<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Sartika dira on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Sartika dira on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@sartikadira98?source=rss-76bad8f1730d------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*zC0vRraNYvV8ikqA.</url>
            <title>Stories by Sartika dira on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@sartikadira98?source=rss-76bad8f1730d------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 12:17:34 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@sartikadira98/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[LAHAN DI BANGKA BELITUNG]]></title>
            <link>https://medium.com/@sartikadira98/lahan-di-bangka-belitung-3f21586978de?source=rss-76bad8f1730d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3f21586978de</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Sartika dira]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 13:28:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-12-21T13:28:05.710Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>1. LATAR BELAKANG</h3><p>Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk memajukan Negara Indonesia yang sedang berkembang saat ini.</p><p>Salah satu sumber daya alam yang terkenal di Indonesia adalah lahan pertaniannya. Lahan pertanian merupakan penghasil devisa Negara yang cukup berpotensi untuk kemajuan Negara Indonesia. Sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencaharian dari hasil pertanian seperti di kepulauan Bangka Belitung.</p><p>Bangka Belitung adalah Kepulauan yang dahulunya dominan memiliki lahan pertanian dan Bangka Belitung juga merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin sempit, dikarenakan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan dari sektor pertanian semakin rendah (Darmawi, 2005).</p><p>Adanya pertambangan timah apalagi timah di hargai dengan nilai yang cukup tinggi sehingga masyarakat pulau Bangka lebih memilih bertambang dari pada bertani dikarenakan pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pilihan masyarakat tersebut dilakukan sampai saat ini mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin merajarela yang awalnya lahan bisa digunakan untuk lahan pertanian menjadi sulit digunakan.</p><p>Disamping itu, penggunaan lahan pertambangan sangat sulit direalokasikan menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memulihkan kembali lahan yang telah rusak akibat dari kegiatan penambangan agar pasokan lahan pertanian menjadi lebih baik.</p><p><strong>2.</strong> <strong>ISI</strong></p><p>Lahan adalah suatu wilayah yang mencakup semua aktivitas makhluk hidup terutama aktivitas manusia di masa lalu yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Lahan umumnya digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat untuk mencari nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan masing-masing penduduk seperti Indonesia.</p><p>Namun, saat ini lahan semakin sempit sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk terutama lahan pertanian. Semakin sempitnya lahan terutama lahan pertanian seperti yang ada di Bangka Belitung maka semakin sulit penduduk melakukan kegiatan pertanian dan pendapatan dari sektor pertanian menurun. Dialihkannya fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan membuat kerusakan lingkungan semakin meningkat. Lahan pertambangan tersebut adalah pertambangan timah. Penambangan timah di darat dilakukan dengan sistem tambang semprot, tambang dalam dan kapal keruk darat (Suyitno, 2007).</p><p>Kegiatan operasi tambang berdampak secara nyata terhadap lingkungan hidup. Selama operasi penambangan, kawasan tertutup vegetasi berubah secara keseluruhan menjadi lahan terbuka dengan topografi yang beragam. Kondisi tanah asli mengalami perubahan setelah penambangan, dan erosi menyebabkan sedimentasi saluran air dan sungai (Inonu, 2013)</p><p>Pertambangan adalah kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif lain. Dengan demikian, untuk memanfaatkan lahan pasca tambang maka harus ada upaya untuk memulihkan kembali lahan yang telah rusak akibat dari kegiatan penambangan. Upaya perbaikan lahan pasca tambang dilakukan melalui program reklamasi dan revegetasi.