<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Pide on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Pide on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@rafi-dartaman0?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*JIm80UjpKSOn05M8qhZ0cQ@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by Pide on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@rafi-dartaman0?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 07:33:50 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@rafi-dartaman0/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Memoar Pengembaraan; Perjalanan sebagai Media Refleksi (1): Uang dan Kehidupan]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/memoar-pengembaraan-1-perjalanan-sebagai-refleksi-kehidupan-8b9a46339682?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8b9a46339682</guid>
            <category><![CDATA[life]]></category>
            <category><![CDATA[mindfulness]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:10:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-01-28T02:17:22.252Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*NChz_0uyCemHIYtF2917AQ@2x.jpeg" /></figure><p>Perjalanan ke pulau dewata membawakan sedikit-banyak refleksi yang didapat dari kontemplasi yang berlangsung secara partikelir selama dua minggu. Ketika kedua mata kaku memandang berlangsungnya berbagai aktivitas, di sanalah ilham-ilham menghampiri pikiran.</p><p>Ketika aku menggambarkan seperti apa kehidupan, apa yang terlintas dalam pikiran adalah apa yang dibicarakan McKay sebagai sebuah “proses”, lain halnya dengan substansi murni. Rupanya kira-kira begini: Ketika aku berproses maka bergeraklah aku, ketika aku bergerak, maka hiduplah aku.</p><p>Pengembaraan yang menjadikanku seolah sebagai main character dalam novel-novel epik, mencocokan dirinya pada Al-Mustafa yang mengasingkan dirinya ke Orphalese, tempat ia mendapatkan berbagai hakikat kehidupan di sana. Sebenarnya mungkin ini terlalu dihiperbolakan, karena aku hanya menpertanyakan sedikit hal, yaitu tentang “money and emotional things” dan lebih jauh tentang “money and meaningful needs”. Emotional things disini kukaitkan dengan apapun yang berkorelasi dengan faktor emosional, sedangkan untuk meaningful needs disini kuartikan sebagai: love, comfort, understanding, consolation, etc.</p><p>Ketika aku melihat keterkaitan antara dua hal ini, pertama-tama, pastinya merujuk pada pendapat secara umum: semakin kaya= banyak bahagia (menikmati hidup), sedikit menderita. Begitulah kira-kira. Ah tapi masa iya? Ya, walaupun mungkin riset berkata bahwa terlihat natural jika kita melihat secara demikian (Blackwell Publishing, 2008). Semakin banyak uang untuk membeli material things atau experiential things, ya semakin bahagia diri kita. Toh, ketika di sana aku banyak melihat orang Jakarta datang untuk menghabiskan banyak sekali uang demi “kehidupan”. Tapi pertanyaannya, setelah kembali apakah ia menjadi lebih hidup, atau turun seperti sedia kala sebelum ia pergi bertamasya?</p><p>Apa yang kuobservasikan sekiranya bisa ditarik ke pertanyaan “mengapa kebahagiaan harus kita beli?” Ditukar dengan mata uang yang bersifat netral, tanpa emosional didalamnya. Mengapa tidak dengan sama-sama membuat senang? Mengapa bentuk transaksi seperti ini perlahan-lahan hilang, dan digantikan dengan uang? Sebenarnya banyak penjelasan tentang ini, Freud, demikian melihat gejala ini muncul ketika hidupnya masyarakat konsumsi di era revolusi industri, situasi di mana-mana orang didorong untuk banyak memproduksi dan banyak mengkonsumsi. Tapi ya menurutku, mau bagaimana penjelasannya, ya ini tak bisa semerta-merta dihentikan, memang ini yang apa kita boleh buat demi sebuah “kebahagiaan”. Walaupun, aku mengamini apa yang Freud lihat ketika “….The more the financial motive had become prevalent in the world at large, the more the guardians of the spiritual side of existence had retreated into a defensive position”. Ketika semua dikomersialisasi, munculah “symptomatic of a raft of society-wide neuroses around money”, orang-orang akan gelisah apabila tidak memiliki uang, karena tidak ada uang= tidak ada kebahagian. Maka dicarilah dan dikumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya, sampai ia sakit, sampai ia bahkan tak bisa menikmati kehidupan sendiri. Tak heran apabila psikolog dan psikiater menjadi ramai dan laku. Toh, bahkan uang ini seringkali menyentuh apa yang aku sebut sebagai meaningful needs, secara tersirat ataupun tersurat. Wajar apabila masyarakat hari ini stres, semakin banyak yang diuangkan= semakin banyak tuntutan untuk mencari uang.</p><p>Lalu bagaimana solusinya Pak Cik? Ketika motivator-motivator ditanya tentang ini, umumnya ia akan bicara uang hanyalah potongan puzzle, bukanlah keseluruhan kehidupan. Lalu, apa yang kita pikirkan, kan, mengapa semakin besar saja potongan puzzle itu? Biasanya, jawaban umum yang mereka berikan ialah: “kita harus menurunkan ekspektasi dan banyak-banyak bersyukur”, haha terlalu sederhana dan malah bikin bingung. Walaupun sebenarnya penjelasan seperti itu lebih banyak dipakai oleh motivator yang berlakon sebagai therapist dibanding yang menjadi motivator “kekayaan”. Kalo versi kekayaan, ya, lebih absurd, masa disuruh mengejar itu dengan intrik ini itu untuk materi dengan kerja keras super. Bagiku, untuk memahami ini tentu punya kompleksitas yang lumayan, tergantung sisi subjektif dari masing-masing diri ini memahami kehidupan itu sendiri sebagai awalan. Aku pun sebenarnya tak banyak tahu, apa yang kubicaraka ini hanya tentang gambaran diriku, di bawah ini adalah tentang pemahaman diri, jika tak ingin tahu, boleh saudara skip sampai di sini.</p><p>Hidup dalam epos kapitalisme menjadikan diri kita tak mungkin terlalu utopis mengenai siklus uang hari ini dengan mengharapkan meaningful needs tukar meaningful needs. Tapi, menurutku janganlah juga kita berselancar terlalu keras untuk mencari dan mengumpulkan alat tukar ini. Karena its pity when we die with an illusion of living but in reality we were just surviving, iya kan? Aku mungkin bisa menawarkan solusi-solusi sistemik, tapi kan untuk menjalankan itu, butuh yang mudah diaplikasikan untuk diri sendiri dahulu bukan? Menurutku ya, kita butuh sedikit adaptif dahulu sebelum berbicara sistem-sistem ini, daripada akhirnya tenggelam dalam arus yang membuat depresi, seperti yang udah-udah. Maka, kunci yang baik untukku secara subjektif untuk melihat hubungan uang-kehidupan adalah dengan bagaimana mengatur ulang untuk hari ini dan hari esok.</p><p>Kita mungkin boleh untuk live in the present atau YOLO kata orang-orang, tapi bagaimana kalo esok hari kita tetap hidup? Solusinya bagiku, untuk mengatur itu adalah dengan bagaimana menjadikan itu cukup dalam bare minimum bagi meaningful needs sebagai yang utama, dan memperluas arti kebahagian bagi diri. Karena kalo kata lyubomirsky (2005) dalam Review of General Psychology, kebahagiaan itu sendiri diisi oleh 50% biological: muncul dari diri kita; 40% apa yang kita pilih; dan 10% muncul dari faktor eksternal yang melampaui kontrol kita. Oleh karena itu, menurutku selain bagaimana kontrol diri dengan memperhatikan emotional things, kita bisa membangun “kehidupan-kehidupan” kecil yang sifatnya harian sebagai habit. Pahamilah nilai-nilai diri, dan hiduplah dengan keseimbangan yang engkau definisikan. Jadikanlah uang itu sebagai alat untuk mengimajinasikan hal-hal tersebut, bukan sebagai tujuan, carilah dan gunakan uang untuk mengiringi hidup, bukan hidup untuk mencari uang dan mencari uang untuk menjadikan kita hidup. Karena kita ada di kehidupan untuk dapat hidup, bukan survival sampai kita tidak lagi hidup. Atur, nikmati, dan berproseslah!</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8b9a46339682" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kerusuhan, Vandalisme, dan Kekerasan sebagai Reaksi dari Koalisi Negara-Kapitalis: Analisis Singkat…]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/kerusuhan-vandalisme-dan-kekerasan-sebagai-reaksi-dari-koalisi-negara-kapitalis-analisis-singkat-fb6d49676a94?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fb6d49676a94</guid>
