<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by alwiii on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by alwiii on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@nurmuhammadalwi?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*98bh1bHIPCShn-r3hbmlXg@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by alwiii on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@nurmuhammadalwi?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 20:28:39 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@nurmuhammadalwi/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Semoga ini bukan hanya mimpi basah]]></title>
            <link>https://nurmuhammadalwi.medium.com/semoga-ini-bukan-hanya-mimpi-basah-40f24c3ac334?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/40f24c3ac334</guid>
            <dc:creator><![CDATA[alwiii]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:31:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-18T08:28:15.458Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JgQaXjM5hd7ZJsDJyeRnOg@2x.jpeg" /><figcaption>Lentera Ikamala 2026</figcaption></figure><p>beberapa bulan belakangan, aku mencoba untuk memperhatikan bagaimana kondisi organisasi mahasiswa daerah (Red: Ormada) di beberapa kampus, salah satunya dikampusku. Ada kegelisahan yang cukup menghawatirkan perihal kondisi ormada beberapa tahun kebelakang. Entah ini menurutku saja, atau kalian yang sedang atau pernah berkecimpung di dalamnya juga ikut merasakan?.</p><p>Menurutku, ada banyak sekali celah yang harusnya bisa diperbaiki. Namun entah, kenapa hal tersebut terus berulang dari generasi ke generasi. Rasanya cukup kesal jika terus dibahas. Ya memang tidak ada salahnya juga menganggap bahwa ormada adalah ruang untuk saling mengenal bagi kita yang notabenenya hidup di perantauan, juga sebagai ruang untuk beristirahat ditengah dunia akademis yang (semakin hari jauh dari kata) menyenangkan.</p><p>Ditengah kondisi organisasi eksta kampus yang semakin menjijikkan, aku punya imajinasi besar, bahwa organisasi mahasiswa daerah (ormada) bukan hanya ruang untuk melakukan itu semua, lebih dari itu — ormada bagiku adalah sel kecil yang sangat potensial sebagai ruang untuk melakukan segala hal yang selama ini tidak pernah kita dapatkan di tempat lain (Bangku perkuliahan, organisasi intra — ekstra kampus), bagaimana kita bisa melakukan eksperimen kecil perihal pengorganisiran jangka panjang “tentang segala hal” ketika kita kembali pulang.</p><p>Sebentar, jadi maksudku begini, saudara. Coba jawab dengan jujur dalam hatimu masing-masing. Bagaimana dinamika organisasi ekstra kampus yang kalian ikuti saat ini? Tak perlu aku tulis, kalian sudah pasti paham. Aku yakin isinya ya itu-itu aja, masih sama seperti yang aku rasakan dulu. Kalo gak nyari kader buat ajang superior di kampus, ya rebutan jabatan. Hihuuu :p</p><p>Tapi maaf beribu maaf. Apa kalian gak bosen melakukan agenda-agenda organisasi yang sifatnya seremonial? Ya memang harus diakui, hari ini kita hidup di zaman serba digital, dan perlu dokumentasi agar di pandang oleh calon donatur (*ups). Tapi lagi-lagi ayo coba muhasabah, btw itu pondasi dasar organisasi udah bener-bener kuat apa belum? Jangan sampai kita ngomongin soal kemajuan fafifuwasweswos tapi kondisi internal gampang rapuh wkwkwkwk lucu sekali kalau kita ngomongin soal “kemajuan daerah” tapi ketika ada problem kecil di internal sudah membuat sebuah ikatan putus dan bahkan dibiarkan larut.</p><p>Rasanya memang cukup berat untuk keluar dari zona itu, ditambah sistem pendidikan di kampus hari ini semakin rumit, bagaimana para mahasiswa yang terus dijauhkan dari persoalan sehari-hari — ia terus digembleng agar siap untuk memuaskan para pemodal kelak ketika lulus. Belum lagi tuntutan orang tua di rumah agar anaknya secepat mungkin lulus.</p><p>Tapi bukan berarti kita terus merenungi kenyataan yang menyebalkan itu, saudara. Jadi begini, kita coba mulai mengimajinasikan. Bagimana jika kita keluar dari zona itu, mari melampaui nilai kultural yang ada dan mulai menempatkan diri sebagai ruang pergorganisiran jangka panjang. Tapi sebelum memulai, mari kita tata ulang dulu pondasi yang mulai rapuh itu, merajut lagi simpul-simpul yang selama ini terputus, agar tetap kuat ketika nantinya dihantam badai.</p><p>Setelah tugas awal itu selesai, mari mengajak semua orang yang menempati rumah ini untuk (kembali) mengenali realitas sosial di daerahnya, membangun analisis terhadap persoalan yang ada, lalu kemudian mengorganisasi potensi kolektif apa yang cocok untuk melakukan perubahan. Tapi, yang perlu digaris bawahi, ini baru permulaan. Tugas kita nantinya bukan hanya sekedar mengajak semua orang untuk datang ke sebuah forum. Ini adalah perjalanan panjang (lagi-lagi) untuk (kembali) membangun kesadaran — point akhirnya semua orang memiliki kemampuan untuk membaca keadaan dan membangun kerja nyata (bukan seperti yang digemborkan jokowi lewat bau busuk yang keluar dari mulutnya).