<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Syahirul Gama on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Syahirul Gama on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@sayahirul?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*FdesLEq84RdTvvn7</url>
            <title>Stories by Syahirul Gama on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 01:49:09 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@sayahirul/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Yang Tak Pernah Dikatakan Perihal Keluarga, Norma, dan Kuasa]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/yang-tak-pernah-dikatakan-perihal-keluarga-norma-dan-kuasa-9f49700288fd?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9f49700288fd</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:05:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-14T04:06:26.905Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>(Republikasi) Resensi buku “Anda Sopan Bapak Segan: Pendisiplinan Keluarga Pada Era Orde Baru”</p><p>Membicarakan keluarga dan norma sehari-hari akan menjadi hal yang bersentuhan langsung dengan dimensi personal dalam diri kita. Sebagai bentuk otoritas yang begitu dekat dengan kita, keluarga dan norma sehari-hari menjadi faktor utama yang membentuk perilaku, pandangan, dan prinsip hidup kita. Kenyataan tersebut akan dengan mudah kita fahami dan maknai secara seksama. Namun, barangkali akan berbeda ketika ternyata keluarga dan norma sehari-hari tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari instrumen otoritas yang jauh lebih besar. Pemahaman kita selama ini mengenai keluarga sebagai ruang privat dan norma sehari-hari sebagai nilai kehidupan yang terasa begitu dekat dengan kita ternyata merupakan sarana kontrol yang paling efektif dalam menjaga tatanan sosial politik nasional. Maka, ungkapan “ Yang Domestik Pasti Politis” mendapati relevansinya dalam persoalan ini.</p><p>Hingga hari ini, kita masih begitu akrab dengan praktek “parenting ala VOC”, begitu media sosial mengistilahkannya hari ini, yang diyakini sebagai satu bentuk pendidikan keluarga paling efektif dalam membentuk karakter anak (baca: Generasi Z dan Alpha), sebagaimana generasi-generasi terdahulu (baca: Generasi Boomer atau X) rasakan dan alami. Norma kesopanan pada orang tua yang mutlak, doktrin patriarkis yang memaksa anak perempuan untuk tunduk pada banyak aturan daripada anak laki-laki, serta cara didik yang dipenuhi kekerasan, bersyaratkan kepatuhan buta yang tak menyisakan sedikitpun ruang demokratis atas kritik adalah ciri praktek pendidikan ini. Atau kemudian hal-hal terkait lain seperti nilai keharmonisan keluarga yang tak terganggu gugat dan persoalan keutamaan harga diri keluarga yang melengkapi konstruksi parenting tersebut. Cara didik keluarga dan nilai keluarga turunan tersebut pada akhirnya membangun konstruksi keluarga yang hingga hari ini masih terus dipertahankan dan membentuk generasi. Walau bila hendak diamati dan dikatakan jika bentuk cara didik dan nilai keluarga demikian telah banyak digugat dan dibaca ulang dengan praktek-praktek yang berkebalikan serta mengantitesis, tak bisa dinafikkan bahwa cara dan pandangan “usang” tersebut tetap marak di sekitar kita. Otoritas dan nilai lama tersebut tetap mapan dalam benak kita, dalam rupabentuk yang paling laten maupun yang tetap nyata. Bahkan bila kita hendak melihat melampaui ruang keluarga dan norma sehari-hari kita di rumah. Pada ruang-ruang yang lebih publik dan luas, pada kampus kita, pada ruang organisasi-organisasi di sekitar kita, hingga pada institusi dan kebijakan kenegaraan nasional kita, kita akan jamak menemui retorika kekeluargaan dan “bapakisme” maupun nilai keharmonisan yang penuh kontrol dan penundukkan. Pejabat publik dan pemegang otoritas di sekitar kita tak henti-hentinya membangun iluasi keluarga, membangun relasi paternalistik diantara warga negara, diantara publik maupun anggota organisasi. Praktek sehari-hari di kampus dan ruang publik kita hingga hari ini masih terus berupaya mendifinisikan secara absolut apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, apa yang sopan dan tidak, apa yang diperkenankan dan tidak. Setiap otoritas-otoritas yang ada disekeliling kita hendak terus menerus menjaga stabilitas dan menghindari kritik maupun dinamika.</p><p>Fenomena-fenomena demikian dibaca dengan begitu kritis melalui penelusuran historis yang dilakukan oleh Mohammad Ichsanuddin Adnan dalam buku terbitan penerbit Selaklali dengan tajuk “Anda Sopan Bapak Segan: Pendisiplinan Keluarga Pada Era Orde Baru”. Buku ini menawarkan pembacaan yang begitu kompleks dalam memahami konsep keluarga nasional ala orde pemerintahan Suharto yang berdiri diatas perangkat pendipislinan sosial yang meliputi paradigma bapakisme dan ibuisme, program keluarga berencana, hingga pedoman pendisiplinan “remaja” dan keluarga. Rangkaian konsep penopang tersebut dibentuk dan diturun-temurunkan hingga akhirnya membentuk lanskap sosial politik kita sekaligus cara kita memahami dan memandanginya sekarang. Perangkat penopang tersebut adalah inti sistem, ialah kata-kata kunci atas mengenai kerangka kekeluargaan nasional yang mengakar sekaligus mencengkeram kehidupan rakyat hingga bergenarasi</p><p>Melalui penelusuran literatur ; otobiografi Suharto, kajian-kajian sejarah komprehensif terkait, serta arsip sezaman; warta koran-koran lawas, beragam dokumen resmi nasional, dan jejak polemik publik di surat-surat kabar, penulis mendaras praktek pendisiplinan keluarga dari hulu wacana dan asal-usulnya, rangkaian program berikut dinamikanya, hingga releksi penutup yang menegaskan sebuah pernyataan mengenai “keyatiman nasional” yang barangkali mencerminkan keadaan kita akhir-akhir ini.</p><p><strong>Rezim dan Tatanan Paling Baru: Sebuah Titik Permulaan</strong></p><p>Krisis multidimensional yang hadir pada penghujung kekuasaan sang figur bapak bangsa Sukarno pada rezim terpimpinnya melahirkan gelombang protes rakyat yang akhirnya mengancam konstruksi kekeluargaan nasional yang sebelumnya telah terbangun melalui retorika persatuan lintas ideologis Nasionalis-Agamis-Komunis (Nasakom) dan visi Sosialisme Indonesia. Sebagai gantinya, sang jendral murah senyum, Soharto, kemudian tampil perrtama-tama dalam keadaaan penuh gejolak dengan manuver-manuver yang dimaksudkan untuk menyelamatkan rumah tangga nasional. Pada fase pasca peristiwa 30 September ini, ia hadir melalui kemungkinan yang muncul ditengah arus demonstrasi anti kiri aliansi rakyat bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya Angkatan Darat (AD), dengan mahasiswa dan golongan masyarakat lainnya. Ia hadir tak serta merta melangkah secara serampangan dan mendongkel kekuasaan sang bung besar, ia bergerak dengan tetap berada pada cara kerja kekeluargaan orde lama.</p><p>Soeharto, dalam rumah tangga nasional kala itu, tetaplah seorang anak yang perlu menghormati keluarga dan sang kepala keluarga Sukarno. Hubungan ini akhirnya mendapati kerumitan tatkala berhadapan dengan krisis politik kala itu. Relasi diantara Soeharto dan Sukarno disini begitu syarat dengan nilai keluarga Jawa yang tak menyukai konfrontasi langsung dan menghendaki kestabilan. Soeharto berupaya untuk tak keluar dari logika kekeluargaan ini dengan “<em>mikul dhuwur mendem jero</em>” atas Sukarno. Frasa tersebut adalah wujud nyata dari logika kekeluargaan yang tetap menjunjung penghormatan terhadap kepala keluarga. Ia memilih menyampaikan <em>uneg-uneg</em> dengan penuh rendah hati kepada sang bapak, sembari bermanuver secara konspiratif untuk mengkondisikan pengambil alihan kekuasaan. Kritik Soeharto atas pembiaran yang dilakukan oleh Sukarno terhadap keberadaan PKI di tengah krisis ini disampaikan secara terang-terangan namun tetap penuh kelapangan hati sebagai wajah yang ditampakkan di depan Sukarno. Dibaliknya, kampanye anti PKI dan politik kiri digalakkan hingga tahap yang begitu mengerikan melalui kuasa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan kepadanya.</p><p>Manuver lanjutan Suharto akhirnya mendapati fase lanjutan tatkala sang bapak nasional, Sukarno, telah dikalahkan secara konstitusional dan menyerahkan mandat padanya. Ia sekarang tak lagi menjadi anak, ia telah didapuk menjadi bapak nasional yang berwenang dalam rumah tangga nasional. Ia adalah tetap kepala keluarga dalam tatanan yang sama, dalam nilai-nilai Jawa yang kuat, namun tidak dengan arah dan kecenderungannya. Suharto tak hendak melanjutkan legasi penyambung lidah rakyat dan sosok pemersatu ala Sukarno, ia hendak tampil sebagai bapak dengan visi nasional dan identitas bapakisme yang berbeda. Pembangunan dan stabilitas hendak menjadi wajah kepemimpinan keluarga yang hendak ia bangun. Kefigurannya bermaksud untuk tak lagi menduplikasi kefiguran pendahulunya, rezim yang dipimpinnya hendak menunjukkan kuasa yang tak akan lagi sama dengan sebelumnya.