            <category><![CDATA[kriminologi]]></category>
            <category><![CDATA[tolak-omnibus-law]]></category>
            <category><![CDATA[marxist]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:03:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-01T16:52:50.334Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Kerusuhan, Vandalisme, dan Kekerasan sebagai Reaksi dari Koalisi Negara-Kapitalis: Analisis Singkat Kriminologi Marxis pada Aksi Tolak Omnibus Law 2020</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*pslYFWdXJwLr29Oe_prPPA.jpeg" /><figcaption>Sumber: Dokumen pribadi</figcaption></figure><p><strong>Sekilas Tentang Kriminologi Marxis</strong></p><p>Seperti kata “dinamis” yang melekat pada jantung teori Marx, para penerus dari teori cetusan sang <em>Mohr </em>terus<em> </em>mengembangkan teori ini beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Produk pemikiran hasil perpanjangan tangan dari teori ini, disebut-sebut oleh para Marxian — pengikut teori Marx — sebagai teori Neo-Marxis. Dalam hal implementasi teori Marx pada fokus studi Kriminologi, para Marxian seperti Quinney, Taylor, Walton, Young, Turk ,dan sebagainya menghubungkan teori ini dengan berbagai fenomena kejahatan di masyarakat. Seperti pemikiran Marxian pada umumnya, kapitalisme dan segala turunannya seperti struktur ekonomi dan stratifikasi kelas, dianggap sebagai sumber dari berbagai bentuk kejahatan yang ada (Taylor,I., Walton, dan Young, 1973; Quinney, 1974). Kriminologi Marxis atau yang juga dikenal sebagai kriminologi radikal, memakai perspektif di tingkat makro, dan tidak berfokus pada patologi individu. Teori ini menempatkan ekonomi sebagai basis fundamental dari penyebab terjadinya konflik. Konflik yang dimaksud adalah konflik yang terjadi diantara kelas kapitalis yang mengeksploitasi dengan kelas proletar yang dieksploitasi, atau bisa digambarkan upper-class vs lower-class yang berarti konflik ini adalah konflik antar kelas, namun pembeda antar kelas disini bukan hanya terletak pada posisi materialistik, namun juga terletak pada kesadaran.</p><p>Permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme bukan hanya kesenjangan ekonomi saja di masyarakat, tapi juga tentang bagaimana kekuatan para kapitalis ini mempengaruhi keputusan mereka yang memegang kekuasaan politik (pengendalian <em>power</em>). Teori ini menolak pendefinisian yang terbatas tentang kejahatan, teori ini menjadikan peran kekuasaan dalam definisi kejahatan sebagai fokus utamanya (Vold dan Bernard, 1986). Perspektif ini juga melihat penciptaan hukum, interpretasi hukum, dan penegakan hukum dalam fokusnya dan melihat bahwa hukum bukan hanya bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial, akan tetapi juga sebagai sumber daya dan senjata (Turk, 1969; Holman dan Quinn, 1992). Para ahli dari teori Marxis percaya bahwa hukum hanyalah representasi dari alat represi kapitalis yang dikontrol untuk mereka yang mengganggu (Quinney, 1997), atau mungkin hukum hanyalah suatu kepura-puraan netralitas demi melindungi kepentingan kelas dominan (Young, 1981).</p><p>Dalam teori ini, struktur dari kapitalis menyebabkan manusia masuk ke dalam struktur kompetisi, hal ini menyebabkan hidupnya struktur persaingan dan permusuhan yang lebih besar dibandingkan memilih bentuk-bentuk kerja sama antar individu. Turunan dari persaingan inilah yang memunculkan kejahatan sebagai cerminan dari golongan yang kalah dari kompetisi ini dan juga sebagai bentuk ekspresi dari eksploitasi yang mereka terima (Engels, 1845; Bonger, 1905). Kejahatan bukan hanya sebagai bentuk kekalahan, namun juga sebagai bentuk protes dan perlawanan politik terhadap sistem kapitalisme (Taylor, I., Walton, dan Young, 1973). Dalam Neo-Marxis, kejahatan dilihat sebagai aksi yang mempunyai arti dan pelakunya adalah individu atau kelompok yang sadar dan memilih hal tersebut atas pilihan rasionalnya. Pada perkembangannya Neo-Marxis juga bersilangan dengan pendekatan lain, seperti <em>social action theory</em>, atau sebagian dari <em>labelling theory</em>.</p><p><strong>Omnibus Law sebagai Pemicu Kerusuhan Bulan Oktober 2020</strong></p><p>Setelah UU Omnibus Law diketuk palu pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI, tak lama berselang setelahnya, gelombang kemarahan rakyat banyak yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya turun bersama ke jalan dan memenuhi tiap sudut kota dengan teriakan penolakan terhadap RUU yang kontroversial ini. Bahasa politiknya, “demonstrasi”. Kota-Kota Besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Makassar, dan kota-kota lainnya seolah menjadi arena “perang kota” antara massa aksi dan aparat kepolisian. Aksi ini berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya dengan aksi besar yang dilancarkan pada tanggal 8, 13, 20, dan 28 Oktober 2020 dengan rentetan aksi “brutal” berupa tindakan pengrusakan dan pembakaran: fasilitas publik, pos polisi, dan kendaraan aparatur negara; pemblokadean jalan; serta bentrokan massa aksi dengan pihak kepolisian.</p><p>Aksi brutal tersebut adalah bentuk kekecewaan masyarakat atas pengesahan RUU yang dianggap mengorbankan rakyat kecil dan kelestarian alam demi kepentingan kaum pemilik modal/kapitalis . Ada beberapa pasal dan UU yang dinilai memberatkan para buruh dan pekerja seperti persoalan upah dan jaminan kerja (Yunus dalam Kencana, 2020) serta dampak merusak lingkungan seperti yang dikatakan oleh Yaya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam diskusi daring pada kamis (5/11/20) bahwa Omnibus Law merupakan karpet merah bagi kerusakan Lingkungan , malapetaka ini mungkin terjadi melihat penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari RUU tersebut ( Ridwan, 2020). Dampak dari Omnibus Law diperburuk lagi dengan munculnya berbagai asumsi atas dasar kecurigaan maksud politis dari pemebntukan RUU ini. Menurut pendapat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menolak RUU tersebut, pembentukan Omnibus Law yang sangat tergesa-gesa (100 hari), malprosedural, hingga indikasi adanya kepentingan bisnis oligarki diatas kepentingan rakyat di dalamnya, menjadikan alasan kuat bahwa RUU ini harus ditolak. (Rochim, 2020; Utama, 2020; Walhi, 2020).</p><p><strong>Huru-Hara Sebagai Ekspresi Politik Terhadap Hukum Kapitalisme</strong></p><p>Omnibus Law memberikan dampak terhadap kaum buruh dan kaum marjinal secara berkepanjangan. RUU ini dilihat sebagai bentuk dari bagaimana hukum dibuat demi kepentingan kaum pemilik modal (kapitalis) dengan menggunakan instrumen negara. Masyarakat menilai bahwa peluncuran RUU ini penuh dengan intrik kepentingan besar para oligarki yang banyak diisi oleh kapitalis birokrat — sebagai kelompok dominan — yang bersembunyi dibalik hukum alih-alih kepentingan masyarakat luas, seperti yang ditulis Young (1981) pada penjelasan teori sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya isi kontroversial dari RUU ini alih-alih mensejahterakan. Dengan kebijakan seperti ini masyarakat melihat bahwa hukum justru berdiri sebagai pelanggar hak asasi manusia yang lebih umum, seperti yang dikatakan Kriminolog Marxist, Platt (1974) dalam (Schwendinger &amp; Schwendinger,1977) yang dimanifesitasikan dari bagaimana mereka mengejar kekayaan diri secara ekonomi, sebagaimana indikator kemajuan pada kapitalisme (Bohm,1982). Perombakkan hukum dalam kasus yang ada, diindikasikan oleh masyarakat, diselingi kepentingan demi memuluskan perusahaan-perusahaan energi kotor para oligarki semata.