</p><p>Reklamasi merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dalam Inonu, 2013). Ruang lingkup reklamasi lahan meliputi:</p><p>1. Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya,</p><p>2. Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya.</p><p>(Direktorat Jenderal Mineral Batubara Dan Panas Bumi Departemen Energy Dan Sumber Daya Mineral dalam Inonu, 2013)</p><p>Adanya kegiatan reklamasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.</p><p>Permasalahan utama reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung adalah pembukaan lahan yang telah direklamasi oleh penambang illegal. Lemahnya penegakan hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat tergantung dengan timah memicu penambangan kembali lahan-lahan bekas tambang PT Timah dan PT Koba Tin oleh masyarakat yang dikenal dengan tambang inkonvensional. Lahan bekas tambang, baik yang belum direklamasi maupun yang telah direklamasi akan ditambang kembali oleh masyarakat untuk mengambil timah yang masih tersisa. Kegiatan ini menghambat pemulihan lahan pasca penambangan karena lahan tersebut harus direklamasi dan direvegetasi kembali yang membutuhkan tambahan biaya dan waktu.</p><p>Metode Reklamasi dapat dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai metode seperti teknik-mekanik, biologi-vegetasi dan kimia-fisik. Pada tahap awal lahan perlu disiapkan, antara lain dengan mengembalikan lapisan<em> topsoil</em> yang relatif subur (Jasper dan ward dalam Inonu, 2013), mengkontur ulang (meratakan) dan memadatkan bagian tertentu yang berguna untuk menstabilkan permukaan lahan (Osborne dan Koch dalam Inonu, 2013). Kegiatan penanaman (revegetasi) umumnya segera dilakukan untuk meningkatkan penutupan tanah yang berguna untuk mengendalikan erosi dan akhirnya mengembalikan bahan organik dan kesuburan tanah (Koch dalam Inonu, 2013). Dalam hal ini, pada lahan bekas tambang terkadang terdapat timbunan liat sehingga dalam kegiatan reklamasi perlu ditimbun kembali.</p><p>Pada tahap awal kegiatan reklamasi lahan, dilakukan pengembalian atau pemulihan lahan seperti semula dan pengelolaan struktur tanah. Pada kegiatan ini, tanah pada lahan pasca tambang harus diratakan terlebih dahulu dengan pengembalian lapisan tanah yang subur di atas tailing pasir, dan perlu dilakukan pembenahan juga perbaikan sifat fisika dan kimia lahan tailing. Pemulihan secara aktif, keadaan lahan pasca tambang yang terganggu dengan penggunaan teknologi seperti bahan organik, pupuk kimiawi dan lain-lain akan memulihkan komunitas vegetasi, menurunkan erosi dan membenahi kondisi tanah (Inonu, 2013)</p><p>Untuk meningkatkan kualitas tersebut, reklamasi lahan bekas tambang timah diharapkan ke depannya dapat bertumpu pada peningkatan penggunaan bahan organik dan penggunaan mikroorganisme yang menguntungkan untuk revegetasi lahan bekas pertambangan.</p><p>Bahan organik yang dapat digunakan adalah bahan yang sangat berpotensi memulihkan lahan seperti semula yang juga tersedia di Kepulauan Bangka Belitung. Bahan organik tersebut seperti tandan kosong kelapa sawit dan limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan industri di Kepulauan Bangka Belitung. Demikian juga kotoran ternak seperti ayam dan sapi yang dihasilkan sejumlah peternakan di Kepulauan Bangka Belitung.</p><p><strong>3.</strong> <strong>KESIMPULAN</strong></p><p>Dampak terbesar dari operasi penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung adalah semakin meluasnya lahan kritis dan marjinal dalam bentuk lahan tailing yang memiliki sifat-sifat yang buruk, sehingga untuk memanfaatkan kembali menjadi lahan pertanian diperlukan upaya reklamasi dan revegatasi lahan.</p><p>Reklamasi lahan tersebut yaitu dilakukan pengembalian atau pemulihan lahan seperti semula dan pengelolaan struktur tanah yang tepat dengan penggunaan bahan organik dan penggunaan mikroorganisme yang menguntungkan untuk revegetasi lahan bekas pertambangan. Bahan organik tersebut tersedia di Kepulauan Bangka Belitung seperti tandan kosong kelapa sawit dan limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit juga kotoran ternak.</p><p><strong>DAFTAR PUSTAKA</strong></p><p>Darmawi, H. (2005). <em>Manajemen Risiko.</em> Jakarta: Bumi Aksara.</p><p>Inonu, I. (2013). <em>Pengelolaan Lahan Tailing Timah di Pulau Bangka: Penelitian yang Telah Dilakukan dan Prospek ke Depan</em>. VOL 8, No 2 (2013): ENVIARGO , 1–7. Pangkalpinang: Universitas Bangka Belitung.</p><p>Suyitno, S. (2007). <em>sejarah timah di pulau bangka.</em> Pangkal pinang: PT. Tambang Timah Tbk.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3f21586978de" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air Di Daerah Sungai Perimping Kabupaten Bangka]]></title>