</p><p><strong>Bapakisme dan Ibuisme Sebagai Fundamental</strong></p><p>Kabinet Ampera dan fase awal pemerintahan Suharto menfokuskan diri pada upaya pemulihan kestabilan yang jadi kebutuhan utama rakyat. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Perdana nyata-nyata mengorientasikan diri dalam “pembangunanisme” dan upaya dalam mengkultuskan Soeharto dengan penobatannya sebagai “Bapak Pembangunan Nasional” pada 1983. Langkah ini mendeklarasikan sebuah wajah kekuasaan dan identitas kepemimpinan rumah tangga nasional baru. Bapakisme Suharto telah bermula sebagai praktek politik yang begitu paternalistik dan sentralistik. Pembangunan dan stabilitas sebagai dua kata kunci utama dalam cara negara dalam menciptakan kebijakannya.</p><p>Ia menegaskan posisi pembantu disekelilingnya, para pejabat dan birokrat, sebagai para anak-anak yang penuh setia dan hormat. Suharto dengan sangat terang-terangan “<em>mbapaki’’</em>, menunjukkan kebapakan, wajah kuasa yang penuh pengayoman dan perlindungan (baca: kontrol). Soeharto senantiasa menunjukkan tutur yang halus, watak dan gelagat yang penuh kelembutan, sekaligus tegas tanpa perlu menunjukkan kecenderungan yang keras. Karakter ini mampu dimaknai dalam istilah Jawa; <em>Pasemon</em>, lelaku yang perlahan membentuk kebiasaan dan mentalitas orang-orang di sekitarnya. Para menteri dan pejabat bersaksi atas semua karakteristik terebut, menunjukkan ketundukan, dan memetik keteladanan secara sadar tanpa paksaan. Mekanisme kuasa ini memastikan pendekatan tak sama sekali terasa represif, bapakisme Soeharto bekerja dengan begitu laten dan nyaris tak memberikan tekanan.</p><p>Bersamaan dengan wajah kuasa kebapakan tersebut, “Ibuisme” hadir sebagai penopang utama yang menyediakan energi spiritual, moral, dan emosional. Ibuisme dalam konstruksi kuasa orde baru adalah sokongan utama yang tetap bekerja dalam logika kekeluargaan Jawa yang menghegemoni perempuan. Karakteristik kuasa patriarkis demikian menciptakan sebuah kecenderungan khas yang mendorong perempuan dalam posisi yang tetap berperan dan turut andil, tanpa perlu membangkang terhadap dominasi lak-laki. Pada konteks yang mengiringi bapakisme Soeharto, maka Ibuisme Siti Hartinah — populer dipanggil Bu Tien — adalah yang utama.</p><p>Ia adalah seorang priyayi Jawa, menjadi seorang ibu negara sekaligus simbul ibu bangsa yang terkonstruksi sedemikian rupa dalam tatanan sosial orde baru melalui gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), program Keluarga Berencana, dan lain sebagainya. Ia mencerminkan figur perempuan selalu setia dalam mendampingi sang suami dalam banyak situasi dan masa. Ia merepresentasikan nilai-nilai yang penting dalam menopang kefiguran kepala keluarga dalam rumah tangga, baik dalam konteks kehidupan domestik pribadinya maupun dalam konteks nasional. Ia begitu tersimbolisasi hingga kemudian pada momen kepergiannya di tahun 1996, digambarkan seolah bangsa dan negara Indonesia mengalami kepergiaan yang begitu emosional serta menyisakan duka yang mendalam.</p><p>Ibuisme dalam representasi Siti Hartinah maupun konstruksi ideologis orde baru menempatkan perempuan dalam ruang publik secara “setara”, yang berarti tidak mengancam otoritas suami. Konsep demikian membatasi gerak perempuan hanya pada ruang-ruang yang diperkenankan dan tak mengganggu gugat dominasi laki-laki. Selain itu, ibuisme mengoperasikan peran perempuan sebagai penjaga moral keluarga. Ia tak hanya dimaksudkan dalam mengurus anak, tapi juga menjadi penentu moralitas dan spiritualitas di rumah. Logika demikian bekerja guna menyediakan naungan yang memadai bagi suami dan anak-anaknya. Rangkaian prinsip ini direalisasikan dalam wadah-wadah perkumpulan perempuan yang dikonstruksikan secara masif hingga ke tingkat akar rumput seperti PERSIT dan lebih banyak lagi lainnya. Kelompok-kelompok ini mengadopsi logika pendampingan suami dan ideologi ibuisme secara umum. PKK dan Dharma Wanita menunjukkan wajah peran perempuan dengan aktivitas-aktivitas yang fokus pada kerja sosial dan domestik yang “diperkenankan oleh negara”.</p><p><strong>Perihal Keluarga Bahagia dan Kontrol Kependudukan</strong></p><p>Ketika kuasa negara telah mencoba bermain-main dengan konsep dan retorika kekeluargaan, maka upaya dalam menetapkan kerangka keluarga serta norma dan nilai pendidikan anak adalah kelanjutannya. Orde Baru telah begitu menyadari bahwa keluarga tak hanya semata partikel kecil dalam tatanan sosial kemasayarakatan. Ia adalah unit politik terkecil yang mampu bekerja guna membentuk cara pandang rakyat dan memperkuat ideologi negara. “Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera” adalah wujud nyata dalam konstruksi politik pendisiplinan keluarga orde baru.</p><p>Tak jauh-jauh dari visi pembangunanisme, konsepsi keluarga bahagia ini mengarahkan stabiltias dan produktivitas nasional sebagai landasan atas pendidikan keluarga dan anak. Pembagian peran diantara para anggota keluarga diatur secara ketat dan penuh ketundukan; ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pendamping suami, dan anak sebagai “tunas” yang dikembangbiakan secara absolut yang kelak menjadi agensi dalam pembangunan nasional. Konsep keluarga demikan, jamak disebut sebagai <em>nuclear family</em>, pada era orde baru digalakkan dalam beragam kampanye edukatif yang disebarluaskan hingga di tingkat paling rendah dalam struktur administratif masyarakat. Pembahasan ini ditelusuri dengan cukup baik melalui dokumen resmi berjudul “Membina Tunas bangsa” yang diterbitkan oleh Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman ini adalah kunci atas penggambaran konstruksi keluarga ideal yang diimpikan negara; para anggota keluarga yang berbagi peran dan menginternalisasi nilai-nilai kekeluargaan ala rezim, serta upaya dalam memposisikan anak sebagai “varietas unggul” yang berada tepat dalam siklus yang mengarahkannya pada pengabdian masyarakat dan pembangunan nasional</p><p>Pengendalian nilai dan konsepsi kekeluargaan ini berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam pengendalian penduduk. Kedua hal ini akan bekerja dalam memastikan problem domestik rakyat tak menghambat pembangunan nasional. Kemungkinan ini terjadi tatkala modernisasi dan kapitalisme telah mendunia dan melahirkan krisis pangan maupun kependudukan yang tak terkendali, hingga tahun 1970-an, masalah global ini mencapai Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang tengah mencoba mengejar kemajuan ala dunia pertama. Maka cara-cara dan pandangan dunia pertama dalam memandang krisis kependudukan ini akhirnya diterapkan pula oleh pemerintah orde baru kala itu. Permasalahan kependudukan perlu diselesaikan untuk memastikan pembangunan berlangsung tanpa hambatan, tak lupa mengenai hambatan atas konsekuensi politik yang begitu ditakuti oleh rezim; meluasnya politik radikal kiri atas rakyat yang terdampak krisis dan pembangunan negara.</p><p>Maka dideklarsikanlah program Dua Anak Cukup, sebuah solusi atas problem kependudukan nasional yang beririsan dengan pemahaman tradisional “banyak anak banyak rezeki” yang masih marak diyakini oleh rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud lain atas kontrol negara dalam kehidupan domestik rakyat, taraf yang meningkat dalam urusan mengatur hajat kehidupan privat warga negara. Dijalankan dengan begitu perlahan, jauh dari paksaan, melalui kunci-kunci di tengah kehidupan rakyat yang luas.</p><p><strong>Pedoman Pendisiplinan Remaja dan Masalah Moral</strong></p><p>Kontruksi kekeluargaan nasional dan kerangka paternalistik yang dikehendaki negara orde baru tak menghendaki sama sekali ekspresi-ekspresi kebebasan yang digandrungi anak muda pada masanya. Padahal, modernitas dan liberalisme melalui kebijakan modal asing dan kapitalisme pasar adalah produk kebijakan negara itu sendiri. Sebagai konsekuensi, nilai baru yang mayoritas berasal dari negeri-negeri barat seperti Amerika dan Eropa hadir dan menggugah kawula muda pada masanya untuk melampaui cara pandang masyarakatnya. Pada masa tersebut pula, paradoks atas nilai-nilai mapan terpampang dengan nyata; ketika nasionalisme dan patriotisme melahirkan perang, moralitas tradisional melahirkan praktek yang menyimpang, kekuasaan politik berujung korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Maka dengan hadirnya nilai-nilai dan gaya hidup baru, maka kawula muda memilih untuk mendefiniskan diri serta jalannya sendiri dengan mengorientasikan diri pada kebebasan, individualisme dan penolakan otoritas dogmatik.