</p><p>Dengan asumsi bahwa Omnibus law hadir sebagai kunci dari gerbang arus eksploitasi yang akan menimpa tenaga kerja dan alam, maka mereka yang berada pada posisi tidak puas dan merasa disengsarakan oleh kebijakan ini tidak berdiam diri saja, namun melakukan perlawanan sebagai simbol kekecewaan. Meminjam istilah Turk (2006), Omnibus Law sebagai instrumen hukum penguasa, berada pada “<em>norms of domination</em>” dan perilaku yang menentang berada pada “<em>norm of deference”. </em>Masyarakat dalam kasus ini yang berada pada posisi menentang<em> </em>dilabeli oleh penguasa sebagai perilaku yang egois, dan penghambat investasi. Schwendinger dan Schwendinger’s (2001) melihat bahwa bentuk aksi demonstrasi adalah fakta kehidupan yang harus diperhitungkan oleh otoritas dan pengkondisian seperti itulah yang menjadi dasar dari perubahan tatanan sosial. Maka berangkat dari situ, aksi-aksi rusuh dengan tindakan kekerasan dan vandalisme pada fasilitas atau objek pemerintah adalah sentilan agar aksi dilancarkan diperhitungkan oleh otoritas. Vandalisme dan kekerasan ditujukkan sebagai serangan simbolis terhadap obsesi pemerintah dan para kapitalis dalam hal material dan properti. Bentuk kejahatan seperti <em>arson</em>, <em>property crime, violence</em> dianggap sebagai tindakan politik bahkan revolusioner dalam sebuah kerusuhan. Para demonstran ini “merusuh” bukanlah tanpa alasan, kebanyakan mereka datang dengan alasan yang progresif, sehingga tindakan merusak dan sebagainya diarahkan sebagai tindakan pemberontakan semata, bukan kriminal. Dengan kepercayaan tindakan seperti itu bukanlah kejahatan, maka pemerintah akan berusaha untuk merusaknya, salah satunya dengan polarisasi, seperti pada aksi Omnibus Law kemarin terlihat bagaimana <em>framing</em> media partisan pemerintah berusaha untuk membedakan mahasiswa, buruh, dan perusuh. Hal tersebut, rupanya memiliki pola yang sama seperti apa yang disebut oleh Stuart Hall sebagai <em>social reaction </em>sebagai bentuk<em> </em>kepanikan moral yang muncul dari pihak otoritas, laksana ketakutan akan kebangkitan kelompok revolusioner.</p><p>Akhir kata, teori ini oleh para realis kiri di satu sisi dinilai tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana perilaku pembunuhan, pemerkosaan, dan pelecehan anak, serta <em>domestic violence</em> yang dianggap sebagai motif politik pada kerusuhan. Contoh konkritnya, seperti apa yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 dimana kerusuhan berujung pada pemerkosaan perempuan etnis Tionghoa. Walaupun begitu adanya, teori ini dapat memberikan kita gambaran dalam menjelaskan tentang bagaimana tindak kejahatan muncul sebagai reaksi kelas, seperti kriminalitas kelas proletar yang ditunjukkan sebagai pembangkangan terhadap kejahatan negara sebagai pemangku otoritas, serta bentuk kriminalitas yang disertai dengan motif politik lainnya.</p><p><strong>Kepustakaan</strong></p><p><strong>Buku dan Jurnal</strong></p><p>Bohm, R. M. (2006). <em>RADICAL CRIMINOLOGY</em>: <em>An Explication</em>. Wiley Online Library. <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.1982.tb00439.x.">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.1982.tb00439.x.</a></p><p>Bonger, Willem. (1905). <em>Criminality and Economic Conditions</em>. Boston: Little, Brown.</p><p>Burke, P. J. (2005). The Sociology of education and Work. Wiley Online Library. <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-4446.2005.00080_3.x">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-4446.2005.00080_3.x</a></p><p>Holman, John E., &amp; Quinn J. F. (1992). <em>Criminology: Applying Theory</em>. St. Paul: West.</p><p>Quinney, Richard. (1970). <em>The Social Reality of Crime</em>. Boston:Little, Brown.</p><p>Quinney, Richard. (1977). <em>Class, State, and Crime</em>. New York: David Mckay.</p><p>Taylor, Ian, Walton P., &amp; Young, J. (1973). <em>The New Criminology :For a Social Theory of Deviance</em>. London: Routledge and Kegan Paul.</p><p>Turk, A. T. (1969). <em>Criminality and the Legal Order</em>. Chicago: Rand McNally.</p><p>Turk, A.T. (2006). “ Criminologu adn Conflict Theory.” In <em>The Essential Criminology Reader</em>. Boulder: Westview Press.</p><p>Schwendinger. (2001). “Defender of Order or Guardian of Human Rights?” <em>In What Crime?</em>. Boulder: Rowman and Littlefield.</p><p>Vold, George B., &amp; Bernard, Thomas J. (1986). <em>Theoritical Criminology</em>. New York: Oxford University Press.</p><p>Young, Jock. (1981). “Thinking Seriously About Crime: Some Models of Criminology”. <em>In Crime and Society Reading in History and Society</em>. London: Routledge and Kegan Paul.</p><p><strong>Artikel Daring</strong></p><p>Aji, R. M. (Oktober 2020). Fakta-fakta Demo Omnibus Law 20 Oktober: Hampir Rusuh Hingga Massa Misterius. Diakses dari metro.tempo.co:</p><p><a href="https://metro.tempo.co/read/1397889/fakta-fakta-demo-omnibus-law-20-oktober-hampir-rusuh-hingga-massa-misterius%20pada%2029%20Juni%202021">https://metro.tempo.co/read/1397889/fakta-fakta-demo-omnibus-law-20-oktober-hampir-rusuh-hingga-massa-misterius pada 29 Juni 2021</a>.</p><p>CNN Indonesia (Oktober,2020). Massa Bakar Pos Polisi Patung Kuda, Polisi Tetap di Barikade. Diakses dari Cnnindonesia,com:</p><p><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008151338-20-556026/massa-bakar-pos-polisi-patung-kuda-polisi-tetap-di-barikade">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008151338-20-556026/massa-bakar-pos-polisi-patung-kuda-polisi-tetap-di-barikade</a> pada 29 Juni 2021.</p><p>Desmawangga, C. (Oktober, 2020). Anarkis Hingga Penjarahan, Massa Tolak Omnibus Law Ditindak Tega, Mahfud Md: Itu Tindakan Kriminal. Diakses dari kaltim.tribunnews.com:</p><p><a href="https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/09/anarkis-hingga-penjarahan-massa-tolak-omnibus-law-ditindak-tegas-mahfud-md-itu-tindakan-kriminal?page=4">Anarkis Hingga Penjarahan, Massa Tolak Omnibus Law Ditindak Tegas, Mahfud MD: Itu Tindakan Kriminal — Halaman 4 — Tribun Kaltim (tribunnews.com)</a> pada 30 Juni 2021.</p><p>Kencana, Bayu R. M. (Oktober,2020). UU Cipta Kerja Dinilai Produk Demokrasi Kapitalisme. Diakses dari liputan6.com:</p><p><a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375302/uu-cipta-kerja-dinilai-produk-demokrasi-kapitalisme">https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375302/uu-cipta-kerja-dinilai-produk-demokrasi-kapitalisme</a> pada 28 Juni 2021.</p><p>Kompas.com. (Oktober, 2020). Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja. Diakses dari Kompas.com:</p><p><a href="https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all">https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all</a> pada 30 Juni 2021.</p><p>Kurnia, T. (Oktober,2020). Jadi Sasaran Vandalisme Demonstran Omnibus Law, Kedubes AS Baru Selesai Direnovasi. Diakses dari liputan6.com:</p><p><a href="https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/09/anarkis-hingga-penjarahan-massa-tolak-omnibus-law-ditindak-tegas-mahfud-md-itu-tindakan-kriminal?page=4">Anarkis Hingga Penjarahan, Massa Tolak Omnibus Law Ditindak Tegas, Mahfud MD: Itu Tindakan Kriminal — Halaman 4 — Tribun Kaltim (tribunnews.com)</a> pada 30 Juni 2021.