</p><p>Namun, kemampuan membaca persoalan saja tidak akan cukup. Sebuah pengetahuan yang tidak dihubungkan dengan realitas masyakat sehari-hari pada akhirnya menjadi pengetahuan yang elitis. Maka dari itu kita semua harus mulai membangun hubungan yang lebih dekat dengan seluruh lapisan masyarakat — mengunjungi desa, berdialog dengan para petani, mendengarkan keluh kesah para buruh, mendokumentasikan persoalan lingkungan, hingga memahami kesulitan masyarakat dalam mengakses hak-haknya.</p><p>Dalam hal ini, kita tidak boleh memosisikan diri sebagai “juru selamat”. Warga bukanlah objek, mereka memiliki pengalaman, kemampuan, dan kepentingan yang harus dihargai. Tugas kita adalah belajar bersama, membantu membuka ruang komunikasi, memperkuat kapasitas kolektif, dan mendukung perjuangan yang lahir dari kebutuhan itu sendiri. Paling tidak, sampai mereka berani menanyakan “sebenanya apa yang megilan dari lamongan?”</p><p>Dari sinilah kerja-kerja pengorganisiran dapat dimulai. Kita dapat membangun forum diskusi mengenai persoalan daerah, melakukan riset sosial sederhana, menyusun catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah, membangun jaringan dengan komunitas masyarakat sipil, mengadakan pendidikan politik, hingga menginisiasi advokasi terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.</p><p>Kita harus berani merekonstruksi ulang cara pandang kita mengenai “makna keberhasilan”. Jika selama ini “makna keberhasilan” diukur dari seberapa megah kegiatan yang diselenggarakan, seberapa banyak peserta yang hadir, atau seberapa sering organisasi mendapat undangan dari lembaga pemerintah, maka kita harus merubah arti “keberhasilan” yang lebih substantif — sejauh mana organisasi mampu menghasilkan kader yang memiliki kesadaran sosial, kemampuan berpikir kritis, keberanian menyampaikan pendapat, serta kesediaan untuk terlibat dalam persoalan masyarakat.</p><p>Maka dalam hal ini, kita berani menentukan garis batasan yang jelas terhadap kekuasaan — kedekatan dengan kekuasaan bukanlah ukuran keberhasilan. Begitupun akses terhadap pejabat, atau posisi strategis dalam lingkaran politik tidak otomatis membuat organisasi semakin berguna bagi masyarakat. Justru di tengah berbagai tawaran kedekatan tersebut, independensi organisasi dipertanyakan. Sebab, ketika organisasi lebih sibuk mempertahankan hubungan dengan elite daripada membangun hubungan dengan masyarakat, maka ia kehilangan alasan paling mendasar mengapa dirinya perlu ada.</p><p>Barangkali, sepenggal lirik lagu ERK yang berjudul bersemi sekebun “bertahanlah sedikit lebih lama, tumbulah liar serupa gulma” adalah sebuah pesan bagi kita semua untuk terus bertahan sembari terus melakukan kerja-kerja membosankan ini demi kemenangan dimasa depan. Terakhir sebelum tulisan pada bagian ini disudahi, sudah saatnya organisasi melampaui nilai-nilai kultural — Ia harus menjadi ruang belajar bersama, ruang produksi pengetahuan, ruang pendidikan politik, ruang pembentukan solidaritas, dan menjadi ruang pengorganisiran atas persoalan sosial di daerah.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=40f24c3ac334" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kita punya banyak alasan untuk marah]]></title>
            <link>https://nurmuhammadalwi.medium.com/kita-punya-banyak-alasan-untuk-marah-77cbb3c8f55a?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/77cbb3c8f55a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[alwiii]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:03:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-20T01:38:32.217Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*mMZRbwwid9NSow9gLtIlqQ@2x.jpeg" /><figcaption>foto istimewa</figcaption></figure><p>Tahun lalu ketika Prahara Agustus pecah di beberapa kota, ada sebuah cerita tentang seorang polisi di kota X yang hampir saja dibakar di dalam Pos lalu lintas yang tak jauh dari lokasi demonstrasi oleh seorang pelajar. Ketika ditanya apa alasan ia melakukan hal tersebut, ia menjawab dengan nada tegas, ia muak dengan kondisi hari ini. Represifitas aparat dimana-dimana, banyak orang di PHK sepihak dari tempat kerja (salah satunya bapaknya). Sedangankan biaya sekolah naik drastis, sehingga ia harus memutar otak untuk mencari tambahan untuk biaya sekolahnya.