            <link>https://medium.com/@sartikadira98/sistem-pengelolaan-sumber-daya-air-di-daerah-sungai-perimping-kabupaten-bangka-b2b6cf411de4?source=rss-76bad8f1730d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b2b6cf411de4</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Sartika dira]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 21 Dec 2017 13:25:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-12-21T13:25:08.081Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>1. PENDAHULUAN</h3><p>Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hutan, air dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi termasuk Kepulauan Bangka Belitung.</p><p>Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup berpotensi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, ditambah dengan penduduk migrasi yang merantau ke Bangka Belitung untuk bekerja. Sehingga menyebabkan bertambahnya kebutuhan baik pangan sandang maupun papan melalui sumber daya alam.</p><p>Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang terpenting adalah pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki sifat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air adalah sumber kehidupan, setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya.</p><p>Namun, kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Ketersediaan akan air bersih terus menurun dari tahun ke tahun seperti sumber daya air di Bangka Belitung. Sumber air tercemar akibat pertambangan timah di Bangka Belitung tepatnya di aliran sungai Perimping Kabupaten Bangka. Padahal kegiatan pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia (Salim, 2005).</p><p>Selain itu, permasalahan-permasalah lain yang terjadi pada sumber daya air yaitu kerusakan lahan seperti pengundulan hutan dan erosi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dan tepat dalam rangka pengendalian permasalahan-permasalahan sumber daya air di sungai Perimping Kabupaten Bangka.</p><h3>2. ISI</h3><p>Air merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan. Elemen tersebut berkaitan dengan sumber daya air yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sumber daya alam lainnya. Dengan kata lain, ketika sumber daya air mengalami kerusakan maka sumber daya alam lainnya akan ikut rusak.</p><p>Permasalahan-permasalahan sumber daya air yang terjadi seperti di aliran sungai Perimping Kabupaten Bangka disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bekas pertambangan timah, kerusakan lahan di daerah tangkapan yang tata cara pengelolaan lahan yang kurang benar, erosi, adanya kecenderungan pemanfaatan air secara berlebihan, berkurangnya lahan yang dapat menyerap air, pertambahan penduduk, penggunaan pestisida, dan institusi yang terkait dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya air belum jelas kewenangannya.</p><p>Pada pertambangan timah yang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia (Salim, 2005). Namun hal tersebut di salah gunakan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Seperti hal nya pertambangan timah di Bangka Belitung, pada beberapa tahun yang lalu masih memiliki potensi sumber daya alam yang cenderung masih banyak. Namun, saat ini bekas galian dari pertambangan timah semakin terlihat jelas. Bekas galian tersebut tidak di tutup lagi yang menyebabkan air menampung. Dengan begitu, penyerapan air ke dalam tanah pun mengalami hambatan yang menyebabkan kerusakan berdampak langsung dengan sumber daya alam di muka bumi. Disamping itu, semakin padatnya penduduk dan terbatasnya sarana pengelolaan limbah domestik mengakibatkan limbah yang dihasilkan dibuang begitu saja ke sungai.</p><p>Dengan demikian, kita sebagai makhluk hidup yang ada dibumi ini memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sehingga, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sumber daya alam khususnya air maka diperlukan sistem pengelolaan sumber daya air yang tepat guna memperoleh apa yang diharapkan.