<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Rublikpol on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Rublikpol on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik?source=rss-86caac504747------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*rTMbF6S7O_nSlJYs</url>
            <title>Stories by Rublikpol on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik?source=rss-86caac504747------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 00:10:50 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@ruangpublikpolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Presiden yang Mengaku Anggota: Membaca Pidato Prabowo di Tanwir Muhammadiyah]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/presiden-yang-mengaku-anggota-membaca-pidato-prabowo-di-tanwir-muhammadiyah-9e4fe1990e8b?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9e4fe1990e8b</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[tanwir]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo-subianto]]></category>
            <category><![CDATA[muhammadiyah]]></category>
            <category><![CDATA[milad]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 01:45:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-15T01:45:45.611Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*AZrrhYdyXGBvJl8uLTjcEg.jpeg" /><figcaption>Prabowo Subianto</figcaption></figure><p>Sabtu, 14 November 2026, Presiden Prabowo Subianto membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah. Tanwir merupakan forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah setelah Muktamar, dan tahun ini mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa.”</p><p>Pidato Prabowo memadukan canda, pujian, dan peringatan keras soal golongan serakah serta pejabat yang bisa dibeli. Ia juga mengklaim bahwa Muhammadiyah, NU, hingga petani dan nelayan berada di belakangnya.</p><p>Menurut saya, pidato ini memakai tiga jurus komunikasi politik yang rapi: merangkul tuan rumah, menunjuk musuh bersama, lalu meminjam legitimasi. Ketiganya ampuh di dalam ruangan, tetapi menyisakan pekerjaan rumah di luar ruangan.</p><p><strong>Merangkul, Menunjuk Musuh, Meminjam Legitimasi</strong></p><p>Jurus pertama adalah identifikasi, yakni menyamakan diri dengan audiens. Prabowo berseloroh, “Ini jenderal bintang empat, Presiden Indonesia, tapi anggota Muhammadiyah,” dan hadirin tertawa. Ia lalu memuji dengan angka: Muhammadiyah disebutnya mengelola 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, dan 130 rumah sakit.</p><p>Namun, di bagian lain pidatonya, nadanya mengeras. “Masalahnya adalah ada golongangolongan yang serakah,” katanya. Mereka sudah diberi hak guna usaha dan izin usaha pertambangan, tetapi begitu untung, keuntungannya dibawa ke luar negeri. Puncaknya: “Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli.” Jika ia tidak patuh, katanya, pihak-pihak itu akan menggoyangnya lewat demonstrasi dan kerusuhan.</p><p>Inilah jurus kedua: menunjuk musuh bersama. Ilmuwan politik Cas Mudde (2004) mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling berhadapan: “rakyat yang murni” dan “elite yang korup.” Pidato di Palu memakai bingkai serupa, dengan sang presiden berdiri di pihak rakyat.</p><p>Jurus ketiga adalah meminjam legitimasi. “Muhammadiyah di belakang saya,” ujarnya, sembari menyebut NU, petani, dan nelayan juga berada di belakangnya. Di sela itu, ia melontarkan kalimat paling berani: “Yang bisa bikin revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto.” Di titik ini, legitimasi dua ormas Islam terbesar dipakai untuk menopang posisi pribadi sang presiden.</p><p><strong>Efek: Ruangan Tertawa, Berita Mengeras</strong></p><p>Di dalam ruangan, pidato ini bekerja. Candaannya disambut tawa, dan pujiannya menyentuh kebanggaan warga persyarikatan. Di luar ruangan, kalimat paling tajamlah yang menang: banyak judul berita nasional, seperti di detikNews dan Liputan6, langsung menyorot menteri dan jenderal yang “dibeli.”</p><p>Efek berikutnya menyentuh posisi Muhammadiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memang menyatakan dukungan pada langkah-langkah Prabowo membangun Indonesia, dan diagnosis keduanya mirip: sama-sama menyoal kekayaan yang dikuasai segelintir kelompok. Namun, di hadapan presiden, Haedar juga mengingatkan bahaya oligarki politik, peringatan yang tentu berlaku pula bagi pemegang kekuasaan.</p><p>Sebelum Tanwir, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas bahkan menulis, “Politik Muhammadiyah bukanlah politik kekuasaan, tapi adalah politik nilai.” Frasa “di belakang saya” berisiko mengubah dukungan berbasis nilai itu menjadi kesan dukungan pribadi dalam pertarungan melawan “mereka.”</p><p><strong>Celah: Tuduhan Tanpa Nama</strong></p><p>Celah terbesar pidato ini ada pada tuduhannya. Sejauh diberitakan, Prabowo tidak menyebut satu nama pun, baik pejabat yang dibeli maupun pihak yang hendak menggoyangnya. Padahal, para menteri adalah pembantunya sendiri, dan sebagai presiden ia memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Publik pun wajar bertanya: siapa, dan apa tindak lanjutnya?</p><p>Tuduhan tanpa nama juga mudah melebar. Jika demonstrasi dibaca sebagai upaya “menggoyang” presiden, kritik yang sah ikut tercemar. Padahal, tema Tanwir kali ini justru menyatukan bangsa.</p><p>Pendukungnya tentu bisa berargumen sebaliknya: pengakuan terbuka seperti ini adalah sinyal kemauan politik. Prabowo juga menawarkan diagnosis yang masuk akal soal politik berbiaya tinggi: “Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah?” Kegelisahan serupa pun disuarakan KPK, akademisi, dan pemantau pemilu.</p><p><strong>Sedikit Bicara, Banyak Bergerak</strong></p><p>Sebagai pertunjukan retorika, pidato di Palu tergolong berhasil: hangat, keras, sekaligus penuh keyakinan. Namun, komunikasi politik seorang presiden tidak diukur dari reaksi di ruangan, melainkan dari apa yang terjadi sesudahnya.</p><p>Prabowo memuji Muhammadiyah karena “bekerja sungguh-sungguh.” Setahun lalu, Haedar Nashir merumuskan etos itu dengan singkat: “sedikit bicara banyak bergerak.” Jika memang ada menteri dan jenderal yang dibeli, penghormatan terbaik kepada tuan rumah adalah meniru etos tersebut: serahkan nama dan buktinya kepada penegak hukum.</p><p>Toh, persatuan yang menjadi tema Tanwir tidak lahir dari musuh bersama, melainkan dari keyakinan bahwa hukum berlaku untuk semua.</p><p><strong>Referensi</strong></p><ol><li>Sujar, “Muhammadiyah Bawa Pesan Kebangsaan dalam Tanwir dan Milad 2026,” <em>Koran Jakarta</em>, 9 November 2026, <a href="https://koran-jakarta.com/2026-11-09/muhammadiyah-bawa-pesan-kebangsaan-dalamtanwir-dan-milad-2026">https://koran-jakarta.com/2026-11-09/muhammadiyah-bawa-pesan-kebangsaan-dalamtanwir-dan-milad-2026</a>.</li><li>Celvin M. Sipahutar, “Soroti Biaya Politik Selangit, Prabowo Desak Pembenahan Sistem,” <em>Investor.id</em>, 14 November 2026, <a href="https://investor.id/national/462027/soroti-biaya-politik-selangit-prabowo-desakpembenahan-sistem.3">https://investor.id/national/462027/soroti-biaya-politik-selangit-prabowo-desakpembenahan-sistem.</a></li><li>CNN Indonesia, “Canda Prabowo: Bintang 4, Presiden tapi di Muhammadiyah Anggota,” <em>CNN Indonesia</em>, 14 November 2026, <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261114184203-20-1427241/canda-prabowobintang-4-presiden-tapi-di-muhammadiyah-anggota">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261114184203-20-1427241/canda-prabowobintang-4-presiden-tapi-di-muhammadiyah-anggota</a>.</li><li>Aditya Ramadhan, “Prabowo sebut Muhammadiyah mengabdi lewat karya nyata untuk bangsa,” <em>ANTARA</em>, 14 November 2026, <a href="https://www.antaranews.com/berita/5853975/prabowo-sebut-muhammadiyah-mengabdilewat-karya-nyata-untuk-bangsa">https://www.antaranews.com/berita/5853975/prabowo-sebut-muhammadiyah-mengabdilewat-karya-nyata-untuk-bangsa</a>.</li><li>Devira Prastiwi, “Prabowo: Menteri hingga Jenderal Bisa Dibeli, Saya Tidak Akan Gentar,” <em>Liputan6.com</em>, 14 November 2026, <a href="https://www.liputan6.com/news/read/8335382/prabowo-menteri-hingga-jenderal-bisadibeli-saya-tidak-akan-gentar">https://www.liputan6.com/news/read/8335382/prabowo-menteri-hingga-jenderal-bisadibeli-saya-tidak-akan-gentar</a>.</li><li>Anggi Muliawati, “Prabowo Bicara Golongan Jahat: Menteri, Jenderal, Presiden Mau Dibeli,” <em>detikNews</em>, 14 November 2026, <a href="https://news.detik.com/berita/d-8752965/prabowo-bicara-golongan-jahat-menterijenderal-presiden-mau-dibeli">https://news.detik.com/berita/d-8752965/prabowo-bicara-golongan-jahat-menterijenderal-presiden-mau-dibeli</a>.</li><li>CNN Indonesia, “Prabowo Heran Ada Pihak Mau Sogok Menteri hingga Presiden,” <em>CNN Indonesia</em>, 14 November 2026, <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261114175458-20-1427235/prabowo-heranada-pihak-mau-sogok-menteri-hingga-presiden">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261114175458-20-1427235/prabowo-heranada-pihak-mau-sogok-menteri-hingga-presiden</a>.</li><li>Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist,” <em>Government and Opposition</em>, Vol. 39, №4, 2004, hlm. 541–563, <a href="https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x">https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x</a>.</li><li>kumparanNEWS, “Di Tanwir Muhammadiyah, Haedar Nashir Bicara Kemajuan Umat hingga Kepemimpinan Bangsa,” <em>kumparan</em>, 13 November 2026, <a href="https://kumparan.com/kumparannews/di-tanwir-muhammadiyah-haedar-nashir-bicarakemajuan-umat-hingga-kepemimpinan-bangsa-28Z8wO8Xviu">https://kumparan.com/kumparannews/di-tanwir-muhammadiyah-haedar-nashir-bicarakemajuan-umat-hingga-kepemimpinan-bangsa-28Z8wO8Xviu</a>.</li><li>Fauzi, “Haedar Nashir: Persatuan bangsa modal utama membangun Indonesia,” <em>ANTARA</em>, 14 November 2026, <a href="https://www.antaranews.com/berita/5854103/haedar-nashir-persatuan-bangsa-modalutama-membangun-indonesia">https://www.antaranews.com/berita/5854103/haedar-nashir-persatuan-bangsa-modalutama-membangun-indonesia</a>.</li><li>Anwar Abbas, “Tanwir dan Politik Nilai Muhammadiyah,” <em>kumparan</em>, 9 November 2026, <a href="https://kumparan.com/kh-anwar-abbas/tanwir-dan-politik-nilai-muhammadiyah28XP3aDWIPw">https://kumparan.com/kh-anwar-abbas/tanwir-dan-politik-nilai-muhammadiyah28XP3aDWIPw</a>.</li><li>Mufthia Ridwan, “Muhammadiyah Minta Pemerintah Jangan Banyak Beretorika,”<em> JPNN.com</em>, 18 November 2025, <a href="https://m.jpnn.com/news/muhammadiyah-minta-pemerintah-jangan-banyak-beretorika">https://m.jpnn.com/news/muhammadiyah-minta-pemerintah-jangan-banyak-beretorika</a>.</li></ol><p>~Nabil Saputra</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9e4fe1990e8b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Nusantara Fighter: Saat Kekesalan Politik Masuk Arena Gim]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/nusantara-fighter-saat-kekesalan-politik-masuk-arena-gim-5292b67cbeb7?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5292b67cbeb7</guid>
