<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Rasyid Ridha on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Rasyid Ridha on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@rasyidridha?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*qfuZ-DvDLp9NToXRNV0Tsw.jpeg</url>
            <title>Stories by Rasyid Ridha on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@rasyidridha?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:30:39 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@rasyidridha/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Duduk Santuy Sembari Mengamati Pancasila]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/duduk-santuy-sembari-mengamati-pancasila-2f77f764b335?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2f77f764b335</guid>
            <category><![CDATA[santuy]]></category>
            <category><![CDATA[pancasila]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[kebatinan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 05:38:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-05-24T11:45:11.355Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*m8s4NoN5tvBJ8mfphMPC6w.jpeg" /><figcaption>Suwung. Sumber gambar: <a href="https://persaudaraanmatahari.org/article/meditasi/meditasi-suwung/">Persaudaraan Matahari</a></figcaption></figure><p><strong><em>Pada Mulanya…..</em></strong></p><p>Hari ini, Pancasila seolah dibahas hanya menjadi mantra yang bersifat sloganistik semata. Ia hadir dan diglorifikasi dalam sejumlah ‘<a href="https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743128308/bpip-sosialisasi-salam-pancasila-salam-kebangsaan-penting-nggak-sih">mimbar-mimbar kebangsaan</a>’, <em>di-yel-yel-kan</em> dalam <a href="https://www.mimbarpublik.com/2021/03/19/yang-muda-bicara-pancasila/">seminar pancasila millenial di kam</a>pus, dirapalkan oleh para politisi pandir yang narsis, dan sisanya berakhir menjadi mantra canggih yang ditempelkan di sejumlah <a href="https://makassar.tribunnews.com/2017/08/06/spanduk-ajakan-memusuhi-individu-dan-kelompok-anti-pancasila-beredar-di-pinrang">baliho di pinggir jalan</a>. Selain itu, membacakan bait-bait teks Pancasila juga telah menjadi rutinitas biasa dalam setiap upacara bendera merah putih, setiap seminggu sekali, di berbagai sekolah-sekolah: dari ujung Sabang sampai dengan Merauke, layaknya menyiram tanaman di pagi hari.</p><p>Dan kenyataan itu lebih pahit. Pancasila seolah mandul dan nampak tidak sakti ketika dihadapkan dengan realitas sosial (atau energi negatif yang nyata serta hadir di hadapan mata) yang mewujud pada hari ini: ketimpangan kelas ekonomi dan sosial yang semakin <em>jomplang</em>, menguatnya ekstrimisme beragama, persekongkolan politisi dalam melakukan kebejatan legislasi perundang-undangan di parlemen, perampasan ruang hidup warga di berbagai konflik agraria, kerusakan lingkungan hidup (deforestasi, degradasi kualitas ekologi, eksploitasi tambang, dll.) dan lainnya.</p><p>Meski kesaktiannya seolah mandul, <em>toh</em> Pancasila tetap eksis, bertahan, dan simbolnya tetap terpampang di atas dinding ruangan. Nyatanya masih ada sebagian kecil orang yang mau berpusing ria tetap membahas konsep abstrak tersebut.</p><p>Kita tentu masih ingat betapa susah payahnya Yudi Latif menulis sejumlah buku berkaitan dengan Pancasila (seperti <a href="https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&amp;printsec=copyright&amp;hl=id#v=onepage&amp;q&amp;f=false">Negara Paripurna</a>, <a href="https://www.goodreads.com/id/book/show/26120481-revolusi-pancasila">Revolusi Pancasila</a>, <a href="https://www.goodreads.com/id/book/show/44057520-wawasan-pancasila">Wawasan Pancasila</a>, dll.), yang mungkin pernah membuat jari-jemarinya menjadi <em>kram</em> akibat terlalu lama mengetik draft naskah buku di laptop. Atau misalnya buku <a href="https://onesearch.id/Author/Home?author=Prof.Dr.+Kaelan%2C+M.S.">Filsafat dan Pendidikan Pancasila</a> yang ditulis oleh Prof. Kaelan sebagai bahan ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di berbagai kampus, yang ternyata bagi kebanyakan mahasiswa, buku tersebut masuk ke dalam daftar/list<em> </em>keranjang buku-buku yang membosankan untuk dibaca.</p><p>Begitu pun Lia Eden (Pendiri Kerajaan Sorga Komunitas Eden sekaligus Nabi yang Manunggal dengan Malaikat Jibril), dimana sebelum beliau wafat, telah menuliskan semacam ‘<em>magnum opus</em>’ dan mewariskan sejumlah ribuan halaman teks berkenaan dengan hal ini, yang kemudian kitab yang berjilid-jilid tersebut diberi judul sebagai “<a href="https://web.facebook.com/EdenCommunity777/posts/1500216446980325">Teologi untuk Pancasila</a>”. Atau bahkan Rizieq Shihab, seorang pentolan ormas keagamaan ekstrim yang dengan klaimnya sebagai keturunan Nabi, hendak merebut klaim tafsir atas Pancasila sebagai legitimasi untuk penerapan syariah islam lewat tesis master S2-nya di University of Malaya-Malaysia, dengan judul “<a href="https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/592753">Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia</a>”.</p><p>Nampaknya ada kejanggalan dan kegagalan mentransformasikan pengetahuan mengenai Pancasila. Padahal Presiden RI pertama, Soekarno (yang dianggap sebagai penggali nilai-nilai luhur dalam Pancasila), di era keemasannya dahulu mungkin sudah cukup sangat lelah melakukan ribuan pidato panjang yang berbuih-buih dalam berbagai rapat akbar yang tak bosannya menyebutkan Pancasila sebagai Alat Pengusir Nekolim (Neo-Kolonialisme dan Neo-Imperialisme). Naasnya, pidato-pidatonya tersebut dilakukan dengan durasi waktu yang cukup lama, yang membuat Soekarno pada saat itu harus sering menahan <em>kebelet</em> pipis hingga akhirnya beliau mengalami <a href="https://tirto.id/berobat-ke-dokter-gigi-pun-sukarno-harus-dikawal-super-ketat-gg4R">sakit gangguan ginjal</a> di usia senjanya.</p><p>Alih-alih bergoyang, sekelompok orang dan politisi lainnya nampaknya masih optimis untuk tetap mempertahankan Pancasila meskipun harus diatur dalam sebuah kebijakan hukum yang baku sekalipun seperti dalam <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/17/062559765/apa-itu-ruu-hip-yang-dipersoalkan-nu-dan-muhammadiyah?page=all">Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang sebelumnya sempat menimbulkan kontroversi beberapa waktu belakangan</a>. Sisanya tentu didukung dengan sejumlah spanduk bernada agitatif yang berisikan teks: “<a href="https://www.wartanias.com/2017/05/spanduk-tolak-radikalisme-dan-teroris.html">Pancasila dan NKRI Harga Mati</a>, Ganyang Radikalisme, Komunisme dan Separatisme”, yang kemudian menyisakan kesan memori kengerian dan teror di dalam benak pikiran warga sipil biasa yang kebetulan melewati dan melihat spanduk tersebut.</p><p>Di sisi lain, sebagian kelompok aktivis yang terdidik (<em>well-educated</em>, yang dianggap kritis dan progresif), mungkin cenderung acuh terhadap keberadaan Pancasila itu sendiri. Ini dapat dilihat dari jarangnya dimasukkan istilah Pancasila ke dalam agenda-agenda aktivismenya. Selain karena adanya catatan sejarah kelam yang membayangi Pancasila itu sendiri (misalnya bagaimana <a href="https://tirto.id/upaya-soeharto-mengklaim-pancasila-dari-sukarno-cpMt">Pancasila dipakai untuk menggebuk kelompok komunis </a>dan simpatisannya di tahun 1965–1966, <a href="http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9551">pemberlakuan asas tunggal Pancasila di zaman Orde Baru 1980-an</a>, digunakannya Pancasila untuk membungkam lawan politik rezim atau kalangan aktivis dengan tuduhan subversif, dll.), mungkin sebagian aktivis yang terdidik ini juga merasa telah berada di titik jemu dengan slogan-slogan Pancasilaistik di berbagai tempat yang seolah sangat diobral penggunaannya akan tetapi defisit makna. Meski begitu, perlu digaris bawahi, bahwa sebagian besar dari aktivis ini mungkin telah berupaya merealisasikan Pancasila dalam kegiatan sosialnya meski tanpa perlu mengucap dan mendendangkannya rutin di hari senin.</p><p>Tapi yang jelas, Pancasila pada hari ini seolah menjadi benda yang “hidup segan, mati tak mau”. Ia seolah hidup dan mengkristal sebagai sebuah “<em>Rogo</em>” dalam bentuk lima baris kalimat, namun persis pada saat itu ia sebenarnya sedang sekarat dan kehilangan “<em>Sukmo</em>”-nya.</p><p>Sebagian sarjana atau kaum cendekia ilmu hukum masih merasa yakin untuk menjadikannya sebagai sebuah <a href="https://www.researchgate.net/publication/344425333_Mempertanyakan_Pancasila_Sebagai_Grundnorm_Suatu_Refleksi_Kritis_dalam_Perspektif_Fondasionalisme">“<em>Grundnorm</em>” (norma dasar) bagi seluruh aturan hukum turunan yang ada di Indonesia</a>. Namun hari ini kita menyaksikan berbagai aturan-aturan hukum turunan yang ada justru gagal “menerjemahkan” dan “menghadirkan” Pancasila di dalam dirinya dan tak sedikit justru bertentangan dengan spirit yang diusung oleh Pancasila itu sendiri.</p><p>Tak sedikit di antara sebagian produk legislasi hukum kita, yang bertentangan dengan kuasa kehendak Ketuhanan yang ada. Ini dapat dilihat dari masih diberlakukannya aturan pidana hukuman mati yang membiarkan nyawa manusia dapat dicabut oleh manusia dan negara. Padahal urusan cabut-mencabut nyawa itu sendiri sebenarnya adalah kewenangan Tuhan, bukan kewenangan manusia.</p><p>Selain itu, praktik berhukum kita hingga saat ini juga masih belum mencerminkan spirit Kemanusiaan. Ini dapat dilihat misalnya dari tindakan represif aparat penegak hukum terhadap warga sipil yang melakukan aksi mengemukakan pendapat di muka umum secara damai, praktik salah tangkap dan penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap warga yang direkayasa kasusnya serta diseret paksa ke dalam proses peradilan, dan sebagainya.</p><p>Negara dan Badan Pemerintahan tak jarang juga membiarkan (atau memelihara?) praktik-praktik yang justru memecah belah persatuan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda suku dan golongan. Misalnya dengan membiarkan tindakan sekelompok ormas atau warga yang mendiskriminasi dan mempersekusi warga lain yang minoritas dan ‘berbeda’ dari kebanyakan, membiarkan tindakan rasisme dan ujaran kebencian terhadap orang lain karena perbedaan identitas suku, ras, etnis, agama, ideologi, budaya, dll., dan lainnya.</p><p>Lebih naas lagi Reformasi 1998 ternyata tidak mengubah kenyataan bahwa saluran partisipasi dan demokrasi warga masih saja mampet, yang justru menegasikan prinsip-prinsip musyawarah kerakyatan yang seharusnya penuh dengan kondisi yang hikmah dan bijak. Ini dapat dilihat dari praktik pembuatan produk legislasi hukum di parlemen yang minim akan partisipasi dan masukan dari warga sipil namun sarat akan transaksi penyelundupan kepentingan oligopoli (konglomerasi bisnis) untuk melegitimasi tindakan eksploitasi bisnis lewat sejumlah aturan hukum perundang-undangan.</p><p>Dan realitas yang hari ini nampak adalah keadilan seolah menjauh dari kehidupan sosial bermasyarakat kita. Realitas ini adalah realitas sejarah yang materialis (mengemuka jelas, eksplisit di permukaan) dan ia merupakan realitas objektif yang tak bisa dihindari. Ia terlihat dari adanya jurang ketimpangan kekayaan ekonomi antara si miskin dan si kaya, stagnasi kesejahteraan kelompok kelas pekerja/buruh/karyawan, perampasan lahan warga semakin massif atas nama agenda pembangunan strategis, pengrusakan alam-lingkungan hidup terus terjadi dari hari ke hari, dan masih banyak lainnya.</p><p>Walhasil, Pancasila telah menjadi mitos. Ia menyelubung menjadi semacam kesadaran palsu yang membelenggu -alih-alih membebaskan dan memerdekakan-, yang justru menjadi semacam selubung untuk menutupi dan menyembunyikan neraka realitas yang dihadapi kehidupan keseharian warga. Dengan begitu, Pancasila pada hari ini telah mengalami kontradiksi internal di dalam dirinya sendiri dan terjebak dalam situasi nihilistik.</p><p><strong><em>Reposisi Pancasila: Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Dasar Salira</em></strong></p><p>Problem paling umum dalam mendudukkan dan memperlakukan Pancasila adalah, saat satu tafsir tunggal Pancasila diberlakukan secara umum/generalistik terhadap semua kalangan dan entitas, baik itu terhadap individu, kelompok, ataupun negara. Padahal, ada pembacaan yang berbeda terhadap Pancasila yang sangat tergantung pada posisi entitas yang membaca berada. Misalnya cara membaca Pancasila sebagai Dasar Negara, tentu akan berbeda dengan cara membaca Pancasila sebagai Dasar Pribadi (Dasar <em>Salira</em>).</p><p>Pancasila sebagai Dasar Negara, ia akan berangkat dari kerangka kerja yang rasional dan materialis, karena ia berangkat dari situasi konkret material sejarah yang harus dikalkulasi secara rasional. Artinya, sila Pancasila pada level konkret atau materialis yang terlebih dahulu dibaca, dipahami, dan diimplementasikan oleh Negara. Dalam hal ini, bila Negara hendak menerapkan Pancasila dalam setiap kebijakannya, maka Negara harus membaca dan merespon terlebih dahulu situasi material sosial yang ada dalam lingkupnya agar bisa mewujudkan apa yang disebut sebagai Keadilan Sosial.</p><p>Sedangkan Pancasila sebagai Dasar Salira, ia akan berangkat dari kerangka kebatinan individual manusia karena berangkat dari penghayatan batin yang dalam. Artinya, menjadi sangat penting untuk memilah dan membedakan yang mana Pancasila sebagai Dasar Negara dan yang mana Pancasila sebagai Dasar Salira, dan pembedaan peruntukannya.</p><p>Ada banyak teks yang memperkuat argumen Pancasila sebagai Dasar Negara, baik yang diucapkan dan dituliskan oleh Soekarno, proyek P4 Soeharto, buku-buku Pancasila-nya Yudi Latif, dan sebagainya. Namun umumnya, teks-teks tersebut tidak menawarkan metode pembacaan praktis yang konkret atas Pancasila. Teks Pancasila diperlakukan secara telanjang, dan umumnya berdasarkan urutan angka/nomor sila: dari pertama hingga kelima. Selebihnya, teks-teks tersebut secara penjabarannya sangat didominasi pikiran yang sifatnya Negara-sentris, dan kerap dipaksakan untuk diaplikasikan oleh individu-individu manusia awam biasa yang sebenarnya tidak memiliki hubungan yang kuat dengan dinamika kerja-kerja kenegaraan.</p><p>Istilah Pancasila sebagai Dasar Salira, pada mulanya dicetuskan oleh Mei Kartawinata, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga adalah inisator serta pendiri Aliran Kebatinan Perjalanan. Secara garis besar, Pancasila diletakkan sebagai kerangka nilai kebatinan individu yang juga berangkat dari penghayatan transendental dan imanen, dari level penghayatan Ketuhanan hingga Keadilan Sosial. Menariknya, dalam rumusan ajaran Pancasila-nya Mei Kartawinata, ia berangkat dari pemahaman totalitas diri manusia dengan Negara. Artinya, ajaran Pancasila ini memposisikan baik diri manusia maupun negara berangkat dari titik transendental menuju imanen, yang secara keseluruhannya mewujud menjadi semacam sebuah totalitas manunggal.</p><p>Mei Kartawinata memaknai Pancasila sebagaimana urutan sila, dari sila pertama dimana Ketuhanan merupakan unsur-unsur Tuhan yang melekat pada setiap diri insan sebagai daya kawula yang menggerakkan energi. Daya ini kemudian digerakkan oleh medium badan manusia (Kemanusiaan) sebagai cerminan alam semesta dan padanya melekat juga unsur-unsur Ketuhanan, yang dua unsur ini menjadikan manusia akan menjadi sempurna dan cenderung adil dan beradab. Setelahnya, manusia akan memahami bahwa ia merupakan bagian kecil dari Kebangsaan (persatuan), dimana dalam Kebangsaan terdiri dari banyak ragam unsur yang tidak hanya manusia, melainkan juga hewan, tumbuhan, dan lainnya.</p><p>Setelahnya, bangsa kemudian memasuki fase Negara, dimana ia terdiri dari Rakhayat (Rakh sama dengan Darah, dan Hayat sama dengan Hidup). Artinya, eksis tidaknya suatu Negara, tergantung pada Hidup atau tidaknya darah bangsa dan rakyat yang ada di dalamnya. Rakhayat hanya mungkin eksis sejauh ia dapat menata dirinya, baik dirinya dengan Tuhan, sebagai manusia, maupun sebagai kebangsaan. Setelahnya, bila kemudian manusia dapat bersikap jujur, mampu merasakan, dan welas asih, maka ia akan dapat menciptakan situasi keadilan sosial, dimana semua akan ditata sesuai dengan proporsinya masing-masing.</p><p>Dalam skema tersebut, setidaknya terdapat dua ciri dalam model pemaknaan Pancasila yang dituliskan oleh Mei Kartawinata. <em>Pertama</em>, Pancasila dibaca berdasarkan urutan angka dari pertama sampai dengan kelima, dimana kata kunci penting dalam masing-masing sila Pancasila yang dituliskan oleh Mei Kartawinata kurang lebih identik sama dengan sila-sila Pancasila pada hari ini pasca 18 Agustus 1945. <em>Kedua</em>, baik itu individu (salira) maupun negara, sama-sama melakukan penghayatan atas Pancasila dengan alur pembacaan Pancasila yang sama (dari sila pertama sampai dengan sila kelima).</p><p>Pancasila sebagai dasar <em>salira</em> dan dasar negara sebagaimana yang <em>dipendak </em>oleh Mei Kartawinata, kemungkinan besar hendak mendudukkan Pancasila sebagai sebuah ‘Totalitas’ landasan berpikir sekaligus kebatinan bagi individu, bangsa (wangsa), dan negara Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar landasan nilai individu semata, atau hanya sebagai landasan nilai negara saja, melainkan keduanya saling berkelindan dan menyatu. Gagasan totalitas semacam ini, sebenarnya bukanlah suatu hal yang aneh bila kita merujuk pada sejumlah epistemologi politik-kenegaraan yang berkembang di dalam tradisi masyarakat adat, keraton, maupun kesultanan. Ibarat kata: rakyat manunggal menjadi bangsa, bangsa manunggal menjadi negara, dan negara manunggal dengan semesta (Tuhan).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/500/1*Y5fezFQLlLKqsp1-hLP7oA.jpeg" /><figcaption>Teks Ajaran Pancasila Pamendak Mei Kartawinata</figcaption></figure><p>Bila dikorelasikan pada konsepsi ketatanegaraan, Mr. Soepomo (yang umumnya dikenal sebagai salah seorang anggota BPUPKI perumus Pancasila sekaligus Bapak Hukum Adat Indonesia) mengeksplisitkannya sebagai sebuah konsep <a href="https://www.researchgate.net/publication/290996689_Menapaki_Jejak-Jejak_Pemikiran_Soepomo_Mengenai_Negara_Indonesia">Negara Integralistik</a> -yang <a href="http://library.lol/main/CDE4850B110208CF1D812C946E789707">dalam filsafat negara dan sejarah-nya G.W.F. Hegel disebut sebagai ‘Roh Absolut’</a>-, yang kurang lebih sama terinspirasi dari konsepsi ketatanegaraan yang umumnya berkembang di masyarakat adat maupun kerajaan-kerajaan kuno Nusantara. Negara bukanlah entitas eksklusif yang terpisah (<em>separate</em>) dari unsur-unsur yang mendukungnya (organisasi, aparat, infrastruktur, rakyat, wilayah, dan kuasa kedaulatan), melainkan suatu kesatuan absolut secara keseluruhan. Hanya dengan totalitas dan absolusitas Negara, maka Negara akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-citanya.