<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Qusairy Wardana Harahap on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Qusairy Wardana Harahap on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@qusairywardana?source=rss-79b9a8b7aa1------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/proxy/1*TGH72Nnw24QL3iV9IOm4VA.png</url>
            <title>Stories by Qusairy Wardana Harahap on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@qusairywardana?source=rss-79b9a8b7aa1------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 23:28:32 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@qusairywardana/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Yang Terbuang (Saat) Bahkan Sebelum Pandemi]]></title>
            <link>https://medium.com/@qusairywardana/yang-terbuang-saat-bahkan-sebelum-pandemi-d3fd988ec65d?source=rss-79b9a8b7aa1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d3fd988ec65d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Qusairy Wardana Harahap]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 16:14:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-05-14T16:40:47.574Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Dalam salah satu artikel yang saya baca di Project Syndicate, tertulis bahwa COVID-19 akan menurunkan GDP global beberapa bulan kedepan. Pandemi ini bakal mengancam menutupi seluruh sektor ekonomi di seluruh dunia sehingga menyebabkan beberapa kelompok orang lebih rentan dalam aspek ekonomi dan sosial dibanding sebelumnya khususnya orang-orang yang ekonominya berada di sektor informal. Jumlah kelompok ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan dalam hemat saya, krisis COVID-19 merupakan sebuah hantaman bagi masyarakat global dan menandakan betapa akutnya permasalahan yang kita hadapi. Namun, saya ingin menyatakan bahwa meningkatnya kerentanan beberapa masyarakat baik saat ini maupun kedepannya tidak hanya terjadi saat pandemi COVID-19. Hal ini telah terjadi jauh sebelum itu. Iya, jauh, dimulai saat pembangunan mengarah kepada pembangunan yang melakukan penjarahan secara membabi-buta dengan menghilangkan semua pranata sosial komunitas yang dapat menopang keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Ya, pembangunan tersebut adalah pembangunan yang bertopang pada agenda neoliberal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*GRGJ4_ti7c9b2qN3vNgPUA.jpeg" /><figcaption>Ribuan Muslim anti-Ahok berpartisipasi dalam protes di Jl. Merdeka Timur di Jakarta pada 14 Oktober. (JP / Seto Wardhana)</figcaption></figure><p><strong>Konsep dan Proses yang Menghempaskan Perlindungan</strong></p><p>Tulisan ini tidak bakal membahas praktek dan teori dari neoliberal secara menyeluruh. Namun, bakal membaca kondisi sekarang dan kedepan dengan menggunakaan skema dan pola dari neoliberal sehingga dapat memberikan trajektori yang jelas sebab dan akibat dari kondisi krisis saat ini.</p><p>Arah gerak ke arah neoliberal terjadi akibat dari stagnasi dari <em>embedded liberalism </em>sebagai sebuah strategi dalam mengatasi krisis di tahun 1920, kebijakan fiskal dan moneter ala keynesian dilakukan untuk menjamin kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran warga negaranya. Dapat dilihat bahwa strategi tersebut memerlukan pencampuran antara negara dan pasar sebagai terciptanya kesejahteraan dan stabilitas. Negara sendiri mengintervensi secara aktif kebijakan industri, menetapkan standar upah sosial dan menentukan berbagai kebijakan jaminan kesejahteraan sosial (seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya). Di sisi lain, neoliberal, dalam teori dan praktik, berusaha untuk memajukan kesejahteraan dengan cara membebaskan individu untuk berusaha dalam kerangka kerja kelembagaan yang ditandai oleh hak pemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas dan perdagangan bebas. Peran negara adalah untuk membuat dan melestarikan kerangka kerja institusional yang sesuai dengan