<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Rachland Nashidik on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Rachland Nashidik on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@ranabaja?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*TeNzxvnat1ZMn_Z9ZUFamg.jpeg</url>
            <title>Stories by Rachland Nashidik on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 06:24:58 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@ranabaja/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Jokowi dan Etika Politik Berbusana]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/jokowi-dan-etika-politik-berbusana-7631ccb589af?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7631ccb589af</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 14:54:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-27T03:21:40.133Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Suatu hari di bulan Juni. Berseragam loreng militer, lengkap dengan baret dan senjata api, Presiden menerima tamu penting di Istana. Tak ada yang genting, dan ini kejadian di tahun 2015, bukan 1970. Ya, saya bicara tentang Pak Jokowi -- bukan Pak Harto.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*SLCudfuUHrAughKrKxvN6Q.jpeg" /></figure><p><strong>Seragam Militer dan Demokrasi</strong></p><p>Dua Presiden dengan latar belakang militer pernah memimpin Indonesia. Tapi tak satupun dari mereka -- baik Soeharto yang merebut kekuasaan dengan jalan darah, maupun SBY yang memenangi pemilihan langsung pertama di era reformasi -- yang pernah dengan seragam militer menerima tamu di Istana.</p><p>Justru Jokowi, seratus persen sipil, yang melakukannya. Soekarno tak pernah, begitu pula Habibie, Gus Dur dan Megawati. Cuma Pak Jokowi.</p><p><em>Military wannabe?</em> Saya tak akan pergi terlalu jauh ke sana. Tetapi tetap saja, kejadian itu adalah blunder politik yang memalukan.</p><p>Pak Jokowi seharusnya tidak sekalipun boleh lupa. Presiden, jabatan publik tertinggi dalam negara demokrasi, adalah jabatan sipil. Itu sebabnya setiap anggota militer yang berniat mengikuti pemilu harus berhenti dari militer.</p><p>Presiden secara konstitusional memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Tetapi ini bukan berarti Presiden menjadi anggota militer. &quot;Panglima Tertinggi (bagi) militer&quot; adalah warga sipil yang dipilih oleh pemilihan umum yang demokratis untuk memberi perintah kepada pimpinan militer atas nama rakyat.</p><p>Maka, kapan saja Jokowi menemui para perwira tinggi TNI-nya, sebetulnya beliau harus <br>selalu berbusana sipil. Justru, untuk menegaskan dan menghormati kedudukannya yang istimewa sebagai warga sipil yang menjadi &quot;panglima tertinggi&quot; bagi militer.</p><p>Tapi dasar Pak Jokowi: hari itu beliau malah sebaliknya menemui tamu-tamu sipilnya di istana dengan mengenakan seragam militer. Lengkap dengan baret dan senjata api.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*fBUgWPZsv4n4m0ytqRRNCg.jpeg" /></figure><p><strong>Apropriasi Budaya</strong></p><p>Entah berapa kali sudah Jokowi mengenakan pakaian daerah dalam acara kenegaraan. Agaknya, Pak Jokowi mau menegaskan citra politik seorang pemimpin pro-kemajemukan.</p><p>Kemarin, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus, beliau memilih mengenakan pakaian Badui. Esoknya pakaian asal Lampung, saat Upacara Bendera memperingati Kemerdekaan Indonesia.</p><p>Pilihan berbusana Pak Jokowi kontan mendapat sindiran keras. Jokowi dinilai hanya memakai pakaian adat untuk kepentingannya sendiri, tapi kebijakannya tak memihak masyarakat adat.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/375/1*Bsr0laqtd0ehVVlmYLn6Jg.jpeg" /></figure><p>Sebenarnya tak ada yang salah dari pilihan berpakaian tersebut, bila merujuk pada beleid yang ditandatanganinya sendiri, yakni Peraturan Presiden No.71 tahun 2018. Lain hal, memang, jika ditilik dari sisi etika politik.</p><p>Negara Republik Indonesia sebenarnya adalah cangkang yang semula berupa negara kolonial. Ia direbut, diisi dan digunakan oleh &quot;bangsa Indonesia&quot; untuk mewujudkan kemerdekaan dan mendapat pengakuan internasional.</p><p>Bangsa Indonesia sendiri adalah hasil konstruksi imajinasi dari rakyat jajahan yang datang dari identitas yang beragam dan berbeda. Atau yang disebut oleh Ben Anderson sebagai &quot;komunitas yang dibayangkan&quot; (<em>imagined community</em>).</p><p>Mereka, nenek moyang kita, <em>the founding fathers and mothers, </em>sejak tahun 1928 sudah bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Fundamen historis ini memberi tugas abadi pada negara Republik Indonesia untuk selamanya menjamin dan melindungi kemajemukan bangsa dalam prinsip kesetaraan dan kebebasan.</p><p>Maka negara Republik Indonesia tidak boleh memiliki preferensi budaya sendiri. Dan ini harus tercermin dalam perilaku Kepala Negara. Ia tidak boleh menunjukkan preferensi pribadinya terhadap budaya tertentu -- atau apalagi membuat pertunjukan politiknya sendiri dalam acara kenegaraan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*n_Imr2wqL2CPspeml1CLAA.jpeg" /></figure><p>Ia sebaiknya tidak menjadi Lampung atau Badui. Melainkan menjadi seorang abdi negara yang patuh dan teguh. Bukan karena menjadi Badui atau Lampung itu keliru. Melainkan karena sebagai Kepala Negara, ia tak cukup hanya menjadi Badui atau Lampung. Ia harus menjadi epitom dari semua identitas dan kekhasan budaya karena ia merepresentasikan negara yang berkewajiban melindungi semua.</p><p>Maka, khususnya saat negara memperingati kemerdekaan Indonesia, setiap Kepala Negara dalam acara kenegaraan sebaiknya mengenakan pakaian nasional yang sebenarnya ditetapkan juga dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2018. Itu bisa “Pakaian Sipil Nasional” berupa jas beskap tertutup dan peci; atau boleh juga “Pakaian Sipil Lengkap” berupa satu setel jas berwarna gelap dengan kemeja putih dan dasi.</p><p>Biarlah para undangan yang terhormat saja, terutama anggota DPR dan DPD, yang berpakaian daerah -- sesuai dengan asal daerah pemilihan masing-masing. Dengan begitu, acara peringatan kemerdekaan menjadi simbolisasi yang bermakna tentang kemajemukan bangsa dan perlindungan negara yang imparsial terhadapnya.</p><p>Bagi Pak Jokowi sendiri, mengenakan pakaian nasional seperti ditetapkan dalam beleid di atas, akan menghindarkannya dari tuduhan melakukan apropriasi budaya. Istilah ini dikenal pada 1980-an, dalam diskusi kritik pascakolonial terhadap ekspansionisme Barat.</p><p>Belakangan, Jaja Grays dalam <em>The Blurred Line of Cultural Appropriatio</em>n (2016) mendefinisikannya sebagai perbuatan yang mengacu pada meminjam atau mencuri budaya dari kelompok minoritas untuk digunakan sebagai keuntungan pribadi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/620/1*ooKZOaR9jzvkMCIpPv0KTg.jpeg" /></figure><p>Dalam konteks pakaian Pak Jokowi, tudingan melakukan apropriasi budaya itu berarti beliau menggunakan busana daerah dalam acara kenegaraan hanya untuk membangun citra politiknya sendiri. Citra politik pro kemajemukan, yang dalam kritik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sesungguhnya omong kosong.</p><p>Selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-76! ***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7631ccb589af" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[PPKM: Kegilaan Level 4]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/ppkm-kegilaan-level-4-d976aa8d728a?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d976aa8d728a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 06:11:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-03T07:25:18.314Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote><em>&quot;</em>Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.&quot; <em>Melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharap hasil berbeda, adalah kegilaan.</em></blockquote><p>Bukan Albert Einstein, melainkan Rita Mae Brown yang menulis dalam novelnya “Sudden Death” (1983), kalimat yang menjadi sangat populer dalam hampir empat dekade itu. Saya teringat padanya saat mendengarkan pengumuman pemerintah memperpanjang PPKM untuk ke empat kalinya.</p><p>Pada 3-20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM darurat Jawa-Bali. Lalu diganti PPKM level 4 pada 21-25 Juli. Ini diteruskan hingga 2 Agustus 2021. Diteruskan lagi sampai nanti 9 Agustus 2021</p><p>Jokowi terus mengubah-ubah nama kebijakan. Dari PSBB, PSBB transisi, PSBB ketat, Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau Kecil (PSBM/PSBK), Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS), PPKM Darurat, hingga kini: PPKM Level 4. Tujuh nama berbeda untuk kebijakan serupa.</p><p>Apakah hasilnya? Jauh dari kabar gembira. Pada 20 Juli 2021, tanggal dimana PPKM darurat berakhir, angka kematian adalah 1280 orang. Kemarin, sehari sebelum PPKM Level 4 kembali diperpanjang, pada 1 Agustus 2021 jumlah kematian adalah 1604 orang. Untuk beberapa lama di antara tanggal tanggal itu, jumlah kematian dalam satu hari pernah mencapai 2000-an orang.</p><p>Sebenarnya, memang tak tersedia cukup alasan untuk sangat optimis. Namun, sejujurnya kita masih berharap: kebijakan pemerintah, dalam cara yang belum kita ketahui, kali ini akan benar-benar menyumbang pada upaya Indonesia menghindari spiral pandemi ( <em>pandemic spiral).</em> Itu adalah mimpi paling buruk: jebakan pandemi tak berkesudahan, dengan tingkat penyebaran virus dan kematian warga yang naik turun. Seperti permainan yoyo.