<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Siti Sahda Azzahra on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Siti Sahda Azzahra on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@sahdazzhr?source=rss-26d94f4cca94------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*WwF6cw6Q1ksH9G1iso3W8Q.jpeg</url>
            <title>Stories by Siti Sahda Azzahra on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@sahdazzhr?source=rss-26d94f4cca94------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 16:55:03 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@sahdazzhr/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Melirik Singapura dan UEA, Sudah Bijakkah Indonesia dalam Melakukan Reklamasi?]]></title>
            <link>https://medium.com/@sahdazzhr/melirik-singapura-dan-uae-sudah-bijakkah-indonesia-dalam-melakukan-reklamasi-87424068f4bd?source=rss-26d94f4cca94------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/87424068f4bd</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Siti Sahda Azzahra]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 12:33:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-08-07T08:00:38.151Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Reklamasi merupakan salah satu pilihan jalan keluar beberapa kota di dunia untuk menambah pemasukkan negaranya. Jika melihat dari Undang-Undang №27 Tahun 2007, reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase. Dalam Bahasa lain, reklamasi merupakan upaya pengembangan wilayah pesisir pantai dengan menambah atau merubah garis pantai agar wilayah tersebut menjadi lebih produktif</p><p>Uni Emirat Arab (UEA) dan Singapura merupakan contoh negara maju yang terkenal akan wilayah reklamasinya yang dinilai berhasil. Kedua contoh negara ini memutuskan untuk memulai proyek reklamasi karena tujuan yang sama, untuk menambah pemasukkan negara dengan menawarkan pariwisata yang akan dibangun pada pulau reklamasi tersebut.</p><p>UEA mengandalkan sumber daya alam berupa minyak dan gas sebagai penopang ekonominya karena termasuk ke dalam penyumbang kekayaan terbesar pada negara tersebut. Namun, karena ketersediaan minyak sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui akan semakin menipis, butuh dihadirkan pemasukkan sampingan dalam bentuk pengembangan pariwisata. Pada tahun 2001, dimulai Pembangunan tiga pulau reklamasi yang disebut The Palm Island. The Palm Island terdiri dari tiga pulau; Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Palm Deira. Pulau-pulau ini akan menghadirkan fasilitas hotel, rumah sakit, perumahan elit, mall, dan lain sebagainya. Pembangunan yang mencapai 12,3 miliar USD ini terbukti meningkatkan pendapatan perkapita UEA dari sektar 32,100 USD pada 2001, hingga 44,000 USD pada 2014 (data Bank Dunia).</p><p>Negara lain yang terbukti sukses dengan proyek reklamasi adalah pembuatan Marina City yang sudah dirancang sejak tahun 1976. Marina City menawarkan turis lokal maupun mancanegara berbagai pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi sebagai atraksi utama. Pembangunan Marina City yang mencapai 287,5 juta USD menghasilkan untung jangka Panjang karena menurut data Bank Dunia, pendapatan per kapita Singapura meningkat dari yang tadinya 21,600 USD pada 2001 menjadi 56,000 USD pada 2014.</p><p>Indonesia sendiri juga sudah lama mempunyai perencanaan tentang reklamasi yang digagasi pada tahun 1960-an, yaitu pada daerah Ancol yang pada saat itu masih berupa rawa-rawa. Pantai dan Taman Bermain Dunia Fantasi (Dufan) yang digandrungi sekarang memang ternyata bukan alami, namun hasil reklamasi yang diprakarsai oleh Ciputra dan PT Pembangunan Jaya. Dunia Fantasi yang mulai beroperasi pada tahun 1985 awalnya hanya dibangun dengan modal Rp 22 miliar, sangat kecil bila dibandingkan dengan Tokyo Disneyland yang pembangunannya saat itu mencapai Rp 1 triliun. Sampai sekarang, Ancol menjadi kawasan wisata yang selalu ramai dikunjungi dan dapat berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.