</p><p>Satu contoh sederhana, misalnya dalam filsafat kenegaraan-integralistik (<em>manunggaling</em>-nya negara dan tubuh individu) yang umumnya populer di kalangan komunitas adat dan tradisi sunda Jawa Barat, ada yang disebut sebagai: “<em>Naga-ra, Raga-na,</em> dan<em> Na-raga</em>”. Naga-ra kurang lebih bermakna bahwa tenaga yang bersumber dari api dan cahaya (matahari). Artinya, Negara sebagai sebuah “<em>Naga-ra</em>” merupakan suatu totalitas tenaga (energi) yang berangkat dari semangat dan pencerahan yang besar. Sebagai sebuah tenaga, ia berkaitan dengan daya kuasa yang besar, ia bisa menjadi sebuah berkah namun bisa juga menjadi bencana, tergantung bagaimana pengendalian atas tenaga tersebut.</p><p>Untuk dapat mengerti bagaimana pengendalian itu bisa dilakukan, maka perlu melihat dan mengetahui <em>Raga-na</em> (tubuh-nya). Dengan melihat tubuh beserta organ-organ yang ada di dalamnya, maka dapat dipetakan di bagian mana saja pada bagian tubuh yang memiliki sumber tenaga sekaligus hal-hal yang bisa menyebabkan tenaga menjadi kehilangan kendali. Tanpa mengenal <em>Raga-na</em>, maka Tenaga atau <em>Naga-ra </em>tidak akan menghasilkan hal baik dan berguna selain hanya gerak acak dan impulsif semata.</p><p>Bila kemudian sudah melihat dan mengetahui <em>Raga-na</em>, maka manusia akan mengenal hakikat bahwa pada dasarnya segala pengetahuan, cara kerja, dan tenaga (energi) -baik itu energi positif maupun negatif-, kesemuanya eksis dan hadir bersamaan di dalam tubuh manusia (<em>Na-raga</em>). Diri manusia adalah suatu alam mikro-kosmos yang menjadi cerminan totalitas semesta yang ada di luar diri manusia: baik itu Negara maupun Alam Semesta (makro-kosmos). Baik itu mikro-kosmos dan makro-kosmos, saling terhubung dan berdialektik satu sama lain, serta saling mempengaruhi (<em>over-determinan</em>). Dan kerusakan yang terjadi di alam makro-kosmos, kurang lebih polanya sama dengan kerusakan yang terjadi di alam mikro-kosmos.</p><p>Hal ini berbeda dengan filsafat politik pemisahan Negara Modern dengan Masyarakat Sipil -<a href="https://www.gutenberg.org/files/7370/7370-h/7370-h.htm">yang digagas oleh John Locke misalnya</a>-, dimana sekalipun pada realitasnya Negara adalah eksis sebagai sebuah organisasi yang memiliki daya kuasa sekaligus daya paksa, namun ia terbedakan dengan masyarakat sipil yang memiliki kesadaran untuk terus mengoreksi kebijakan Negara, karena Negara tidak selamanya benar dan kerap kali bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat sipil menjadi sebuah keniscayaan sebagai upaya <em>checks and balances</em> atas kekuasaan negara sekaligus sebagai upaya untuk melindungi kebebasan sipil yang semestinya dimiliki oleh warga.</p><p>Konsepsi Negara Modern -beserta implikasi pemisahannya dengan Masyarakat Sipil- sendiri berangkat dari gagasan <a href="https://www.gutenberg.org/ebooks/3207">Negara Modern Thomas Hobbes</a> (<em>Hobbesian</em> <em>Thought</em>), yang melihat bahwa asal-usul Negara eksis dan memiliki kedaulatan adalah karena manusia memiliki naluri alamiah untuk memangsa manusia lainnya (<em>Homo</em> <em>Homini Lupus</em>, atau: “<em>That Man to Man is a kind of God; and that Man to Man is an errant Wolf</em>”). Saat sekelompok manusia membutuhkan rasa aman agar tidak dimangsa, saat itu dipandang perlu untuk mewujudkan suatu sosok Leviathan (monster) -yakni “Negara”- yang menjadi pelindung bagi manusia-manusia di suatu komunitas politik warga.</p><p>Lahirnya sosok Leviathan (dalam hal ini adalah Negara), ditandai dengan adanya semacam Kontrak Sosial antara Sang Leviathan dengan Komunitas Serigala, beserta implikasi turunannya: serigala melakukan sejumlah kewajiban dan persembahan bagi Leviathan. Selanjutnya, sang Leviathan menjalankan kekuasaannya untuk memberikan rasa aman, dan Leviathan menjamin hak-hak para serigala tersebut di dalam Kontrak Sosial yang telah dibuat.</p><p>Karena sifat monster yang buas ini melekat pada sosok Negara (sebagai perwujudan Leviathan) -dan sewaktu-waktu Leviathan bisa bertindak sewenang-wenang- , maka serigala-serigala tersebut alias Masyarakat Sipil, sekalipun mereka hidup dalam lingkup teritorial kekuasaan Negara, dipandang perlu untuk berdiri sendiri untuk mengimbangi sifat buas kekuasaan dan kedaulatan Negara dengan melakukan kontrol kekuasaan sebagaimana perannya.</p><p>Cara pandang bagaimana melihat relasi Negara dengan Individu -baik itu dalam konteks integralisme (penyatuan) ataupun separatisme (pemisahan)-, nampaknya berpengaruh besar juga terhadap cara memaknai Pancasila. Umumnya terbagi menjadi tiga: Pancasila hanya sebagai nilai individu, Pancasila hanya sebagai nilai dasar Negara, dan Pancasila sebagai nilai dasar kedua-duanya sekaligus (baik Negara maupun Individu). Namun problem yang mendasar sepanjang sejarah Pancasila, bahwa kesemua konsepsi pemaknaan atas Pancasila kerap dimonopoli dan dikreasi oleh Negara. Artinya, Pancasila menjadi semacam korpus yang baku dan tertutup karena seluk beluk tubuhnya dimonopoli dan dikonstruksi oleh satu entitas kekuasaan yang bernama Negara, yang pada dasarnya memiliki kondisi alamiah yang berbeda dengan entitas individu/warga. Pancasila sebagai korpus yang baku menjadikannya kaku, rigid, sekaligus menutup kemungkinan terlahirnya daya magis Pancasila-nya itu sendiri.</p><p>Untuk melampaui kebuntuan pemaknaan atas Pancasila, mungkin yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu (baik oleh Negara maupun Individu) adalah dengan menjaga jarak dari Pancasila tersebut untuk beberapa saat. Setelah hal tersebut dilakoni, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan “Duduk <em>Santuy </em>Sembari Mengamati Pancasila”: dan ini hanya bisa dilakukan <strong>“</strong>pada saat waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan tujuan yang tepat”, yang intinya pada saat kondisi yang benar-benar baik dan ideal untuk mencegah distorsi dan kekeruhan yang ditimbulkan oleh kreasi pengetahuan lewat pemikiran. Untuk itu, diperlukan metode khusus yang sederhana, berbeda, namun efektif untuk dapat mengamati Pancasila dengan baik dan benar.</p><p><strong><em>Melewati Jalur Imanen dan Transenden: Panduan Praktis Bagaimana Membaca Pancasila</em></strong></p><p>Ada banyak cara membaca Pancasila, sebagaimana ada banyak jalan menuju Roma. Saking banyaknya cara dan jalan, mungkin telah menjadikan orang-orang merasa <em>“Pabaliut” </em>(istilah bahasa Sunda, yang berarti: kusut).</p><p>Dulu Soekarno menawarkan metode membaca Pancasila dengan metode peras-memeras buah jeruk menjadi semacam jus: dari Pancasila, menuju Trisila, hingga kemudian menjadi Ekasila. Metode ini kemudian diganti oleh Soeharto dengan metode ala pengembangan untuk adonan kue, yakni lewat model P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Metode ini mungkin malah menjadi lebih rumit, berhubung selain menelurkan banyak butir yang mengembang, juga dipaksakan penghayatannya ke seluruh elemen masyarakat hingga kepada bocah SD bertopi merah berlogo <em>Tut Wuri Handayani</em>.</p><p>Manusia pada dasarnya agak malas untuk berurusan dengan hal-hal yang rumit. Ini hal yang alamiah, dan bukan suatu hal yang aneh. Untuk itu, mungkin sangat dibutuhkan sekali metode pembacaan Pancasila yang sifatnya praktis dan tidak rumit, agar orang lebih bisa dengan mudah memahami dan memaknainya. Meski ini praktis, tapi tetap membutuhkan keseriusan jika ingin menggunakan metode ini. Metode ini saya sebut sebagai metode pembacaan Pancasila lewat jalur Imanen dan jalur Transenden.</p><p>Pertama, melalui jalur Imanen. Istilah ini agak asing didengar dalam percakapan sehari-hari orang Indonesia. Umumnya orang-orang pegiat studi filsafat atau teologi yang terkadang menggunakan istilah ini. Sederhananya, Imanen adalah model pemikiran yang menekankan pada pikiran manusia itu sendiri secara subjektif, yang bisa berangkat dari akal budi, pengalaman empiris, atau pembacaan terhadap kondisi material di sekitarnya.</p><p>Meski begitu, pembacaan melalui jalur Imanen ini lebih tepat dipakai oleh Negara, sebagai sebuah organ yang dianggap ‘harus berpikir dan bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas’ dan berurusan dengan keseharian praktis kehidupan manusia atau masyarakat. Pembacaan jalur Imanen tidaklah tepat diterapkan bagi individu-manusia, mengingat tidak ada seorang individu-manusia yang <em>super power </em>dalam mengurusi segala kehidupan keseharian masyarakat.</p><p>Melalui jalur Imanen, maka pembacaan Pancasila dilakukan terhadap substansi sila yang sifatnya paling realis dalam kehidupan keseharian masyarakat, yakni sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini hendak menunjukkan bahwa kondisi sosial di masyarakat mesti berkeadilan, tidak ada eksploitasi antar sesama, tidak mengalami kesulitan makan, bisa mengakses layanan kesehatan berkualitas, dan semuanya berada pada kondisi yang layak tanpa adanya ketimpangan.</p><p>Bila kondisi keadilan sosial ini tercapai, maka siapapun dapat bernegosiasi dan merumuskan kepentingannya secara rasional, melalui mekanisme permusyawaratan. Bila kondisi keadilan tidak tercapai, kemungkinan besar orang-orang akan bermusyawarah dengan kondisi kelaparan, pikiran terbang kemana-mana dan <em>ngawur</em>, dan ia jauh dari kondisi yang hikmah dan bijaksana.</p><p>Selanjutnya, bila orang-orang dapat bermusyawarah dengan hikmah dan bijak, maka orang-orang tersebut akan mudah bersatu, karena persatuan mengandaikan kejernihan berpikir dan batin yang hanya bisa dicapai jika jiwanya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Persatuan juga berarti bahwa kesemuanya memiliki satu kesatuan visi dan misi, sekalipun pada diri masing-masing orang melekat identitas dan baju yang berbeda-beda.</p><p>Setelah semua orang bersatu, maka ia akan sampai pada tahapan paripurna sebagai manusia, dimana orang-orang tersebut akan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab menjadi ciri utama, karena hal tersebut menunjukkan derajat keparipurnaan seseorang menjadi manusia.</p><p>Namun ternyata menjadi manusia yang paripurna saja tidaklah cukup. Pada akhirnya di ujung sana, manusia ataupun dalam bentuknya yang bergerombol yang bernama “masyarakat dan negara”, akan kembali kepada Tuhan dalam sebuah Kemanunggalan dan Kemenyatuan Diri Yang Absolut. Manusia maupun kumpulan gerombolannya akan berada di level yang paripurna dan tertinggi.</p><p>Lewat pembacaan Imanen, pembacaan Pancasila berangkat dari Bumi hingga kemudian ditarik ke Langit. Membaca Pancasila dari Bumi, berarti bahwa menafsir, memaknai, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila berangkat persoalan keseharian manusia. Dan pada titik ini, Negara sebagai sebuah organ yang berurusan dengan hal-hal keseharian manusia dan dunia material menjadi sangat sentral perannya, dan Negara itu sendiri yang menerapkan pembacaan Pancasila secara Imanen.</p><p>Beda halnya dengan pembacaan lewat jalur Transenden, dimana cara baca ini berlaku bagi Individu. Pembacaan ini membutuhkan kemampuan intuisi dan penghayatan kebatinan tingkat tinggi. Ia berangkat dari kejernihan pikiran dan batin, yang berarti saat awal mula hendak membaca Pancasila, maka si Pembaca harus ‘mengosongkan dan membunuh pikiran dan batinnya’ sendiri. Artinya, lupakan sejenak segala daya kemampuan kognitif yang dimiliki bila hendak membaca dan memaknai Pancasila.</p><p>Seluruh asumsi-asumsi yang membayangi Pancasila, misalnya seperti sejarah Pancasila, politik Pancasila, kesaktian Pancasila, nestapa Pancasila, definisi Pancasila menurut buku dan akademisi, dan sebagainya, baik itu asumsi yang positif maupun asumsi yang negatif, harus disingkirkan terlebih dahulu. Dengan menyingkirkan seluruh ingatan dan pengetahuan asumtif yang membayangi Pancasila, maka menapaki jalur Transenden atas Pancasila bisa dilakukan selangkah demi selangkah, dengan kondisi yang jernih.</p><p>Negara tidak bisa menapaki jalur ini, karena Negara bukanlah individu yang memiliki dimensi kebatinan. Negara merupakan kumpulan dari totalitas berbagai kelompok individu, yang tentunya memiliki berbagai macam pikiran serta beban-beban pengetahuan politis yang saling menumpuk dan bersiasat di dalamnya. Negara secara tubuh atau kondisi alamiahnya merupakan organ yang bekerja dengan kalkulasi rasional: artinya ia tidak mungkin membunuh pikiran dan bangunan pengetahuan yang ia buat sendiri, yang mana padahal ‘membunuh pikiran’ ini merupakan syarat pertama untuk menghayati Pancasila lewat jalur Transenden! Artinya sekali lagi, yang menapaki jalur Transenden atas Pancasila adalah batin individu (diri), dan hanya pengalaman batin individu yang bisa mengukur serta menakar seberapa pantaskah dan seberapa jauh dirinya menghayati Pancasila.</p><p>Alih-alih berangkat dari sila yang sifatnya “material” -dalam hal ini sila ke-lima Pancasila-, menapaki jalur Transenden berangkat dari sila yang paling immaterial: dengan melakukan penghayatan kebatinan atas hakikat Ketuhanan. Manusia atau individu terlebih dahulu melepaskan ‘kemelekatan’-nya pada persoalan menyejarah yang fana dan profan, agar ia dapat terkoneksi dengan spirit Ketuhanan yang transendental. Sejauh individu masih memiliki ‘kemelekatan’, maka ia tak akan bisa terkoneksi dengan Ketuhanan. ‘Ketuhanan’ berarti totalitas ‘Kekosongan’ yang menghimpun semesta, absolut dan Manunggal. Ia mencakup semua keberadaan, namun ia sendiri ‘Ada’ dengan ‘Tiada’-nya. Bingung? Ya, wajar bingung, karena persoalan ‘Ketuhanan’ ini diluar kemampuan pikiran dan daya kognitif manusia pada umumnya. Ia hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh kacamata kebatinan, itu pun bagi yang mampu.</p><p>Saat individu berangkat dari sikap penghayatan di level Transenden Ketuhanan, dimana ia mampu melihat hal-hal yang melampaui dari hanya sekadar apa yang terlihat, maka ia akan dengan mudah membumikan dirinya di level Kemanusiaan serta memahami esensi-esensi nilai Kemanusiaan secara jernih dan bijak. Ia akan sampai pada kesimpulan penghayatan bahwa nilai Kemanusiaan tidaklah bersifat sektarian dan primordial, mengingat orang yang berangkat dari titik Transenden akan melihat bahwa nilai Kemanusiaan sangatlah transparan dan bersifat universal. Ia tidak memandang jubah berupa identitas ras, jenis kelamin, gender, bahasa, ideologi, afiliasi politik, dsb. yang melekat pada identitas diri manusia, karena manusia adalah sama dalam Kemanusiaan.</p><p>Nilai Kemanusiaan selama ini telah lama diasumsikan sebagai nilai yang seolah memiliki citra positif dan ideal. Ia dikorelasikan dengan berbagai pemikiran/pandangan moralis positif yang melekat pada diri manusia. Namun dalam menghayati Pancasila lewat jalur Transendental, apa yang dipahami sebagai nilai Kemanusiaan tidaklah bersifat tunggal, melainkan arbiter (acak). Ia mencakup pada seluruh dinamika Kemanusiaan yang mewujud dalam cerita perjalanan sejarah: baik, buruk, benar, salah, jahat, munafik, bimbang, kesedihan, tragedi, pengkhianatan, kekejaman, dan sebagainya. Ia bahkan melampaui dualisme Yin-Yang, karena pada Kemanusiaan terdapat dimensi-dimensi ‘antara’ atau abu-abu yang tak terangkum pada hitam dan putih.</p><p>Segala kejutan maupun kompleksitas nilai Kemanusiaan bukanlah suatu hal yang luar biasa, atau mengagetkan. Ia adalah suatu keniscayaan, yang artinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Dalam medan fenomena, Kemanusiaan adalah segala totalitas yang terangkum dalam ‘Sejarah’: baik cerita Sejarah di masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Artinya dalam menghadapi Kemanusiaan, <em>pengagem</em> Pancasila yang Transendentalis akan menyikapi dengan sangat dingin, bahkan dengan sangat kosong. Persis seperti ‘Tuhan yang menciptakan anugerah kebahagiaan maupun kutukan bencana dengan sangat dingin’. Meski begitu, dalam kerangka Pancasilaistik, Kemanusiaan dikreasikan dengan cara yang adil dan beradab, dalam artian untuk menopang keseimbangan dinamika Kemanusiaan itu sendiri.</p><p>Dengan keragaman dinamika Kemanusiaan dan dinginnya menghadapi dinamika tersebut, maka proyeksi-proyeksi agenda Persatuan menjadi mungkin dapat dilakukan. Persatuan umumnya dikontraskan dengan Perpecahan, yang sebagian orang memaknai sebab-musabab perpecahan berangkat dari adanya perbedaan identitas ataupun kepentingan. Meski begitu, Persatuan menjadi sangat mungkin diupayakan sejauh ia diletakkan dalam kerangka politik: penyatuan berbagai kelompok (identitas maupun kepentingan) untuk menuju satu tujuan bersama. Artinya, sangat besar kemungkinannya yang terjadi adalah kompromi antar berbagai kelompok. Dan kompromi mensyaratkan lepasnya sentimen primordial-subjektif yang cenderung berangkat dari sensasi emosionil, yang artinya sebenarnya membutuhkan sikap dingin dan kosong dalam mengkondisikannya.</p><p>Ini akan terus berlanjut sampai tindak lanjut dari kompromi-kompromi tersebut dibincangkan lebih lanjut dalam level hubungan dan dinamika masyarakat/kerakyatan, dimana hubungan dinamika kerakyatan akan benar-benar jelas sejauh dilaksanakan dalam suasana yang penuh dengan ‘hikmah’ dan ‘bijaksana’. Lagi-lagi, ‘hikmah’ dan ‘bijaksana’ ini tidak bisa diwujudkan sejauh dalam diri masih melekat sentimen emosionil, keberpihakan subjektif ataupun primordial.</p><p>‘Hikmah’ dan ‘Bijaksana’, dua istilah ini adalah satu paket yang sama. Dalam tradisi Kebijaksanaan Timur, ia merupakan ‘situasi pencerahan’, dan situasi tersebut tidak dapat diperoleh secara instan atau cepat, melainkan dihasilkan lewat tempaan proses yang panjang dan penuh kesunyian. Ia tidak hanya mengandaikan nalar kognitif semata, namun justru melampaui hal tersebut yang meliputi ranah kebatinan dan intuisi manusia.</p><p>Situasi pencerahan hanya mungkin diperoleh bila manusia terlepas dari segala kemelekatan yang menempel pada dirinya: pakaian, kekayaan, ideologi/pemikiran, kenikmatan, dan sebagainya. Artinya, sebenar-benarnya bermasyarakat atau berkerakyatan hanya mungkin terwujud bila ditopang dengan situasi pencerahan. Bila itu terwujud, maka rakyat atau masyarakat dapat bermusyawarah dengan benar dan menghasilkan hasil musyawarah yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah, dan ujungnya adalah menghasilkan pencerahan.</p><p>Proses dinamika kerakyatan yang menghasilkan ‘pencerahan’ karena diiringi dengan ‘hikmah dan kebijaksanaan’ akan berujung pada situasi sosial yang berkeadilan. ‘Keadilan’ adalah soal rasa, dan ia sangat sulit dinalar. Ia akan sangat mungkin dicapai, sejauh seluruh rakyat dalam suatu lingkup kehidupan sosial berada dalam situasi pencerahan, dan tiap entitas-entitasnya memiliki daya hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi. Ia akan bermakna bahwa seluruh gumpalan entitas dalam lingkungan sosial pada dasarnya adalah setara dan sama rasa. Artinya, sebenarnya kehidupan sosial sangat mensyaratkan soal kehalusan rasa untuk dapat mewujudkan keadilan.