<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Raniwulandari on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Raniwulandari on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@raniwulandari09072007?source=rss-b1c9d8ed126a------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*zez6ky15q3fwmazg</url>
            <title>Stories by Raniwulandari on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@raniwulandari09072007?source=rss-b1c9d8ed126a------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:49:49 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@raniwulandari09072007/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Asap, Uang Kuliah, dan Hak Bersuara: Aksi Mahasiswa Juga Urusan Kesehatan]]></title>
            <link>https://medium.com/@raniwulandari09072007/asap-uang-kuliah-dan-hak-bersuara-aksi-mahasiswa-juga-urusan-kesehatan-d6af8d920972?source=rss-b1c9d8ed126a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d6af8d920972</guid>
            <category><![CDATA[kesehatan]]></category>
            <category><![CDATA[aksi-mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[kebebasan-berpendapat]]></category>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <category><![CDATA[sumpah-pemuda]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Raniwulandari]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 08:02:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-20T08:02:06.746Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*zTZMJa4O4tTpDIJOgdc2LA.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi aksi mahasiswa dan anak bermasker. (Foto: rakhmat suwandi dan pipop kunachon/Pexels)</figcaption></figure><p>Pasien tidak memilih udara yang mereka hirup.</p><p>Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di bangku kuliah keperawatan ia terasa semakin berat setiap kali saya membaca berita karhutla. Saya belum menjadi perawat. Saya masih belajar menjadi satu. Namun dari tempat saya belajar, ada hal yang sudah jelas: kesehatan seseorang sering ditentukan jauh sebelum ia sampai di ruang periksa.</p><p>Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) mencatat sekitar 4.000 peserta aksi di Bundaran HI, Jakarta. Mereka membawa lima kelompok tuntutan. Tiga di antaranya, menurut saya, tidak bisa dipisahkan dari kesehatan: karhutla, biaya pendidikan dan layanan dasar, serta kebebasan berpendapat. Saya membacanya satu per satu.</p><h4>Udara: hak yang tidak bisa ditawar</h4><p>Mahasiswa menuntut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional. Angka dari Kementerian Kesehatan menjelaskan mengapa tuntutan itu terdengar mendesak. Per 2 November, tercatat 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak, dengan tambahan 3.906 kasus dalam satu hari. Pada pencatatan 21 Oktober, dari 333.470 kasus, 75.172 menimpa balita. Di Sumatra Selatan saja, dinas kesehatan setempat mencatat 8.032 kasus ISPA hanya dalam enam hari, 1–6 November.</p><p>Pemerintah memang tidak diam. Kemenkes menyebut 9.355 tenaga kesehatan telah diturunkan ke wilayah terdampak. Namun menurut pemberitaan akhir Oktober, pemerintah belum berencana menetapkan status bencana nasional. Status itu perlu dikaji dengan data, dan ada pertimbangan di baliknya yang tidak semuanya terlihat dari luar. Tetapi dari sudut pandang calon tenaga kesehatan, satu hal tetap berlaku: napas tidak menunggu keputusan administratif. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak itu berlaku juga di hari-hari ketika statusnya masih diperdebatkan.</p><h4>Bangku kuliah: siapa yang akhirnya merawat?</h4><p>Tuntutan kedua menyoroti biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan kewajiban negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.</p><p>Sebagai mahasiswa kesehatan, saya melihat kedua hal ini berdekatan. Kuliah yang mahal bisa menyaring siapa yang mampu menjadi dokter, perawat, atau bidan. Jika kesempatan belajar tidak merata, sebaran tenaga kesehatan berisiko ikut timpang, padahal tidak semua orang tinggal dekat rumah sakit. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk berobat.</p><p>Hubungan itu masuk akal, tetapi tuntutan pendidikan terjangkau akan jauh lebih kuat jika didukung data terbuka tentang biaya pendidikan kesehatan dan sebaran tenaga kesehatan di daerah. Dengan data itu, kritik tidak berhenti sebagai slogan, dan pemerintah punya dasar yang jelas untuk menjawabnya.</p><h4>Suara: ruang yang harus tetap aman</h4><p>Tuntutan ketiga menyangkut kebebasan berpendapat dan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, UU Nomor 9 Tahun 1998 mensyaratkan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban. Di kawasan Dukuh Atas, aksi dilaporkan sempat ricuh.</p><p>Di titik inilah etika profesi yang saya pelajari terasa paling konkret. Tenaga kesehatan tidak punya kubu. Peserta aksi dan petugas keamanan yang terluka sama-sama berhak ditolong. Perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan pihak yang didukungnya, dan identitas serta informasi medis pasien wajib dirahasiakan. Di ruang gawat darurat, yang ada hanya pasien.</p><h4>Kesimpulan</h4><p>Asap, uang kuliah, dan ruang bersuara tampak seperti tiga persoalan yang berdiri sendiri-sendiri. Namun ketiganya bertemu di satu titik: kualitas hidup dan martabat manusia. Udara yang tercemar membuat warga jatuh sakit, pendidikan dan layanan yang timpang menentukan siapa yang terlayani, dan ruang bersuara menentukan apakah keluhan itu bisa sampai ke pembuat kebijakan.</p><p>Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus saling menjatuhkan. Mahasiswa menyampaikan tuntutan secara damai, pemerintah mendengar dan menjawab dengan langkah nyata, dan tenaga kesehatan memastikan siapa pun yang sakit tetap dirawat.</p><p>Saya belum menjadi perawat. Tetapi kalau kelak saya berdiri di sisi tempat tidur pasien, saya ingin ingat bahwa kesehatan dimulai jauh sebelum pasien tiba: dari udara yang bersih, bangku kuliah yang terjangkau, dan ruang aman untuk bersuara.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d6af8d920972" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>