</p><h3>Negara Pariah</h3><p>Presiden Jokowi bukan saja tak belajar dari pengalaman negara lain yang terbukti lebih maju menangani pandemi. Ia juga tak kelihatan telah belajar dari pengalaman atau kesalahannya sendiri.</p><p>Saat virus Corona pertamakali merebak di Wuhan, Cina, banyak negara di dunia buru-buru mengunci pintu perbatasannya. Presiden Jokowi sebaliknya. Ia justru membuka lebar-lebar pintu Indonesia, bahkan menggelontorkan dana untuk promosi pariwisata dan merayu kunjungan turis, tak sedikit dari Cina.</p><p>Presiden mengulangi kesalahan ini, ketika dunia dikejutkan oleh serangan varian delta di India. Pintu perbatasan Indonesia lagi-lagi tak dikunci dari kedatangan turis India.</p><p>Pada kenyataannya, angka kasus Covid aktif kini melonjak tinggi. Pada hari PPKM Level 4 diperpanjang, ada hampir tiga setengah juta kasus aktif dengan <em>positivity rat</em>e sekitar limaratus ribu orang dan angka kematian lebih dari sembilan puluh lima ribu jiwa. <em>Excess death</em> tidak diketahui pasti. Tapi organisasi mandiri Lapor Covid-19 pernah menyebut, ada belasan ribu kematian tidak dilaporkan.</p><p>Indonesia kini adalah episentrum pandemi di Asia. Disebut-sebut sebagai negara dengan penanganan pandemi terburuk di dunia.</p><p>Walhasil, banyak negara kini mengunci pintu bagi Indonesia. Singapura termasuk di dalamnya. Beberapa negara melangkah lebih jauh: melarang warganya ke Indonesia dan menarik pulang mereka yang masih di sini. Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Rusia ada di barisan ini.</p><p>Arab Saudi bahkan lebih keras. Raja Salman bukan cuma menarik warganya keluar dari Indonesia, ia juga menghukum mereka yang berani mengunjungi kita.</p><p>Indonesia kini negara pariah.</p><h3><strong>Revisi kebijakan!</strong></h3><p>Tujuh kali kebijakan berganti nama, selalu ada hal hal yang terus menerus sama. Pertama, upaya mati-matian Jokowi menyelamatkan ekonomi. Termasuk ke dalamnya: pembangunan infrastruktur. Padahal, nun ke belakang di awal pandemi, bahkan para ekonom sudah bernubuat: selamatkanlah manusia lebih dulu!</p><p>Kerusakan ekonomi bisa diperbaiki. Manusia mati tak bisa dihidupkan lagi. Semakin lama pandemi tak ditangani sepenuh hati, semakin ia akan tak terkendali. Akibatnya, akan semakin lama dan sulit ekonomi diperbaiki.</p><p>Kedua, penolakan Jokowi pada UU Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018 -- dimana lockdown atau karantina wilayah adalah norma fondasionalnya. Padahal UU ini ditandatangani dan diberlakukan Jokowi sendiri.</p><p>Presiden Jokowi sebenarnya adalah satu-satunya orang di republik ini yang paling mampu menyelamatkan negeri kita. Ia memegang artileri kebijakan yang ampuh untuk itu. Salah satunya adalah Perpu Covid tahun 2020, yang menarik hak budgeting DPR sepenuhnya ke tangan Presiden.</p><p>APBN, bagi Presiden Jokowi, kini laksana selembar cek kosong. Ia bisa menulis angka berapa saja dan untuk apa saja. Secara konstitusional, isi perpu tersebut sebenarnya bermasalah. Namun karena sudah diberlakukan, kenapa itu tidak digunakan saja untuk keperluan yang sangat mendesak?</p><p>Misalnya menyusun ulang prioritas APBN. Agar negara bisa membiayai test PCR gratis untuk rakyat. Menyediakan vaksin unggul untuk rakyat dengan manajemen vaksinasi yang lekas. Membangun Rumah Sakit darurat. Melindungi dan menambah tenaga kesehatan. Menyediakan tabung oksigen gratis. Dan seterusnya.</p><p>Juga untuk memberi rakyat makan. Lockdown atau karantina wilayah dalam pandemi besar ini sangat krusial. Kombinasi lockdown dan percepatan vaksinasi di Inggris terbukti mampu menekan tingkat kematian. Tapi supaya tujuan karantina dicapai, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok warganya. Agar rakyat tak lapar dan memaksa mencari makan keluar rumah.</p><p>Sangat disarankan agar Presiden merevisi kebijakan penanganan pandemi dengan terutama mendengarkan pendapat para ahli. Jangan mengulang-ulang kebijakan yang sama yang terbukti kurang berhasil menekan angka kematian.</p><h3><strong>Pandemi dan politik</strong></h3><p>Bagaimanapun, tujuan utama penanganan pandemi di negeri ini seharusnya melindungi kehidupan dari kematian. Siapapun di dalam tubuh kekuasaan yang membina para Buzzer, harus dilarang mempolitisasi pandemi.</p><p>Jangan keterlaluan menganggap seolah permintaan agar kesehatan publik mendapat prioritas lebih di dalam APBN adalah jebakan. Sebab spiral pandemilah jebakan sesungguhnya yang harus ditakuti.</p><p>Proposal lockdown bukan gerilya oposisi untuk menjatuhkan Presiden. Sorotan kritis terhadap prioritas APBN bukan taktik politik supaya proyek infrastruktur mangkrak.</p><p>Kebijakan penanganan pandemi saat ini perlu segera direvisi atau diganti. Kegilaan level 4 ini harus diakhiri. ****</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d976aa8d728a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Stalin dan Kawanan Pendengung itu.]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/stalin-dan-kawanan-pendengung-itu-fcd5eb57be4d?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fcd5eb57be4d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 20:12:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-20T22:37:52.285Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Pada saat naskah ini mulai ditulis, 19 Juli 2021, Inggris sedang bersuka ria. Inilah hari pertama rakyat Inggris kembali ke normalitas. Aturan interaksi sosial dan fisik, yang ditetapkan sejak Inggris menerapkan lockdown, resmi dilonggarkan. Warga masih dianjurkan memakai masker, misalnya dalam kendaraan umum. Tapi rumah makan, bar dan klub malam, sudah boleh dibuka. Begitu pula kantor dan pabrik. Sekolah pelan pelan akan menyesuaikan diri.</blockquote><p>Indonesia, pada hari yang sama: ada 1300 warga negara dilaporkan gugur karena Covid. Hari sebelumnya, 1093 nyawa telah lebih dulu melayang. Entah berapa kematian lagi besok, lusa, minggu depan. Lelayu, yang datang sudah sejak tahun lalu, kini justru makin bertalu-talu.</p><p><strong>Bulu Yang Sama</strong></p><p>Tapi tak semua orang sama memandang apa masalahnya. Sebut, misalnya, Ade Armando. Dosen komunikasi UI ini adalah pendukung Jokowi yang berani pasang badan. <br>Tahun lalu, saat pandemi mulai mengetuk pintu, ia menyiarkan pandangan bahwa virus Covid-19 tak berapa berbahaya. Klaim mengentengkan ini sejalan dengan pandangan pemerintahan Jokowi pada mula pandemi.</p><p>Ketika BEM UI menyiarkan penilaian bahwa Jokowi adalah Raja Ngibul, <em>The King of Lip Service</em>, Ade Armando menyerang mahasiswa. &quot;Dangkal&quot; dan &quot;pandir&quot;, sergahnya. Bahkan menurutnya, ada kemungkinan para mahasiswa yang kritis ini masuk UI karena &quot;nyogok&quot;.</p><p>Burung-burung yang berbulu sama biasanya membentuk kawanan. Di sebelah Ade ada Denny Zulfikar Siregar. Di awal pandemi, ia memusuhi orang yang mencemaskan bahaya Covid-19. &quot;Binatang!&quot;, katanya.</p><p>Menurutnya, wabah Covid-19 adalah isyu politik untuk menghalangi strategi Jokowi meraup peluang devisa. Strategi ini sungguh <em>out of the box</em>. Di tengah wabah mulai mengepung dunia, Jokowi justru membuka pintu pariwisata Indonesia. Padahal negara-negara lain justru mengunci pintu.</p><p>Dalam kasus revisi UU KPK, ketika arus besar opini publik menggugat Jokowi, Denny menyebar omong kosong seolah KPK dikendalikan &quot;Taliban&quot;. Ia mungkin ikut bersorak ketika banyak penyidik KPK yang jujur dan berani disingkirkan.</p><p>Dua orang ini, Ade dan Denny, dipandang dengan terpukau oleh kawanan pendengung yang dijuluki netizen: &quot;Buzzerp&quot;. Ini istilah yang menggabungkan kata &quot;buzzer&quot; dan &quot;rupiah&quot;. Maksudnya: pendengung di media sosial yang bekerja sebagai juru propaganda penguasa dengan menerima imbalan.</p><p>Kawanan Buzzerp ini menggebuk suara-suara kritis warga dan mendiskreditkan oposisi. Mereka memaksa orang percaya pemerintah tak bisa salah. Ini berbahaya. Apalagi dalam kegentingan menghadapi pandemi.</p><p><strong>Inggris dan Indonesia</strong></p><p>Baru-baru ini, Ade Armando menulis bahwa angka kematian akibat Covid di Indonesia lebih rendah dibanding Inggris. Populasi Indonesia duaratus tujuh puluh juta jiwa, kurang lebih tiga kali lebih banyak dari Inggris. Tapi, ujarnya, angka kematian di sini tujuh puluhan ribu. Padahal di Inggris sekitar seratus duapuluhan ribu.</p><p>Cara berpikir demikian sebenarnya menyelipkan propaganda. Ade dengan perbandingan itu mau bilang Indonesia lebih baik dari Inggris?</p><p>Tunggu dulu. Jelas sekali tingginya jumlah kematian di dua negara bukan kabar gembira. Itu justru melukiskan kegagalan dua negara dalam mencegah tingginya korban jiwa dalam pandemi global yang paling menghancurkan selama sekian dekade. Apa yang mau dibanggakan dari kematian?</p><p>Lagi pula, perlu diingat, angka-angka itu tidak menetap selama pandemi masih di sini. Ia bergerak. Ia terus merayap. Adalah kompetensi dan komitmen para pemimpin yang menentukan jumlah kematian itu pada titik tertentu akan merayap turun atau malah kembali naik. Itu sebabnya para pemimpin perlu memiliki pandangan jernih. Dan karena itu, kritik dibutuhkan.</p><p>Ketika pada awal 2020 balatentara Covid-19 memasuki pantai-pantai Inggris, Boris Johnson tak segera memasang kuda kuda. Ia awalnya memandang enteng. Februari 2020, Perdana Menteri Inggris ini, juga pejabat-pejabat senior dalam pemerintahannya, masih pergi berlibur, sebagian bermain ski.