</p><p>Tak berhenti di sana, DKI Jakarta melanjutkan proyek reklamasinya di Jakarta Utara dengan rencana pembuatan 17 pulau buatan. Kegiatan utama dari pulau-pulau ini adalah jasa dan perdagangan berskala internasional, perumahan, dan pelabuhan sena pariwisata (RTRW 1999). Namun, proyek ini mendapatkan kritik dari Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, Menteri Nabiel Makarim, yang menyatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun.</p><p>Berbeda dengan Singapura yang memang memfokuskan pada perdagangan dan industri, Indonesia merupakan negara maritim dan masih memiliki masyarakat pesisir lokal yang menggantungkan hidupnya untuk menjadi nelayan. Dilansir dari Tirto.id, yang dahulu tempat budidaya udang karena banyak pohon bakau, sekarang kawasan tersebut sudah menjadi pulau. Tempat tinggal nelayan pun juga ikut terancam karena mereka juga menempati pesisir. Ada solusi dari Ahok yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yaitu menempatkan nelayan di rusun baru. Namun Menteri Nabiel Makarim juga mengkritik solusi tersebut, “Kalau nelayan ditempatkan di apartemen, nanti jalanya mau dijemur di mana?”, ujarnya. Yang patut dilakukan adalah berkoordinasi dengan nelayan yang terdampak inginnya bagaimana, apakah dibuat desa nelayan baru atau yang lainnya.</p><p>Kembali lagi kepada dampak negatif lain dari reklamasi 17 pulau ini yaitu salah satunya dapat meningkatkan risiko banjir karena dapat menghalangi jalur aliran sungai ke laut. Setiap 18 tahun sekali, Jakarta Utara dilanda banjir rob yang disebabkan oleh pasang air laut yang sangat tinggi sehingga dapat menahan aliran sungai yang hendak menuju ke laut. Tanggul yang kurang tinggi dan kokoh dapat menyebabkan meluapnya air ke daratan. Jadi, daripada membuat pulau reklamasi, akan lebih baik jika pembangunan dapat lebih diarahkan untuk memperkokoh tanggul laut Jakarta.</p><p>Benar saja, banjir rob parah yang menimpa Jakarta pada tahun 2007 membuat pemerintah Indonesia mengontak Belanda untuk meminta kolaborasi dalam merencanakan program strategis dalam mengatasi problematika banjir di Jakarta. Penggunaan air tanah yang masif menyebabkan penurunan muka tanah yang terus terjadi di wilayah Jakarta setiap tahunnya sehingga bila tidak ditangani, Jakarta dapat berpotensi untuk tenggelam.</p><p>Dengan bantuan dari Belanda, muncullah proyek “Giant Sea Wall” atau proyek tanggul laut raksasa. Tidak ingin melepaskan pembangunan 17 pulau reklamasi, akhirnya “Giant Sea Wall” dan reklamasi pulau ada di bawah suatu agenda yang terintegrasi yang disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan kisaran dana total Rp 540 triliun. Jadi, kritik tentang lingkungan kepada proyek reklamasi semakin dapat dibengkokkan karena terlindung dari satu kesatuan NCICD yang terdapat agenda pembuatan tanggul juga didalamnya.</p><p>Pada tahun 2015, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendaftarkan gugatan terkait SK Gubernur DKI yang memberi izin reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Para nelayan menganggap SK tersebut menyalahi beberapa aturan dan dapat merugikan nelayan. Pada tahun 2016, PTUN memenangkan gugatan nelayan sehingga kegiatan pembangunan pada pulau G terhenti.</p><p>Pada tahun 2016, diadakan Kajian Lingkungan Hidup Stratefis (KHLS) oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta karena Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan keinginan agar proyek reklamasi terus berjalan. Kajian ini penting karena untuk memberikan kepastian terhadap proyek reklamasi yang sudah tertunda berbulan-bulan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah diminta untuk melakukan kajian walau hasil KLHS belum rilis. Hasil kajian Bappenas pun menyatakan bahwa dokumen KLHS dinilai vital untuk kelanjutan reklamasi.