</p><p>Singkat cerita, ketika situasi memanas, polisi tersebut terdesak, ia terpisah dari anggota lain dan masuk kedalam Pos lalu lintas. Pelajar tersebut yang mengetahui bahwa ada salah satu polisi yang masuk ke dalam pos, akhirnya ia berlari ke arah pos polisi tersebut, ia dengan segera memecahkan kaca pos tersebut, lalu menyiramkan bensin ke dinding bagian dalam, dan sisanya disiramkan ke arah polisi itu.</p><p>Dalam kondisi terpojokkan, polisi tersebut terus dilempari batu oleh para demonstran, setengah badannya sudah basah terkena bensin, hanya menunggu api disulut. Namun sialnya, nasib polisi itu terselamatkan karena pelajar yang ada di depan tersebut terpisah dengan kawannya yang membawa korek api. Dan disaat yang sama, dari belakang polisi memakai baju sipil semakin merangsek ke arah mereka. Sehingga mereka lari berhamburan mengamankan diri.</p><p>Jika ditarik beberapa tahun kebelakang, sebenarnya kita semua punya banyak alasan untuk marah terhadap negara. Mulai dari isu harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin mencekik, represifitas aparat terhadap warga sipil, perampasan ruang hidup, sulitnya mencari pekerjaan, kegagalan negara dalam menangani bencana banjir di sumatera hingga kabut asap di kalimantan. Namun sayangnya kemarahan tersebut selalu di kooptasi oleh para middle class ngehe, atau bahkan elit mahasiswa yang menurutnya, mereka mampu untuk mewakili semuah keresahan kita.</p><p>Kita selalu dipaksa, bahwa sebuah perubahan harus harus menunggu siapa tokoh yang tepat, momentum yang tepat, hingga siapa pemimpin yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Masih ingat tuntutan 17+8 tahun lalu? Tidak ada satupun dari tuntutan tersebut yang dikabulkan. Justru kawan-kawan kita semua yang sampai saat ini mendekam dibalik jeruji besi, ada juga yang sampai saat ini diburu oleh negara. Sedangkan para influencer yang waktu itu sibuk menyusun daftar tuntutan kini hidupnya semakin baik, bahkan ada yang sampai ngeluarin rate card untuk setiap undangan sebagai narasumber. Fakyu men!</p><p><em>“Dasar SDM rendah, liat noh negara-negara maju kalau mau nyampein aspirasi gak harus ngerusak fasilitas umum”</em> kurang lebih itulah kata-kata yang berseliweran di sosmed jika ada demonstran yang merusak fasilitas umum, padahal jika ia menggunakan gadgetnya dengan benar, dia bisa mencari tahu bagaimana warga diluar sana lebih radikal ketika memperjuangkan hak-haknya. Tidak perlu alasan berbelit-belit, tidak harus melakukan konsolidasi berjilid-jilid. Cukup dengan satu alasan <em>“kebijakan tersebut berimbas pada kehidupan saya”</em>.</p><blockquote><strong>fasilitas umum yang rusak itu bisa di sulap dalam hitungan hari. Tapi hutan yang dibakar habis itu, bisa tidak ekosistemnya pulih dalam hitungan hari?</strong></blockquote><p>Mereka lebih sibuk membangun narasi tentang kerusakan fasilitas umum, ketimbang memahami apa yang terjadi di bawah. Padahal fasilitas umum yang rusak itu bisa di sulap dalam hitungan hari. Tapi hutan yang dibakar habis itu, bisa tidak ekosistemnya pulih dalam hitungan hari? Entah mungkin karena tidak mau tau atau bagaimana, seakan-akan rusaknya fasilitas umum itu lebih krusial dibanding nasib ribuan orang yang hidupnya bergantung pada satu ayat yang ada dalam undang-undang.</p><p>Yang lebih menyebalkan, muncul beberapa template di IG Story yang mengutip tulisan Pram, kira-kira bunyinya seperti ini <em>“kita sudah melawan, Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya”</em>. Cukup geli untuk membacanya. Padahal kita belum melawan dengan sebaik dan sehormat itu, kalaupun sudah, aku yakin si penculik tua dan kroni-kroninya sudah berhasil di adili di depan pengadilan umum, atau bahkan di gantung di depan warga sipil.</p><p>Terakhir, perlawanan ini bisa lebih dari sekedar menyebarkan kabar di sosial media. Kita hanya butuh imajinasi perihal tatanan dunia baru yang lebih menyenangkan dan lebih banyak keberanian untuk menantang tiran.</p><p>Ayo mulai mengorganisir diri &lt;3</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=77cbb3c8f55a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Banda Naira: Genosida, Monopoli Pala, dan Politik Perampasan Tanah.]]></title>
            <link>https://nurmuhammadalwi.medium.com/banda-naira-genosida-monopoli-pala-dan-politik-perampasan-tanah-b4052c87c61c?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b4052c87c61c</guid>