</p><p>Baik itu pembacaan Pancasila jalur Imanen maupun jalur Transenden, keduanya adalah sepaket dalam kerangka kehidupan sehari-hari, bertetangga, bernegara maupun berbangsa, karena baik itu lingkup kehidupan mikro maupun makro, keduanya saling mendeterminasi. Namun bagaimana cara membacanya dan siapa yang membacanya, harus dibedakan karena tanpa adanya pembedaan, akan menghasilkan cara membaca yang salah dan hasil yang juga salah (atau minimal kurang baik dan kurang benar).</p><p>***</p><p>“<em>Mau ngomong Pancasila saja belibet dan rumit. Pancasila saja tidak mikirin saya, ngapain saya mikirin Pancasila</em>”, mungkin kalimat ini akan muncul sekilas dalam benak pembaca budiman. Tapi kalimat ini bukanlah satu hal yang aneh atau mengagetkan, itu hal yang biasa saja. Namun keberadaan kalimat tersebut di benak pikiran akan menentukan sejauh mana proses dan level penghayatan diri seorang individu manusia Indonesia.</p><p>Tapi itu tak masalah, karena pada dasarnya Pancasila mungkin tak menuntut orang lain untuk mempercayai dirinya (teksnya) sepenuhnya. Bisa jadi roh Pancasila secara alamiah sejak kehadirannya, telah mewanti-wanti bahwa “selalu ada jebakan di dalam teks”. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, Sidang Panitia Sembilan BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, maupun sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menunjukkan bahwa orang-orang terjebak terhadap teks dan menghabiskan energi untuk hal yang tidak produktif seperti itu.</p><p>Untuk itu, berhati-hatilah terhadap teks, termasuk teks tulisan ini. Bila pun hendak membaca dan memaknai Pancasila, jangan selalu terpaku pada teks termasuk kalimat yang disajikan pada teks tulisan ini. Ia hanya bisa dilakukan dengan ‘<em>diregepkeun</em> dan <em>dilakoni</em>’ secara sendiri di alam kebatinan. Tindakan ini akan membentuk pemaknaan dan pengalaman batin yang sifatnya sangat individual, dan sangat besar kemungkinannya berbeda dengan pengalaman batin yang dimiliki oleh orang lain meskipun sama-sama melakoni dengan cara yang sama.</p><p>Bila pengalaman batin tersebut menghasilkan pencerahan, sangat disarankan agar cerita mengenai pencerahan tersebut untuk tetap disimpan saja di dalam hati dan pikiran karena pengalaman tersebut akan sulit untuk diekspresikan maupun dituliskan. Tulisan, kemungkinan besar, tidak akan cukup kuat untuk merangkum seluruh pengalaman batin, karena tulisan atau teks memiliki kekurangan dalam merangkum keseluruhan totalitas pengalaman batin. Selebihnya, kita tahu sendiri bahwa tulisan melalui teksnya memiliki sisi lain dimana ia kerap kali menjebak pembaca, dan bisa jadi justru akan menciptakan nestapa beruntun selanjutnya akibat pembacaan yang hanya sekadar terhadap teks tulisan semata. []</p><p><em>— Penulis adalah Pengacara Publik LBH Jakarta</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2f77f764b335" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Saat Entitas Alam Menjadi Subjek Hukum]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/entitas-alam-sebagai-subjek-hukum-mungkinkah-di-indonesia-e9b47f32758a?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e9b47f32758a</guid>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <category><![CDATA[alma]]></category>
            <category><![CDATA[lingkungan-hidup]]></category>
            <category><![CDATA[data]]></category>
            <category><![CDATA[teori-hukum]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 10:40:39 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-10-11T06:24:40.699Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/780/1*r_M9zsoSSlN105OdThGa0Q.jpeg" /><figcaption>Kabuyutan Gunung Galunggung (Galuh Hyang Agung), Kabupaten Tasikmalaya. Sumber Foto: Kompas.com</figcaption></figure><p>Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.*</p><p>Perbincangan mengenai Subjek Hukum merupakan pembahasan yang sangat mendasar dalam kajian mengenai Teori Hukum. Secara sederhana, Subjek Hukum berkaitan dengan hal: Siapa yang dapat melakukan perbuatan hukum secara resmi dan sah di hadapan hukum, pada dirinya melekat sejumlah hak dan kewajiban secara hukum, dan keberadaannya dilindungi secara penuh oleh konstitusi negara sebagai warga (citizen). Artinya, Subjek Hukum itu sendiri juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun menuntut secara hukum ketika terdapat isu atau permasalahan hukum yang berhubungan dengan dirinya.</p><p>Dalam konteks kesejarahan, apa yang disebut sebagai entitas Subjek Hukum sendiri tidaklah selalu statis, karena ia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang berarti ia bersifat dinamis. Dahulu di zaman Yunani Kuno, apa yang disebut sebagai Subjek Hukum hanyalah Pria Dewasa. Sedangkan Perempuan, Anak, Budak, dan Pelancong tidak dianggap sebagai Subjek Hukum. Mereka tidak memiliki hak hukum yang setara, tidak memiliki kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, tidak dapat terlibat dalam proses politik warga di kota, dan sebagainya.</p><p>Zaman terus berganti hingga kemudian Perempuan dan Anak diakui sebagai Subjek Hukum, dan hak-hak khusus yang melekat pada dirinya terus bertambah. Pengakuan statusnya pada mulanya berbasis khusus pada konteks hubungan keluarga, dimana mereka memiliki posisi penting dalam ikatan kekeluargaan, melaksanakan perkawinan, dan juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan bila anggota keluarganya meninggal.</p><p>Seiring berkembangnya Revolusi Industri, Kolonialisme, dan Kapitalisme, kondisi tersebut telah melahirkan entitas-kelompok yang melakukan kegiatan niaga baik skala domestik maupun internasional. Untuk itu Perusahaan dan bahkan Kapal kemudian diakui sebagai sebuah Subjek Hukum dalam bentuk &quot;Badan Hukum&quot;. Bentuk &quot;Badan Hukum&quot; sendiri dipilih karena Perusahaan dan Kapal merupakan Subjek Hukum Artifisial (buatan) atau fiktif. Bentuk Badan Hukum ini juga berfungsi sebagai pembeda dengan Subjek Hukum Individu Manusia atau Orang yang merupakan Subjek Hukum organik atau alamiah. Badan Hukum tersebut bersifat otonom atau mandiri, memiliki harta kekayaannya tersendiri dan terpisah dari harta kekayaan individu-orang (direktur, pemilik saham, maupun karyawan).</p><p>Karena entitas ini sangat produktif melakukan aktivitas bisnis dan tak jarang berhadapan dengan masalah hukum, maka ditunjuklah semacam Penanggung Jawab Badan Hukum yang fungsinya mewakili dan bertindak atas nama Badan Hukum. Umumnya Badan Hukum tersebut diwakili oleh Direktur/Direksi atau semacam Ketua, tergantung pada kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Pendirian Badan Hukum tersebut.</p><p>Implikasinya, Perusahaan atau Korporasi sebagai Subjek Hukum dengan bentuk Badan Hukum kemudian memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Ia memiliki hak untuk menjalankan operasi bisnisnya dan meraup keuntungan. Namun ia juga memiliki sejumlah kewajiban sama seperti Subjek Hukum orang, misalnya harus memiliki izin berbisnis bila ingin beroperasi, wajib membayar pajak kepada negara, dan sebagainya.</p><p>Terbitnya sejumlah instrumen hukum internasional di abad ke-20 turut memperluas kategori Subjek Hukum yang juga melekat pada anak di bawah umur termasuk kepada janin bayi. Sekalipun ia masih berada dalam kandungan, namun pada janin tersebut sudah melekat hak-haknya sebagai manusia dan dilindungi sepenuhnya oleh hukum (ini dapat dilihat misalnya pada bagian pertimbangan dalam Putusan perkara Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang turut menentukan batas usia janin dianggap “hidup selayaknya manusia&quot; dan Negara dapat hadir untuk memenuhi kepentingannya dalam melindungi nyawa janin di kandungan, tergantung usia kandungannya).</p><p>Menariknya, sejak tahun 1972 telah digulirkan wacana mengenai kemungkinan perluasan kategori Subjek Hukum terhadap Entitas Alam. Pendapat ini diutarakan oleh seorang Ahli Hukum di Amerika Serikat bernama Christopher D. Stone (J. Thomas McCarthy Trustee Chair Emeritus in Law (decd.) di University of Southern California Gould School of Law, wafat 14 Mei 2021. Semoga Tuhan memberikan kedamaian abadi baginya) melalui artikelnya yang berjudul &quot;Dapatkah Pohon Memiliki Kedudukan Hukum? Mengenai Hak-hak Benda Alam&quot; yang dimuat pada Jurnal Southern California Law Review di tahun 1972.</p><p>Dalam artikelnya tersebut, Stone mengatakan bahwa pemikiran mengenai perluasan Subjek Hukum adalah suatu hal yang selalu tak terpikirkan sebelumnya alias memiliki potensi ‘dianehkan dan ditertawakan’. Di zaman dahulu kala, orang tidak pernah membayangkan bahwa Perempuan maupun Perusahaan dapat menjadi Subjek Hukum. Bila pada saat itu terdapat orang yang berpendapat mengenai kemungkinan tersebut, sangat mungkin ia akan diolok-olok dan ditertawai oleh masyarakat kebanyakan.</p><p>Lantas Stone menerangkan lebih lanjut, jika Kapal ataupun Perusahaan -yang notabenenya adalah entitas hukum fiktif- menjadi Subjek Hukum, mengapa tidak jika Entitas Alam seperti pohon atau hewan, maupun lainnya -yang pada dasarnya adalah entitas nyata sebagai makhluk hidup yang sama seperti manusia- juga menjadi Subjek Hukum. Entitas Alam secara alamiah berada pada posisi yang setara dengan manusia, karena sama-sama makhluk hidup yang hadir di alam dunia, dan karenanya pada entitas tersebut melekat hak-hak alamiahnya yang semestinya diakomodir oleh hukum.</p><p>Namun sayangnya, manusia memperlakukan Entitas Alam hanya sebagai benda mati yang dapat digunakan (objek), dirusak, dan dibuang begitu saja. Ketiadaan pengakuan Subjek Hukum atas Entitas Alam barangkali menjadi salah satu penyebab mengapa Entitas Alam seolah tak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan hak dan kedudukannya di hadapan hukum.</p><p>Padahal dalam konteks dunia modern, Entitas Alam merupakan entitas yang sangat berkaitan dengan segala persoalan hukum dan beresiko tinggi mengalami kerusakan pada dirinya akibat aktivitas manusia maupun perusahaan dan akibat cara pandang manusia yang menempatkan entitas alam sebagai aset semata dan objek/benda mati biasa yang dapat dieksploitasi dan dirusak begitu saja.</p><p><strong>Sebuah Kemungkinan dan Terobosan Hukum</strong></p><p>Apa yang diutarakan oleh Christopher D. Stone di tahun 1972, ternyata kemudian menginspirasi sejumlah gerakan kedaulatan lingkungan di berbagai belahan dunia. Artikelnya telah meradikalisasi perspektif atas lingkungan khususnya dalam diskursus hukum, dimana lingkungan bukanlah objek melainkan subjek.</p><p>Ini dapat dilihat misalnya pada tahun 2008 saat Ekuador mengesahkan dan memberlakukan Konstitusi barunya yang ke-20 (Constitución Política De La Republica Del Ecuador 2008). Dalam Pasal 10 dan Pasal 71-74 Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa Negara mengakui Hak-hak Asasi Ekosistem Alam, memberikan kewenangan kepada individu yang berwenang untuk mengajukan tuntutan atas nama ekosistem, dan mewajibkan Pemerintah untuk memulihkan hak-hak ekosistem alam yang dilanggar atau dirusak.</p><p>Perubahan hukum mengenai entitas alam juga terjadi pada Bolivia, dimana pada tahun 2009 Negara Bolivia (pada bagian Pembukaan/Preambule Constitución Política del Estado) mengakui bahwa alam memiliki kedudukan sebagai Ibu Bumi (The Mother of Earth) yang disakralkan, yang menjadi tempat bernaung berbagai macam entitas yang memiliki wajah yang berbeda-beda satu sama lain. Hak-haknya lantas diakui lebih lanjut secara setara dengan manusia maupun entitas lainnya sebagaimana tertuang pada The Mother Earth Rights Law (Let 071 (21 December 2010)) yang kemudian diatur lebih banyak dalam Undang-undang Negara Plurinational Bolivia Tahun 2012 tentang The Framework Law of Mother Earth and Integral Development for Living Well. Keberadaan aturan hukum tersebut berangkat dari perspektif dimana alam dianggap sebagai berkah serta Ibu Bumi, padanya melekat sejumlah hak-hak dasarnya, dan Ombudsman memiliki kedudukan untuk membela dan mewakili kepentingan hukum si Ibu Bumi.</p><p>Selain itu di Selandia Baru pada tahun 2014, Pemerintah setempat menetapkan Te Urewera (sebuah area hutan dan pegunungan di Pulau Utara Selandia Baru) sebagai Subjek Hukum lewat pengesahan Tūhoe-Crown settlement – Te Urewera Act 2014. Te Urewera sendiri berarti “Penis yang Terbakar (membara)”.</p><p>Penetapan Te Urewera sebagai Subjek Hukum berangkat dari perjuangan Masyarakat Adat Maori dan kepercayaan spiritualnya, dimana mereka percaya bahwa selama berabad-abad area tersebut telah menjadi rumah bagi orang-orang Maori-Tuhoe atau “Anak-anak Kabut” yang menurut tradisi menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Hine-puhoku-rangi – bidadari kabut surgawi yang bersemayam dan berdiam diri di Te Urewera. Kepercayaan orang-orang Maori-Tuhoe ini sangat kuat serta mengakar dan menjadikan hubungan mereka dengan kawasan hutan tersebut sangat dalam.</p><p>Hal ini terus berlanjut pada tahun 2017, saat Pemerintah Selandia Baru kemudian menetapkan Sungai Whanganui sebagai Subjek Hukum penuh setara dengan subjek orang maupun badan hukum. Penetapan serta segala aturan hukum yang berkaitan dengan Sungai Whanganui sebagai Subjek Hukum tertuang secara detail pada Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017.</p><p>Sungai Whanganui sendiri sudah sejak lama mengalami kerusakan akibat pencemaran limbah dan juga perusakan areal sungai baik di hulu maupun hilir oleh manusia, termasuk penebangan pohon yang masif di sekitar areal pinggir sungai untuk kepentingan pelaku bisnis. Di sisi lain, dalam kepercayaan religi masyarakat adat Maori sungai tersebut dianggap sebagai leluhur atau nenek moyang mereka, dan sewaktu-waktu &quot;berbicara&quot; mengeluarkan suara serta pesan-pesannya kepada masyarakat Maori. Perjuangan Maori atas entitas alam sebagai leluhurnya agar diakui sebagai subjek hukum nampaknya telah menghabiskan nafas yang banyak dan panjang, mengingat mereka memperjuangkannya selama 160 tahun hingga kemudian Pemerintah Selandia Baru mengesahkannya secara hukum.</p><p>Praktik pengakuan entitas alam menjadi Subjek Hukum otonom juga terjadi di India, dimana pada 20 Maret 2017 Sungai Gangga dan Sungai Yamuna diakui sebagai subjek hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Uttarakhand. Penetapan ini sendiri bermula dari gugatan citizen law suit (gugatan warga negara) yang diajukan oleh seseorang bernama Salim yang ditujukan kepada Pemerintah Negara Bagian Uttarakhand dll (Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and others). Adapun yang menjadi batu uji dan landasan pemberian status Subjek Hukum pada sungai tersebut adalah Pasal 48A dan Pasal 51A(g) Konstitusi India, dimana Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengembangkan kualitas lingkungan hidup beserta seluruh alam yang ada di dalamnya.</p><p>Dalam Putusan tersebut, disebutkan bahwa Sungai Gangga dan Yamuna beserta anak sungainya adalah Subjek Hukum, dan manusia yang hidup memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi haknya. Putusan Pengadilan ini juga berangkat dari narasi bahwa kedua sungai tersebut kehilangan keberadaannya -juga karena banyaknya pencemaran sungai yang dihasilkan karena limbah pabrik di sekitar sungai-, serta sebenarnya sungai-sungai tersebut disucikan dan dihormati karena dipimpin oleh Dewi. Pengadilan lantas menunjuk 3 (tiga) orang pejabat untuk bertindak sebagai penjaga serta membentuk tim yang bertanggungjawab secara hukum melestarikan dan melindungi sungai dan anak sungainya.</p><p>Dalam kelanjutannya praktik pengakuan Entitas Alam baik lewat Konstitusi maupun Undang-undang dan Putusan Pengadilan di sejumlah Negara, telah memasifkan Gerakan Pachamama, yakni Gerakan Ibu Bumi yakni Gerakan yang berangkat dari keyakinan bahwa Bumi termasuk entitas alam di dalamnya adalah ibu semua umat manusia dan untuknya wajib dihormati serta dilindungi keberadaannya. Gerakan ini lantas masif menyebar ke seluruh belahan bumi lainnya seperti Afrika Utara, Australia, Kanada, Nepal, Inggris, dan lainnya serta mendorong adanya sikap tegas dari Badan-badan Internasional maupun Negara-negara untuk melindungi bumi serta lingkungan hidup di dalamnya.</p><p>Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berada dalam ambang krisis lingkungan hidup, di beberapa daerah tertentu terdapat narasi bagaimana Entitas Alam berada di posisi setara dan bahkan lebih. Dalam kepercayaan spiritual lokal Sunda di Jawa Barat misalnya, ada istilah yang disebut sebagai &quot;Kabuyutan&quot; untuk merujuk pada gunung, bukit, maupun hutan yang disucikan dan dilarang. &quot;Kabuyutan&quot; sendiri berarti &quot;Buyut&quot;, yang bisa diartikan sebagai leluhur atau Kakek-Nenek Moyang, dan pada Kabuyutan tersebut biasanya orang-orang Sunda mensucikannya, melakukan sejumlah ritual untuk berbakti pada alam, memohon petunjuk, dan berkomunikasi dengan leluhur. Di beberapa titik Kabuyutan, ia merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tingkat spiritual tinggi dan Kabuyutan tersebut dijaga kelestarian dan kesuciannya.</p><p>Sangat tepat bila Gunung, Hutan, Bukit, atau Sungai disebut sebagai Nenek Moyang manusia. Hal ini dikarenakan segala hal yang melekat di dalam tubuh manusia, semuanya bersumber dari entitas-entitas alam tersebut. Dalam tubuh manusia diwarisi sejumlah unsur dan zat-zat yang berasal dari entitas alam, yang karenanya manusia harus menghormati alam sebagai nenek moyangnya dan tidak boleh ingkar atau durhaka.</p><p>Selain itu, dalam tradisi kepercayaan Sunda, terdapat Rajah (semacam bait-bait penghormatan terhadap leluhur, alam, dan refleksi atas kehidupan) yang menyebutkan seperti ini: “<em>Eling, eling mangka eling. Eling ka Diri sorangan, Eling ka Diri nu liyan. Urang jeung Alam teu aya antarana. Mun aya antarana, urang rek cicing dimana?</em>”. Bait rajah tersebut kurang lebih berarti bahasa Indonesia seperti ini: <em>Ingat, ingatlah seingat-ingatnya. Ingat kepada Diri sendiri, Ingat kepada Diri yang lain. Saya/kita dengan Alam tidak ada antara/pembatas. Kalau ada antara/pembatas, saya/kita akan tinggal dimana?</em>.</p><p>Rajah tersebut merupakan fondasi dasar bagi kepercayaan spiritual Sunda, khususnya terkait kebersatuan Diri dengan Alam (Manunggaling), dimana Diri dalam realitas tidaklah hanya Diri sendiri (pribadi), namun ada Diri yang lain dan Alam itu sendiri termasuk Diri. Artinya, Alam adalah entitas Diri, yang bila ia dimuliakan maka akan mendatangkan kemuliaan bagi Diri yang lain dan sekitarnya, dan bila ia dirusak maka akan mendatangkan kerusakan bagi Diri yang lain dan sekitarnya termasuk Diri kita sendiri.</p><p>Narasi Entitas Alam sebagai subjek otonom yang dihormati, juga sangat nampak dalam tradisi keseharian orang-orang Bali di Pulau Dewata. Ini dapat dilihat pada praktik sehari-hari orang Bali, dimana Pohon Besar nan rindang dan sejuk -apalagi yang berusia tua-, dihormati dan tak ditebang begitu saja. Bila pohon tersebut ditebang, maka akan mengundang malapetaka -entah dalam bentuk apa pun-.