</p><p>Manurung, Y. M. (Oktober, 2020). 5 Fakta Aksi Tolak Omnibus Law 28 Oktober 2020. Dikases dari metro.tempo.co:</p><p><a href="https://metro.tempo.co/read/1400357/5-fakta-aksi-tolak-omnibus-law-28-oktober-2020?page_num=3">https://metro.tempo.co/read/1400357/5-fakta-aksi-tolak-omnibus-law-28-oktober-2020?page_num=3</a> pada 30 Juni 2021.</p><p>Ridwan, M. (November, 2020). WALHI: Omnibus Law Cipta Kerja Karpet Merah kerusakan Lingkungan Hidup. Diakses dari jawapos.com:</p><p><a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/11/2020/walhi-omnibus-law-cipta-kerja-karpet-merah-kerusakan-lingkungan-hidup/">WALHI: Omnibus Law Cipta Kerja Karpet Merah Kerusakan Lingkungan Hidup (jawapos.com)</a> pada tanggal 30 Juni 2021.</p><p>Rochim, A. (Januari,2020). PP Muhammadiyah: RUU Omnibus Law Cacat Moral dan Prosedural. Diakses dari Sindonews.com:</p><p><a href="https://nasional.sindonews.com/berita/1510468/12/pp-muhammadiyah-ruu-omnibus-law-cacat-moral-dan-prosedural">PP Muhammadiyah: RUU Omnibus Law Cacat Moral dan Prosedural (sindonews.com)</a> pada 30 Juni 2021.</p><p>Utama, R. V. (Januari, 2020). Deretan Alasan Kenaa Omnibus Law Wajib Ditolak. Diakses dari matamatapolitik.com:</p><p><a href="https://www.matamatapolitik.com/deretan-alasan-kenapa-omnibus-law-wajib-ditolak-original-in-depth-polling/">Deretan Alasan Kenapa Omnibus Law Wajib Ditolak (matamatapolitik.com)</a> pada 30 Juni 2021.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fb6d49676a94" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Munisipalisme Libertarian: Sistem Pemerintahan Alternatif bagi Umat Manusia]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/munisipalisme-libertarian-sistem-pemerintahan-alternatif-bagi-umat-manusia-f2449aca428d?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f2449aca428d</guid>
            <category><![CDATA[anarchism]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[municipalism]]></category>
            <category><![CDATA[alternative]]></category>
            <category><![CDATA[marxism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 22:01:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-08-24T22:44:08.761Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>“ketika masyarakat mempunyai kesadaran politis, eksistensi dari negara adalah mungkin untuk punah”</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/225/1*kEC9By2ykevIAsCg46ncFw.png" /><figcaption>(no-gods no-masters.com)</figcaption></figure><ul><li><em>Disclaimer</em>: Seluruh tulisan ini adalah akumulasi dari pemikiran Murray Bookchin, seorang anarkis, yang saya dedikasikan terhadap seluruh pembaca yang kalem-kalem aja. Bagi anda yang mempunyai narsistik kepemimpinan atau nafsu untuk berkuasa, disarankan untuk meninggalkan tulisan ini dengan segera. Dikarenakan tulisan ini berusaha untuk menyingkirkan ruang-ruang tersebut.</li></ul><p><strong>Berkenalan sedikit dengan kelahiran Munisipalisme Libertarian</strong></p><p>Munisipalisme libertarian adalah suatu model politik ekologi sosial yang digagas dan dikembangkan oleh Murray Bookchin, seorang teoritis anarkis sosial yang lahir di era soviet. Diawali atas keresahannya saat melihat bagaimana Uni Soviet mendengungkan semangat revolusioner marxisme dengan pembantaian, gulag, dan kekuasaan yang totaliter, ada masanya Bookchin muda mencoba berpikir untuk bagaimana dapat menyelamatkan tradisi marxisme yang ia percayai di tengah gelombang kebebasan yang terus disuarakan para liberalis di saat yang bersamaan. Namun, batas toleransi Bookchin mencapai puncaknya pada pertengahan 1930-an, di mana pada saat itu ia berbalik menyerang dan mengkritik model marxisme ortodoks yang otoritarinisme, instrumentalisme, dan tanpa etika. Sejak saat itu pula, ia pun keluar dari gerakan komunis dan menciptakan suatu sintesis dari kerangka pemikiran anarkis dan marxis yang ia sebut sebagai ekologi sosial. kerangka pemikran ini menyerap kritik terhadap kapitalisme yang digagas oleh marxisme; serta komunalisme, anti-negara dan konfederalisme yang berasal dari pemikiran anarkis. Ekologi sosial singkatnya adalah suatu model masyarakat ideal, yang bukan saja menghilangkan ekonomi kapitalisme , namun keberadaan kelas dan dominasi. Menurutnya ini adalah masyarakat yang ekologis lagi rasional.</p><p>Murray Bookchin merancang Munisipalisme libertarian sebagai sistem politik yang menawarkan model demokrasi langsung yang terdesentralisasi pada pemerintahan lokal, yang dengannya, kualitas masyarakat akan lebih baik. Sehingga baik laki-laki dan perempuan berpeluang mengelola pemerintahannya secara mandiri dan kolektif sesuai dengan etika pembagian dan kerjasama. Munisipalisme libertarian singkatnya adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada praktek demokratisasi atau penyerahan kekuasaan ke tangan rakyat.</p><p><strong>Munisipalisme libertarian ≠ Kenegaraan</strong></p><p>Politik dalam munisipalisme libertarian berbeda dengan pengertian politik hari ini yang cenderung dimaknai sebagai politik elit dan disangkutpautkan dengan model institusi birokratis. Politik pada munisipalisme libertarian bertujuan mengembalikan arti “politik” sesungguhnya yang merujuk pada model politik sebelum kemunculan negara-bangsa (<em>nation-state</em>), dimana politik dilaksanakan secara partisipasi aktif oleh masyarakat melalui institusi milik bersama yang demokratis. Menurut para pemikir munisipalisme libertarian, setelah kemunculan sebuah insitusi yang bernama negara dengan kekuatan hegemoninya, makna dari politik menjadi hanya dipahami sebagai perputaran kekuasaan kepada segelintir orang yang mengatur dan memimpin sebagian yang lain. Makna politik seperti itu menjadikan masyarakat bukan lagi sebagai subjek, tetapi objek dari kekuasaan.</p><p>Gagasan Bookchin tentang munisipalisme libertarian, menolak gagasan yang menyatakan bahwa model negara-negara barat dengan system parlementer hari ini adalah suatu bentuk demokrasi. Model sistem parlementer dengan kepartaiannya sebagai bentuk perwakilan, disebut hanyalah sebagai bentuk kepalsuan, distorsi, dan pengkhianatan yang mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. Dimana bentuk demokrasi ini hanyalah bentuk “topeng” untuk menutupi kebusukan dari keberadaan negara. Walaupun sistem parlementer ini dianggap lebih baik dari model pemerintahan otoritarian, monarki, dan bentuk kediktatoran lainnya, system parlementer pada akhirnya tetap mempertahankan suatu struktur dominasi segelintir orang terhadap masyarakat banyak. Hal ini dikarenakan segala keputusan bertumpu kepada para “wakil” di parlemen dengan segala kepentingan politisnya. Dengan model seperti ini, suara masyarakat tidaklah setara bagi keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya, dan ini sangatlah tidak demokratis.</p><p><strong>Munisipal Libertarian solusi untuk mencapai masyarakat ekologis</strong></p><p>Dengan pembumian pemikiran dari tradisi anarkis yang diadopsi pada konsep ekologi sosial, Bookchin tidak hanya terpaku mengkritik suatu model dominasi dan hierarki yang ada pada negara. Lebih dari itu, ekologi sosial dirancang sebagai konsep partisipasi yang aplikatif, dimana partisipasi langsung dan politik akar rumput adalah strategi utama untuk merealisasikan suatu masyarakat ekologis. Dalam mewujudkan apa yang digambarkan Bookchin, dibutuhkan kriteria utama yang terkandung dalam masyarakatnya antara lain; partisipasi langsung, komunitas yang terdesentralisasi, otonomi politik, dan masyarakat yang bebas dan aktif.