</p><p>Walhasil, Inggris saat itu jadi salah satu negara dengan tingkat penyebaran virus terburuk di dunia. Pers Inggris kompak menilai Johnson gagal total <em>(failed disastrously</em>). Birokrasinya dinilai lamban dan bertele-tele. Segan menerima pendapat saintis, kritik warga, dan sorotan pers. Johnson sendiri terpapar oleh Covid-19.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*g_e6AllKYHu2ToHGVUbElA.jpeg" /></figure><p>Saat ini, jumlah rakyat Inggris yang terinfeksi sebenarnya terhitung masih tinggi. Itulah sebabnya kebijakan <em>&quot;Open Up</em>&quot; hari ini ditentang banyak saintis. Johnson sendiri mengakui ini. Tapi sekarang ia punya alasan untuk percaya diri.</p><p>Inggris saat ini berhasil menekan tingkat kematian warganya secara sangat signifikan -- bahkan pada Juni 2021, jumlahnya nol selama berhari-hari. Resepnya adalah<em> lockdown</em>, vaksin bermutu, dan manajemen vaksinasi yang unggul.</p><p>Kita semua tahu: virus ini terus bermutasi. Selama sains masih berusaha memecahkan teka teki ini, penyebaran virus dan kecepatan menginfeksinya masih sulit dijegal.</p><p>Mungkin karena itu Johnson menetapkan program vaksinasi sebagai prioritas. Tujuannya mencegah akibat mematikan dari Covid-19 pada rakyatnya. Dalam strategi ini, ia bergegas: Inggris berhasil jadi salah satu negara paling cepat menyelesaikan program vaksinasi minimum.</p><p>Di Inggris, jumlah warga yang terinfeksi bisa saja masih tinggi. Tapi setelah vaksin, orang pulih dengan lekas. Akibatnya, jumlah orang yang membutuhkan perawatan bisa dikurangi. Pelan tapi pasti, tingkat hospitalisasi menurun ke bawah 50%. Lalu, sebab fasilitas kesehatan bisa dihindarkan dari kolaps, maka orang dengan gejala serius bisa dengan cepat mendapat tempat perawatan di rumah sakit.</p><p>Buahnya manis: tingkat kematian karena Covid-19 di Inggris menurun drastis. Johnson berhasil bebenah.</p><p>Sekarang, ayo kita bercermin. Bisakah Indonesia dibandingkan dengan Inggris? Kenyataannya, Indonesia hari ini adalah episentrum pandemi di Asia -- atau malah di dunia? Banyak negara, termasuk tetangga kita Singapura, menutup pintu perbatasannya bagi orang Indonesia.</p><p>Bagaimanapun, jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih sulit dibayangkan bisa ditekan. Selama Presiden Jokowi belum meletakkan kesehatan publik sebagai mahkota kebijakan politik, jumlahnya akan terus merayap naik.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*yN8n8TEVhIToyJ0vScIc9Q.jpeg" /></figure><p><strong>Stalin atau Tucholsky?</strong></p><p>Tapi di atas semua itu: memperlakukan kematian sebagai statistik belaka adalah amoral. Josef Stalin sering dituduh sebagai orang berhati beku itu. Tapi, kata sebuah sumber yang ragu-ragu, sebenarnya tak ada bukti Stalin pernah benar-benar mengatakan itu. Andai pun pernah, amat mungkin sebenarnya Stalin cuma mengutip Kurt Tucholsky dalam esainya tentang humor di kalangan diplomat Prancis, yang sepenuhnya fiksional.</p><p><em>&quot;The war?&quot;,</em> kata diplomat Prancis dalam esai Tucholsky itu.<em> &quot;I cannot find it to be so bad! The death of one man: this is a catastrophe. Hundreds of thousands of deaths: that is a statistic!&quot;</em></p><p>Jurnalis dan pasifis asal Jerman ini menulis satir tentang kengerian perang dan kematian yang diakibatkannya. Jadi sebenarnya ia sedang menggugatnya.</p><p>Ade Armando sebaliknya. Ia, dan kawanan berbulu sama dengannya, memandang kematian dalam pandemi ini cuma angka. Lebih buruk, mereka menggunakan angka itu untuk memenangkan kebijakan presiden, yang dikeluhkan rakyatnya lebih mendahulukan ekonomi dan beton dari nyawa manusia.</p><p>Jakarta, 20 Juli 2021.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*M0ClYGBlOftZCFZtlZe02Q.jpeg" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fcd5eb57be4d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sebab Virus Tak Bisa Dituduh Kadrun.]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/sebab-virus-tak-bisa-dituduh-kadrun-203d24cca6a0?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/203d24cca6a0</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 01:27:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-12-18T16:30:20.971Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Inilah awalnya: BEM UI menyebut Jokowi &quot;The King of Lip Service&quot;. Kontan, pendengung Jokowi ramai-ramai menuduhnya binaan Cikeas. Padahal dalihnya cuma satu unggahan di media sosial yang isinya menyebut bertemu Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*DxRuvj_y9bRzMLw2RVJjnQ.jpeg" /></figure><p>Leon Alvinda Putra, kini Ketua BEM UI, mengunggah pengalamannya itu ke media sosial saat dia pelajar kelas dua SMP. Pada tahun 2013 itu dia memenangi kompetisi karya tulis dan diberi penghargaan di Istana Negara.</p><p>Orang yang pertamakali menuding Leon binaan Partai Demokrat adalah seorang Komisaris BUMN. Seorang pendengung di kubu Jokowi yang dulu pernah berjualan jam tangan imitasi. Netizen gemuruh: kok bisa orang macam itu diangkat jadi Komisaris BUMN?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*77EGl8vmCDOgB7_U-N6iOw.jpeg" /></figure><p>Saya menggugat pertanyaan Netizen tersebut. Kenapa heran sales jam tangan imitasi pada masa ini bisa jadi Komisaris BUMN, bila tukang mebel bisa dipilih jadi Presiden? Bukankah demokrasi tidak menyoal Anda datang dari mana, apa latar sosial atau profesi Anda?</p><p>Ciri dari demokrasi yang berfungsi adalah siapa saja berhak jadi Presiden. Maling dan pemuka agama, sales jam imitasi atau tukang mebel, di mata demokrasi punya hak politik yang setara.</p><p>Mana profesi yang lebih penting atau mulia bukan urusan demokrasi. Ini empirisme yang mungkin tak merdu di telinga. Tapi pertanyaan penting dalam demokrasi memang bukan siapa anda, melainkan: apa tujuan anda? Sebenarnya Anda mau berbuat apa bagi kepentingan publik?</p><p>Jadi kenapa heran?</p><p><strong>Pelajaran dari Amerika</strong></p><p>Saya tidak memandang rendah profesi tukang mebel. Semua profesi baik dan pasti membutuhkan keahlian tersendiri yang orang lain belum tentu mampu. Tapi apakah tukang mebel yang sukses menjadi kaya raya bakal berhasil bila mencoba menjadi, misalnya, pedagang sayur? Bisa dicoba. Bakal berhasil? Belum tentu.</p><p>Kalau menjadi Presiden? Ini pekerjaan yang jauh lebih berat dari pedagang sayur. Bakal gagal? Belum tentu. Yang penting, bila terpilih, buktikan saja Anda memang mampu -- setidaknya mewujudkan janji-janji kampanye Anda.</p><p>Tentang hal itu, sejarah politik Amerika Serikat punya beberapa contoh. Steve Jobb sukses luar biasa sebagai &quot;tukang komputer&quot;. Hingga wafat, ia tak pernah berpindah profesi jadi Senator atau mencalonkan diri jadi Presiden AS. Tapi sepanjang sejarah planet bumi ini, ia akan terus dikenang dengan hormat sebagai &quot;tukang komputer&quot; yang sangat sukses. Buah karyanya dicari dan dimiliki dengan bangga oleh mungkin sekurangnya setengah penduduk dunia.</p><p>Jimmy Carter: Di masa lalunya ia pernah meneruskan profesi Ayahnya sebagai petani kacang. Tapi karirnya lebih sukses dalam bidang politik: menjadi Senator, Gubernur, lalu dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-39. Meski pada pemilu selanjutnya Carter gagal mendiami kembali Gedung Putih, tapi ia kemudian mendapat Nobel Peace Prize untuk pengabdiannya yang berhasil dalam bidang demokrasi dan Hak Asasi Manusia.</p><p>Sebaliknya dengan Trump. &quot;Tukang properti&quot; ini sama-sama dipilih satu periode, namun ia meninggalkan Gedung Putih dengan noda pada demokrasi Amerika Serikat. Di masanya, rakyat AS dibelah: kulit putih atau berwarna, &quot;penduduk asli&quot; atau &quot;imigran&quot;, bukan muslim atau muslim, tak bermasker atau bermasker.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*X-8nQ7HXrwwSpZa8BOhbbg.jpeg" /></figure><p>Donald Trump sibuk dengan <em>&quot;making America great again</em>&quot; dan memandang ringan bahaya pandemi Covid-19. Akibatnya, jumlah warga AS yang terpapar melonjak hingga pernah menjadi yang tertinggi di dunia. Hanya setelah Joe Biden berhasil mengambil alih Gedung Putih, barulah AS mampu mengumumkan kemenangan melawan pandemi. Tapi itu setelah rakyatnya menolak mentah-mentah keinginan Trump mendapat perpanjangan masa jabatan. Rakyat AS menggunakan pemilu untuk mengusir Trump dari Gedung Putih.</p><p>Begitulah hubungan profesi dan demokrasi punya riwayat berbeda-beda. Namun dalam setiap riwayatnya, kompetensi adalah jembatan yang menentukan.</p><p><strong>Politik &quot;Orang Baik&quot;</strong></p><p>Bagaimana dengan Joko Widodo di Indonesia? Jokowi adalah &quot;orang biasa&quot;, bukan elit politik atau elit militer. Lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, ia menjadi &quot;tukang mebel&quot; yang sukses, tapi lalu banting setir jadi politisi.</p><p>Dua kali dipilih jadi Walikota Solo, periode kedua tak ia selesaikan. Pada 2012 ia mengikuti pemilihan Gubernur DKI yang ia menangi. Baru dua tahun menjalankan mandat sebagai Gubernur DKI, pada 2014 ia lompat mengikuti pemilihan Presiden.</p><p>Lawannya adalah Prabowo Subianto, elit militer sekaligus elit politik. Masa lalu Prabowo dikepung oleh sangkaan publik bahwa dia terlibat atau bertanggungjawab dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, penculikan aktivis, kejahatan rasial, hingga upaya kudeta pada mertuanya, Jenderal Soeharto, mantan diktator Orba.