</p><p>Fenomena demikian digambarkan oleh novel karya Eddy Iskandar dengan tajuk “Sok Nyentrik” yang melihat kemunculan kecenderungan baru generasi muda yang meninggalkan cara hidup lama dan “kampungan”, mengadopsi praktek gaya hidup modern ala masyarakat kota seperti menolak kerja tradisional dan mengganti nama yang dianggap udik dan tak lagi relevan dengan zaman. Sebuah term “Semau Gue” muncul pula pada tahun 1970-an sebagai fenomena eksistensial yang menjangkiti generasi muda tanah air secara umum dengan ciri individualisme yang begitu kuat. Ekspresi utama dalam karakteristik demikian adalah menolak otoritas dalam segala bentuk; orang tua, guru, pejabat. Pembangkangan ini ditujukan dengan banyak cara; berpakaian ala barat, mengadopsi musik dan subkultur impor, bergadang, dan mencoba hidup tanpa aturan.</p><p>Wajah generasi demikian membelah persepsi dan menghadirkan polemik yang meluas. Pada satu sisi, media menggambar kawula muda dan upayanya dalam menentukan cara hidupnya sendiri penuh dengan amoralitas, diidentikkan dengan pergaulan bebas, seksualitas, dan pornografi. Namun pada sisi lainnya, praktek-praktek gaya hidup baru demikian dilihat sebagai reaksi atas kegagalan struktur sosial dan moral yang selama ini diperlakukan oleh kekuasaan. “Generasi Sontoloyo” maka terbit sebagai sebuah sebutan yang memperolok generasi pada masa tersebut karena tak lagi mewarisi patriotisme generasi angkatan 45 yang perlahan mengundurkan diri kala itu.</p><p>Mendasarkan pada segenap situasi tersebut, maka negara bertindak dengan memanfaatkan setiap aparatusnya guna menanggulangi epidemi moral yang tengah meluas tersebut. Kala ekonomi dan politik tak lagi sepenuhnya stabil, maka negara menujukan perhatiannya untuk menyelesaikan problem-problem moral generasi mudanya. Pemerintah memilih “menunggangi” PKK sebagai satu-satunya alat politik rumah tangga negara dengan menjadikannya sarana untuk mendorong kampanye “Mengatur dan Meningkatkan Penghasilan Keluarga” sebagai dasar pemberdayaan keluarga. Lebih lanjut, PKK memproduksi dan menjalankan berbagai pedoman seperti “Pedoman Sopan Santun Dalam Keluarga”, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga”, serta “Ciri Anak Bermasalah”.</p><p>Rangkaian pola asuh ini mendefinisikan praktek berkeluarga yang berdaya dan bermoral. Setiap buku pedoman tersebut membentuk cara yang diperkenankan dalam menjalankan praktek keluarga dan pendidikan anak. Terkhusus mengenai “Ciri Anak Bermasalah”, negara mencoba menghadapi laju dinamika kehidupan anak muda dengan rangkaian kategorisasi yang dipenuhi pengeneralisiran dan panduan penyelesaiannya yang syarat logika penundukan. Ciri-ciri seperti pendiam, sukar bergaul, menggigil jari/jempol, mengompol, sulit belajar, makan pilih-pilih, persaingan antar saudara, atau gugup dan gagap dikategorisasi sebagai kategori anak bermasalah untuk rentang 6–12 tahun. Serta bagi umur 12–18 terdapat ciri; pendiam, tidak terbuka pada orang tua, gelisah, cemas, praduga jelek terhadap orang tua dan orang lain yang punya wewenang, serta perokok dan tidak mengenal jati diri. Pedoman demikian difungsikan sebagai petunjuk bagi para orang tua, pengingat bagi para keluarga untuk selalu mengawasi dan mengintervensi anak-anaknya.</p><p>Kepatuhan menjadi sebuah kata kunci dari pedoman-pedoman yang coba dipaksakan oleh rezim orde baru untuk menormalisasi atas konsepsi anak ideal. Mekanisme kepatuhan yang dikehendaki oleh rangkaian pedoman tersebut membatasi, bila tak bisa disebut sepenuhnya merenggut, sukjektivitas dan kendali privat anak. Beginilah kira-kira wajah “moralitas pembangunan” berupaya mengatur urusan paling privat sekalipun, menempatkan keluarga sebagai institusi kecil yang hegemoninya terkomando secara terpusat. Dibentuk untuk selalu mengawasi dan melatih anak sebagai subjek yang teratur, produktif, dan harmonis.</p><p><strong>Keyatiman Nasional dan Refleksi Bersama</strong></p><p>Pembahasan menyenai keyatiman nasional menjadi sebuah pembahasan penutup yang merepresentasikan sebuah kesimpulan penulis sekaligus pemantik pertanyaan bagi kita semua. Pada bab terakhir buku ini, penulis menetapkan reformasi sebagai gelombang perayaan bersama atas keyatiman nasional, keadaan dimana tak lagi ada bapakisme maupun ibuisme, atau tatanan kekeluargaan nasional yang berlaku, imbas dari tumbangnya rezim orde baru dalam lanskap politik nasional. Tuntutan-tuntan massa reformasi mendorong demokratisasi, merayakan kebebasan dan keberagaman, hingga melahirkan kebebasan yang seolah tanpa batas. Bentuk kebebasan yang tak pernah terperkirakan sebelumnya.</p><p>Keruntuhan orde baru berarti keruntuhan atas definisi, identitas, dan dogma yang telah dalam waktu lama mengatur kehidupan rakyat. Reformasi mendatangkan kekosongan atas itu semua, kekosongan yang tak kunjung terisi karena berbagai proses transisi politik yang begitu dinamis dan tak berkesudahan, kalau tak bisa dianggap sebagai gagal. Konstruksi kepemimpinan keluarga nasional atau konsep rumah tangga bangsa, bahkan hingga hari ini, tak pernah benar-benar kembali dan terisi kembali. Berbagai kekuatan politik pasca reformasi, sebut saja gerakan pro demokrasi atau gerakan Islam, tak pernah berhasil merebut hegemoni yang begitu mampu didayagunakan oleh orde baru.</p><p>Pertanyaan dalam buku ini akhirnya berfokus pada; apakah keyatiman nasional telah memungkinkan kita untuk mendefinisikan ulang cara kita dalam bernegara dewasa ini? atau apakah bapakisme dan logika pendisiplinan keluarga ala orde baru masih terus berlangsung pada politik nasional kita hari ini?</p><p>Sebagai sebuah buku yang sejak semula dimaksudkan untuk melengkapi kajian terdahulu yang telah begitu marak mengenai orde baru dan menghantarkan kepada lebih banyak pertanyaan mengenai politik pendisiplinan keluarga orde baru dan warisannya, buku ini telah melakukannya dengan baik. Diskursus mengenai politik dan kaitanya dengan segala hal yang domestik akan senantiasa mendapati relevansinya hingga kapanpun. Ketika rezim yang berkuasa tak pernah mau belajar dari sejarahnya dan terus berupaya merenggut kelautan rakyatnya, hingga pada hal yang paling privat sekalipun.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9f49700288fd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ketika Jongkok Waktu Buang Air Besar Kita Makin Sering Bikin Kaki Kita Kesemutan]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/ketika-jongkok-waktu-buang-air-besar-kita-makin-sering-bikin-kaki-kita-kesemutan-9a13aeb715b4?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9a13aeb715b4</guid>
            <category><![CDATA[writing]]></category>
            <category><![CDATA[mental-health]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:03:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-31T09:07:53.121Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ketika kita kita membiarkan malam memanjang dan pagi menyempit bahkan tak hadir sama sekali dalam hari-hari kita.</p><p>Lebih banyak catatan-catatan harian yang tak rampung ditulis, wacana-wacana atau resolusi yang pada akhirnya membusuk dalam benak kita, buku-buku yang tak pernah tuntas sebab ada lebih banyak lagi lainnya yang berdatangan dan menumpuk di meja, entah terbaca karena tuntutan-tuntutan atau karena iseng saja. Dan ketika kita membuka galeri foto di gawai yang nyaris tiap malam entah kenapa terus kita buka dan selami, kemudian kita membandingkan setengah tahun kebelakang, jauh lebih sedikit “hal-hal” yang rasanya bisa dibanggakan. Makin lama durasi kita jongkok ketika buang air besar dan membiarkan rata-rata screentime harian gawai kita membengkak satu sampai dua jam.</p><p>Tapi, disamping itu semua, kita bisa dengan mudah sadar bila ada lebih banyak waktu untuk sekedar berkumpul dengan kawan-kawan di masa-masa akhir ini. Atau ada cukup waktu untuk menggugurkan daftar tontonan yang telah menumpuk entah sejak kapan, berkesempatan mendengar lebih banyak lagu baru dan memperbarui daftar putar harian. Sekalipun pagi nyaris tak pernah hadir dalam hari-hariku, bukan berarti hidup jadi tak berarti untuk dijalani. Ini serius, bukan bermaksud meromantisasi kemalasan atau membiarkan hidup tak karuan. Sebab akhirnya di sisa-sisa hari tersebut, kemauan-kemauan dan semangat kita tetap eksis dan perlu mendapatkan sedikit bantuan. Jam makan yang sedikit bergeser bersamaan dengan berubahnya pola tidur tetap memungkinkan begitu banyak hal kita lakukan. Jadwal keramas yang tak sering-sering amat, mencuci motor, atau mengerjakan tugas-tugas kuliah tetap berlangsung dengan sebagaimana mestinya.