</p><p><strong>Pokok-Pokok Praktik Munisipalisme Libertarian</strong></p><p><strong>1. Demokrasi langsung</strong></p><p>Seperti yang telah dijelaskan secara eksplisit sebelumnya, demokrasi langsung adalah bentuk kekuasaan yang menyeluruh dan merata terhadap seluruh masyarakat. Pada demokrasi langsung masyarakat adalah penguasa atas dirinya sendiri. Masyarakat diberikan ruang untuk aktif berpolitik di wilayahnya dengan model musyawarah bersama dan dengan suara yang setara. Demokrasi langsung tidaklah sama dengan politik electoral dan bertolak belakang dengan perwakilan/representasi/ elitisme.</p><p><strong>2. Konfederalisme</strong></p><p>Konfederalisme adalah suatu prinsip organisasi sosial dan politik yang luas dan bisa menaungi serta melembagakan interdepedensi komunitas municipal (lokal atau komunitas) tanpa keterlibatan dari suatu dominasi kekuasaan seperti negara. Konfederalisme memakai asas desentralisasi kekuasaan yang pada praktiknya menyerahkan kekuasaan pada delegasi municipal yang otonom dan dengannya menolak pemusatan kekuasaan seperti yang diterapkan pada negara kesatuan.</p><p><strong>3. Munisipalime Ekonomi</strong></p><p>Munisipalisme mencanangkan suatu bentuk pengelolaan terhadap sumber-sumber ekonomi secara bersamaan. Namun pada politik ekonominya, munisipalisme menolak nasionalisasi, akan tetapi kontrol kepemilikannya diserahkan kepada komunitas-komunitas lokal.</p><p><strong>Kepustakaan</strong></p><p>Biehl, J. (2016). <em>Politik Ekologi Sosial; Municipalisme Libertarian. </em>Yogyakarta (ID): Daun Malam</p><p>Curran, G. (2007). <em>21st Century Dissent: Anarchism, Anti-globalization and Environmentalism</em>. England (GB): Macmillan Distribution Ltd</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f2449aca428d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Resume Artikel “Ekososialisme atau Kiamat”]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/resume-artikel-ekososialisme-atau-kiamat-85269fe7d8e3?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/85269fe7d8e3</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 08:03:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-05-06T12:41:22.991Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Menurut Stephan Hawking, seorang fisikawan asal Inggris, ada lima faktor yang akan mempercepat terjadinya kiamat, antara lain: perubahan iklim akibat pemanasan global; menurunnya produksi pangan yang menyebabkan konflik agraria dan kelaparan di sejumlah kawasan; kelebihan populasi sebagai penyebab meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas; penyakin epidemik yang dapat memusnahkan populasi manusia secara cepat; dan perang nuklir yang dapat memusnahkan umat manusia secara sekejap.</p><p>Pemanasan global (<em>global warming</em>) mempunyai korelasi yang sangat erat denga konsep pertumbuhan ekonomi tanpa batas yang meningkatkan aktivitas industri pasca revolusi industri. Kompetisi dalam akumulasi kapitalis yang ditopang oleh teori pertumbuhan ekonomi tanpa batas termanifestasikan dengan eksploitasi sumber daya alam secara masif tanpa mempertimbangkan aspek ekologis, yang dilakukan baik memalui koersi (paksaan fisik) maupun hegemoni (dominasi pikiran hal ini pun menyebabkan banyak masalah seperti krisis agraria contohnya. Fenomena de-ruralisasi, urbanisasi, serta ledakan penduduk yang disebabkan kapitalisme juga menyebabkan penumpukan masyarakat di perkotaan, sehingga bilamana terjadi penyakit epidemik, penyakit epidemik pun cepat menyebar dengan mudah. Perang nuklir sebagai penyebab terakhir, sepertinya hanyak sebagai manifestasi politik dalam hal penguasaan sumber daya, tenaga kerja, dan pasar.</p><p><strong>Ekokapitalisme vs Ekososialisme</strong></p><p>Tampaknya konsep eko-kapitalisme, hanya dijadikan suatu narasi besar kepentingan para pemilik modal. Bagaimana tidak, pembangunan ala negara kapitalis sejak awal berarti membangun dengan merusak disisi yang lain. Ditambah dengan teori pertumbuhan ekonom ala WW Rostow yang mengukur paramater suatu kesuksesan pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi yang tinggi. Semakin konsumsi tinggi, semakin banyak alam dan manusia lain yang tereksploitasi.</p><p>Dalam kaitan sistem ekokapitalisme terhadap lingkungan, tampaknya penyelamatan lingkungan hanya dijadikan langkah manipulatif dalam memuluskan ekploitasi yang dekstruktif. Dapat dilihat contohnya, bahwasanya saat ini pemerintah menggalakan program tanam pohon, tapi disisi lain pengrusakan oleh industri yang dilegalisasi oleh pemerintah sendiri lebih besar.</p><p><strong>Materialisme dan Alam</strong></p><p>Ekososialis menjadikan marxisme secara umum dan ekologi marx secara spesifik sebagai sumber inspirasi. Marx memikirkan dampak ekologis akibat kapitalisme dikarenakan menurutnya, manusia adalah penentu dari metabolisme alam yang terus bergerak. Menurut Jhon Bellamy Foster, profesor sosiologi asal Amerika Serikat mengingatkan bahwasanya wawasan Marx secara sistematis adalah mengenai ekologis yang berasal dari materialismenya.</p><p>Menurut pandangan Marxisme, masalah utama pada sistem kapitalis terletak pada sistem produksi. Pada sistem ekonomi pra-kapitalisme, produksi barang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (nilai guna). Akan tetapi, pada sistem kapitalis, barang semata-mata diproduksi demi kekayaan (nilai tukar), yang pada akhirnya terakumulasi pada segelintir orang. Proses konsentrasi penguasaan alat produksi pada segelintir orang dilegitimasi jaminan hak milik privat dalam hukum, yang lantas menjadi instrumen legal proses pemisahan petani dan masyarakat dari alat produksinya/proretarianisasi: baik secara langsung akibat eksploitasi bahan-bahan mineral maupun tidak langsung seperti dampak limbah, polusi, penggunaan pestisida dll. Dalam kaitan kapitalis dan perusakan lingkungan, sistem hukum kompetisi dalam kapitalisme dan teori pertumbuhan tanpa batas menghasikkan kerangka sebagai berikut: komodifikasi + kebebasan hak milik atas alat produksi + kompetisi bebas global + pertumbuhan tanpa batas = ekosida.</p><p><strong>Gerakan Ekososialisme</strong></p><p>Manifesto ekososialis yang digaungkan di Paris pada 2001 menekankan bahwa tujuan dari ekososialis adalah transformasi dari dimensi kuantitatif yang menekankan pada pertumbuhan nilai sebagai parameter keberhasilan menuju dimensi kualitatif yang menekankan pengembalian ekologis dan perbaikan hubungan antara manusia dan hak alam sebagai parameternya. Selain itu, ditekankan juga pada konferensi Ecosocialist yang disampaikan pada Forum Sosial Dunia di Brazil pada 2009, bahwasanya ekososialisme didasarkan pada ekonomi yang ditransformasikan pada nilai non-moneter keadilan sosial dan keseimbangan ekologis. Banyak negara di Amerika Latin seperti Ekuador, Kuba, dan Elsavador telah menerapkan prinsip dari ekososialisme itu sendiri. Manifestasi dari ekososialisme juga banyak di terapkan di beberapa negara lainnya dengan dimotori oleh partai berhaluan kiri.</p><p>Ini memperlihatkan korelasi positif antara perlindungan ekologi dan paham ideologi kiri, yang dapat diterapkan di gerakan-gerakan anti kapitalisme yang ada di Indonesia sebagai langkah penyelamatan lingkungan. Dalam memberikan kejelasan arah juang gerakan ekososialis, Derek Wall menuliskan bahwa gerakan ekososialisme perlu mendorong kebijakan transisional yang disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Hal ini tentunya harus dikonstektualisasi dengan kondisi Indonesia. Hal ini menandakan sudah saatnya gerakan sosialisme di Indonesia memasukan agenda ekologis dalam pembangunan sosialismenya dan menjalin relasi dengan gerakan lingkungan anti-kapitalis.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Mushoffa, I. (2020, Juni 16). <em>Ekososialisme atau Kiamat!