            <category><![CDATA[digitalpolitik]]></category>
            <category><![CDATA[satire]]></category>
            <category><![CDATA[gim-digital]]></category>
            <category><![CDATA[kritik-sosial]]></category>
            <category><![CDATA[nusantara-fighter]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 23:11:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-10T23:11:24.319Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*-VjPr40T7B2vTkkiLUlvqQ.jpeg" /><figcaption>Nusantara Fighter</figcaption></figure><p>Di antara deretan gim buatan anak bangsa, <em>Nusantara Fighter</em> sedang mencuri perhatian. Gim pertarungan dua dimensi garapan pengembang lokal Mahesa Adiputra ini tersedia di Android dan iOS. Saat tulisan ini dibuat, gim ini bertengger di peringkat ketujuh gim aksi gratis App Store Indonesia, dan sejak akhir Oktober 2026 sejumlah kreator YouTube mengulasnya, salah satunya menjulukinya gim Indonesia paling “ngawoor.”</p><p>Daya tariknya bukan semata grafis atau jurus, melainkan nama para petarungnya. Ada Pak Blusukan, sang “mandor infrastruktur”; Raja Sawit dengan jurus “Bakar Lahan” dan “Babat Habis”; Menkeu Koboi, si “bendahara negara”; hingga Bu Smoki, “Pemburu Kapal Maling.” Halaman resmi gim ini tidak menyebut siapa inspirasi para karakternya, tetapi pemain tampaknya sudah punya tebakan sendiri.</p><p>Menurut saya, <em>Nusantara Fighter</em> adalah cermin kecil cara anak muda mengolah kekesalan politik: lewat tawa dan permainan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dihasilkan oleh tawa itu?</p><h3>Politik dalam Nama Petarung</h3><p>Politik dalam <em>Nusantara Fighter</em> bekerja lewat nama, bukan lewat alur cerita. Banyak karakternya lebih mirip arketipe ketimbang tiruan satu tokoh. Pak Blusukan, misalnya, bisa siapa saja: gaya blusukan pernah identik dengan Joko Widodo, lalu juga dipraktikkan Prabowo Subianto saat kampanye 2024.</p><p>Sebagian karakter lain punya rujukan yang lebih terang. Julukan “menteri koboi” sudah setahun melekat pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Raja Sawit dengan jurus “Bakar Lahan” pun sulit dilepaskan dari krisis karhutla: pada Maret 2026 saja, WALHI mencatat 699 titik panas di dalam dan sekitar konsesi lima perusahaan sawit.</p><p>Deskripsi di Google Play juga memuat tokoh keseharian seperti Bang Ojol dan Mak Gosip, plus jurus bertema tabung gas 3 kg. Di sinilah kekuatan satire: tanpa satu kalimat kritik pun, nama dan jurus sudah menyampaikan sikap.</p><h3>Efek: Dari Tawa ke Wacana</h3><p>Efek paling kasatmata adalah pelampiasan. Salah satu ulasan di App Store terang-terangan memuji gim ini karena pemain jadi “bisa mukulin prabowo.” Artinya, setidaknya sebagian pemain tidak sekadar menebak siapa di balik karakter, tetapi juga menyalurkan kekesalan politiknya di arena.</p><p>Gejala ini bukan hal baru. Awal 2026, gim simulasi kota <em>TheoTown</em> mendadak ramai dimainkan warganet Indonesia, sebagian memakainya untuk memerankan pejabat dan menyindir kebijakan. Tulisan di laman FISIPOL UGM bahkan menyebut satire digital sebagai bentuk partisipasi politik yang aman tetapi tajam, yang bisa memicu debat publik hingga memengaruhi keputusan pemerintah.</p><p>Ada pula efek ekonomi. Gim ini gratis dengan iklan dan pembelian dalam aplikasi, sehingga setiap lonjakan pemain berarti peluang pemasukan bagi pengembang lokal. Sayangnya, versi modifikasi tidak resmi sudah beredar di situs unduhan pihak ketiga dan berpotensi menggerus pendapatan itu.</p><h3>Sisi Lain: Batas Sebuah Lelucon</h3><p>Tawa ini tidak sepenuhnya bebas risiko. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2026 masih memuat pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025 memang mempertegas bahwa hanya presiden atau wakil presiden sendiri yang bisa mengadu, sementara undang-undangnya mengecualikan perbuatan demi kepentingan umum, termasuk kritik.</p><p>Masalahnya, batas antara satire dan hinaan tetap kabur. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta publik membedakan kritik dari penghinaan. Namun, bagi pendukung tokoh tertentu, memukul karakter yang mirip idolanya bisa saja terasa sebagai hinaan, bukan kritik.</p><p>Kritik saya sendiri lebih sederhana: memukul karakter tidak sama dengan mengoreksi kebijakan. Jika berhenti di pelampiasan, satire hanya menjadi katup pengaman yang membuat kekesalan menguap tanpa menyentuh akar masalah, seperti tata kelola lahan atau subsidi energi.</p><h3>Biarkan Arenanya Tetap Ramai</h3><p><em>Nusantara Fighter</em> layak dibaca sebagai termometer suasana hati publik, bukan ancaman. Pemerintah sebaiknya menanggapinya dengan perbaikan kebijakan, bukan aduan pidana. Sebaliknya, pemain perlu melangkah lebih jauh: setelah puas mengalahkan Raja Sawit di layar, cari tahu siapa yang sebenarnya membakar lahan di dunia nyata.</p><p>Toh, demokrasi yang sehat tidak takut ditertawakan.</p><h3>Referensi</h3><p>1. Mahesa Adiputra, “Nusantara Fighter,” <em>App Store</em>, diakses 10 November 2026,</p><p><a href="https://apps.apple.com/id/app/nusantara-fighter/id6828000244?l=id">https://apps.apple.com/id/app/nusantara-fighter/id6828000244?l=id</a>.</p><p>2. Mahesa Adiputra, “Nusantara Fighter,” <em>Google Play</em>, diakses 10 November 2026,</p><p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nusantara.fighter">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nusantara.fighter</a>.</p><p>3. Adib Bagus, “Game Indo Paling Ngawoor…!!! NUSANTARA FIGHTER,” <em>YouTube</em>, 27 Oktober 2026,</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wU_Zy-e194k">https://www.youtube.com/watch?v=wU_Zy-e194k</a>.</p><p>4. “PDIP Soroti Gaya Blusukan Prabowo Hingga Jokowi ‘Susul’ Ganjar ke Jateng,” <em>Bisnis.com</em>, 2 Januari 2024,</p><p><a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20240102/15/1728906/pdip-soroti-gaya-blusukan-prabowo-hingga-jokowi-susul-ganjar-ke-jateng">https://kabar24.bisnis.com/read/20240102/15/1728906/pdip-soroti-gaya-blusukan-prabowo-hingga-jokowi-susul-ganjar-ke-jateng</a>.</p><p>5. 20detik Signature, “Setahun Perjalanan Si ‘Menteri Koboi,’” <em>detikFinance</em>, 10 September 2026,</p><p><a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8656902/setahun-perjalanan-si-menteri-koboi">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8656902/setahun-perjalanan-si-menteri-koboi</a>.</p><p>6. Ajeng Dwita Ayuningtyas, “WALHI Temukan 1.351 Titik Panas di Area Konsesi, Paling Banyak di Kebun Sawit,” <em>Katadata</em>, 31 Maret 2026,</p><p><a href="https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/69cbb7bf35910/walhi-temukan-1351-titik-panas-di-area-konsesi-paling-banyak-di-kebun-sawit">https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/69cbb7bf35910/walhi-temukan-1351-titik-panas-di-area-konsesi-paling-banyak-di-kebun-sawit</a>.</p><p>7. Yusuf Sidiq Khoiruman, “Game TheoTown Ramai Dimainkan WNI, Simulasi Kota Ini Dianggap Cerminan Gaya Kepemimpinan Indonesia,” <em>Poskota</em>, 18 Januari 2026,</p><p><a href="https://www.poskota.co.id/2026/01/18/game-theotown-ramai-dimainkan-wni-simulasi-kota-ini-dianggap-cerminan-gaya-kepemimpinan-indonesia">https://www.poskota.co.id/2026/01/18/game-theotown-ramai-dimainkan-wni-simulasi-kota-ini-dianggap-cerminan-gaya-kepemimpinan-indonesia</a>.</p><p>8. FISIPOL Universitas Gadjah Mada, “Political Satire in the Digital Age: From Jokes to Democracy,” <em>FISIPOL UGM</em>, 2 September 2025,</p><p><a href="https://fisipol.ugm.ac.id/en/27755-2/">https://fisipol.ugm.ac.id/en/27755-2/</a>.</p><p>9. Gerry Geovant Supranata Kaban, “Konstruksi Hukum Delik Lese-Majeste dalam KUHP Nasional Pasca Putusan MK 275/2025,” <em>Dandapala</em>, 24 Agustus 2026,</p><p><a href="https://www.dandapala.com/article/detail/konstruksi-hukum-delik-lese-majeste-dalam-kuhp-nasional-pasca-putusan-mk-2752025">https://www.dandapala.com/article/detail/konstruksi-hukum-delik-lese-majeste-dalam-kuhp-nasional-pasca-putusan-mk-2752025</a>.</p><p>10. Fachri Audhia Hafiez, “Soal Pasal Penghinaan Presiden, Menkum: Mesti Bedakan Mana Kritik dan Menghina,” <em>Metro TV</em>, 5 Januari 2026,</p><p><a href="https://www.metrotvnews.com/read/kM6C41JB-soal-pasal-penghinaan-presiden-menkum-mesti-bedakan-mana-kritik-dan-menghina">https://www.metrotvnews.com/read/kM6C41JB-soal-pasal-penghinaan-presiden-menkum-mesti-bedakan-mana-kritik-dan-menghina</a>.</p><p>~Nabil Saputra</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5292b67cbeb7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Cuekin Buzzer-nya, Jangan Cuekin Masalahnya]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/cuekin-buzzer-nya-jangan-cuekin-masalahnya-110793e27e50?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/110793e27e50</guid>
            <category><![CDATA[medsos]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[sosial-politik]]></category>
            <category><![CDATA[buzzer-politik]]></category>
