<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Putii on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Putii on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@putiinjl15?source=rss-2445adbe71a0------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*XfH1GMzEF5cw7wNoMgYGQw.jpeg</url>
            <title>Stories by Putii on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@putiinjl15?source=rss-2445adbe71a0------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:36:53 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@putiinjl15/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Realita Tragis Pekerja Perempuan di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/uiwomeninbusiness/realita-tragis-pekerja-perempuan-di-indonesia-46709a7d0c16?source=rss-2445adbe71a0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/46709a7d0c16</guid>
            <category><![CDATA[pekerja]]></category>
            <category><![CDATA[labor]]></category>
            <category><![CDATA[womens-rights]]></category>
            <category><![CDATA[hak-asasi-manusia]]></category>
            <category><![CDATA[buruh-perempuan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Putii]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:16:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-09-30T12:57:52.692Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Perdebatan panjang terkait pembatasan hak-hak perempuan memang sudah seharusnya ditinggalkan. Pemikiran bahwa perempuan tidak memiliki pilihan lain selain mengurus kehidupan rumah tangga sudah tak lagi relevan. Hak untuk secara bebas menentukan nasib sesuai kehendak sendiri adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia juga merupakan hak perempuan.</p><p>Saat ini, dinding pembatasan hak-hak perempuan itu perlahan mulai runtuh. Perempuan mulai memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki termasuk dalam hal bekerja dan berkarir. Lantas, apakah keleluasaan perempuan untuk bekerja ini sudah diiringi dengan pemenuhan hak-hak perempuan lainnya?</p><h3><strong>Ironi Realita Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan</strong></h3><p><strong>Wanita Masih Menjadi Korban di Tempat Kerja</strong></p><p>Hidup sebagai pekerja wanita di Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Hak-hak pekerja wanita masih banyak sekali yang tidak dipenuhi, baik pada pekerjaan formal, maupun pekerjaan informal. Tidak jarang wanita menjadi korban di tempat kerja. Hal ini tercermin dari maraknya kasus pelecehan perempuan, terutama pada buruh perempuan yang bekerja di sektor padat karya. <a href="https://www.voaindonesia.com/a/hak-pekerja-perempuan-belum-merdeka/4822236.html">44% buruh perempuan di Indonesia mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja yang mana di antaranya 89,94% dalam bentuk pelecehan lisan, 87,98% pelecehan fisik, dan sekitar 70,65% berbentuk pelecehan isyarat.</a> Ironisnya, 61,8% diantaranya adalah perempuan berusia di bawah 15 tahun yang pekerjaannya tidak dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan dan sering kali tidak diberi upah.</p><figure><img alt="cr: freepik" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/626/0*m585elz6ZrqenP7Z" /><figcaption>Designed by Freepik, <a href="https://www.freepik.com/free-vector/racism-illustration-concept_8786014.htm#query=women%20discrimination&amp;position=5">Racism illustration concept</a></figcaption></figure><p><strong>Naasnya Nasib Buruh Wanita di Perkebunan Sawit</strong></p><p><a href="http://sawitwatch.or.id/2020/04/01/siaran-pers-koalisi-buruh-sawit-untuk-hari-perempuan-internasional-hentikan-diskriminasi-terhadap-buruh-perempuan-di-perkebunan-sawit/">Koalisi Buruh Sawit mencatat setidaknya 60% dari total jumlah buruh perkebunan adalah buruh prekariat wanita. </a>Buruh wanita yang bekerja pada perkebunan sawit tidak mendapatkan hak-hak permanen sebagai buruh. Mereka harus bekerja tanpa kepastian kerja, tidak ada dokumentasi perikatan kerja, dan upah minim. Tidak berhenti sampai di sana, perusahaan tidak menyediakan perlindungan dan edukasi kesehatan yang memadai. Tidak semua perkebunan sawit menyediakan alat pelindung diri yang memadai dan memberikan informasi tentang potensi dari dampak yang ditimbulkan dari zat kimia yang digunakan.