            <dc:creator><![CDATA[alwiii]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:36:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-09T16:36:06.028Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*2yPtz_T1avbcBys1PIDMpw.jpeg" /><figcaption>Pulau Naira, di potret dari Gunung Api Banda antara tahun 1934–1935 (Dokumentasi KITLV)</figcaption></figure><p>Banda Naira merupakan salah satu kepulauan yang berada di wiayah Maluku Tengah yang mememiliki sumber daya alam yang melimpah serta warisan sejarahnya. Selain itu Banda merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara dan mendapatkan julukan <em>Spice Islands. </em>Sebelum abad ke-17 pala dari Banda telah menjadi barang dagang bangsa Cina, India, dan Arab di Pasar Eropa. Hingga kemudian dinamika politik di Bizantium mempengaruhi kondisi Eropa. Hal tersebut membuat bangsa Eropa mulai menjelajah belahan dunia baru untuk memburu rempah-rempah. Aktivitas perdagangan bangsa Eropa inilah kelak memberikan pengaruh besar di kepulauan Banda. Namun dibalik aktivitas perdagangan pala tersebut membawa luka sejarah pada masyarakat banda — monopoli, perampasan tanah, perbudakan, dan penghancuran masyarakat asli Banda.</p><p>Jauh sebelum VOC datang, masyarakat Banda telah memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang sudah diwariskan turun-temurun. Mereka bukanlah masyarakat yang menunggu kedatangan bangsa Eropa untuk belajar tentang perdagangan. Pala telah diperdagangkan melalui perdagangan di Asia dan Nusantara, sementara masyarakat Banda memiliki hubungan dagang dengan berbagai kelompok di kawasan tersebut. Justru karena pala telah menjadi komoditas penting dalam perdagangan regional dan Internasional. Kondisi ini menjadikan Banda sangat menarik bagi kekuatan Eropa, sehingga VOC berupaya memonopoli perdagangan pala dengan membatasi hubungan dagang masyarakat Banda dengan pihak lain.</p><p>Dibawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen, VOC melakukan ekspansi militer secara besar-besaran untuk menaklukkan Banda. Pembunuhan massal, penangkapan, deportasi, perbudakan, dan penghancuran struktur sosial. VOC tidak segan-segan menggunakan kekuatan kekerasan militer: 15.000 penduduk banda dibantai, lalu sisanya dipindahkan secara paksa ke Batavia (sekarang Jakarta), dan sebagian lagi melarikan diri dari pulau Banda. Sementara sebagian sisanya diperbudak dan ditempatkan dalam sistem produksi pala yang baru. Para sejarawan merujuk pada peristiwa ini dengan istilah <strong><em>“Genosida Banda”</em></strong> untuk menggambarkan penghancuran masyarakat pada periode tersebut.</p><p>Genosida tersebut kemudian diikuti dengan perubahan struktur ekonomi Banda. VOC mengatur kembali tanah dan perkebunan pala melalui sistem <em>Perken. </em>yang dikelola oleh <em>Perkenier </em>dengan menggunakan tenaga kerja budak. Artinya, kekerasan terhadap masyarakat Banda bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Penghancuran masyarakat membuka jalan bagi terbentuknya sistem produksi baru yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan monopoli VOC. Tanah yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat kemudian diorganisasi sebagai ruang produksi komoditas. Manusia yang sebelumnya memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan tanahnya diposisikan sebagai tenaga kerja dalam sistem kolonial.</p><p>Kekerasan tersebut bukan sekedar konflik antarkelompok yang “kebetulan” terjadi di wilayah penghasil rempah. Ada kepentingan ekonomi yang sangat konkret di belakangnya — VOC ingin memastikan bahwa bahwa rempah-rempah hanya mengalir melalui jaringan perdagangan yang berada di bawah kendalinya. Penaklukkan wilayah Banda kemudian memungkinkan perubahan total atas hubungan antara masyarakat, tanah, tanaman, dan produksi. Masyarakat yang sebelumnya memiliki kendali atas kehidupan ekonomi mereka dihancurkan dan diusir dari tempat tinggalnya, sementara perkebunan pala disusun kembali untuk kepentingan VOC. Dengan kata lain, kekerasan politik menjadi sebuah instrumen untuk membangun tatanan ekonomi baru.</p><p>Genosida Banda harus dibaca bukan hanya sebagai tragedi kemanusiaan masa lalu, tetapi juga sebagai sejarah perampasan ruang hidup. Masyarakat Banda tidak hanya kehilangan keluarganya. Mereka juga kehilangan tanah, jaringan sosial, kebebasan berdagang, dan kendali atas sistem produksi yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Setelah berhasil ditaklukkan, tanah-tanah tersebut kemudian diatur ulang untuk dan dikelola melalui sistem yang bergantung pada tenaga kerja budak.</p><p>Kolonialisme bukan hanya persoalan bendera siapa yang berkibar di suatu wilayah, pun tidak selalu berakhir ketika penjajah meninggalkan wilayah jajahannya. Ia dapat berubah bentuk — ketika penguasaan atas tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan arah pembangunan tetap berlangsung melalui kekuatan ekonomi, modal, negara, dan kepentingan pasar global. Jika pada masa VOC perdagangan pala dipaksa masuk ke dalam sistem monopoli kekerasan dan penghancuran masyarakat, hari ini penguasaan sumber daya alam berlangsung melalui konsesi, investasi, perizinan, utang, hingga ekspansi industri ekstraktif. Bentuk kekuasaannya memang berbeda, tapi persoalan dasarnya tetap berkaitan dengan siapa yang memiliki kuasa menentukan penggunaan tanah, siapa yang menguasai hasil kekayaan alam, dan siapa yang harus menanggung kerusakan sosial serta ekologisnya.