</p><p>Alih-alih ditebang, orang-orang Bali memilih untuk menyarungi pohon tersebut dengan menggunakan kain poleng (kotak-kotak warna hitam dan putih) sebagai simbol dari konsep Rwa Bhineda. Kain tersebut bermakna dualisme mengenai satu hal yang di dalamnya terdapat dua hal yang kontras (misalnya siang dan malam, kebaikan dan keburukan, senang dan sedih, yang Skala dan Niskala, dll.), yang menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan di dalamnya, mirip dengan filsafat Yin-Yang dalam Taoisme. Makna &quot;keseimbangan&quot; pada pohon yang disarungi dengan kain poleng Rwa Bhineda tentu sangat relevan dengan hakikat keberadaan Pohonnya itu sendiri, karena Pohon merupakan entitas yang menunjukkan adanya keseimbangan dalam kehidupan, dan di hadapan pohon tersebut memang sangat tepat untuk diselenggarakan ritual suci sebagai bentuk penghormatan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/550/1*uM_i7pSTOcZq12_Uu2R_wQ.jpeg" /><figcaption>Pohon Tua dan Besar dengan Kain Rwa Bhineda. Sumber Foto: mybalitrips.com</figcaption></figure><p>Lebih dalam lagi, misalnya di Desa Tenganan Pengrisingan, Karangasem, Bali, terdapat aturan adat yang melarang siapa pun warganya untuk menebang pohon sembarangan -tanpa adanya alasan yang jelas (misalnya kayu pohonnya hendak digunakan karena sudah mati, atau diperlukan untuk kepentingan upacara), musyawarah adat, kesepakatan, dan ritual upacara-. Siapapun yang melanggar aturan adat tersebut, sanksinya adalah dikeluarkan secara adat. Dalam bayangan saya pribadi, ini mirip dengan sanksi terhadap seorang yang membunuh orang tua atau saudara kandungnya sendiri, dan sanksinya adalah dia dikeluarkan dari keluarganya, tidak diakui sebagai bagian dari keluarga, dan ia tidak memiliki kedudukan/posisi termasuk hak-haknya dalam keluarga tersebut.</p><p>Tiga contoh di atas menunjukkan bahwa masyarakat tradisi di berbagai daerah di Nusantara sebenarnya telah mewarisi nilai dan pengetahuan luhur yang arif dalam kehidupan kesehariannya. Hal tersebut dikisahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan mereka sehari-hari secara turun temurun, bahkan hingga detik ini.</p><p>Meski begitu, di zaman yang edan ini, nampaknya kisah dan praktik sehari-hari tersebut sangat rentan berisiko tergerus zaman, apalagi bila dihadapkan dengan arus urbanisasi, industrialisasi, dan globalisasi yang kencang, yang sedikit-banyak membuat tradisi leluhur seolah terlupakan (atau dilupakan?) akibat banyaknya nilai budaya eksternal yang diserap dan dipakai.</p><p>Sekalipun hingga sekarang upaya perlindungan lingkungan hidup oleh Negara berpatok pada landasan hukum UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 -, namun UU tersebut secara perspektif dan paradigmatik masih meletakkan lingkungan hidup sebagai objek dan aset semata, yang selalu dikaitkan dengan kepentingan manusia (antroposentris).</p><p>Di sisi lain, pasca pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mengubah sejumlah kebijakan agraria dan lingkungan hidup untuk kepentingan industrialisasi besar-besaran, posisi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia semakin rentan. Agenda perlindungan lingkungan hidup secara swadaya baik yang dilakukan oleh masyarakat lewat organisasi, LSM, maupun komunitas warga hingga saat ini, pun dirasa belum cukup. Sejauh status dan kedudukan Entitas Alam belumlah otonom, mandiri, dan setara dengan manusia, maka Entitas Alam tersebut tetap akan sangat rentan mengalami kerusakan dan dilanggar hak-haknya.</p><p>Sebagian orang pun nampaknya berharap banyak kepada komunitas masyarakat adat sebagai penjaga gawang entitas-entitas alam khususnya entitas alam yang berada di ruang ulayat masyarakat adat itu sendiri, misalnya hutan adat, air terjun, dll. Namun RUU Masyarakat Adat yang kini tengah digodok oleh Pemerintah sendiri juga belum mengakomodir keberadaan Entitas Alam sebagai Subjek Hukum.</p><p>RUU Masyarakat Adat hanya meletakkan Masyarakat Adat sebagai satu kesatuan dan subjek hukum, namun tidak pada entitas hak ulayat atau entitas alamnya. Padahal di sebagian komunitas masyarakat adat, terdapat narasi turun-temurun yang memosisikan Entitas Alam sebagai Subjek Otonom yang setara dan bahkan lebih tinggi dari manusia maupun komunitas masyarakat adatnya itu sendiri. Selain itu, pengakuan Entitas Alam sebagai Subjek Hukum otonom yang terpisah dari Subjek Hukum Masyarakat Adat juga berfungsi untuk memperkuat hubungan alam dengan masyarakat adat dalam posisi yang setara dan harmonis, serta mencegah masuknya infiltrasi perspektif dari luar yang mendudukan entitas alam sebagai objek/barang benda yang dapat diperjualbelikan, disewakan, atau dirusak.</p><p>Maka untuk memperkuat posisi alam dan perlindungan atasnya maka diperlukan kepastian dan ketegasan sikap Negara dalam melindungi nilai tradisi luhur termasuk eksistensi entitas alam pada posisi yang lebih tinggi dan kuat di hadapan hukum negara. Hal ini sangat berguna juga untuk menahan praktik Ekosida (Ecocide, Pemusnahan Entitas Alam secara masif dan sistematis) yang terus terjadi seiring masifnya industrialisasi kawasan-kawasan lingkungan hidup/alam.</p><p>Adalah satu hal yang luar biasa bila kemudian Indonesia membuat dobrakan dalam sistem hukumnya dengan mengakui dan mengatur posisi Entitas Alam sebagai Subjek Hukum. Alam atau lingkungan hidup tidak lagi menjadi objek yang diatur semena-mena di berbagai aturan perundangan-undangan -yang sewaktu-waktu dengan mudah diubah begitu saja, bahkan menjadi lebih buruk-. Ia menjadi subjek yang otonom, yang memiliki sejumlah hak-hak hukum, memiliki kedudukan hukum, dan tentunya dapat menuntut secara hukum bila hak-haknya dilanggar.</p><p>Adapun pertanggungjawaban hukumnya dapat diwalikan kepada pihak yang dirasa cukup berintegritas untuk dapat berposisi sebagai wali, serta memiliki keterikatan secara spiritual, politik, hukum, dan kebudayaan. Wali atas subjek hukum entitas alam pada intinya adalah pihak yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap entitas alam tersebut, memiliki ikatan batin dan fisik yang kuat atas eksistensi entitas alam, dan ia berangkat dari konteks lokalitas-kesejarahan entitas alam tersebut -meski tanpa harus dibatasi secara ketat lewat model pengurungan teritorial yang umumnya banyak diterapkan dalam konteks hak ulayat masyarakat adat yang justru membatasi cara pandang dunia masyarakat adat yang seolah terjebak hanya sebatas teritori ulayat saja-. Kurang lebih model perwalian ini hampir mirip dengan model perwalian subjek hukum anak yang diwakili oleh orang tuanya, atau subjek hukum badan hukum perusahaan yang pertanggungjawaban hukumnya ada pada Direktur Perusahaan.</p><p>Saat Entitas Alam menjadi Subjek Hukum, ia pun akan menyandang sejumlah hak-hak hukum, misalnya hak untuk dilindungi fungsi reproduksinya, hak untuk tidak dirusak dan tidak dieksploitasi, hak untuk disucikan secara spiritual, termasuk hak untuk mengajukan gugatan/tuntutan secara hukum lewat pengadilan, dan sebagainya. Selain itu, ia juga akan menyandang sejumlah kewajiban hukum, misalnya wajib membuat kondisi lingkungan hidup yang sehat, memberikan kontribusi asupan udara dan air bersih, dan seterusnya.</p><p>Selebihnya, pengaturan komprehensif serta yang bersifat instrumental atau teknis berkaitan dengan kedudukan Entitas Alam sebagai Subjek Hukum perlu diatur dalam sebuah Undang-undang khusus. Artinya, sebuah payung hukum yang komprehensif sangat dibutuhkan sebagai sebuah jaminan perlindungan hukum yang sifatnya pasti dan terukur.</p><p>Untuk itu secara keseluruhan dapat disimpulkan jika pengakuan Entitas Alam sebagai Subjek Hukum adalah suatu hal yang sangat mungkin. Indonesia sebagai Negara dan Bangsa yang tidak terlepas dari Alam harus mengambil sikap tegas mengenai hal ini, baik lewat perubahan konstitusi, penerbitan undang-undang khusus, maupun lewat putusan pengadilan secara mekanisme gugatan warga negara (citizen law suit). []</p><p><em>— Penulis adalah Pengacara Publik YLBHI-LBH Jakarta. Penulis berterima kasih kepada Kang Wawan Akil, Bli I Putu Ardana (Bendesa Desa Adat Tenganan Dauh Tukad, Karangasem, Bali) dan rekan-rekan senior di Yayasan Manikaya Kauci yang telah memberikan sejumlah masukan terkait hal-hal substantif maupun informasi/pengetahuan tertentu yang sangat berharga untuk dituliskan pada tulisan ini</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e9b47f32758a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Seperti Hidup Dalam Limbo: Pengakuan Setengah Hati Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/seperti-hidup-dalam-limbo-pengakuan-setengah-hati-eksistensi-masyarakat-adat-di-indonesia-e25a75b30109?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e25a75b30109</guid>
            <category><![CDATA[indigenous-people]]></category>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <category><![CDATA[masyarakat-adat]]></category>
            <category><![CDATA[religion]]></category>
            <category><![CDATA[tribal]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 12:25:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-02-18T17:40:20.519Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6XLQZLRDpNyIY1PuAtm3vw.jpeg" /><figcaption>Keterangan: pembantaian masyarakat adat Indian di Amerika Utara oleh prajurit koloni atas nama ekspansi industri, modernisasi, dan sipilisasi (civilization). Sumber gambar: history.com</figcaption></figure><p>Oleh : Muhammad Rasyid Ridha S.*</p><p>Jika dalam suatu waktu ada yang menanyakan kepada saya “siapa salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang nasibnya paling sial hari ini?”, maka dengan mantap saya akan menjawab: “Masyarakat Adat”.</p><p>Bagaimana tidak, Masyarakat Adat secara de facto sebenarnya telah mendiami pelosok-pelosok Nusantara jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan tua nusantara, kedatangan pedagang-pedagang dan agamawan dari Timur Tengah, agen-agen pemerintah kolonial, maupun Republik Indonesia itu sendiri. Namun naasnya, sebagai ‘pewaris sah’ atas Nusantara, nasibnya hingga hari ini justru terus diabaikan.</p><p>Menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada sekitar 40 juta sampai dengan 50 juta orang yang merupakan bagian dari Masyarakat Adat di Indonesia. Mereka tersebar di tiap-tiap provinsi yang ada di Nusantara. Ada yang tinggal dan hidup di pinggir/ dalam hutan, pesisir maupun wilayah ruang hidup lainnya.</p><p>Sebagian besar di antaranya memiliki kekhasannya tersendiri, baik dari segi bahasa, aturan hukumnya, struktur komunitas, etika, moral, atribut pakaian, etnisitas, kesenian, maupun dimensi agama atau kepercayaan mistik-spiritualnya. Tidak hanya itu, mereka memiliki kosmologi atas ruang hidupnya yang dalam bentuk materil disebut sebagai ruang ulayat-komunal. Ruang hidup ini umumnya bersinggungan langsung dengan entitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.</p><p>Dengan kekhasan dan keunikannya tersebut, sayangnya Masyarakat Adat hingga hari ini kerap dipandang sebelah mata, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat modern pada umumnya. Padahal sedikit-banyak, banyak sekali proyek pembangunan oleh Pemerintah maupun proyek bisnis korporasi bersinggungan dengan ruang-ruang hidup Masyarakat Adat dan meraup keuntungan darinya.</p><p>Dan sayangnya ternyata cukup banyak juga agenda proyek bisnis maupun proyek pembangunan nyatanya tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat ataupun mendapatkan manfaat secara jelas dan berkelanjutan. Yang terjadi justru sebaliknya: ruang hidup masyarakat adat dirampas, warganya dikriminalisasi, dan yang terjadi selanjutnya adalah konflik tak berkesudahan.</p><p>Sependek yang saya amati dari tahun ke tahun, setidaknya beberapa masalah yang belum selesai dan terus menimpa Masyarakat Adat di Indonesia hingga hari ini, yang antara lain:</p><p>Pertama, Ketiadaan pengakuan (political-legal recognition) yang jelas terkait eksistensi masyarakat adat sebagai subjek hukum penuh sekaligus warga negara. Ada beberapa praktik pengakuan suatu komunitas masyarakat adat di daerah oleh Pemerintah Daerah setempat, namun ia masih bersifat sporadis di level daerah. Praktik pengakuan seperti itu pun bakal terjadi jikalau ada upaya pengajuan/permohonan kepada Pemerintah Daerah setempat, dan prosesnya memakan waktu yang lama.</p><p>Sehingga dalam hal ini, bukan Negara/Pemerintah yang pro-aktif menjemput bola untuk mengakui komunitas Masyarakat Adat, namun sebaliknya Masyarakat Adat harus bersusah payah dulu agar eksistensinya diakui secara politik dan hukum. Dan itu pun memakan proses waktu yang lama, mengingat ada prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk sampai Pemerintah Daerah menerbitkan produk hukum daerah terkait pengakuan keberadaan Masyarakat Adat tertentu.</p><p>Akibat ketiadaan pengakuan politik dan hukum yang jelas hingga hari ini, Masyarakat Adat belum diakui eksistensinya sebagai subjek hukum yang setara yang berhak diakui dan dilindungi hak-haknya. Selebihnya eksistensi hukum adat dan sistem hukumnya juga belum diakui secara penuh oleh Negara, sehingga masyarakat adat tidak otonom/tidak memiliki kedaulatan dalam menerapkan hukum adatnya yang khas dan partikular di komunitasnya.</p><p>Kedua, Ketiadaan regulasi level nasional yang mengatur perlindungan bagi masyarakat adat secara komprehensif. Hingga hari ini, RUU Masyarakat Adat yang di dalamnya hendak mengatur jaminan perlindungan hak-hak eksklusif bagi Masyarakat Adat masih belum disahkan juga.</p><p>Tapi naasnya, aturan hukum adat yang sifatnya partikular dan hanya berlaku pada wilayah adat maupun lingkup internal komunitasnya justru hendak ditarik paksa dan dimasukkan dalam aturan pidana dalam RKUHP (maupun rancangan aturan turunannya) untuk diterapkan secara nasional kepada masyarakat umum yang tidak tergabung pada komunitas masyarakat adat.</p><p>Padahal dalam konteks keberlakuan hukum adat, ia hanya bisa berlaku sejauh berada di ruang teritori (ruang ulayat-komunal) masyarakat adat dan hanya berlaku pada subjek yang terikat bagian dari anggota Masyarakat Adat (garis genealogis).</p><p>Selebihnya dalam konteks Masyarakat Adat, tidak dikenal apa yang disebut sebagai pemisahan antara hukum perdata adat dan hukum pidana adat. Hukum di masyarakat adat adalah satu kesatuan karena sifatnya yang holistik -dan religio-magis-, dan sangat bergantung pada mekanisme penyelesaian masalah hukum oleh struktur kepemimpinan masyakarat adat.</p><p>Artinya pengklasifikasian hukum adat yang berujung pada munculnya istilah “hukum pidana adat” -dalam diskursus akademik menara gading kampus, yang kemudian hendak diduplikasi di dalam kebijakan hukum pidana nasional RUU KUHP- sangat tidak tepat. Hal ini justru mendistorsi realitas kebenaran hukum adat dan cara kerjanya di masyarakat adat itu sendiri.</p><p>Ketiga, Konflik tumpang tindih peta dan kepentingan antar instansi pemerintah/antar lembaga kementerian (misalnya adanya peta KLHK, peta Kemen-ATR/BPN, peta Kemen-ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dll.), yang menyebabkan tidak adanya peta tunggal untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya.</p><p>Di beberapa kasus, masyarakat adat yang masuk ke wilayah ulayatnya sendiri untuk mencari sumber penghidupan kesehariannya justru dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan praktik pembalakan liar ataupun memasuki lahan yang bukan miliknya atas dasar pidana larangan memasuki hutan negara, hutan HGU milik korporasi/perusahaan, maupun larang memasuki hutan konservasi yang tak boleh dijamah oleh orang awam.</p><p>Keempat, Ekspansi industrialisasi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan perizinan berusaha dan hak guna usaha di wilayah-wilayah ulayat masyarakat adat telah mengakibatkan terjadinya praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat. Hal ini membuat masyarakat adat menjadi semakin rentannya dalam mempertahankan nasib kehidupannya.</p><p>Industrialisasi perusahaan/korporasi hingga ke pelosok daerah -termasuk ruang ulayat Masyarakat Adat-, selain turut mengakselerasi konflik di wilayah tersebut, juga turut berimbas pada perubahan tatanan kehidupan sosio-ekonomi-kultural masyarakat setempat. Hilangnya basis ruang hidup warga setempat, menyebabkan hilangnya pola hidup tradisi lama yang akhirnya berujung pada terputusnya warisan dan adat istiadat dari leluhur mereka. Selebihnya, masyarakat adat kehilangan sumber mata pencaharian hidupnya.</p><p>Naasnya di saat yang bersamaan, industrialisasi –a.k.a. Kapitalisme- turut mengeksploitasi identitas tradisi adat di Indonesia. Sejumlah upacara adat di beberapa komunitas masyarakat adat dijadikan sebagai ‘ikon’ untuk menarik wisatawan, agar Negara mendapatkan pemasukan uang dari sana. Tidak cukup sampai disana, sejumlah upacara adat dijadikan juga sebagai ‘simbol tontonan&#39; para turis dengan sensasi ‘eksotisme’-nya (layaknya tontonan pertunjukan sirkus), meskipun tak jarang lewat upacara tersebut ada juga sebagian kecil warga publik, ataupun turis (domestik dan asing) yang kemudian belajar esensi terdalam dari upacara tersebut, misalnya yang berkaitan dengan dimensi spiritual.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*fxJECqwUjIBYv_59D_QJPQ.jpeg" /><figcaption>Sumber gambar: hari.or.id</figcaption></figure><p>Kelima, Terbitnya sejumlah regulasi yang mengakselerasi ekspansi bisnis/investasi/industrialisasi yang eksploitatif seperti UU Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya menjadi tonggak kemunduran bagi perlindungan masyarakat adat dan ruang ulayatnya.</p><p>Beberapa ketentuan seperti pemidanaan bagi yang menolak menyerahkan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, pertanian (proyek food estate), dll. semakin meningkatkan potensi kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang sedang berjuang mempertahankan tanah airnya/ruang hidupnya.</p><p>Keenam, Hilangnya Hak Ulayat ruang hidup masyarakat adat juga berarti hilangnya cagar/situs kebudayaan adat. Situs-situs sakral masyarakat adat yang berfungsi sebagai titik poin koneksi masyarakat adat terhadap kepercayaannya, leluhurnya, dan kosmosnya hilang-tergerus karena perampasan ruang hidup mereka.</p><p>Perampasan ruang Ulayat selain berarti “Ecocide” karena adanya pengrusakan lingkungan hidup, juga berarti “Cultural Genocide/Cultural Cleansing/Ethnocide” dimana budaya, agama, dan kepercayaan adat dimusnahkan begitu saja seiring dengan perampasan objek-objek manifestasi material yang melekat inheren pada diri masyarakat adat. Banyak dari entitas alam pada ruang Ulayat masyarakat adat berkaitan dengan aspek spiritual, misalnya seperti curug (air terjun), gunung, hutan larangan, situ/danau, dan sebagainya.