</p><p><strong>Kesenjangan Remunerasi Berdasarkan Gender</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/626/0*L64pq2GhMTpkk6tr.jpg" /><figcaption>Designed by Freepik, <a href="https://www.freepik.com/free-photo/inequality-man-woman-payment_6657311.htm#page=1&amp;query=gender%20inequality&amp;position=4">Inequality between man and woman in payment</a></figcaption></figure><p><a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/20/female-workers-in-indonesia-earn-23-less-than-their-male-peers.html">Berdasarkan data analisis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, pekerja wanita mendapatkan upah 23% lebih rendah dibandingkan rekan pria yang memiliki beban kerja yang sama. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak terlihat ada perubahan banyak dalam hal ini. Pada tahun 2010, pekerja wanita mendapatkan upah 23,64% lebih rendah dari rekan kerja pria.</a> Hal ini dikarenakan pendapatan yang dihasilkan wanita yang bekerja hanya dianggap sebagai pendapatan tambahan dan bukan pemberi nafkah utama.</p><p>Menyelesaikan masalah kesenjangan pendapat berdasarkan gender tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendidikan. <a href="https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/53185-statistik-gender-tematik-2016-ketimpangan-ekonomi.pdf">Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, wanita lulusan universitas menghasilkan upah 31,9% lebih sedikit dibandingkan rekan kerja pria.</a></p><p><strong>Kurangnya Perlindungan dan Jaminan Hak Pekerja Perempuan dalam Sektor Informal</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*TJ-kyi0nzcqkmRoT" /><figcaption>Photo by Rahabi Khan on Unsplash</figcaption></figure><p><a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf"><em>International Conference of Labour Statisticians </em>(ICLS) mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. </a>Pekerja dalam sektor informal ini kebanyakan berstatus wirausaha/wiraswasta, buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik, p<a href="https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/d9495-buku-ppi-2018.pdf">ada tahun 2017, presentase perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal adalah 61,37%.</a> Jumlah yang tinggi ini sayangnya tidak diiringi oleh pemenuhan hak pekerja perempuan sebagaimana diatur untuk perempuan yang bekerja di sektor formal. Pekerja sektor informal cenderung tidak mendapatkan aspek perlindungan hukum seperti uang pesangon, upah minimum, jaminan kesehatan dan sosial, dan sebagainya.</p><p><strong>Minimnya Perlindungan Pekerja Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual</strong></p><p>Indonesia saat ini juga masih belum memiliki hukum yang dapat menjamin hak pekerja perempuan atas ancaman kekerasan seksual. Indonesia masih mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penyelesaian kasus kekerasan seksual. Sedangkan, dalam KUHP tersebut hanya diakui dua jenis kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pelecehan seksual sehingga jika terjadi kekerasan seksual di luar dua bentuk tersebut, upaya penyelesaian hukumnya akan sangat sulit dan cenderung dapat mereviktimisasi korban kekerasan seksual. Padahal menurut <a href="https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf">Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019 terdapat sekitar 2.670 kasus kekerasan seksual di tempat kerja yang dilaporkan dan jenis yang paling sering terjadi adalah pelecehan seksual yang mana belum diatur dalam produk hukum manapun.</a></p><p>Sebenarnya, saat ini Indonesia memiliki satu rancangan undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS). RUU PKS ini secara komprehensif dan secara khusus membahas apa itu kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, tindakan apa saja yang digolongkan sebagai kekerasan seksual, relasi kuasa, bahkan penanganan dan perlindungan korban dalam kasus kekerasan seksual. Melihat urgensi dari tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, termasuk di tempat kerja, sudah semestinya RUU ini disahkan sebagai hukum positif. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/22540701/ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-di-saat-tingginya-kasus-kekerasan?page=all">Namun, setelah lebih dari 5 tahun ditunda pengesahannya, pada tahun 2020 ini, RUU PKS kembali ditarik dari Prolegnas 2020 atas dasar sulitnya pembahasan dari isi RUU tersebut.</a></p><h3><strong>Hak Perempuan dalam Instrumen Hukum Internasional</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Tlf9DGSvi4JNqaRY" /><figcaption>Designed by Freepik, <a href="https://www.freepik.es/vector-gratis/detener-concepto-violencia-genero_8803080.htm#page=1&amp;query=violencia&amp;position=13">Detener el concepto de violencia de género vector gratuito</a></figcaption></figure><p>Di dunia internasional, terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai hak pekerja wanita di tempat kerja. Hak wanita di tempat kerja dijamin oleh hukum internasional yang diatur dalam:</p><ol><li><em>International Covenant on ESCR</em> (ICESCR) dan <em>General Comment №23 of 2016</em> yang memberikan lebih banyak detail tentang <strong>hak-hak perempuan di tempat kerja, seperti upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama, cuti melahirkan, dan lain-lain.</strong></li><li><em>Relevant ILO Conventions</em>:</li></ol><ul><li><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100"><em>Equal Remuneration Convention 1951</em></a></li></ul><p>Konvensi ini menerima, membahas, dan memutuskan mengenai <strong>prinsip pemberian remunerasi yang setara untuk pekerja wanita dan pria.</strong></p><ul><li><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111"><em>Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958</em></a></li></ul><p>Konvensi ILO yang diadakan di Jenewa menerima usulan tertentu yang berkenaan dengan diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan. Konvensi ini berbasis pada Deklarasi Philadelphia yang menegaskan bahwa <strong>semua manusia, terlepas dari ras, keyakinan atau jenis kelamin, memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan materi dan perkembangan spiritual mereka dalam kondisi kebebasan dan martabat, keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama, dan diskriminasi</strong> <strong>merupakan pelanggaran hak</strong> yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.</p><ul><li><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156"><em>Workers with Family Responsibilities Convention, 1981</em></a></li></ul><p>Dalam pembukaannya, konvensi ILO yang diadakan pada tahun 1981 ini membahas dan memutuskan untuk menerima proposal mengenai <strong>kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan: pekerja dengan tanggung jawab keluarga.</strong></p><ul><li><a href="https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183"><em>Maternity Protection Convention, 2000</em></a></li></ul><p>Konvensi ILO yang diadakan di Jenewa pada tahun 2000 ini membahas mengenai keadaan <strong>pekerja perempuan dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan atas kehamilan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.</strong></p><h3><strong>Hak Pekerja Perempuan dalam Hukum Positif Indonesia</strong></h3><p>Di Indonesia sendiri sebenarnya hak pekerja wanita telah diatur dalam beberapa produk hukum positif, misalnya UU №13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, seorang pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan sesudah melahirkan anak sesuai dengan perhitungan dokter kandungan atau bidan. Dalam halnya seorang pekerja wanita yang hamil mengalami keguguran, berdasarkan Pasal 82 ayat (2), ia juga berhak mengajukan cuti selama 1,5 bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Perlu digarisbawahi, selama seorang pekerja wanita mengambil cuti sesuai ketentuan Pasal 82 tersebut, ia tetap berhak mendapat upah penuh. Selain itu, pasca melahirkan seorang pekerja wanita juga memiliki hak untuk menyusui anak dalam waktu kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 83.