</p><p>Dalam satu cara pandang, tanah adalah aset ekonomi yang dapat diberi izin untuk menghasilkan keuntungan. Namun dalam cara pandang lain, tanah merupakan ruang kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari identitas dan keberlangsungan suatu komunitas. Kedua cara pandang tersebut dapat bertemu dalam sistem hukum negara, tetapi tidak selalu menghasilkan hubungan yang setara. Ketika sebuah konsesi diberikan kepada perusahaan, pemegang izin memperoleh dasar legal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Namun masyarakat yang telah hidup dan mengelola wilayah tersebut selama beberapa generasi dapat memiliki cara penguasaan yang beda dari bentuk kepemilikan formal yang diakui negara.</p><p>Persoalan tersebut menjadi semakin pelik ketika kita berbicara tentang masyarakat adat di berbagai wilayah. Bagi mereka, tanah tidak semata memiliki nilai jual. Tanah adalah tempat tinggal, sumber pangan, ruang spiritual, ruang kebudayaan, dan bagian dari identitas kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika ruang tersebut dikonversi menjadi perkebunan, pertambangan, atau kawasan industri, maka yang berubah bukan hanya nilai ekonomi tanah tersebut, tetapi juga kemungkinan sebuah masyarakat untuk mempertahankan cara hidupnya.</p><p>Kegagalan penyelesaian konflik agraria di wilayah adat semakin diperparah pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja pada masa Rezim Jokowi yang secara sistematis melegitimasi perampasan wilayah adat untuk kepentingan investasi. Penetapan kawasan hutan negara secara sepihak dan ekspansi berbagai perizinan di wilayah adat telah menggusur masyarakat adat dari ruang hidupnya. Akibat pembangunan yang diskriminatif, beberapa komunitas masyarakat adat di nusantara terancam punah, seperti O’Hongana di Halmahera, Maluku Utara, Orang Sakai di Riau, dan lain-lain. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) setidaknya mencatat 135 kasus yang dikategorikan sebagai perampasan wilayah adat sepanjang tahun 2025, dengan klaim luas wilayah kurang lebih 3,8 juta hektar di 109 komunitas masyarakat adat . Selain perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat pada tahun 2025 semakin masif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 162 warga masyarakat adat menjadi target pembungkaman melalui tindakan kriminalisasi.</p><p>Oleh karena itu, konflik agraria hari ini tidak cukup dipahami sebagai sengketa administratif antara masyarakat dan perusahaan semata, melainkan sebagai bagian dari pertarungan politik mengenai siapa yang berhak menguasai ruang hidup dan menentukan arah pembangunan. Dalam kerangka inilah indonesia pascakolonial dapat dibaca secara kritis — secara formal berdaulat sebagai sebuah negara, tetapi dalam prakteknya masih bergantung pada modal, pasar, dan kepentingan ekonomi global. Inilah cara Neokolonialisme bekerja, ia tak lagi menggunakan simbol bendera. Melainkan dengan memastikan bahwa tanah, sumber daya, dan tenaga kerja tetap terintegrasi ke dalam kepentingan akumulasi modal, sementara disisi lain masyarakat yang hidup di atasnya seringkali hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus menerima konsekuensinya.</p><p>Persoalan tersebut membawa kita semua kembali pada ekstraktivisme hari ini. Indonesia memiliki kekayaan mineral, hutan perkebunan, laut, dan sumber energi yang besar. Kekayaan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sumber pendapatan maupun lapangan kerja khususnya bagi masyarakat sekitar, namun faktanya proyek tersebut bertolak belakang dan membawa segudang permasalahan tentang dampak lingkungan dan konflik agraria.</p><p>Penyelesaian konflik agraria di wilayah adat hanya dapat dilakukan jika negara memiliki kemauan politik sepenuh hati untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat sebagainya runag hidup yang memiliki kepastian hukum atau hak asal-usul melalui pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tanpa itu, seluruh agenda penyelesaian konflik agraria masyarakat adat hanyalah omon-omon.</p><p>Pada akhirnya. penting melihat kepulauan Banda bukan hanya sebagai objek wisata semata. ia adalah ruang bagi kita untuk melihat dan merefleksikan secara lebih kritis bagaimana sebuah komoditas yang berujung pada penguasaan atas manusia dan sumber daya alamnya. Genosida banda adalah bentuk paling brutal dari proses tersebut. Konflik agraria dan ekspansi ekstraktif hari ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai tanah, sumber daya, dan kekuasaan belum selesai, dan tidak akan pernah selesai.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b4052c87c61c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[bacotan #1]]></title>
