<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Reza Prama Arviandi on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Reza Prama Arviandi on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@rezaprama?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*HC4IM0gkXab-uwic24Cjtg.jpeg</url>
            <title>Stories by Reza Prama Arviandi on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@rezaprama?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 14:00:38 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@rezaprama/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Berapa Proporsi Mahasiswa dan Dosen di ITB?]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/berapa-proporsi-mahasiswa-dan-dosen-di-itb-4bf3ea4242ab?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4bf3ea4242ab</guid>
            <category><![CDATA[university]]></category>
            <category><![CDATA[itb]]></category>
            <category><![CDATA[university-ranking]]></category>
            <category><![CDATA[data]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 10:51:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-03-17T10:51:00.705Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Setiap tahun kita melihat pengumuman rangking Universitas oleh beberapa lembaga. Namun hasilnya bisa kita lihat berbeda-beda. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa saja komponen yang digunakan untuk menilai sebuah Universitas bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya?</p><p>Setidaknya ada 5 lembaga perangkingan yang menilai Universitas di Indonesia. Lembaga ini secara konsisten memberi penilaian terhadap Universitas di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain yaitu,</p><ol><li>Webometrics,</li><li>4ICU,</li><li>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,</li><li>QS University Ranking,</li><li>Times Higher Education (THE) Ranking.</li></ol><p>Metode yang digunakan oleh kelima lembaga tersebut berbeda. Contohnya untuk Webometric dan 4ICU keduanya lebih menekankan pada kinerja publikasi yang terindeks di mesin pencari di dunia maya. Sehingga keberadaannya menjadi senjata marketing banyak Universitas untuk menggaet calon mahasiswa. Walaupun banyak ditentang para akademisi karena tidak memperlihatkan gambaran jelas kualitas pendidikan di Universitas tersebut. Oleh karena itu kita ingin sorot lebih dalam untuk 3 lembaga lain.</p><p><strong>QS World University</strong></p><p>QS World University merupakan merupakan ranking perguruan tinggi yang dilakukan oleh <em>Quacquarelli Symonds (QS)</em>. Indikator penilaian yang digunakan QS dalam perankingan perguruan tinggi:</p><ol><li>Reputasi akademis (bobot 30%): Survei dilakukan ke kalangan akademisi kampus di setiap jurusan/pogram studi untuk mengukur kekuatan jurusan/program studi tersebut</li><li>Reputasi karyawan (bobot 20%): Mensurvei karyawan administrasi perguruan tinggi untuk mengukur kualitas layanan administasi perguruan tinggi.</li><li><strong>Rasio fakultas/mahasiswa (bobot 20%): Dihitung dari rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang lulus dari setiap program studi di perguruan tinggi</strong></li><li>Penghargaan hasil riset (bobot 15%): Indikatornya adalah jumlah riset ilmiah perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan sebagai tolok ukur reputasi karya ilmiah tersebut, yang dianalisis dengan program Scopus.</li><li>Jumlah riset ilmiah per fakultas (bobot 15%): Dengan menggunakan aplikasi Scopus, jumlah riset ilmiah per fakultas dikalkulasi menjadi skor dengan bobot penilaian 15%.</li><li>Proporsi fakultas internasional (2,5%) dan mahasiswa internasional (2,5%): Indikator ini menganalisis jumlah program studi internasional yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sementara itu, pengukuran jumlah mahasiswa program studi internasional itu dilihat dari rasio jumlah mahasiswa internasional dibandingkan dengan pegawai administrasi PT sebagai penentu kualitas layanan administrasi program studi internasional tersebut.</li><li>Proporsi pertukaran mahasiswa ke luar negeri (2,5%) dan proporsi penerimaan pertukaran mahasiswa dari luar negeri: Indikator ini dilihat dari jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri dalam rangka program pertukaran mahasiswa serta penerimaan mahasiswa dari luar negeri dalam rangka program tersebut.</li></ol><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/734/1*b25Nwub8UTw7pm3Grfkg8A.png" /><figcaption>Indeks QS Universiy Rankings untuk Universitas di Indonesia</figcaption></figure><p><strong>Times Higher Education (THE) World University Rangkings</strong></p><p>Times Higher Education (THE) World University Rankings merupakan ranking universitas yang dikeluarkan oleh majalah Times Higher Education (THE). Selama tahun 2004 sampai 2009, THE dan QS bekerja sama dalam membuat ranking perguruan tinggi. Namun sejak tahun 2009, THE memutuskan untuk membuat ranking sendiri, karena menurut THE, indikator ranking mereka masih lemah dan terlalu mengutamakan science ketimbang Humaniora. Akhirnya THE dan QS pisah dan masing-masing membuat ranking sendiri-sendiri. Secara umum dasar metode yang digunakan THE dan QS hampir mirip. Namun pengindeksannya untuk Indonesia sekarang sudah kalah jauh dengan QS.</p><p><strong>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia</strong></p><p>Dikti sebagai lembaga resmi pemerintah juga membuat perangkunagn perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan kriteria sebagai berikut:</p><ol><li>Dosen (12%): menghitung jumlah dosen berpendidikan doktor, lektor kepala dan guru besar, serta kecukupan dosen tetap</li><li>Kualitas dosen (18%): <strong>menghitung jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi bersangkutan</strong></li><li>Akreditasi (30%): menilai akreditasi institusi maupun jumlah program studi terakreditasi A maupun B.</li><li>Kualitas kegiatan kemahasiswaan (10%): menilai prestasi mahasiswa</li><li>Kualitas kegiatan penelitian (30%): menghitung capaian kinerja penelitian sesuai kreteria yang ditentukan serta jumlah dokumen yang terindeks scopus.</li></ol><p>Penilaian dari Dikti di tahun 2018 menghasilkan nilai seperti di bawah,</p><ol><li>ITB skor 3,78</li><li>UGM skor 3,72</li><li>UI skor 3,69</li><li>IPB skor 3,54</li><li>Universitas Brawijaya skor 3,24</li><li>ITS skor 3,17</li><li>Universitas Airlangga skor 3,15</li><li>Universitas Hasanuddin skor 3,06</li><li>Universitas Diponegoro skor 3,04</li><li>Universitas Padjadjaran skor 2,97</li><li>Universitas Andalas skor 2,88</li><li>Universitas Sebelas Maret skor 2,87</li></ol><p><strong>Bagaimana Rasio Mahasiswa dan Dosen?</strong></p><p>Dari kedua lembaga tersebut aspek rasio dosen dan mahasiswa sangat penting. Hal ini disebabkan anggapan bahwa Universitas yang ideal yaitu yang mampu membuat proporsi kelas juga ideal. Apabila proporsi ideal dapat diwujudkan maka diharapkan pembelajaran di dalam kelas akan nyaman dan sesuai dengan tujuan Universitas didirikan.</p><p>ITB sebagai lembaga perguruan tinggi yang mempunyai prestasi dan nama baik mempunyai proporsi dosen dan mahasiswa yang baik.</p><p><strong>Statistik Dosen ITB</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/624/1*z_NQN0hLGHWDTjLKoXt88A.png" /><figcaption>Pengolahan Data Dosen ITB 2004–2013. Sumber: <a href="http://data.km.itb.ac.id/">data.km.itb.ac.id</a></figcaption></figure><p>Dosen ITB sepanjang tahun bertambah dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa ITB. Jumlah dosen bergelar sarjana semakin berkurang dengan semakin dituntutnya tenaga pendidik berkualifikasi magister dan doktoral. Jumlah dosen bergelar magister bertambah karena kualifikasi minimal seorang dosen ITB yaitu sedang menempuh pendidikan doktoral. Hal yang menarik yaitu jumlah guru besar di ITB bertambah secara eksponensial selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya mahasiswa <em>Post Graduate</em> yang membantu proses riset dosen untuk mendapat gelar guru besar.</p><p><strong>Statistik Mahasiswa ITB</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/624/1*csRa6qItu7IXbNlguk-zFQ.png" /><figcaption>Pengolahan Data Mahasiswa ITB 2004–2013. Sumber: data.km.itb.ac.id</figcaption></figure><p>Pertambahan jumlah mahasiswa S2 dan S3 di ITB bertambah secara lebih signifikan dibanding mahasiswa S1. Tentu ini sejalan dengan tujuan ITB menuju <em>Research University </em>dengan memiliki mahasiswa <em>Post Graduate</em> yang semakin banyak. Jumlah mahasiswa yang semakin banyak dengan rasio pengajar dan mahasiswa yang bertambah menjadikan ITB semakin kompetitif. Acuan rasio tenaga akademik : mahasiswa di angka 1 : 18 merupakan rasio yang baik.</p><p>Diharapkan dengan rasio mahasiswa dan dosen yang semakin baik maka pembelajaran di ITB menjadi semakin baik.</p><p><strong>Referensi</strong></p><ol><li><a href="http://halokampus.com/kuliah/peringkat-ranking-universitas-indonesia/">http://halokampus.com/kuliah/peringkat-ranking-universitas-indonesia/</a></li><li><a href="https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/top-universities-best-student-staff-ratio">https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/top-universities-best-student-staff-ratio</a></li><li><a href="https://www.thoughtco.com/what-s-a-good-student-to-faculty-ratio-for-a-college-4134430">https://www.thoughtco.com/what-s-a-good-student-to-faculty-ratio-for-a-college-4134430</a></li><li><a href="https://www.topuniversities.com/">https://www.topuniversities.com</a></li><li><a href="https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-umumkan-peringkat-100-besar-perguruan-tinggi-indonesia-non-vokasi-tahun-2018/">https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-umumkan-peringkat-100-besar-perguruan-tinggi-indonesia-non-vokasi-tahun-2018/</a></li><li><a href="https://www.researchgate.net/post/What_is_the_optimum_number_of_students_in_a_classroom_in_a_university">https://www.researchgate.net/post/What_is_the_optimum_number_of_students_in_a_classroom_in_a_university</a></li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4bf3ea4242ab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Semangat Reformasi Irigasi melalui Perlibatan Publik dan Kepastian Investasi]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/semangat-reformasi-irigasi-melalui-perlibatan-publik-dan-kepastian-investasi-8e43de995911?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8e43de995911</guid>
            <category><![CDATA[investatition]]></category>
            <category><![CDATA[infrastructure]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[irrigation]]></category>
            <category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 04:54:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-03-16T04:54:43.515Z</atom:updated>