</p><p>Kalo kata unit musik rock sepulang kantor yang sedang digandrungi gen z hari ini:</p><p>“melamban bukanlah hal yang tabu</p><p>kadang itu yang kau butuh</p><p>bersandar, hibahkan bebanmu” dan sekalipun terdengar sangat overrated tapi nyatanya memang begitu. “Hak untuk malas” dan sikap untuk membiarkan semuanya berlangsung dengan lebih lamban rasa-rasanya punya daya lain yang juga berkekuatan untuk menghadirkan dampak-dampak yang tak terkira. Ada lebih banyak hal-hal kecil yang akhirnya bisa terasa lebih berkesan dan berhak untuk dirayakan, keputusan-keputusan yang memang terasa tidak terlalu monumental bahkan heroik jadi bisa mendapatkan kesempatan dalam hidup kita. Langkah-langkah untuk bisa bermanfaat bagi sesama ternyata tidak harus melalui organisasi-organisasi besar di kampus-kampus kita, menduduki posisi tertentu, atau mengejar segudang prestisiusitas tanpa batas. Pertemuan-pertemuan di tongkrongan, kabar-kabar yang ditanyakan, atau memilih menjadi bagian dari lingkarang-lingkaran terdekat untuk sekedar bersenang-senang, berdiskusi sambil sok tau, dan saling mendidik satu sama lain sepertinya bisa jadi pilihan-pilihan yang juga tetap terasa manfaatnya bagi sesama. Perlahan, prioritas-prioritas yang tak banyak jadi bisa dilaksanakan dan dituntaskan. Memang tak sebesar kebanggaanya ketika ada banyak hal besar yang dituntaskan, tetapi sedikit prioritas yang akhirnya jadi tuntas tetap terasa berarti untuk dirayakan dengan sebaik-baiknya.</p><p>Tak apa kalau jongkok kita waktu buang air lebih bikin kaki kita keram sebab kebiasaan kita melakukannya sambil bermain gawai. Tak apa kalau banyak hal kita biarkan melamban, tak rampung, tak tuntas, dan tak sempurna. Barangkali kita selama ini tidak memberikan kesempatan cukup bagi hal-hal kecil, bagi yang jaraknya begitu dekat, bagi kerja-kerja perawatan yang tidak meletup-letup dan heroik.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9a13aeb715b4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Setelah Penindasan Terjadi Tepat di Belakang Punggung dan Hanya Mampu Kita Hindari Begitu Saja]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/setelah-penindasan-terjadi-tepat-di-belakang-punggung-dan-hanya-mampu-kita-hindari-begitu-saja-fd109ba683f3?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fd109ba683f3</guid>
            <category><![CDATA[writing]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 22:12:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-30T18:10:49.535Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Catatan ini mengandung isi yang sangat mungkin memantik trauma, menguras tenaga, dan mengusik benak. Kebijaksanaan pembaca diharapkan dan diperlukan.</p><p>Malam tiba bersamaan dengan rasa lelah dan penat, hinggap di hampir semua peserta aksi. Kemarahan-kemarahan telah menemui titik ujung beriringan dengan hitungan taktis dan pembacaan lapangan yang tak pasti. Namun tidak bagi sebagian lainnya, letupan yang baru saja muncul tak seharusnya dipadamkan. Adrenalin dan kesempatan yang tak akan datang dua atau tiga kali itu sudah seharusnya dimanfaatkan. Muak dan puas perlu disalurkan, hitungan kekuataan dan keadaan sepertinya bisa dikesampingkan. Sembari memungkinkan segala hal; eskalasi massa meningkat secara tak terduga atau barisan barikade yang tak akan mampu menjangkau massa tanpa identitas yang bergerak sporadis. Sembari terus bertahan dan tetap membuat titik aksi yang tersisa meninggalkan bekas kemarahan, setiap orang mundur dan terus berupaya menjaga satu sama lain. Terus dan terus, sampai persimpangan yang dipenuhi serdadu tanpa seragam yang sama tersebar dan samarnya dengan massa. Semua tetap sadar bahwa perimbangan kekuatan sudah timpang sejak awal, apalagi ketika malam yang sesak tiba dan menyisakan sebagian yang bertahan. Mau tak mau semua harus sudi mundur perlahan, mau untuk memperpanjang nafas dan mengistirahatkan diri.</p><p>Hingga ketika megaphone makin samar terdengar dan sedikit jeda terjadi. Paling tidak dari apa yang aku rasakan, mencoba berkompromi dengan penat sembari tetap awas. Kawan di kanan dan di kiri terasa cukup bingung untuk terus berhitung dengan apa yang ada di tiap sisi, sebab belakang maupun kanan tak lebih pasti keamanannya. Kasak kusuk perlahan terdengar dan ketika kami sadar, semua sudah terlambat. PECAH! TERCERAI BERAI! BERHAMBURAN TAK KARUAN!</p><p>Barikade memecah dan mendadak beringas, gerombolan-gerombolan tanpa seragam jadi trengginas dan membabi buta. Berlarian menjepit massa yang sudah sejak awal berupaya mundur perlahan. Kocar-kacir aku dan kawan yang tampak di kiri kanan, lari sekencang-kencangnya tak tentu arah. Entah akan seberapa jauh keadaan membawaku, membawa kami yang berada dalam satu kawanan.</p><p>Kami ketakutan, kami ketakutan, kami ketakutan. Aku ketakutan, aku ketakutan, aku ketakutan.</p><p>Tidak ada yang boleh lolos malam itu. Tiap yang tampak di belakang kami ditundukkan, dengan lars mereka, dengan pitingan dan seretan mereka. Kami lolos karena kami bersama dengan kawanan awak pers kampus. Kami berlari sambil terus dibentak, dibuat kaget oleh setiap kawanan tanpa seragam yang bermunculan sepanjang ruti pelarian kami. Kami memelan ketika peperlahan makin jauh dari chaos, dari tiap-tiap penangkapan yang terjadi di belakang punggung kami, dari tiap penundukkan paksa yang hanya mampu kami lewati, dari setiap peristiwa keji yang tak akan kami lupakan. Kami coba dokumentasikan yang mampu, sambil terpaksa membiarkan lebih banyak lagi lainnya. Kami belum mampu memahami keadaan dan bertindak jernih sampai titik pelarian kala itu, sampai nyaris perempatan besar terdekat yang telah ramai dipadati masyarakat yang menjalani kesibukannya masing-masing. Semua saling pandang, sambil menyampaikan tatapan-tatapannya, sambil berkata dengan tak langsung soal semua yang terjadi. Semua yang hanya mampu kami lihat, kami ingat, dan kami simpan rapat-rapat pada benak kami sampai kapanpun. Hingga langkah-langkah kami terus membawa kami pada titik yang tak lebih aman, duduk rehat dan melakukan apapun agar tak terlacak. Sembari terus was-was, mendengar dengan sigap setiap sirine, atau gerombolan patroli yang masih terus menyisir. Kami tak lebih aman, keadaan tak langsung membaik. Sampai terus kami saling bertukar kabar tentang kawan, tentang tiap-tiap penangkapan yang teridentifikasi, tentang tiap kabar dari linimasa media sosial yang telah menjadi yang terdepan membingkai aksi malam ini. Semua yang baru saja terjadi tepat di belakang punggung kami dan hanya mampu kami hindari begitu saja.</p><p>Malam masih panjang dan sebagian memilih untuk terus mendapatkan kabar. Terus berkoordinasi dan merencakan apa yang selanjutnya dirasa perlu. Namun, sebagian perlu mundur, perlu bertahan dan menjaga kewarasan di bilik kos maupun kamar tidurnya. Sembari terus mengingat, atau bergulat dengan rasa takut dan keterancaman. Semua sah dan rasional, setiap orang sadar bahwa bertahan sedikit lebih lama adalah upaya yang tersisa. Di tiap barisan yang bertahan seharian menanti pembebasan-pembebasan, di tiap ruang-ruang yang masih dirasa aman, pada kehidupan yang masih perlu dijalani, pada tiap hati dan keyakinan yang paling dalam.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fd109ba683f3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tak Ada Yang Tak Pantas Untuk Ditulis (2)]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/tak-ada-yang-tak-pantas-untuk-ditulis-2-124f61d3aabb?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/124f61d3aabb</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 06 May 2026 19:01:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-06T19:03:38.954Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Semua hanya perlu dimulai.</p><p>Sebagaimana catatan ini dibuat, sebagian besar hal dalam hidup hanya perlu untuk dimulai dan dijalankan. Ia tak perlu didahului oleh dorongan filosofis atau tujuan tujuan revolusioner. Ia tak perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu, apalagi ditakar dan dihitung-hitung melulu lantas kemudian dihakimi dengan serta merta. Titik permulaan perlu lahir untuk menjadi daya yang tak terduga atau capaian yang berhak untuk dirayakan. Sebab kita tak cukup tau akan berapa lama umur yang tersedia, atau berapa panjang napas yang mengiringi harapan-harapan di setiap hari kita.</p><p>Memulai segalanya, termasuk pencatatan kali ini, telah cukup memberikan gambaran bagi tentang arti mengambil keputusan dan meninggalkan ketiadaan. Permulaan adalah langkah, langkah adalah proses, dan proses adalah pembelajaran. Memulai jadi satu langkah untuk belajar dan untuk terus melakukannya kelak.</p><p>Catatan ini tak hendak menandai apa apa dalam hidup. Ia hanya jadi bagian yang terkait dengan apa yang tengah dan terus berjalan. Catatan ini adalah permulaan. Permulaan untuk segala galanya yang tengah terus dihidupi. Permulaan untuk menjangkau sudut dan sisi yang tak terkira sebelumnya. Permulaan untuk mencoba, untuk terus mencari, untuk terus meyakini. Sebab memulai adalah segalanya. Sebab segalanya hanya perlu dimulai.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=124f61d3aabb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Founding Father dan Revolusi Kita yang Kiri Mentok]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/founding-father-dan-revolusi-kita-yang-kiri-mentok-38bd528a4380?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/38bd528a4380</guid>