praktik-praktik tersebut. Negara harus menjamin, misalnya, kualitas dan integritas uang. Juga harus mengatur struktur dan fungsi militer, pertahanan, polisi dan hukum yang diperlukan untuk mengamankankan hak milik pribadi dan untuk menjamin, jika perlu, dengan tepat berfungsinya pasar. Selanjutnya, jika pasar tidak ada (di area seperti tanah, air, pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, atau polusi lingkungan) kemudian pasar harus dibuat, dengan tindakan negara jika perlu. Dari hal tersebut, bahwa dalam neoliberal pun, negara dan pasar saling kerjasama namun hanya untuk kepentingan pasar, lebih jauh lagi demi kepentingan segelintir orang yang tergabung dalam suatu kelas alih-alih demi terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Neoliberal dianggap sebagai sebuah alternatif jawaban atas kondisi yang sedang melanda beberapa negara saat itu.</p><p>Pada kenyataannya, praktik dari neoliberal berkembang secara agak tidak beraturan dan tidak seragam secara geografis pembangunan institusi, kekuasaan dan fungsi negara sehingga memahami nya secara seragam dan tunggal ataupun mencomot fitur dari praktek beberapa negara lalu mencampuradukkannya merupakan tindakan yang tidak tepat untuk memahaminya. Namun, ada beberapa fitur utama dari praktik neoliberal ini yang dapat dilihat di berbagai negara ini, yakni <em>privatisasi dan komodifikasi </em>terhadap aset-aset publik, <em>finansialisasi,</em> <em>manajemen dan manipulasi krisis </em>serta <em>redistribusi kekayaan </em>kepada pihak-pihak tertentu namun tidak dalam penciptaan kekayaan dan pendapatan khalayak luas. Seperti yang terjadi pada di Inggris dengan kebijakan Thatcher yang memprivatisasi perumahan di Inggris menyebabkan spekulasi perumahan marak sehingga harga rumah dipusat perkotaan semakin mahal sehingga memaksa penduduk berpendapatan rendah untuk menyingkir ke daerah pinggiran. Ketiadaan perumahan dengan harga yang terjangkau didaerah pusat kota membuat banyak lapisan masyarakat menjadi tuna wisma.</p><p>Di jantung praktik neoliberal, tanah, tenaga kerja dan uang diperlukan sebagai barang komoditi dipasar. Padahal, seperti ditegaskan oleh Karl Polanyi, ketiga hal tersebut jelas-jelas bukanlah komoditi. Seperti disebutkan Polanyi dalam salah satu paragraf terkenalnya berikut:</p><p>“Membiarkan mekanisme pasar menjadi satu-satunya pengarah dari nasib manusia dan lingkungan alam, bahkan sampai menentukan tingkat dan cara daya beli digunakan akan membawa pada hancurnya masyarakat. Kekuatan tenaga kerja tak bisa diperlakukan sebagai komoditi, karena kekuatan itu tak bisa dibuang begitu saja atau dipakai secara sembrono atau bahkan dibiarkan mangkrak tanpa berdampak terhadap individu manusia yang menjadi pemilik dari komoditi khas ini. Membuang kekuatan tenaga kerja manusia sama artinya dengan membuang entitas fisik, psikologis dan moral yang melekat pada diri manusia. Tanpa perlindungan dari institusi-institusi kulturalnya, manusia-manusia akan binasa sebagai akibat dari buruknya situasi sosial mereka; mereka akan mati sebagai korban-korban dislokasi sosial karena tindakan kejahatan, penyimpangan sosial, kriminalitas dan kelaparan.”</p><p>Komodifikasi dalam ketenagakerjaan dilakukan dengan penyerangan terhadap institusi yang melindungi para individu-individu pekerja seperti kekuatan-kekuatan serikat buruh dan organisasi-organisasi kelas buruh dihambat dan dibubarkan bahkan di beberapa tempat dilakukan dengan kekerasan. Fleksibilitas pasar tenaga kerja diciptakan. Negara menghapuskan kebijakan pemberian tunjangan-tunjangan kesejahteraan sosial. Lalu, buruh dihadapkan dengan suatu pasar tenaga kerja yang menawarkan kontrak-kontrak jangka pendek. Perubahan-perubahan struktur pekerjaan akibat beberapa hal seperti perubahan teknologi membuat sebagian besar armada tenaga kerja menganggur sehingga surplus tenaga kerja semakin besar.