            <cc:license>https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/</cc:license>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*zr82Sr-gRN0EV_dX6QTEYg.jpeg" /><figcaption>Irigasi. Sumber: pexels.com</figcaption></figure><p>Salah satu ketahanan nasional suatu bangsa adalah ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan memperoleh kedaulatan pangan maka diperlukan infrastruktur irigasi yang baik. Pembangunan saluran irigasi yang baru serta perbaikan jalur irigasi yang lama harus terus dilakukan dengan terencana.</p><p>Hasil riset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2017 memberikan hasil bahwa 43,6 persen jaringan dari 7,14 juta hektar daerah irigasi rusak. Selain itu penggunaan air yang tidak efisien dan adanya saluran irigasi yang bocor menjadikan tingkat kehilangan air di saluran irigasi mencapai 55 persen.</p><p>Untuk meningkatkan keandalan prasarana irigasi pemerintah melakukan beberapa hal. Salah satunya lewat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang merencanakan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektar dan rehabilitasi irigasi 3 juta hektar dalam rentang 2015–2019. Dari target pembangunan 1 juta hektar itu dibagi-bagi berdasarkan arahan otonomi daerah. Bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sekitar 56 persen, pemerintah provinsi 24 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 20 persen. Selain itu ada pekerjaan rehabilitasi 3 juta hektar dimana kewenangan pusat sekitar 46 persen, pemerintah provinsi 23 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 31 persen.</p><p>Rehabilitasi 3 juta hektar saluran irigasi sama signifikannya bagi peningkatan hasil panen. Selain mengatasi masalah kebocoran, rehabilitasi ini menambah luas layanan sawah yang terairi karena dengan volume yang sama, air bisa mengairi sawah yang lebih luas lantaran terdistribusi dengan efisien.</p><p>Untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan air untuk irigasi, bendungan adalah infrastruktur yang vital. Namun, sekarang Indonesia baru memiliki 208 bendungan. Volume tampungannya sekitar 12,6 miliar meter kubik. Jumlah itu baru bisa memenuhi kebutuhan irigasi untuk luasan 761 ribu hektar, hanya 11 persen dari total daerah irigasi permukaan. Penambahan bendungan adalah hal yang mendesak untuk meningkatkan keandalan irigasi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*GOwaB71LSccHdZl7uvbYKA.jpeg" /><figcaption>Irigasi. Sumber: pexels.com</figcaption></figure><p>Adanya 65 bendungan yang pembangunannya tersebar dari Aceh sampai Papua dalam kurun 2015–2019 akan meningkatkan kapasitas tampung. Perkiraannya, dari yang semula 12,6 miliar meter kubik menjadi 19,41 miliar meter kubik. Jumlah itu akan membuat cakupan untuk irigasi permukaan yang airnya dijamin bendungan naik menjadi 18,5 persen.</p><p>Terpenuhinya kebutuhan yang memenuhi kebutuhan irigasi menjadi multiplier effect bagi banyak hal. Salah satunya indeks tanam padi dapat meningkat dari 180 persen menjadi 265 persen di mana ini sangat berpengaruh pada produksi padi secara nasional. Hal lainnya tentu berkembangnya ekonomi masyarakat yang menggunakan infrastruktur irigasi tersebut dengan kuantitas tanam padi yang meningkat.</p><p>Untuk mendukung berbagai infrastruktur tersebut, dibutuhkan perencanaan investasi yang matang. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan DAK berupa pembangunan infrastruktur irigasi untuk menyambungkan jaringan primer, sekunder, dan tersier. Langkah pemerintah ini sejalan dengan isi dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.</p><p>Selain lewat DAK, pendanaan berbagai sektoral infrastruktur irigasi ini di dukung oleh PT SMI. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengamanahkan PT SMI untuk berkoordinasi dalam mengkombinasikan dana publik dan privat melalui skema blended finance. Hal tersebut untuk disalurkan ke dalam proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.</p><p>Platform PT SMI bersama Kementrian Keuangan diberi nama SDG Indonesia One. Platform tersebut yang mencakup 4 (empat) jenis pilar yang disesuaikan dengan appetite dari para donor dan investor yaitu: Development Facilities, De-Risking Facilities, Financing Facilities, dan Equity Fund. Platform tersebut bertujuan untuk menghimpun pendanaan dari investor, donor, dan filantropi untuk disalurkan kepada proyek-proyek di Indonesia yangmendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).</p><p>Dengan adanya platform ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pihak untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDG. Lancarnya pembiayaan investasi akan berimplikasi pada lancarnya pembangunan infrastrukturyang ada.</p><p>Selain investasi, ada masalah kompleks dalam pengembangan irigasi untuk SDGs yaitu pola pengawasan yang tepat. Peran pembinaan masyarakat untuk ikut menjadi pihak yang aktif terlibat dan memiliki infrastruktur irigasi harus terus didorong. Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, peran Kementerian PUPR menyangkut ketersediaan air, bendung, saluran primer dan saluran sekunder, serta pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Terkait dengan yang terakhir, Kementerian PUPR merancang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).</p><p>Dengan melibatkan P3A dan menyerap tenaga kerja di dalamnya, prioritas kegiatan ini meliputi daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 hektar, irigasi desa, dan jaringan irigasi tersier. Kerusakan pada jaringan irigasi kecil dan tersier kerap terjadi akibat usia, bencana, dan kurangnya pemeliharaan. Selain itu, hal tersebut menyebabkan efektivitas pemberian air ke lahan persawahan pun berkurang.</p><p>Kegiatan P3A-TGAI pun diarahkan untuk mengatasi persoalan itu. Fokus pertamanya, perbaikan jaringan irigasi untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran irigasi seperti semula. Selain itu, diupayakan pula peningkatan jaringan irigasi dengan menambah luas area pelayanan irigasi.</p><p>Pelibatan masyarakat ini adalah poin penting. Dari yang sudah berjalan, bisa dilihat beberapa dampak positifnya. Rasa memiliki masyarakat petani pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya meningkat. Partisipasi mereka pada pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pun semakin baik. Selain itu, pekerjaan mengelola jaringan irigasi dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.</p><p>Pembangunan dan perbaikan irigasi adalah langkah yang konkret dan strategis dalam upaya memperjuangkan ketahanan pangan. Pemenuhan kepastian pendanaan investasi dan perlibatan masyarakat harus terus disuarakan. Agar kelak negara ini layak menyandang sebutan sebagai negeri agraris.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8e43de995911" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kota Tangguh Bencana Alam Bersama Pembangunan Berbasis Resiliensi Vernakular yang Ideal]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/kota-tangguh-bencana-alam-bersama-pembangunan-berbasis-resiliensi-vernakular-yang-ideal-6a83f43a354?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6a83f43a354</guid>
            <category><![CDATA[disaster]]></category>
            <category><![CDATA[pembangunan]]></category>
            <category><![CDATA[bencana]]></category>
            <category><![CDATA[resilience]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 09:44:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-03-11T09:44:42.039Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*XV9n1yxc6L6euwOg0w6FQw.jpeg" /><figcaption>Gempa Bumi. Sumber: pexels.com</figcaption></figure><p>Ditulis oleh Reza Prama Arviandi. Koordinator Aliansi Kajian Infrastruktur KM ITB. Diikutkan pada subtema “Kesiapsiagaan Kota Terhadap Bencana Alam”. Petarung Kota.</p><p>Tinggal di Indonesia memiliki konsekuensi memiliki berbagai potensi bencana alam. Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Filipina. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang berdampak pada iklim tropis yang hangat dengan suhu rata-rata 26–36 derajat celcius sehingga meningkatkan tingkat penguapan yang mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan frekuensi berbagai bencana alam cukup tinggi di Indonesia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*C05c1yNvfHN6McW0XOYKDw.jpeg" /><figcaption>Akibat gempa bumi. Bangunan runtuh seketika. Sumber: pexels.com</figcaption></figure><p>Di zaman ini kita seringkali memprioritaskan penggunaan pembangunan kontemporer. Hal tersebut dianggap sebagai perwujudan paling maju dari teknologi membangun. Hal ini disebabkan karena pembangunan kontemporer merupakan buah karya dari modernisasi pembangunan. Kekurangan dari pembangunan kontemporer adalah ketidakmampuan bangunan untuk merespon konteks alam maupun lingkungan tempat bangunan tersebut berada. Hal ini disebabkan pembangunan kontemporer merupakan hasil duplikasi dari negara lain yang sebenarnya memiliki lingkungan dan keadaan alam yang berbeda.</p><p><strong>Resiliensi Bangunan Indonesia terhadap Bencana</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ihsdEu0swIw6QKMLdvEIpg.jpeg" /><figcaption>Erupsi gunung api dekat laut. Sumber: pixabay.com</figcaption></figure><p>Penduduk Indonesia sesungguhnya telah mencapai resiliensi pembangunan sampai tahap tertentu dengan penggunaan pembangunan vernakular dalam membangun rumah tinggal maupun ruang interaksi lainnya. Pembangunan vernakular merupakan hasil pengetahuan membangun yang terakumulasi secara turun temurun, terus disesuaikan, dan dikembangkan sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan Indonesia. Pembangunan kontemporer tidak boleh melupakan pembangunan vernakular untuk mencapai resiliensi pembangunan.</p><p>Bencana alam merupakan hal yang tidak bisa dihindari, namun harus dihadapi sebagai bagian dari berkehidupan di Indonesia. Kemampuan pembangunan merespon bencana-bencana tersebut menentukan tingkat kemampuan bertahan hidup penduduk dalam kondisi yang tidak diinginkan. Resiliensi pembangunan dapat berupa regulasi dan teknik membangun harus dapat mengakomodasi kebutuhan keamanan penduduk dari bencana-bencana yang terjadi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*0R789OTooX04FsDNTwP6dA.jpeg" /><figcaption>Erupsi gunung api di dekat hutan. Sumber: pixabay.com</figcaption></figure><p>Bangunan Indonesia dapat dikatakan relatif kurang memiliki resiliensi terhadap bencana. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan dari bencana-bencana yang terjadi pada lingkungan Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan gempa sangat memprihatinkan. Dampak yang dihasilkan oleh bencana pada suatu bangunan memperlihatkan baik buruknya resiliensi suatu bangunan terhadap bencana.</p><p><strong>Resiliensi Ideal</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*T8VLLvhPodbZm5cKJYWwag.jpeg" /><figcaption>Kebakaran hutan. Sumber: unsplash.com</figcaption></figure><p>Resiliensi adalah tentang elastisitas yang merupakan syarat utama untuk mencapai adaptivitas. Hal ini harus dicapai dengan tiga hal, yang pertama perancangan bangunan yang memungkinkan bangunan tersebut belajar dari lingkungan kemudian menyesuaikan diri, menjadi ruang kehidupan di berbagai kondisi termasuk bencana alam. Yang kedua adalah pembangun yang mampu belajar dari hasil performa rancangannya dan menggunakan hasil pelajaran tersebut pada rancangan berikutnya. Yang ketiga adalah pelibatan pengguna pada perancangan, sebagai orang yang akan menggunakan rancangan sebagai ruang kehidupan, dan juga sebagai orang yang mengetahui konteks.</p><p>Resiliensi yang baik merupakan gabungan yang komprehensif dari perancangan, ketahanan, dan efisiensi. Perancangan yaitu bagaimana suatu bangunan menunaikan fungsinya, sebagai tempat bernaung dan beraktifitas penggunanya. Ketahanan, yaitu bagaimana bangunan mempertahankan fungsinya tersebut pada berbagai kondisi khususnya kondisi yang tidak diinginkan ketika bencana terjadi. Efisiensi, yaitu bangunan tepat guna dalam mencapai dua aspek sebelumnya, dan tidak berlebihan.</p><p>Resiliensi memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati. Resiliensi suatu bangunan harus ditinjau pada masa pra rancangan, penyusunan program dan perencanaan untuk memperkirakan kemampuan bangunan beroperasi pada kondisi ekstrim. Perencanaan mitigasi terdiri dari enam langkah, yakni mengidentifikasi bahaya, menilai kerentanan, menganalisis dampak, membuat program yang disesuaikan dengan hasil yang diinginkan, membuat target performa dan melakukan perancangan, implementasi, menilai hasil dan mengevaluasi rancangan tersebut. Peninjauan resiliensi juga mencangkup nilai yang diinginkan dalam pencegahan gangguan yang dihasilkan bangunan terhadap pengguna dan lingkungan. Biaya awal dan biaya operasional jangka panjang juga harus diseimbangkan untuk mencapai resiliensi. Perancangan harus merupakan hasil dari integrasi berbagai bidang keilmuan.</p><p>Untuk mencapai tingkat adaptivitas yang diinginkan agar mencapai resiliensi, harus diingat bahwa suatu perancangan belum tentu dapat menjawab permasalahan di masa depan dengan konteks yang berbeda. Peninjauan bahaya dan kerentanan harus dengan memproyeksikan perubahan zaman seperti perubahan iklim, peringatan bencana yang mungkin akan terjadi dan sebagainya. Bangunan harus menyesuaikan dengan siklus-siklus alam yang ada, seperti siklus udara, air maupun kemampuan regenerasi suatu sumber daya alam. Selain memiliki kemampuan menyesuaikan dengan alam, bangunan juga harus dapat menyesuaikan dengan perubahan konteks buatan seperti kota tempat bangunan tersebut terletak.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Perancangan harus kontekstual terhadap kondisi lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknik membangun tradisional pembangunan vernakular sebagai referensi dalam merancang. Pengembangan teknologi membangun sebaiknya melibatkan teknik membangun tradisional agar teknologi menjadi tepat guna. Pembangunan vernakular merupakan coping strategy struktural masyarakat hasil dari menganalisis kondisi alam, melakukan perancangan dan mengevaluasi performa rancangan yang dilakukan secara turun temurun. Paradigma mengenai bangunan tradisional yang dianggap kuno dan tidak layak huni harus diubah, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pendefinisian rumah tidak layak huni yang menyebabkan rumah tradisional yang sudah kontekstual diganti oleh pemerintah dengan rumah yang merupakan hasil generalisasi teknik membangun sehingga tidak sesuai konteks lingkungan harus diubah. Naluri masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam menjadi berkurang, yang berimplikasi pada resiliensi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6a83f43a354" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tantangan Isu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Indonesia Masa Depan]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/tantangan-isu-infrastruktur-dan-lingkungan-hidup-di-indonesia-masa-depan-3a743da30fc?