</p><p>Dibanding Prabowo, Jokowi bukan saja &quot;orang biasa&quot;. Ia juga &quot;orang baik&quot;. Begitulah lukisan juru kampanyenya yang agresif pada Pemilu 2014. Ia tak punya <em>&quot;historical baggage</em>&quot; sebagai pelanggar HAM. Sebaliknya, semasa masih Walikota, ia disebut-sebut berhasil memindahkan pedagang pasar ke tempat baru tanpa paksaan, &quot;cuma dengan dialog&quot;.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*UFbpytGJndXqxFBUvLm36w.png" /></figure><p>Dan Jokowi sangat menghayati perannya sebagai Gubernur DKI. Hari ini ia berfoto memasuki gorong-gorong. Besok berpose menjadi tukang tambal ban. Lain hari jongkok di rel kereta api sambil kelihatan berpikir keras.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*cdfvg12Vi-1fTrjUIdMclQ.jpeg" /></figure><p>Di foto lain, Jokowi tampak tak bersepatu menaiki bahu tembok beton. Saat itu Jakarta dilanda banjir. Ia berkemeja putih dengan lengan digulung. Ujung celananya naik setinggi lutut.</p><p>Entah kenapa ia tak melangkah menaiki anak tangga di sebelahnya saja, yang sebenarnya tak direndam banjir. Orang cuma tahu, gubernur Jakarta ini kemudian menyatakan: lebih mudah menangani banjir di Jakarta bila ia menjadi Presiden.</p><p>Begitulah, profil Jokowi ditampilkan jauh berbeda dari Prabowo Subianto. Pendek kata, karena Jokowi adalah &quot;orang biasa&quot; -- maka &quot;Jokowi adalah kita&quot;. Karena Jokowi adalah &quot;orang baik&quot; -- maka &quot;orang baik (harus) memilih orang baik&quot;. Begitulah bunyi kampanye itu.</p><p>Pada pemilu 2014, &quot;orang baik&quot; ini dipilih rakyat jadi Presiden RI ke-7.</p><p><strong>Presidential Threshold</strong></p><p>Pada pemilu 2019, Jokowi kembali bertanding dengan Prabowo dan ia menang lagi. Bumbu utama dalam resep kemenangannya adalah <em>Presidential Threshold</em> 20%.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/730/1*9306Z_eMzoieJZ5GxppiIQ.png" /></figure><p>Threshold ini ditetapkan pertama kali pada Pemilu 2009 oleh prakarsa PDIP dan Golkar, diikuti oleh partai-partai lain di DPR. Analis menduga tujuan sebenarnya adalah menutup pintu kesempatan bagi SBY untuk kembali mencalonkan diri.</p><p>SBY dipilih jadi Presiden RI ke enam pada Pemilu 2004. Padahal partai Demokrat, partai baru pada pemilu kala itu, cuma meraih 7% suara.</p><p>Bila <em>presidential threshold</em> pada Pemilu 2009 meroket jadi 20%, kemungkinannya Demokrat gagal memenuhi syarat. Dus, SBY tak bisa kembali mencalonkan diri untuk periode kedua. Begitu mungkin rencananya.</p><p>Tapi sejarah punya kehendak berbeda. Demokrat justru menjadi pemenang pemilu 2009. Popularitas SBY membuat Demokrat meraih hampir 21% kursi DPR. SBY berhak kembali mencalonkan diri. Ia dipilih lagi menjadi Presiden RI dengan <em>landslide victory</em>.</p><p>Kalau begitu, apa masalahnya dengan Jokowi? Bukankah threshold 20% ini digunakan dalam semua Pemilu sejak 2009?</p><p>Masalahnya: pemilu Indonesia sampai 2014 dilaksanakan terpisah dalam dua tingkat. Pemilihan anggota legislatif lebih dulu. Baru meningkat ke pemilihan presiden. Dicari dulu partai mana saja yang memenuhi syarat untuk mengusung calon Presiden. Baru kemudian pemilihan Presiden dilaksanakan.</p><p>Itu berbeda dengan pemilu 2019. Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu ini sudah menetapkan bahwa pemilihan anggota legislatif harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden.</p><p>Dalam keadaan baru ini, <em>Presidential Threshold</em> dalam pemilu 2019 sebenarnya mustahil diteruskan. Bagaimana caranya mendapatkan partai yang berhak mengusung calon presiden, bila pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pemilihan presiden?</p><p>Tapi presiden Jokowi dan partai anggota koalisinya punya akal untuk memanipulasi kemustahilan itu. Gunakan ulang saja hasil pemilu 2014!</p><p>Dengan begitu, PDIP sudah pasti memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden. Perolehan Banteng moncong putih ini di pemilu 2014 adalah 18%. Tinggal cari satu lagi saja partai untuk diajak berkoalisi, maka <em>presidential threshold</em> 20% bukan masalah.</p><p>Tak pelak, <em>Presidential Threshold</em> yang dipaksakan ini memaksa partai-partai menengah dan kecil berkerumun di sekitar PDIP atau Partai Gerindra. Dua partai dengan perolehan kursi DPR terbanyak dalam Pemilu 2014. Hampir tak ada kemungkinan bagi koalisi lain yang mencukupi di luar dengan PDIP dan Gerindra. Pada kenyataannya, begitulah cara Jokowi kembali menghadapi Prabowo dalam pemilu 2019.</p><p>Dua kali pemilu, dua calon presiden saja, tetap Jokowi melawan Prabowo. Seolah Indonesia, bangsa yang besar ini, kekurangan stok pemimpin.</p><p><strong>Politik Penyingkiran</strong></p><p>Tapi dalam pemilu 2019, Jokowi bukan lagi &quot;orang biasa&quot;. Ia adalah Presiden yang sudah berkuasa selama 5 tahun: ia kini sudah memiliki &quot;<em>historical baggage</em>&quot;.</p><p>Di antaranya: Indonesia yang sebelumnya dijuluki &quot;<em>a vibrant and healthy democracy&quot;,</em> di bawah kekuasaannya kini dinilai mengalami &quot;<em>democratic regression</em>&quot;. Begitu kalangan akademisi menyebut. Sebagian dari mereka menilai Indonesia di bawah Jokowi menerapkan &quot;<em>illiberal democracy</em>&quot;, yaitu demokrasi yang ditandai hanya oleh adanya pemilu, namun minus perlindungan hak-hak sipil.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*5tEH7wutBInH9v453kvmEA.jpeg" /></figure><p>Masalah lain: Hampir seluruh janjinya di masa kampanye pemilihan presiden 2014 belum dipenuhi. Menyediakan listrik 35 ribu MW dalam 5 tahun, misalnya. Kini, 7 tahun berlalu sejak kebijakan itu dicanangkan, pembangkit listrik yang beroperasi baru sekitar 20%.</p><p>Hutang luar negeri terus meroket sejak periode pertama Jokowi. Dalam kurang lebih enam tahun, Jokowi membuat utang baru sekitar Rp 4000 Triliun. Padahal sebelumnya ia mencibir utang luar negeri dan menyatakan akan menyetopnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*sqRLLL4cCLu_ZxzDCR5qvA.jpeg" /></figure><p>Hal-hal itu sebenarnya sudah cukup untuk menyoal kompetensinya sebagai pemimpin. Namun suara suara kritis yang mulai muncul saat itu masih sangat lirih.</p><p>Pada pemilu 2019, “orang baik” ini kembali memenangi pemilu, dengan menjadi antitesa dari Prabowo yang memanfaatkan kengerian politik identitas.</p><p>Namun setelah ia memenangi pemilu, bahkan setelah menarik Prabowo ke dalam kabinetnya, ketegangan dan keterbelahan politik tidak ia akhiri. &quot;Kadrun&quot;, &quot;Taliban&quot;, &quot;Islam radikal&quot;, katagori politik yang dulu mengantarkan kemenangannya dalam pemilu, terus membelah masyarakat hingga kini, hampir seperti suatu histeria.</p><p>Ketika Jokowi dikritik melemahkan KPK dan membahayakan pemberantasan korupsi, kawanan pendengung Jokowi menuduh KPK diisi dan dikendalikan oleh &quot;Taliban&quot;. Namun seorang penyidik yang disingkirkan dari KPK membantah telak tudingan itu. &quot;Saya Saliban&quot;, katanya. “Saya kristen&quot;.</p><p>Penyidik lain juga membantah: &quot;Bila tuduhan Taliban itu benar, mana bisa saya bekerja di KPK?&quot; Ia beragama Budha dan dilahirkan dari keluarga Tionghoa.</p><p>Ketika enam warga sipil ditembak mati oleh polisi, Jokowi hampir seperti mengamini. Kata Jokowi, &quot;Masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya sampai membahayakan bangsa dan negara&quot;.</p><p>Jokowi juga mengingatkan bahwa &quot;aparat dilindungi oleh hukum&quot; dan mengimbau agar mereka &quot;tak gentar sedikitpun dalam menegakkan keadilan&quot;.</p><p>Padahal ini adalah kasus <em>extra-judicial killing</em>. Padahal ini adalah kasus <em>death on custody</em>. Namun soal genting ini seolah dengan sengaja diabaikan. &quot;Kadrun!&quot;, begitu kata kawanan pendengung Jokowi tentang enam anak muda anggota FPI tersebut.</p><p>Dalam kasus lain, Jokowi mengeluarkan Perppu untuk mengubah dan mengganti UU Ormas. Dengan itu, kekuasaan eksekutif bisa membatalkan hak atas kebebasan berserikat, hak konstitusional semua warga negara, hanya dengan selembar surat keputusan menteri. Tak perlu lagi pengadilan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SU2Ps6HIMSCcDkn0njM2lw.jpeg" /></figure><p>Ini mengulang langgam otoritarianisme Orde Baru. Padahal adalah gerakan reformasi yang mengembalikan kewenangan itu ke tangan hakim. Tapi lagi-lagi, hal genting ini diacuhkan karena organisasi yang dibubarkan adalah HTI. &quot;Organisasi Islam radikal!&quot;.</p><p>Bagaimanapun, politik tangan besi Jokowi pada FPI dan HTI mungkin saja berhasil menguatkan profil politik yang dikehendakinya di mata penduduk minoritas, yakni sebagai pembela Pancasila, NKRI dan kemajemukan.</p><p>Namun pada kasus KPK, jelas sekali semua itu sebenarnya mantra dalam <em>politics of exclusion</em>. Cara untuk menyingkirkan para penyidik yang jujur dan berani, setelah Undang-undang KPK direvisi untuk membuatnya kehilangan independensi. Ini, pembaca yang budiman, sama sekali tidak berhubungan dengan perlindungan kemajemukan.</p><p>&quot;Taliban&quot;, &quot;Kadrun&quot;, &quot;Islam radikal&quot;, kelihatannya akan terus bergema sepanjang kekuasaan Jokowi. Mantra politik ini berguna untuk menyingkirkan lawan-lawan politik -- atau untuk melindungi Jokowi dari sorotan kritis terhadap kompetensinya?