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/626/0*Cqq3GyU4o_F6a_BA" /><figcaption>Designed by Freepik, <a href="https://www.freepik.com/premium-photo/asian-woman-having-painful-stomach-ache-during-working-from-home_8365414.htm#page=1&amp;query=pregnant%20and%20menstruation&amp;position=24">Asian woman having painful stomatch ache during working</a></figcaption></figure><p>Hak wanita selanjutnya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan adalah hak cuti haid. Dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan “<em>Pekerja/buruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid</em>”. Permasalahan terletak pada ayat 2 Pasal tersebut yang menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. <a href="https://www.kompasiana.com/agungbagaskara8023/5b568ffc5a676f5862227975/cuti-haid-hak-pekerja-perempuan-yang-masih-terabaikan?page=all">Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan perusahaan untuk menutupi atau justru mempersulit syarat untuk mendapatkan hak cuti haid tersebut</a>.</p><p>Kemudian buramnya definisi “merasakan sakit” dalam Pasal 81 ayat (1) juga menjadi hambatan pekerja wanita dalam mendapatkan haknya. Memang dikenal sebuah istilah dalam ilmu kedokteran yaitu <a href="https://www.halodoc.com/kesehatan/dismenore"><em>dismenore</em> </a>atau rasa sakit dan kram perut yang disebabkan saat sedang haid atau menstruasi. Jika definisi “merasakan sakit” dalam Pasal 81 ayat 1 merujuk kepada dismenore, maka akan diperlukan pengaturan lebih lanjut apakah dalam pengajuan cuti dibutuhkan sebuah keterangan dari dokter atau tidak. Lantas, jika dalam pengajuan cuti tetap memerlukan surat keterangan dokter, tidak ada perbedaan signifikan antara cuti haid dan cuti sakit pada umumnya.</p><p><strong>Masalah dan Potensi Implikasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja</strong></p><p>Sebagaimana permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa diaturnya hak-hak pekerja perempuan dalam hukum positif saja tidak cukup menjamin bahwa hak-hak tersebut akan terpenuhi. Ironisnya, keadaan ini diperparah dengan adanya rencana pengesahan RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menggunakan sistem Omnibus Law. <a href="https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law?page=all">Omnibus Law sendiri merupakan metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansinya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu produk hukum</a>. Sehingga jika Omnibus Law Ciptaker ini disahkan, maka beberapa undang-undang akan tergantikan, salah satu di antaranya adalah UU Ketenagakerjaan. Masalah dari diubahnya UU Ketenagakerjaan melalui RUU Ciptaker ini adalah hilangnya pengaturan hak-hak pekerja perempuan yang sudah dijelaskan sebelumnya (hak cuti hamil, hak cuti melahirkan, dan hak cuti haid). Jika dengan pengaturan sedemikian rupa saja hak-hak tersebut belum dapat sepenuhnya terpenuhi, apa lagi jika pengaturannya dihilangkan?</p><h3><strong>Ketahui dan Perjuangkan Hakmu sebagai Pekerja Perempuan</strong></h3><p>Memperjuangkan kembali hak yang seharusnya diterima tentunya tidak mudah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kembali hak kamu, antara lain:</p><ol><li><strong>Terbuka dengan pendapatan yang kamu hasilkan — </strong>Bicarakan secara terbuka remunerasi kamu dengan rekan pria kamu, terutama dengan mereka yang memiliki peran dan beban kerja yang sama dengan kamu.</li><li><strong>Minta tempat kamu bekerja untuk mempublikasikan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) — </strong>Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berisi hak-hak yang akan kamu dapatkan jika kamu bekerja di tempat tersebut. Pastikan hal-hak yang akan anda dapatkan sudah sesuai dengan standar dalam hukum nasional di Indonesia.</li><li><strong>Bergabung dalam serikat pekerja. Bergabung dengan serikat pekerja akan sangat membantu untuk bernegosiasi — </strong>Hal ini dikarenakan serikat pekerja memiliki kekuatan untuk mengadakan pertemuan bipartit dan tripartit, yaitu pertemuan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan. Kamu akan memiliki daya tawar yang lebih besar di mata perusahaan. Selalu ingat bahwa kamu dan rekan serikat pekerja memiliki hak untuk berdialog dengan perusahaan (bipartit). Jika tidak tercapai kesepakatan, kamu bisa menempuh jalur selanjutnya, yakni forum tripartit yang terdiri dari kamu, serikat pekerja, dan perusahaan.