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3a743da30fc</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 10:31:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-02-17T10:35:59.627Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Disampaikan oleh: Muhammad Rangga Barmana<a href="#_ftn1">[1]</a>. Pada Diskusi Publik Online yang diselenggarakan TeknokratMudaIndonesia. 16 Februari 2019. <a href="#_ftnref1">[1]</a> Contract Management Engineer, PT. Wijaya Karya (Persero Tbk.)</p><p><strong>Infrastruktur</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/615/1*rJEFb2M19QcUt8E9vpcHtg.png" /><figcaption>Dampak yang disebabkan oleh infrastruktur. Data diperoleh dari banyak lembaga yang tersebutkan.</figcaption></figure><p>Sebelumnya harus diketahui dulu bahwa infrastruktur memiliki fungsi yang penting yaitu sebagai indikator tingkat daya saing (World Economic Forum 2018). Infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Calderon &amp; Serven, 2004). Infrastruktur dapat meningkatkan pemerataan ekonomi (Chotia &amp; Rao, 2017) serta dapat meningkatkan nilai tambah untuk berbagaim macam bisnis lainnya (Bappenas, 2017). Dengan adanya infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan eknonomi untuk sektor konstruksi sebesar 33,3%, sektor manufaktur sebesar 19,7% dan sektor distribusi sebesar 14,4%. Selain itu, infrastruktur kelistrikan yang ada dapat meningkatkan nilai elektrifikasi sebesar 97,3% di seluruh indonesia sehingga banyak tempat di Indonesia yang sudah mendapatkan aliran listrik. Jadi itulah fungsi dan dampak dari infrastruktur.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*KOg3fbnn_5ekzQgsEQi3EQ.png" /><figcaption>Kondisi eksisting infrastruktur Indonesia dari Global Competitiveness Index 2017–2018 World Economic Forum.</figcaption></figure><p>Kalau melihat data dari Global Competitiveness Index 2017–2018 dari World Economic Forum, secara keseluruhan rating nya meningkat dari tahun 2012. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan negara tetangga bahwa infrastruktur Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Untuk infrastruktur, Indonesia mendapat peringkat 52, Malaysia di peringkat 22, dan Singapura di peringkat 2. Adapun secara keseluruhan Indonesia mendapatkan peringkat 36 dari total 137 negara. Oleh karena itu, masih terdapat peluang yang sangat besar untuk dapat meningkatkan infrastruktur di Indonesia sehingga peringkat daya saing Indonesia juga akan meningkat secara keseluruhan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/638/1*bkltRqqM6HTo1h17yC3mPQ.png" /><figcaption>Tantangan infrastruktur Indonesia ke depan. #1 Tingat Korupsi yang merajalela di sektor infrastruktur Indonesia.</figcaption></figure><p>Nah, sekarang kita masuk ke tantangan — tantangan apa saja yang masih menjadi kendala dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia. Tantangan pertama, yang dapat diarasakan adalah maraknya kasus korupsi pada sektor infrastruktur. Hal ini didukung oleh data dari Executive Opinion Survey 2017 dalam World Economic Forum yang menyatakan bahwa faktor utama yang paling bermasalah dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi. Oleh karena itu menjadi tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat mengawal serta mengawasi infrastruktur yang akan dibangun sehingga dapat mereduksi atau menghilangkan korupsi di sektor ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/643/1*-TCkClQNuM4c7fq7U6ekwA.png" /><figcaption>Tantangan infrastruktur Indonesia ke depan. #2 Pendanaan di sektor infrastruktur Indonesia membutuhkan regulasi yang <em>win to win</em>.</figcaption></figure><p>Tantangan berikutnya yang kedua adalah tantangan pendanaan. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua pendanaan infrastruktur dapat didanai oleh pemerintah. Maka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS/PPP) sangat diperlukan. Meskipun begitu sampai saat ini skema pendanaan KPS/PPP hanya terbatas pada biaya konstruksi dan operasi/maintenance saja sehingga kurang menarik bagi investor. Padahal masih banyak skema-skema pendanaan KPS/PPP yang dapat mengcover semua proses termasuk proses inisiasi dan desain. Selain itu, KPS/PPP yang ada sampai saat ini belum transparan dalam penentuan bagaimana proyek ini menggunakan skema KPS/PPP atau tidak.</p><p>Bagi banyak pihak KPS/PPP yang ada juga masih dianggap sebagai alat pembiayaan yang dianggap terlalu rumit dan kompleks karena membutuhkan koordinasi yang komprehensif dalam penerapannya. Oleh karena itu, skema ini masih perlu pengembangan baik dalam proses koordinasinya, regulasinya serta transparansinya untuk meningkatkan minat investor sehingga infrastruktur yang telah dibutuhkan dapat direalisasikan secepatnya. Secara teoritis ada banyak model KPS tergantung dari risiko proyek, partisipasi public sector dan private sektor di dalam proyek tersebut.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/692/1*71KR7Y6Geq0oD4XY5CGk0w.png" /><figcaption>Tantangan infrastruktur Indonesia ke depan. #3 Meningkatkan kualitas di sektor infrastruktur Indonesia.</figcaption></figure><p>Tantangan yang ketiga adalah terkait kualitas infrastruktur yang ada. Jika dilihat pada data GCI WEF 2017–2018, kualitas infrastruktur Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand di peringkat 68. Maka, mutu infrastruktur merupakan tantangan yang kedepannya perlu ditingkatkan dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia dan tata kelola yang baik. Sehingga infrastruktur yang dimiliki dapat bertahan lama dengan kualitas premium sampai 50–100 tahun mendatang.</p><p><strong>Lingkungan Hidup</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/638/1*9eXPaIDcByt04hzzhxPXQw.png" /><figcaption>Tantangan lingkungan hidup di Indonesia ke depan. #1 Tingginya emisi gas rumah kaca di sektor lingkungan hidup Indonesia.</figcaption></figure><p>Tantangan pertama dari segi lingkungan yaitu GRK, Indonesia telah menyatakan komitmennya pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016. Hal tersebut dimaksudkn untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menetapkan target <em>unconditional</em> sebesar 29% dan target <em>conditional</em> sampai 41% dibandingkan skenario <em>business as usual</em> (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi sebesar 2,869 <em>million metric</em> ton CO2e yang terdiri dari 2,037<em> million metric</em> ton CO2e untuk <em>unconditional</em> target dan 1,693 <em>metric</em> ton Co2 e untuk <em>conditional</em>. Berdasarkan grafik target penurunan emisi bahwa indonesia termasuk salah satu negara yang menargetkan penurunan emisi yang cukup tinggi pada 2030. Oleh karena itu perlu upaya ekstra dalam komitmen ini baik oleh pemerintah maupun semua masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang direkomendasi oleh WRI adalah dengan melakukan pengelolaan <em>land use</em> dengan reforestasi dan mendorong penggunaan <em>renewable energy </em>pada sektor energi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/644/1*ZXMpx_20GntzpTGl7I0qBA.png" /><figcaption>Tantangan lingkungan hidup di Indonesia ke depan. #2 Tumpang tindihnya regulasi ketat di sektor lingkungan hidup Indonesia.</figcaption></figure><p>Tantangan kedua, di bidang lingkungan adalah adanya tumpang tindih peraturan-peraturan yang menyebabkan ketidakharmonisan antar peraturan. Hal ini telah kaji oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2018 pada dimensi kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi yang overlapping ini menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan , kelestarian dan tata kelola SDH-LH yang baik. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum, korupsi, konflik penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan sosial ekonomi akibat tidak terdistribusikannya SDH-LH secara adil. Pada gilirannya akan menimbulkan iklim investasi yang tidak sehat. Terjadi kerugian negara akibat kehilangan penerimaan dan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/642/1*slfgWZ6gCjtnk4IavMIzXA.png" /><figcaption>Tantangan lingkungan hidup di Indonesia ke depan. #3 Kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan di sektor lingkungan hidup Indonesia.</figcaption></figure><p>Ketiga adalah tentang infrastruktur brekelanjutan. Menurut saya ini adalah solusi sekaligus konklusi dari pengembangan infrastruktur yang seringkali bertentangan lingkungan. Kedepan, setiap pembangunan infrastruktur seharusnya sudah mengikuti asas <em>sustainibility</em> yang mampu mengintegrasikan antara ekonomi, lingkungan dan sosial secara bersamaan. Konsep ini berarti membangun infrastruktur tanpa menghasilkan dampak yang merusak bagi lingkungan sekaligus berdampak positif secara sosial. Infrastruktur yang dibangun dapat menghasilkan <em>carbon footprint</em> yang rendah, tidak merusak ekosistem di sekitarnya bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tentunya infrastruktur seperti ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak terutama para investor jika tidak memiliki tujuan yang sama. Contohnya adalah <em>renewable energy</em>, <em>green building</em>, <em>wind power generation</em> dan lainnya.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/631/1*fp15F68h7YzZzaGGMrIx6g.png" /><figcaption>Kesimpulan di sektor lingkungan hidup Indonesia.</figcaption></figure><p>Kesimpulannya, tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan infrastruktur yang dibangun tidak hanya dapat meningkatkan nilai ekonomi namun juga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dengan mengalihkan arah investasi kepada infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas yang didukung oleh peraturan-peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta ditopang oleh komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang sehingga tercipta infrastruktur yang berkelanjutan untuk semua masyarakat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3a743da30fc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[PPID ITB Memberikan Pembekalan Pertama Peserta Magang Periode 2 PPID ITB]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/ppid-itb-memberikan-pembekalan-pertama-peserta-magang-periode-2-ppid-itb-41df3058f315?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/41df3058f315</guid>