</p><p><strong>Pandemi</strong></p><p>Pandemi yang dua tahun lalu datang mengepung Indonesia adalah malapetaka yang sama sekali tidak terduga. Virus Covid-19 terus bermutasi, makin cepat menyebar, merampas makin banyak nyawa, dan secara efektif mendakwa kompetensi Jokowi beserta pemerintahannya. Kali ini, kawanan pendengung Jokowi mati gaya. Sebab virus tak bisa dituduh &quot;Kadrun&quot;, &quot;Taliban&quot; atau &quot;Islam radikal&quot;.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*B6X7lXzhkui0-LP7Sbqbgg.jpeg" /></figure><p>Jokowi mestinya sadar bahwa penanganan pandemi harus menjadi prioritas. Pertama dan terutama untuk menyelamatkan nyawa warga negara. Namun ketika pandemi baru tiba, Jokowi justru cenderung lebih berusaha menyelamatkan ekonomi. Seperti Trump di AS, Jokowi pun awalnya mengentengkan serangan Virus Covid-19 ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/591/1*PANmhL3RT3J1KaebSvnItg.png" /></figure><p>Alih alih menerapkan karantina wilayah, Jokowi membuat kebijakan PSBB, PSBB transisi, PSBB ketat, Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau Kecil (PSBM/PSBK), Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) dan kini PPKM Darurat. Itu semua adalah kebijakan ompong yang mewakili kebimbangan Jokowi untuk mendahulukan nyawa warga negara dari ekonomi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/829/1*Lhq-hxMWD511pWBlhLVLaA.jpeg" /></figure><p>Apakah itu karena negara tak punya uang? Apakah muasal penolakan Jokowi pada karantina wilayah <em>(lockdown)</em> adalah karena menurut perintah Undang-Undang ia harus menaruh nasi ke piring rakyatnya selama dikunci di rumah?</p><p>Belum tentu, sebab Jokowi dalam APBN 2021 justru menambah anggaran pembangunan infrastruktur menjadi Rp 417, 8 triliun -- naik sekitar 48% dari Rp 281,1 triliun di tahun 2020. Sementara anggaran bagi kesehatan dan sosial justru diturunkan secara drastis.</p><p>Pembangunan infrastruktur: inikah penyebab Jokowi bimbang mendahulukan keselamatan rakyatnya? Atau mungkin ia berpikir, prioritas menangani pandemi akan merontokkan ekonomi, lalu meruntuhkan pemerintahannya?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*wB9a4N0pW-o2qn_F-j5zDg.jpeg" /></figure><p>Apapun, sekarang keadaan sudah kasip. Semua orang marah, frustrasi dan putus asa. Serangan virus ini tak pilih bulu.</p><p>Makin ke sini, makin jelas bahwa &quot;orang baik&quot; ini inkompeten. Bukti di depan mata. Fasilitas kesehatan kolaps. Tenaga kesehatan ratusan tewas, selebihnya sangat kelelahan.</p><p>Makin banyak warga mati karena tak mendapat pertolongan. Rumah sakit dimana mana penuh. Fasilitas dan layanan ICU sangat terbatas. Tabung oksigen langka.</p><p>Orang mati di jalan atau di kendaraan saat mencari Rumah Sakit. Atau di rumah saat keluarganya berada dalam antrian panjang untuk membeli tabung oksigen yang terbatas. Dan jumlahnya akan terus bertambah.</p><p>Ini bukan takdir Tuhan. Ini kegagalan manajemen. Ini kekeliruan kebijakan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*J9JuvRe8hNmNB3Fk6UHJUw.jpeg" /></figure><p>Mungkin jumlah warga terpapar bisa dibatasi oleh kebijakan PPKM darurat. Tapi faskes yang terlanjur kolaps sudah pasti akan membuat jumlah warga yang tewas terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan.</p><p>Dan seruan yang dulu lirih itu, bahwa Jokowi tidak mampu, mungkin akan jadi pekik teriak yang bergema di jalanan.</p><p>****</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=203d24cca6a0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jumhur: Hate Speech atau Free Speech?]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/jumhur-hate-speech-atau-free-speech-2a63a0d8faab?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2a63a0d8faab</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 19:48:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-04-20T19:48:58.881Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*N0pAQzivwXsM5jup7hKzGg.jpeg" /></figure><p>Senin, 19 April 2021. Ruangan sidang pengadilan Muhamad Jumhur Hidayat di PN Jakarta Selatan. Kursi panjang bagi pengunjung ada dua dan semua sudah diduduki. Saya duduk di lantai mendengarkan pendapat ahli bahasa yang dihadirkan jaksa penuntut umum tentang hate speech yang didakwakan pada Jumhur.</p><p>Absurd. Hate speech atau hate crime bukan pertama-tama perkara linguistik. Salah, tidak bisa, itu direduksi jadi sekadar makian atau hinaan.</p><p>Hate speech adalah ajakan atau hasutan di muka publik untuk melakukan diskriminasi dengan kekerasan atau paksaan. Dus, hate speech adalah &quot;delik&quot; yang &quot;unsur fondasional&quot;-nya adalah praktek diskriminasi.</p><p>Apa itu diskriminasi? Itu adalah suatu perbuatan yang bertujuan menghalangi orang lain untuk mendapatkan hak-haknya secara setara dan penuh, yang dituntun oleh prasangka rasial, agama, gender, kelas sosial dan seterusnya.</p><p>Jadi hate speech atau hate crime sebenarnya adalah soal kuasa, power, karena dia pasti dan selalu mencerminkan problem dalam hubungan antara mayoritas dengan minoritas atau antara the powerful dengan the powerless.</p><p>Jadi kalau orang menyampaikan kritik keras terhadap sebuah kebijakan pemerintah, bahkan memaki Presiden dengan kata-kata kasar, itu tidak serta merta bisa digolongkan sebagai hate speech. Meski bisa saja itu diadukan oleh Presiden sendiri dengan menggunakan pasal penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Tapi setahu saya, Pak Jokowi tidak pernah mengadukan Jumhur, bukan?</p><p>Tadi sudah disebut, diskriminasi adalah unsur fondasional dari hate crime atau hate speech. Dus, targetnya pasti minoritas atau the powerless. Bila pemahaman ini diterapkan pada kasus Jumhur, hasilnya akan membingungkan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/862/1*C-CYeSNThopJySuoB5sWcQ.jpeg" /></figure><p>Tentu tidak mungkin Jokowi disebut powerless padahal dia adalah Presiden RI yang menguasai Polisi, Jaksa, Tentara dan Keuangan Negara.</p><p>Justru Jumhurlah yang powerless. Ia cuma warga negara biasa, yang gara gara cuitannya, pendapat politiknya, telah ditangkap dan dibui -- tak peduli saat luka di perutnya akibat operasi usus buntu belum pulih.</p><p>Pertanyaannya kemudian tentang diskriminasi. Lalu bagaimana, dengan cara apa, cuitan Jumhur telah menghalangi kesetaraan hak-hak Jokowi -- orang Solo, suku Jawa, mayoritas di Indonesia -- dan membuatnya menjadi sebuah tindakan diskriminasi? Yang benar sajalah!</p><p>Dakwaan melakukan hate speech pada Jumhur adalah sangat dipaksakan. Cuitannya tak lain adalah manifestasi dari free speech. Muhammad Jumhur Hidayat adalah Prisoner of Conscience: Dia diadili karena pikiran dan pendapat politiknya. Usai sidang, saya menyaksikan dua belah tangan eks aktivis Mahasiswa ITB yang pada masa otoritarian Soeharto juga dibui itu, diborgol. Namun kita semua tahu, sesungguhnya kebebasan berpikir dan berpendapat di Indonesialah yang sedang digiring ke dalam bui.</p><p>***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2a63a0d8faab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[KLB Illegal dan Moeldoko: Ini Tentang Kuasa, bukan Akal Sehat.]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/klb-ilegal-dan-moeldoko-ini-tentang-kuasa-bukan-akal-sehat-768500e79cb3?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/768500e79cb3</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 02:46:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-03-08T04:33:05.756Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Cikeas, 5 Maret 2021, menjelang tengah malam. Saya terpekur mendengarkan pernyataan pers Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Kami, Partai Demokrat, berkabung. Akal sehat telah mati. Keadilan, supremasi hukum, demokrasi, sedang diuji”. Pak SBY bicara tentang KLB ilegal di Deli Serdang yang menobatkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjadi Ketua Umum. Biasanya, Pak SBY tak pernah salah dalam membacakan pidato. Malam itu, tiga kali beliau melakukan kesalahan dan mengulang kalimatnya.</p><p><strong>KLB illegal dan Konteks Politiknya.</strong></p><p>Ini semua adalah fakta. Di masa Jokowi, 6 warga sipil dibunuh dan polisi menyatakan mereka tersangka, padahal mereka sudah dikubur. Presiden Jokowi tidak menyesalkan kasus “death in custody” itu, malah mengafirmasi bahwa hukum harus ditegakkan. Seolah pembunuhan itu sesuai dengan hukum dan memenuhi norma-norma hak-hak asasi manusia.</p><p>Di masa Jokowi, problem politik identitas dihadapi dengan politik penyingkiran (<em>politics of exclusion</em>) dengan menggunakan Pancasila sebagai wahyu bagi koersi, seperti di masa Orde Baru. Padahal, paska reformasi dulu, kita sepakat menjadikan Pancasila sebagai referensi bagi politik inklusi, yakni menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merangkul semua warga. Kenapa kita harus merangkul? Karena Garuda Pancasila memerintahkan “Bhineka Tunggal Ika” — bukan <em>bhineka tanpa ika</em>. Itu tak berarti negara jadi lembek, melainkan, negara harus bertindak pada mereka yang melakukan kekerasan dan teror — tetapi hanya melalui pengadilan.</p><p>Di masa Jokowi, oposisi ditangkap, dibui, dipamerkan pada publik dengan tangan diborgol, seolah menangkap teroris berbahaya. Kehidupan pribadi tokoh yang kritis pada pemerintah diintai dan dibuntuti, diekspos oleh kawanan buzzer pada publik, bahkan bila itu membuat keluarganya hancur.</p><p>Orang yang menolak pengkultusan Jokowi, atau sekadar tak sependapat dengan kebijakannya, dimusuhi ramai-ramai. Kwik Kian Gie, ekonom sepuh, mengaku tak pernah setakut sekarang untuk berpendapat. Ia dibuli — tapi yang lain bahkan diadukan ke polisi dengan sangkaan ujaran kebencian. Seolah <em>hate speech</em> adalah soal memaki penguasa, bukan norma hak asasi manusia untuk memerangi diskriminasi pada pihak yang lemah atau minoritas.