</p><p>Indonesia sendiri menghadapi kondisi melimpahnya surplus populasi tenaga kerja baik di desa maupun kota akibat dari beberapa kebijakan seperti Revolusi Hijau dalam konteks “tidak tereformasinya” struktur agraria sejak tahun 1970-an dan liberalisasi pertanian pada tahun 1980-an mendorong diferensiasi petani yang mayoritas petani gurem dan buruh tani. Tingginya ketimpangan penguasaan tanah; angka petani tak bertanah berada di kisaran 40–60 persen. Mayoritas dari mereka tidak bisa hidup tanpa tambahan penghasilkan dari luar sektor pertanian. Baik petani gurem maupun buruh tani berusaha mencari kerja upahan non-pertanian di perdesaan. Banyak dari mereka terlibat migrasi ke kota untuk mencari penghidupan. Hanya saja, sektor industri sejak tahun 1980-an hanya bisa menyerap surplus pekerja perdesaan secara terbatas. Mayoritas pekerja ujungnya terlibat di pekerjaan informal. Pekerja di Indonesia menghadapi kondisi makin berat pasca krisis ekonomi 1998 dan liberalisasi ekonomi tahap kedua. Ribuan perusahaan memecat buruh, menambah jumlah pengangguran dan pekerja informal. Bonus demografi yang digadang-gadang memberi peluang bagi Indonesia bisa menjadi bencana demografi yang berakibat kepada suatu krisis di masyarakat. Keraguan pada bencana demografi kian membesar dengan laporan dari ILO yang menyatakan sekitar 60–63 persen angkatan kerja Indonesia atau sekitar 70 juta orang termasuk kategori pekerjaan rentan yang bergelut di sektor informal. Dan kedepannya kita semakin khawatir dengan adanya Omnibus Law yang terus mempreteli hak-hak pekerja dan pranata perlindungan sosial bagi pekerja.</p><p>Maka dari itu, bagaimana cara kaum buruh yang rentan itu bisa bertahan hidup baik secara sosial maupun efektif didalam suatu dunia yang pasar tenaga kerjanya fleksibel dan dicirikan oleh kontrak-kontrak jangka pendek, oleh ketidakpastian status kerja dan tiadanya jaminan perlindungan sosial? Ditambah lagi dengan hancurnya pranata-pranata kolektif yang dulunya pernah melindungi martabat dan memberikan dukungan buat mereka?Disisi lain, buat mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan atau terbenam dalam dunia ekonomi informal yang rentan dan berupah rendah? Kemana mereka berlindung? Mereka yang rentan ini akan mencari bentuk-bentuk pranata dan solidaritas yang dapat memberikan perlindungan mereka seperti sekte dan organisasi dengan identitas keagamaan dan kesukuan. Dan saat ini, proses tersebut sedang terjadi. Tapi, baik atau tidaknya, belum dapat kita lihat.</p><p><strong>Kegamangan yang Mewujud dalam Identitas</strong></p><p>Pengaruh dari praktik neoliberal di pembangunan dan sistem ekonomi pasar, pada dasarnya, menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Akan tetapi, yang terjadi justru kesenjangan pendapatan, kepemilikan aset serta ketimpangan ekonomi serta dilengkapi dengan hilangnya pranat perlindungan sosial bagi masyarakat. Janji neoliberal dan sistem ekonomi pasar bebas tidak sesuai dengan teorinya. Hal ini menyebabkan adanya kegamangan dan situasi termaginalisasi di masyarakat. Kegamangan adalah kekhawatiran akan keadaan dalam ketidakpastian, tidak terjaminnya kesejahteraan dan keselamatan. Dengan demikian, kegamangan senantiasa diasosiasikan dengan diskoneksi ketika individu tidak terintegrasi dalam hubungan sosial masyarakat akibat marginalisasi ekonomi yang dialaminya. Individu-individu yang tersebut merupakan individu terbuang. Terbuang dari komunitas, tempat yang paling mereka butuhkan, yang telah hilang serta merasa masyarakat telah mengabaikannya.</p><p>Rosalind Edwards dan Judith Glover menguraikan akar dari kegamangan, yakni kurangnya sumber daya, terutama ekonomi, yang berarti bahwa setiap bagian kehidupan sosial seseorang dikompromikan oleh keterbatasan ini. Ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi dan relasi sosial akibat terbatasnya sumber daya yang dapat digunakan membentuk gagasan (baru) tentang identitas. Dengan kata lain, kegamangan dalam kehidupan sehari-hari menempa seseorang dalam mengidentifikasi diri sebagai perlawanan terhadap kondisi sosial ekonomi yang memarginalkannya. Marginalisasi yang dialami akibat dari ekonomi pasar, agenda neoliberal dan globalisasi serta kerentanan demokrasi mendorong orang-orang yang rentan mencari solusi sendiri akan masalah yang dihadapi karena pranata yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat, yakni negara seolah tak mampu memberi solusi. Pencarian jawaban itu kemudian secara kolektif terbangun atau terdefinisikan ke dalam identitas baru yang berujung pada upaya untuk mentransformasi struktur sosial-ekonomi yang ada. Proyek identitas sebagai simbol kolektif perlawanan itu bertemu dengan imbauan para pemimpin populisme.</p><p>Pertanyaannya, apakah populisme merupakan jawaban atas kondisi saat ini? Bagi sebagian peneliti, persenyawaan populisme dengan politik identitas memang memprihatinkan karena dianggap membuat situasi <em>illiberal democracy</em>. Pengalaman beberapa negara menunjukkan adanya kemunduran demokrasi substansial akibat dari popuslime ini karena adanya kecenderungan mengarah pada otoritarianisme atau anti demokrasi.</p><p>Tugas kita adalah mencari dan menemukan narasi alternatif yang dapat menawarkan gagasan serta solusi terhadap agenda neoliberal. Suatu perubahan terhadap konsep dan proses sosial yang mendasari agenda pembangunan saat itu harus ditransformasi kearah yang lebih progresif yang mengedapankan keadilan dan kesetaraan. Dan pangkal dari transformasi itu belum kelihatan. Krisis kedepan diharapkan menjadi sebuah awal koreksi terhadap kondisi saat ini dan menjadi awal sebuah transformasi.</p><p>Referensi</p><p>Dixon, Tim (2020, 26 Maret). <em>The “Invisibles” in the Pandemic. </em>Project Syndicate. <a href="https://www.project-syndicate.org/commentary/pandemic-bailouts-must-strengthen-social-cohesion-by-tim-dixon-and-mathieu-lefevre-2020-03">https://www.project-syndicate.org/commentary/pandemic-bailouts-must-strengthen-social-cohesion-by-tim-dixon-and-mathieu-lefevre-2020-03</a></p><p>Harvey, David (2007).<em> A Brief History of Neoliberalism. </em>England: Oxford University Press.</p><p>Djani, Lucky (2017). <em>Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme: Tawaran Kerangka Analitis. </em>Jakarta: Prisma</p><p>Habibi, Muhtar (2014). <em>Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif.</em> Jakarta: Prisma</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d3fd988ec65d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Teknologi di Persimpangan Jalan]]></title>
            <link>https://medium.com/@qusairywardana/teknologi-di-persimpangan-jalan-640d79ccb17e?source=rss-79b9a8b7aa1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/640d79ccb17e</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Qusairy Wardana Harahap]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:08:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-05-01T14:14:02.330Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*zOAAyNzcAnfwdDMwifdJig.jpeg" /><figcaption>Foto oleh Daniel Wiadro</figcaption></figure><p>Coba bayangkan sebuah masyarakat yang mencoba berbagai teknologi untuk mengatasi berbagai masalah yang ia hadapi, namun tidak ada yang berhasil mengatasi permasalahan tersebut malahan semakin banyak masalah-masalah yang timbul. Lantas, masyarakat tersebut mencoba teknologi-teknologi lainnya untuk mengatasi permasalahan awal sembari juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena penggunaan teknologi sebelumnya. Akan tetapi, permasalahan tidak selesai dan terus bertambah. Masyarakat tersebut bingung, mereka berpikir apakah permasalahan mereka emang tidak bisa diselesaikan oleh teknologi manapun. Bagaimana bila sebabnya bukan ketiadaan teknologi. Akan tetapi,masyarakat tersebut ternyata tidak tau hal-ihwal masalah/fenomena yang mereka hadapi sehingga setiap teknologi emang tidak mampu mengatasi permasalahannya. Dengan kata lain, salah diagnosa. Salah pengertian.