            <category><![CDATA[ppid-itb]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 10:10:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-02-16T10:10:05.410Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*B1TxJnZV199adqe7iNxOew.jpeg" /><figcaption>Penjelasan umum mengenai keterbukaan informasi publik</figcaption></figure><p>BANDUNG, itb.ac.id — <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">infopublik.itb.ac.id</a>, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITB menyelenggarakan Pembekalan Pertama Peserta Magang Periode 2 PPID ITB. Pembekalan<em> </em>ini dilaksanakan pada Sabtu (16/02/19) di ruang Rapim A Gedung CCAR Lantai 1 ITB. Pembekalan ini dihadiri oleh 7 orang Peserta Magang Periode 2 PPID ITB. Pembekalan di pimpin langsung oleh Dr. Miming Miharja ST,M.Sc.Eng. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi (WRAK) ITB dan Pejabat Utama PPID ITB.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*CNKRe36EbgqGMUZ21Z48SA.jpeg" /><figcaption>Penjelasan mengenai alur kerja PPID ITB</figcaption></figure><p>Pembekalan sendiri merupakan koordinasi antara peserta magang periode 2 dan pejabat di lingkungan <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a>. Pembekalan ini dibuka dengan penyampaian apresiasi atas ketersediaan mahasiswa peserta magang untuk ikut serta memajukan sektoral informasi publik di <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a>. Tahun lalu <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a> menerima <a href="http://infopublik.itb.ac.id/2018/11/09/itb-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-sebagai-ptn-menuju-informatif/">penghargaan Keterbukaan Informasi Publi</a>k. Hal ini menjadikan status <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a> mengalami peningkatan menjadi lembaga yang “<em>informatif</em>” atau naik dua level dibandingkan tahun sebelumnya<em>. </em>“Hal ini saya sampaikan kepada kalian agar membangun konteks, menjadi motivasi, dan kalian dapat melakakukan banyak inovasi selama masa magang untuk kemajuan <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a>”, ungkap Bapak Miming Miharja.</p><p>Lebih jauh, dalam pembekalan ini juga dibahas mengenai hal-hal pokok pengolahan informasi publik di <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a>. Pengolahan informasi publik bersumber dari berbagai unit kerja di lingkungan Rektorat ITB. Informasi publik yang bisa ditampilkan di <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a> mempunyai “<em>rule of the game</em>”. Informasi yang disampaikan haruslah informasi yang tidak menyinggung ranah pribadi dan mengganggu ketertiban umum.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*k8Ib_mCknfRd7-OsDU6G1A.jpeg" /><figcaption>Foto bersama pejabat beserta peserta magang PPID ITB periode 2</figcaption></figure><p>Harapan di tahun 2019, <a href="http://infopublik.itb.ac.id/">PPID ITB</a> akan semakin mengakselerasi transparansi dan akuntabilitas dari lembaga ITB. Hal tersebut diharapkan menjadikan ITB sebagai lembaga yang semakin informatif dan bertanggungjawab mengelola manajemen di dalamnya. Selain itu keterbukaan informasi semakin mendukung program <em>good governance </em>pemerintah Indonesia dan menaikkan <em>rating</em> ITB sebagai kampus <em>excellence</em> di mata dunia.</p><p>Laporan: Reza Prama Arviandi</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=41df3058f315" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengapa Lembaga Negara Harus Terbuka Memberikan Informasi?]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/mengapa-lembaga-negara-harus-terbuka-memberikan-informasi-1d5a2c5b3c98?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1d5a2c5b3c98</guid>
            <category><![CDATA[itb]]></category>
            <category><![CDATA[opengov]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 08:46:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-02-14T08:23:19.209Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*_VRDObbdgTFSWiv8Yh99HQ.png" /><figcaption>PPID ITB. Sumber: infopublik.itb.ac.id</figcaption></figure><p>Sebuah pertemuan di Sofia, Bulgaria, berjudul <em>Freedom of Information Organisation </em>pada tanggal 28 September 2002 ditetapkan sebagai hari <em>right to know</em> Internasional. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut yaitu:</p><ol><li>Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan hak individu dalam mengakses informasi dari pemerintah; dan</li><li>Mempromosikan kebebasan informasi sebagai salah satu hal yang esensial dalam demokrasi dan <em>good governance.</em></li></ol><p>Atas dasar semangat akan pertemuan tersebut, Indonesia mengadopsi hal tersebut dengan keluarnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p><p>Disahkannya UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah pada Kamis 3 April 2008, membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik — dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat — mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*KLuEs5wKQmiUF87k56E7oA.png" /><figcaption>PPID ITB. Sumber: infopublik.itb.ac.id</figcaption></figure><p>Undang-undang ini mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p><p>Sementara itu, badan publik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</p><p>Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk public dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dandengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaikan ke publik melalui media.</p><p>Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tak pelak merupakan berita gembira bagi penguna atau pencari informasi. Di situ dituntut pemahaman dari penanggungjawab informasi/ humas di suatu lembaga pemerintahan, apakah informasi yang akan diberikan termasuk informasi yang dikecualikan atau yang wajib diberikan. Di sinilah peran terpenting dari humas sebagai kepanjangan tangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yakni pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.</p><p>Menyadari dengan sungguh bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan tidak semuanya mempunyai komitmen yang sama untuk mewujudkan keterbukaan dilingkungan kerja masing-masing, sehingga saat ini masih saja ditemukan badan publik yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Kondisi ketidakterbukaan inilah yang sering disangkut-pautkan dengan berbagai kasus yang menimpa badan publik tersebut, misalnya kasus Korupsi. Mengapa demikian, karena keterbukaan informasi publik diyakini sebagai salah satu kunci untuk meredam, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan badan publik. Oleh karena itu, ketika suatu lembaga/badan yang masih ditemukan kasus ini, sudah dapat dipastikan bahwa lembaga/badan tersebut belum sepenuhnya menerapkan keterbukaan di lingkungan kerjanya, dan belum secara pasti memenuhi hak masyarakat akan informasi yang hendak diketahuinya.</p><p>Berdasarkan hal tersebut diatas, ada berbagai kemungkinan yang dapat menciptakan keadaan yang tidak terbuka ini dalam lingkup badan publik, yaitu:</p><ol><li>Tidak adanya komitmen dari dalam badan publik untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersih, dan baik. Hal ini dapat ditimbulkan oleh sistem tertutup yang sudah terakar kuat dan tidak dapat dicabut lagi, sehingga sumber daya manusia yang berada di dalamnya merasa nyaman dengan lingkungan kerja yang sudah ada (yaitu eksklusif).</li><li>Tidak ada peraturan internal yang menjadi pelaksana atas UU No 14 Tahun 2008. Kemungkinan kedua dapat dikatakan terjadi sebagai akibat dari ketiadaan komitmen (pada kemungkinan pertama).</li><li>Komitmen keterbukaan sudah dimiliki tetapi aturan yang ada belum sepenuhnya memadai. Dikatakan belum memadai karena masih saja ditemui aturan yang ditetapkan membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimintainya. Padahal <em>spirit</em>yang hendak diwujudkan dari hak untuk memperoleh informasi ini adalah diberikannya informasi melalui proses yang sederhana, dan mudah, bahkan gratis. Namun, menurut penulis jika komitmen sudah ada, aturan yang tidak memadai itu dapat saja diubah sesuai komitmen bersama yang diadopsi oleh badan publik tersebut.</li></ol><p>Kemungkinan-kemungkinan ini yang patut kita hindari, agar indeks prestasi keterbukaan Indonesia secara global dapat mengalami peningkatan. Aturan yang seharusnya digunakan dalam implementasi keterbukaan informasi adalah UU No 14 Tahun 2008 ini sebagai hukum positif, meskipun undang-undang ini masih ada kekurangannya misalnya keputusan Komisi Informasi tidak bersifat mengikat secara hukum hanya melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi, dan fakta bahwa informasi dapat diklasifikasikan melalui undang-undang selain Hukum Mengenai Transparansi Informasi Publik <em>(Assessment of Global Right to Infromation Rating)</em>.</p><p>Oleh karena itu, mari dukung dan dorong lembaga publik untuk terbuka terhadap informasi yang ada di dalamnya!</p><p>Referensi:</p><ol><li><a href="http://blog.opengovindonesia.org/2017/10/03/keterbukaan-informasi-publik-spirit-hari-hak-untuk-tahu-sedunia/">http://blog.opengovindonesia.org/2017/10/03/keterbukaan-informasi-publik-spirit-hari-hak-untuk-tahu-sedunia/</a> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.00.</li><li><a href="http://www.nu.or.id/post/read/78182/lembaga-publik-harus-sadar-perannya-dalam-keterbukaan-informasi">http://www.nu.or.id/post/read/78182/lembaga-publik-harus-sadar-perannya-dalam-keterbukaan-informasi</a> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.15.</li><li><a href="http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/about/">http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/about/</a> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 14.35.</li><li><a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf">https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf</a> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 15.00.</li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1d5a2c5b3c98" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Akhir Perjalanan Menjadi BP HMS ITB]]></title>
            <link>https://rezaprama.medium.com/akhir-perjalanan-menjadi-bp-hms-itb-c5e79cff89dd?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c5e79cff89dd</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[hms-itb]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 17:59:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-02-23T07:47:08.050Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Hampir 3 tahun menjadi kuya kemudian menjadi Bos di HMS ITB merupakan perjalanan yang tak terlupakan. Banyak cerita yang pantas diceritakan kembali. Ada juga kebodohan yang berharap tidak perlu diteruskan.</p><p>Untuk menulis catatan ini, saya bingung untuk memulai dari mana. Tentu, setiap peristiwa yang saya jalani punya cerita sendiri. Semoga tidak ada yang saya lebih dan kurangkan.</p><p><strong>Awal Masuk Teknik Sipil</strong></p><p>Seperti anak yang masuk FTSL lain, memilih Teknik Sipil sebagai program studi lanjutan setelah jenjang Tahap Persiapan bersama merupakan idaman mayoritas mahasiswa. Hal tersebut terlihat lewat kuesioner yang dibuat oleh angkatan. Pada kuesioner pertama hampir 75% masih berharap masuk Teknik Sipil. Sampai pada kuesioner ke 3, turun menjadi 200an orang yang memilih Teknik Sipil.</p><p>Alasan saya masuk disini memang beda, mungkin dengan kebanyakan yang lain. Pertama, saya punya hasrat masuk ITB sudah sejak lama bahkan sejak SMP. Hal tersebut semakin menggebu-gebu pada kunjungan ketiga saya ke Bandun, yaitu pada saat kelas 10 SMA. Saya berhasil menjadi juara di LKI Pusair oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Acara tersebut diadakan di Bandung. Di final saya dibantai habis oleh beberapa dosen konsentrasi air ITB, salah satunya karena menggunakan kata judul penelitian “spring”. Menurut salah satu juri yang menjadi peneliti rekayasa hidrolika sebuah kampus di Jepang, “spring” sering digunakan menjadi padanan kata “sungai di mulut gua”. Padahal saat itu kami mengartikannya sebagai alat pegas yang kami modifikasi untuk memberi efektifitas lebih pada bangunan tenaga air, PLTMH. Akhir cerita, ketika saya masuk kuliah, saya mendapat pencerahan bahwa apa yang saya buat sewaktu SMA adalah penerapan dari <em>Perpetual Energy. </em>Sesuatu yang sejak zaman Galileo Galilei sudah dikatakan sebagai <em>Pseudo Science.</em> Hal ini berkaitan dengan penerapan hukum kedua <em>Newton.</em></p><p>Alasan kedua sebagai anak daerah, saya merasa dekat dengan berbagai produk rekayasa yang dirasakan oleh banyak orang di sekitar desa saya. Ketika irigasi tidak berfungsi, aliran sungai yang kering, jalan yang tidak layak, masih banyaknya jembatan antar desa yang tidak tersambung, dan sulitnya akses untuk mobilitas ke kota adalah beberapa permasalahan yang saya rasakan serta lihat dengan mata telanjang. Banyak kesejahteraan masyarakat di gantungkan oleh satu kata bernama infrastruktur.</p><p>Alasan ketiga, bidang teknik sipil merupakan bidang yang sangat dekat dengan infrastruktur dasar. Pemenuhan infrastruktur dasar manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang kelas ekonomi. Pemenuhan infrastruktur dasar akan mengurangi dampak kemiskinan yang diakibatkan secara terstruktur, lewat kekurangmampuan pemerintah sebagai regulator mengelola hal tersebut.</p><p>Alasan keempat, melihat SIBADES, salah satu program dari HMS ITB sebagai organisasi kemahasiswaan di Teknik Sipil ITB membuat berbagai infrastruktur penunjang, terutama di tahun 2011 dengan SD Tahan Gempa. Sebagai anak yang awam dan merasa akses info terhadap pendidikan tinggi masih kalah jauh dengan teman di kota besar, SIBADES memberikan harapan bahwa anak Teknik Sipil ITB berjiwa sosial yang tinggi dan luhur.</p><p>Alasan kelima, ketika baru masuk Teknik Sipil di tahun kedua, saya mendapat beasiswa dari salah satu angkatan alumni HMS ITB. Beasiswa tersebut membuat saya lebih <em>survive,</em> mendapat banyak keuntungan, serta mendapatkan banyak <em>challange.</em> Salah satu tantangan yang ditanyakan salah satu Bos saat seleksi saat itu yaitu apa yang akan kamu buat bersama HMS ITB nanti? Saya jawab akan berkontribusi lebih daripada yang lain walaupun ada di belakang layar.