            <category><![CDATA[netizen]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:23:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-10T13:23:03.057Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/980/1*YWQW0CwaTjlDlFS0T7c-uw.jpeg" /><figcaption>yoikut.com</figcaption></figure><p>Bertahun-tahun, respons kita terhadap <em>buzzer</em> hampir selalu sama: membalas, berdebat, menangkap layar, lalu menggeruduk akunnya beramai-ramai. Pada 5 November 2026, <em>streamer</em> Windah Basudara mengusulkan kebalikannya. Lewat unggahan Instagram bertajuk “Belajar dari Brasil,” ia menyerukan #CuekinBuzzer: abaikan akun <em>buzzer</em> sepenuhnya, lalu salurkan perhatian ke konten pro-rakyat yang berbasis fakta.</p><p>Seruan yang ia diskusikan bersama sejumlah kreator dan figur publik, seperti Reza Auditore, Luthfi Halimawan, dan Jefri Nichol, itu langsung meledak. Dalam kurang dari 24 jam, unggahannya meraup lebih dari 400 ribu tanda suka dan 130 ribu <em>repost</em>. Respons warganet pun terbelah antara yang mendukung dan yang mempertanyakan.</p><p>Menurut saya, gerakan ini tepat membaca akar masalahnya: <em>buzzer</em> hidup dari perhatian kita. Namun, diam hanya akan efektif jika tidak dijadikan satu-satunya senjata.</p><h3>Diam yang Punya Logika</h3><p>Gerakan ini berpijak pada cara kerja algoritma. Instagram, YouTube, dan TikTok sama-sama menjadikan interaksi pengguna, seperti tanda suka, komentar, kiriman, dan durasi tonton, sebagai sinyal rekomendasi. Komentar marah maupun komentar setuju sama-sama tercatat sebagai interaksi, dan keduanya bisa mendongkrak jangkauan.</p><p>Karena itu, panduan “Boleh atau Jangan?” yang dibagikan Windah memuat sembilan aturan sederhana: langsung lewati unggahannya, jangan membalas, jangan mengutip, jangan menyebar tangkapan layar atau tautannya ke grup. Unggahan itu juga mengingatkan bahwa sebagian lawan debat kita barangkali hanyalah <em>bot</em> yang tak bisa diyakinkan. Energi yang ditahan itu lalu dialihkan untuk menyukai, menonton tuntas, dan membagikan konten berbasis fakta, misalnya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kebijakan.</p><p>Taktik ini dipinjam dari Brasil: setelah Lula tertinggal di putaran pertama pemilu presiden 2026, anggota Kongres André Janones menjadikan kanal WhatsApp <em>Exército do Lula</em> sebagai pusat komando pendukung. Dalam sekitar tiga minggu, pelanggannya membengkak dari puluhan ribu menjadi hampir 11 juta. Salah satu instruksinya: jauhi kolom komentar unggahan lawan.</p><p>Lula akhirnya menang pada 25 Oktober 2026 dengan 51,79 persen suara. Namun, para analis mengakui sulit membuktikan berapa suara yang benar-benar disumbang kanal itu, sebab perubahan pesan kampanye dan peralihan suara juga ikut berperan.</p><h3>Lawannya Sebuah Industri</h3><p><em>Buzzer</em> bukan sekadar akun iseng. Riset Yatun Sastramidjaja dan Wijayanto (ISEAS, 2022) menelusuri tiga momen kontroversial: revisi UU KPK (2019), kebijakan <em>New Normal</em> (2020), dan UU Cipta Kerja (2020). Di ketiganya, pasukan siber membanjiri media sosial dengan narasi pro-kebijakan yang kerap menyesatkan, diperkuat akun <em>buzzer</em> dan <em>bot</em>, hingga suara kritis tenggelam.</p><p>Pada 2025, antropolog Ward Berenschot dari University of Amsterdam menyimpulkan <em>buzzer</em> di Indonesia sudah menjadi industri, dengan elite politik dan bisnis sebagai penyandang dananya. Dana publik pun pernah disorot: ICW menemukan anggaran pemerintah pusat Rp90,45 miliar untuk aktivitas yang melibatkan <em>influencer</em> pada 2017–2020. Kantor Staf Presiden kala itu membantah memakai <em>buzzer</em> dan menyatakan hanya menggandeng <em>influencer</em> untuk menjelaskan kebijakan.</p><p>Artinya, mencuekin memang memangkas perhatian yang dibutuhkan <em>buzzer</em>, tetapi tidak menyentuh uang yang menggerakkan mereka.</p><h3>Cuek Saja Tidak Cukup</h3><p>Titik rawan pertama: belum ada cara pasti untuk membuktikan sebuah akun dibayar. Akun baru atau komentar yang seragam memang mencurigakan, tetapi pola serupa juga bisa muncul dari pendukung garis keras yang tulus. Jika kita gegabah, siapa pun yang berbeda pendapat bisa dilabeli <em>buzzer</em> dan diabaikan bersama-sama, sehingga kritik yang wajar ikut teredam.</p><p>Windah sendiri pernah menjadi sasaran label itu. Pada Oktober 2026, ia malah dicap <em>buzzer</em> bayaran setelah bersuara soal karhutla, cap yang segera ia tepis. Label itu memang bisa ditempelkan ke siapa saja; Kantor Staf Presiden pada 2020 pun menyebut <em>buzzer</em> bisa berpihak pada penguasa maupun oposisi.</p><p>Titik rawan kedua adalah sebuah paradoks. Ajakan membentuk grup untuk serentak mendongkrak unggahan tertentu pada dasarnya adalah amplifikasi terkoordinasi, mirip cara kerja yang hendak dilawan. Seorang akademisi Brasil bahkan menilai <em>Janonismo</em> memakai taktik serupa kubu Bolsonaro dan sesekali menyebarkan konten yang asal-usulnya meragukan.</p><p>Yang membedakan warga yang kompak dari <em>buzzer</em> adalah kejujuran: akun asli, fakta terverifikasi, dan tidak ada bayaran terselubung.</p><h3>Jempol Kita, Pilihan Kita</h3><p>Setiap jempol menyimpan kuasa kecil untuk menentukan konten mana yang naik dan mana yang tenggelam. #CuekinBuzzer mengajak kita memakainya dengan sadar: lewati saja unggahan yang memancing emosi, lalu beri dukungan pada konten yang berguna. Tambahkan dua kebiasaan lagi: periksa fakta sebelum ikut menyebarkan, dan bantah argumen, bukan orangnya.</p><p>Namun, diam hanyalah separuh jalan. Separuh lainnya adalah tuntutan yang disuarakan para peneliti yang mengkaji <em>buzzer</em>: unggahan berbayar diungkap secara jujur, platform digital lebih transparan, dan literasi digital diperkuat. Silakan cuekin <em>buzzer</em>-nya, tetapi jangan pernah cuekin masalahnya.</p><h3>Referensi</h3><p>1. Desy Setyowati, “Cara Abaikan Buzer ala #CuekinBuzzer Windah Basudara: Jangan Berdebat,” <em>Katadata</em>, 6 November 2026,</p><p><a href="https://katadata.co.id/digital/teknologi/6aecbd8c2cac0/cara-abaikan-buzer-ala-cuekinbuzzer-windah-basudara-jangan-berdebat">https://katadata.co.id/digital/teknologi/6aecbd8c2cac0/cara-abaikan-buzer-ala-cuekinbuzzer-windah-basudara-jangan-berdebat</a>.</p><p>2. Desy Setyowati, “Ramai #CuekinBuzzer, Begini Cara Algoritma Media Sosial Viralkan Konten,” <em>Katadata</em>, 6 November 2026,</p><p><a href="https://katadata.co.id/digital/teknologi/6aecc8022b360/ramai-cuekinbuzzer-begini-cara-algoritma-media-sosial-viralkan-konten">https://katadata.co.id/digital/teknologi/6aecc8022b360/ramai-cuekinbuzzer-begini-cara-algoritma-media-sosial-viralkan-konten</a>.</p><p>3. Muhammad Ridhoi, “Mengenal Aksi #CuekinBuzzer untuk Melawan Narasi dan Menjaga Algoritma Media Sosial,” <em>Mojok.co</em>, 6 November 2026,</p><p><a href="https://mojok.co/awam/cara-melawan-buzzer-dengan-gerakan-cuekin-buzzer-ala-windah-basudara/">https://mojok.co/awam/cara-melawan-buzzer-dengan-gerakan-cuekin-buzzer-ala-windah-basudara/</a>.</p><p>4. Husnul Kayla Yusuf Rizkiyya, “Melawan Buzzer Tanpa Emosi: Melihat Gerakan #CuekinBuzzer Ala Windah Basudara yang Terinspirasi dari Politik Brasil,” <em>Good News From Indonesia</em>, 6 November 2026,</p><p><a href="https://www.goodnewsfromindonesia.id/indonesiana/nasional/belajar-dari-brasil-windah-basudara-ajak-warganet-hadapi-buzzer-lewat-gerakan-cuekinbuzzer-agar-tak-terjebak-provokasi">https://www.goodnewsfromindonesia.id/indonesiana/nasional/belajar-dari-brasil-windah-basudara-ajak-warganet-hadapi-buzzer-lewat-gerakan-cuekinbuzzer-agar-tak-terjebak-provokasi</a>.</p><p>5. Tamara Khandaker, “The WhatsApp ‘general’ behind Lula’s election comeback in Brazil,” <em>Al Jazeera</em>, 27 Oktober 2026,</p><p><a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/10/27/the-whatsapp-general-behind-lulas-election-comeback-in-brazil">https://www.aljazeera.com/news/2026/10/27/the-whatsapp-general-behind-lulas-election-comeback-in-brazil</a>.</p><p>6. Yatun Sastramidjaja dan Wijayanto, <em>Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia’s Cybersphere</em>, Trends in Southeast Asia №7/2022, ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2022,</p><p><a href="https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/7799">https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/7799</a>.</p><p>7. Republika (sumber: Antara), “Antropolog Belanda Sebut Fenomena Buzzer di Indonesia Sudah Menjadi Industri,” <em>Republika</em>, 23 Agustus 2025,</p><p><a href="https://news.republika.co.id/berita/t1frn8409/antropolog-belanda-sebut-fenomena-buzzer-di-indonesia-sudah-menjadi-industri">https://news.republika.co.id/berita/t1frn8409/antropolog-belanda-sebut-fenomena-buzzer-di-indonesia-sudah-menjadi-industri</a>.</p><p>8. Benardy Ferdiansyah, “KPK cermati anggaran ‘influencer’ Rp90,45 miliar,” <em>Antara</em>, 24 Agustus 2020,</p><p><a href="https://kalbar.antaranews.com/berita/435522/kpk-cermati-anggaran-influencer-rp9045-miliar">https://kalbar.antaranews.com/berita/435522/kpk-cermati-anggaran-influencer-rp9045-miliar</a>.</p><p>9. News Desk, “We do not hire buzzers, only social media influencers: Presidential office,” <em>The Jakarta Post</em>, 4 September 2020,</p><p><a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/we-do-not-hire-buzzers-only-social-media-influencers-presidential-office">https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/we-do-not-hire-buzzers-only-social-media-influencers-presidential-office</a>.</p><p>~Nabil Saputra</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=110793e27e50" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kemitraan Indonesia dan Korea Selatan: Reformasi Ekonomi Nyata atau Sekadar Status di Atas Kertas?]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/kemitraan-indonesia-dan-korea-selatan-reformasi-ekonomi-nyata-atau-sekadar-status-di-atas-kertas-66448460407c?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/66448460407c</guid>
            <category><![CDATA[kemitraan]]></category>
            <category><![CDATA[perdagangan]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[kerjasama]]></category>