</p><p>Ilmu atau pengetahuan merupakan himpunan informasi yang terbentuk dalam upaya manusia untuk mengetahui alam lingkungan dan tatanan kehidupannya, maupun dalam upaya untuk menciptakan sistem-sistem yang dibutuhkannya, dan merupakan bagian dari budaya manusia. Sedangkan bagian dari himpunan informasi tentang ilmu atau knowledge yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan petunjuk, atau resep, tentang bagaimana membentuk atau menciptakan suatu sistem, disebut teknologi. Bila informasi preskriptif tersebut dioperasionalisasikan, artinya petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam informasi tersebut diikuti dan dilaksanakan, terbentuklah sistem-sistem baru, baik sistem fisik maupun sistem sosial, yang merupakan hasil ciptaan orang atau masyarakat yang mengoperasionalisasikan teknologi tersebut. Iskandar Alisjahbana menyatakan hal ini sebagai sifat dialektik dari teknologi. Tentu, antara ilmu, teknologi dan budaya saling berkelindan sebagai sebuah informasi dalam suatu tatanan masyarakat.</p><p>Kita dapat melihat bahwa setiap tatanan masyarakat, baik itu masyarakat tradisional maupun modern pasti memiliki masalah khas yang harus dihadapi. Apakah masalah tersebut timbul secara alami dari proses alam maupun disebabkan tindakan masyarakat itu sendiri sehingga mendorong masyarakat tersebut untuk memahami fenomena yang mereka hadapi. Dilanjutkan dengan melakukan penciptaan teknologi maupun pengapdosian teknologi dari masyarakat lain yang meliputi suatu cara ataupun alat yang niscaya akan timbul dari masyarakat tersebut. Pertanyaan penting dari uraian diatas adalah: Sejauh mana penggunaan, penciptaan, pengadopsian teknologi itu sukses? Apa ukurannya? Dan bagaimana mewujudkannya?</p><p>Kesuksesan yang dicapai suatu teknologi bergantung pada pertanyaan: sejauh mana penemuan tersebut dapat dikaitkan dan diintegrasikan ke dalam proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat pada saat penemuan tersebut? Dengan kata lain, teknologi mempunyai hubungan erat dengan kemampuan suatu masyarakat untuk membuat jalinan yang serasi meliputi banyak sub-sistem. Maka, teknologi itu mengandung unsur-unsur penelitian, pengembangan dan perencanaan, sistem-sistem produksi, suplai bahan-bahan, fasilitas-fasilitas pemasaran, pengalaman, managemen, institusi-institusi finansial, sistem-sistem informasi, pembinaan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja dan entrepreneur, peralatan produksi dan kebijaksanaan pemerintah untuk menyediakan prasarana dan iklim industri yang baik. Jalinan yang serasi dari unsur diatas akan mendapatkan sistem teknologi yang baik. Hal ini berlaku baik dalam penciptaan teknologi sendiri maupun adopsi teknologi dari negara lain.</p><p>Abad 21 ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat juga diikuti oleh permasalahan yang semakin kompleks dan beragam khususnya di bidang pembangunan di negara-negara berkembang. Teknologi mendapat tantangan untuk mengatasi berbagai permasalahan: menanggulangi masalah kependudukan, kekurangan lahan, kemiskinan, kekurangan bahan pangan dan sandang, penciptaan lapangan kerja, kurangnya akses pendidikan dll. Lantas, apakah dengan permasalahan tersebut setiap negara harus dapat menciptakan teknologinya secara menyendiri dan tertutup? Justru hal tersebut saling berlawanan dengan semakin terhubungnya setiap elemen masyarakat menjadi semakin global dan semakin cepat, kerjasama antara negara dapat dilaksanakan sehingga proses tukar-menukar teknologi (pemindahan teknologi) dapat dilaksanakan. Pemindahan teknologi tentu menjadi suatu cara alternatif dalam pengatasan masalah yang dihadapi dalam pembangunan dalam batas-batas tertentu. Walaupun pemindahan teknologi biasanya memerlukan biaya mahal bagi penerima, hal ini dilakukan karena tindakan ini lebih cepat, mudah, dan murah daripada jika teknologi tersebut dikembangkan dengan pembiayaan dan penelitian sendiri.