi diri dan keluarga.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=71ffa67bc534" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>