            <category><![CDATA[investasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:48:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-10T12:48:07.443Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/678/1*UN8Slkk6arn4u6qYzu8PfA.jpeg" /><figcaption>Sumber: prabowo subianto</figcaption></figure><p><em>Subtema: Ekonomi, perdagangan, dan investasi</em></p><h3>Status Naik, Lalu Apa?</h3><p>Pada 1 April 2026, Indonesia dan Korea Selatan resmi menaikkan hubungan mereka menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus. Seremoninya meriah dan pernyataan bersamanya optimistis. Namun diplomasi ekonomi mengajarkan satu hal: status yang tinggi tidak otomatis melahirkan manfaat yang nyata. Pertanyaan yang lebih jujur adalah apakah kemitraan ini akan mengubah cara Indonesia berdagang dan menerima investasi, atau hanya mengganti label pada kerja sama yang sudah ada. Tulisan ini berargumen bahwa jawabannya bergantung pada kesiapan domestik: kepatuhan terhadap standar pasar Korea Selatan, nilai tambah ekspor, dan kepastian regulasi. Pintu pasar sudah dibuka; ujiannya adalah apakah Indonesia siap melewatinya.</p><h3>Pintu Sudah Terbuka Lebar</h3><p>Fondasinya memang kuat. IK-CEPA ditandatangani pada 18 Desember 2020 dan mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2023. Korea Selatan meliberalisasi sekitar 95,5 persen pos tarifnya, sedangkan Indonesia sekitar 92 persen, sehingga ribuan produk Indonesia dapat masuk tanpa bea (Maulidita &amp; Darmanto). Investor pun merespons: nilai penanaman modal Korea Selatan di Indonesia dilaporkan mencapai US$13,8 miliar hingga kuartal I 2024, terutama di sektor otomotif, mesin, dan elektronik (Yumitro). Secara hukum dan politik, kedua negara sudah memiliki bingkai yang lengkap. Dengan kata lain, akses pasar bukan lagi masalah utama. Lalu apa yang masih menahan?</p><h3>Tarif Nol Persen Belum Menjamin Ekspor Stabil</h3><p>Data awal memberi peringatan. Pada 2021, perdagangan barang kedua negara mencapai 18,4 miliar USD, tetapi Indonesia masih mencatata defisit sekitar 446,7 juta USD (Maulidita &amp; Darmanto). Angka ini menunjukkan bahwa kedekatan politik dan keringanan tarif belum cukup untuk membalik neraca dagang. Kajian atas IK-CEPA bahkan memperingatkan bahwa surplus sulit dicapai bila perjanjian tidak dimanfaatkan secara optimal (Maulidita &amp; Darmanto). Ekspor nonmigas ke Korea Selatan pada 2021–2023 juga naik turun: nilai ekspor batu bara melonjak 100,13 persen pada 2022 lalu turun 21,48 persen pada 2023 mengikuti harga global, sementara nilai ekspor besi baja merosot 33,26 persen pada 2023 (Warni). Artinya, selama ekspor bertumpu pada komoditas mentah, Indonesia hanya menumpang pada siklus harga dunia, bukan membangun daya saing.</p><h3>Hambatan yang Tidak Tertulis di Tabel Tarif</h3><p>Hambatan sesungguhnya ada di luar tabel tarif. Eksportir harus memenuhi sertifikasi kandungan logam dan mineral serta persyaratan ESG dan ketertelusuran bahan baku yang dituntut Korea Selatan, sementara infrastruktur logistik di luar Jawa belum memadai sehingga eksportir daerah kalah efisien. UMKM menghadapi persoalan yang lebih mendasar. Pengusaha Korea Selatan mengeluhkan mutu produk yang tidak konsisten, kemasan yang belum sesuai standar, dan belum terpenuhinya standar sanitari dan fitosanitari (Maulidita &amp; Darmanto). Standar-standar ini tidak bisa ditawar, karena menyangkut keselamatan konsumen dan keberlanjutan lingkungan di pasar tujuan. Di sinilah ironinya: tarif nol persen baru dinikmati oleh mereka yang sudah lolos standar, sementara pelaku usaha kecil tertinggal.</p><p>Persoalan berikutnya adalah kepastian hukum. Tumpang tindih aturan perizinan, misalnya antara layanan terpadu satu pintu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan sistem OSS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, menciptakan kebingungan prosedural yang dapat menggerus kepercayaan investor (Yumitro dkk). Koordinasi Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan pemerintah daerah yang belum sinergis juga memperlambat pelaku ekspor). Aturan yang berbelit bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepercayaan. Tanpa pembenahan, peningkatan status diplomatik tidak akan terasa di tingkat pelaku usaha.</p><h3>Peluang yang Layak Diperjuangkan</h3><p>Meski begitu, peluangnya nyata, terutama dalam alih teknologi. Kerja sama Indonesia Battery Corporation dan Hyundai disebut membuka akses pada teknologi kendaraan listrik dan baterai (Yumitro dkk). Perluasan PT Krakatau POSCO dengan investasi US$3,5 miliar sejak 2022 menargetkan kenaikan kapasitas baja dari 3 juta menjadi 6 juta ton per tahun, disertai transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Inilah model yang perlu diperbanyak, karena membawa modal sekaligus kapasitas industri. Pelajaran dari keduanya sederhana: investasi paling bermanfaat bila disertai syarat yang jelas tentang kapasitas yang masih tertinggal di dalam negeri. Kajian lain menegaskan bahwa IK-CEPA berpotensi mendorong alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, selama kesenjangan daya saing industri domestik dan kepastian hukum dapat diatasi (Yumitro dkk).</p><h3>Apa yang Perlu Dilakukan</h3><p>Jika kemitraan ini ingin lebih dari sekadar simbol, ada empat langkah yang menurut penulis perlu segera diambil. Pertama, pemerintah perlu memusatkan pendampingan UMKM pada kepatuhan terhadap standar Korea Selatan, yaitu mutu, kemasan, dan sanitari-fitosanitari, dengan memperkuat FTA Center Kementerian Perdagangan yang saat ini berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar (Maulidita &amp; Darmanto). Kedua, setiap investasi baru sebaiknya dikaitkan dengan alih teknologi dan pengolahan di dalam negeri agar ekspor bergeser dari bahan mentah ke produk bernilai tambah, selaras dengan larangan ekspor bijih tembaga mentah yang berlaku sejak Juni 2023 (Warni). Ketiga, perizinan dan koordinasi antarinstansi perlu disatukan dalam satu jalur layanan bagi investor dan eksportir, sehingga tumpang tindih aturan tidak lagi menjadi beban. Keempat, pemerintah sebaiknya menerbitkan rapor tahunan kemitraan yang memuat tingkat pemanfaatan IK-CEPA, sebaran investasi, dan nilai tambah ekspor, sehingga keberhasilan diukur dari dampak, bukan dari jumlah nota kesepahaman.</p><h3>Ukuran Keberhasilan Menuju 2045</h3><p>Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus adalah modal politik yang berharga, tetapi ia belum menjadi hasil. Menuju 2045, Indonesia tidak akan dinilai dari tingginya level kemitraan, melainkan dari tiga hal yang sederhana: berapa banyak UMKM yang berhasil menembus pasar Korea Selatan, berapa banyak teknologi yang benar-benar berpindah ke industri dalam negeri, dan seberapa mudah investor berusaha di Indonesia. Bila ketiganya membaik, status baru ini terbukti sebagai kemajuan nyata. Bila tidak, ia hanya akan menjadi perubahan istilah. Pekerjaan rumahnya ada di Jakarta sebanyak di Seoul. Masa depan bersama tidak dibangun oleh pengumuman, melainkan oleh kesiapan domestik dan konsistensi pelaksanaan.</p><h3>Daftar Pustaka</h3><p>Maulidita, S. Z., &amp; Darmanto. (2024). Indonesia’s opportunities and challenges in IK-CEPA: Bilateral free trade agreement with South Korea. <em>Insignia: Journal of International Relations, 11</em>(1), 19–35. <a href="https://doi.org/10.20884/1.ins.2024.11.1.9926">https://doi.org/10.20884/1.ins.2024.11.1.9926</a></p><p>Warni, K. (2025). Fluktuasi ekspor nonmigas Indonesia pasca kerja sama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2021–2023. <em>JOM FISIP, 12</em>(2), 1–13. <a href="https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/36455/34709">https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/36455/34709</a></p><p>Yumitro, G., Deniar, S. M., &amp; Oktaviani, S. (2025). Opportunities and challenges of the Korea–Indonesia CEPA in bilateral trade and investment. <em>Sospol: Jurnal Sosial Politik</em>, Special Issue, 1–14. <a href="https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i3.42055">https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i3.42055</a></p><p>~Bima Taqwa Satia Permana</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=66448460407c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[On Suffering]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/on-suffering-91a72cd10d59?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/91a72cd10d59</guid>
            <category><![CDATA[critical-theory]]></category>
            <category><![CDATA[human-suffering]]></category>
            <category><![CDATA[human-freedom]]></category>
            <category><![CDATA[social-criticism]]></category>
            <category><![CDATA[modern-civilization]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:59:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-06T11:59:17.707Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/805/1*kQtHH1HAdP3tk00yR2OFnw.png" /><figcaption><strong>Albert Camus on The Myth of Sisyphus, 1942.</strong></figcaption></figure><p>“One must imagine Sisyphus happy”</p><p>Albert Camus on The Myth of Sisyphus, 1942.</p><p>From the dawn of civilization to the age of digitalization, humanity has continuously experienced suffering. Wars, poverty, exploitation, and political oppression remain persistent features of human history. But why? Why does humanity continue to suffer despite centuries of scientific discoveries, technological advancements, and political development?</p><p>If we were to ask Hegel this question, his answer would probably lead us to his philosophy of history. For Hegel, history is a rational process through which human consciousness and freedom progressively develop; conflicts and contradictions are part of this historical movement. However, if we were to ask Theodor W. Adorno and Max Horkheimer the same question, their answers would be considerably different. They would challenge the assumption that historical progress necessarily means human emancipation.</p><p>This contradiction becomes particularly interesting when we examine the contemporary political landscape. From France, Italy, and Serbia to Brazil and Indonesia, people have taken to the streets to express their dissatisfaction with economic conditions, inadequate public services, corruption, environmental destruction, and political institutions. Although their demands differ, these demonstrations reveal a common concern: people are still struggling to obtain the most basic conditions of a decent life.