</p><p>Di masa Jokowi, kebebasan berserikat, salah satu hak asasi manusia yang sudah menjadi hak konstitusional, diberangus. Organisasi masyarakat bisa dibubarkan hanya dengan keputusan pemerintah — bukan palu hakim — mirip dengan masa Orba.</p><p>Di masa Jokowi, etika politik dibuang. Jokowi tak sungkan menjadi satu-satunya Presiden yang semasa berkuasa mendorong anak dan menantu memenangi Pilkada. Padahal itu sama saja membuka pintu pada aparat negara dan pengusaha untuk diam-diam membantu anak dan menantu demi <em>vested interest</em> pada Presiden. Akibatnya apa? Pemilihan yang bebas dan jurdil menjadi mustahil.</p><p>Di masa Jokowi, kebebasan pers konstan berada dalam ancaman: dari mulai digeruduk hingga wartawannya dibuli. Dan sekarang, di masa Jokowi pula: Negara membiarkan, mungkin bahkan mensponsori, pengambilalihan Parpol secara paksa, oleh pejabat di lingkaran terdalam istana.</p><p>Semua itu untuk apa? Demi stabilitas politik bagi pertumbuhan ekonomi? Tapi kenyataannya: ekonomi anjlok. Dari awal Jokowi berkuasa, rerata pertumbuhan ekonomi tak pernah sampai 5%.</p><p>Pandemi Covid-19 menyerang. Atas nama penanganan pandemi, Jokowi mengeluarkan Perppu. Hak budget DPR dilucuti. Penyusunan APBN diambil ke tangan pemerintah sepenuhnya. Tapi di dalamnya, anggaran untuk kesehatan lebih kecil dibanding anggaran infrastruktur dan Polisi. Padahal Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan jumlah korban pandemi terbanyak.</p><p>Memang, jalan tol dan bendungan bertambah. Tapi apakah sepadan menukar kebebasan sipil, demokrasi, supremasi hukum, harmoni sosial dan kesehatan masyarakat dengan jalan tol dan bendungan? Kenapa rakyat Indonesia kembali dihadapkan pada keharusan untuk memilih pembangunan ekonomi dari demokrasi, keamanan dari kebebasan, seperti di masa Orba? Kenapa kita tak boleh mendapat semua secara seimbang? Bagaimana bila setelah semua itu dikorbankan, ternyata di kemudian hari proyek-proyek infrastruktur itu terlantar atau mangkrak, akibat perencanaan yang buruk maupun karena dana tak bisa disediakan?</p><p>Malam itu, di Cikeas, usai pernyataan pers Pak SBY, saya merenung. Jadi, apa sebenarnya basis legitimasi dari pemerintahan Jokowi hari ini?</p><p>Ekonomi anjlok. Politik mundur. Hukum jadi alat gebuk. Harmoni sosial robek. Kesehatan masyarakat kian memburuk. Apa?</p><p>Akal sehat sudah mati?</p><p><strong>Bukan SBY Yang Membuat Elektabilitas Demokrat Ambruk.</strong></p><p>Dalam perjalanan pulang dari Cikeas, saya teringat pada Kongres Demokrat 2010 di Padalarang, Jawa Barat. Anas Urbaningrum dalam usia 41 tahun memenangi persaingan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pesaingnya saat itu adalah Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Tak satupun dari tiga kandidat yang berlaga punya hubungan darah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p><p>Saat itu, Demokrat adalah partai pemenang pemilu 2009. Figur sentral Partai, SBY, adalah faktor utama yang membawa Demokrat memenangi pemilu dengan perolehan suara nasional yang tak tertandingi PDIP sampai hari ini: 20.85%.</p><p>Namun, kendati sangat mampu memengaruhi pilihan kader, SBY menolak mengambil pihak. Ia menyerahkan pilihan sepenuhnya pada kader.</p><p>Maka, Anas memimpin Partai Demokrat. Anak muda, tak punya darah biru politik, memimpin Partai besar pemenang pemilu! Fenomenal dan hanya bisa terjadi di Partai Demokrat.</p><p>Tapi menjelang Pemilu 2014, ia menjadi tahanan KPK bersama Nazaruddin. Publik gempar. Jalan demokrasi yang ditempuh Demokrat menuju partai modern, seketika longsor di permulaan jalan. Elektabilitas Partai anjok seperti batu jatuh ke sumur. Menjelang Pemilu 2014, Demokrat ditaksir hanya memiliki sisa elektabilitas 4% saja.</p><p>Dalam situasi genting, SBY turun gunung. Bersama Ibu Ani, ia berkampanye dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, ke seluruh Indonesia. Jerih payahnya membuat elektabilitas partai terdongkrak menjadi hampir 11%. Walhasil, Demokrat tetap satu dari 5 partai besar.</p><p><em>Bukan SBY yang membuat elektabilitas Demokrat ambruk — justru SBY yang selalu mendongkraknya naik.</em></p><p>Itu faktanya pada pemilu 2009. Itu pula faktanya pada pemilu 2014, saat semua survei menaksir Demokrat akan tersisih menjadi partai kecil, malah gagal memenuhi <em>parliamentary treshold.</em></p><p>Pada pemilu 2019, Demokrat masih mampu meraih 7% lebih perolehan suara nasional — kembali pada modal awalnya dulu di pemilu 2004. Ini membuktikan, memang tak ada jalan yang mudah bagi Partai yang berada di luar pemerintahan. Namun, pada saat bersamaan, itu juga membuktikan, Demokrat sudah punya pemilih inti yang setia, yang jumlahnya mencapai 7% suara nasional.</p><p>Dalam politik elektoral, itu punya dua arti. Pertama, inilah modal politik yang besar dan berharga, yang pasti diperhitungkan oleh partai politik pesaing Demokrat. Kedua, bagi Demokrat sendiri, modal politik itu tak bisa dipisahkan dari nama Yudhoyono. Inilah takdir politik Partai Demokrat setelah bangkit dari ujian mematikan pada 2014. Suka atau tidak, 7% pemilih nasional itu adalah rakyat yang percaya dan setia pada SBY.</p><p><strong>Agus Yudhoyono</strong></p><p>Patut dicatat, pada masa kampanye Pemilu 2019, Ibu Ani sakit dan wafat di Singapura. SBY setia menemani hingga kekasih hatinya berpulang usai berjuang melawan kanker darah yang ganas.</p><p>Adalah Agus Yudhoyono, sebagai Ketua Kogasma PD, yang ditugasi berjuang menggantikan peran SBY dalam Pemilu 2019. Bagi Demokrat, mendorong Agus Yudhoyono sebagai pemimpin baru partai adalah langkah rasional yang sudah dihitung matang.</p><p>Andi Arief dan saya adalah saksi hidup dari momen penting dalam sejarah partai pada 2017, ketika Agus Yudhoyono didesak keluar dari dinas TNI untuk menjadi calon gubernur DKI. Saya tak akan lupa, suatu malam di perpustakaan keluarga di Cikeas, Pak SBY dan Ibu Ani terperanjat. Andi Arief menyampaikan keinginan kader agar Demokrat memajukan calon gubernur dari dalam lingkaran partai sendiri untuk Pilkada DKI. Orangnya, tak lain, Agus Yudhoyono.</p><p>“Jangan, Andi, pilkada DKI itu bakal sangat keras. Bloodshed”, kata Pak SBY. Saat itu, Pak SBY sudah melakukan survei untuk menemukan siapa punya elektabilitas cukup untuk menandingi calon-calon dari partai lain. Hasilnya, seingat saya, Yusril Ihza Mahendra ada di puncak survei. Tapi para kader di Jakarta terap berkeras agar Demokrat memajukan calon dari dalam Partai Demokrat saja.</p><p>Selang sehari kemudian, saya mengirim SMS ke nomor Ibu Ani. Isinya agak lancang. “Sebagai Ketua Umum Partai, Pak SBY memiliki tanggungjawab mempertimbangkan suara kader yang menginginkan Mas Agus. Mohon dengan hormat Ibu dan Bapak berkenan membujuk”. Lalu saya menutup SMS itu dengan mengutip Sutan Sjahrir: “Ini pasti bukan pilihan mudah, tapi hidup yang tak dipertaruhkan tak dapat dimenangkan”.</p><p>Dalam pikiran saya, ini memang pertaruhan. Tapi bukan tanpa perhitungan. Bila Agus menang, ia mendapat kesempatan menempa kepemimpinan di Jakarta. Bila kalah, tak soal benar, sebab Pilkada DKI itu diikuti oleh mata dan telinga seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah palagan penting yang akan membuat nama Agus Yudhoyono dikenal secara nasional. Keduanya sama-sama modal berharga untuk karir politiknya ke depan.</p><p>Esok harinya, Ibu Ani membalas SMS saya, pendek saja. “Agus tidak mau”. Andi Arief dan saya bergegas menemui lagi Pak SBY di Cikeas. Sudah ada beberapa tokoh partai lain, sahabat keluarga, dan kader-kader senior Demokrat di situ. Saya perhatikan, Ibu Ani kelihatan selalu memalingkan muka dari saya. Dalam hati saya, ada perasaan bersalah. Apalagi sore itu Mas Ed — begitu saya memanggil Pramono Edhie Wibowo — dan Mas Gatot Suwondo “melabrak” saya. “Lu dan Andi jangan ngerjain keponakan gua!”.</p><p>Tapi sejarah berjalan sering tanpa meminta persetujuan kita. Agus Yudhoyono, setelah mendengar pendapat dari beberapa senior terdekat, justru akhirnya memutuskan bersedia maju menjadi calon gubernur DKI. Itu adalah keputusannya sendiri. Kami semua, tanpa kecuali, hanya menyampaikan aspirasi kader Demokrat.</p><p>Kita tahu, ia kemudian kalah. Kita tahu, ia berpidato menerima kekalahan secara ksatria — dan dengan itu, dalam usianya yang masih muda, ia memberi teladan tentang kematangan dan fairness dalam berpolitik. Kita juga tahu, ia tak patah oleh kekalahan. Ia terus bergerak dan namanya kian dikenal dan diperhatikan secara nasional. Bahkan, namanya kini disebut secara konsisten oleh sejumlah survei sebagai tokoh yang diperhitungkan bagi kepemimpinan nasional. Partai Demokrat berhasil melahirkan dan menempa pemimpin baru!</p><p>Bagi Demokrat, Agus Yudhoyono adalah manifestasi dari dua hal dalam politik elektoral: politik memori dan politik harapan. Agus adalah manifestasi dari politik memori karena ia menyandang nama Yudhoyono: Presiden RI ke-6 selama dua periode. Ada 7% pemilih nasional yang merasakan, mengingat dan berterimakasih pada kebijakan-kebijakan SBY. Merekalah pemilih inti Demokrat yang setia dalam empat Pemilu. Ini adalah modal politik penting yang harus, tapi juga hanya, bisa dijaga oleh Agus Yudhoyono.