</p><p><strong>Awal Menjadi HMS ITB</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*K2Nv-rTEvQsFWhLVr5CQsw.png" /><figcaption>Powerpoint Audiensi Kastrat HMS ITB</figcaption></figure><p>Ketika di kader menjadi seorang Kuya sebelum menjadi Bos di HMS ITB, saya melonggarkan diri untuk lebih aktif dari awal. Ya karena di tahun pertama di TPB sebenarnya saya juga tidak terlalu aktif untuk serius di kemahasiswaan. Walaupun banyak acara dan organisasi dengan menjadi staff yang saya ikuti. Namun hanya membangun paguyuban mahasiswa daerah saja. Ya membangun paguyuban mahasiswa daerah bernama Ganong ITB. Pernah hidup ditahun 70–2000an awal. Kemudian mati suri karena kebijakan kampus yang memberlakukan biaya masuk awal sebesar 50 juta sebelum bisa masuk ITB. Hal itu terjadi di medio 2004–2012. Saya akan tuliskan lebih panjang nanti.</p><p>Bukti lebih aktifnya saya saat kader bisa dibuktikan dengan selalu mengikuti panggilan malam, menjadi orang yang mau mendampingi di acara malam, menjadi PJ salah satunya slayer kaderisasi, dkk. Saat itu saya sungguh bersemagat untuk pertama kalinya mengikuti kaderisasi di kampus ITB. Sebelumnya maksimal 3x datang kaderisasi lembaga lain saya sudah males. Saya nggak punya tujuan untuk datang lebih jauh. Tapi di HMS ITB berbeda.</p><p>Setelah lulus kader, ada kegiatan baru untuk menantang kami anggota baru menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat satu angkatan. Kesematan berharga ini tidak akan terlewatkan. Bersama Aldy, salah satu penerima manfaat beasiswa alumni, saya mulai untuk bergerak maju dan mengatur strategi. Akhirnya Aldy berhasil maju dan menarik saya menjadi seorang ketua departemennya.</p><p>Setelah itu kehidupan di HMS ITB berlalu begitu cepat. Saya merasa banyak hal yang bisa saya lakukan, namun berdiam diri himpunan tidak menawarkan apa-apapun untuk mendukung hal tersebut. Akhirnya saya bergabung dengan salah satu tim riset UAV Aksantara ITB. Tim tersebut sekarang sudah menjadi sebuah unit mandiri disokong dana besar dari berbagai pihak. Lewat tim tersebut hasrat untuk ambil bagian dalam gelombang terdepan teknologi di Indonesia sangatlah terpacu. Kehadiran dan suasana greget tersebut bukan karena paksaan, namun hadir karena ambisi menggebu masing-masing orang yang tersalurkan dengan baik, tentu dengan kordinasi yang baik.</p><p>Ketika tiba masa panggilan dan desakan untuk menerima amanah dari beberapa tempat hadir. Saya saat itu diambang keraguan. Orang pertama yang meminta bantuan yaitu Aldy, orang yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Aldy mengutarakan kegelisahan dan berkeinginan untuk maju membawa kemudi HMS ITB setahun kedepan. Selang beberapa waktu saya kemudian ditawarkan untuk beberapa posisi di Aksantara. Sebuah kegalauan untuk memilih hal yang sebenarnya di dua tempat tersebut saya punya kegelisahan yang besar. Hambatannya, saya kurang sering main di HMS ITB, sedangkan di Aksantara tembok mentok kegelisahan saya kelihatan begitu jelas karena bukan lingkup kegiatan yang setiap hari saya adu.</p><p>Saat itu yang lebih mendesak adalah Aksantara ITB karena naik di akhir tahun 2017. Sedangkan di HMS ITB kalaupun Aldy bisa naik, baru di bulan Februari 2018 paling cepat. Hambatan lain, posisi saya yang akhirnya turun jauh sampai di bidang departemen pun ternyata masih kosong karena calon yang ada belum mau membagi kesibukan di Aksantara. Saat itu Aksantara sangat butuh orang untuk segera memulai <em>recruitment</em> anggota baru. Akhirnya saya mengalah dengan hadir menjadi badan pengurus, membuat <em>grand design </em>alur kerja<em>, planning</em> setahun kedepan, dan mengerjakan banyak hal di lingkup tersebut. Namun, disisi lain saya masih <em>keukeuh</em> apabila di HMS ITB Aldy berhasil naik, maka jabatan di Aksantara akan saya tinggalkan.</p><p>Ternyata tidak semudah itu, proses transisi harus dilalui beberapa bulan sampai di April 2018 karena pembentukan tim untuk kompetisi harus segera dilakukan di Aksantara. Aldy berhasil melenggang mulus membawa banyak kegelisahan yang saya bersamai. Aksantara harus saya tinggalkan untuk mimpi baru di HMS ITB.</p><p><strong>Hadir dan Mimpi di HMS ITB</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xsO_X3htJkiYTP8i4PlfDw.jpeg" /><figcaption>Foto Epik Menjadi HMS ITB</figcaption></figure><p>Beberapa kegelisahan awal tentang HMS ITB saya tuangkan lewat beberapa diskusi dengan Aldy, walau hanya beberapa saja yang akhirnya ditulis. Yang berhasil melenggang salah satunya yaitu tentang keberadaan tim riset. Saya yakin sekali saat itu kebutuhan sekunder yang tidak terungkapkan di HMS ITB yaitu kesempatan melakukan riset walau ber<em>branding</em> sebagai tim lomba. Thesis itu terjelaskan oleh aktivitas beberapa anggota HMS ITB yang banyak mengikuti lomba namun jarang terlihat di berkegiatan di himpunan. Saya titip ke Aldy walaupun nanti bukan saya yang memegang tetapi hal ini bisa menjadi terobosan baru yang patut dicoba dan dipertanggungjawabkan. Ide seperti ini sudah pernah saya sampaikan ke Bang Kenjo, selaku BP yang mengurus tentang kompetisi, namun mungkin karena usulan tersebut saya bicarakan ketika masa aktif BP, maka hal tersebut hanyalah menjadi angin lalu.</p><p>Contoh hal lain yang belum bisa terlaksanakan yaitu evolusi majalah Cremona HMS ITB menjadi <em>digitable</em> dan ber<em>platform. </em>Hal yang paling mudah dilakukan yang saya ajukan yaitu dengan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) dari apa yang sudah dikerjakan di Clapeyron UGM. Sebuah <em>platform</em> yang digawangi motor jurnalistik oleh teman-teman Teknik Sipil UGM. Isinya menyeluruh mulai dari pembuatan majalah keprofesian, penulisan isu-isu infrastruktur terkini, hingga konten video pendek yang diminati millenial dan pembaca digital saat ini. Saya melihat keberlangsungan Cremona tinggal menanti beberapa edisi lagi kalau tidak segera berevolusi. Hal ini karena pembaca juga sedang mengalami <em>shifting, </em>sedangkan Cremona berjalan di tempat.</p><p>Salah satu hal yang saya ingat dalam setiap diskusi, orasi, ataupun <em>hearing, </em>Aldy sering menyebutkan bahwa landasan berjalannya organisasi harus ditopang oleh kebutuhan seluruh anggotanya. Jelas karena organisasi hadir karena tujuan bersama anggotanya. Tanpa konsensus kesepakatan organisasi akan mati. Oleh karena itu abstraksi kebutuhan tersebut Aldy mengutip dari pendapat seorang ilmuwan teori kepribadian bernama <strong><em>Maslow.</em> </strong>Hal yang baik agar segala hal mampu disimbolkan, untuk mengurangi pemilihan prioritas kebutuhan yang tidak rasional. Termasuk beberapa kegelisahan saya yang mungkin dianggap tidak relevan bahkan rasional mengingat kebutuhan massa HMS ITB.</p><p>Ide untuk menjadikan pemilihan BP menjadi terbuka untuk menarik minat masa saya dengungkan terus setiap berdiskui dengan Aldy dan teman timses serta promotor lain. Membuat pemilihan tertutup memang menjadikan kita nyaman untuk bekerja dengan orang yang kita kenal dekat sebelumnya. Tapi memilih yang terbaik dari semua potensi yang ada tentu pilihan yang lebih bijak. Hal tersebut bisa mereduksi kemungkinan pengabaian potensi anggota, seperti yang terjadi pada Aldy atau saya hehe, ketika berada di Tahun Persiapan Bersama dahulu. Sebagai anak daerah yang belum punya kongsi atas siapapun, kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di shaf depan terlalu sulit. Hal tersebut karena kami belum punya kekuatan massa.</p><p>Keterbukaan proses pemilihan juga ada poin yang lebih buruk dibanding pemilihan tertutup. Minat untuk menanggung beban amanah pada beberapa sektor ternyata sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yait sektor tersebut adalah sektor baru, sektor yang sebelumnya bermasalah, dan sektor yang minat di tahun itu sedikit. Akhirnya Aldy, membuka celah dengan mengajak dengan pendekatan personal calon yang akan ditembak untuk ikut pemilihan. Hal tersebut masih belum cukup juga, pendekatan personal lewat calon BP lain yang sudah terseleksi akhirnya dilakukan.</p><p>Contoh untuk posisi Tim Riset Profil H sangat sulit untuk didapat. Saya akhirnya melakukan tindakan yang bodoh dan nekat dengan mendaftarkan 2 teman yaitu Kevin Pantouw dan Anantyanto. Saat itu rencananya beberapa teman lain saya mau mengabari sebelum pengumuman lewat Aldy. Eh, ternyata pengumuman Aldy, dipercepat dari tanggal yang bocor lebih awal. Hal tersebut membuat Kevin Pantouw berperang dingin selama beberapa hari dengan saya, halah.</p><p>Departemen lain yaitu Kastrat yang akhirnya saya pegang pun sempat kosong tanpa peminat. Saya sudah bertekad dari awal kalau sampai tidak ada, saya bakal ikut maju. Hal itu tersampaikan ke Aldy di awal menjadi promotor untuk Ketua Himpunan. Akhirnya saya terpilih bersama Eki, walau pengalaman di bidang pergerakan ke-kastrat-an hanya ada di magang Sospol KM ITB 2016 dan di Forum Muda Ponorogo. Jadilah lengkap saya berhasil magang di BPA dan Sibades, staff di senator, kemudian ikut menulis di Cremona, dan menjadi BP di HMS ITB.</p><p><strong>Menuliskan Mimpi di Kastrat HMS ITB</strong></p><p>Saat itu sebelum memulai berkegiatan di Kastrat kami, saya dan Eki, memulai dengan berdiskusi dengan banyak pelaku kajian di HMS dan lembaga lain di KM ITB. Pengetahuan nol terhadap kondisi <em>state</em> Kastrat di HMS ITB, menjadikan kami harus meneguk berliter-liter informasi seperti gelas kosong sedang terisi air.</p><p>Kegiatan Kastrat kami terjemahkan menjadi 3 hal yaitu membaca, menulis, dan berdiskusi. Tujuan besar kami sederhana yaitu membuat setiap anggota HMS ITB dan lingkungan sekitar menjadi lebih peka dan kritis terhadap kondis tidak idealnya. Tujuan tersebut kami pikir mudah dicapai, walaupun melihat Kastrat sebelumnya berdarah-darah bahkan sebelum mencapai tujuannya. Perjalanan kami pun sama, berat.</p><p>Kegelisahan dimulai akan tidak adanya ruang untuk beropini dan menuliskan hasil diskusi di HMS ITB. Website dari ITB yang down dan lupa password, tentu bukan halangan untuk menciptakan ruang lain. Kami membuka ruang baru tersebut lewat medium ini. Awalnya keinginan kami, medium ini bakal ramai digunakan. Ternyata juga tidak semudah itu. Pensuasanaan sampai pemberian oleh-oleh untuk penulis medium pun tidak membuat banyak yang iku menulis. Berpindah ke media lain seperti medium pun perlu waktu ternyata. Ah saya belajar banyak akan hal ini. Namun tetap saja tulisan di medium ini cukup banyak. Ada 20an tulisan belum ditambah dari tulisan lomba menulis. Ditulis belasan penulis dan hampir belasan himpunan. Bahkan akhirnya pun jadi buku yang kami namakan Buku Putih Kastrat HMS ITB 2019 sebanyak hampir 400 halaman.</p><p>Kegelisahan lain yaitu ruang berdiskusi yang nyaman dan ringan. Untuk periode ini, kami menawarkan filosofi dari angkringan. Sebuah simbol yang menembus ruang dan waktu untuk menghantarkan setiap manusia berbicara tulus satu sama lain. Tidak lupa kami sediakan kopi hangat dan jajan sebagai peneman obrolan.</p><p>Acara kajian yang selalu dianggap berat pun akhirnya punya audiens yang lebih banyak selama saya menjadi seorang HMS. Jika sebelumnya hanya berjumlah belasan sampai 20an, kami berhasil menghadirkan hampir 60–70an orang. Sayang absensi tidak berjalan ketat. Jadi yang absen cuma setengahnya. Selain itu pemilihan isu karena tidak adanya <em>roadmap isu</em> di awal jadi seringkali mendadak sampai hanya ada waktu seminggu untuk sounding di media sosial. Namun keberadaan kajian ini harus tetap ada karena nanti ungkapan <strong>HMS adalah himpunan kajian bakal hilang, ditelan zaman, dan tidak relevan?</strong></p><p>Ruang literasi kritis lain untuk membaca juga tidak ada. Pengalaman sebagai anggota dari Komunitas Sastra sewaktu sekolah dulu saya coba terapkan di Kastrat ini. Sebenernya ide ini diucapkan lebih dahulu oleh Eki, wakil saya, ketika di Unjani acara FKMTSI. Hal yang dibawa Eki adalah acara mengkliping koran setiap hari yang diisi oleh staff. Mengapa mengkliping koran? Karena koran sebagai media yang berkurasi tinggi, lebih terpercaya untuk belajar membaca dan memaknai tulisan yang benar-benar bagus. Koran yang terbit dalam satu hari memiliki batas edit yang lebih lama daripada media online yang redaksionalnya kadang kacau walau media arus utama.</p><p>Pelakasanaannya ternyata tidak mudah juga. Membuat dan mengawali dari angka 0 menjadi 1 ternyata berat. Perlu dicontohkan dulu ternyata dan konsep teknis yang jelas dalam mengkliping hal tersebut. Kebutuhan mengklipingpun ternyata ketika berjalan bukan hanya untuk belajar membaca tapi juga sebagai inspirasi untuk membentuk kajian yang selanjutnya. Kamipun pernah kosong selama 2 bulan dalam mengkliping karena ujian dan libur. Selanjutnya memang harus punya timeline jelas dan tujuan yang lebih runcing agar proses literasi semacam ini berjalan lebih lancar.