</p><p>In <em>Dialectic of Enlightenment</em> (1944/1947), Horkheimer and Adorno questioned the conventional understanding of the Enlightenment as humanity’s liberation through reason. They argued that the Enlightenment contained a fundamental contradiction — reason, which was supposed to liberate humanity, could transform into an instrument of domination.</p><p>Horkheimer further developed this criticism in <em>The Eclipse of Reason</em> (1947), particularly through his discussion of instrumental rationality. Rationality increasingly becomes a means of achieving efficiency, controlling nature, and maximizing predetermined objectives. Instead of questioning whether an objective is morally justified, reason becomes concerned with finding the most efficient way to achieve it. Consequently, nature becomes a resource, workers become units of productivity, and education becomes an instrument of economic competitiveness. This is precisely the danger of modern civilization: humanity develops increasingly sophisticated instruments of control while remaining unable to overcome the conditions that produce suffering.</p><p>Adorno takes this criticism further in <em>Negative Dialectics</em> (1966), where he challenges the tendency of Hegelian philosophy to reconcile contradictions within a larger historical totality. For Hegel, historical conflicts contribute to the development of Spirit (<em>Geist</em>) and human freedom; Adorno, however, refuses to accept that individual suffering can be justified in the name of historical progress. Poverty, exploitation, and oppression cannot simply be dismissed as necessary stages of civilization. His argument becomes even more significant in <em>Education after Auschwitz</em> (1966). The historical catastrophe of Auschwitz demonstrates that technological advancement, scientific knowledge, and bureaucratic efficiency do not necessarily prevent barbarism. Modern civilization can advance while remaining morally and politically destructive.</p><p>Now, let us return to the streets. The demonstrations in different parts of the world illustrate this contradiction. In France, protests have reflected dissatisfaction with living costs and educational conditions. In Italy, workers and students have mobilized around wages and public services. In Serbia, a student-led movement transformed public dissatisfaction following the Novi Sad railway station disaster into a broader struggle against corruption and political impunity. Meanwhile, Indonesian students have raised concerns about environmental destruction and government policies. These movements are different, but they raise an important question: if modern civilization represents progress, why are people still struggling for economic security, political accountability, and basic public services?</p><p>To understand why people participate in these movements, we can turn to Mancur Olson’s <em>The Logic of Collective Action</em> (1965). Olson argues that individuals are rational actors who pursue their own interests. However, shared interests do not automatically produce collective action. Individuals may hesitate to participate because they can enjoy the benefits of successful mobilization without bearing its costs — this is known as the <em>free-rider problem</em>. Therefore, collective action requires organization, coordination, and incentives that encourage individuals to participate. The Serbian student movement, for instance, illustrates how shared grievances can develop into sustained political mobilization through collective organization. Here, Olson and the Frankfurt School offer complementary perspectives. Olson helps explain how individuals organize themselves to pursue shared interests, while Horkheimer and Adorno help us understand the deeper social contradictions that generate those interests in the first place.</p><p>Perhaps we can now return to our initial question: why does humanity continue to suffer?</p><p>The answer may lie in the transformation of rationality into an instrument of domination. Economic growth continues alongside inequality; technological advancement alongside exploitation; and political modernization alongside institutional failures. Progress, therefore, does not necessarily mean emancipation.</p><p>The global wave of protests should not be understood as a single movement with identical demands. Nevertheless, they expose the contradictions of modern society: people are demanding the very things that modern civilization has repeatedly promised but has not equally delivered.</p><p>For Adorno, history cannot simply be understood as an uninterrupted journey toward freedom. The persistence of suffering reminds us that civilization can reproduce barbarism under increasingly sophisticated forms. Perhaps the problem is not simply that humanity has failed to achieve enlightenment, but that enlightenment itself has developed into a new form of domination.</p><p>After all, what is the meaning of progress if humanity continues to suffer from the very civilization that claims to have liberated it?</p><p>Rujukan:</p><p>Adorno, Theodor W. 1966. Negative Dialectics.</p><p>Adorno, Theodor W. 1966. Education after Auschwitz.</p><p>Horkheimer, Max. 1947. The Eclipse of Reason.</p><p>Horkheimer, Max, and Theodor W. Adorno. 1944/1947. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments.</p><p>Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.</p><p>~Muhammad Anargya Bhadra Syarief</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=91a72cd10d59" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Izinkan Aku Menjelaskan Hubungan Kekuasaan: Analisis Politik Atas Film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/izinkan-aku-menjelaskan-hubungan-kekuasaan-analisis-politik-atas-film-tuhan-izinkan-aku-berdosa-7e26a22b6bd4?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7e26a22b6bd4</guid>
            <category><![CDATA[film]]></category>
            <category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
            <category><![CDATA[dosa]]></category>
            <category><![CDATA[films-review]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:02:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-24T08:02:12.252Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*hWd3-68utVVdUP2fOyhcPA.jpeg" /><figcaption><a href="https://share.google/Er0cAtS5imiDGXp7S">https://share.google/Er0cAtS5imiDGXp7S</a></figcaption></figure><p>Film Tuhan, Izinkan Aku Berdosa karya sutradara Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari novel populer karya Muhidin M. Dahlan dengan menyajikan narasi kritis yang sangat relevan untuk dibedah melalui kacamata Ilmu Politik. Film ini tidak sekadar bertutur tentang kehancuran iman personal seorang mahasiswi bernama Kiran, melainkan sebuah studi kasus visual mengenai bagaimana kekuasaan dioperasikan, dilembagakan, dan didisiplinkan dalam ruang-ruang domestik maupun publik. Bagi mahasiswa Ilmu Politik, drama tragis yang dialami Kiran bukanlah sekadar persoalan moralitas individu, melainkan sebuah fenomena yang menggambarkan eksploitasi struktur patriarki, kooptasi nilai agama oleh elit, serta dinamika resistensi warga terhadap ketimpangan relasi kuasa.</p><p><strong><em>Hegemony </em>Keagamaan dan Doktrinasi Politik</strong></p><p>Dalam pemikiran Antonio Gramsci, kekuasaan yang paling efektif tidak hanya dicapai melalui pemaksaan fisik, melainkan melalui konsensus moral dan intelektual yang disebut hegemoni. Film ini membuka tabir bagaimana doktrin keagamaan dijadikan instrumen hegemoni untuk menundukkan individu secara perlahan.</p><p>Pada awal cerita, Kiran tergabung dalam kelompok keagamaan yang mengusung narasi idealis tentang keadilan sosial dan penegakan hukum agama. Dari perspektif sosiologi politik, gerakan ini beroperasi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik dominan yang dinilai korup. Namun, dalam perjalanannya, organisasi ini justru memproduksi struktur otoriter internal yang tak kalah eksploitatif. Hubungan antara pimpinan kelompok dan anggotanya mencerminkan pola relasi patron-klien. Sang patron menjanjikan keselamatan spiritual serta perlindungan moral, sementara sang klien dituntut untuk menyerahkan kepatuhan mutlak. Ketika relasi ini berubah menjadi ajang manipulasi dan kekerasan, tatanan moral yang ditawarkan organisasi tersebut terbukti hanya menjadi alat untuk melanggengkan dominasi sang pimpinan.</p><p><strong>Biopolitik dan Kontrol atas Tubuh Perempuan</strong></p><p>Berdasarkan teori biopolitik dari Michel Foucault, tubuh manusia sering kali menjadi sasaran utama dari disiplin kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya bekerja dari atas ke bawah melalui lembaga negara, tetapi juga menyusup ke dalam jaringan kehidupan sehari-hari, termasuk cara tubuh diatur, dinilai, dan dikontrol oleh norma sosial.</p><p>Dinamika ini terlihat jelas pada transformasi kehidupan Kiran. Pada fase awal, tubuh Kiran tunduk pada aturan ketat busana dan perilaku yang ditentukan oleh kelompoknya. Tubuh perempuan di sini dijadikan sebagai simbol keaslian dan kesucian doktrin organisasi. Namun, ketika Kiran menjadi korban kekerasan seksual oleh tokoh yang dihormatinya, insiden tersebut mengekspos ketimpangan relasi kuasa yang sangat ekstrem. Otoritas moral yang dimiliki pelaku membuatnya seolah kebal terhadap hukum, sementara suara korban langsung diredam melalui tuduhan pencemaran nama baik dan pembalikan narasi.</p><p>Keputusan Kiran selanjutnya untuk memasuki dunia malam dan menjadi pekerja seks kelas atas dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan balik. Kiran menggunakan tubuhnya sebagai instrumen untuk memancing dan membongkar hipokrisi para pejabat, politisi, serta tokoh masyarakat. Di sini, tubuh tidak lagi sekadar menjadi objek pendisiplinan, melainkan instrumen subversi untuk menelanjangi kebohongan para pemegang kekuasaan.