</p><p>Pada tahun 2017, moratorium (penghentian sementara) 17 pulau dicabut karena menurutnya sudah memenuhi syarat sehingga proses perencanaan dan pembangunan sampai sekarang sedang berlanjut. Bersamaan dengan pemindahan ibu kota ke IKN, proyek NCIDC ini tetap jalan dan dinilai tidak mengganggu anggaran, kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.</p><p>Namun, bagaimanakah dengan nasib nelayan? Sampai saat ini belum ada ihwal jelas mengenai nasib dari golongan masyarakat yang paling merasakan dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta ini. Dengan teritori menangkap ikan yang sudah berkurang banyak karena kehadiran pulau buatan, peraturan kapal yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah sekitar reklamasi, dan habitat ikan yang telah bermigrasi, membuat nelayan harus mencari ikan sampai ke tengah laut sehingga ongkos bensin menjadi pengeluaran yang paling memberatkan bagi nelayan. Untuk tempat tinggal nelayan yang tergusur, terakhir sudah didirikan rusun untuk menjadi tempat warga yang terkena relokasi termasuk nelayan sekitar. Namun, hal ini tidak membuahkan resolusi terkait dengan masalah utama yaitu tentang kegiatan melautnya. Warga pun masih menunggu aksi gubernur dan wali kota untuk memberi jalan tengah di kala semakin merosotnya pendapatan nelayan pada setiap tahun.</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p>Belarminus, R. (2016, April 31). PTUN Menangkan Gugatan Nelayan soal Reklamasi Pulau G Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “PTUN Menangkan Gugatan Nelayan soal Reklamasi Pulau G”, Klik untuk baca: <a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/31/16072191/ptun.menangkan.guga.">https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/31/16072191/ptun.menangkan.guga.</a> <em>Kompas.com</em>. <a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/31/16072191/ptun.menangkan.gugatan.nelayan.soal.reklamasi.pulau.g">https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/31/16072191/ptun.menangkan.gugatan.nelayan.soal.reklamasi.pulau.g</a></p><p>Damardono, H. (n.d.). Perjalanan Panjang Reklamasi Jakarta. <em>Interaktif Kompas</em>. <a href="https://interaktif.kompas.id/baca/reklamasijakarta/">https://interaktif.kompas.id/baca/reklamasijakarta/</a></p><p>Handayani, M. S., &amp; Sumandoyo, A. (2016, September 19). Risiko Reklamasi dan Tanggul Raksasa. <em>Tirto.ID</em>. <a href="https://tirto.id/risiko-reklamasi-dan-tanggul-raksasa-bKWS">https://tirto.id/risiko-reklamasi-dan-tanggul-raksasa-bKWS</a></p><p>Hidayat, R. (2018, April 26). Berkaca dari Reklamasi Dubai dan Singapura. <em>Tirto.ID</em>. <a href="https://tirto.id/berkaca-dari-reklamasi-dubai-dan-singapura-bKWN">https://tirto.id/berkaca-dari-reklamasi-dubai-dan-singapura-bKW</a></p><p>Mustaqim, A. H. (2023, Juli 13). 10 Negara Arab Terkaya, Nomor 3 Tak Mengandalkan Minyak Bumi. <em>SINDOnews</em>. <a href="https://international.sindonews.com/read/1150615/45/10-negara-arab-terkaya-nomor-3-tak-mengandalkan-minyak-bumi-1689174447">https://international.sindonews.com/read/1150615/45/10-negara-arab-terkaya-nomor-3-tak-mengandalkan-minyak-bumi-1689174447</a></p><p>Safitri, E. (2023, Januari 24). Ibu Kota Pindah RI ke IKN, Proyek Giant Sea Wall Jakarta Tetap Jalan. <em>detik.com</em>. <a href="https://news.detik.com/berita/d-6531617/ibu-kota-pindah-ri-ke-ikn-proyek-giant-sea-wall-jakarta-tetap-jalan/1">https://news.detik.com/berita/d-6531617/ibu-kota-pindah-ri-ke-ikn-proyek-giant-sea-wall-jakarta-tetap-jalan/1</a></p><p>Warta Kota. (2017, January 18). Kajian lingkungan soal reklamasi segera rampung. <em>Kontan</em>. <a href="https://regional.kontan.co.id/news/kajian-lingkungan-soal-reklamasi-segera-rampung">https://regional.kontan.co.id/news/kajian-lingkungan-soal-reklamasi-segera-rampung</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=87424068f4bd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>