</p><p>Perusakan dan perampasan ruang Ulayat, menjadikan masyarakat Adat tercerabut dari akar kebudayaannya dan identitas serta kemelekatan dirinya dengan alam. Cerita naas akan berlanjut saat mereka tidak memiliki apa-apa, dan beralih mode aktivitas perekonomian untuk penghidupan sehari-harinya, misalnya dengan menjadi pedagang an sich ataupun menjadi buruh. Peralihan mode aktivitas perekonomian ini, yang bermula dari tradisi agraris menjadi tradisi instan-transaksional, berdampak pada perubahan cara pandang hidup serta perilaku sosial-kebudayaan masyarakat adat. Ada keseimbangan hidup dan alam yang kemudian rusak akibat dari adanya perusakan manifestasi material kosmologi kepercayaan adat (alam dan lingkungan sekitarnya), yang berarti juga pengrusakan terhadap keseimbangan alam semestanya.</p><p>Ketujuh, Sejak tahun 1945 hingga hari ini, tidak ada pengakuan yang penuh dan setara terhadap posisi Agama Adat atau Ajaran Leluhur. Ajaran Agama Adat atau Ajaran Leluhur kerap distigmatisasi sebagai Agama Pagan, Sesat, Penyembah Berhala, Penyembah Roh, dan Kuno (dalam artian negatif). Walhasil para penganutnya kerap mengalami diskriminasi (peminggiran), dan mengalami persekusi juga, misalnya seperti yang terjadi pada masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur pada tahun 1964 dan 1982, atau penghayat Aliran Kebatinan Perjalanan di Sumedang pada tahun 1976.</p><p>Diskriminasi ini berlangsung secara sistemik, dengan munculnya rezim administrasi keagamaan. Dimulai dengan dibentuknya Kementerian Keagamaan, diundangkannya UU Penodaan Agama 1965, hingga dimasukkannya nomenklatur “agama yang diakui/resmi” dalam rezim administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan.</p><p>Nomenklatur “agama yang diakui/resmi” baik dalam GBHN, Kementerian Agama, maupun sensus kependudukan di Kemendagri, sebelumnya hanya mengakui enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghuchu) dan para pengikut “agama yang diakui/resmi” tersebut mendapatkan pelayanan penuh, khususnya terkait pelayanan administrasi dan publik (seperti pencatatan perkawinan, mendapatkan KTP, mendapatkan Akta Kelahiran, dll.).</p><p>Sensus berdasarkan identitas agama tertentu -khususnya sebelum tahun 2017-, telah sukses “menghilangkan” keberadaan ajaran agama adat/agama leluhur yang diyakini oleh mayoritas Masyarakat Adat. Sebagian besar di antaranya terpaksa memanipulasi identitas agamanya, dan tak sedikit juga akhirnya berpindah identitas agama ke agama yang dianggap “diakui oleh Pemerintah Indonesia”. Hal tersebut terpaksa dilakukan agar para penganut Agama Adat tidak mengalami diskriminasi dan persekusi, atau agar dapat mengakses hak-haknya terkait layanan publik dari Negara.</p><p>Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2017, dimana akhirnya Indonesia mengakui bahwa Agama Adat ataupun Aliran Kepercayaan Leluhur berkedudukan setara dengan 6 (enam agama) lainnya lewat Putusan MK RI dengan Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016. Meskipun terbitnya Putusan MK RI tersebut kemudian membawa angin segar bagi kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa (penganut agama adat/agama leluhur) untuk dapat mencantumkan identitas agama-kepercayaannya di kolom agama di KTP, namun keberadaan Putusan tersebut tidak berdampak secara penuh pada perubahan rezim administrasi perkawinan yang hanya mengakui perkawinan penghayat agama adat/kepercayaan yang tergabung pada organisasi formal agama adat/kepercayaan yang terdaftar dan diakui oleh Kemendikbud, Kemenkumham, dan Kemendagri -dan syarat agar bisa terdaftar dan diakui adalah ia harus berbentuk badan hukum ormas, organisasinya eksis minimal di 3 kota/kabupaten, dll.-. Sedangkan di masyarakat adat sendiri, tidak dikenal konsep pelembagaan Agama Adat/Kepercayaan dalam bentuk organisasi formal seperti itu.</p><p>Di sisi lain, agresifnya misi-misi penyebaran ajaran agama-agama tertentu ke wilayah sekitaran ruang hidup masyarakat adat -bahkan dalam sampai tahap tertentu muncul propaganda ujaran kebencian dan penyesatan terhadap ajaran-ajaran agama adat- semakin menambah PR (Pekerjaan Rumah) tindak diskriminasi identitas keagamaannya masyarakat adat di Indonesia dengan sejumlah praktik stigmatisasi negatif.</p><p>Praktik Ethnocide ini bersifat massif tidak hanya dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat kelompok keagamaan tertentu, juga dilakukan oleh pemerintah lokal setempat. Ini nampak misalnya dari penamaan daerah tertentu, penggunaan istilah maupun bahasa/aksara asing pada papan aset-aset publik/pemerintah ketimbang menggunakan bahasa /aksara lokal budaya setempat.</p><p>Kedelapan, Perubahan syarat pendirian sekolah pendidikan non formal/alternatif -yang mesti berbadan hukum, memiliki izin usaha, terdaftar di Kementerian, dll.- sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja berpotensi mengkriminalisasi sekolah-sekolah adat yang diinisasi oleh sebagian komunitas masyarakat adat. Sebagian dari komunitas masyarakat adat, memiliki semacam institusi non-formal pendidikan sebagai upaya transfer pengetahuan dan penanaman nilai adat. Dan institusi tersebut non-formal, tidak mengenal model baku, dan tidak didaftarkan juga kepada instansi pemerintahan.</p><p>Di sisi lain sekolah-sekolah adat yang diinisiasi oleh sebagian komunitas Masyarakat Adat merupakan bagian dari strategi komunitas untuk tetap mempertahankan, melestarikan, dan mewariskan pengetahuan serta kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun-temurun.</p><p>Lagi-lagi masalah Cultural Genocide ini bertambah lagi lewat pengaturan rezim administrasi lembaga pendidikan yang diatur dalam ketentuan UU Cipta Kerja ketimbang mengakselerasi pendidikan alternatif masyarakat adat yang berbasis kearifan lokal dan warisan leluhur.</p><p>Kedelapan permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa nasib Masyarakat Adat di Indonesia bagaikan hidup di dalam Limbo: yakni ruang antara Neraka dan Surga tanpa ada kejelasan nasib masa depan dirinya. Di satu sisi, Negara kerap membanggakan warisan tradisi dan kesenian masyarakat adat kepada dunia internasional, namun di sisi yang lain tak ada langkah kongkret dan strategis untuk melindungi eksistensi Masyarakat Adat itu sendiri.</p><p>Kondisi perlindungan hukum masyarakat adat di Indonesia sendiri sebenarnya masih kalah tertinggal jauh dibandingkan masyarakat adat di beberapa negara lain, seperti Selandia Baru maupun India, dimana sebagian komunitas masyarakat adat disana diakui sebagai subjek hukum dan tak hanya itu, entitas ulayatnya pun turut diakui sebagai subjek hukum -seperti sungai, danau, gunung, hutan, dll. yang masuk ke ruang ulayatnya-.</p><p>Padahal bisa jadi Masyarakat Adat sebenarnya adalah para penjaga gawang terakhir di Nusantara yang memiliki peran sentral dalam melindungi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia keseluruhan. Mereka memiliki prinsip dan filosofi hidup yang mau tak mau harus selaras dengan alam, jauh dari nafsu eksploitasi yang berakibat pada kerusakan alam.</p><p>Jikalau nasib Masyarakat Adat semakin tidak jelas di kemudian hari, maka Nusantara akan mengutuki dirinya sendiri: alam yang asri Nusantara akan berubah menjadi terminal, pelabuhan, dan kawasan industri yang sibuk dengan hiruk-pikuk bisnis dan debu-debu kendaraan berat semata. Semua ruangnya hanya dibangun lewat kepentingan transaksionil-bisnis yang banal, yang kosong dan tidak memiliki nilai fundamen atas pemaknaan hakikat kehidupan. []</p><p>— Penulis adalah Pengacara Publik LBH Jakarta</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e25a75b30109" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mewaspadai Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU KUHP]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/mewaspadai-lahirnya-ketidakpastian-hukum-pidana-dalam-ruu-kuhp-9b37c24179f3?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9b37c24179f3</guid>
            <category><![CDATA[law]]></category>
            <category><![CDATA[principle-of-legality]]></category>
            <category><![CDATA[criminal-law]]></category>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 05:52:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-10-19T06:55:14.911Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/753/1*3QY_NJUDXWBMgVQV38QJ4Q.jpeg" /></figure><p>Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.*</p><p>Dalam Negara Hukum Modern, setiap perbuatan warga negara dan pejabat negara dibatasi oleh hukum secara jelas. Namun apa jadinya bila Negara Hukum hari ini hendak dibawa untuk melampaui dan mengaburkan batas-batas kepastian hukum atas nama pluralisme hukum, relativisme hukum, hukum adat, hingga moral dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 RUU KUHP (Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)?</p><p>Padahal sistem hukum pidana dalam Negara Hukum hari ini, pada dasarnya adalah salah satu produk kebanggaan modernitas, dimana ia berpijak dan dibangun berdasarkan ide-ide produk modernitas lainnya yang sudah mapan: saintisme-positivisme, empirisme, rasionalisme, liberalisme, dan humanisme. Ide-ide yang universal, pasti, dan mapan ini, dilahirkan untuk melawan mitos-mitos ketidakpastian yang dulu banyak diproduksi lewat pemikiran relijius, mistis, dan aristokratisme raja, dan acapkali justru menindas rakyat.</p><p>Semangat modernitas dalam hukum pidana tampak dari wataknya yang saintis-positivis, dimana ia berpijak pada penemuan-penemuan sains pengetahuan kontemporer, yang didasarkan pengukuran yang tepat, pasti dan terukur. Hukum pidana modern bersifat empiris, karena ia mengklasifikasikan fakta-fakta kasus di lapangan dengan pembuktian yang riil, sehingga ia disebut sebagai dalil atas kebenaran (menjadi fakta) dalam suatu peristiwa hukum. Hukum pidana bersifat rasional, karena ia dibangun lewat logika, pemikiran dan argumentasi rasional, yang kesemuanya dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, tidak berdasarkan prasangka semata.</p><p>Hukum pidana modern sendiri adalah liberal, disebabkan ia berpijak pada kepentingan dan nilai-nilai kebebasan individu, yang mesti dilindungi oleh Negara dari segala bentuk upaya pemberangusan, dan lewat hukum pidana-lah Negara dibatasi untuk tidak berlebihan mengintervensi atau membatasi kebebasan manusia. Hukum pidana modern berorientasi pada humanisme, karena ia berpijak pada nilai-nilai dan penghormatan atas status kemanusiaan warga negara, dimana warga negara tersebut memiliki hak asasi manusia yang mesti dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh Negara.</p><p>Ide-ide modernitas dalam hukum pidana ini yang kemudian dirangkum dalam prinsip hukum pidana modern paling utama, yakni dalam Asas Legalitas. Intisari asas legalitas hukum pidana sendiri, dapat dilihat dari adagium legendaris Von Feuerbach (ahli hukum pidana Jerman) yang berbunyi “<em>nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali</em>”, yang berarti: “tidak ada tindak pidana (delik) dan tidak ada hukuman, tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”.</p><p>Dari Asas Legalitas Hukum Pidana, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebebasan melakukan perbuatan apa pun, sepanjang tidak ada aturan hukum tertulis yang melarang perbuatan tersebut. Asas Legalitas Hukum Pidana memberi jaminan dasar bagi kebebasan individu, dengan memberi batasan yang tepat dan jelas terkait aktivitas apa yang dilarang oleh Negara melalui hukum. Artinya, Negara bisa saja melarang perbuatan tertentu agar tidak dilakukan oleh manusia, kalau memang ada larangan hukumnya secara tertulis.</p><p>Elemen asas legalitas hukum pidana modern dibangun oleh beberapa prinsip:</p><ol><li>Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia). Artinya, hukum pidana tidak bisa mengadili perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya aturan tertulis hukum pidana tersebut;</li><li>Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta). Artinya, hukum pidana tidak boleh tidak tertulis, dan seseorang tidak bisa dipidana karena perbuatannya bertentangan dengan hukum kebiasaan -yang pada umumnya tidak tertulis. Dari sini dapat dilihat jika Hukum Pidana itu sendiri sudah selalu harus tertulis;</li><li>Rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa). Untuk itu, perlu ada konstruksi bahasa norma pidana yang ketat dalam suatu hukum pidana. Implikasinya adalah, segala ketentuan yang rumusan pidananya tidak jelas, bersifat karet, tidak terukur, mengawang-awang dan multitafsir sudah dengan sendirinya bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana;</li><li>Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta). Elemen asas ini menunjukkan jika tidak boleh ada disparitas yang terlampau jauh antara teks norma pidana dengan tafsir jurist. Hal ini untuk mengantisipasi kekacauan penafsiran hukum. Termasuk juga di dalamnya tidak boleh dilakukan analogi terhadap sesuatu perbuatan hanya karena perbuatan tersebut dianggap “mirip” dengan sifat gagasan dalam suatu teks norma ketentuan pidana.</li></ol><p>Dalam mazhab hukum, argumentasi asas legalitas hukum pidana ini dianggap sebagai bagian dari mazhab legisme, yakni mazhab yang mengedapankan aturan hukum tertulis sebagai sumber dan dasar hukum yang absah. Kesemua elemen asas legalitas hukum pidana dan legisme ini ditujukan agar dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara yang berhadapan dengan hukum, dan untuk menjamin tidak adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat penegak hukum.</p><p>Asas legalitas hukum pidana modern lahir dalam semangat era modern (Abad 17–18 M) dan semangat kebebasan pasca Revolusi Perancis 1789–1799 tatkala pada era sebelumnya hukum ditentukan oleh titah raja semata, dan raja-raja itu sendiri memiliki kekuasaan mutlak dan berada di atas hukum. Raja dapat dengan mudah menentukan dan menuduh seseorang melawan hukum dan dipidana, tanpa batasan dan aturan hukum tertulis yang jelas. Demi melawan kesewenang-wenangan raja/penguasa dalam berhukum, maka Feuerbach merumuskan asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas.</p><p>Ada pun asas legalitas hukum pidana modern Indonesia ini tercantum secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)/Wetboek van Strafrecht, yang menyatakan: “<em>Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada</em>”.</p><p>Dari Asas Legalitas KUHP ini, maka jelas bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana sejauh perbuatan tersebut diatur ketentuan pidananya dalam aturan perundang-undangan. Artinya, semua orang bebas melakukan perbuatan apa pun, sejauh perbuatan tersebut memang tidak dilarang oleh aturan hukum tertulis. Tidak boleh ada Polisi-Jaksa-Hakim yang melakukan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap seseorang terkait perbuatannya, jika perbuatan tersebut pada dasarnya tidak dilarang dan diatur oleh hukum secara tertulis.</p><p><strong>Potensi Kesewenang-wenangan Hukum dalam RUU KUHP</strong></p><p>Semangat modernitas dalam kepastian hukum asas legalitas hukum pidana disinyalir oleh sebagian sarjana hukum pidana Indonesia sebagai bentuk infiltrasi budaya dan cara pikir masyarakat Barat (Eropa) terhadap masyarakat Indonesia. KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia yang notabenenya warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dianggap membawa semangat individualisme dan liberalisme dan telah merusak tatanan “moral dan nilai-nilai ketimuran” masyarakat Indonesia.</p><p>Di sisi lain, dengan berlakunya KUHP warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, hal tersebut dianggap telah mengakibatkan “hukum asli Indonesia (?)” tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama hukum pidana Indonesia, karena sedari awal tidak termaktub dalam KUHP. Menurut sebagian sarjana hukum pidana Indonesia ini, hal tersebut berimbas tidak dapat dihukumnya perbuatan seseorang meski pun perbuatannya tersebut diduga telah bertentangan dengan norma, nilai, dan adat/kebiasaan masyarakat Indonesia.</p><p>Atas nama pluralisme, relativisme hukum, “semangat dekolonisasi”, dan “moralitas timur” ini kemudian, ketentuan asas legalitas hukum pidana yang legistik dikesampingkan dalam RUU KUHP. Meski pun RUU KUHP dalam Pasal 1-nya tetap mempertahankan rumusan asas legalitas dalam KUHP saat ini, namun dalam Pasal 2-nya merumuskan pemidanaan yang dimungkinkan tidak hanya berdasarkan aturan hukum tertulis, melainkan juga berdasarkan moral dan nilai hidup yang di masyarakat.</p><p>Hal ini tertuang jelas dalam rumusan Pasal 2 ayat 1 dan 2 RUU KUHP, yang berbunyi: <em>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab</em>.</p><p>Rumusan norma ini bermasalah, setidaknya bakal melahirkan pertanyaan problematis sebagai berikut: 1) Bagaimana menentukan suatu hukum itu hidup di masyarakat atau tidak hidup meski tidak diatur secara tertulis?; 2) Siapa yang dapat menentukan dan menjamin suatu hukum tidak tertulis itu hidup di masyarakat?, dan; 3) Apa yang dijadikan ukuran sesuatu itu dianggap hukum yang hidup di masyarakat?</p><p>Di sisi yang lain, Pasal 2 ayat 2 RUU KUHP menyatakan bahwa “hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat” berlaku sepanjang tidak bertentangan (selaras) dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Batasan ini sangat tidak jelas, karena pada hari ini semua orang bisa mengklaim dengan batasan tersebut. Di sisi lain, dalam norma pasal-pasal RUU KUHP secara tertulis sendiri (seperti delik pidana ideologi, penghinaan agama, zina, dll.) justru isinya bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dll. Bagaimana bisa hendak mengkontrol aturan tidak tertulis agar selaras dengan HAM dan Konstitusi, sedangkan beberapa aturan tertulis dalam RUU KUHP saja secara eksplisit bertentangan dengan HAM dan Konstitusi?</p><p>Tim Perumus RUU KUHP sendiri mengklaim bahwa ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat dalam RUU KUHP adalah untuk mengakomodir hukum adat. Namun niatan ini tampaknya naif, karena hukum adat eksis dengan adanya pembatasan yurisdiksi yang mencakup teritori dan genealogis keanggotaan masyarakat adat. Selain itu, ia eksis karena adanya konsepsi religio magis dan holistik hukum adat yang dipercayai oleh para penganut dan anggota masyarakat adatnya.</p><p>Konsepsi religio magis dalam penegakan hukum adat ini yang kemudian melekat pada kesadaran warga adat dari bawah, dan dilegitimasi oleh simbol suci pada sosok tetua adat/tokoh adat. Oleh karenanya, hukum adat adalah hukum yang datang dari bawah, dan tidak dipaksakan dari atas. Kekuatan pemberlakuan hukum adat hanya tetap ada pada struktur yang dituakan dan disucikan di masyarakat adat, tidak bisa ditarik atau direbut oleh Negara secara represif. Namun dalam proyek RUU KUHP, hukum adat justru hendak dibawa paksa oleh Negara, dan diterapkan secara represif lewat penegakan hukum pidana nasional. Pada posisi ini, yang terjadi adalah hukum adat ditegakkan secara paksa dan direbut oleh Negara sebagai otoritas tunggal penegak hukum.