</p><p>Program kerja terakhir yaitu HMS Bersikap. Awalnya kami kesulitan untuk membuat parameter apa yang tepat agar program ini berjalan. Karena pada kenyataannya adanya sikap hanya akan hadir apabila dibutuhkan. Berkaca pada himpunan lain, parameter yang ada cenderung lebih longgar untuk keberhasilannya. Namun di HMS berbeda, parameter haruslah tegas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Parameter kami akhirnya tertulis bahwa peristiwa yang akan dibuat sikap adalah peristiwa yang dianggap penting oleh Departemen Kastrat dan disetujui oleh Massa HMS ITB. Di akhir kami akhirnya membuat sikap terhadap permasalahan infrastruktur kebencanaan. Sikap kami sudah didiskusikan pada Angkringan ketiga pada bulan September. Isinya bisa dilihat di link ini. Sikap tersebut kami sampaikan dalam Diskusi Publik Infrastruktur KM ITB 2018. Acara tersebut mengundang Dirjen Cipta Karya PUPR yang juga Ketua Alsi ITB, Ketua Humas BNPB, Mantan Ketua PVMBG, serta Ketua Pusat Gempa Nasional.</p><p>Oleh beberapa analisis evaluasi kami, beratnya berada di Kastrat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurikulum teknis sipil yang teknis-<em>oriented. </em>Seorang sarjana sipil dengan akreditasi jurusan internasional diharapkan mampu mengatasi dan paham atas seluruh cabang keilmuan di rekayasa sipil, seperti struktur, geoteknik, transportasi, manajemen kontruksi, dan air. Pendekatan akan kebijakan yang mengikuti seluruh calon <em>engineer </em>dirasa bukan prioritas utama. Kami melihat di himpunan mahasiswa lain seperti HMTM Perminyakan Patra, HMTG GEA, dan hampir semua himpunan lain di ITB, mata kuliah kebijakan boleh diambil bebas oleh mahasiswa tanpa persyaratan apapun. Greget itu sejalan dengan perkembangan diskusi di lingkup mahasiswa yang mampu menerjemahkan hal-hal teknis tidak berjalan baik karena pengaruh hal non teknis lain berjalan tidak pada rel-nya.</p><p>Alasan kedua, beban akademik yang besar, menumpulkan kekritisan teman-teman karena tugas di kelas maupun diluar kelas masih belum terpegang semua. Kurikulum Teknik Sipil ITB saat saya berkuliah memang cukup bagus untuk menjadikan kami belajar aspek desain sipil secara menyeluruh. Hal ini juga dampak dari akreditasi ABET di Teknik Sipil ITB. Namun kritik dari beberapa dosen di kelas juga berkata kekreatifan kami berkurang dari generasi sebelumya. Selain itu keinginan menjadi entrepeneur juga berkurang di generasi kami karena tidak cukup gaul dengan bisnis dan hal lainnya.</p><p>Alasan ketiga, zaman telah berubah, mungkin bentuk diskusi yang berkumpul perlu didefinisikan ulang. Kebutuhan eksistensi manusia bisa saja bergeser dengan pengungkapan diri dengan pemuatan video beberapa detik di internet. Hal ini harus terus digali oleh generasi setelah saya. Pada kesempatan yang saya lakukan, saya juga menggali banyak hal baru. Saya masih berharap banyak hal yang sudah saya lakukan kalau itu baik akan diteruskan. Semisal ada yang buruk tolong diganti dan dicoba hal yang lebih baik.</p><p>Hal lain bakal saya teruskan ceritanya di hari selanjutnya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c5e79cff89dd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membangun Interdepedensi Alam, Budaya, dan Ekonomi menuju Infrastruktur yang Ideal untuk Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/kastrathmsitb/membangun-interdepedensi-alam-budaya-dan-ekonomi-menuju-infrastruktur-yang-ideal-untuk-indonesia-7e44cf6e5a20?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7e44cf6e5a20</guid>
            <category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[interdepedensi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Jan 2019 16:46:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-01-30T16:46:44.507Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*evIOqe5-DsLyquth.jpg" /><figcaption>Jembatan yang melintasi jalan yang menghubungkan hutan. Sumber: Blogspot.com</figcaption></figure><p>Infrastruktur dalam beberapa hal menyinggung tentang hubungan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kelompok kolektif. Seringkali kita berpikir bahwa infrastruktur yang ideal haruslah yang megah, besar, dan boleh mengalahkan kebutuhan rumah ekologis sekitar.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/425/1*hGrdevYfbE5yBf05M5r97g.png" /><figcaption>Perkembangan Populasi Dunia. Sumber: ourworlddata.org</figcaption></figure><p>Kebutuhan akan pembangunan yang begitu pesat ditunjang oleh perkembangan populasi yang semakin besar. Bisa kita lihat diatas, populasi manusia setelah perang dunia kedua meningkat secara eksponensial. Namun, penyediaan infrastruktur dasar belum bisa dipenuhi secepat pertumbuhan manusia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/758/1*RR1casW7eWBqaEuoZYqs5A.png" /><figcaption>Penggundulan Hutan di Dunia. Sumber: lovingenergies.com</figcaption></figure><p>Akibatnya manusia mengeksplorasi alam dengan sangat masif. Hal ini disebabkan sekali lagi karena tidak terpenuhinya <em>demand</em> terhadap <em>supply</em> yang ada. Data penggundulan hutan di seluruh dunia adalah sebesar 13 juta ha/tahun. Hutan di Indonesia pada tahun 1950 bersisa 85% dari total luas pada awal 1900. Angka tersebut hanya tinggal 45% pada tahun 2013.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*g4yzUMuz-u_F39Jt2q9qIQ.png" /><figcaption>Penyebab Penggundulan Hutan. Sumber: mongabay.com</figcaption></figure><p>Salah satu penyebab terbesar penggundulan hutan yaitu pertanian. Namun, ironisnya lahan pertanian juga menghilang setiap tahun. Jadi pertanyaannya bagaimana bisa ada paradoks, penggundulan hutan masif karena pertanian, namun lahan pertanian malah juga ikut berkurang?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/859/1*F64hIAHxj_73_5grvjC0BA.png" /><figcaption>Peta Kejadian Banjir di Seluruh Dunia. Sumber: INSTAAR</figcaption></figure><p>Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia hadir karena peradaban manusia. Pembangunan kota-kota yang menyingkirkan alam, salah satunya menjadikan banjir dengan frekuensi yang lebih masif lagi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*WISuFetYXSfdNF_tpJLGgw.png" /><figcaption>Banjir. Sumber: Presentasi Pak Yu Sing</figcaption></figure><p>Tidak bertemannya infrastruktur dengan alam, mengakibatkan paradoks lain terjadi. Ketika musim hujan kita mendapati banjir, sedangkan ketika musim kemarau kita malah mendapat kekeringan. Padahal infrastruktur pendukung seperti normalisasi sungai, peningkatan kapasitas kolam penampung hujan, hingga membuat sodetan sudah dibangun.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*orXPeJ1e5BmPvTu7eocIAg.png" /><figcaption>Berita tentang Gempa dan Infrastruktur. Sumber: Presentasi Pak Yu Sing</figcaption></figure><blockquote>Salah satu pemahaman yang penting mengenai infrastruktur dan bencana yaitu bahwa bencana tidak membunuh, namun infrastruktur yang terpicu akibat bencanalah yang membunuh. Sehingga kita harus menjaga infrastruktur yang ada di sekitar untuk tahan terhadap apapun bencana yang terjadi.</blockquote><p>Salah satu yang hilang dari kita adalah interpedensi dengan alam, budaya, dan ekonomi ketika membangun infrastruktur. Keserakahan kita sebagai manusia untuk membangun, namun sebenarnya ikut menghancurkan wahana ekologis sekitar. Interpedensi harus dimaknai sebagai keterikatan satu sama lain yang harus sama-sama menguntungkan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/859/1*0h-UpNHvf3xCnOJSkJgiHg.png" /><figcaption>Interdepedensi di Kampung Adat Sunda. Sumber: Presentasi Pak Yu Sing</figcaption></figure><p>Mari melihat lebih dekat kampung adat sunda di sekitar kita, kampung naga. Pendekatan interpedensi dengan alam, budaya yang mengakar, serta sumber kesejahteraan mereka menjadikan infrastruktur yang dibangun di lingkungan kampung sangatlah merawat ekologis sekitar. Mereka membagi lahan menjadi 3 bagian utama yaitu hutan mini, bangunan, dan sumber pangan. Hutan mini berfungsi menyediakan kebutuhan rumah dan utilitas lain. Sumber pangan digunakan sebagai sarana menghidupi keluarga setiap hari.</p><p>Mengenai interdepensi ada cerita tentang kearifan lokal menyebut nasi dari beras di daerah Jawa. Nasi disebut Sangu untuk orang sunda dan Sego untuk orang jawa. Ungkapan homofon Sego dan Sangu inilah yang dipercaya bahwa yang dimaksud adalah sagu. Sagu di masa kini hanya kita kenal sebagai makanan yang dimakan oleh saudara kita di Timur Indonesia. Padahal sumber yang ada mengatakan bahwa sagu pertumbuhannya seperti pisang. Sekali kita menanam kita akan punya tunas-tunas yang bisa ditanam di tempat yang lain. Satu tubuh pohon sagu, yang kalau ditanam hanya butuh luas tanam 1 m3, dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga untuk 3 bulan. Bayangkan berapa kebutuhan lahan yang diperlukan apabila kita menggunakan padi beras nasi. Keberadaan sagu yang hilang mulai digantikan beras nasi dibawa dari India 1500 tahun lalu.</p><p>Pergantian sagu ke nasi ternyata mengubah banyak hal. Dari kebutuhan akan lahan serta infrastruktur dasar penunjang yang semakin besar. Hilangnya budaya membudidayakan sagu. Hilangnya sumber alam sagu, khususnya di daerah Jawa. Hingga, kerugian ekonomi yang harus ditanggung karena pembukaan lahan yang semakin besar, bahkan memicu kejadian bencana.</p><p>Hal yang bisa dipetik dari sini adalah ketika kita menghilangkan ketergantungan kita terhadap alam, misal membabat kebutuhan infrastruktur secara berlebihan, maka alam akan ikut menghilang. Sudah menjadi perilaku manusia ketika membutuhkan, kita akan ikut menjaga. Sayangnya di kehidupan nyata, kita merasa tidak butuh keterhubungan ini. Ketika datang bencana, kita masih belum ingat bahwa sebenarnya masih membutuhkan alam untuk hidup bersama.</p><blockquote>Sebuah ungkapan dari Pak Yu Sing yang menjadi inspirasi saya menulis ini tentang interdepensi dan venakular yaitu infrastruktur yang ideal adalah jangan terlalu percaya infrastruktur. Lebih tepatnya jangan terlalu percaya pembagunan. Jauh lebih baik tidak membangun sama sekali dan menanam pohon yang tepat, yang tidak invasif, dan sesuai ekosistemnya. Lebih baik membangun (sedikit) dan berhati-hati dengan benar, daripada memperbaiki lingkungan yang sudah rusak. Susah.</blockquote><p><strong>Sumber:</strong></p><ol><li><strong>Video Yu Sing — Refleksi Tentang Arsitektur</strong>. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iq8ZPFtFfbs">https://www.youtube.com/watch?v=iq8ZPFtFfbs</a></li><li>Murray Bookchin. <strong><em>The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. </em></strong>United States: Cheshire Books. 1982.</li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7e44cf6e5a20" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kastrathmsitb/membangun-interdepedensi-alam-budaya-dan-ekonomi-menuju-infrastruktur-yang-ideal-untuk-indonesia-7e44cf6e5a20">Membangun Interdepedensi Alam, Budaya, dan Ekonomi menuju Infrastruktur yang Ideal untuk Indonesia</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kastrathmsitb">HMS ITB</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengapa Jalan Tol Tidak Gratis Saja?]]></title>
            <link>https://medium.com/kastrathmsitb/mengapa-jalan-tol-tidak-gratis-saja-608fea22e5f4?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/608fea22e5f4</guid>
            <category><![CDATA[tol]]></category>