            <link>https://nurmuhammadalwi.medium.com/bacotan-1-33f4d714c641?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/33f4d714c641</guid>
            <dc:creator><![CDATA[alwiii]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:51:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-16T15:04:58.198Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Coba kita mulai membayangkan bentuk aksi yang lebih menyenangkan, lebih kreatif, dan tentunya lebih radikal (anjaaaayyyy). Jika selama ini aksi dimulai dari sebuah konsolidasi, turun ke jalan, membawa poster, berorasi, kemudian selesai ketika massa membubarkan diri.</p><p>Bagaimana jika mulai besok kita berangkat dari satu imajinasi yang sederhana: anggap semua tuntutan kalian tidak ada satupun yang dikabulkan. Lalu setelah itu, kalian semua tidak buru-buru kesal dan kembali ke rutinitas kampus yang sangat membosankan. Justru kalian mulai menghidupkan ruang-ruang kampus dengan cara yang berbeda — kita bisa mulai membayangkan melakukan okupasi kampus yang bukan sekadar menduduki sebuah gedung, tetapi menjadikan ruang kampus sebagai ruang publik yang hidup. Halaman kampus menjadi tempat mimbar bebas, selasar menjadi ruang diskusi, kelas menjadi workshop menulis dan kajian, sementara malam hari bisa diisi dengan pemutaran film, musik, pembacaan puisi, diskusi buku, atau obrolan terbuka tentang persoalan yang sedang dihadapi mahasiswa dan masyarakat.</p><p>Dengan begitu, okupasi tidak berhenti pada tindakan “menduduki”. Okupasi menjadi cara kalian untuk mempertanyakan kembali bagaimana ruang kampus selama ini digunakan. Kampus yang biasanya hanya menjadi tempat kuliah, mengerjakan tugas, lalu pulang, untuk sementara kita bayangkan sebagai ruang tempat para mahasiswa belajar mengorganisir dirinya sendiri. Tidak perlu semuanya berbentuk kegiatan serius. Justru bisa dibuat <em>se-asik</em> dan <em>se-meriah</em> mungkin. Ada yang membawa buku, ada yang membuat poster, ada yang membuka diskusi, ada yang membuat zine, ada yang memainkan musik, ada yang sekadar duduk dan mendengarkan. Orang yang sebelumnya tidak pernah ikut aksi pun bisa datang tanpa harus merasa bahwa dirinya harus menjadi “aktivis” terlebih dahulu.</p><p>Di situlah menurut (keyakinan) saya bentuk aksi yang lebih menyenangkan yang harus mulai dibayangkan. Radikal juga berarti berani mengubah kebiasaan. Berani mengatakan bahwa ruang kampus tidak hanya milik aktivis kampus yang menjijikkan, tetapi ruang bagi siapapun untuk berpikir, berdebat, berkesenian, membangun solidaritas, dan membicarakan persoalan sosial yang selama ini selama ini jauh dari ruang kelas.</p><p>Bayangkan kalau setiap hari selalu ada kegiatan. Pagi ada forum terbuka untuk membicarakan tuntutan mahasiswa. Siang ada workshop membuat kajian atau belajar membaca kebijakan. Sore ada diskusi buku atau forum pengalaman mahasiswa. Malam ada pemutaran film, musik, atau obrolan santai, lalu mendirikan tenda. Besoknya berganti lagi. Tidak harus selalu besar. Tidak harus selalu menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Yang penting ruang itu terus hidup dan orang-orang terus bertemu.</p><p>Dengan cara seperti itu, aksi tidak lagi hanya bergantung pada momentum. Kita tidak perlu menunggu isu besar muncul terlebih dahulu baru kemudian berkumpul.</p><p>Dan ketika suatu hari “Badai Agustus” datang kembali, kita semua tidak memulainya dari nol. Orang-orang sudah saling mengenal. Sudah ada ruang yang biasa digunakan bersama. Sudah ada kelompok diskusi. Sudah ada tradisi membuat kajian. Sudah ada orang yang bisa membuat materi, mendokumentasikan kegiatan, mengorganisir forum, mengurus kebutuhan bersama, menjaga agar ruang tetap aman serta terbuka, dan keberanian yang dibangun setiap hari.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=33f4d714c641" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Selamat (Orde) Baru]]></title>
            <link>https://nurmuhammadalwi.medium.com/selamat-orde-baru-5dcbe5e7b6ab?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5dcbe5e7b6ab</guid>