</p><p>Pemberlakuan Pasal 2 RUU KUHP sendiri sangat tidak cocok dengan konteks masyarakat urban di perkotaan, dimana nilai, moralitas, etika, dan kebudayaan sangatlah dinamis dan cepat berubah. Tim perumus RUU KUHP tampaknya begitu naif dalam memandang kebudayaan beserta isi-isinya (nilai, moral, etika, dll.), dimana kebudayaan diletakkan pada posisi yang esensialis (seolah tetap dan baku). Padahal fakta sosial global menunjukkan, bahwa nilai, moralitas, etika, dan kebudayaan sangatlah anti esensialis (dinamis, berubah dengan cepat).</p><p>Tentu menjadi sangat berbahaya bilamana hukum ditentukan oleh suatu objek tautan yang cepat berubah-berubah dan relatif, karena alasan mengapa hukum itu harus dibuat pasti dan ketat adalah untuk menjamin hukum digunakan sebagaimana mestinya dan tidak sewenang-wenang.</p><p>Di satu sisi lain, ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 RUU KUHP juga akan berbentrokan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 RUU KUHP yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu tindak pidana digunakan analogi. Ketentuan larangan analogi ini pada dasarnya penguatan Asas Legalitas Hukum Pidana Modern yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang harus jelas, spesifik, dan tertulis, dan tidak bisa mempidanakan perbuatan yang tidak diatur.</p><p>Larangan analogi pada dasarnya mencakup larangan gesetz analogi dan recht analogi, dimana larangan analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak dilarang dan tidak ditulis dalam ketentuan hukum pidana. Dengan diberlakukannya ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka potensi analogi bakal tidak terbendung, karena perbuatan-perbuatan yang tidak diatur namun dianggap mirip dengan perbuatan kejahatan dan kriminal dalam hukum pidana, dapat dipidana atas dasar “bertentangan dengan nilai dan hukum yang hidup di masyarakat”.</p><p>Selain mengadakan/memberlakukan (mem-positif-kan) “hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat” sebagai dasar aturan pemidanaan, ketentuan Pasal 2 RUU KUHP ini menjadi kontradiktif lagi bilamana ia dianggap dapat me-negatif-kan (meniadakan) hukum pidana tertulis dalam KUHP.</p><p>Misalnya dalam KUHP diatur secara tertulis terkait tindak pidana pencurian dengan ancaman sekian tahun. Namun di suatu masyarakat, pencurian tersebut bukanlah suatu kejahatan dalam “hukum yang hidup di masyarakat” yang mereka miliki. Atau paling tidak, di masyarakat tersebut Pencurian memang suatu kejahatan, tapi “hukum yang hidup” disana mengatakan sanksinya hanyalah permaafan (bukan penjara atau pun denda). Apakah kemudian “hukum yang hidup di masyarakat” ini dapat menjadi hukum yang berlaku, sembari menegasikan ketentuan hukum pidana tertulis dalam KUHP? Kesimpangsiuran pemberlakuan ketentuan ini maka dengan sangat jelas akan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum di Indonesia.</p><p>Tidak adanya batasan dengan apa yang disebut sebagai “hukum yang hidup di masyarakat” inilah, mengakibatkan hukum menjadi tidak pasti, karena selain ia tidak tertulis, juga ditentukan berdasarkan klaim semata, terlepas klaim tersebut representatif, legitim dan berwenang, atau tidak. Maka potensi kesewenang-wenangan penegakan hukum pidana sangat besar kemungkinan terjadi ketika asas legalitas yang diperluas dalam RUU KUHP ini diberlakukan.</p><p>Padahal dalam hukum pidana modern, jika suatu delik dan hukum hendak dirumuskan, disahkan, dan disebut sebagai “suatu hukum”, maka ia harus melalui proses uji yang panjang, baik dari segi argumentasi filsafatnya, historisnya, sosiologisnya, saintifikasinya, keadilannya, hingga kepastian hukumnya. Proses perumusan dan penetapan ini dilakukan oleh lembaga Negara yang berwenang, sehingga ia legitim dan dapat dipertanggungjawabkan.</p><p>Berbeda dengan status “hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat”, apakah ia ditetapkan dengan melalui proses pengkajian sistematis, pengujian, verifikasi dan falsifikasi? Tentu tidak, karena penetapannya dilakukan sepihak berdasarkan asumsi dan kehendak demografi mayoritas kelompok di suatu masyarakat yang merasa moralnya paling absah dan itu bersifat sentimentil semata.</p><p>Kondisi tanpa otoritas riil dan absah dalam penentuan “hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat” sebagai dasar pemidanaan, adalah kondisi anarkis, dimana pemidanaan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui struktur dan wewenang yang ada. Maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan penegakan hukum yang dapat mencederai kepastian dan keadilan berhukum.</p><p>Sejauh “hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat” mengacu pada kalkulasi demografi moral mayoritas di suatu masyarakat, maka ia berpotensi melahirkan overkriminalisasi dan persekusi, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas dan rentan yang lemah. Hukum akhirnya dijadikan oleh kelompok mayoritas untuk menindas kelompok minoritas yang tidak disukainya, meski pun penindasan itu sendiri bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.</p><p>Maka posisi yang tepat bagi DPR-RI dan Pemerintah RI hari ini terhadap pengaturan asas legalitas hukum pidana adalah dengan membiarkan norma asas legalitas apa adanya sebagaimana yang termaktub dalam KUHP saat ini, tanpa dikurangi maupun ditambahi.</p><p>Bila rumusan asas legalitas yang diperluas (hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat) dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 RUU KUHP ini tidak dihapus dan masih dipertahankan, maka ia adalah bencana bagi Negara Hukum Modern dan Demokrasi Indonesia. Dunia Hukum Indonesia mengalami kemunduran, persis seperti kondisi abad pertengahan di Eropa, dimana yang memiliki kekuatan mayoritas, yang merasa memiliki moral paling absah, dan memiliki kekuasaan dapat secara sewenang-wenang melakukan penghukuman. Maka dalam posisi ini yang dipertaruhkan adalah nasib hak asasi manusia dan kebebasan individu warga negara Indonesia yang akan semakin memburuk keadaannya. []</p><p><em>— Penulis adalah Pengacara Publik LBH Jakarta. Menaruh fokus pada isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan kebebasan sipil-politik</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9b37c24179f3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Nyawa Yang Berdiri Di Atas Kecepatan Jalanan]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/nyawa-yang-berdiri-di-atas-kecepatan-jalanan-66daab7b7f11?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/66daab7b7f11</guid>
            <category><![CDATA[etos]]></category>
            <category><![CDATA[refleksi]]></category>
            <category><![CDATA[jalanan]]></category>
            <category><![CDATA[cerita]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 11:43:46 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-03-01T09:03:51.385Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*vA1XbqldcFwG2EvXWEh2CA.jpeg" /><figcaption>Source: <a href="http://www.baltana.com/files/wallpapers-14/Speed-HD-Wallpapers-36995.jpg">Baltana</a></figcaption></figure><p>Dalam beberapa bulan belakangan ini, saya menyaksikan beberapa “peristiwa menakjubkan”, yang berkaitan dengan ketahanan hidup, kecepatan, atau barangkali juga kesialan dan kemalangan di satu sisi. Peristiwa tersebut sebenarnya biasa-biasa saja, dalam artian ia kerapkali lumrah terjadi sewaktu-waktu di lingkungan sekitar kita. Atau kalau kita cari peristiwa tersebut di Youtube, akan ada banyak video yang menunjukkan peristiwa serupa.</p><p>Refleksi dan kesadaran subjektif-lah yang membuat peristiwa biasa tersebut seolah-olah luar biasa. Satu peristiwa menyimpan kompleksitas fakta yang tak mungkin terungkap semua, layaknya kepingan puzzle. Belum di dalamnya juga ada unsur-unsur konflik narasi dan batin. Tidak hanya itu, pengetahuan atas kompleksitas fakta kerapkali terdistorsi oleh kesadaran subjektif. Hal ini yang membuat satu peristiwa sudah selalu menyimpan keunikannya tersendiri, yang terbedakan dengan peristiwa-peristiwa lainnya meskipun memiliki gambaran permukaan yang serupa.</p><p><strong><em>I</em></strong></p><p>Pertama. Sekitar 2 (dua) bulan lalu, kisaran Januari 2019, seperti hari-hari biasanya, saya berangkat kerja seperti biasa ke kantor untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang nasibnya sial karena ditindas oleh struktur sistem -hukum dan ekonomi politik- yang timpang. Sudah seperti biasa-biasanya juga, saya pulang larut malam. Dalam kesunyian jalanan pedesaan dan kepingan kabut dari Stasiun Citayam menuju rumah saya, saya menarik gas motor saya sembari ditemani alunan musik skate-punk jepang.</p><p>Hingga kemudian saya memasuki jalan raya, semangat saya masih menggebu-gebu meski tubuh sudah lelah ingin cepat beristirahat. Hingga sampailah saya di persimpangan jalan dekat sebuah toko swalayan, saya melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di tengah jalan. Kecepatan motor saya turunkan secara perlahan-lahan. Tepat dalam radius sekitar 5 meter, saya menyaksikan ternyata ada seekor hewan yang terbaring di jalanan sedang meronta-ronta sembari tercecer darahnya dari lehernya.</p><p>Sontak saya kaget. Setelah dilihat seksama, hewan tersebut adalah kucing. Dilihat dari postur tubuhnya, mungkin baru berumur sekitar 1 tahunan. Tampak di pinggir jalan sudah ada bapak-bapak yang hendak mengevakuasi makhluk yang malang itu. Karena tubuh yang sudah letih, saya memutuskan untuk meneruskan tancapan gas motor hingga menuju rumah.</p><p>Selama sisa perjalanan dan sesampainya di rumah, saya masih terngiang-ngiang atas peristiwa naas tersebut. Rasanya masih terbayang gerakan tubuh-tubuh kucing yang meronta kesakitan, beserta kucuran darahnya yang mengalir di aspal jalanan. Tak terbayang juga bagaimana peristiwa itu diawali dengan derap langkah si kucing yang hendak menyebrang, lantas ada pengendara kendaraan yang memacu gasnya dengan kecepatan tinggi.</p><p>Di satu sisi, rasa iba masih membayangi benakku. Di satu sisi lainnya, nalarku bekerja keras mencerap dan menafsir peristiwa tersebut. Bahkan hingga esok harinya, saat saya kembali hendak berangkat kerja ke kantor, peristiwa semalam masih terus menghantui benakku.</p><p><strong><em>II</em></strong></p><p>Yang kedua adalah, peristiwa di akhir pekan pada pertengahan bulan Februari 2019. Saat itu saya sedang berada di Bandung, Jawa Barat, untuk sejenak melepas penat dan bervakansi ria. Waktu itu, saya menumpang nginap di bilangan Sukajadi, Bandung, di tempat kawan seorang penyair muda &amp; performance artist yang cukup lama malang melintang di Bandung dan Semarang.</p><p>Di hari kedua, saya memacu kendaraan motor tersebut dari Sukajadi Bandung ke Jatinangor Sumedang. Seperti biasa, saya melalui jalanan yang perlahan-lahan terlihat sempit karena dipadati oleh kendaraan pribadi masyarakat Bandung: yang hasilnya adalah kemacetan. Durasi jarak tempuh pada saat itu saya perkirakan sekitar 1 (satu) jam antara kedua tempat itu.</p><p>Hingga kemudian melewati daerah UIN Bandung Cibiru menuju Cileunyi, jalan masih tampak lengang. Mungkin akibat pasca hujan lebat. Namun saat hendak memasuki Cileunyi dan Jatinangor, jalanan menjadi macet. Tak terhitung kendaraan mobil tidak bisa bergerak sama sekali. Meski begitu, kendaraan motor masih bisa bergerak sembari mencuri celah-celah dan salib sana-sini di antara pinggir/bahu jalan.</p><p>Pada saat itu, saya pikir penyebabnya adalah karena kemacetan biasa di persimpangan jalan. Pikiranku lantas berubah. Kemudian saya berubah asumsi, bahwa kemacetan ini mungkin dikarenakan kendaraan yang mogok, atau barangkali pertempuran antar kelompok gang motor atau juga kelompok supporter bola.</p><p>Motor perlahan-lahan saya arahkan untuk terus maju, sembari menyalib kiri-kanan. Hingga kemudian tampak terlihat ada keramaian warga yang berdiri di pinggir jalan, menyaksikan suatu hal. Saat itu, asumsi saya masih belum berubah. Hingga saya melewati kerumunan warga tersebut, tampak ada seseorang yang memberhentikan mobilnya dan berbincang-bincang dengan warga sekitar. Sejenak perhatian saya teralihkan pada momen peristiwa tersebut.</p><p>Persis pada posisi itu, perhatian saya teralihkan kembali dengan adanya penampakan gundukan kardus-kardus di pinggir jalan. Sekilas saya mencermati gundukan tersebut. Ternyata dari gundukan tersebut, tampak ada sepasang kaki yang terbaring. Sontak saya kaget: wah, ternyata ada yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Tak jauh dari gundukan itu, saya juga melihat ada motor yang sudah terkapar dan rusak berkeping-keping tak karuan.</p><p>Dilihat dari penampakan sepasang kaki yang mencuat di gundukan kardus, tampak si korban adalah anak muda, mungkin anak kuliahan. Hal ini saya lihat dari celana jeans yang ia pakai terbilang cukup modis, dan juga sepatunya yang cukup keren.</p><p>Karena jalanan masih mengantri macet, saya lekas bergegas dari lokasi, tak bisa lama-lama memperlambat laju kendaraan. Sepanjang perjalanan Cileunyi hingga Jatinangor, pikiran saya masih bercampur aduk tak karuan: antara iba hingga ngeri. Meski begitu, pikiran saya di satu sisi lain masih bertanya-tanya bagaimana momen dan penyebab kecelakaan tersebut terjadi.</p><p>Kematian di jalanan seolah tak terelakkan bagi anak muda itu. Nasibnya berakhir di jalanan, tepat di jalanan yang becek setelah diguyur hujan yang tampaknya besar. Tak terbayang bagaimana bila anak muda tersebut sedang ditunggu oleh pacar atau kawannya, untuk sekedar nongkrong di kafe atau jalan-jalan. Atau ditunggu oleh orang tua dan saudaranya di rumah.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*0tnt4_xg84oVpkkjnavNYA.jpeg" /><figcaption>Source: <a href="https://www.dailyartfixx.com/wp-content/uploads/2010/06/Another-Faith-Based-Initiative-Julie-Speed.jpg">dailyartfixx</a></figcaption></figure><p><strong><em>III</em></strong></p><p>Dua cerita di atas adalah cerita yang saya lihat persis dan nyata di jalanan, meski fakta-fakta peristiwanya tak begitu dapat terangkai secara objektif apa adanya. Dari dua peristiwa tersebut, ada beberapa hal yang saya refleksikan, dan hal ini ada kaitannya juga dengan etos yang tampaknya remeh temeh, dan sebenarnya bersifat <em>common sense</em>.</p><p><em>Pertama</em>, pertarungan atas ruang. Saya merefleksikan jalanan hingga trotoar adalah minatur ruang kehidupan. Orang dan makhluk hidup lainnya, saling menampilkan diri sana-sini dalam ruang tersebut. Tak jarang yang muncul adalah pertarungan. Dalam kasus jalanan di kota-kota besar, jalanan adalah cerita mengenai pertarungan masyarakat urban.</p><p>Pengendara motor saling memacu gasnya, begitu juga dengan mobil. Pengandara sepeda, dengan kecepatannya yang lambat dan postur tubuh yang kecil, kerap mendapatkan ruang yang sempit di pinggiran. Tak jarang ketiga-tiganya saling menyerempet satu sama lain. Tak cukup sampai di sana, ruang trotoar jalan yang notabenenya adalah ruang pejalan kaki, turut direbut oleh pengendara kendaraan. Di banyak titik, tidak hanya kendaraan yang merebut ruang pejalan kaki, namun juga direbut oleh pedagang kaki lima atau pun pengelola parkiran toko.</p><p>Pada situasi itu, relasi kuasa terbentuk sedemikian rupa. Penanda relasi kuasa -selain aktor-aktor-, dapat dilihat dari adanya kecepatan, kebesaran, hingga seragam dan kapital. Kehadiran hukum beserta aparaturnya -Satpol PP, Polantas, Petugas Dishub-, menjadi dinamisator keseimbangan struktur kuasa di jalanan.</p><p>Hukum-hukum di jalanan dibuat untuk menciptakan kondisi ideal, yang memenangkan banyak pihak berkepentingan, sehingga semua pihak dapat menikmati akses hidup di jalanan tanpa mendapatkan kerugian yang banyak. Ia berbicara dalam banyak hal: keamanan, kecepatan, penghormatan, keselamatan, konsentrasi, dan lainnya.</p><p>Ketika keseimbangan tersebut dilanggar, maka yang terjadi adalah sedikit kekacauan (<em>chaos</em>). Tatanan yang ambruk oleh kekacauan ini, yang menjadikan kondisi-kondisi muncul berbelok ke arah yang tidak tertentukan, yang padahal sebelumnya telah didikte oleh hukum dan aparatnya. Kecelakaan di jalanan adalah ekses dari runtuhnya keseimbangan tersebut, baik yang muncul karena dilanggarnya hukum, atau pun karena ketiadaan hukum itu sendiri di jalanan.</p><p><em>Kedua</em>, jalanan sebagai miniatur ruang kehidupan adalah dilihat dari ketahanan diri subjek untuk terus eksis di dalamnya. Sebagaimana sudah disinggung di atas, hidup di jalanan yang paling menonjol adalah soal kecepatan. Meski tubuh besar atau tubuh kecil, selama ia tidak bisa memacu kecepatan ke tingkat ideal dan maksimal, perlahan-lahan ia akan digilas bahkan tersingkir.</p><p>Terlepas apakah di jalanan tersebut ada hukum dan aparatnya atau tidak, kecepatan menjadi prasyarat utama agar maksud dan tujuan di jalanan dapat dilalui. Kecepatan berkaitan erat dengan ambisi, ketangkasan, hingga sumber daya (skill, modal, dll.). Artinya, kecepatan bisa menentukan ketahanan diri sekaligus kekuatan.</p><p>Meski begitu, bila ia tidak dikendalikan, ia akan berubah menjadi malapetaka. Kekuatan yang tidak kondisional/kontekstual, tentu akan melabrak tatanan, dan dalam batasan tertentu akan mencelakai diri sendiri bila tidak diiringi dengan kendali moral diri dan hukum. Pembatasan ini memperhatikan kepentingan diri sendiri (subjektif) dan kepentingan sekitar (objektif) agar tetap ada dan berkelanjutan.</p><p>Saya sendiri selalu curiga, kecepatan yang menuntut tinggi dan tak terkendali seperti mengadopsi logika kapitalisme dalam mengakumulasi modal/kapital. Sirkuit kapitalisme dengan lubang dan krisis sana-sani, selalu berhasil memainkan kecepatan berputarnya agar mendapatkan keuntungan yang besar dari proses-proses penghisapan yang ia lakukan. Namun tepat pada titik tersebut, ketiadaan pengendalian diri dalam sirkuit kapitalisme membawa bencana yang besar juga: kemiskinan dan ketimpangan, bencana ekologis, hingga perang.</p><p><em>Ketiga</em>, dan yang terakhir adalah, hidup di jalanan dengan kendaraan bermotor membutuhkan pembatasan berupa nilai-nilai etos seperti kerja keras, kesabaran, kecermatan, ketelitian, tidak berlebihan. Nilai-nilai etos ini hanya muncul dari dalam diri dan atas kesadaran diri. Fungsinya adalah membatasi kendali diri selama di jalanan.</p><p>Kekacauan di jalanan, selain kerap terjadi karena masalah sistem (hukum, tatanan, dll.) dan sumber daya (kecepatan serta ketidakcepatan), juga terjadi karena tidak adanya nilai etos pembatasan diri seperti yang disebutkan di atas. Meski nilai-nilai etos ini seolah remeh temeh, ia berperan sentral untuk menciptakan keseimbangan ekosistem di jalanan.</p><p>Dari dua peristiwa yang saya saksikan dan sebutkan di atas, saya menduga-duga penyebab kecelakaan yang menimpa para korban tersebut bisa jadi salah satu dari ketiga problem di atas: aturan hukum, kecepatan/sumber daya, atau pun pengendalian diri.</p><p>Misalnya dalam kasus penabrakan kucing, sejauh yang saya ketahui, belum ada regulasi yang mengatur secara ketat dan spesifik terkait keberadaan hewan di jalanan, baik itu ayam, kucing, anjing, dll. Di ruang dan wilayah mana saja boleh ada hewan, dan di tempat mana ia bisa menyebrang. Belum ada regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Maka kasus-kasus tabrak lari hewan di jalanan menjadi satu hal yang mungkin pasti akan terjadi berulang-ulang.</p><p>Selain itu, hewan dengan segala kemampuannya, memiliki keterbatasan. Dalam hal kecepatan diri, tentu hewan kalah bersaing dengan kecepatan kendaraan bermotor. Meski ia memiliki insting yang sensitif, ketika kecepatan yang ia miliki tidak memadai dan beradu dengan momen dan kecepatan kendaraan bermotor, maka tabrak lari bisa jadi tidak terelakkan.</p><p>Dalam kasus pemuda yang jadi korban tabrakan di Cileunyi Bandung, dugaan saya problemnya terletak pada masalah kecepatan (sumber daya) dan ketiadaan pengendalian diri. Tentu letak kesalahannya bisa jadi tidak hanya atau tidak pada si korban, namun juga si pengendara mobil. Tapi fakta peristiwa yang saya dapatkan, belum sampai cerita tersebut. Sehingga sulit untuk menerka-nerka siapa yang sebenarnya bersalah dan bermasalah.</p><p>Meski begitu, terlepas dari 2 (dua) hal penyebab tersebut, ada satu hal lain yang membuat saya berefleksi: terkadang hal-hal kecil, dapat berdampak signifikan untuk satu hal yang besar. Maksudnya adalah, bisa jadi kecelakaan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tampaknya kecil: batu kerikil di jalanan yang licin, ketidaktelitian, dan sebagainya. Namun karena hal remeh temeh tersebut tidak diperhatikan, dampaknya adalah satu hal yang sangat besar: hilangnya nyawa.</p><p>Bukankah nyawa makhluk hidup bisa jadi lebih besar dan berarti ketimbang batu kerikil di jalanan, kan? []</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=66daab7b7f11" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Legenda Itu Bernama “Yellowcard”]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/legenda-itu-bernama-yellowcard-d326f5640c54?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d326f5640c54</guid>