            <category><![CDATA[sukarno]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[marxisme]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:43:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-04T13:43:40.160Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Resensi buku “Sukarno, Marxisme, dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia” karya Peter Kasenda</p><p>Sang Putra Fajar, Founding Father, serta Pemimpin Besar Revolusi adalah sekian nama besar yang mengiringi kefiguran Sukarno, bukan Soekarno, selaku presiden pertama kita. Ketokohannya telah dan akan selalu dibicarakan dalam banyak perspektif, kepentingan, maupun motif. Klaim dan framing jadi sepaket lengkap yang akan mengikuti tiap-tiap pembicaraan yang berkaitan dengannya. Tak terkecuali pada apa yang dilakukan Kasenda disini, seorang sejarawan sekaligus kader Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) yang hendak menempatkan Sukarno dalam keterpautannya dengan Marxisme dan Leninisme sebagai akar dari kemunculan serta perkembangan pemikiran kiri dan Revolusi di Indonesia.</p><p>Identitas bapak bangsa yang disematkan pada Sukarno tentunya berkonsekuensi pada posisi ideologis dan tafsir nasionalistiknya. Dari “indekos palinglegendaris” nya di Peneleh, pada vergadering-vergadering SI, hingga kampusnya dan Studi Klubnya di Bandung, jalinan riwayat perjuangan pembebasannya bergulir. Pada tiap-tiap segmen dan tempat tersebutlah, gagasan dan visi kebangsaanya disemai dan dirawat. Kiprahnya yang berlangsung dari zaman paling melarat hingga mencapai zaman paling revolusioner adalah kefiguran yang tak perlu diganggu gugat nasionalistiknya</p><p>Namun tak adil rasanya, bila pembacaan atas gagasan dan kiprah patriotik Sukarno tak disinggung dimensi “Kiri” nya. Tak lengkap bila pembicaraan mengenai nasionalisme dan visi pembebasan nasional kita, tanpa perspektif kiri, terkhusus marxis yang kental. Hal ini tak hanya berlaku bagi konteks pembacaan atas Sukarno, tapi juga bagi lebih banyak tokoh dan pada konteks nya yang lebih luas. Nasionalisme kita jelas dan terang terkonstruksi dalam pergulatan ideologi yang intens, tak terkecuali dengan Marxisme dan Leninisme.</p><p>Sebagai wajah zaman edan yang penuh <em>Exploitation de l’homme par l’homme, </em>Sukarno telah begitu sadar akan kebutuhan mendasar mengenai pembebasan bagi bangsanya dan dunia. Imperialisme, sebagai buah busuk Kapitalisme telah jadi kenyataan hidup bagi separuh bangsa dunia kala itu. Bangsa-bangsa dunia selatan, tak terkecuali rakyat Hindia kala itu telah begitu sadar akan keterjajahannya dan menapaki tahap demi tahap proses pembebasannya. Sukarno hadir dalam arus ini, dalam arus zaman bergerak yang terus menerus kala itu. Posisinya yang berkesempatan untuk duduk di bangku sekolah formal di HBS di Surabaya memberinya kesempatan lain untuk berada pada salah satu jantung kota paling “beradab” dan paling “bergerak” di tanah Hindia. Ia berada tepat pada lingkaran pergerakan rakyat paling populis pada masanya, Sarekat Islam. Pergulatan fikiran, persentuhan dengan aspirasi rakyat dan praktek aktivisme, serta tak lupa perjumpaan dengan ideologi-ideologi pergerakan, tak terkecuali Marxisme dan Leninisme terjadi secara bersamaan dan menggembleng Sukarno muda. Berlanjut hingga masa pendidikan tingginya di Bandung yang juga tak kalah penting dalam rangkaian kiprahnya.</p><p>Kekirian Sukarno terbentuk bersama dengan cita kebangsaan yang baginya bulat seiring berjalannya waktu. Ia melihat realitas secara begitu material, menafsir penindasan dalam perspektif kelas, sekaligus menciptakan sebentuk konstruksi persatuan sebagai imaji sekaligus sarana perjuangan. Visi itu lahir dalam sebuah risalah masyhurnya berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” yang terbit secara berturut dalam tiga periode penerbitan pada 1926/1927. Visi yang kelak ia pegang teguh kelak ini adalah konsep yang paling sejalan dalam cita kemerdekaan yang tengah rakyatnya inginkan dan perjuangkan. Ia tak hendak memilih dan membuang ideologi, ia tak juga mencapuradukan secara serampangan tanpa perhitungan. Sukarno muda kali ini tengah menyadari kekuatan utama dari ketiga elemen pergerakan yang merepresentasikan semangat zaman. Ia merisalahkan dan membayangkan persatuan rakyat berdasarkan pada tiga dikotomi ideologis utama yang kelak akan mewujudkan takdir kemerdekaan yang seharusnya.</p><p>Simpul persatuan tersebut jelas kekiri-kirian. Konstruksi persatuan a’la Sukarno begitu terang mendudukkan Marxisme bersama Nasionalisme, dan Islamisme (Agama) dalam sebuah aliansi taktis pembebasan nasional. Visi kiri ini mendasari jejak-jejak Sukarno dalam zaman dan masa selanjutnya. Ia mendirikan PNI dan menggelorakan perlawanan non kooperatif, jadi partai paling radikal sepeninggal PKI yang dibabat habis pasca pemberontakan 1926. Ia kemudian memilih berkompromi secara taktis demi kepentingan nasionalis bersama kolonialisme Jepang dan memanfaatkan panggung panggung disediakan baginya untuk mengonsolidasikan rakyat secara sosial, politik, dan militer. Kerja-kerja zaman penjajahan jepang, yang lumrah dipolemikkan hingga hari ini, menghantarkannya jadi lakon revolusi kemerdekaan yang anti imperialisme dan anti kapitalisme.</p><p>Membicarakan kekirian Sukarno jelas tak mungkin tanpa membahas Marhaenisme, gagasan kelas ala ala, yang diciptakan olehnya sebagai pembacaan material atas realita di tengah-tengah rakyat. Marhaenisme terang-terangan dinyatakan oleh Sukarno sebagai “Sosialisme ala Indonesia” atau “Sosialisme dalam praktek” dengan kepribadian khas Indonesia. Gagasan ini berpangkal pada Marhaen, konstruksi golongan sosial yang dianggap olehnya sebagai mayoritas rakyat dengan kepemilikan alat produksi namun tanpa modal dan tertindas secara sistematis oleh kapitalisme dan kolonialisme. Dalam pengertian ini, Marhaen hadir sebagai kategorisasi sosial baru, diintegrasikan dalam kelas proletariat sebagai basis kelas.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=38bd528a4380" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Surakarta dalam Arus Pergerakan Islam Komunis Era Kolonial]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/surakarta-dalam-arus-pergerakan-islam-komunis-era-kolonial-404a124ea891?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/404a124ea891</guid>