</p><p>Bagi Demokrat, Agus pada sisi lain adalah manifestasi dari politik harapan. Ia adalah sosok yang cerdas, nasionalis, eks prajurit TNI yang mengutamakan kepentingan negara, dengan karakter kepemimpinan yang menonjol akibat tempaan dan halangan.</p><p>Pada Pemilu 2024 nanti, ia akan berusia 45 tahun. Ia diharapkan akan menarik hati para pemilih muda dan pemula yang jumlahnya sangat besar. Bila ia berhasil dalam misi menarik pemilihnya sendiri ini, menambahkannya kepada pemilih setia SBY, maka Partai Demokrat akan mendapat tambahan suara yang signifikan.</p><p>Itu bukan misi yang mudah. Tapi Agus Yudhoyono punya peluang bila ia dan seluruh kader Partai Demokrat mampu membawa partai ini lulus dari ujian yang dihadapi hari ini — ujian yang membuat Partai Demokrat menjadi partai nasionalis dengan moral politik yang unggul.</p><p><strong>A Perfect Stranger</strong></p><p>Sekarang kita kembali ke masalah KLB Ilegal Partai Demokrat. Sebelumnya perlu diingat bahwa Partai Demokrat sesunggguhnya adalah Partai Tokoh. Partai ini dibentuk paska reformasi dengan satu tujuan, hanya satu-satunya tujuan, yakni menjadi kendaraan bagi SBY untuk bertarung pada Pilpres 2004 — pemilu langsung dan demokratik pertama setelah interupsi otoritarianisme. Dengan kata lain, SBY adalah alasan bagi pembentukan Partai Demokrat. Tak ada SBY, tak bakal Partai Demokrat didirikan. Sebaliknya, tanpa Partai Demokrat, kecil kemungkinan SBY bisa maju jadi calon Presiden.</p><p>Begitulah, Partai Demokrat adalah Partai Tokoh. Dan tokohnya adalah SBY. Maka, dengan genealogi politik Partai Demokrat itu, dan dengan dinamika historisnya bersama SBY, mungkinkah Partai Demokrat punya kemungkinan berkembang yang sama bila dipimpin oleh Moeldoko?</p><p>Bagi pemilih Demokrat, Moeldoko adalah <em>a perfect stranger. </em>Pemilih Demokrat tak punya memori apapun tentang dan bersama Moeldoko. Maka, memaksakan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat pertama-tama akan membuat 7% pemilih inti Demokrat, yakni rakyat yang memilih Demokrat karena merasakan dan mengingat kebijakan-kebijakan presiden SBY, pindah ke Partai lain. Ini adalah kehilangan maha besar bagi Demokrat, baik dalam pengertian moral maupun modal politik.</p><p>Kemudian, Moeldoko tak punya peluang sebesar Agus Yudhoyono untuk meraih hati pemilih muda dan pemula. Ia juga tak punya elektabilitas setinggi Agus Yudhoyono.</p><p>Pada pemilu 2024 mendatang, Moeldoko akan berusia 67 tahun. Elektabilitas Moeldoko hari ini nol koma sekian persen. Bahkan dalam beberapa survei, namanya tak pernah muncul. Mustahil membayangkan Moeldoko akan memenangi pilpres 2024. Ambisi Moeldoko memang raksasa, tapi peluang politiknya sesungguhnya liliput.</p><p>Kesimpulannya, alih alih memenangi Pilpres 2024, Moeldoko justru akan membuat Partai Demokrat ditinggal pemilihnya yang setia dari pemilu 2004 hingga 2019.</p><p>“Akal sehat sudah mati”, kata Pak SBY. Tapi, Pak SBY, dengan segala hormat, ini bukan soal akal sehat. Bila pemerintah justru mengesahkan kepengurusan illegal dari KLB illegal itu, urusannya mungkin bukan untuk memenangkan Moeldoko dalam Pilpres 2024, tapi semata-mata untuk menghancurkan Demokrat dan peluang Agus Yudhoyono.</p><p>Atau, siapa tahu, <em>hostile take over</em> ini berhubungan dengan desas desus adanya kehendak kekuasaan untuk melakukan amandemen UUD 45 demi mengubah periode jabatan Presiden?</p><p>Desas desus? Gosip belaka? Kemarin, rencana Moeldoko mengambil alih paksa Partai Demokrat pun disebut cuma gosip, cuma desas desus.</p><p>Ini tentang kekuasaan yang bisa berbuat apa saja. ***</p><p>Jakarta 8 Maret 2021.</p><p>Rachland Nashidik.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=768500e79cb3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Benarkah Enam Warga Sipil Itu Disiksa?]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/benarkah-enam-warga-sipil-itu-disiksa-54744b461422?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/54744b461422</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 04:23:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-12-21T06:02:51.517Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Benarkah Enam Warga Sipil Itu Disiksa?</strong></p><p>Seorang kolega di DPP Partai Demokrat bertanya pada saya: Dapatkah kasus tembak mati enam pemuda anggota FPI diadukan ke PBB? Jawaban saya kontan adalah: Tidak.</p><p>Orang Indonesia tidak memiliki kemewahan melakukan individual complaint ke PBB — tidak ke International Criminal Court di Den Haag, tidak ke Komite HAM PBB di New York, juga tidak ke Sidang Komisi HAM PBB di Geneva. Kenapa?</p><p>Yang pertama, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang mendasari pembentukan International Criminal Court. Dengan demikian, Indonesia belum mengakui yurisdiksi dari Pengadilan Kejahatan Internasional itu.</p><p>Yang kedua, kendati Indonesia sudah meratifikasi Covenant on Civil and Political Rights, namun Indonesia tidak ikut meratifikasi optional protocol pertama dari Kovenan PBB itu. Artinya, Indonesia tidak mengakui kewenangan Komite HAM PBB untuk menerima pengaduan secara individual.</p><p>Bagaimana dengan Sidang Komisi HAM PBB di Geneva? Tidak bisa, karena ini adalah sidang rutin PBB untuk memonitor pemenuhan norma dan instrumen HAM PBB oleh negara-negara anggota. Di situ, setiap negara melaporkan kemajuan jaminan dan perlindungan HAM di kampung halamannya. Jadi jelas, peserta sidang ini adalah, atau hanyalah, (pemerintah dari) negara anggota PBB. Individu warga negara manapun tak diberi kursi untuk mengadu di situ.</p><p>***</p><p>Tapi jangan kecil hati dulu. Ada jalan lama yang bisa digunakan untuk membuat kasus pelanggaran HAM mendapat perhatian PBB. Saya menyebutnya “jalan lama” karena cara ini dulu digunakan oleh aktivis LSM pada masa Soeharto berkuasa. Tak sangka, sekarang di jaman Jokowi berkuasa, saya harus kembali mengingatnya lagi.</p><p>Satu-satunya jalan bagi orang Indonesia untuk membuat kasus pelanggaran HAM di negaranya mendapat perhatian adalah dengan memanfaatkan sidang Komisi HAM PBB di Geneva. Sekali lagi, sidang Komisi HAM PBB di Geneva — bukan Komite HAM PBB di New York, bukan juga International Criminal Court di Den Haag.</p><p>Lho bukannya tadi Komisi tidak menerima individual complaint? Memang tidak. Tapi Komisi HAM PBB di Geneva punya mekanisme banding pada laporan negara-negara. Kita bisa masuk melalui celah ini.</p><p>Sidang Komisi HAM PBB, dimana Office of the High Commissioner for Human Rights adalah mitra penyelenggaranya, memberi kesempatan kepada Non Governmental Organization (NGO) yang sudah diakreditasi sebagai mitra, untuk memberi laporan pembanding, second opinion, pada laporan pemerintah. Mekanisme ini disebut “Oral Intervention”. Kata “oral” di situ ditekankan untuk menegaskan bahwa NGO — di Indonesia diterjemahkan menjadi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat — memiliki hak untuk berbicara di dalam sidang Komisi yang terhormat.</p><p>Dulu, di masa Orde Baru, selaku pengurus PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) saya berkali-kali memanfaatkan celah ini untuk membanding laporan keadaan HAM di Indonesia yang disampaikan Kementrian Luar Negeri.</p><p>PBHI memiliki akreditasi sebagai Mitra-PBB? Tidak. Saya bicara di sana menggunakan slot NGO internasional mitra PBHI yang tentu saja sudah memiliki akreditasi.</p><p>Hanya ada segelintir saja NGO Indonesia yang memiliki akreditasi PBB. Kalau tak salah ingat, di antaranya mungkin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), “lokomotif demokrasi” pada masa Orba bentukan Adnan Buyung Nasution. Tapi sekarang ini Amnesty International sudah memiliki cabang Indonesia. Dengan demikian, Amnesty International Indonesia bisa melakukan oral intervention dalam sidang Komisi HAM PBB di Geneva.</p><p>***</p><p>Pertanyaannya, apa untuk dilaporkan? Indonesia pada tahun 1998 sudah meratifikasi Convention Against Torture, Konvensi Anti-Penyiksaan, melalui UU No.5 tahun 1998. Dengan demikian, secara periodik, Indonesia wajib memberi laporan pada PBB mengenai pelaksanaan Konvensi PBB yang nama panjangnya adalah “Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Dalam bahasa Indonesia: Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.</p><p>Jadi, bila memang ada bukti kuat, sekali lagi bila ada bukti kuat, 6 warga sipil di Indonesia mengalami penyiksaan sebelum ditembak mati, perkara ini bisa disampaikan dalam sidang Komisi HAM PBB untuk membanding laporan pemerintah. LSM mana yang bisa menyampaikan? Mungkin YLBHI — tetapi sudah pasti Amnesty International Indonesia.</p><p>Apakah PBB akan memberi perhatian? Itu soal lain lagi. Ini adalah celah sempit yang tidak mudah. Prosesnya panjang dan membutuhkan lobby pada pemerintah dari masing-masing negara anggota. Bila berhasil, maka Komisi HAM PBB akan berinisiatif mengutus Special Rapporteur untuk mengunjungi Indonesia dan melakukan penyelidikan. Bila Indonesia menolak inisiatif itu, maka sebagai gantinya, Indonesia harus melakukan penyelidikan sendiri dan menuntaskan kasus dengan memenuhi norma-norma HAM dan keadilan internasional.</p><p>Jangan anggap enteng kasus penyiksaan oleh aparat negara. Selain diharamkan oleh PBB, UUD 1945 dalam pasal 28 G ayat 2 juga tegas menggariskan:</p><p>“<em>Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.&quot;</em></p><p>Bahkan, andai Indonesia sudah meratifikasi Statuta Roma, kejahatan penyiksaan oleh aparat negara bisa diadukan pada International Criminal Court di Den Haag, Belanda. Tapi hanya bila kejahatan penyiksaan itu memiliki bukti-bukti kuat sebagai buah dari kebijakan otoritas politik.</p><p>Satu dari tiga kejahatan internasional yang jatuh di bawah yurisdiksi Pengadilan Kejahatan Internasional adalah “Crime against Humanity”. Penyiksaan dapat dikualifikasikan sebagai “extra-ordinary crime” dan karena itu “crime against humanity” apabila bersifat “systematic” atau “widespread”. Sistematik di situ berarti kejahatan tersebut dilakukan aparat negara untuk memenuhi perintah atau kebijakan otoritas politik.</p><p>Soalnya sekarang: Benarkah Enam Warga Sipil itu disiksa sebelum ditembak mati? *****</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=54744b461422" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Polisi jangan melakukan Extra-Judicial Killing]]></title>