            <dc:creator><![CDATA[alwiii]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 19:18:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-31T19:18:14.475Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/491/1*xMMz4O8--axpINfqKNt2dA.jpeg" /></figure><p>Tahun baru biasanya ditandai dengan hitung mundur, kembang api, dan ucapan selamat yang saling bersahutan. Namun kali ini, kata <strong><em>selamat</em> </strong>terasa canggung untuk diucapkan. Tidak semua orang menyambut pergantian tahun dengan tawa. Di banyak sudut negeri, ada yang merayakan pergantian tahun dengan sedih sebab anggota keluarga yang tak kunjung kembali, sedih sebab menunggu air yang tak kunjung surut, dan ada pula yang menunggu pintu tahanan terbuka.</p><p>Di Sumatera, hujan yang turun berhari-hari menghapus batas antara rumah dan sungai. Air masuk ke ruang-ruang privat, memaksa keluarga mengungsi dan meninggalkan rutinitasnya. Bencana ini tidak berdiri sendiri; ia memperlihatkan betapa rentannya hidup warga ketika tata ruang, kesiapsiagaan, dan kebijakan tidak berjalan secara beriringan. Tidak ada pesta di tengah genangan — yang ada hanyalah upaya bertahan dan harapan agar esok sedikit lebih baik dari hari ini.</p><p>Sementara itu, di tempat lain, banyak anak muda menjalani malam tahun baru dari balik jeruji. Mereka adalah para pemberani yang turun ke jalan pada Agustus lalu, menyuarakan kegelisahan yang barangkali juga dirasakan banyak orang. Namun suara itu berujung pada penahanan. Bagi mereka, pergantian tahun bukan soal resolusi, melainkan soal waktu yang berjalan lambat di ruang sempit, jauh dari keluarga. Negara hadir dalam bentuk prosedur, berkas perkara, dan jadwal sidang — hadir, tetapi dingin.</p><p>Keadaan ini diperparah oleh perubahan hukum yang kian menekankan ketertiban. KUHAP baru diperkenalkan dengan janji pembaruan, namun di saat yang sama menimbulkan kegelisahan tentang masa depan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal yang lentur membuka ruang tafsir yang luas, dan dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, tafsir sering kali jatuh ke tangan mereka yang memiliki wewenang. Perlahan, warga belajar untuk berbicara dengan hati-hati, bukan karena etika, melainkan karena rasa takut.</p><p>Di titik ini, hukum tidak lagi sekadar alat keadilan, melainkan juga mekanisme pengaturan. Ia mengajarkan kapan harus diam, bagaimana seharusnya bersikap, dan batas-batas yang tak selalu jelas. Kebebasan tidak dihapuskan secara terang-terangan, tetapi dikelola agar tetap jinak dan tidak mengganggu stabilitas.</p><p>Kenyataan ini menjadi semakin getir ketika kabar datang dari Surabaya: seorang tahanan politik meninggal dunia saat masih berada dalam penguasaan negara. Ia belum merayakan kebebasannya, bahkan belum sepenuhnya menyelesaikan proses hukumnya. Kematian di ruang tahanan bukan sekadar tragedi personal, melainkan peristiwa sosial yang menyisakan banyak pertanyaan — tentang perawatan, tanggung jawab, dan nilai nyawa dalam sistem yang mengklaim diri sebagai negara hukum. Dalam peristiwa semacam ini, keheningan sering kali lebih nyaring daripada pernyataan resmi.</p><p>Maka tidak ada perayaan hari ini; yang ada hanyalah keharusan untuk mengingat — bahwa di balik kata <em>selamat</em>, ada mereka yang terus dipaksa kalah, dan karena itulah tidak boleh dibiarkan sendirian dalam sunyi.</p><p>Solidaritas penuh untuk seluruh korban keserakahan pemerintah di Sumatera, Papua, Rempang, 11 Tahanan Warga Cibetus, 6 Tahanan Warga Sukahaji, 1000+ tahanan politik pasca aksi UU TNI, MayDay, dan Pemberontakan Agustus, dan untuk seluruh warga yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.</p><p><em>bertahanlah sedikit lebih lama, tumbuh liar serupa gulma.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5dcbe5e7b6ab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kabar Buruk Dari Semarang]]></title>
            <link>https://nurmuhammadalwi.medium.com/menjalani-hari-kamis-yang-sangat-anjing-c5153c590d74?source=rss-7cd36eb4794f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c5153c590d74</guid>
            <dc:creator><![CDATA[alwiii]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:47:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-09T16:38:36.206Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*TmH3BHgrbOy9zemU2_xFgg@2x.jpeg" /><figcaption><em>Foto diambil saat menghantar ibu ke pa</em>sar tadi pagi</figcaption></figure><p><strong><em>santai sejenak, basuh keringat</em></strong></p><p><strong><em>terlalu cepat, langkah kakimu terus bergerak</em></strong></p><p>(Santai Sejenak — Pangalo)</p><p>Hari ini aku memutuskan untuk cuti kerja, bukan karena ada kegiatan atau agenda lain, tapi ya emang mau cuti aja, capek, bos! kerja mulu. Toh kalopun rajin kerja juga yang kaya tetap mereka para pemilik modal wkwkwwk.