</em> Retrieved from Transisi.org: <a href="https://transisi.org/ekososialisme-atau-kiamat/">https://transisi.org/ekososialisme-atau-kiamat/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=85269fe7d8e3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Merestorasikan Islam Kembali sebagai Alat Kebenaran]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/merestorasikan-agama-sebagai-alat-kebenaran-8c486d76fb3e?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8c486d76fb3e</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 15:35:41 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-03-17T14:14:43.815Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/340/1*GJr68WZiKG7G3TD332-U1A@2x.jpeg" /><figcaption>(sumber: google.com)</figcaption></figure><blockquote>“Real ‘imaan’ is faith in humanity, so those who deny goodness are kafirs”</blockquote><p><strong>-Asghar Ali Engineer</strong></p><p>Bayangkan, misalkan ada orang yang datang kepada kalian dan mempertanyakan tentang spirit dalam Islam, apa yang akan kalian jawab? sebagian besar dari kita, terutama orang-orang yang dianggap “pandai” dalam agama pasti akan menjawabnya dengan: “tauhid!”. Akan jarang sekali bilamana kita mendengar jawabannya yang berbicara tentang membela orang-orang yang dizalimi, memperbaiki kehidupan, ataupun memanusiakan manusia. Tak heran apabila pada zaman sekarang, akan sering kita temui bagaimana agama lebih kerap ditampilkan sebagai hiburan ketimbang sebagai alat pembebasan. Jika kita sadari lebih dalam, dewasa ini para tokoh sentral kebanyakan hanya mengangkat konsep bertauhid dalam berkehidupan. Penekanan dalam keagamaan yang dirancang oleh para tokoh kepada umat hanya sebatas ritus-ritus keagamaan; penenang terhadap masalah pada hidup; serta amalan yang sekilas tak mengubah apa-apa. pun kebanyakan dari amalan yang dianjurkan hanya sebatas vertikal.</p><p>Padahal secara historis, Nabi sendiri tidak hanya membawa agama Allah ini ke dalam masjid ataupun surau, lebih dari itu, Nabi membawa Islam kepada kehidupan sehari-hari, kepada para sahabat, para budak, dan lingkungannya. Mengutip kata-kata Farid Esack mengenai keyakinan, ia berkata: “..bahwasanya sistem keyakinan yang benar ortodoksi) bisa muncul melalui tindakan yang benar (ortopraksis)”. Maksudnya, beragama itu bisa dibilang beragama bilamana ada implementasinya pada dunia nyata, ini tentunya selaras dengan kutipan yang ada pada Alquran, surat Al Asr(103) :3</p><p>إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ</p><p>“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”</p><p>Jika kita telaah, disana jelas dijelaskan bahwa hanyalah orang yang beriman dan taat kepada kebenaranlah yang terhindar dari kerugian. Bahwasnya kita tidak hanya dianjurkan untuk mengerjakan amal shaleh, akan tetapi juga mentaati suatu kebenaran. Melanjut tentang konsep oktopraksis yang digagas oleh Farid Esack, dapat dipahami bahwa oktropraksis dimaksudkan sebagai aktivitas yang mendukung keadilan sebagai praksis liberatif, dikarenakan dalam setiap penceritaan <em>siraah nabawiyah</em> terhadap umat, secara tersirat Islam dicitrakan hadir sebagai agama yang membebaskan dari segala belenggu penindasan, dari perbudakan hingga emansipasi wanita di dalamnya. ini adalah salah satu bentuk implementasi dalam mentaati suatu kebenaran dan akan ironis sekali bilamana kita bersikap sebaliknya.</p><p>Seandainya Rasullullah hanya mengajarkan Tauhid saja, tentu ia tidak akan dimusuhi oleh para petinggi Kafir Quraisy seperti Abu Lahab. Rasulullah dimusuhi karena berusaha mendobrak struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Rasulullah dimusuhi karena mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Beliau membebaskan budak, membela hak-hak perempuan, menegakkan supremasi hukum, dan menjunjung tinggi persaudaran. Pendeknya Rasulullah dimusuhi karena melawan kelas penguasa yang zalim dan dianggap mengancam dominasi kelas penguasa. Jadi bukan soal konsep Allah.</p><p><strong>Simbol vs Substantsi dalam Berislam</strong></p><p>Kembali melihat umat Muslim saat ini, kebanyakan dari kita didoktrin untuk lebih memilih memuja “simbol” dibandingkan soal substansi dan nilai-nilainya, orang akan lebih disebut islam bilamana berkalung sorban; memakai kopiah dan gamis; serta penampilan fisiknya yang berjidat hitam dan berjenggot panjang. Dalam industri agama, simbol inilah yang diperjualbelikan. Padahal sesungguhnya beragama lebih dari itu walau identitas juga penting adanya sebagai pembeda dalam berislam. Yaa seperti kata Gusdur, “jangan sampai kehilangan kulitnya.” Akan tetapi tetap saja parameter dalam Islam yang sesungguhnya adalah bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.</p><p>Ditengah masyarakat, seringkali kita temukan para pemuka agama yang sangat fasih apabila berbicara tentang kajian agama, namun akan sedikit sekali yang kritis dengan analisis sosial. Tak jarang kita temui agamawan yang berbicara tentang ketertindasan umat Islam dengan membawakan narasi-narasi cacat pikir, yang banyak kebencian dengan cara berfikir sepit yang tertuju pada identitas dan rasial, seperti “Dasar Kafir!” “Kafir Cina!” Tanpa menganalis lebih lanjut akan sistem ekonomi politik dan faktor-faktor penyebab lainnya yang pada akhirnya dicerna umat sebagai jawaban dari permasalahan dengan disertai api kebencian. Tak jarang juga dakwah diisi oleh agamawan konservatif dengan imajinasi-imajinasi akan kejayaan Islam masa lampau, di mana Islam menguasai dunia yang dibawakan dengan perspektif kapitalistik dan imperialistik. Yaa pada akhirnya agama hanya dijadikan umat ditengah krisis kapitalisme lah bukan alat atau kendaraan berfikir.</p><p><strong>Fenomena Hijrah yang Kurang Tuntas</strong></p><p>Trend hijrah 2 — 3tahun kebelakang, tampaknya hanya sekadar menjadi ajang pengembalian ritus keagamaan yang hilang dan menjadi obat penenang bagi umat Muslim yang terjebak atau kalah pada sistem kapitalisme. Padahal seharusnya akan lebih baik bilamana pengembalian pemuda terhadap harmoni-harmoni keagamaan ini dibarengi dengan penyadaran sosial dan politik seperti menentang penguasa yang dzalim dan penghisapan antar kelas di masyarakat; menentang segala bentuk eksploitasi manusia dan ekologi; serta keberpihakannya terhadap kaum yang tertindas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musa vs Fir’aun, Isa vs Herodes, dan Muhammad vs kaum Quraisy. Sudah seharusnya kita beragama secara progresif, instrumen-instrumen agama sejatinya akan lebih baik bilamana dipakai untuk mewujudkan kecukupan gizi masyarakat, pembrangusan kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan yang lebih baik, dan keseimbangan ekologi.</p><p>Pada intinya, seharusnya kita mentransformasikan agama sebagai cinta kasih dan menjadikannya rujukan untuk menuju kepada kehidupan seluruh umat manusia yang lebih baik.</p><p>Kepustakaan:</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8c486d76fb3e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Reformasi Pendidikan: Sebuah Harapan!]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/reformasi-pendidikan-sebuah-harapan-8c058dd772b2?