</p><p><strong>Oligarki Lokal dan Pembungkaman Suara Marjinal</strong></p><p>Dalam konteks politik lokal, fenomena oligarki sering kali berjalan seiring dengan pemanfaatan simbol-simbol keagamaan. Film ini memotret secara tajam bagaimana elit politik menggunakan citra kesalehan publik untuk menutupi praktik-praktik yang melanggar etik di ruang privat.</p><p>Tokoh-tokoh elit yang menjadi pelanggan Kiran mewakili kelas penguasa yang pandai bertopeng. Di panggung politik publik, mereka mengkampanyekan nilai-nilai moralitas dan keagamaan untuk merebut simpati serta suara konstituen. Namun di belakang panggung, mereka melakukan pelanggaran etik demi memuaskan hasrat pribadi. Ketika Kiran mencoba menyuarakan kebenaran melalui jalur formal, sistem hukum dan lembaga sosial gagal memberikannya perlindungan. Hal ini mencerminkan kelemahan institusional, di mana aturan hukum sering kali bersikap lemah ketika berhadapan dengan elit yang memiliki modal politik dan ekonomi yang kuat.</p><p><strong>Agen Perlawanan dan Dekonstruksi Kekuasaan</strong></p><p>Dalam studi ilmu politik mengenai perlawanan rakyat, kelompok yang tertindas tidak selalu tinggal diam. Mereka sering kali menggunakan cara-cara tidak konvensional untuk meruntuhkan dominasi penguasa. Kiran bertransformasi dari seorang korban yang pasif menjadi agen politik yang aktif. Meskipun langkah yang diambilnya penuh risiko dan merusak dirinya secara personal, tindakannya membuktikan bahwa kekuasaan tidak pernah bersifat mutlak. Selalu ada ruang bagi pihak yang terpinggirkan untuk melakukan perlawanan dan membongkar kebobrokan sistem.</p><p>Secara keseluruhan, film ini menjadi cermin bagi realitas sosial-politik. Isu-isu yang tampak privat seperti keimanan dan moralitas pada dasarnya adalah arena yang sarat dengan kepentingan, dominasi, dan pertarungan kekuasaan.</p><p>~Muhammad Ridho Alfarizzy</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7e26a22b6bd4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Revisi Undang-Undang Pemilu Menyasar Agregat Kepentingan Siapa?]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/revisi-undang-undang-pemilu-menyasar-agregat-kepentingan-siapa-b831c6e1ed5c?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b831c6e1ed5c</guid>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <category><![CDATA[pemilu]]></category>
            <category><![CDATA[kepentingan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:28:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-24T06:28:22.283Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*HjCKXjNd-aEl4CgP5CtC9g.jpeg" /><figcaption><a href="https://share.google/vWYse2Rdp7AUKjLAG">https://share.google/vWYse2Rdp7AUKjLAG</a></figcaption></figure><p>Menjelang Pemilu 2029, huru hara perpolitikan nasional mulai memanaskan mesinnya sebagai implikasi dari dinamika politik yang tendensi semakin terkonsolidasi. Desakan yang mengonsolidasi ini dibentuk oleh para elite politik dengan mewacanakan gagasam perubahan ambang batas parlemen (<em>parliamentary threashold</em>) dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Wacana yang berkembang di tengah elite politik dewasa ini cenderung menaikkan ambang batas yang sebelumnya ditetapkan sebesar 4 persen menjadi 5 hingga 7 persen, meninggalkan peluang partai-partai gurem untuk menduduki Senayan. Jika ditinjau dengan perolehan hasil pemilihan legislatif 2024, 8 partai politik yang lolos membentuk fraksi di DPR RI hampir keseluruhan berada di atas 7 persen, walaupun pada pemilu berikutnya potensi untuk kehilangan beberapa suara elektoral dari pemilih terbilang besar pula (Muliawati 2024). Sampai bulan September 2026, angka tersebut masih dalam tahap penjajakan sesama kolega parlemen di parlemen sehingga belum mencapai konsensus akhir yang menentukan berlakunya ketentuan tersebut. Hal ini cukup menggugat etika berdemokrasi, di mana peran publik untuk menyertakan hak suaranya di parlemen semakin terbatas dan politik elektoral menjadi sekadar politik kartel yang mengkompromikan elite-elite politik dalam partai. Angka dalam ambang batas parlemen merupakan hasil dialog antaraktor politik untuk meletakkan kepentingan kolektif elite di atas kepentingan publik.</p><p>Perubahan ambang batas parlemen berimplikasi terhadap desain pemilu yang mendegradasikan peran penting demokrasi dengan menyederhanakan konfigurasi politik di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari urgensi partai politik yang menetapkan perubahan formulasi yang menekan partai-partai gurem yang selama ini berjuang mencapai ambang batas parlemen, maka semakin kecil peluang mereka untuk menduduki perwakilannya di parlemen. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya yang menjadi partai politik terdampak dari ambang batas parlemen yang mengeluarkan mereka dari kursi parlemen setelah berhasil mempertahankan kursinya selama lima dekade (Fakhriansyah 2024). <em>Parliamentary threashold </em>atau ambang batas parlemen merupakan produk kelembagaan untuk memberi regulasi atau ketentuan yang menentukan persentase minimal suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilihan umum agar partainya menjadi bagian dalam representasi rakyat secara resmi di DPR. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen disahkan dalam skala nasional sebesar 4 persen yang dihitung dari kalkulasi suara sah pemilu. Meski diatur dalam undang-undang sebesar 4 persen, menjelang Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menekankan ambang batas parlemen tidak lagi menggariskan minimal 4 persen suara sah partai politik dan perlu dipertimbangkan pada prinsip-prinsip tertentu mencegah disproporsionalitas suara sah pemilu yang dipilih oleh rakyat. Ketetapan ini tidak selayaknya berlaku dalam Pemilu 2024 mengingat proses pemilu tengah berjalan. Maknanya, perubahan atas Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terdapat unsur hak konstitusional untuk dilaksanakan, tetapi pembicaraan mengenai angka baru yang ditetapkan tidak dilepaskan dari kehendak politik para aktor politik yang cenderung memiliki sentimen proporsional yang terkendali dan kekuasaan yang terkonsolidasi dengan cermat.</p><p>Eskalasi ambang batas parlemen dalam wacananya mencapai 7 persen turut memperlihatkan urgensi atas persoalan tersebut dalam aktor politik. Beberapa tokoh politik, seperti Bambang Soesatyo dari Partai Golkar yang penuh kooperatif dalam mendukung upaya penyederhanaan fraksi dengan memaksimalkan kembali ambang batas parlemen yang diperlukan, alih-alih menjaga kestabilan dan menuntut keseimbangan di parlemen (Rahayu 2026). Pernyataan tersebut diperkuat kembali dengan <em>statement</em> yang datang dari petinggi sekaligus promotor Partai NasDem, Surya Paloh yang secara elegan mengemukakan selera partai yang terus menekan ambang batas, bahkan diusulkan mencapai 7 persen demi memelihara tatanan demokrasi, meski nasibnya turut mengancam partai tereliminasi dari kursi seksis Senayan pada Pemilu 2029 (Fadilah 2026). Kedua pandangan aktor politik tersebut turut menggambarkan manuver politik para pemangku kekuasaan yang lebih menghendaki penyederhanaan sistem multipartai dan mengurangi fragmentasi politik yang sebenarnya berujung pada malfungsi demokrasi, di mana sistem representasi ideologi dan sistem kepartaian di parlemen semakin didegradasikan untuk menekan suara penyeimbang dan merangkai sistem kompetisi yang mematikan suara-suara marginal mewakili partai-partai gurem yang selama ini sulit menembus ambang batas. Senada dengan teori menurut Prihandoko yang dikutip artikel dalam jurnal oleh Aenal Fuad Adam et al. (2021) bahwa gagasan terkait ambang batas parlemen sejatinya untuk menghalangi keleluasaan partai politik baru menduduki parlemen dan keabsahan ini mendorong sempitnya komparasi ideologi di seluruh partai politik demi dapat mengakumulasi kepentingan yang terkonsolidasi (h. 2). Hal ini menghasilkan narasi yang konsekuen tentang makna pemerintahan yang stabil dengan mengkonversi hasil suara pemilu menjadi kursi parlemen berdasarkan ambang batas yang ditentukan oleh elite politik itu sendiri.</p><p>Al-Hamdi, Sakir, dan Lailam (2022) mengkaji pelaksana penyelenggara pemilu beserta aktor politik dan menemukan adanya penerimaan terhadap keberadaan <em>parliamentary threshold </em>dengan model besaran 4 persen sebagai persentase yang dinilai relevan sehingga tidak pula ditemukan urgensi untuk menaikkan persentasenya lebih jauh (h. 237). Temuan tersebut sejatinya membuktikan bahwa idealnya tidak diperlukan perubahan angka dari ambang batas disebabkan bukan sebagai urgensi yang mendesak kepentingan publik jika memerhatikan dari segi aspek demokrasi, justru perubahan dalam menambah angka cenderung menunjukkan adanya preferensi dari elite politik. Para pembentuk undang-undang di parlemen seharusnya mempertimbangkan aspek empiris yang meyakinkan kepentingan perubahan angka tersebut memiliki implikasi terhadap demokratisasi yang memperluas agregasi kepentingan yang lahir dari berbagai paradigma politik dari partai-partai yang ada di parlemen. Semakin sempitnya ruang bagi partai untuk mengakumulasikan kepentingan, maka demokrasi menunjukkan arah yang semakin stagnan. Komposisi yang proporsional tidak seharusnya menekan <em>parliamentary threshold</em> yang menuntut penyederhanaan sistem kepartaian. Meski sememangnya pemilihan umum tidak terlepas dari peran aktor politik yang menentukan kekuasaan, seperti yang digagas Didik Supriyanto dalam <em>Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik </em>(2021) bahwa partai politik mengkoneksikan integrasi nasional, menyeimbangkan kerangka sistem politik, dan melembagakan institusi demokrasi (h. 196). Pada perspektif ini memberikan konsekuensi penting, di mana penyederhanaan kuantitas partai bukan tujuan yang berdiri sendiri. Partai yang lebih sedikit tidak bermakna demokrasi lebih efektif apabila dalam menginternalisasi kebutuhan aspirasi publik menunjukkan indikator yang lemah.</p><p>Pentingnya para pemangku kebijakan, terutama pembentuk undang-undang di parlemen membuka ruang dialog yang inklusif untuk dapat meletakkan urgensi perubahan ambang batas parlemen (<em>parliamentary threshold</em>) sebagai diskursus yang melibatkan kepentingan publik. Sehingga, dalam konsensus akhirnya memberikan pandangan reflektif dan bukan menjadi satu perspektif yang didesain untuk memenuhi hasrat elite politik. Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sewajarnya merupakan hasil dialog publik antara komunikator dan komunikan yang berbasis setara. Justru, ambang batas ini selayaknya dikompromikan serendah-rendahnya hingga menghilangkan batasan-batasan yang mengekang demokrasi.</p><p>~Athaillah Nabih Fulvian</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b831c6e1ed5c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[MEMBACA PESAN POLITIK DI BALIK PERGANTIAN MENTERI KEUANGAN PURBAYA YUDHI SADEWA]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/membaca-pesan-politik-di-balik-pergantian-menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-f05ea05531a7?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f05ea05531a7</guid>