</p><p>Pemindahan teknologi merupakan suatu kegiatan yang<em> </em>disengaja, direncanakan, dan mempunyai tujuan untuk memindahkan teknologi dari negara yang satu ke negeri yang lain atau dari pemanfaatan yang satu ke pemanfaatan yang lain. Hal ini memerlukan kesadaran, pengarahan dan usaha-usaha yang melibatkan semua sumber daya yang ada untuk memindahkan teknologi, menembus batas-batas negara dan batas-batas kemanfaatan, dalam suatu keserasian yang menyeluruh yang memperhatikan faktor waktu dan ruang dari teknologi itu sendiri diciptakan. Jadi, sangat perlu untuk melakukannya dengan hati-hati dan tertib, sesuai dengan kemampuan kita untuk mengintegrasikannya dengan proses-proses yang berjalanan saat ini di masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kemampuan mengintegrasikan suatu teknologi baru dengan proses-proses yang sedang berlangsung disuatu negara, tidaklah sama untuk semua negara. Oleh karena itu pemilihan teknologi memerlukan seleksi dan evaluasi sehingga ditemukan “teknologi yang tepat” bagi suatu negara pada suatu tahapan jangka waktu.</p><p>Pemindahan teknologi dari masyarakat lain (<em>know-how</em>) terhadap masyarakat penerimanya tanpa melakukan pemilihan dan evaluasi serta inovasi-inovasi hanya akan mengantarkan si negara penerima berada dalam lingkar ketergantungan. Tidak mandiri dan masalah-masalah lain sedang menunggu untuk hadir. Lantas, bagaimana kondisi bangsa Indonesia dalam berteknologi?</p><p>Indonesia, didalam berteknologi, sangat tergantung kepada impor sumber-sumber teknologi dari masyarakat bangsa lain (pemindahan teknologi), terutama negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi ini menjadi penyebab dari berbagai kelemahan dalam sistem industri dan sistem ekonomi di banyak negara berkembang (atau lebih tempat ‘<em>technologically less development countries</em>’-TLDC) seperti halnya dengan Indonesia.</p><p>Sistem industri pada TLDC tidak memiliki kemampuan responsif dan adaptif yang mandiri terhadap suatu perubahan. Juga, gerak ekonomi TLDC pada umumnya sangat bergantung kepada arus modal asing yang masuk atau keluar, serta besarnya cadangan devisi yang terhimpun melalui perdagangan luar negeri dan utang luar negeri. Hal ini antara lain terkait dengan ketergantungan kepada teknologi impor dalam berindustri. Kondisi tersebut membuat negara Indonesia berada di ‘lingkaran ketergantungan’. Ketergantungan kepada pendapatan ekspor, pinjaman luar negeri, investasi asing, dan impor teknologi dari negara-negara industri. Gambaran ini ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat Indonesia yang merupakan akibat pendapatan yang rendah, meningkatnya utang akibat defisit dari subsidi komoditas vital, kurangnya devisa untuk melakukan pemindahan teknologi untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi dan penyediaan energi, serta pemanfaatan penjualan komoditas dengan nilai jual rendah untuk meningkatkan devisa yang selanjutnya dilakukan untuk pemindahan teknologi.</p><p>Oleh karena itu dibutuhkan suatu ikhtiar untuk melunakkan ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi asing,yakni penggunaan potensi insani pada setiap sumber daya manusia di Indonesia sehingga baik pemindahan teknologi maupun penciptaan teknologi dapat dilakukan dengan baik sejauh memiliki kesadaran untuk memasukan teknologi tersebut didalam proses-proses masyarakat kita. Informasi ilmu dan teknologi menjadi aspek penting dalam ikhtiar tersebut.</p><p>Informasi ilmu dan teknologi sebagai sumber pemindahan dan penciptaan teknologi meliputi literatur teknik dan paten-paten menjadi aspek penting dalam mendorong penguasaan teknologi suatu negara. Peranan apa yang diambil informasi dalam memperlancar penguasaan teknologi? Menurut konsep Haeffner, (lihat Gambar 1), dalam model tersebut terdapat duar aliran, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam penelitian dasar. Aliran yang lain, mempunyai aksi inovasi yang bermotivasi perkembangan ekonomi itu sendiri. Garis terputus yang terlihat di gambar, mempunyai pengaruh memperlancar inovasi dan mempersingkat waktu.