            <category><![CDATA[pop-punk]]></category>
            <category><![CDATA[yellowcard]]></category>
            <category><![CDATA[music]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Jul 2018 14:07:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-07-06T01:59:09.740Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*gmFZrFBJidBsieGyW91arA.jpeg" /><figcaption>(Yellowcard, Live in Singapore 2014)</figcaption></figure><p>Dulu sekali, sekitar kelas 3 SMP, ketika saya masih menjadi anak baru gede nanggung, saya mulai mencoba mendengarkan lagu-lagu barat. Meski kala itu saya hidup di Pesantren –yang secara etis selalu menempelkan atribut religiusitas pada semua tindak laku-, dan ada larangan eksplisit yang menyatakan setiap santri dilarang membawa barang elektronik –baik handphone, maupun MP3 player-, itu tidak menjadi halangan bagi saya –dan kawan-kawan- untuk mendengarkan musik.</p><p>Ada beberapa kawan yang membawa MP3 Player secara diam-diam, dan dapat dipinjamkan kepada kawan-kawan lainnya. Ada juga yang menyiasatinya dengan menyimpan lagu di USB Flash Disk, dan didengarkan ketika main ke warnet pada hari libur pesantren di hari jumat. Saya termasuk golongan kedua: yaitu mendengarkan lagu-lagu ketika main ke warnet. Walau begitu, terkadang saya juga meminjam MP3 Player milik kawan saya ketika di asrama.</p><p>Saya masih ingat beberapa band barat yang mula-mula saya dengar pada kala itu: blink 182, Green Day, Sum 41, New Found Glory, dan Simple Plan. Ya, kesemuanya adalah band-band yang beraliran pop-punk –yang menurut para musisi punk rocker, pop punk bukanlah sebuah “punk”-. Selanjutnya, daftar band barat yang saya dengar terus bertambah seiring dengan waktu. Hal ini didukung oleh dua hal: profil band di wikipedia, dan situs mp3boo.com (yang kini sudah R.I.P di sorga).</p><p>Wikipedia menampilkan profil, sejarah band, personil band, hingga jenis/series alat musik yang dipakai band tersebut. Tak ketinggalan, Wikipedia juga menuliskan relasi suatu band dengan band lainnya: ntah karena keterkaitan pernah manggung bareng, atau relasi personil yang pindah-pindah dari satu band ke band yang lain. Sedangkan mp3boo.com, pada kala itu –sekitar tahun 2008 hingga 2014-, adalah situs web download album lagu barat terlengkap –menurut saya-. Ia mengkategorisasi download album tidak hanya berdasarkan dari nama band, namun dari genre ataupun keterikatan musisi. Dari mp3boo.com lah saya terus menyedot album musik barat.</p><p>Syahdan, pada kisaran 2008–2009, ketika saya menginjak kelas 3 SMP, ditengah kesuntukan aktivitas rutin di Pesantren, di suatu hari saya meminjam MP3 Player milik <a href="https://www.instagram.com/hakimfauzan25/">Fauzan Manaanul Hakim</a>, seorang kawan yang sering dikatai mbek, domba, mie, galing, dsb. karena rambut keritingnya. Pada MP3 Player miliknya tersebut, muncul beberapa lagu secara random. Diantara sekian lagu itu, terseliplah lagu-lagu Yellowcard.</p><p>Lagu-lagu Yellowcard yang ada pada MP3 Player milik Fauzan Mananul seingat saya adalah lagu-lagu yang ada pada album “Ocean Avenue”, seperti “Only One”, “View from Heaven”, “Believe”. Saya lupa apakah kala itu Fauzan Mananul menyimpan lengkap seluruh lagu pada album “Ocean Avenue” atau tidak. Namun lagu-lagu Yellowcard pada album itulah yang saya dengar untuk pertama kalinya.</p><p>Bayangan sensasi yang saya dengarkan pertama kali ketika mendengar lagu Yellowcard pada waktu itu adalah: lagu-lagunya tidak seperti kebanyakan band pop punk seperti blink 182 atau Green Day yang relatif memakai kunci/chords simple (tiga kunci) dan memakai chords major. Yellowcard sebagai suatu band pop punk, merubah penggunaan mainstream pada band pop punk tahun 2000-an. Menggunakan kunci nada yang relatif lebih banyak, major-minor, tempo relatif cepat, dan dominasi suara permainan violin.</p><p>Tidak hanya itu, Yellowcard menggunakan “Violin” sebagai salah satu instrumen musik utama dalam seluruh musik-musiknya. Hal ini tentu cukup janggal untuk kebanyakan band pop punk, maupun rock, yang menggunakan “violin” sebagai instrumen musik utama dalam musik. Namun yang jelas, Sean Mackin, sang pemain violin, adalah salah satu punggawa utama Yellowcard sejak awal berdirinya band tersebut. Maka secara kesejarahan, “Yellowcard” sejak awal hendak mengelaborasi penggunaan “violin” dalam penggubahan musik pop punk dan rock.</p><p>Hingga kemudian saya mendengarkan lebih banyak lagu-lagu Yellowcard: dari album “Lights and Sounds”, “Paper Walls”, dan “When You’re Through Thinking, Say Yes”, sejak kelas 3 SMP hingga kelas 3 SMA. Tiap album musik Yellowcard, menyimpan karakteristik bunyi musik tersendiri. Misalnya “Lights and Sounds”, cenderung bernuansa lebih keras dan kasar dalam penggunaan efek suara gitarnya. “Paper Walls” pun begitu, penggunaan distorsi gitarnya cukup keras dan dalam, meskipun lebih agak lembut ketimbang “Lights and Sounds”.</p><p>Perubahan gaya musikal Yellowcard perlahan-lahan berubah ketika Yellowcard menerbitkan album “When You’re Through Thinking, Say Yes”. Album ini lebih romantis ketimbang dua album sebelumnya, hampir mirip romantisnya dengan album “Ocean Avenue”. Meski begitu, sound rock musik pada album ini juga lebih riuh dan lembut ketimbang “Ocean Avenue” yang masih begitu menggebu-gebu.</p><p>Bagi saya sendiri, hingga saat ini album “When You’re Through Thinking, Say Yes” adalah album Yellowcard ter-favorit versi saya. Lirik romantis, namun tetap menyimpan lirik yang bernuansa sendu senang dan sedih (smile and sad), adalah satu hal yang paling menonjol pada album ini. Lagu seperti “Hang You Up”, “Sing For Me”, dll., adalah lagu-lagu mellow favorit saya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*tcGJb6ynD4ayk48RONCgxA.jpeg" /><figcaption>Dari kiri ke kanan: Longineu W. Parsons III (Drum), Sean Mackin (Violin), Josh Portman (Bass), Ryan Key (Vocal+Guitar), &amp; Ryan Mendez (Guitar)</figcaption></figure><p>Hingga saya beranjak kuliah dan sampai lulus kuliah (tahun 2012–2017), Yellowcard telah menerbitkan tiga album: “Southern Air”, “Lift A Sail”, dan “Yellowcard”. Dua album pertama adalah album yang sering saya dengarkan di kos dan kontrakan, dan kebetulan kawan kontrakan saya yang bernama <a href="https://www.instagram.com/gmthiar/">Gerry Maulana Thiar</a> ternyata adalah penggemar Yellowcard garis keras, yang bahkan melebihi saya. Masa-masa itu (2012–2015) adalah masa-masa ketika kami sering menyetel lagu-lagu Yellowcard dengan volume keras secara bersamaan.</p><p>Kembali ke musik. Album “Southern Air”, meskipun masih menyimpan ciri musikal Yellowcard, namun adalah fase perubahan “Yellowcard” dari pop punk 2000-an menjadi suatu band alternative rock modern 2010-an. Lagu seperti “Here I Am Alive”, “Sleep In The Snow”, dsb. adalah nomor-nomor yang menandakan perubahan tersebut.</p><p>Tak lama setahun lebih setelah rilisnya album “Southern Air”, kabar buruk menimpa dunia Yellowcard: Longineu W. Parsons III (sang drummer) meninggalkan band pada awal tahun 2014. Menurut gosip yang beredar, sang drummer meninggalkan band karena sudah tidak memiliki rasa musikalitas yang sama seiring berkembangnya band. Opini ini tidak sepenuhnya salah, karena pada 2014, Yellowcard merilis album “Lift a Sail” yang berbeda total dengan album Yellowcard sebelumnya.</p><p>Meski album “Lift a Sail” dibuka dengan track “Convocation” yang berisikan permainan instrumental violin dan dilanjutkan dengan track “Transmission Home” yang masih menyimpan distorsi musik keras khas Yellowcard, namun itu adalah awal dari perubahan drastis gaya bermusik Yellowcard. Tempo musik Yellowcard secara keseluruhan sudah semakin melambat. Tidak ada lagi hentakan drum sebagaimana band pop punk dan skate punk pada umumnya. “Yellowcard” benar-benar menjadi suatu band alternative rock yang mellow.</p><p>Mereka terus menjalani tour musik atas album tersebut hingga tahun 2015-an, hingga akhirnya pada tahun 2016, mereka mengumumkan bahwa mereka hendak merilis album mereka selanjutnya. Yellowcard kemudian merilis single “Rest in Peace” sebagai salah satu single pada album baru mereka. Namun tak lama kemudian, Yellowcard menyatakan bahwa album baru mereka tersebut adalah album terakhir bagi band. Yellowcard hendak membubarkan dirinya setelah merilis album dan menyelenggarakan tur konser.</p><p>Album yang dinamai “Yellowcard” itu sendiri, sepenuhnya berbeda dari album sebelumnya –termasuk album “Lift a Sail”-. Album ini lebih banyak menggunakan instrumen akustik, bertempo lambat, dan tak banyak atraksi suara keras dari instrumen alat musik. Meski ada beberapa lagu yang memiliki lirik relatif sedih dan romantis –dengan nada-nada perpisahan-, namun didalamnya memiliki semacam optimisme. Ini yang mungkin masih bertahan dalam lirik lagu-lagu Yellowcard.</p><p>Ryan Key, selaku punggawa band (Vokalis+Gitaris), menyatakan bahwa bubarnya Yellowcard tidak bisa dijelaskan dengan mudah, beberapa halnya terkait dengan alasan pribadi masing-masing personil. Meski begitu, Yellowcard membubarkan diri dengan cara relatif yang baik-baik: menelurkan album secara tuntas, menyelenggarakan tur konser akhir, dan menggandeng personil dan kawan lama mereka di band –meski sekali lagi tanpa Longineu W. Parsons III-.</p><p>Hingga hari ini, saya selalu mengingat Yellowcard dengan beberapa hal: hentakan drum skate pop punk, lirik romantis (antara kebahagiaan dan kesedihan), optimisme, hingga permainan indah melodi violin. Saya selalu menandai Yellowcard sebagai legenda tersendiri bagi zamannya: pop punk 2000. []</p><blockquote>Tambahan:</blockquote><p>Yellowcard — Hang You Up</p><p><a href="https://youtu.be/9qndx2CNGeo">https://youtu.be/9qndx2CNGeo</a></p><p>I can not hold this anymore<br>My hands are tired of only waiting to let go<br>And I am waiting, still</p><p>I used to know which way to turn<br>You were a light inside a tunnel in my head<br>I try to follow, still<br>I try to follow, still</p><p>It&#39;s hard to see you, we are older now<br>And when I find you, you just turn around<br>This is a black and white of you I&#39;ve found<br>I hang you up and then I pull you down<br>I hang you up and then I pull you down</p><p>No more apologies from me<br>My arms are tired of picking up what I put down<br>You&#39;re all I think of, still</p><p>I&#39;m gonna miss you everyday<br>I turn my back on anyone who won&#39;t believe<br>And it gets lonely, still<br>It gets lonely, still</p><p>It&#39;s hard to see you, we are older now<br>And when I find you, you just turn around<br>This is a black and white of you I&#39;ve found<br>I hang you up and then I pull you down</p><p>I hang you up and then I pull you down</p><p>I get lost sometimes<br>Another year flies by<br>But I know if I try<br>Memories of the light in your eyes<br>Can take me back in time</p><p>It&#39;s hard to see you, we are older now<br>And when I find you, you just turn around<br>This is a black and white of you I found<br>I hang you up and then I pull you down<br>It&#39;s hard to see you we are older now (we are older now)<br>And when I find you, you just turn around (you turn around)<br>This is a black and white of you I found (you I found)<br>I hang you up and then I pull you down<br>(Pull you down)<br>I hang you up and then I pull you down<br>(Pull you down)<br>I hang you up and then I pull you down<br>(Pull you down)</p><h3>I don&#39;t hear music anymore<br>My ears are tired of all the pictures in the words<br>&#39;Cause you are in them, still</h3><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d326f5640c54" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pada Mulanya Adalah Kesuntukan: Cerita Personal Mengenai Awal Mula Komunitas Payung (Bagian I)]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/pada-mulanya-adalah-kesuntukan-cerita-personal-mengenai-awal-mula-komunitas-payung-bagian-i-3191ab6b90a2?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3191ab6b90a2</guid>
            <category><![CDATA[law-school]]></category>
            <category><![CDATA[community]]></category>
            <category><![CDATA[philospohy]]></category>
            <category><![CDATA[humanity]]></category>
            <category><![CDATA[law]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 12:27:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-02-20T13:34:46.314Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*TxmbSAYjR_HSTaiFdv3c0w.jpeg" /><figcaption>Suasana diskusi dan konsolidasi mahasiswa di Komunitas Payung, Kantin Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sekitar tahun 2014.</figcaption></figure><p>Dulu sekitar September-Oktober 2012, saya adalah seorang mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada saat itu, saya masih merasakan kebosanan. Ini disebabkan karena saya masuk di program studi yang sebenarnya pada saat itu tidak saya minati. Alih-alih meminati studi keilmuan para calon jago silat lidah di Pengadilan, saat itu saya lebih minat untuk masuk program studi filsafat atau barangkali sosiologi.</p><p>Di tengah kesuntukan basa-basi jargonistik pada saat masa orientasi mahasiswa baru di Fakultas Hukum seperti mantra-mantra “<em>hidup mahasiswa</em>”, “<em>agen of change</em>”, “<em>pembaharu</em>”, “<em>calon pemimpin masa depan</em>”, dsb., juga ditambah pada kenyataannya bahwa saya terdampar di Kota Semarang, daerah yang tak pernah saya bayangkan dan impikan sebelumnya, saya menjalani masa-masa awal perkuliahan dengan sangat tidak bergairah: alias membosankan.</p><p>Semenjak masa-masa terakhir di kelas SMA, saya banyak membaca literatur studi-studi sosial, filsafat dan keagamaan muktahir. Perdebatan dan diskusi mengenai berbagai pemikiran, adalah satu hal yang sangat saya minati saat itu.</p><p>Saat itu saya merasa di satu sisi ada rasa dorongan penasaran untuk bersikap skeptis atas “kebenaran” suatu pengetahuan. Tapi di satu sisi yang lain, saya merasa juga bahwa itu mungkin terkondisikan karena saya berada pada fase remaja, atau barangkali fase ababil (ABG Labil). Ibarat kata: sedang mencari identitas dan jati diri –walau saya sebenarnya gak percaya amat dengan dikotomi fase seperti ini-.</p><p>Dulu saya membayangkan, saya akan terdampar di Jakarta. Menyelinap dari satu ruang diskusi, ke ruang diskusi lainnya. Bertukar judul buku, dan ide gagasan kritis. Tapi nasib membawa saya ke Semarang, dan menjalani masa-masa suntuk selama masa orientasi (ospek) mahasiswa baru.</p><p>Kala itu, di dunia maya, entah di Facebook, Twitter, atau pun Google, saya mencoba mencari pusat studi atau ruang diskusi yang hadir dan eksisis di sekitar Universitas Diponegoro. Hasilnya nihil, saya tidak menemukan informasi apa pun mengenai keberadaan ruang diskusi.</p><p>Hingga kemudian dalam facebook –sebuah media ajaib, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat-, saya menemukan sebuah informasi mengenai diskusi sosiologi agama, yang bertajuk mengenai perkembangan sosial kelompok penganut kong hu chu pasca reformasi 1998. Kala itu, yang mengadakan acara diskusi tersebut adalah eLSA Semarang (Lembaga Studi Sosial &amp; Agama Semarang). Lokasi diskusi sendiri ada di daerah Ngaliyan, Semarang Barat. Cukup jauh dari daerah kampus Universitas Diponegoro yang berada di Tembalang, Semarang Selatan.</p><p>eLSA Semarang sendiri adalah lembaga masyarakat sipil yang fokus pada isu keagamaan dan sosial. Lembaga tersebut banyak mengadakan diskusi kajian kritis keagamaan, hingga advokasi kelompok masyarakat agama yang tertindas. Kebanyakan para peneliti dan staff eLSA Semarang adalah alumnus LPM (Lembaga Penerbitan Mahasiswa) Justisia Fakultas Syariah UIN Semarang, sebuah lembaga mahasiswa yang dulu sempat bikin kontroversi karena membuat beberapa seri Jurnal ilmiah terkait homoseksualitas maupun pemikiran keagamaan kritis lainnya.</p><p>Saat diskusi pertama kali di eLSA Semarang itulah, saya berkenalan dengan seorang pemikir kritis filsafat bernama Ahmad Fauzi. Saat itu, dia cukup aktif memberikan tanggapan kritis terhadap pembahasan diskusi, dengan penggunaan diksi bahasa yang cukup njelimet/berat, khas filsuf-filsuf kontinental. Belakangan saya mengetahui, Ahmad Fauzi menulis suatu buku studi agama berjudul “Agama Skizofrenia: Delusi, Ketidaksadaran dan Asal-usul Agama”<a href="#_ftn1">[1]</a>, dan ia juga terus meneruskan proyek tulisannya dengan menerbitkan buku “Tragedi Incest Adam dan Hawa &amp; Nabi Kriminal”, buku puisi “Kesurupan Tuhan, novel “Iblis: Sang Nabi Primitif”, dan buku “Gagalnya Islam di Indonesia”.