</p><p>Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya air melibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air).</p><p>Memasuki era globalisasi, diperlukan kemandirian dan partisipasi serta kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air berkaitan dengan manajemen. Dalam kasus ini fungsi manajemen yang dianalisa adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran, keuangan (Robert J Kodoatie, 2008).</p><p>Menurut GWP elemen-elemen penting dalam manajemen sumber daya air terpadu dapat di kelompokkan dalam 3 elemen utama, yaitu :</p><p>1. <em>The enabling environment </em>adalah kerangka umum dari kebijakan nasional, legislasi, regulasi, finansial untuk pengelolaan SDA oleh <em>stakeholders, </em>berfungsi merangkai dan membuat kebijakan, peraturan serta finansialnya.</p><p>2. Peran-peran institusi merupaka fungsi dari berbagai tingkatan administrasi dan <em>stakeholders, </em>perannya mendefinisi para pelaku.</p><p>3. Alat-alat manajemen merupakan instrumen operasional untuk regulasi yang efektif, monitoring dan penegakan hukum yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat pilihan yang informatif diantara aksi-aksi alternatif.</p><p>Pilihan-pilihan ini harus berdasarkan kebijakan yang telah di setujui, sumber daya yang tersedia, dampak lingkungan dan konsekuensi sosial dan budaya (partnership, 2001).</p><p>Pengelolaan sumber daya air yang tepat adalah perencanaan manajemen yang partisipatif. Keikutsertaan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya air di sungai Perimping Kabupaten Bangka, seperti Pemerintah Daerah, masyarakat pengusaha (perusahaan), dan <em>stakeholders </em>lainnya, sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya air.Selanjutnya, dalam rangka perencanaan pengelolaan sumber daya air di sungai Perimping Kabupaten Bangka. Pemerintah memberikan penegakan hukum sebagai konsekuensi bagi pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, beberapa peraturan tersebut tercantum dalam Undang-undang sebagai berikut :</p><p>a. UU. №32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p><p>b. UU. №7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;</p><p>c. PP. №82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air (SDA, 2017)</p><p>Pengelolaan sumber daya air di Bangka Belitung khususnya di sungai Perimping sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi. Pengelolaan sumber daya air meliputi unsur irigasi, pengembangan daerah rawa, pengendalian banjir, pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industry, pencegahan pencemaran air, dan lain-lain. Perencanaan pengelolaan sumber daya air meliputi berbagai pilihan diantara alternatif-alternatif lain yang secara fisik layak dan pilihan harus didasarkan pada pertimbangan ekonomi apalagi jika dikaitkan dengan tugas Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sumber pendanaan sebagai Pendapatan Asli Daerah.</p><p>Dengan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi, sementara krisis ekonomi terus melanda Negara Indonesia. Maka perencanaan sumber daya air dapat dilaksanakan dalam upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan dengan antisipasi yang disiapkan antara lain :</p><p>1. Pembentukan wadah Pengelolaan Sumber daya air Nasional dalam rangka peningkatan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber dayaair lintas sektoral dan wilayah melalui pendekatan partisipatif.</p><p>2. Meningkatkan kemampuan sumber daya air untuk meningkatan persediaan air guna memenuhi kebutuhan perkotaan yang berkembang sangat pesat.</p><p>3. Melakukan upaya pengendalian kuantitas air melalui:</p><p>a. Pengendalian pemanfaatan lahan di Daerah Tangkapan Air berdasarkan Rencana Tata Ruang Terpadu.</p><p>b. Penetapan alokasi air secara adil untuk masing-masing pengguna air irigasi, pembangkit tenaga listrik, air minum dan industri, perikanan darat, pariwisata, dan lain-lain.</p><p>c. Pendistribusian air secara optimal melalui pengoperasian bangunan prasarana pengairan yang ada.</p><p>d. Pengendalian pemanfaatan air tanah, baik untuk kepentingan industry maupun untuk keperluan pertanian, sehingga dihindari pemakaian air tanah yang berlebihan.