</p><p>Model ini perlu dipelajari tentang kemungkinannya untuk penguasaan teknologi melalui informasi di Indonesia saat ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*zGe8r5i1P4yp0ctzOhcnjQ.png" /><figcaption>Gambar 1. Model Haeffner terhadap peran informasi sains dan teknologi</figcaption></figure><p>Sebenarnya peranan literatur telah banyak dilakukan oleh badan-badan dan penelitian internasional apalagi dengan semakin mudahnya akses internet. Modifikasi model Haeffnes dapat digunakan sebagai titik pemikiran, untuk mengetahui bagaimana terjadinya pemindahan teknologi melalui informasi. Pada Gambar 2, suatu modifikasi dari model Haeffner tersebut, dapat dilihat bahwa peranan informasi merupakan suatu saluran yang potensial dalam pemindahan teknologi ke negara kita.</p><p>Dewasa ini banyak negara sedang membentuk berbagai pusat informasi untuk dapat menampung dan menyalurkan informasi ilmu dan teknologi yang tersebar di pelosok dunia seperti <em>science council</em> di yang dibawahin oleh negara, lembaga-lembaga penelitian dan universitas. Namun, masalah yang belum terlesaikan adalah bagaimana mekanisme menggunakan informasi tersebut, serta menentukan fungsinya sebagai “pelayan” bagi yang memerlukan. Untuk itu, kita memerlukan suatu mekanisme yang dapat menyalurkan informasi tersebut. Tidak hanya sebagai penyalur saja, tetapi juga pengolahannya sebagai informasi yang tepat dapat sampai kepada yang memerlukannya.</p><p>Saluran informasi melalui hubungan person ( personal contact) merupakan saluran yang perlu diperhatikan, apalagi kita berada di dunia yang semakin terkoneksi sehingga peluang penyebaran secara masif terbuka lebar.Titik permasalahannya tidak hanya pada mekanismenya namun juga ada tidaknya subyek yang dapat menyampaikan informasi tersebut khususnya yang bersifat paten dan sub-kontrak.</p><p>Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu membuat mekanisme untuk menyalurkan dari atas ke bawah dan kedua memberikan lebih banyak kesempatan kepada para ahli untuk mengikuti pertemuan dan pameran-pameran teknik dsb.</p><p>Tidak kalah pentingnya adalah informasi antara ahli-ahli teknik , universitas dan lain-lain didalam negeri untuk memberikan pandangannya kepada sesama tentang perkembangan teknologi di bidang-bidangnya sehingga dapat melakukan kajian dan penciptaan teknologi lintas disiplin. Hal ini juga penting seiring semakin kompleksnya suatu permasalahan abad ini. Tentu, hal ini juga berpengaruh kepada meleknya masyarakat kita khususnya mahasiswa terhadap perkembangan teknologi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*wCgad-Jr0SrHuJEVNMD9hw.png" /><figcaption>Gambar 2. Modifikasi model Haeffner terhadap pemanfaatan informasi sains dan teknologi</figcaption></figure><p><em>Technology Gate Keepers</em>, istilah yang populer di negara-negara maju, khususnya Jepang, adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh para ahli yang berpengalaman untuk suatu bidang yang spesifik dan mereka mengadakan kontrak secara terus menerus dengan berbagai industri, organisasi penelitian di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi atau membeli teknologi. Sistem semacam ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki alasan finansil untuk mengadakan inovasi sendiri. Sistem ini merupakan salah satu saluran pemindahan teknologi yang perlu mendapat perhatian mengenai efektif tidaknya cara ini diterapkan.</p><p>Dari beberapa uraian diatas, dapat disadari bahwa peran informasi sains dan teknologi menjadi aspek penting dalam penggunaan teknologi baik yang diadopsi maupun dikembangkan sendiri karena informasi tersebut dapat mempercepat perkembangan inovasi.