            <link>https://medium.com/@ranabaja/polisi-jangan-melakukan-extra-judicial-killing-9f3e4d4e021?source=rss-424ed4b26a74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9f3e4d4e021</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Rachland Nashidik]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 19 Dec 2020 02:47:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-09-17T04:12:36.248Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polisi jangan melakukan Extra-Judicial Killing</strong></p><p>Ketika negara terpojok oleh penelisikan publik, sering muncul fitnah dan hoax yang disebar melalui media sosial. Contohnya di bawah ini. Entah siapa yang membuatnya. ISIS, Suriah dan Partai Demokrat Amerika Serikat dibawa-bawa untuk menakut-nakuti. Padahal tujuannya tak lain mengaburkan pandangan kita agar setidaknya negara tak dinilai salah. Malah, kalau bisa, tindakannya mendapat pendukung fanatik.</p><p>***</p><p>Saya paham, banyak orang tak setuju pada FPI. Saya sendiri bukan penggemar -- <em>and the feeling is mutual</em>. Saya ingat, foto saya pernah mereka kalungkan di leher kambing. Lalu leher kambing itu dipotong.</p><p>Selain foto saya, foto Abdurahman Wahid, Adnan Buyung Nasution dan Hendardi juga bernasib sama. Itu, kalau tak salah ingat tahun 2007, ketika kami berinisiatif mendaftarkan permohonan judicial review atas pasal Penistaan Agama dalam KUHP ke Mahkamah Konstitusi. “Penistaan agama” adalah absolutisme warisan konflik gereja Katolik di Inggris pada abad pertengahan. Ngapain dipertahankan oleh orang Indonesia?</p><p>Toh, ketika beberapa waktu kemudian Munarman (dan Muhamad Rizieq Shihab -- MRS) ditangkap karena FPI menyerang demonstran pro Kebebasan Beragama di Monas, saya mengunjungi Munarman di selnya di Polda Metro Jaya. Mereka ditahan, diadili, dan menerima dihukum hakim dua tahun penjara.</p><p>***</p><p>Kami memang berpisah jalan: saya dan Munarman. Tapi perbedaan keyakinan politik, setidaknya bagi saya, bukan alasan bagi permusuhan. Lagi pula, saya tak mungkin melupakan Munarman pada masa-masa genting saat kami mengusut pembunuhan Munir. Kemana-mana, Munarman dan Robertus Robet menemani saya dalam tugas TPF Munir. Maman membawa belati dan bersumpah bakal mati duluan bila saya diserang komplotan pembunuh Munir.</p><p>Maman memang pemberani. Saat Aceh bergejolak di bawah darurat militer, saat warga Aceh dikepung kekerasan dari dua penjuru, Munir menugasi Maman jadi Koordinator KontraS di sana. Cuma Maman yang berani.</p><p>Tapi bukan karena hubungan lama dalam pengalaman dan persahabatan itu yang membuat saya angkat bicara, saat kemarin 6 anggota FPI ditembak mati Polisi.</p><p>***</p><p>Bagi saya, isyu utama dalam kasus ini adalah apakah penembakan itu sudah sesuai aturan hukum? Bagaimanapun, penggunaan senjata api oleh Polisi, apalagi mengakibatkan korban jiwa, adalah tindakan ektsrem yang seharusnya bersifat eksepsional. Itulah isyu utama dalam kasus ini -- bukan bahwa yang didor adalah anggota FPI.</p><p>6 orang anak muda -- satu di antaranya baru berusia belasan tahun -- ditembak mati. Mereka tak punya catatan kriminal. Pun pada saat dibuntuti, mereka tidak sedang melakukan perbuatan kriminal. Mereka ditugasi menjaga MRS dalam sebuah perjalanan keluarga. Sulit bagi saya menerima bila mereka didor hanya karena menjadi anggota FPI.</p><p>Di awal kemenangan reformasi dulu, saya pernah mengajar dalam beberapa kali kursus HAM yang diselenggarakan Polisi bekerjasama dengan IMPARSIAL. Ini adalah bagian dari program kami untuk mengenalkan UN-Basic Principles on the Use of Force and Firearm by Law Enforcement Officials. Pada pokoknya, PBB menetapkan, penembakan hanya bisa ditempuh sebagai jalan terakhir dan dengan tujuan melumpuhkan -- bukan membunuh.</p><p>Seingat saya, Prinsip-prinsip yang dikeluarkan PBB itu sudah dijadikan rujukan oleh Polri dalam membuat aturan penggunaan kekuatan dan senjata api.</p><p>Kemarin Polri menyatakan, dalam suatu pernyataan publik yang sangat terburu-buru, petugas menembak karena mereka lebih dulu ditembak. Kenapa saya menilai pernyataan itu terburu-buru? Karena belum ada penyelidikan internal yang dilakukan Polri terhadap petugas yang melepas peluru.</p><p>Setiap penggunaan peluru, apalagi mengakibatkan kematian warga sipil, harus dipertanggungjawabkan. Di negara-negara demokrasi, Internal Affairs Kepolisian akan langsung bekerja menyelidiki petugas yang menembak.</p><p>Petugas bukan saja akan diinterogasi dan dibebastugaskan sementara, tapi kejadian itu sendiri akan diusut dan diurut: fakta-fakta di tempat kejadian digali, saksi-saksi dicari dan ditanyai, dan duduk perkara kejadian direkonstruksi. Hasil dari investigasi internal itulah yang akan dijadikan bahan untuk menyimpulkan kenapa penembakan dilakukan dan memutuskan apakah itu lawful -- bukan extra-judicial killing. Semua itu tak mungkin dilakukan dalam semalam.</p><p>Sekarang Mabes Polri mengambil alih kasus ini dari Polda Metro Jaya. Juru bicara Mabes Polri menyatakan penembakan akan diselidiki. Saya gembira membacanya tapi lalu tahu penyelidikan internal belum dilakukan. Kalau begitu, apa dasar bagi kita untuk menerima dan membenarkan bahwa 6 pemuda anggota FPI itu ditembak mati karena menyerang petugas? Apa dasar untuk meyakini bahwa penembakan itu lawful, bukan extra-judicial killing?</p><p>***</p><p>Sekarang ini, apa pula dasar bagi kita untuk mengeluarkan dari daftar kemungkinan bahwa anak-anak muda itu didor semata karena mereka anggota FPI? Sekali lagi, saya sungguh berharap, bukan begitu kenyataannya. Tapi kelihatannya pertanyaan atau kemungkinan itu sebenarnya ada pada pikiran publik -- baik pada mereka yang menolak atau mengamini penembakan.</p><p>Mereka yang mengamini penembakan biasanya menyebut FPI berbahaya. Sarang kelompok intoleran. Serangan pada kebhinekaan Indonesia. Track record FPI dalam aksi-aksi polisional dan ceramah-ceramah HRS yang membakar memang membuat orang mudah punya anggapan demikian.</p><p>Sebenarnya, banyak orang Indonesia, karena mendengar atau mengalami sendiri hal buruk dengan Polisi, dalam hidup sehari-harinya cenderung berhati-hati, skeptis, bahkan curiga pada Polisi. Namun dalam kasus penembakan FPI, kelihatannya banyak orang memilih melupakan sikap skeptis dan curiganya itu, dan terang-terangan berbalik mendukung Polisi.</p><p>Mudah ditebak, mereka yang menolak atau mempertanyakan penembakan, dengan segera didorong jatuh pada katagori di seberangnya: dituding Anti-Pancasila, Pro-Intoleransi, bahkan dalam grafis di bawah, pro FPI dan ISIS dan mau merebut kekuasaan Jokowi. Edan pisan!</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1003/1*iq3DM6qL8TIBdpaaArLWyw.jpeg" /></figure><p>Teman-teman di lingkungan pengurus Partai Demokrat tertawa ngakak ketika tahu saya dituding pro FPI dan Pro ISIS. Tapi ini bukan tuduhan pertama. Dulu saya dianggap pro-PKI karena dianggap lebih membela korban terbanyak dalam pembunuhan massal di Republik ini di tahun 1965.</p><p>Saya memang meyakini, anggota-anggota PKI itu, yang tak mengetahui apalagi terlibat dalam petualangan para pemimpinnya, telah diburu, dibunuh dan dihukum tanpa pengadilan -- semata karena mereka menjadi kader dari Partai yang pada saat itu legal. Mungkin memang benar, pada waktu itu PKI terlibat atau melakukan politics of hate, tapi jelas juga mereka adalah korban-korban extra-judicial killing.</p><p>Nyawa setiap manusia harus dilindungi, apapun asal usul sosial, keyakinan, jenis kelamin dan preferensi politiknya. Indonesia harus belajar dari pengalaman buruknya sendiri dan tak mengulangi kekejaman yang sama. Tidak boleh lagi ada orang yang dihukum, apalagi dibunuh, hanya karena afiliasi politiknya, keyakinan atau agamanya, apalagi karena suku dan ras-nya.</p><p>Salah satu pelajaran penting itu: aparat negara yang memonopoli alat alat kekerasan harus dikontrol, agar profesional, tak berpolitik praktis, selalu menuruti code of conduct, dan hanya tunduk pada Undang-Undang dalam negara demokrasi. Pikiran itu yang antara lain mendorong kita dulu memanfaatkan kemenangan reformasi tahun 1998 untuk mereformasi TNI. Tapi bagaimana dengan Polri kini?</p><p>Jangan sampai Polisi melakukan extra-judicial killing. Adalah tanggung-jawab setiap warga negara yang peduli, untuk mencegah kemungkinan itu, betapapun mungkin kecil, jadi kenyataan.</p><p>Perkara dituduh pro ini dan itu, ya memang menyebalkan, tapi seperti kata kawan saya: &quot;In vino veritas&quot;. Dalam anggur ada kebenaran. Favorit saya anggur dari Perancis atau Italia — tapi tak pernah menolak dari Australia.****</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9f3e4d4e021" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>