</p><p>4. Melakukan upaya pengendalian kualitas air melalui :</p><p>· Pencegahan kerusakan sumber daya air yang dilakukan dengan upaya-upaya menetapkan perijinan pembuangan air limbah cair berdasarkan suatu rencana induk kualitas air yang menjangkau sasaran kualitas air sesuai baku mutu.</p><p>· Upaya penanggulangan pencemaran untuk mencegah meluasnya pencemaran yang terjadi.</p><p>· Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali atau mengembalikan kondisi sumber daya air dan lingkungan yang telah tercemar.</p><p>5. Menciptakan iklim investasi agar dapat menarik minat masyarakat terutama swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya air dan sistem transmisinya.</p><p>6. Mengembangkan perangkat hukum dan kelembagaan pengairan untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air melalui koordinasi nyata serta untuk meningkatkan peran swasta.</p><p>7. Pembentukkan Lembaga Pengelolaan Sumber daya Air wilayah sungai Perimping Kabupaten Bangka secara mandiri dengan prinsip pengusahaan misalnya pembentukkan Balai Pengelolaan Pengelolaan Sumber daya Air bagi wilayah-wilayah sungai yang sedang berkembang.</p><p>8. Peningkatan peran serta masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran mereka dalam memperlakukan air dan sumber air serta prasarana pengairan yang telah dibangun terutama yang menyangkut operasi dan pemeliharaan (Kodoatie, 2002).</p><p>Dalam hal pengelolaan suber daya air, dihubungkan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan tugas perairan ini. Sehingga untuk mendapatkan sumber pendanaan sebagai Pendapatan Asli Daerah diperlukan optimasi dari potensi bidang pengairan.</p><p><strong>3.</strong> <strong>KESIMPULAN</strong></p><p>Pengelolaan sumber daya air di Sungai Perimping Kabupaten Bangka ditujukan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyediaan air , khususnya dalam penyediaan air untuk keperluan pertanian, domestic, industri, dan lain-lain.</p><p>Untuk mencapai hal tersebut perlu ditetapkan beberapa kebijakan penting yaitu mencegah kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan serta peningkatan kapasitas pasokan melalui perbaikan sungai dan perlindungan daerah tangkapan air, menyeimbangkan pertumbuhan wilayah dengan kemampuan kapasitas sumber daya air lainnya.</p><p>Dalam hal ini, yang perlu ditekankan bahwa sumber daya air mempunyai cirri khas yang perlu dipahami bersama implikasinya, yaitu air merupakan sumber daya alam yang mengalir dan tidak mengenal batas administrasinya.</p><p>Oleh karena itu, timbul berbagai konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan desentralisasi pengelolaannya yaitu pemanfaatan air di wilayah administrasi Bangka Belitung administrasi akan menghilang peluang kegunaanya di wilayah administrasi yang lain dihilirnya, yang mungkin akan member nilai kemanfaatan yang lebih tinggi, dan pencemaran air di wilayah administrasi Bangka Belitung akan memberikan biaya sosial di wilayah administrasi lainnya di bagian hilir.</p><p>Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air pada sungai Perimping Kabupaten Bangka dilakukan dengan sistem <strong><em>“one river, one plan, one management”. </em></strong>Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan akibat adanya konsekuensi tersebut adalah biaya dan manfaat yang timbul diatur dalam pembagian pembebanan dan pendapatan secara adil dan proposional diantara pemerintah daerah yang terlibat, dunia usaha dan masyarakat.</p><p><strong>DAFTAR PUSTAKA</strong></p><p>Kodoatie, R. J. (2002). <em>Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otomin Daerah.</em> Yogyakarta: ANDI.</p><p>Global Water Partnership. (2001). <em>Integrated Water Resources Management.</em> sweden: GWS Box.</p><p>Salim, H. (2005). <em>Hukum Pertambangan di Indonesia.</em> Jakarta: Raja Grafindo Persada.</p><p>SDA, P. L. (2017, OKTOBER 30). <em>teknologi pengendalian pencemaran air di indonesia</em>. Retrieved oktober 30, 2017, from <a href="http://www.pusair-pu.go.id/artikel/kedua.pdf.">http://www.pusair-pu.go.id/artikel/kedua.pdf.</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b2b6cf411de4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>