</p><p>Peran institusi industri teknologi sebagai penerjemah dan pengolah informasi yang dihasilkan institusi pengembang ilmu seperti universitas dan lembaga penelitian lainnya juga menjadi aspek penting karena lembaga inilah yang bakal menghubungan teknologi tersebut pada proses produksi. Insititusi industri teknologi sebisa mungkin proaktif dalam melakukan kerjasama penelitan dengan universitas dan lembaga lainnya sehingga terjadi pertukaran informasi secara baik serta jarak antara peneliti dan pengembang teknologi tidak terlalu jauh. Diharapkan terbentuknya tenaga ahli dan terampil yang mampu mengimplementasikan rancangan teknologi pada sistem produksi.</p><p>Lembaga lain, yang juga memiliki pengaruh besar terhadap sistem teknologi adalah lembaga asosiasi ilmiah dan keprofesian. Lembaga ini mempunyai peran besar dalam memfasilitasi komunikasi antar masyarakat ilmiah, dan ketentuan-ketentuan penting dalam berprofesi, seperti sertifikasi keprofesian, akreditasi program studi pendidikan di perguruan tinggi, kode etik, standar-standar dalam praktek kerekayasaan, standar keselamatan kerja, dan menggariskan ‘body of knowledge’ yang perlu dijamin sebagai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki profesional di bidang masing-masing seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Hal itu ditunjukkan oleh kerjasama antara pemerintah dengan AIPI melalui LPDP dalam pengelolaan dana riset. Tentu hal ini merupakan langkah positif dalam pengembangan riset di Indonesia.</p><p>Disamping itu juga, diperlukan suatu informasi akan dampak penerapan dan penggunaan teknologi didalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia sudah memiliki lembaga ilmiah dengan peran tersebut yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pemerintah Indonesia. BPPT seharusnya juga ditujukan kepada kegiatan <em>Research and Development </em>secara lebih sehingga dapat berdampak bila memiliki wewenang sebagai pemberi saran utama kepada pemangkuu kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara, tentang pertimbangan-pertimbangan teknologikal didalam merumuskan kebijakan investasi pada kegiatan pemindahan ataupun penggunaan teknologi dan kebijakan industri.</p><p>Oleh karena itu, informasi dari sebuah proses teknologi yang dimulai dari pembacaan akan masalah merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan berteknologi dalam suatu masyarakat terlepas apakah teknologi merupakan adaptasi dari negara lain maupun penciptaan sendiri. Oleh karena itu, demi terciptanya arus informasi yang bermanfaat diperlukan <em>political will </em>yang kuat dari sistem kekuasaan yang mengelola pemerintahan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam sains dan teknologi, sebagaimana tercermin dari pembentukan iklim kebijaksanaan yang bersesuaian.</p><p>Menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dalam sains dan teknologi merupakan tugas yang harus dilaksanakan karena Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Melangkah ke depan atau terjatuh ke belakang dan jangan sampai terombang-ambing kekiri maupun kekanan.</p><p>Referensi</p><ol><li>Alisjahbana, Iskandar. (1991). <em>Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dunia dan Indonesia: Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia</em>, Saswinadi Sasmojo et.al. Penerbit ITB Bandung , halaman 23–68.</li><li>Saswinadi Sasmojo (2017).<em> Pengindustrian Inteligensi: Landasan Untuk Memerdekakan Indonesia dalam Berindustri dan Berteknologi</em>. Jakarta: Yayasan Alumni Teknik Kimia ITB.</li><li>Harahap, Filino. (1975).<em> Problematik Pemindahan Teknologi</em>. Jakarta: Prisma LP3ES.</li><li>Kartowisastro, Herudi. (1975). <em>Informasi dan Pemindahan Teknologi</em>. Jakarta: Prisma LP3ES</li><li>Murdaningsih. (2015, 8 Agustus). <em>LPDP-AIPI Sepakati Bantu Pendanaan Riset Bidang MIPA.</em> <em>Republika Online</em>. <a href="https://republika.co.id/berita/nsreel368/lpdpaipi-sepakati-bantu-pendanaan-riset-bidang-mipa">https://republika.co.id/berita/nsreel368/lpdpaipi-sepakati-bantu-pendanaan-riset-bidang-mipa</a></li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=640d79ccb17e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>