            <category><![CDATA[islam-komunis]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-pergerakan]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 02:12:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-25T02:12:45.943Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Latar Belakang</strong></p><p>Kota Surakarta atau yang kerap disebut sebagai Kota Solo menjadi salah satu kota penting dalam sejarah panjang negara dan bangsa Indonesia. Fakta ini mampu dibuktikan dengan melihat riwayat kesejarahan kota Surakarta pada berbagai era, khususnya pada era Kolonialisme Belanda pada abad ke<strong> </strong>19 dan 20. Era tersebut menandai sebuah situasi multidimensional yang begitu pelik bagi Kota Surakarta yang dimulai dari peristiwa kelahiran kuasa Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran sebagai sebuah otoritas monarki yang terpisah dengan Keraton Kesultanan dan Pakualaman yang berada di Yogyakarta. Tentu bukan tanpa sebab, keterpisahan ini menjadi bagian dari rangkaian konflik internal Kerajaan Mataram selaku penguasa sah Pulau Jawa dan penetrasi politik dan ekonomi asing pasca kehadiran kekuatan<em> Vereenigde Oostindische Companidge</em> (VOC).</p><p>Melalui kompromi kekuasaan, Pakubuwana II bersama Belanda memindahkan keraton dari Kartasura ke Solo dan kemudian membentuk sebuah otoritas kekuasaan baru bernama Kasunanan Surakarta pada tahun 1743. Sebagai ganti imbalan, Belanda mendapatkan konsesi atas wilayah pesisir Pulau Jawa. Kemudian berlanjut dengan diadakannya perjanjian Gianti pada 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta sebagai pemerintahan baru, dan di dua tahun setelahnya terdapat pendirian Keraton Mangkunegaran Surakarta sebagai kuasa baru lainnya di Kota Surakarta. Pembagian terjadi kembali pada era pemerintahan sementara Inggris yang memunculkan kekuasaan Pakualaman Yogyakarta pada awal abad ke 19.Maka dengan begini, Mataram telah benar-benar pecah dan terbagi. Surakarta menjadi salah satu basis kekuasaan baru pasca Mataram melalui keberadaan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran di wilayahnya. Vorstenlanden atau yang berarti “wilayah para raja” menjadi peristilahan kewilayahan yang kemudian muncul untuk menyebut Surakarta dan juga Yogyakarta kala ini.</p><p>Secara administratif, Surakarta dan juga Yogyakarta ditempatkan secara khusus melalui statusnya sebagai wilayah karesidenan. Posisi ini membuat Surakarta menjadi daerah dengan otoritas dan tata kelola yang jauh lebih otonom dan berbeda dengan daerah lainnya. Wilayahnya mencakup Kabupaten Boyolali dan Klaten, serta Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan juga Sukoharjo. Masing-masing wilayah tersebut terbagi menjadi bagian dari kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Selain pada aspek kewilayahannya, Kota Surakarta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi pada berbagai aspek lainnya. Pada persoalan sosial, Kota Surakarta dihuni oleh lapisan masyarakat multi etnis yang timpang dalam berbagai sisi, yang pada dasarnya menempatkan masyarakat Jawa sebagai mayoritas tertindas. Selain itu pada tataran politik, kuasa keraton selaku pemangku kekuasaan masih terasa begitu nyata di mata masyarakat, namun tetap impoten dan inferior bila dihadapkan pada realitas kolonial Belanda. Situasi ini menjadi semakin absolut dengan munculnya prinsip stabilitas <em>“rust en orde”</em> atau “keamanan dan ketertiban” yang menjadi landasan hegemonik Belanda atas Kota Surakarta.</p><p>Kondisi multidimensional yang begitu rumit ini diperparah dengan dinamika ekonomi yang mewarnai perkembangan Kota Surakarta pada era tersebut. Zaman modal menjadi pijakan awal atas perubahan signifikan corak perekonomian Kota Surakarta khususnya dan Hindia umumnya, yang mana ditandai dengan liberalisasi dan kapitalisasi besar-besaran melalui kehadiran korporasi-korporasi swasta. Langkah krusial ini akhirnya benar-benar mampu mendongkrak keuntungan dan daya ekonomi Belanda serta mempercepat modernisasi tanah Hindia secara masif dan meluas. Namun, tidak demikian dengan apa yang rakyat pribumi dan tanah Hindia dapati, ketimpangan menjadi begitu terasa dan melahirkan dikotomi kelas sosial yang ekstrim. Pihak kolonial bersama kaum bangsawan, priyayi, dan korporasi beserta kaki tangannya menjadi kelas berpunya yang mengeksploitasi rakyat pribumi yang menjadi kelas tak berpunya yang tereksploitasi. Kondisi ini pula yang kemudian terjadi di Kota Surakarta dan menjadi bibit atas dinamika politik pergerakan bumiputera, terkhusus bumiputera Islam yang menjadi elemen mayoritas untuk bangkit melawan ketertindasan.</p><p><strong>PEMBAHASAN</strong></p><p><strong>Kebangkitan Gerakan Islam Surakarta</strong></p><p>Fenomena kebangkitan gerakan pribumi Islam di Solo merupakan bagian dari gelombang kebangkitan intelektual pasca diterapkannya kebijakan politik etis pada tahun 1901. Kebijakan ini berpijak pada prinsip balas budi pemerintahan kolonial Belanda atas rakyat dan tanah Hindia yang diwujudkan dalam upaya pemajuan berbagai aspek peri kehidupan rakyat, tak terkecuali pendidikan. Melalui pemajuan bidang pendidikan ini, partisipasi rakyat pribumi, termasuk pribumi muslim didorong pada level yang tak terbayangkan sebelumnya. Walaupun pada akhirnya terlaksana secara begitu eksklusif, kemajuan ini melahirkan para priyayi terdidik yang menjadi agen-agen perubahan sosial dan politik dengan membawa berbagai gagasan serta tradisi modern, seperti halnya organisasi pergerakan, pers atau penerbitan, serta ideologi modern.</p><p>Berdirinya organisasi <em>Rekso Roemekso</em> atau yang kemudian beralih rupa menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi awal dari perkembangan gerakan Islam di Kota Surakarta. Sang Pendiri Samanhoedi, mendirikan organisasi tersebut pada 1912 guna mewadahi para pedagang batik bumiputera Islam agar mampu melindungi dirinya dan bersaing dengan para pedagang Tionghoa. Kemunculan mereka perlahan berhasil mendapatkan perhatian bumiputera Islam secara luas, bahkan melampaui para kaum pedagang dan saudagar yang menjadi elemen terawal organisasi tersebut. SDI menjadi wadah yang representatif dalam mewakili aspirasi umat Islam pribumi secara luas dan karenanya pada tahun 1912 mendorong transformasi keorganisasian yang begitu vital dan fundamental yakni perubahan menjadi Sarekat Islam (SI).</p><p>SI kemudian menjadi begitu menonjol dalam pergerakan bumiputera Islam yang kemudian beriringan dengan berbagai organisasi pribumi Islam lain yang juga muncul dan mewarnai kancah pergerakan di Kota Surakarta. Organisasi pergerakan bumiputera Islam lain yang kemudian muncul adalah Muhammadiyah yang mulanya berdiri di Yogyakarta pada 1912. Muhammadiyah memulai aktivitas dakwahnya di Kota Surakarta melalui inisiasi seorang saudagar batik sekaligus pendakwah bernama Hadji Misbach. Mulanya ia aktif dalam kancah pergerakan dengan bergabung pada perhimpunan jurnalis bernama<em> Inlandsche Journalist Bond</em> (IJB) milik Mas Marco Kartodikromo. Perhimpunan tersebut eksis guna menjadi media kontrol sosial terhadap pemerintah kolonial, Misbach pun tergerak untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi politik umat. Selain itu, melalui IJB tersebut pula Misbach bertemu seorang aktivis Muhammadiyah Yogyakarta bernama Fachrodin. Hubungan mereka kemudian terjalin dengan begitu erat dan saling menguntungkan, melalui Misbachlah maka akhirnya Muhammadiyah mampu mencapai Kota Surakarta dan memulai aktivitas dakwahnya.</p><p>Kehadiran Muhammadiyah di Surakarta membawa kedinamikaan baru bagi pergerakan Islam di Kota Surakarta. Muhammadiyah hadir dengan paradigma purifikasionis reformis yang memadukan syiar keagamaan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini membuat Muhammadiyah secara fundamental terorientasi pada lapangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada fase selanjutnya, bermunculan berbagai tokoh pergerakan Islam lain seperti Moechtar Boechari, Harsoloemekso, Sastrosoegondo, dan banyak lagi lainnya. Beberapa nama tersebut kemudian berkolaborasi bersama Misbach dan mendirikan perkumpulan keagamaan baru bernama<em> Sidiq Amanah Tabligh Vatonah</em> (SATV). Perkumpulan tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan dakwah Islam di wilayah Surakarta dan secara khusus mencegah arus kristenisasi di Kota Surakarta. SATV eksis dan mewarnai pergerakan Islam di Kota Surakarta bersama SI, Muhammadiyah aafdeling Surakarta dengan memunculkan syiar dakwah keagamaan yang disertai dengan perdebatan-perdebatan atas berbagai diskursus serta upaya kritik dan aksi politik massa yang meluas.</p><p>Selain dalam bentuk organisasi dan aksi-aksi, pergerakan Islam di Kota Surakarta memanfaatkan media pers atau surat kabar guna menyebarkan gagasan maupun menyampaikan kritik sosial. Misbach bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah Surakarta mendirikan organ penerbitan <em>Medan Moeslimin</em> pada 1915. Secara tujuan, organ ini berdiri guna menyiarkan ajaran keagamaan dalam perspektif yang lebih progresif dan menggalang persatuan umat, namun secara khusus terdapat persoalan kristenisasi yang salah satunya juga dilakukan melalui penerbitan bertajuk <em>Mardi Rahardjo</em>. Media penerbitan kristen tersebut memproduksi produk jurnalistiknya secara cuma, substansinya seringkali dianggap menyudutkan Islam. Penangkalan dan perdebatan akhirnya dilancarkan melalui media Misbach tersebut dengan memperingatkan umat dan mempererat persaudaraan antar satu sama lain.