</p><p>Pertemuan berbagai acara diskusi di eLSA saya ikuti untuk seterusnya selama di Semarang. Namun pada kisaran September 2012, saya belum menemukan ruang diskusi yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro, yang terbuka untuk didatangi oleh siapa pun. Kebanyakan ruang-ruang diskusi di Universitas Diponegoro, banyak diinisiasi oleh lembaga intra maupun ekstra kampus. Selain sifatnya eventual –dan bergantung pada anggaran organisasi-, ruang-ruang diskusi tersebut kebanyakan berada pada ruang tertutup –ruang kelas kampus, hingga kontrakan organisasi- yang cenderung terlihat eksklusif.</p><p>***</p><p>Hingga akhirnya pada sekitar akhir September 2012, saya menemukan satu poster agenda diskusi terpampang di Mading (Majalah Dinding) Gedung Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kala itu, nama komunitas atau organisasi penyelenggara diskusi tak disebutkan dalam poster. Yang ada hanyalah judul-judul tema diskusi bedah buku, para pemantik diskusi, dan contact person penyelenggara diskusi.</p><p>Salah satu judul diskusi bedah buku yang menarik yang saya temukan adalah “Menemukan Kembali Liberalisme”<a href="#_ftn2">[2]</a> dan “Ideologi Islam dan Utopia”<a href="#_ftn3">[3]</a>. Dua buku tersebut dibedah pada waktu yang berbeda, tapi di tempat yang sama: payung-gazebo kantin Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemantik dua buku tersebut adalah Doni Nur Hidayat, seorang mahasiswa dengan wajah datar kotak tanpa ekspresi, ia <em>kemepruk</em> tapi militan.<a href="#_ftn4">[4]</a></p><p>Melihat informasi agenda diskusi pada poster tersebut, sontak saya langsung konfirmasi kepada contact person yang terpampang pada poster. Contact person tersebut bernama Rian Adhivira, sebuah nama yang pada mulanya saya anggap sebagai nama cupu. Setelah saya sms kepada contact person, sang empunya menjawab dan membenarkan adanya agenda diskusi tersebut. Jadwal diskusi diagendakan pada hari Kamis sore, mulai pukul 15.30 WIB.</p><p>Hingga akhirnya jatuh waktu pada kamis sore, saya mengirim sms kembali kepada contact person mengenai tempat diskusi, karena ada banyak meja-gazebo payung di kantin Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dia menjawab lokasi ada di meja-gazebo paling pojok kantin.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*DVYr3k_R-6yM3FrEI1IpcQ.jpeg" /><figcaption>Suasana salah satu agenda diskusi di Komunitas Payung, Gazebo-Kantin Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sekitar tahun 2016.</figcaption></figure><p>Saat saya hampiri meja tersebut, tampak beberapa mahasiswa-mahasiswi yang tampak lebih tua, yang kebanyakan adalah bukan mahasiswa baru. Hanya beberapa orang yang hadir adalah mahasiswa baru, karena saat itu mahasiswa baru diwajibkan memakai seragam hitam-putih. Disitu saya menanyakan apakah meja ini diadakannya agenda diskusi, dan dijawab/dibenarkan oleh salah seorang mahasiswa berambut gondrong.</p><p>Setelah itu saya bersalaman sambil berkenalan dengan para partisipan diskusi yang hadir pada saat itu. Diantara sekian orang itu, ternyata yang menjadi contact person dengan nama “Rian Adhivira” adalah pria berambut gondrong yang sebelumnya saya tanyakan mengenai tempat diskusi.</p><p>Rian Adhivira saat itu menanyakan, apakah saya dari mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sontak saya mengelak, karena saya sendiri adalah mahasiswa baru S1 Fakultas Hukum. Momen ini selalu diingat oleh Rian, sebagai momen yang berfungsi sebagai ejekan kepada saya, yang dianggap memiliki perawakan dan wajah lebih tua ketimbang mahasiswa baru pada tahun 2012 tersebut.</p><p>Diskusi pertama di bawah gazebo-payung kantin Fakultas Hukum itu seingat saya membahas buku yang ditulis oleh Pierre Bourdieu, berjudul “Dominasi Maskulin”.<a href="#_ftn5">[5]</a> Sang pemantik adalah sang contact person itu sendiri: <a href="https://mahidol.academia.edu/rianadhiviraprabowo">Rian Adhivira</a>.<a href="#_ftn6">[6]</a> Dengan rambut gondrong dikibas-kibas, sembari minum es kopi dan menyedot asap rokok, Rian membahas buku tersebut dengan cukup analitis, dan korelatif dengan konteks budaya patriarki di Indonesia.</p><p>Hingga kemudian masuk pada sesi tanya jawab, tampak beberapa kawan-kawan senior mahasiswa lain memberikan tanggapan diskusi, dan cukup interaktif suasananya. Namun saya tidak menyangka, di kemudian waktu ada salah satu penanggap diskusi tersebut, yang ternyata adalah salah seorang dosen –muda- yang juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bernama <a href="https://www.uu.nl/staff/AMarwan/0">Awaludin Marwan</a>.<a href="#_ftn7">[7]</a></p><p>Saya agak-agak lupa, tanggapan seperti apa yang diberikan Awaludin. Namun yang saya ingat pada momen diskusi pertama tersebut, Awaludin memberikan tanggapan yang cukup menohok dan konfrontatif dengan apa yang disampaikan oleh Rian. Hingga akhirnya, suasana diskusi menjadi krik-krik, karena tanggapannya yang cukup berat bagi para peserta diskusi –pada kala itu-.</p><p>Hingga akhirnya diskusi selesai ketika maghrib tiba. Beberapa peserta diskusi tampak pamit pulang, namun ada sebagian juga yang terus melanjutkan obrolan di meja gazebo-payung kantin Fakultas Hukum tersebut.</p><p>Tapi lewat agenda diskusi pertama itu lah saya berkenalan dengan kawan-kawan yang ternyata berasal dari berbagai latar belakang. Misalnya Abdurrahman Sidiq, Otniel Perwiro, Hishom Prasetyo, Ramayana Shanti yang mereka ini berasal dari GMNI FH Undip. Juga ada Setya Indra Arifin, Firmansyah, Faiz Kurniawan, dan Doni Nur Hidayat yang berasal dari PMII Undip. Serta ada Galang Taufani yang berasal dari HMI FH Undip. Tak ketinggalan juga ada Ibnu Hayyan, yang merupakan seorang eks-KAMMI FH Undip, dan juga Fajar Pambudi yang ternyata Ketua BEM FH Undip pada saat itu. Juga ada Rifky Adhitya, Febri Kurniawan, Nindy Hapsari, Mazaya Latifasari, dan masih banyak kawan-kawan lainnya. []</p><p>[]</p><p><em>(bersambung)</em></p><p>_____________________________________</p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Buku “Agama Skizofrenia: Delusi, Ketidaksadaran dan Asal-usul Agama” ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh eLsa Semarang. Kemudian cetakan ulangnya –beserta revisinya- diterbitkan kembali pada tahun 2013, dan diberi judul “Agama Skizofrenia: Kegilaan, Wahyu dan Kenabian”, diterbitkan oleh Samarra Press. Ahmad Fauzi menulis buku ini tak hanya berdasarkan literature teori-teori psikoanalisa maupun sosiologi agama, tapi juga didasarkan pengalamannya sebagai pengidap skizofrenia. Di kemudian hari, buku ini memancing perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Pada tahun 2015, buku ini –beserta postingan facebook Ahmad Fauzi- dilaporkan oleh sekelompok ormas fundamentalis keagamaan ke Polda Jawa Tengah, dengan tuduhan telah menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan tindak pidana penodaan agama Pasal 156a KUHP. Namun di kemudian hari kasus ini dihentikan pemeriksaannya, dengan alasan Ahmad Fauzi berada pada kondisi gangguan kejiwaan yang tidak stabil. Dalam beberapa kesempatan ketika masih di Semarang, saya sendiri sering berjumpa dengan Ahmad Fauzi, untuk sekedar mengobrol, ngopi, atau berdiskusi mengenai berbagai hal: baik di warung kopi, rumahnya, atau pun di eLSA Semarang.</p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Buku “Menemukan Kembali Liberalisme” ditulis oleh Ludwig von Mises, seorang ekonom Madzhab Austria. Gagasan ekonominya banyak berkutat pada konsepsi liberalisme klasik, yang menekankan pada kebebasan penuh pasar sebagai arena penentu gerak ekonomi. Buku edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Freedom Institute pada tahun 2011.</p><p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Buku “Ideologi Islam dan Utopia” merupakan pengembangan disertasi yang ditulis oleh Luthfi Asyyaukanie di Melbourne University. Disertasi tersebut meraih penghargaan sebagai salah satu disertasi terbaik di Melbourne. Buku edisi bahasa indonesianya, diterbitkan oleh Freedom Institute pada tahun 2011.</p><p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Doni Nur Hidayat belakangan di kampus menjadi pendiri Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan juga mendirikan Business Law Society Diponegoro Law School. Ia juga menjadi Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2014–2015. Di kemudian hari setelah lulus kuliah, ia sempat menjadi praktisi di sebuah firma hukum di Jakarta, kemudian menjadi pengacara publik di Ciliwung Merdeka, dan menjadi tenaga ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saat ini, ia sedang mengadu nasib menjadi buruh di Australia. Pada sekitar April-Mei 2017, Doni Nur Hidayat mengikuti Pelatihan Bantuan Hukum Kalabahu LBH Jakarta Angkatan 38 bersama saya, dan menjadi salah satu peserta Kalabahu yang paling menyebalkan.</p><p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Buku “Dominasi Maskulin” yang ditulis oleh Pierre Bourdieu, adalah sebuah hasil riset etnografi mengenai masyarakat Kubail, di wilayah Mediterania, terkait pembagian peran kerja berbasis gender. Dalam buku tersebut, Pierre Bourdieu menyatakan bahwa dalam berbagai bentuk dominasi, kerapkali eksis dalam bentuk yang subtil, bahkan sangat halus –tanpa disadari-. Beberapa kekerasan ini kemudian menjadi kekerasan simbolik, yang kerap dirayakan. Wacana/pengetahuan atas kekerasan ini menjadi doxa, dan diterima tanpa dipertanyakan kembali di masyarakat.</p><p><a href="#_ftnref6">[6]</a> Rian Adhivira, adalah salah satu penggagas komunitas diskusi di gazebo-payung kantin Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Belakangan baru diketahui, pada saat itu ia tidak saja kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai mahasiswa angkatan 2009, tapi juga kuliah di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang angkatan 2008. Di kemudian hari, ia menjadi peneliti Satjipto Rahardjo Institute, dan melakukan advokasi terkait isu-isu pelanggaran HAM masa lalu. Ia melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan juga studi S2 Master of Arts bidang Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi di Mahidol University dan Universitas Gadjah Mada.</p><p><a href="#_ftnref7">[7]</a> Awaludin Marwan pada saat itu, adalah seorang dosen muda di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan juga mengajar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ia baru saja pulang kembali ke Semarang pasca studi S2 Sosiologi Hukum di Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Spanyol. Saat tulisan ini dibuat, ia sedang menyelesaikan disertasi PhD-nya di Institute of Constitutional, Administrative Law and Legal Theory, Utrecht University School of Law, dengan pembahasan mengenai teori hukum Good Governance -dan keadilan- bagi kelompok minoritas.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3191ab6b90a2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Persekusi dan Opresi Atas Demokrasi]]></title>
            <link>https://rasyidridha.medium.com/persekusi-dan-opresi-demokrasi-924b0ba18b28?source=rss-20056cd29cc6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/924b0ba18b28</guid>
            <category><![CDATA[violence]]></category>
            <category><![CDATA[sociology]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[philosophy]]></category>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rasyid Ridha]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 06:48:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-02-18T12:34:39.209Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Zg-nENrlwQQ6xT-BNVIRUw.jpeg" /><figcaption>sumber: reddit.com</figcaption></figure><p>Runtuhnya pemerintah otoriter Orde Baru menjadi berkah bagi kondisi kebebasan sipil. Namun dalam perjalanannya, kondisi tersebut kini sedang dipertaruhkan. Bila dulu banyak dari tindakan opresi dilakukan secara vertikal oleh Negara terhadap masyarakat, kini opresi tersebut banyak dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya.</p><p>Opresi tersebut salah satunya termanifestasi dalam bentuk tindakan persekusi. Secara etimologi, belum ada definisi bersama atas istilah ini. Namun dalam diskursus hak asasi manusia, persekusi dimaknai sebagai tindakan penganiayaan, teror, dan serangan yang bersifat sistematis terhadap seseorang atau kelompok tertentu, karena alasan suku, agama, ras, atau pandangan politik (Rempell: 2013).</p><p>Koalisi Anti Persekusi dan SAFEnet Indonesia mencatat setidaknya ada sekitar 105 kasus persekusi yang terjadi selama tahun 2017. Mayoritas dari kasus persekusi tersebut, didasarkan pada alasan identitas agama dan pandangan politik. Banyak dari para korban, mengalami teror langsung secara fisik dan psikis, kehilangan pekerjaan, bahkan terusir dari tempat tinggalnya.</p><p>Meski kejadian persekusi ini sebenarnya kerap terjadi tiap tahun, seperti yang menimpa kelompok Ahmadiyah di Banten, Syiah di Madura, atau kelompok LGBT di Yogyakarta, namun intensitas kasus tersebut dalam dua tahun terakhir semakin meninggi. Sebagian kalangan mensinyalir, naiknya intensitas kasus persekusi merupakan dampak pasca terciptanya polarisasi politik dan agama di tahun 2017.</p><p>Baru-baru ini misalnya, pada akhir November 2017 kasus persekusi dengan tuduhan penodaan agama, menimpa Pasutri (pasangan suami istri) bernama <a href="http://independen.id/read/khusus/598/ki-ngawur-permana-yang-didakwa-nodai-agama/">Alnoldy Bahari dan Millah di Pandeglang</a>. Persekusi tersebut berawal dari masalah Pilkades yang penuh dengan kampanye hitam dan pendelegitimasian, hingga kemudian berujung pada kriminalisasi terhadap Pasutri tersebut.</p><p>Tidak hanya dikriminalisasi lewat pasal penodaan agama dan ujaran kebencian berbau SARA (Pasal 156a KUHP &amp; Pasal 28 ayat (2) UU ITE), Pasutri yang sehari-hari adalah wiraswasta dan penulis buku tersebut diusir dari kampungnya, rumah dan barangnya dijarah. Hingga hari ini, Alnoldy Bahari masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pandeglang.</p><p>Persekusi dan opresi ini terus berkembang dan menyebar pola-polanya, yang salah satunya melalui tindakan deligitimasi. Tindakan deligitimasi dilakukan dengan cara melucuti kredibilitas, struktur rasio dan simbolnya, hingga subyek yang terdeligitimasi tidak mendapatkan pengakuan utuh dari masyarakat.</p><p>Berbeda dari deligitimasi politis pada beberapa momen revolusi atau reformasi yang didasarkan pada pertimbangan rasionalitas, deligitimasi dalam konteks persekusi dan opresi didasarkan pada sentimen suku, agama, ras, dan opini politik. Demi memperlancar upaya ini, maka kekuatan persebaran wacana menjadi pertimbangan utama untuk mendeligitimasi. Dalam dunia yang kini sudah serba digital, maka peran cyber army menjadi sangat siginifikan.</p><p>Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis agama terhadap Tempo misalnya, adalah bagian daripada upaya awal persekusi terhadap media pers yang didasarkan pada sentimen pandangan politik. Tujuannya adalah untuk mendeligitimasi simbol pers pada diri Tempo, dan mengeksklusinya dari medan demokrasi di Indonesia.</p><p><strong>Simulakra Realitas Dalam Praktik Persekusi</strong></p><p>Maraknya tindakan persekusi yang terjadi selama dua tahun terakhir, sebagian besar diantaranya disebabkan oleh persebaran diskursif yang tidak sehat di dunia digital. Meskipun situasi diskursif mengandaikan kondisi nalar rasional-kritis itu aktif dan eksis, dogma yang terlanjur mengakar di pikiran subyek, menafikan hal tersebut.</p><p>Pada dasarnya, informasi yang bersebaran di media sosial semestinya ditangguhkan terlebih dahulu kebenarannya, karena ia mesti diverifikasi ulang. Namun banjir informasi yang meluap-luap ini, mengakibatkan masyarakat kerap lupa untuk memverifikasi dan mengaktivasi nalar kritis.</p><p>Kondisi kecenderungan penerimaan penuh informasi yang tertampil di sosial media -atau dunia maya-, yang seolah-olah mensimulasikan semacam realitas, membentuk semacam simulakra realitas.</p><p>Simulakra realitas adalah situasi dimana terdapat bayangan realitasyang sebenarnya bersifat simulatif -yang dalam hal ini diekstrasi, disimulasikan dalam bentuk informasi digital-, saling melipat antar satu dan lainnya, dan menciptakan suatu dunia tersendiri dan diterima begitu saja. Ia tidak lagi menjadi situasi maya, namun menjadi situasi nyata itu sendiri dan seolah menjadi co-exis.(Baudrillard: 1981).</p><p>Dalam praktik persekusi, terdapat fabrikasi informasi yang dibentuk dengan sedemikian rupa tersebut hingga mewujud menjadi semacam Simulakra Realitas. Namun prosesnya dalam membentuk realitas sebenarnya bersifat paradoks. Ia pada mulanya lahir dan eksis dalam situasi maya, kemudian diduplikasi dan mewujud dalam bentuk teror dan kekerasan di situasi nyata, dan ia kemudian difabrikasi ulang (kembali) di medan maya, dan diwujudkan kembali dalam situasi nyata. Semuanya terus berulang hingga menumpuk, yang mengakibatkan wajah kebenarannya terkubur.</p><p>Simulakra Realitas dalam praktik persekusi lantas eksis dan mewujud dalam situasi yang berbayang: antara nyata dan tidak nyata. Sebagai sebuah suatu “pengetahuan”, simulakra realitas dalam praktik persekusi mengandaikan subyek-subyek yang berhasrat atas heroisme narasi, yang tak perlu lagi dipertanyakan kembali kebenarannya.</p><p>Dalam konteks alam demokrasi, fabrikasi informasi yang penuh dengan kekerasan dan juga kepalsuan, beriringan seiring dengan naiknya minat dan ekspresi kebebasan berpendapat serta berpolitik masyarakat. Namun hari ini, fabrikasi informasi tersebut bagaikan barang imitasi atas pengetahuan -yang dianggap kebenaran absolut-. Sialnya, lewat argumentasi kebebasan, fabrikasi informasi palsu dan keras tersebut pada tingkat kongkretnya digunakan untuk menghancurkan fundamen kebebasan orang lain yang dianggap tak sepaham dan menyimpang.</p><p>Pada posisi ini, bila masyarakat terus menerus mengabsenkan nalar diskursif kritisnya -yang berimplikasi pada nihilnya kebenaran yang objektif-, dan di satu sisi tindak-tunduk persekusi semakin menjadi-jadi terjadi di masyarakat -khususnya menimpa kelompok minoritas dan rentan-, maka demokrasi itu sendiri sebenarnya sedang ditikam dan diopresi oleh anak kandungnya sendiri: kebebasan.</p><p>Walhasil, dalam situasi penuh pertikaian yang tak serba menentu dan hingar bingar ini, dapat membuat situasi yang serba frustasi. Pada situasi tersebutlah, ‘para hero-hero penunggang kuda hitam’ akan bermunculan untuk kemudian membangkitkan zombie lama yang bernama fasisme dan otoritarianisme, demi mendisiplinkan situasi serta subyek-subyek di dalamnya. []</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=924b0ba18b28" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>