            <category><![CDATA[reshuffle]]></category>
            <category><![CDATA[menterikeuangan]]></category>
            <category><![CDATA[suahasil]]></category>
            <category><![CDATA[menkeu-purbaya]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:41:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-18T06:41:34.467Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*4oHtnmYoLkaPEGh-k45srw.jpeg" /><figcaption><a href="https://www.jpnn.com/foto/ekonomi/31060/konferensi-pers-apbn-kita-edisi-november-2025">https://www.jpnn.com</a></figcaption></figure><p>Pergantian Menteri Keuangan merupakan salah satu keputusan politik yang memiliki perhatian besar karena posisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi negara, tetapi juga menjadi simbol stabilitas ekonomi dan arah kebijakan pemerintah. Berbeda dengan pergantian pejabat biasa, perubahan pada posisi Menteri Keuangan dapat memengaruhi persepsi publik, pasar, dan aktor politik mengenai keberlanjutan pemerintahan.</p><p>Menurut Brian McNair dalam buku <em>An Introduction to Political Communication</em>, komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik yang melibatkan aktor politik, media, dan masyarakat dengan tujuan memengaruhi pemahaman publik terhadap suatu peristiwa politik (McNair, 2017). Dengan demikian, pergantian seorang Menteri Keuangan tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur birokrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah membangun narasi mengenai alasan dan tujuan keputusan tersebut.</p><p>Pemberhentian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pengangkatan Suahasil Nazara sebagai pengganti menjadi isu yang menarik dikaji melalui perspektif komunikasi politik. Pergantian tersebut terjadi ketika pemerintah menghadapi perhatian publik terkait arah kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi, serta kebutuhan menjaga kepercayaan pasar.</p><p><strong>Pergantian Menteri sebagai Bentuk Komunikasi Kekuasaan</strong></p><p>Dalam konteks komunikasi politik, pergantian Menteri Keuangan tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan administratif dalam struktur pemerintahan. Posisi Menteri Keuangan memiliki nilai simbolik yang kuat karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan aktor ekonomi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keputusan untuk mengganti pejabat pada posisi tersebut secara tidak langsung menjadi pesan politik yang ditujukan kepada berbagai kelompok, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.</p><p>Menggunakan perspektif Murray Edelman mengenai penggunaan simbol dalam politik, pergantian pejabat publik dapat dipahami sebagai tindakan yang memiliki makna lebih luas daripada keputusan formal. Pergantian Menteri Keuangan dapat dibaca sebagai simbol bahwa pemerintah sedang menunjukkan adanya evaluasi, penyesuaian strategi, atau upaya mempertahankan legitimasi dalam menghadapi tuntutan publik dan dinamika ekonomi. Namun, makna dari tindakan tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat, media, dan kelompok politik lainnya menafsirkan keputusan tersebut.</p><p>Dengan demikian, keberhasilan komunikasi politik pemerintah tidak hanya bergantung pada keputusan mengganti seorang pejabat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjelaskan alasan, tujuan, dan arah perubahan tersebut. Ketika pesan politik tidak disampaikan secara jelas, ruang publik akan dipenuhi berbagai interpretasi yang dapat menghasilkan pemaknaan berbeda terhadap kebijakan pemerintah..</p><p><strong>Transparansi Informasi dan Kepercayaan Publik</strong></p><p>Salah satu aspek penting dalam komunikasi politik adalah kepercayaan publik (<em>political trust</em>). Pemerintah tidak hanya dituntut membuat keputusan yang efektif, tetapi juga menjelaskan keputusan tersebut secara transparan. Menurut Pippa Norris dalam buku <em>Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited</em> (2011), kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai keterbukaan, akuntabilitas, dan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi publik.</p><p>Dalam komunikasi politik, kurangnya informasi resmi dapat menciptakan kesenjangan antara pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan persepsi yang berkembang di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat membuat publik membangun interpretasi berdasarkan informasi alternatif yang belum tentu sesuai dengan tujuan pemerintah.</p><p>Dalam kasus pemberhentian Purbaya, perhatian publik muncul karena posisi Menteri Keuangan merupakan salah satu jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan APBN dan stabilitas ekonomi. Pemerintah kemudian menempatkan Suahasil Nazara sebagai pengganti dengan pesan keberlanjutan kebijakan dan menjaga kredibilitas fiskal. Dari sudut pandang komunikasi politik, tantangan pemerintah bukan hanya memilih pengganti menteri, tetapi memastikan bahwa publik memahami alasan perubahan tersebut. Ketidakjelasan komunikasi dapat menciptakan ruang bagi munculnya berbagai spekulasi politik.</p><p><strong>Peran Media dalam Membentuk Persepsi Politik</strong></p><p>Dalam era digital, komunikasi politik tidak lagi berlangsung secara satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Menurut Jay G. Blumler dan Dennis Kavanagh (1999) dalam konsep <em>The Third Age of Political Communication</em>, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Publik saat ini tidak hanya menerima informasi politik, tetapi juga ikut memproduksi dan menyebarkan interpretasi terhadap suatu peristiwa.</p><p>Dalam situasi tersebut, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang ikut membentuk konstruksi makna politik. Pergantian Menteri Keuangan dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang, tergantung bagaimana media memilih informasi yang ditampilkan kepada publik. Narasi pemerintah mungkin menekankan aspek keberlanjutan kebijakan dan stabilitas ekonomi, sementara sebagian pemberitaan dapat lebih menyoroti aspek dinamika politik atau pertanyaan mengenai alasan pergantian tersebut.</p><p>Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik pada era digital berlangsung dalam ruang yang kompetitif. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan bagaimana sebuah keputusan politik dipahami oleh masyarakat. Media, akademisi, kelompok kepentingan, hingga masyarakat melalui media sosial turut membangun interpretasi terhadap suatu peristiwa politik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi penting agar pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik dan mencegah berkembangnya spekulasi yang tidak didasarkan pada informasi resmi.</p><p><strong>Analisis Pribadi</strong></p><p>Menurut saya, kasus pergantian Menteri Keuangan menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki peran yang sama pentingnya dengan keputusan politik itu sendiri. Dalam pemerintahan demokratis, sebuah keputusan tidak hanya dinilai berdasarkan substansinya, tetapi juga berdasarkan bagaimana keputusan tersebut dipahami oleh masyarakat. Pergantian pejabat pada posisi strategis seperti Menteri Keuangan membawa konsekuensi komunikasi karena masyarakat akan mencari alasan dan makna di balik keputusan tersebut.</p><p>Dalam perspektif komunikasi politik, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menjaga keberlangsungan kebijakan ekonomi, tetapi juga mengelola persepsi publik terhadap perubahan yang terjadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan politik memiliki narasi yang jelas agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. Ketika komunikasi berjalan efektif, pergantian pejabat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Sebaliknya, ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, keputusan yang sebenarnya bersifat administratif dapat berkembang menjadi isu politik yang lebih luas.</p><p>Oleh karena itu, kasus pergantian Menteri Keuangan memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam demokrasi tidak hanya dijalankan melalui keputusan formal, tetapi juga melalui kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan publik. Pemerintah yang mampu mengelola komunikasi politik secara terbuka akan lebih mudah mempertahankan legitimasi karena masyarakat tidak hanya membutuhkan tindakan pemerintah, tetapi juga pemahaman mengenai alasan di balik tindakan tersebut.</p><p><strong>Rujukan</strong></p><p>Entman, R. M. (1993). <em>Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm</em>. Journal of Communication.</p><p>Kurniawan, J. (2024). Komunikasi Politik dan Kepercayaan Publik dalam Era Media Sosial. <em>Jurnal Sosial Humaniora.</em></p><p>McNair, B. (2017). <em>An Introduction to Political Communication.</em> London: Routledge.</p><p>Norris, P. (2011). <em>Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited</em>. Cambridge University Press.</p><p>Wahyudi, R. (2021). Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik: Studi Kasus di Era Demokrasi Digital. <em>Jurnal Politik dan Demokrasi, 12(1), 45–59.</em></p><p>~Raden Roro Rania</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f05ea05531a7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membangun Demokrasi Inklusif: Review Buku Inclusion and Democracy]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/membangun-demokrasi-inklusif-review-buku-inclusion-and-democracy-316e9bf2ca65?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/316e9bf2ca65</guid>