</p><p>Organ penerbitan bercorak Islam lain yang juga didirikan Misbach adalah <em>Islam Bergerak </em>yang didirikan pada 1917. Organ ini menjadi media lain yang mewarnai dinamika diskursus pergerakan Islam di Surakarta dengan fokus yang lebih jauh mengenai kritik sosial dan politik kuasa kolonial. Dalam banyak tulisan-tulisannya, Misbach pada para tokoh lain menyoroti kebijakan-kebijakan yang mengekang umat. Termasuk dalam hal ini, upaya kristenisasi diasosiasikan sebagai bentuk hegemoni kapitalis dan pemerintah kolonial dalam aspek keagamaan. Selain itu, pada kesempatan-kesempatan lain, Islam bergerak juga berada pada garis terdepan dalam mengkritik organisasi-organisasi pergerakan Islam yang menunjukkan watak reaksioner dan melemahkan pergerakan umat Islam.</p><p><strong>Kehadiran Komunisme dan Riwayat Gerakan Islam Komunis di Surakarta</strong></p><p>Keberadaan berbagai organisasi, media serta tokoh-tokoh pergerakan Islam yang ada sebelumnya menjadi titik berangkat atas pergulatan gagasan maupun ideologi dalam kancah pergerakan Islam di Kota Surakarta. Dalam konteks kehadiran Komunisme atau yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan Islam Komunis, mulanya hadir sebagai ekspresi perlawanan rakyat dengan corak yang adaptif. Gagasan komunisme menjadi menarik karena kritiknya yang relevan atas kapitalisme dan kekuasaan kolonialisme Belanda. Namun gagasan tersebut dirasa perlu diformulasikan secara adaptif guna jauh lebih efektif dalam meraih simpati rakyat luas. Pada konteks di Surakarta, para tokoh agama dan pergerakan akhirnya mempertemukan Islam dan Komunisme dalam sebuah aliansi ideologis dan front perjuangan. Islam Komunisme dalam konsepnya mampu didefinisikan sebagai bentuk pemikiran yang sinkretis, yaitu pemaduan antara nilai dan dogma Islam dengan prinsip ideologi Komunisme. Sinkretisme ini berdampak secara langsung dalam penyatuan identitas serta hadirnya interpretasi antar masing-masing konsep ideologi.</p><p>Secara fundamental, upaya sinkretisme yang terjadi tersebut terasa aneh dan kontradiktif. Pada tataran ontologis dan kosmologis, Komunisme memiliki pandangan materialisme mutlak, sedangkan Islam mengandung nilai metafisis dalam berbagai konsepnya. Komunisme juga melihat manusia dalam perspektif ekonomi yang berpacu pada dasar produksi, sedangkan Islam memandang ketuhanan atau tauhid sebagai acuan dalam melihat manusia dan eksistensinya. Namun, potensi subversif dan orientasi kritik atas tatanan penindasan atau kedholiman menjadi titik temu yang fundamental atas kedua ajaran. Upaya sinkretisme melihat kesamaan nilai dan orientasi atas pembebasan manusia yang ada dalam Islam menjadi begitu penting untuk dioptimalkan sebaik mungkin guna memperhebat perjuangan rakyat atas penindasan kolonialisme dan kapitalisme Belanda.</p><p>Sinkretisme Islam dan Komunis yang kemudian melahirkan gerakan di Surakarta lahir melalui para tokoh dan organisasi pergerakan Islam yang ada sebelumnya, dan yang paling utama ialah Hadji Misbach dengan penerbitan serta organisasi yang terafiliasi olehnya. Mula-mula, Misbach memulai geliat aktivitas subversifnya,tulisan-tulisannya<em>,</em> dan praktek syiar keagamaanya karena gelombang kristenisasi di Kota Surakarta. Namun, dalam perspektif yang dihadirkannya, gelombang kristenisasi yang terjadi bukan bermasalah karena dasar keagamaan Kristennya, melainkan karena upaya Kristenisasi merupakan alat kapitalis dan kolonialisme Belanda guna menundukkan rakyat. Orientasi awal ini menjadi sebuah fase permulaan atas perjuangan militan umat Islam yang makin ideologis dan radikal di kemudian hari.</p><p>Militansi Umat Islam yang semakin meningkat mendorong SI untuk melakukan upaya pengorganisiran dengan membentuk <em>Tentara Kandjeng Nabi Moehamad</em> (TKNM) pada awal tahun 1918, yang kemudian mengajak Misbach menjadi bagian darinya dan menjadikannya propagandis. CTKNM kemudian dibentuk di Surakarta dengan mengajak SI, Muhammadiyah serta organ Medan Moeslimin.Melalui organisasi ini lah umat Islam Surakarta semakin militan dalam menyelenggarakan perjuangan, terkhusus dalam membela kehormatan agama. Dalam eskalasi aktivitasnya, massa umat Islam berkonfrontasi dengan tokoh — tokoh seperti Martodharsono, dengan organ-organ seperti<em> Djawa Hisworo</em>, <em>Mardi Rahardjo</em>. serta <em>Comite Javaansch Nationalisme</em> (CJN). Masing-masing tokoh serta organ tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan aktivitas kristenisasi, penyudutan agama Islam berseberangan dengan semangat militansi umat Islam kota Surakarta kala itu.</p><p>Kritik CTKNM dengan segenap umat terus berlangsung dengan target tidak hanya kepada para tokoh serta organ milik masyarakat, melainkan kepada pemerintah kolonial yang membiarkan praktik-praktik penghinaan agama terjadi. Selain itu, pihak pemerintah kolonial juga dianggap cenderung berpihak kepada agenda kristenisasi dengan dalih netralitas (<em>regeering</em>). Namun, perlahan perlawanan melemah karena berbagai persoalan internal, seperti mengendornya inisiasi dari Tjokroaminoto dari SI, dugaan korupsi, dan lain sebagainya. Alhasil, berbagai persoalan ini melahirkan kekecewaan di kalangan umat luas. Kondisi ini tidak membuat umat bungkam begitu saja, Misbach yang telah berkecimpung secara dominan dalam perjuangan mengisi kepemimpinan CTKNM dan keredaksian <em>Medan Moeslimin</em> sekaligus. Kehadirannya mendongkrak tingkat radikalisme umat dan memperhebat aksi-aksi pengorganisiran, namun hingga fase ini belum terdapat perubahan orientasi ideologis atau sinkretisme Islam dan Komunis.</p><p>Perkembangan <em>Medan Moeslimin</em> menjadi begitu pesat dan mendorong popularitasnya sendiri serta nama Misbach pada waktu bersamaan. Hal tersebut, dimungkinkan karena lontaran-lontaran kritik kepada kebijakan pemerintah kolonial serta kepada tokoh dan organisasi, terkhusus organisasi keagamaan yang tidak berpihak dalam perjuangan melawan kapitalisme dan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, organ <em>Islam Bergerak</em> juga menjadi organ lain yang hadir dan mewarnai dinamika pergerakan umat Islam Surakarta. Organ <em>Islam Bergerak</em> menjadi sarana lain yang dimiliki umat kala itu dalam melancarkan kritik sosial kepada musuh-musuh dari dalam maupun luar agama Islam sendiri. Pada taraf selanjutnya, perlahan tulisan-tulisan <em>Islam Bergerak </em>menunjukkan kecenderungan kirinya. Sejak 1918, artikel-artikel <em>Islam Bergerak</em> memuat seruan perjuangan melawan penindasan dengan perspektif kelas. Corak ini terus berkembang dan menjadi fase lanjutan atas perkembangan gagasan maupun gerakan Islam Komunisme di Surakarta.</p><p>Fase perkembangan gerakan Islam Komunisme mencapai titik lanjutannya yang semakin radikal dengan aktivitas pengorganisiran massa yang luas terjadi. Aktivitas ini terjadi secara terus menerus dalam kurun tahun 1918–1920 an, fase ini begitu kuat didorong oleh eksistensi ideologi kiri radikal seperti Komunisme yang telah mulai muncul di kalangan rakyat secara umum, termasuk umat Islam. Representasi nyata elemen radikal ditunjukkan oleh organisasi <em>Insulinde</em> yang diikuti oleh tokoh pergerakan Tjipto Mangunkusumo dan Misbach pula. Pada fase ini Misbach mengalami pergulatan ideologi kiri dan mendorong kesadarannya pada taraf yang makin radikal. Fase ini membuat pandangannya terbuka atas prinsip-prinsip radikal Komunisme yang memiliki banyak kesamaan dengan prinsip nilai keislaman yang dianutnya.</p><p>Dalam rentang akhir 1918 sampai 7 Mei 1919 Misbach dan <em>Insulinde</em> tercatat telah melahirkan <em>kring-kring</em> (cabang-cabang) organisasi yang menghimpun rakyat luas di daerah-daerah pedesaan dan memimpin berbagai <em>vergadering</em> atau perkumpulan massa. Misbach mendorong pemogokan atau bentuk aksi langsung dengan legitimasi ajaran Agama Islam. Aksi-aksi pemogokan benar-benar pecah di banyak tempat, terkhusus pada titik-titik di daerah Tegalgondo, Nglungge, Kagokan, dan Wironangan. Akibatnya, pengkapan dilakukan oleh pemerintah kolonial atas Misbach pada 7 Mei 1919 karena dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab. Sontak, penangkapan ini menghebohkan dunia pergerakan Islam Surakarta. Ketokohan Misbach mendorong protes umat dalam menuntut pembebasan Misbach, termasuk para tokoh SATV dan Muhammadiyah mengupayakan pembebasan melalui Gubernur Jenderal Van Limbrug Stirrum. Hingga kemudian Misbach berhasil dibebaskan dan kembali melanjutkan perjuangannya pada tahun 1920 dengan sebuah organisasi pergerakan baru bernama Sarekat Hindia (SH).