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8c058dd772b2</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 17:22:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-24T19:08:52.771Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Reformasi Pendidikan: Antara Kenyataan dan Harapan</strong></h3><p>Mungkin kita tak asing lagi dengan kalimat “<em>Knowledge is power</em>” yang diucapkan seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama Francis Bacon, dia menggambarkan bagaimana dengan adanya “pendidikan”, umat manusia dapat bertansformasi kepada kehidupan yang lebih baik dan membangun peradaban yang lebih maju. Ini tidak bisa dipungkiri, sejarah membuktikan bagaimana kaum bumi putera melancarkan gerakan-gerakan pembebasan melalui sektor pendidikan , kita melihat bagaimana Ki Hadjar Dewantara dengan konsep pendidikannya yang memanusiakan manusia (humanisasi), membebaskan, dan mencerdaskan kehidupan rakyat dapat membawa bangsa kita kepada kemerdekaan.</p><p><strong>Habitus dan Arena di lembaga Pendidikan</strong></p><p>Berkaca tentang bagaimana proses interaksi di sekolah berjalan, masih sering kita temui di Indonesia budaya belajar-mengajar yang anti-dialogis. Kita melihat bagaimana seorang guru mendidik muridnya secara satu arah, layaknya sebuah sistem bank, yang mana muridnya hanya menjadi deposit. Ini seolah mengamini pendidikan menurut Pierre Bourdieu, yang mana ia mengatakan sebagaimana bahwa pendidikan adalah tempat reproduksi sosial kelas, dimana guru para proses belajar-mengajar berperan sebagai kelas dominasi dan murid sebagai kelas sosial yang terdominasi. Budaya belajar-mengajar yang buruk ini, diperparah dengan dihadirkannya proses kelas unggulan, yang menjadikan timpangnya distribusi antara murid yang dianggap “pintar” dan “tidak pintar” pada kelas-kelas pembelajaran di sekolah, hal ini menjadikan terciptanya lingkungan yang tak adil yang akan menjadikan si pintar makin pintar dan yang dianggap tidak pintar akan semakin kebelakang. Hal ini juga tidak lepas dari dinamika kekerasan simbolik yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia.</p><p>Lebih mengakar lagi, dari sekolah dasar hingga bangku perkuliahan. Kita tak akan asing lagi dengan berbagai pelanggaran pada bidang akademik, seperti joki ujian, membeli soal UN, menyogok sejumlah uang ataupun bingkisan agar diluluskan, mencontek atau dalam bahasa kerennya sekarang itu plagiarisme, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lepas dari sistem pendidikan di sekolah kita yang mengadopsi asas bebas nilai (<em>value-free</em>), dimana sistem penilaian terpatok dengan angka. Sistem ini terpaku terhadap nilai nilai praktis yang positivistik-mekanistik dan mengenyampingkan nilai-nilai humanistik itu sendiri, sehingga acap kita temui praktek-praktek pragmatis, salah satu contohnya adalah plagiarisme yang terjadi pada civitas akademik universitas belakangan ini, yang terjadi demi rating di lembaga pendidikan. Hal ini adalah sinyal buruk terhadap sistem pendidikan kita, tentu saja dikarenakan sisi kemanusiaan dan moral pada aspek ini tidak dinilai. Terlihat bagaimana moralitas akan semakin terkikis serta simpati dan empati akan semakin memudar karena keberadaannya tidak dihargai.</p><p><strong>Eklusivitas Pendidikan</strong></p><p>Berbicara tentang bagaimana pendidikan hari ini berkembang, tentu saja akan banyak kita temui perubahan, namun bukannya ke arah yang konstruktif dan bergerak ke arah yang progresif, yang banyak kita temui pada hari ini justru tampaknya adalah disorerientasi dan degradasi pada sistem pendidikan kita. Terlihat jelas bagaimana pergeseran-pergeseran paradigma akan esensi dari suatu pendidikan menggurita setiap harinya, konsep pendidikan yang dibawakan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan gelar “Bapak Pendidikan” tampaknya hanya dijadikan formalitas dan romantisme sejarah pendidikan belaka tanpa adanya implementasi pada sistem pendidikan kita. Kita melihat pada hari ini bagaimana seakan pendidikan kehilangan marwahnya sebagai alat perubahan ke arah yang lebih baik, pendidikan yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan dapat menyentuh seluruh lapisan sosial, dan membongkar setiap sekat-sekat kelas yang ada, seakan semakin di privatisasi keberadaannya. Seakan-akan hanya dialah yang bermodal besar dengan uang yang banyak yang dapat mengenyam pendidikan terbaik, walau tak bisa kita pungkiri memang benar adanya keberadaan peringanan bagi dia yang tak bermodal banyak, seperti: beasiswa, student loan, bantuan ini dan itu dan sebagai macamnya. Namun toh kita tau bagaimana keterikatan yang dibentuk setelahnya, lalu bagaimana dengan mereka yang pemikirannya terpenjara oleh lingkungan yang tak sehat? Apakah akan terus dibiarkan? Apakah akan menjangkau mereka?</p><p>Keadaan pada saat ini tentu saja tak lepas dari bagaimana sistem ini bekerja, dimana ketergantungan terhadap pemilik modal semakin lekat. Ya, beginilah era globalisasi ekonomi, dimana uang adalah Tuhan bagi semua. Kapitalisme telah menggerogoti hampir dari pemikiran setiap orang, bahkan intelektual sekalipun. Sehingga tak heran semua berlomba memperkaya diri hingga kehilangan moral manusiawinya.</p><p><strong>Pendidikan dan Kekuasaan</strong></p><p>Sejenak, kita lupakan dulu bagaimana bertansformasinya pendidikan dengan kapitalismenya, jika kita perhatikan, banyak data digital yang memperlihatkan bagaimana pejabat publik kita menyinggung pendidikan dan pembangunan dalam pidato-pidatonya. dikutip dari laman dikti.go.id pada 2017, dalam pidato Hari Pendidikan Nasional di Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, Menristekditkti kita pada saat itu, Mohammad Nasir pernah menekankan tema pendidikan pada tahun itu yang mana adalah “meningkatkan relevansi pendidikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi”. Memang sekilas tidak ada yang salah dengan ucapannya, mungkin sebagian besar dari kita akan berkata “baguslah, ekonomi kita akan lebih baik”, dsb. Namun bila ditelisik lebih jauh, secara tidak sadar pendidikan yang kita tempuh saat ini di kampus yang kita jalani dipersempit arahnya menjadi sebuah pasar bagi kebutuhan industri ekonomi kapitalis .Dibanding menjadi sosok <em>public good </em>di masyarakat, para pelajar dan mahasiswa lebih dibentuk menjadi mesin-mesin korporat setelah lulus, seakan-akan memperlihatkan secara telanjang, bagaimana sekolah dan kampus sebagai mesin cetak <em>homo economicus</em> semata. Ini memperlihatkan bagaimana korelasi antara pendidikan dan kekuasaan yang begitu kuat, bagaimana dengan powernya kekuasaan mempengaruhi kurikulum pendidikan. Mengutip pemikiran Foucault tentang pendidikan, ia mengungkapkan bahwa sekolah pada akhirnya hanya menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan sebagai wujud bekerjanya kekuasaan yang dimiliki banyak aktor, yang mana aktor-aktor tersebut adalah: kaum kapitalis, birokrat negeri, dan organisasi internasional.</p><p>Campur kekuasaan tak berhenti disini, pada aksi reformasi dikorupsi yang menolak RUU KPK dan RUKHP di DPR pada tahun 2019. Menristekdikti yang sama pada tahun 2017, yaitu Mohammad Nasir mengeluarkan ancaman pemecatan terhadap Rektor yang mengizinkan mahasiswanya untuk berdemo, hal inipun banyak mendapatkan pertentangan. Pendidikan sebagai kekuatan ala Bacon kini berubah menjadi kekuatan mengontrol pendidikan. Hal ini bukanlah barang baru di Indonesia, toh indoktrinisasi-indoktrinisasi negara dalam mencapai kepentingan negarapun sudah banyak dilakukan sejak masa orde baru yang dilanggengkan hingga masa kini.