            <category><![CDATA[book-review]]></category>
            <category><![CDATA[ulasan-buku]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[marion-young]]></category>
            <category><![CDATA[inklusi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:23:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-18T06:23:04.753Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*1ABPnHNwtua2EOmXMKQGWw.jpeg" /><figcaption>Buku Inclusion and Democracy</figcaption></figure><p>Buku <em>Inclusion and Democracy</em> karya Iris Marion Young membahas pentingnya membangun demokrasi yang inklusif. Menurut Young, demokrasi belum tentu mampu memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, kelompok mayoritas dapat mendominasi dan mengabaikan kepentingan kelompok minoritas atau kelompok marjinal. Melalui buku ini, Young menjelaskan bagaimana kelompok yang selama ini kurang terwakili dapat memperoleh pengakuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.</p><p>Young mengawali pembahasannya dengan mengkritik pemikiran Jürgen Habermas mengenai ruang publik. Young menilai bahwa ruang publik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang setara karena setiap orang memiliki posisi sosial dan kekuatan yang berbeda. Kelompok yang lebih kuat cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi jalannya diskusi. Kondisi tersebut dapat dianalogikan dengan perlombaan lari yang diikuti oleh dua peserta. Peserta pertama merupakan atlet lari yang terlatih, sedangkan peserta kedua hanya pelari biasa. Dalam kondisi tersebut, peserta pertama memiliki keuntungan karena kemampuan dan pengalamannya lebih besar. Analogi ini menggambarkan bahwa persaingan dalam ruang publik tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang setara.</p><p>Menurut Young, keberadaan ruang publik saja belum cukup untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Kelompok yang memiliki kekuasaan dan posisi sosial lebih kuat tetap dapat mendominasi pembicaraan. Oleh karena itu, Young menawarkan beberapa cara agar kelompok yang berbeda dapat menyampaikan pengalaman dan kepentingannya dalam ruang publik. Tiga cara yang dibahas adalah <em>greeting</em>, <em>rhetoric</em>, dan <em>narrative</em>. <em>Greeting</em> berfungsi membangun hubungan dan mengakui keberadaan orang lain. <em>Rhetoric</em> membantu menyampaikan gagasan secara meyakinkan. Sementara itu, <em>narrative</em> memungkinkan seseorang menyampaikan pengalaman konkret yang mungkin tidak dapat dijelaskan melalui argumentasi formal. Ketiganya bukan pengganti argumentasi, melainkan cara untuk memperluas bentuk komunikasi dalam demokrasi.</p><p>Selain mengkritik dominasi dalam ruang publik, Young juga menolak asimilasi sebagai jalan menuju kesetaraan. Menurutnya, asimilasi dapat menghilangkan perbedaan identitas kelompok karena kelompok minoritas dituntut menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari Sumatera Barat dan tinggal di Jakarta tidak harus kehilangan identitas asalnya hanya karena hidup di lingkungan masyarakat Jakarta. Ia tetap dapat mempertahankan identitas dan membentuk komunitas berdasarkan latar belakangnya. Dengan demikian, demokrasi tidak harus menuntut semua orang menjadi seragam. Perbedaan identitas justru dapat tetap dipertahankan selama setiap kelompok memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi.</p><p>Young juga mengkritik segregasi perumahan yang memisahkan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi. Pemisahan antara kawasan orang kaya dan orang miskin dapat membatasi interaksi serta memperkuat kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Young menekankan pentingnya ruang sosial yang memungkinkan kelompok dengan latar belakang berbeda bertemu dan berinteraksi. Gagasan Young pada akhirnya menempatkan demokrasi sebagai sistem yang harus memberikan ruang bagi berbagai kelompok, bukan hanya bagi kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar. Pemikirannya memang dapat dianggap idealistis karena penerapannya menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan nyata. Namun, <em>Inclusion</em> <em>and</em> <em>Democracy</em> tetap penting karena menawarkan cara pandang bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan hak yang sama secara formal. Demokrasi juga perlu memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan yang nyata untuk didengar dan berpartisipasi.</p><p>~Nabil Saputra</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=316e9bf2ca65" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membangun dari Bawah: Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Buku Revolusi RT]]></title>
            <link>https://medium.com/@ruangpublikpolitik/membangun-dari-bawah-strategi-pemberdayaan-masyarakat-dalam-buku-revolusi-rt-a1d20ed49c68?source=rss-86caac504747------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a1d20ed49c68</guid>
            <category><![CDATA[revolusi]]></category>
            <category><![CDATA[masyarakat]]></category>
            <category><![CDATA[pemberdayaan-masyarakat]]></category>
            <category><![CDATA[kemajuan]]></category>
            <category><![CDATA[pembangunan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Rublikpol]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:30:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-09T15:30:19.071Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1013/1*56pkrgDZ4lL0gmiRp_KAdQ.jpeg" /><figcaption>Sumber: IPDN</figcaption></figure><p>Buku berjudul <em>Revolusi RT: Tiga Pilar Gerdema Strategi Revolusioner</em> karya Dr. Yansen TP, <a href="http://m.si/">M.Si</a>. membahas strategi pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Gagasan utama buku ini adalah pentingnya pembangunan dari bawah (<em>bottom-up</em>), bukan semata-mata mengandalkan kebijakan dari atas (<em>top-down</em>). Gagasan tersebut lahir dari pengalaman Yansen TP dalam memimpin Kabupaten Malinau. Malinau merupakan daerah yang relatif baru terbentuk sebagai kabupaten pada 1999 dan termasuk wilayah yang menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan pembangunan. Melalui buku ini, penulis menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut bukan alasan untuk mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p><p>Yansen menjelaskan bahwa pembangunan tidak seharusnya hanya dirancang oleh pemerintah tanpa memahami kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Pendekatan <em>top-down</em> berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, masyarakat membutuhkan jembatan untuk mempermudah mobilitas, tetapi pemerintah justru memprioritaskan pembangunan koperasi desa merah putih. Pembangunan koperasi memang dapat membantu perekonomian, tetapi kebijakan tersebut belum tentu menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendengarkan masyarakat sebelum menentukan prioritas pembangunan. Bagi Yansen, masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian penting dari proses pembangunan.</p><p>Namun, melibatkan masyarakat tidak cukup hanya dengan mengajak mereka hadir dalam kegiatan pembangunan. Yansen menawarkan tiga strategi yang perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif, yaitu perubahan paradigma, perubahan budaya, dan perubahan perilaku. Perubahan paradigma menjadi langkah awal karena masyarakat perlu memiliki cara pandang bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa perubahan paradigma, masyarakat dapat bersikap apatis dan menganggap pembangunan sebagai tugas pemerintah semata. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki kesadaran bersama, mereka akan lebih terdorong untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan daerahnya.</p><p>Strategi kedua adalah perubahan budaya, terutama penguatan budaya gotong royong. Gotong royong menjadi modal sosial yang penting dalam pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan tidak akan berjalan secara optimal jika masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Oleh karena itu, semangat kebersamaan perlu dibangun agar masyarakat dapat bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya. Strategi ketiga adalah perubahan perilaku. Salah satu perilaku yang diperlukan adalah toleransi. Toleransi memungkinkan masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan, latar belakang, dan pandangan untuk tetap bekerja sama. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis.</p><p>Menurut Yansen, model pembangunan yang baik adalah model yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif hingga lapisan paling bawah. Masyarakat tidak cukup hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi harus diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk menentukan dan menyelesaikan persoalan di lingkungannya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas partisipasi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan akan lebih mampu berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan.</p><p>Buku ini pada akhirnya menunjukkan bahwa pembangunan memiliki hubungan yang erat dengan praktik demokrasi. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dapat dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui RT, nilai-nilai perubahan paradigma, budaya gotong royong, dan perubahan perilaku dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan menjalankan pembangunan. Pengalaman Kabupaten Malinau yang digambarkan dalam buku ini menjadi contoh bahwa pembangunan berbasis masyarakat dapat menjadi strategi untuk menghadapi keterbatasan daerah. Dengan demikian, semangat pembangunan yang ditawarkan Yansen dapat dirangkum dalam prinsip bahwa pembangunan harus berangkat dari rakyat, dilaksanakan bersama rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.</p><p>~Nabil Saputra</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a1d20ed49c68" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>