</li></ol><h3><strong>Kesimpulan</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/626/0*JQR4ngykSb1l1296" /><figcaption>Designed by Freepik, <a href="https://www.freepik.com/premium-vector/manager-push-woman-with-big-hand-metaphor-gender-issues-discrimination_6660250.htm#page=1&amp;query=working%20women%20discrimination&amp;position=44">Manager push woman with big hand metaphor of gender issues and discrimination position</a></figcaption></figure><p>Di era modern seperti sekarang, perempuan yang bekerja tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang aneh. Sayangnya, perkembangan zaman tidak diiringi dengan berkembangnya jaminan atas pemenuhan hak pekerja perempuan. Pekerja perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan perempuan pekerja masih belum memperoleh hak-haknya. Tidak berhenti di sana, pekerja perempuan Indonesia sering kali mendapatkan berbagai bentuk pelecehan di tempat kerja. Banyak pekerja perempuan di Indonesia yang mengaku mendapatkan pelecehan dalam bentuk lisan, fisik, dan isyarat. Ironisnya, dengan semakin maraknya kasus pelecehan di tempat kerja, Indonesia masih belum juga memiliki hukum yang dapat menjamin hak pekerja perempuan atas ancaman kekerasan seksual. Hal ini membuat perempuan terus dihantui oleh rasa takut.</p><p>Di Indonesia, pelanggaran hak acap kali dirasakan oleh pekerja perempuan. Dari tidak terlaksananya hak atas konsekuensi biologis yang dialaminya (seperti menstruasi, hamil, dan melahirkan) hingga mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan rekan kerja laki-laki yang memiliki peran yang sama. Meskipun hukum nasional sudah mengatur, namun dalam prakteknya hak-hak tersebut jarang didapatkan oleh pekerja perempuan. Hal ini membuat pekerja perempuan terus merasakan perasaan tidak aman karena tidak adanya hukum yang dapat melindunginya.</p><p>Sebagai perempuan, pun sebagai kawan puan, kenyataan akan ketidakadilan atas pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat dibiarkan. Kondisi ideal bernama kesetaraan dan kesejahteraan bagi pekerja perempuan itu hanya fatamorgana. Kita butuh sebuah kesadaran kolektif dimana kita secara kolektif memperjuangkan apa yang sudah selayaknya didapatkan. Sesungguhnya, tak akan pernah ada perubahan tanpa keresahan, kekhawatiran seorang perempuan atas pemenuhan hak dirinya sendiri dan hak-hak para perempuan lainnya. Selama hukum di negara sendiri belum bisa kita andalkan, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan juga perempuan-perempuan lainnya yang bernasib sama dengan kita.</p><p>Ditulis oleh <a href="https://medium.com/u/2445adbe71a0">Putii</a> dan <a href="https://medium.com/u/13718f3ad68">Gracia S.</a></p><p>Klik <a href="https://medium.com/uiwomeninbusiness/the-tragic-truth-of-women-workers-in-indonesia-fc1ece9e4727">di sini </a>untuk membaca versi Bahasa Inggris.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=46709a7d0c16" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/uiwomeninbusiness/realita-tragis-pekerja-perempuan-di-indonesia-46709a7d0c16">Realita Tragis Pekerja Perempuan di Indonesia</a> was originally published in <a href="https://medium.com/uiwomeninbusiness">uiwomeninbusiness</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[21 Tahun Perjalanan Reformasi: Belum Usai Sudah Dikorupsi.]]></title>
            <link>https://medium.com/@putiinjl15/21-tahun-perjalanan-reformasi-belum-usai-sudah-dikorupsi-2dadbc289a53?source=rss-2445adbe71a0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2dadbc289a53</guid>
            <category><![CDATA[tinta-barikara]]></category>