            <category><![CDATA[jalan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:16:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-01-28T15:16:00.844Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/952/1*HU9cqEonWBR86GnHPqrEbw.jpeg" /><figcaption>Gerbang Tol Salatiga yang Indah. Sumber: bisniswisata.co.id</figcaption></figure><p>Mengapa jalan tol diciptakan tidak gratis saja? Mengapa jalan tol harus bayar dan mahal lagi? Bukankah harusnya pemerintah menyediakan infrastruktur yang gratis dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat? Uang pajak dari masyarakat didistribusikan kemana saja kok masih hutang untuk masalah jalan? Bikin jalan aja sampai hutang kenapa sih?</p><p>Salah satu dari pertanyaan diatas mungkin saja pertanyaan anda ketika dihadapkan tentang isu jalan tol dan infrastruktur. Artikel dibawah ini tidak akan membahas tuntas pertanyaan diatas. Namun akan bercerita di suatu tempat di belahan bumi yang lain tentang keterkaitan tol dan pajak. Mengapa mengambil 2 metrik ini untuk dibandingkan? Karena sampai saat ini hal tersebut dalam sistem <em>demand supply</em> yang paling relevan dan digunakan banyak negara. Tentu <em>demand</em>nya adalah kebutuhan infrastruktur yang mampu mengatasi konektivitas, aksesbilitas, dan mobilitas. Sedangkan <em>supply</em>nya yaitu penyedian alternatif infrastruktur salah satunya jalan tol.</p><p><strong>Mengingat Kembali Apa itu Tol?</strong></p><p>Secara mekanisme, jalan tol adalah jalan yang dikhususkan bagi kendaraan bersumbu dua atau lebih, yang berfungsi memperlancar lalu lintas dengan cara mempersingkat jarak tempuh dan waktu. Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, pengguna jalan tol diharuskan membayar sesuai tarif yang sudah ditetapkan dan biasanya besaran dari tarif bergantung pada seberapa jarak tempuh atau tujuan. Selengkapnya di <a href="https://medium.com/kastrathmsitb/buat-siapa-jalan-tol-64bdfecd80b6">Buat Siapa Jalan Tol?</a></p><p>Tol sendiri mempunyai kepanjangan <em>Tax On Location. </em>Di Indonesia memang sangat sering disebut jalan bebas hambatan. Padahal jalan bebas hambatan lebih tepat mengacu pada definisi <em>freeway</em> atau <em>highway. </em>Ketentuan ini akan membingungkan dan membuat munculnya pertanyaan, mengapa jalan tol tidak gratis saja? Jawabannya mudah, pengelolaan jalan tol memang salah satu sumber dari pendapatan negara.</p><p><strong>Bikin Jalan Tol kok lewat Utang</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*fWaoHYPq6IORkveyA_-svw.jpeg" /><figcaption>Skema Public Private Partnership (PPP). Sumber: mastel.id</figcaption></figure><p>Sejak tahun 2012, Indonesia mengenal skema Public Private Partnership (PPP). Singkatnya hal ini digunakan sebagai usaha mempercepat kas negara untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia. PPP seperti dikatakan pemerintah juga ikut menggairahkan sektor bisnis dan ekonomi apabila uangnya juga ditanggung oleh pihak swasta. Namun untuk semakin membuat menarik perhatian lebih, pemerintah memberi jaminan seperti kemudahan dalam proses birokrasi pembebasan lahan dan penanganan risiko. Kemudahan ini tidak langsung memberi hal yang baik. Kita lihat semakin tahun semakin banyak gesekan konflik agraria dan kecolongannya pemerintah dalam menghitung faktor risiko, sehingga tidak menguntungkan banyak di pihak pemerintah.</p><p>Mekanisme PPP ini salah satunya bekerja seperti ini. Pihak ketiga ikut berivestasi lalu membangun 2–4 tahun. Kemudian pihak ketiga ini mengoperasikan dengan konsesus yang ada. Sekadar info untuk jalan tol biasanya 5–15 tahun. Setelah selesai, jalan tol tersebut dikembalikan ke pemerintah lagi.</p><p><strong>Antara Wisconsin dan Minnesota</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/790/1*n1fkX4EF_XUYIeQ-FH1f6Q.png" /><figcaption>Posisi Geografis dari Wisconsin dan Minnesota</figcaption></figure><p>Wisconsin adalah sebuah negara bagian di Amerika Serikat yang pemerintahnya memberikan kelonggaran pajak rendah. Sedangkan Minnesota bertempat geografis disebelahnya diberikan pajak yang tinggi oleh pemerintah setempat. Singkat cerita hal ini dipengaruhi oleh sistem kehidupan bermasyarakat di kedua negara tersebut.</p><p>Wisconsin dikuasai oleh para liberal yang berpijak bahwa segala fasilitas disediakan pemerintah sebagai alternatif. Sehingga warga boleh memilih untuk menggunakan alternatif a, b, dan c. Hal itu juga berkorelasi dengan pajak rendah. Pendapatan pemerintah didapatkan dari alternatif-alternatif yang disediakan, salah satunya lewat tol.</p><p>Minnesota dikuasai oleh para konservatif yang berpijak bahwa segala fasilitas dasar harus disediakan lengkap oleh pemerintah. Sehingga warga dapat memanfaatkan infrastruktur yang disediakan pemerintah secara massal. Hal itu juga berkorelasi dengan pajak rendah. Pendapatan pemerintah sudah didapatkan dengan signifikan lewat pajak yang dibebankan kepada masyarakat.</p><p><strong>Lalu apa?</strong></p><p>Negara Indonesia yang kondisi ekonominya masih belum stabil, dimana kondisi pembangunan juga masih tertinggal, belum terdistribusi merata, seringkali dihadapkan pada kondisi <em>chaos </em>di bidang politik karena pertimbangan kebijakan yang populis, tidak rasional, dan berkelanjutan. Pertimbangan <em>supply</em> dan <em>demand</em> dalam perumusan pembiayaan infrastruktur, yang sekarang sudah diawasi oleh BUMN PT. PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), harusnya sudah semakin mantap.</p><p>Salah satu isunya jalan tol di daerah Jakarta tahun 2000 dahulu, terjadi salah hitung dari pihak pemerintah. Analisis finansial awal menyebutkan jalan tol tersebut baru balik modal setelah 20 tahun beroperasi. Maka pemerintah memberikan kelonggaran agar jalan tol tersebut dioperasikan pihak ketiga sampai 25 tahun. Ternyata kasus yang terjadi di lapangan menyebutkan bahwa dalam 5 tahun awal saja tol tersebut sudah balik modal. Sungguh kecolongan yang sebenarnya tidak rasional.</p><p>Pada akhirnya, dengan perhitungan yang mantap, walaupun pajak yang diterapkan di Indonesia rendah, pemerintah harus tetap menyediakan infrastruktur dasar yang terjangkau. Selain itu, alternatif yang ada juga harus banyak. Tata kelola yang rasional harus ditegakkan. Supaya suara sumbang dari masyarakat yang merasa dirugikan atas keberadaan jalan tol yang tidak inklusif bisa diredakan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=608fea22e5f4" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kastrathmsitb/mengapa-jalan-tol-tidak-gratis-saja-608fea22e5f4">Mengapa Jalan Tol Tidak Gratis Saja?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kastrathmsitb">HMS ITB</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Masa Depan Petani dan Pedesaan]]></title>
            <link>https://medium.com/kastrathmsitb/masa-depan-petani-dan-pedesaan-46436ae5aa60?source=rss-a9d3b35ddc7a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/46436ae5aa60</guid>
            <category><![CDATA[desa]]></category>
            <category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
            <category><![CDATA[kemandirian]]></category>
            <category><![CDATA[petani]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Reza Prama Arviandi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 14:11:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-01-27T14:11:00.672Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/729/0*08Ea9RLOeWL1uhZM.jpg" /><figcaption>Desa yang semakin kekurangan petani muda. Sumber: victorynews</figcaption></figure><p>Disampaikan oleh: Sapei Rusin<a href="#_ftn1">[1]</a>. Pada Diskusi Publik yang diselenggarakan HMP Planologi ITB. 18 Januari 2019. <a href="#_ftnref1">[1]</a> Ketua Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif, Ketua Dewan Sekolah Kepemimpinan untuk Pembaruan Desa dan Agraria.</p><p>Sebagai negara agraris, Indonesia dihadapkan pada dua tantangan besar, yaitu: bagaimana pertanian di masa depan? dan bagaimana mengatasi masalah kesempatan kerja yang makin kronis dimasa depan? Sektor pertanian di Indonesia seperti sedang berada pada persimpangan jalan. Apakah akan berorentasi pada pertanian skala makin besar (pertanian korporat/industrial) atau pertanian yang berbasiskan usaha tani kecil/menengah yang produktif dan ramah lingkungan. Meskipun berbagai narasi kebijakan memiliki kecendrungan dalam memberikan perlindungan pada usaha tani kecil dan menengah, tapi pada tataran praktik kita dapat melihat kecendrungan yang sebaliknya.</p><p>Pertanyaan lebih jauh lagi yang juga menjadi tantangan kita adalah siapa yang mau jadi petani. Dalam beberapa dekade terakhir ini kita dihadapkan pada kenyataan terjadinya penurunan jumlah usaha tani pada skala rumah tangga dan meningkatknya rata-rata luas usaha tani (perusahaan pertanian), peningkatan umur rata-rata petani (mayoritas di atas 50 tahun dan tidak memiliki penereus). Padahal masa depan pertanian yang sehat memerlukan generasi baru yang ingin menjadi petani. Sementara gejala yang semakin naik trend nya menunjukan bahwa anak muda perdesaan semakin tidak tertarik untuk menjadi petani.</p><p>Fakta tersebut perlu dibongkar lebih mendalam lagi untuk melihat masalah pengangguran pemuda yang semakin melanda di berbagai daerah di Indonesia. Penting untuk dilihat juga kenyataan yang memperkuat bahwa tingkat pendidikan tidak berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang tersedia. Proses mekanisasi menjadi ancaman kehidupan buruh tani karena mekanisasi sesungguhnya hanya merupakan peralihan nilai dari kantong banyak orang kecil ke satu orang besar. Pembangunan infrastruktur pun lebih cenderung membuat menarik anak muda lari keluar kampung, derasnya serbuan barang-barang konsumtif dari kota serta semakin memperlancar masuknya kekuatan kapital besar menguasai unit-unit produksi di pedesaan.</p><p><strong>Desa yang Hilang</strong></p><p>Pertanian dan kehidupan petani berada dalam ekosistem dan lanskap pedesaan serta hubungannya dengan wilayah perkotaan. Bagi mayoritas anak-anak di perkotaan, sepertinya sudah sangat lazim isi kepalanya disuguhi angan-angan untuk menyongsong hari liburnya yang dijanjikan akan bertandang ke kampung halaman orang tuanya, sebuah desa yang berada jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Desa tersebut sudah lama selalu didengar melalui dongeng yang seringkali diceritakan ibu dan bapaknya saat-saat menjelang tidur. Pun ketika kakek-neneknya berkunjung ke rumahnya di kota. Selalu bercerita panorama desa pada waktu dahulu kala. Sebuah desa yang teduh, tentram, panen melimpah, saling tolong-menolong, dan seribu satu macam lagi mengenai segala kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.</p><p>Desa demikian telah menjadi kisah klasik para kaum perkotaan yang selalu memimpikan bentuk lain kehidupan yang jauh dari ketamakan individual, hiruk pikuk dan kekerasan yang biasanya menjadi ciri khas kehidupan perkotaan. Tidak heran bila setiap lebaran walau bagaimanapun sulitnya hasrat untuk mudik telah menjadi kebutuhan dasar, bukan sekedar ingin berlebaran di kampung, tapi lebih dari itu untuk mengisi mimpi indah tentang desa. Tidak peduli berapapun rupiah yang harus dikeluarkan dari kocek mereka.</p><p>Namun ternyata kisah tak seindah kenyataan. Demikian halnya dengan desa kita sekarang. Desa yang dibayangkan tersebut sesungguhnya sudah tidak banyak lagi kita jumpai saat ini. Desa kini tidak seperti dulu yang berada jauh dari keramaian kota. Desa sekarang kebanyakan sudah sangat terbuka berhubungan dengan kota yang seringkali membawa pandangan dan nilai-nilai baru dan membawa perubahan ke dalam komunitas desa. Jarang lagi ditemukan raut wajah ceria saat musim panen tiba, yang ada adalah wajah-wajah kusut yang memikirkan berapa rupiah lagi utang yang harus dilunasi kepada tengkulak kalo hasil panen tidak mencukupi. Berapa lagi sisa utang yang harus dibayar kepada para pedagang kelontong yang sering mengkreditkan panci, piring, mebel dan peralatan rumah tangga lainnya. Berapa lagi sisa hutang yang harus dibayar untuk mencicil handphone serta memastikan kuota dan pulsa anggota keluarga supaya tetap dapat <em>online</em>. Panen memang melimpah, namun dikepalanya para masyarakat desa juga bertumpuk seribu satu macam pikiran bagaimana agar bisa tetap bertahan hidup dan dapat nandur lagi pada musim tanam berikutnya. Tidak ada jalan lain, tentunya dengan utang lagi !</p><p>Pada waktu lampau, desa mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan pada warganya yang miskin agar tetap mendapatkan penghasilan minimum dan memberikan perlindungan bagi mereka yang kena musibah. Karena dalam kehidupannya petani selalu berada dekat dengan garis resiko yang sewaktu-waktu dapat menenggelamkan mereka ke dalam bencana ekonomi. Ada semacam asuransi sosial yang hidup dan berlaku di komunitas pedesaan, yang oleh para ahli disebut sebagai etika subsistensi. Etika inilah yang dapat menyelamatkan atau mencegah keluarga-keluarga petani yang miskin jatuh ke dalam bencana kelaparan yang ditimbulkan oleh kerawanan ekologis.</p><p>Desa-desa pra kapitalis selalu digambarkan sebagai potret masyarakat yang manusiawi, penuh nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sesama warganya, masyarakat yang selalu mempertahankan keseimbangan sosial (social equilibrium) sehingga ada mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku warga desa yang status sosial ekonominya lebih tinggi agar tetap menjalankan kewajiban sosialnya kepada warga-warga desa yang miskin dan kena musibah.</p><p>Masuknya sistem kapitalisme ke pedesaan membawa nilai-nilai baru, seperti kepemilikan pribadi, produksi untuk pasar, diberlakukannya sistim sewa dan upah, intinya alat produksi (tanah) dan tenaga kerja menjadi komoditi. Semua itu telah menimbulkan ancaman dan keresahan bagi warga-warga desa yang miskin yang umumnya adalah petani-petani gurem. Sistem tersebut menghancurkan dan mengubah pranata sosial-ekonomi dan budaya komunitas desa. Desa-desa yang awalnya tertutup dan otonom kini dimasukkan (integrasi) ke dalam pasar global. Tidak ada lagi batas yang tegas antara desa dengan dunia luar. Penyatuan ini didukung oleh kelembagaan modern (birokrasi) sebagai alat dari negara untuk mengakumulasi dan mengamankan surplus dari desa ke negara dan pasar internasional.