</p><p>Rencana awalku menghabiskan hari kamis dengan aktivitas se santai mungkin — bangun siang, cek notifikasi handphone, mandi, sarapan, berangkat ngopi (tapi pesan es) di kota, membereskan proyek perpustakaan kecil-kecilan yang mulai aku kerjakan (anjay siap banh kerjakan), sambil menunggu info aksi kamisan (ternyata gaada *sedih bgt ueyy)</p><p>Namun, rencana yang sudah ku siapkan sejak rabu malam itu seketika hancur, ketika ada notifikasi handphone yang mengabarkan bahwa ada 2 kawan di semarang diciduk aparat tadi pagi. Ya, dera dan munif. Dua anak muda yang ku kenal ketika forum di jogja kala itu, hari ini mereka ditangkap oleh aparat kepolisian dari polrestabes semarang.</p><p>Yang lebih brengseknya, polisi sudah menetapkan mereka sebagai tersangka. Sebelumnya, mereka tidak pernah mendapat surat panggilan klarifikasi, pemeriksaan saksi, atau panggilan lain. Dera dan Munif dikenakan pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait ujaran kebencian dan Pasal 160 KUHAP tentang penghasutan.</p><p>Perburuan dan penangkapan terhadap warga sipil pasca demonstrasi besar agustus-september berjalan sangat masif di beberapa kota besar seperti bandung, jakarta, surabaya, makassar, hingga kediri. Awalnya aku pikir perburuan ini sudah meredah, ternyata dugaanku salah. Hari ini untuk kesekian kalinya kawan-kawanku kembali di comot oleh aparat.</p><p>Beberapa hari yang lalu aku sempat ngobrol dengan seorang kawan waktu main di malang perihal kondisi hari ini, sebenernya kenapa kita semua ini masih santai saja dengan kondisi hari ini? Apakah masih belum cukup merasakan penderitaan? Atau jangan-jangan kita sudah terbiasa dengan kondisi hari ini? Sehingga melihat tingkah para elit negara kita tetap hidup seperti biasanya — bangun pagi untuk dihisap tenaganya dan diganti dengan upah tidak seberapa, lalu pulang untuk istirahat, dan aktivitas membosankan itu terus diulang.</p><p>Kenapa sebegitunya kita semua merasa takut? Toh teruntuk kalian yang sudah memilih jalan aktivisme (anjay, siappp banh aktifiz) bukankah sudah paham akan konsekuensi, bahwa melawan kekuasaan adalah melawan hukum, jika melawan hukum maka siap gak siap ada kemungkinan kita akan ditangkap. Apa jangan-jangan kalian……ssstttttt</p><blockquote>Melawan pemerintah adalah melawan hukum. Maka jika mendengar kabar bahwa kawanmu ditangkap, segera galang solidaritas seluas-luasnya, kepung kantor kepolisian. Tuntut mereka untuk segera membebaskan kawan kita!</blockquote><p>Balik ke bacotan awal, di kalangan anak muda semarang yang aktif di gerakan sosial, mungkin tidak asing ketika menyebut nama dera dan munif. Dua anak muda yang lantang menyuarakan isu-isu kerusakan lingkungan hingga Hak Asasi Manusia dan aktif dalam pergoganisiran warga. Bahkan yang ku tau mereka juga andil dalam pendampingan waktu kawan-kawan massa aksi ditangkap aksi agustus-september di semarang. Lalu bagaimana bisa mereka dituduh menghasut sebuah kerusuhan?</p><p>Sepertinya benar apa yang dikatakan Ucok Homicide, negara akan terus menebar teror, terutama lewat penangkapan. Tapi mereka gak perlu nangkep semua orang. Karena penjaranya gak akan muat, mereka akan mencomot 1–100 orang ditiap titik. bahkan dengan alesan ngasal sekalipun, gak akan jadi masalah bagi mereka. Yang penting ada yg dijadikan contoh sebagai “pelajaran”, dan warga terpecah oleh “ketakutan”.</p><p>Negara memang tidak akan pernah mau memahami, sebenarnya apa yang terjadi dibawah. Alih-alih mencari tau penyebabnya, mereka lebih memilih membungkam orang yang berani melawan kekuasaan. Lagian apa yang diharapkan dari negara yang dipimpin oleh seorang fasis, penculik, dan pelaku pelanggar HAM berat? Kalo kalian masih berharap bisa hidup lebih baik, saranku kamu segera pergi ke psikolog, biar kalian yang segera membaik :p</p><p>Dalam kasus penangkapan dera dan munif, kali ini aku tidak sedikitpun mengajak kalian untuk terus belajar. Sudah saatnya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dari awal. Seperti yang ditulis Mochtar Lubis dalam bukunya, sekali memilih jalan perjuangan, maka itu adalah jalan yang panjang. Dan aku, kau, kalian, kita semua telah menjejak di jalan itu — dengan beban yang sama dan dengan kemarahan yang sama. Kita berjalan bukan untuk sekadar sampai, tapi untuk memastikan bahwa tak seorang pun dibiarkan tertinggal dalam gelap.</p><p><strong><em>Tak ada satupun yang bebas, sampai semuanya bebas!</em></strong></p><p><strong><em>Solidaritas untuk Dera, Munif, dan seluruh tahanan politik dari aksi RUU TNI, Mayday, dan Aksi Agustus-September.</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c5153c590d74" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>