            <category><![CDATA[reformasi-dikorupsi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Putii]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 31 Dec 2019 16:46:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-12-31T16:46:00.188Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="Aksi 10 November 2019" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xUyRfG6W_ZV4WkNNmk1w2Q.jpeg" /></figure><h3>1998.</h3><p>Berawal dari kejeraan masyarakat terhadap pemerintahan otoriter selama masa Orde Baru yang tidak mengindahkan demokrasi dan hak asasi, lahir sebuah masa bernama Reformasi. Melalui berbagai aksi yang banyak berakhir dengan kerusuhan, tahun 1998 menjadi sejarah kelam juga menjadi masa transisi bagi Indonesia. Saat itu ada enam agenda yang menjadi tuntutan: penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), amandemen UUD 1945, pencabutan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, serta penegakan budaya demokrasi. Akan selalu ada harga untuk sebuah perubahan, pun begitu untuk mencapai Reformasi; ada nyawa, harta, dan keluarga yang terpaksa direnggut. Lantas, dengan berbagai pengorbanan tersebut, apa kita sudah benar-benar berhasil menjalankan agenda-agenda Reformasi?</p><h3>Nyatanya, belum.</h3><p>Dua dekade berlalu, setelah lima wajah baru telah bergantian memimpin Indonesia, agenda-agenda reformasi tetap belum tuntas diselesaikan. Ironisnya, pada tahun 2019 ini lahir istilah baru: Reformasi Dikorupsi yang menggambarkan bagaimana agenda Reformasi yang belum terselesaikan tersebut seolah-olah dikorupsi agar kembali melemah. Melalui rancangan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, masa kelam Indonesia terulang lagi. Demokrasi dibungkam lagi, hak kita direngut lagi, dan kebebasan dibatasi lagi.</p><p>Setelah 21 tahun Reformasi sepertinya pemerintah masih belum rela jika rakyatnya aktif mengkritisi perkembangan negeri. Pemerintah juga masih belum rela jika dipandang sama derajatnya dengan rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengelokan eksklusivitas para pejabat dengan mengekang kebebasan berpendapat. Salah satunya terdapat pada RKUHP yang juga menjadi salah satu tuntutan dari Reformasi Dikorupsi. Pada RKUHP terdapat salah satu pasal yang membahas tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.</p><blockquote>Pasal 218: Setiap orang yang dianggap “menyerang kehormatan presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp150 juta.</blockquote><blockquote>Pasal 219: Setiap orang yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik, terancam hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal RP150 Juta.</blockquote><p>Tanpa penjelasan atau kriteria bagaimana sesuatu dapat dianggap menyerang kehormatan, pasal tersebut bisa menjerat siapa saja. Maksud hati hanya ingin mengkritik, bisa jadi justru kena delik. Begitu juga pasal-pasal bermasalah lain pada RKUHP yang tidak memiliki tolak ukur pasti (Kajian mengenai pasal bermasalah RKUHP dapat dibaca di bit.ly/KajianRKUHPBEMFHUI).</p><p>Pun dalam menangani masalah pelanggaran HAM, pemerintah belum belajar banyak dari kesalahan pada masa lalu dan justru menambah catatan pelanggaran HAM yang terjadi. Sebelumnya dalam kasus Kerusuhan Mei 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta mencatat berdasarkan data dari Tim Relawan terdapat 1190 korban jiwa akibat terbakar, 27 korban jiwa akibat senjata, dan 91 korban luka-luka. Selain itu, terdapat kekerasan seksual yang sebagian besar berupa <em>gang rape</em>. Selain itu, selama 1997–1998 tercatat bermacam pelanggaran terhadap para aktivis, bahkan 13 diantaranya masih menghilang secara misterius. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut terus dijanjikan oleh setiap calon pemimpin negara yang akan berlaga pada pesta demokrasi. Namun, hingga hari ini belum ada tindakan nyata. Bahkan pada tahun 2019 ini, berbagai pelanggaran HAM kembali terjadi.</p><p>Militerisme yang terjadi di Papua, kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis, tindakan represif aparat negara dalam menangani massa demonstrasi, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut masih terjadi dan pernyataan yang dikeluarkan pemerintah masih sama: janji fana, tanpa kerja nyata. Belum cukup sampai menghilangkan nyawa; yang hidup pun dipersulit juga. RUU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh dengan mendorong turunnya jumlah pesangon dan melonggarkan syarat bagi tenaga kerja asing. RUU Pertanahan yang memungkinkan penggusuran paksa, dipidanakannya korban penggusuran, dan kembalinya berlaku sistem <em>domein Verklaring. </em>Juga peraturan yang lebih berpihak kepada para koruptor: RUU KPK dan RUU Pemasyarakatan.