<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by prabu ganesa on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by prabu ganesa on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@prabuganesa?source=rss-9769a04928c5------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*bmeUSSAyShKJsnoWVAoZFQ.jpeg</url>
            <title>Stories by prabu ganesa on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@prabuganesa?source=rss-9769a04928c5------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 16:12:29 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@prabuganesa/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Pendidikan Hukum Pascasarjana yang Cedera Makna]]></title>
            <link>https://prabuganesa.medium.com/cedera-makna-pendidikan-hukum-pascasarjana-809f902f111f?source=rss-9769a04928c5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/809f902f111f</guid>
            <dc:creator><![CDATA[prabu ganesa]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 15:36:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-01-18T15:52:31.426Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="“De onderwerping van Diepo Negoro aan luitenant-generaal baron De Kock” by Nicolaas Pieneman" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*EL9dEzLORBPE6G0aBvmfGg.jpeg" /><figcaption>“De onderwerping van Diepo Negoro aan luitenant-generaal baron De Kock” by Nicolaas Pieneman</figcaption></figure><blockquote>Satjipto Rahardjo, seorang intelektual yang sederhana, pada tahun 80-an menggagas pendidikan hukum pascasarjana di Indonesia. Baginya, pembukaan program pascasarjana tersebut merupakan sebuah revolusi diam diam, sebab tidak banyak yang menyadari ikhtiar dibalik pembukaan program tersebut.</blockquote><blockquote>Pada peraturan pembentukan program tersebut, disebutkan bahwa program pendidikan hukum pascasarjana dimaksudkan untuk berfokus pada penelitian dan pengembangan, sebab program pendidikan hukum strata satu telah berfokus pada keterampilan (<em>practical science</em>). Walau tidak secara eksplisit diterangkan, agaknya masih dapat dimengerti, bahwa hadirnya pendidikan pascasarjana merupakan kritik terhadap pendidikan strata satu ilmu hukum yang aras geraknya hanya mengarus utamakan hukum untuk kepentingan profesional, layaknya sebuah komoditas. padahal hukum sebagai sejatinya ilmu tidak pernah berhenti dan selalu pada proses menjadi (<em>law in the making</em>) dan oleh karenanya perlu dipahami, dikaji, dan ditemukan dengan optik yang holistik dan komprehensif. pendidikan pascasarjana, bagi Prof Tjip, dimaksudkan selayaknya upaya perburuan terhadap kebenaran (<em>in search for truth</em>), menghadirkan para pemburu itu, sebab ilmu dimana-mana memang peduli pada kebenaran.</blockquote><blockquote>Namun, jika Prof Tjip masih hidup dan melihat bagaimana pendidikan hukum pada program pascasarjana saat ini, saya yakin beliau pasti geleng-geleng kepala dan hendak kembali ke masa lalu untuk membatalkan gagasan pendidikan hukum pascasarjana itu.</blockquote><p><strong>Mengapa Demikian?</strong></p><p>Hiatus saya — atau lebih tepatnya keinginan saya untuk menjaga jarak dan melihat dari luar — terhadap lembaga pendidikan tinggi mengantarkan saya pada penemuan-penemuan yang mengejutkan. Penemuan-penemuan itu berawal dari penelitian sederhana yang saya lakukan, sesederhana bertanya kepada teman-teman saya dari beberapa universitas di Indonesia yang tengah menempuh pendidikan hukum pascasarjana. Ternyata, praktik pendidikan hukum pada program pascasarjana tidak jauh berbeda dari praktik pendidikan hukum pada jenjang strata satu. Mereka bercerita bahwa di ruang-ruang kelas, pengajar masih sering mangkir dari kewajibannya, atau terkadang hanya memberi tugas yang substansial pembahasan-nya masih ter-kungkung pada bagaimana si mahasiswa dapat menerapkan analisis sistemik (<em>analytical jurisprudence</em>) yang berangkat dari logika hukum positivistik. Bukan satu atau dua saja, tapi sampai belasan. Masalahnya, belasan tugas macam begitu membuat mereka de javu, merasa bahwa kuliah magister ternyata tidak ada bedanya dengan kuliah sarjana. Mereka lagi lagi diminta untuk memahami hukum selayaknya mesin dan mereka hanyalah sekrup sekrup kecil untuk menjalankan mesin itu. Nampaknya pada tataran strata magister pun beberapa (sebab tentu dan semoga tidak semuanya) akademisi masih dijajah oleh pemikiran atau ideologi hukum barat khas kelsenisian yang sudah bapuk seperti Chelsea.