</p><p>Desa yang tadinya menjadi pelindung dan penjamin keamanan subsistensi bagi warganya yang dekat dengan garis resiko pada akhirnya berubah fungsinya menjadi pelayan negara. Etika subsistensi yang selama ini menjadi katup pengaman dan keseimbangan sosial terkikis habis oleh berkembangnya nilai-nilai dan cara pandang baru yang bersifat komersial. Para petani gurem tidak punya lagi gantungan untuk menolong dirinya. Tradisi tolong-menolong dan kewajiban sosial sudah diambil alih para tengkulak yang tentunya tidak lagi bersifat ketulusan tapi dikomersialkan dengan cara menabur utang dan kredit yang menceburkan petani ke dalam lingkaran kemiskinan.</p><p>Kenyataan tersebut bukanlah terjadi tiba-tiba tanpa sabab musabab. Jika kita mempelajari sejarah kebijakan ekonomi politik di Indonesia, kita akan dapat memahami bahwa fenomena ini telah dimulai secara massif sejak dijalankannya Proyek Revolusi Hijau. Dengan bingkai kepentingan swasembada beras, proyek Revolusi hijau telah menjelma menjadi proyek modernisasi secara kolosal ditopang dengan model pembangunan <em>top down </em>yang direkayasa oleh para teknokrat, represi militer, kontrol ketat birokrasi sipil, yang kesemua-nya didukung oleh modal inter-nasional. Kapitalisasi desa melalui Revolusi Hijau berjalan sangat efektif. Mekanisasi pertanian diperkenalkan, produk-produk kapitalisme dipaksakan. Sutoro Eko melalui tulisannya yang berjudul Ekonomi Politik Pedesaan menggambarkan bahwa Pemerintah telah membuka lebar-lebar masuknya para pemilik modal besar sampai tengkulak melalui kebijakan resmi maupun melalui <em>kongkalingkong </em>(patronase). Akibatnya terjadilah involusi pertanian. Para elite desa maupun para tengkulak semakin kaya, sementara para tunawisma semakin banyak. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin.</p><p>Masyarakat lokal secara politik ditindas dan secara ekonomi dieksploitasi. Habis sudah. Untuk menghibur masyarakat, pemerintah mambagi-bagi bantuan seperti sinterklas. Pemerintah menyalurkan bantuan desa dan proyek-proyek sektoral yang sangat banyak. Kebijakan ini bisa merubah fisik desa, sehingga desa tidak lagi becek, tersisolir, gelap gulita, terbelakang dan seterusnya. Dari sisi pelayanan publik, rakyat desa bisa dengan mudah mengakses sarana pendidikan (SD Inpres) dan kesehatan (Puskesmas dan Posyandu). Seiring dengan itu, pandangan hidup dan tradisi gotong royong pun semakin terkikis. Ketimpangan kekayaan semakin menganga. Ketergantungan pada bantuan dari luar pun semakin menguat. Gaya hidup konsumtif pun semakin meluas.</p><p><strong>Agenda Generasi Pembaruan</strong></p><p>Berdasarkan pengalaman, perkembangan-perkembangan pemikiran, munculnya fenomena-fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, maka untuk menghadapi dunia yang makin kompleks (rumit) dan kontras (penuh pertentangan, kontroversi, berlawanan, kesenjangan, ketimpangan) disimpulkan bahwa untuk menciptakan realitas yang lebih baik yang harus diperkuat adalah komunitas. Oleh karena itu pendekatan komunitas dalam program-program pengembangan masyarakat pedesaan merupakan pendekatan yang dinilai dapat menjamin terjadinya pembaruan.</p><p>Seiring dengan semakin mencairnya sumbatan untuk mengekspresikan sikap politik, aspiran sosial dan kepentingan ekonominya, saat ini ada begitu banyak rute yang bisa diambil. Situasi yang positif bagi tumbuh kembangnya inisaitif, sekaligus mengkhawatirkan dalam konteks keterjerumusan. Berkompromi dengan peluang, kesempatan dan momentum sering menjadi kata kunci. Tetapi kompromi tersebut akan menjadi malapetaka jika tidak berpegang pada ajaran baku yang jelas yang menjadi rujukan atas pilihan-pilihan tindakan. Memanfaatkan situasi harus dituntun oleh mekanisme yang jelas dalam kolektif-kolektif komunitas untuk memastikan bahwa desa bukan sekedar tempat persinggahan para oponturir.</p><p>Dalam situasi yang semakin tergerus, penting dikembangkannya organisasi-organisasi rakyat pedesaan. Organisasi rakyat pedesaan secara sederhana diartikan sebagai kehidupan kolektif masyarakat pedesaan yang membina dirinya sendiri. Di dalamnya secara implisit memiliki kemandirian, baik dalam mengelola dan menjalankan institusi-institusi kemasyarakatan (sosial, ekonomi, politik dan budaya), pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumberdaya sosial-ekonomi yang ada di lingkungan komunitas. Kemandirian yang dimaksud dalam gagasan ini adalah <em>kemandirian relatif</em>, bukan <em>kemandirian absolut</em>.</p><p>Sangat sulit bagi kita sekarang ini untuk membayangkan adanya komunitas desa yang steril dari campur tangan kekuatan luar. Meskipun ada, jumlahnya tidak begitu banyak. Dengan begitu konsep kemandirian dalam hal ini adalah bukan kemandirian yang sama sekali tidak tersentuh dengan relasi-relasi kekuatan luar, tapi kemandirian dalam menentukan posisi tawar dalam rangka transformasi sosial. Agenda pembaruan ini bukan berarti harus kembali surut ke belakang sebagaimana tawaran pendekatan budaya dalam arti sempit, kembali ke tradisionalisme, mengisolasi diri dari dunia luar, atau menolak modernisasi. Yang terpenting adalah bagaimana merombak struktur masyarakat yang eksploitatif menjadi masyarakat yang egaliter dengan muatan visi dan nilai-nilai sosial baru.</p><p>Organisasi rakyat pedesaan adalah komunitas baru yang merupakan transformasi dari komunitas yang ada sebagai hasil dari perubahan-perubahan internal dalam komunitas itu sendiri dan pengaruh-pengaruh eksternal yang masuk. Jadi organisasi rakyat pedesaan adalah komunitas baru yang maju dan tetap berdiri di atas akar sosial budayanya. Ia juga merupakan kekuatan rakyat pedesaan yang sesungguhnya karena dibangun atas dasar kepentingan dan oleh warga komunitas desa sendiri.</p><p>Syarat utama terciptanya kemandirian atau kemampuan membina dirinya sendiri adalah <em>kemerdekaan</em>. Basis materil pembangunan manusia merdeka adalah dimilikinya atau dikuasainya <em>alat produksi</em> oleh mereka sendiri. Tanpa memiliki alat produksi, setiap orang tergantung pada pihak lain dan tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala kebijakan yang menentukan jalan hidupnya. Karena itu, organisasi rakyat pedesaan tidak bisa dilepaskan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan alat produksi, dalam hal ini tanah dan sumber-sumber agraria lainnya.</p><p>Secara garis besar ada tiga transformasi yang harus dilalui, yaitu: <em>pertama</em>, transformasi di bidang politik untuk menciptakan ruang yang bebas bagi anggota-anggotanya tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Iklim kebebasan akan menciptakan partisipasi penuh bagi anggota-anggota komunitas dalam proses politik di tingkat lokal. <em>Kedua</em>, transformasi di bidang sosial-ekonomi. Pembaharuan sulit terwujud bila struktur sosial-ekonomi yang ada bersifat eksploitatif. Eksploitasi sosial-ekonomi terjadi karena adanya dominasi dan ketergantungan komunitas dengan pihak luar yang menguasai alat dan akses produksi serta pasar. Membangun relasi dan Interaksi dengan pihak luar tidak berarti menciptakan dominasi dan ketergantungan, tapi menciptakan kesetaraan dalam posisi tawar. <em>Ketiga</em>, transformasi di bidang budaya. Pembaharuan akan sulit terwujud bila budaya yang ada masih mengandung sifat-sifat feodalisme, patriarki, pragmatisme, dan konsumerisme. Jenis-jenis budaya ini adalah hasil reproduksi dari sistem sosial, ekonomi dan politik yang eksploitatif, diskriminatif dan tidak demokratis. Konsep budaya pembaharuan adalah budaya yang dilahirkan dari proses emansipasi sosial.</p><p>Dalam tararan lebih praktis, tiga transformasi tersebut dapat ditempuh dengan jalan praktek pembangunan basis produksi pada organisasi rakyat atau komunitas-komuntias di pedesaan. Pembangunan basis produksi kolektif ini terdiri 4 agenda pokok, yaitu:</p><p>(i) Penataan konsumsi.<strong> </strong>Dijalankan untuk membangun kedaulatatan (kemandirian dan pengendalian) konsumsi. Proses penataan konsumsi ini dijalankan melalui pola pemenuhan kebutuhan hidup sehari — hari anggota organisasi rakyat yang disediakan secara kolektif oleh organisasi rakyat (OR). Baik secara langsung oleh unit khusus dalam struktur kepengurusan OR ataupun lembaga sayap yang dibentuk secara khusus oleh OR, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Organsiasi (BUMO). Proses pemenuhan dan pengendalian konsusmi anggota oleh organisasinya ini melalui mekanisme “buka tutup” dengan memperhatikan aspek-aspek kesesuaian atau keterjaminan kualitas, kuanitas, jenis dan keterbukaan manajemen pengelolaannya. Proses “buka” artinya penyediaan kebutuhan konsumsi anggota suatu OR yang tidak diproduksi oleh basis anggota OR itu sendiri, maka organisasi berperan sebagai ‘pintu utama’ yang mendatangkan bahan dari pihak luar. Sementara proses “tutup” artinya proses pengendalian atau memimpin anggota untuk mengkonsumsi apa yang telah mampu diproduksi oleh OR sendiri. Dengan strategi penataan konsumsi seperti itu diharapkan akan terpenuhinya kebutuhan keseharian anggota OR yang lebih berkeadilan. Melalui proses ini diharapkan dapat ‘menghadirkan’ organisasi dalam keseharian basis anggotanya. Sehingga organsiasi tidak lagi hanya dipandang atau hadir pada momentum-momentum tertentu saja.</p><p>(ii) Penataan produksi. Agenda ini untuk membangun usaha-usaha produktif bersama berdasarkan potensi, penguasaan dan pengusahaan alat produksi secara kolektif sehingga dengan terjadi peningkatan nilai guna dan nilai tambahnya bagi mereka yang mengerjakannya. Proses penataan produksi ini dilakukan melalui pola menghasilkan produk barang dan jasa oleh OR dikelola berdasarkan penghitungan kemanfaatan sebesar-besarnya kembali kepada anggota OR sebagai produsen. Proses penataan produksi ini serta harus didukung oleh: tersedianya alat-alat produksi yang dikuasai oleh OR, pengembangan jenis produk yang diatur dalam kesepakatan OR (berdaya guna untuk kebutuhan anggota sendiri atau untuk anggota OR lain atau jaringan), pengelolaan, proses produksi dan pemeliharaan alat-alat produksi berorientasi pada keberlangsungan daya dukung lingkungan, berkelanjutan, serta mengindahkan norma kearifan local.</p><p>(iii) Penataan distribusi. Agenda ini dijalankan untuk menjamin bahwa hasil produksi dapat tersebar merata dan diperoleh secara mudah, murah dan cepat. Proses penataan distribusi ini dilakukan melalui pola penyaluran hasil-hasil produksi anggota OR kepada anggota OR lain melalui: (a) simpul transaksi milik bersama OR dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan simpul transaksi antar OR tingkat propinsi dan nasional untuk melakukan konsolidasi konsumsi; (b) media penyimpanan (storage) dan media lain untuk keperluan transit, depo, warehouse dan lain-lain dibangun dan dimilki oleh OR dan/atau gabungan OR; © bentuk transaksi dengan pertukaran hasil-hasil produksi yang disesuaikan atas dasar data dan informasi konsumsi dan produksi; (d) nilai tukar antar hasil produk diatur atas dasar kalkulasi biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, transportasi, managerial dan ditambah biaya lain yang muncul; (e) pengelolaan dilakukan oleh kader-kader yang mendapat penugasan dari organisasi.</p><p>(iv) Penataan kelembagaan untuk memastikan terbangunnya kerjasama rakyat dalam menanggung beban dan menerima manfaat hasil produksi serta terjadinya keberlanjutan. Proses penataan kelembagaan ini juga diposisikan sebagai sistem penyangga (buffer) antara basis produksi organisasi rakyat dengan sistem ekonomi yang lebih makro dan dalam kontek membangun kerjasama dengan pihak lainnya yang dinilai strategis dan relevan.</p><p>Melalui jalan praktik seperti ini, masyarakat pedesaan akan memiliki ruang belajar bersama untuk memulihkan kemandirian dan kedaulatannya secara politik, sosial, ekonomi dan budaya. Semakin meluas praktik-praktik serupa, maka pembaharuan pada kehidupan petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya akan lebih memiliki masa depannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=46436ae5aa60" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kastrathmsitb/masa-depan-petani-dan-pedesaan-46436ae5aa60">Masa Depan Petani dan Pedesaan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kastrathmsitb">HMS ITB</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>