</p><h3>Terulang Lagi</h3><figure><img alt="sumber: https://akumassa.org/id/reformasi-dikorupsi-rakyat-bergerak/" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/678/1*JATeXoWcFoU-QtVQrAJVKw.jpeg" /></figure><p>Atas dasar kekecewaan tersebut dan berbagai kekecewaan lain terhadap pemerintah, berbagai elemen masyarakat kembali turun kejalan melantangkan tuntutan melalui Aksi Reformasi Dikorupsi. Aksi Reformasi Dikorupsi berpuncak pada September 2019. Alurnya tetap sama dengan Aksi 1998: berakhir kerusuhan. Pun tuntutan Reformasi Dikorupsi yang pada awalnya hanya tujuh, bertambah satu pasca aksi pertanggal 20–30 September 2019 akibat sikap represif aparat negara dalam menangani demonstrasi. (pemerintah harus bertanggungjawab atas korban luka dan meninggal terhadap massa aksi pada tanggal 23–30 September 2019 dan aktivis pro demokrasi yang dikriminalissi dengan membentuk tim penyelidikan independen di bawah naungan Komnas HAM.) Menandakan pada akhirnya: dua dekade Reformasi masih terlalu pendek untuk memperbaiki Indonesia. Sudah begitu, masih saja ingin dikorupsi.</p><p>Namun di sisi lain, berbagai rangkaian Aksi Reformasi Dikorupsi yang merupakan aksi terbesar pasca Reformasi 1998 memberi sebuah harapan: setidaknya masih banyak orang yang peduli untuk membangun negeri. Dan semoga mereka tidak akan berhenti. Setidaknya sampai negeri ini sudah menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warganya, semoga perjuangan ini belum akan berhenti. Semoga.</p><p>Panjang umur perjuangan.</p><p>Sumber:</p><p>Adrianto, S. Dian. <em>Agenda Reformasi 1998: Harish Azhar Tidak Apresiasi Orang Munafik.</em><a href="https://nasional.tempo.co/read/875292/agenda-reformasi-1998-haris-azhar-tidak-apresiasi-orang-munafik"><em> </em>https://nasional.tempo.co/read/875292/agenda-reformasi-1998-haris-azhar-tidak-apresiasi-orang-munafik</a></p><p>Hamdani, Trio. <em>Fakta Kontroversial RUU Permasyarakatan yang Tak Jadi Disahkan. </em><a href="https://news.detik.com/berita/d-4719718/fakta-kontroversial-ruu-pemasyarakatan-yang-tak-jadi-disahkan">https://news.detik.com/berita/d-4719718/fakta-kontroversial-ruu-pemasyarakatan-yang-tak-jadi-disahkan</a></p><p>Margianto, Heru. <em>13 Tahun Mencari 13 Orang Hilang.</em><a href="https://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/08145646/13.Tahun.Mencari.13.Orang.Hilang?page=all"><em> </em>https://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/08145646/13.Tahun.Mencari.13.Orang.Hilang?page=all</a></p><p>Marison, Walda. <em>Tak Hanya 7 Tuntutan Kini Demo Mahasiswa dan Buruh Ajukan 7+1 tuntutan.</em><a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/28/18433071/tak-hanya-7-tuntutan-kini-demo-mahasiswa-dan-buruh-ajukan-71-tuntutan?page=all"><em> </em>https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/28/18433071/tak-hanya-7-tuntutan-kini-demo-mahasiswa-dan-buruh-ajukan-71-tuntutan?page=all</a>.</p><p>Permana, Rakhmad Hidayatulloh. <em>Pasal-pasal Kontroversial RUU Pertanahan</em>. <a href="https://news.detik.com/berita/d-4717584/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan/4">https://news.detik.com/berita/d-4717584/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan/4</a></p><p>Purbolaksono, Arfianto. <em>Mengingat Kembali Kasus Pelanggaran HAM Kerusuhan 1998. </em><a href="https://www.theindonesianinstitute.com/mengingat-kembali-kasus-pelanggaran-ham-kerusuhan-1998/">https://www.theindonesianinstitute.com/mengingat-kembali-kasus-pelanggaran-ham-kerusuhan-1998/</a></p><p>Septiano, Bayu. <em>RKUHP Rasa Kolonial: Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali. </em><a href="https://news.detik.com/berita/d-4717584/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan/4">https://news.detik.com/berita/d-4717584/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan/4</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2dadbc289a53" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>