</p><p>Mengutip Sidharta, “Dosen-dosen di fakultas hukum masih sering menguliahi mahasiswanya dengan memakai kaca mata kuda, yaitu bahwa pemaknaan hukum identik dengan model Positivisme Hukum, atau bahkan Legisme”. Wajar kemudian kalau teman saya (walau sudah banyak menyelesaikan tugas) masih terbata-bata ketika harus menemukan topik penelitian tesis-nya. Mereka kesulitan untuk mencoba membedah hukum, menyerabutnya menjadi serat serat paling murni, untuk menemukan nilai-nilai baru di dalamnya. Mungkin juga apa yang dikatakan dosen pembimbing skripsi saya benar adanya, bahwa kebanyakan tesis sekarang seperti turun tingkat, dalam artian tidak ada bedanya dengan skripsi di tataran strata satu. Bagi saya, jika penelitian program magister masih tumpul maka program magister tersebut sama sekali tidak ada gunanya bagi pembangunan hukum dan peradaban.</p><p>Kocaknya, beberapa dosen secara kompak memberi tugas mahasiswa-nya untuk membuat usulan penelitian tesis, sebab menurut mereka tesis hanya prasyarat semata yang pembuatan-nya harus dimulai sedini mungkin dan diselesaikan se-prematur mungkin. Bahkan Beberapa dosen (menurut cerita teman saya tentunya) ketika mengajar-pun kekeuh dan jemawa dengan keilmuan-nya, hingga kerap menegasikan keilmuan dosen lain. Belum lagi jika ada praktisi yang turut mengajar, makinlah terasa kesenjangan dari ‘si paling praktik’ dengan ‘si paling teori’.</p><p>Saya membayangkan betapa di ruang-ruang kelas yang seperti itu hampir tidak ada harapan tercipta suatu forum ilmiah yang menyehatkan, sebab di ruang-ruang kelas itu hampir pasti hanya ada dua hal: dogma dan upaya pendikteannya. Sangatlah jauh bayangan program pascasarjana itu untuk memutakhirkan ilmu hukum, memogresifkan penelitian dan pengembangannya, merekonstruksi teori, menemukan kebenaran. Atau memang pendidikan hukum pascasarjana memang sudah tidak berniat lagi melahirkan cendekiawan hukum yang mampu memberi jawaban mutakhir terhadap kemandegan pembangunan hukum nasional?</p><p>Bagi saya, pembicaraan seputar pendidikan hukum pascasarjana ini penting untuk mengemuka, sebab mustahil kita mencita-citakan pembaharuan hukum nasional jika lembaga pendidikan kita hanya berniat mencetak profesional profesional hukum saja. Bila perlu, kemandegan itu harus dengan berani dihancurkan dan ditata kembali untuk sekali lagi dapat dilihat dengan jelas cita-cita bersama yang hendak dicapai. Upaya-upaya ‘menghancurkan’ tersebut bagi saya dapat dimulai dengan sesederhana mungkin, yakni dengan memaknai kembali apa, mengapa, dan bagaimana program pendidikan hukum pascasarjana seharusnya dijalankan. Lebih sederhana lagi, pemaknaan tersebut dapat dilakukan dengan melihat kembali cita-cita dari <em>the founding father</em> program pendidikan hukum pascasarjana. Bahwa hadirnya pendidikan hukum pascasarjana dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan pendidikan hukum di indonesia yang hanya berorientasi untuk mencetak profesional-profesional hukum saja. Jika tidak demikian, maka saya tidak tahu lagi, dan sangat takut jika sewaktu-waktu Prof Tjip ‘hidup kembali’ (dengan cara apapun dan dengan bentukan bagaimanapun) untuk menghancurkan sendiri pendidikan hukum pascasarjana yang kini telah cedera makna.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=809f902f111f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Hukum, Ketakutan, dan polisi: Sebuah Simbiosis Mematikan]]></title>
            <link>https://prabuganesa.medium.com/hukum-ketakutan-dan-polisi-sebuah-simbiosis-mematikan-9bf518a129bb?source=rss-9769a04928c5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9bf518a129bb</guid>
            <dc:creator><![CDATA[prabu ganesa]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 13:40:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-10-09T18:09:44.741Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*36AB4Jj7buwjbj-nYvgOVg.jpeg" /><figcaption>“The Scream” by Edward Munch</figcaption></figure><p>Saya beranjak dari pembicaraan dengan seorang kolega yang kini tengah berprofesi sebagai jaksa, kurang lebih perkataannya yang membekas terdengar seperti ini: “masyarakat (tentu masih dapat dikritisi siapa itu) gak takut sama jaksa, takutnya sama polisi. Kalo pejabat, baru pada takut sama jaksa.” Saat itu, hanya tawa yang menjadi respon saya. Namun sejak 1 Oktober kemarin, saya terngiang kembali dengan perkataan itu, dan bertanya: Apakah ketakutan masyarakat terhadap polisi merupakan hal yang memang sudah seharusnya demikian? Apakah hukum, dan perlengkapannya (polisi) memang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan?</p><p>“fear is a tool”, Kata Batman. Bagi Batman, ketakutan selalu dapat digunakan setidaknya untuk dua hal: Mengendalikan atau menyerang. Sedikit tidaknya pemahaman batman masuk akal, sebab dalam ilmu psikologi, ketakutan dikatakan sebagai salah satu emosi dasar yang merupakan respons terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Rasa takut ditimbulkan oleh adanya ancaman, berbeda dari kecemasan yang cenderung berasal dari pengelolaan dalam pikiran subyek. Artinya bahwa, ketakutan dapat dibuat, dan dapat digunakan sebagai alat. Mungkin itu alasan batman menggunakan topeng yang seram dan berpakaian serba gelap: Ingin membuat takut. Namun apakah itu juga yang dilakukan oleh polisi? Apakah hukum sesungguhnya memang ingin membuat ketakutan?</p><p>Hobbes si pencetus mazhab positivisme hukum punya jawabannya. Dalam konsep hukum, ketakutan dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk menjaga stabilitas sosial. Itulah kenapa hukum mengandung sanksi, untuk menciptakan ketakutan. Diperkuat lagi dengan teori “<em>Psycologische Zwang</em>” (Paksaan Psikologi) yang dicetuskan oleh Anslem Von Feurbach. Teori itu menjelaskan bahwa ketika seseorang dihukum dengan sepengetahuan orang lain, maka orang lain itu praktis akan takut dihukum. Polisi, sebagai kelengkapan hukum itu, praktis harus menjelma menjadi hukum yang ditakuti itu.</p><p>Ya, dengan logika seperti itu, dapat dipahami bahwa hukum dan perangkatnya dibuat memang untuk ditakuti. Tujuannya? Kemaslahatan bersama, ketertiban, keteraturan, kepastian, dan doktrin doktrin populis lainnya. Namun malangnya saya yang belum puas dengan logika itu, sebab logika itu ternyata belum cukup menjawab pertanyaan saya yang satunya: Apakah ketakutan masyarakat terhadap polisi (dan hukum) merupakan sesuatu hal yang memang sudah seharusnya demikian?</p><p>Kata ‘seharusnya’ tentu bebas ditakar, sepanjang nalar dilibatkan dalam usaha itu. Saya menakar ‘seharusnya’ itu sebagai suatu hal ideal yang pencariannya memakan waktu selamanya dan berakhir pada tragedi: Bahwa ‘seharusnya’ yang benar-benar ‘seharusnya’ adalah milikNya. Saya sebagai hambaNya ingin terlibat dalam pencarian itu. Pencarian itu saya awali dengan melihat bagaimana ketakutan bekerja.</p><p>Ketakutan sebagai sebuah emosi punya garis batasannya. Garis itu tidak pernah mutlak, kadang maju, mundur, stagnan, yang jelas tidak dapat selalu diprediksi. Pertanyaannya: Apakah hukum berarti berhasil ditakuti ketika banyak individu justru malah melanggarnya? Saya rasa tidak.</p><p>Jika hukum dibuat untuk menciptakan ketakutan, kemudian dilanggar, dan pelanggaran itu dijadikan bahan untuk menciptakan ketakutan kembali dengan sanksi, tapi pada akhirnya tetap ada yang melanggar, itu berarti hukum tidak lebih dari sekadar lingkaran setan yang tak berujung pada suatu yang bermakna. Ambilah contoh, korupsi jelas diatur sanksinya dalam bentuk undang-undang, toh pada akhirnya pejabat-pejabat amoril tidak takut untuk berkorupsi ria. Atau dengan sebuah perumpamaan: hukuman untuk orang yang membunuh orang lain telah ada dari dulu, toh sampai sekarang tetap ada orang yang membunuh (seperti tempo hari di Kanjuruhan). Saya mengartikannya sebagai berikut: Pada suatu titik, seseorang dapat tidak takut dengan hukum, dan saat itu juga hukum yang membuat ketakutan tidak lebih dari konsep yang absurd.</p><p>Ada lagi keabsurdan lainnya. Untuk tetap memproduksi ketakutan, hukum mengambil suatu cara yang paling mudah: melakukan kekerasan dengan perangkatnya, salah satunya polisi. Kekerasan ini diamini oleh hukum itu sendiri melalui peraturan yang memberi ruang polisi untuk melakukan kekerasan demi tujuan hukum itu sendiri, yakni membuat ketakutan dengan harapan tercipta ketertiban dan keharusan menurut khalayak. Berlanjutlah lingkaran setan itu sebagai sebuah simbiosis mematikan. 1 Oktober kemarin di Kanjuruhan, meski sungguh pahit dan menyesakkan, harus menjadi contoh bagaimana kekerasan tidak melulu membuat hukum ditakuti dan memberi kemaslahatan khalayak. Jikalaupun upaya kekerasan itu hendak di kritisi dengan analogi yang lingkupnya lebih sempit, seperti melakukan kekerasan untuk melindungi seseorang yang terancam, menurut saya itu hanya bentuk kemalasan moral dan intelektual dari bekerjanya hukum.</p><blockquote>Saya membayangkan hukum yang dapat bekerja dengan sendirinya, tanpa perlu keterbatasan nalar manusia untuk menafsirkannya. Hukum yang disegani, bukan ditakuti.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9bf518a129bb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>