</p><p><strong>Upaya Mewujudkan Pendidikan Emansipatoris</strong></p><p>Tentu saja, pendidikan yang emansipatoris harus segera diwujudkan, kita harus merestorasikan wujud pendidikan kepada wujud yang seharusnya. Selain membutuhkan teori, dibutuhkan praktik sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, teori hanya akan menjadi omong kosong tanpa adanya praktik. Sembari melakukan penyadaran akan pendangkalan intelektual dan penjajahan akademik; serta melakukan aksi, konsolidasi, dan gerakan-gerakan politis sembari menunggu terwujudnya pendidikan ideal oleh penguasa yang entah kapan, alangkah baiknya bilamana kita mewujudkan sebuah sistem tandingan, dimana pendidikan yang emansipatoris dapat diwujudkan. Layaknya Tan Malaka dalam mewujudkan pendidikan kerakyatan di sekolah-sekolah Sarekat Islam (SI) pada masa penjajahan. Sebuah kontra wacana harus segera diwujudkan, karena waktu akan tetap terus berjalan. Mengutip kalimat teman seperjuangan saya Amos, seorang pegiat filsafat Universitas Negeri Yogyakarta, ia mengatakan “…sistem tandingan bukanlah upaya protes secara konvensional,ketika kita bersuara berharap birokrasi mau mendengar dan menghasilkan solusi, sistem tandingan adalah upaya dalam melahirkan jalan alternatif…”. tak perlu muluk-muluk berpikir bagaimana membuat sekolah rakyat ala Tan Malaka, kita dapat memulai sedikit demi sedikit dengan membuat diskusi-diskusi serta kelas tandingan sebagai respons atas melencengnya pendidikan. dengan mengorganisir para intelektual dan kaum pelajar, suatu pendidikan kolektif akan sangat mungkin diwujudkan. Kalau kata Gus Roy gerakan semacam ini layaknya menabur pasir dalam mesin, yang walaupun tak sebesar mesin (kekuatan dominan) namun sedikit sedikit akan mematikan mesin yang beroperasi.</p><p><strong>Kepustakaan</strong></p><p>Nanang Martono, Sosiologi pendidikan Michel Foucault : pengetahuan, kekuasaan, disiplin, hukuman, dan seksualitas, Penerbit RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2</p><p>Tan Malaka, Naar de Republik Indonesia, Penerbit LPPM Tan Malaka, Cetakan Kelima, 2013.</p><p>Dewantara, K. H. Bagian Pertama: Pendidikan., Penerbit Madjelis Luhur Taman Siswa. 1962</p><p><a href="https://pelajarinfo.id/realita-pendidikan-di-indonesia-jika-dibandingkan-dengan-negara-lain/">https://pelajarinfo.id/realita-pendidikan-di-indonesia-jika-dibandingkan-dengan-negara-lain/</a></p><p>LBH Jakarta. (2019). Catatan Akhir Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi. Retrieved from <a href="https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2019/12/Catahu-2019-reformasi-dikorupsi.pdf">https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2019/12/Catahu-2019-reformasi-dikorupsi.pdf</a></p><p>Nasir, M. (2017, April 27). Sambutan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017. Retrieved from Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia: <a href="http://www.dikti.go.id/sambutan-hari-pendidikan-nasional-hardiknas-2017">http://www.dikti.go.id/sambutan-hari-pendidikan-nasional-hardiknas-2017</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8c058dd772b2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Eskalasi Krisis Multidimensi: Penyadaran dan Perlawanan]]></title>
            <link>https://rafi-dartaman0.medium.com/eskalasi-krisis-multidimensi-penyadaran-dan-perlawanan-ca877212936e?source=rss-e1aab74c89c4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ca877212936e</guid>
            <category><![CDATA[organization]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Pide]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 02:28:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-22T16:37:02.150Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Kapitalisme, berdasarkan catatan hari ini, terpantau selalu mencari celah untuk bertahan. Ia selalu beradaptasi dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ia cenderung dipandang aksiomatis, tanpa alternatif.</em></p><p>Ketimpangan sosial, apapun penyebabnya, adalah sesuatu yang buruk. Ia tak pantas untuk dipertahankan, hampir dari kita semua sepakat bahwa hal ini harus segera dimusnahkan. Toh, peliknya, banyak dari kita tidak sadar, bahwa salah satu asal-muasanya justru datang dari kapitalisme, musuh samar kaum tertindas, namun, idola masyarakat secara aksidental. Kapitalisme bersifat halus dan kasat mata, ia tak seperti pedang para feodal yang terlihat menakutkan, atau cambuk para kolonial yang jelas menindas. Ia sungguh menawan, walau terkadang dalam praktiknya ia menggunakan tangan-tangan yang kasar.</p><p>renPemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi pada suatu negara, sepatutnya hadir dalam mengatasi permasalahan akan ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi, pemerintah semestinya dengan kuasa yang dimiliki bisa mempersempit jarak ketimpangan yang ada di masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan kaum marjinal yang termarjinalkan oleh sistem yang ada dan berkembang hingga saat ini. Pemerintah hari ini sepertinya sudah tidak lagi peduli terhadap kondisi persoalan yang ada. Bobroknya birokrasi yang masih diselimuti korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada prakteknya bertujuan untuk melanggengkan kekayaan dan kekuasaan, menjadi cerminan bahwa pemerintah telah terbukti cacat secara insintrik, banyak dari mereka yang masih sibuk mementingkan kepentingan kelompok mereka sendiri. Hal ini menjadikan sebuah kepesimistisan tersendiri di masyarakat untuk menaruh harapan terhadap otoritas yang berwenang.</p><p>Selanjutnya, pendidikan yang seharusnya dapat menjadi media batu loncatan untuk mencapai kesejahteraan terhadap individu maupun sekelompok masyarakat yang termarjinalkan, hingga hari ini hanya dijadikan media untuk memenuhi kepentingan akan kebutuhan ekonomi kapitalis. Henry Giroux, sosiolog pendidikan asal Amerika Serikat dalam bukunya ‘Neoliberalism’s War on Higher Education’ memandang bagaimana kebijakan neoliberal dalam pendidikan tinggi telah mengubah visi dan misi pendidikan tinggi secara keseluruhan. Ia memandang bahwa institusi pendidikan tinggi lebih layak disebut pasar ketimbang <em>public good </em>dikarenakan fokus dunia pendidikan kebanyakan yang fokus lebih mengerucut terhadap output ekonomi yang pada akhirnya mematikan pola pikir kritis bagi pelajar dan mahasiswa terhadap kondisi sosial masyarakat.</p><p>Sebuah sistem pemerintahan dan pendidikan yang idealnya dapat mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik, saat ini telah melenceng dari tujuan utamanya, maka oleh karena itu kita tidak bisa hanya bergantung terhadap pemerintah dan hanya bertumpu terhadap sistem pendidikan yang ada. Kita sebagai seorang rakyat harus dapat merangkul dan menciptakan suatu “solidaritas” di masyarakat atas dasar kepedulian dan protes akan ketidakpedulian yang dilakukan. kita harus menumbuhkan kesadaran-kesadaran sosial terhadap masyarakat secara emansipatoris, yang dapat dimulai melalui penanaman nilai-nilai pendidikan kritis ala Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan konsep “pendidikan yang memanusiakan” dan “pendidikan yang memerdekakan” yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran untuk dapat merdeka dari kemiskinan dan ketertindasan dan prinsip-prinsip kesetaraan manusia. Lebih lanjut lagi, kita dan kaum marjinal harus dapat mengorganisir diri bersama, melebur, dan menciptakan gerakan-gerakan kolektif akar rumput yang bergerak secara otonom dan berdikari agar dapat perlahan lepas dari ketergantungan akan sistem kapitalisme. Semuanya ini harus kita lakukan sebagai bentuk refleksi perlawanan akan ketidakpedulian dan penindasan, kita sudah tidak bisa lagi menunggu solusi, kita harus menciptakan solusi karena pemerintah sudah tidak peduli.</p><p><strong>Kepustakaan</strong></p><p>Dewantara, K. H. (1962). <em>Bagian Pertama: Pendidikan.</em> Yogyakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa.</p><p>Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: The Continuum International Publishing Group.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ca877212936e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>