</p><p>Era-era selanjutnya menjadi proses radikalisasi rakyat yang semakin berlanjut dan meluas. Gagasan radikal dan Komunisme telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan rakyat, termasuk perjuangan umat Islam Surakarta. Organ-organ seperti <em>Islam bergerak</em> menjadi yang utama dalam mengembangkan gagasan Komunisme dan mengobarkan semangat perlawanan umat Islam. Pemogokan menjadi praktik perjuangan yang marak dan begitu dipandang secara mulia, bahkan dikaitkan dengan prinsip <em>Jihad Fi sabilillah</em> dalam menegakkan keadilan. Faktor ekonomi dan menguatnya cengkeraman sistem kapitalis menjadi latar belakang lain yang menyebabkan situasi menjadi semakin mendesak.</p><p>Perkembangan situasi pergerakan Islam diwarnai dengan perubahan dan perpecahan tatkala kehadiran ideologi Komunisme dianggap sebagai ancaman atas gerakan Islam sendiri. Fenomena ini menghinggapi tubuh organ <em>Islam Bergerak</em> pada saat Misbach berada dalam tahanan, pengambilalihan dan perubahan orientasi gerakan dilakukan oleh aktivis-aktivis Muhammadiyah yang berada di dalamnya. Selain itu perpecahan yang terjadi pada tubuh SI juga menjadi fenomena lain yang menimbulkan dampak yang meluas dalam tubuh gerakan Islam. Kalangan Islam Komunis berdiri sebagai golongan SI merah yang berhadapan dengan kalangan anti-Komunis yang disebut sebagai golongan SI putih. Misbach sebagai pengusung kesepahaman antara Islam dan Komunis berdiri pada pihak SI merah, perjuangannya konsisten untuk menolak sikap anti-Komunisme. Ia bertindak dengan mengambil alih <em>Islam bergerak</em> kembali dan melancarkan kritik-kritiknya kepada kalangan Islam anti-Komunis seperti SI putih dan juga Muhammadiyah yang bertindak menjauhkan diri dari lapangan perjuangan politik .</p><p>Perpecahan dan pergesakan antar elemen gerakan Islam ini akhirnya membuat konsekuensi-konsekuensi tak terhindarkan terjadi. Misbach dan banyak tokoh pergerakan Islam Komunis memutuskan bersimpang jalan dengan Muhammadiyah, SI merah didepak dari tubuh internal SI pasca kebijakan disiplin organisasi, SATV pecah kubu dengan kalangan yang menolak kehadiran gagasan Komunis. Gerakan Islam Komunis di Surakarta terdampak dengan berbagai dinamika tersebut dan memutuskan jalan perjuangannya sendiri pada fase-fase selanjutnya. Juni 1923 menjadi tahun berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) <em>afdeling</em> Surakarta, organ <em>Islam bergerak</em> dengan segera mengafiliasikan diri dengannya dan kemudian dileburkan dengan organ PKI Yogyakarta dengan sebuah nama baru <em>Rakjat Bergerak</em> pada September 1923. Selanjutnya, Sarekat Rakyat (SR) didirikan pula pada 8 Oktober 1923 sebagai sebagai organisasi pergerakan radikal lokal Surakarta yang berada tepat dibawah kendali Misbach. Pada perjuangan SR, Misbach menegaskan gagasan Islam Komunismenya yang telah lama ia usung.</p><p>Radikalisasi rakyat mencapai tarafnya yang semakin meningkat dengan berdirinya berbagai organisasi tersebut. Proses-proses perjuangan radikal rakyat dan gerakan Islam Komunis mencapai puncak dinamikanya pada tahun 1924–1926 yakni dengan meletusnya pemberontakan-pemberontakan secara bertahap yang dilakukan oleh SR, PKI Surakarta, dan organisasi pergerakan Islam Kota Surakarta lain yang belakangan muncul seperti <em>Moetakallimoen</em> dan perkumpulan <em>Moe’allimin </em>pimpinan Ahmad Dasoeki. Pemberontakan puncak dengan eskalasi aksi kekerasan yang meluas di tahun 1926 pecah berdekatan dengan aksi pemberontakan komunis lain di Jakarta, Tangerang, Banten, priangan Timur, Bandung, dan Pekalongan, Banyumas, Kedu, Kediri, serta yang kemudian pecah pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Pada tahun-tahun setelahnya, penangkapan besar-besaran dilakukan kepada kepada para aktivis Islam Komunis maupun aktivis radikal pergerakan lain beserta simpatisannya. Praktis pasca fase ini, pergerakan Islam Komunis mampu dianggap turut terhenti, bersama dengan terhentinya gerakan rakyat bercorak radikal di seluruh Hindia.</p><p><strong>KESIMPULAN</strong></p><p>Kota Surakarta telah menjadi bagian dari kancah pergerakan nasional abad ke-19 dan 20. Hal tersebut mampu terjadi karena Kota Surakarta menjadi pusat kekuasaan baru pasca pecahnya Mataram yang melahirkan Kasunanan dan Mangkunegaran Surakarta sebagai otoritas monarki yang terpisah dari Yogyakarta. Selain itu, Kota Surakarta menjadi sebuah wilayah administratif khusus, yakni sebagai karesidenan, yang kemudian membuat Kota Surakarta mendapati kemajuan yang relatif signifikan melalui liberalisasi ekonomi dan kapitalisasi sumber daya yang mendorong modernisasi masyarakat. Namun, dibalik itu semua, kehidupan masyarakat pribumi mayoritas berada dalam kondisi yang kesejahteraan yang rendah serta terhegemoni secara politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya.</p><p>Serangkaian kondisi tersebutlah yang mendorong kebangkitan gerakan Islam terjadi di Kota Surakarta sebagai bagian dari respon atas peliknya kondisi yang ada. Fenomena ini menjadi bagian dari arus kebangkitan intelektual pasca politik etis yang diterapkan pada awal abad ke-20. Gerakan muncul pertama dengan didirikannya organisasi Rekso Roemekso atau yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI) atau Sarekat Islam (SI) yang menjadi representasi aspirasi umat Islam pribumi Surakarta yang luas. Kemudian berkembang pula organisasi lain seperti Muhammadiyah yang mengusung sebuah paradigma progresif baru yang bertendensi purifikasionis-reformis. Muhammadiyah kemudian menjadi lakon pergerakan Islam Surakarta melalui inisiasi salah satu kadernya yang populer bernama Hadji Misbach dengan syiarnya yang kritis dan media-media penerbitannya yang masyhur seperti <em>Medan Moeslimin </em>dan <em>Islam Bergerak.</em></p><p>Pergerakan Islam Surakarta mendapati perkembangan yang semakin dinamis tatkala terdapat upaya sinkretisme ideologis dengan Komunisme. Tak bisa dipungkiri, bahwa Komunisme tengah menjadi fenomena pergerakan yang mengundang simpati luas karena kritiknya yang relevan atas kolonialisme dan kapitalisme Belanda. Hal tersebut pula lah yang terjadi pada konteks gerakan Islam di Surakarta, Komunisme hendak diadaptasikan dan dipadukan dengan Islam sebagai ideologi gerakan guna menggalang persatuan umat yang lebih luas. Langkah vital ini dilakukan oleh utamanya Hadji Misbach sebagai tokoh pergerakan Islam Surakarta yang santer. Penyatupaduan nilai ini membawa gerakan Islam surakarta pada tarafnya yang semakin radikal pada periode 1918–1920. Umat Islam Surakarta aktif melakukan pengorganisiran massa, serta organ seperti Islam Bergerak telah dengan terbuka mengusung perspektif perjuangan kelas. Gagasan dan gerakan Islam Komunis telah begitu efektif mempersatukan massa rakyat pribumi tertindas dan melancarkan perlawanan terbuka kepada kuasa kolonial dan kapital Belanda.</p><p>Gerakan Islam dan Komunis yang terjadi di Kota Surakarta ini membuktikan bahwa fleksibilitas ideologis serta gerakan mampu menjadi langkah yang fundamental dalam meningkatkan eskalasi perjuangan massa. Gerakan ini menjadi sebuah warna baru yang begitu revolusioner dan melampaui massanya dan membawa dampak yang signifikan serta luas. Pada peristiwa ini pula, Kota Surakarta mampu dipandang sebagai laboratorium sosial dan politik dalam kancah pergerakan nasional. Dengan demikian, sejarah gerakan Islam Kiri ini membawa kota Surakarta pada posisi yang sentral pada arus perlawanan nasional terhadap kolonialisme dan kapitalisme Belanda.</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">Bakri, Syamsul. <em>Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914–1942</em>. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2015.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">— — — . “PERGERAKAN DI JANTUNG VORSTENLANDEN (Sejarah Sosial Masyarakat Surakarta Era Kolonial).” <em>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA</em>, 2021.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">“Islam Bergerak.” April 10, 1918.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">Kartodikromo, Marco. <em>Journalist Marco, Kumpulan Tulisan di Doenia Bergerak, SinarHindia, SinarDjawa, Hidoep 1914–1924</em>. Yogyakarta: Octopus, 2017.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">Kartodirdjo, Sartono. <em>Elite Dalam Perspektif Sejarah</em>. Jakarta: LP3ES, n.d.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">Khalid, Wahid Ibnu, and Fitri Sari Setyorini. “Pengaruh Konflik Muhammadiyah Dan Haji Misbach Terhadap Pergerakan Muhammadiyah di Surakarta (1922–1926).” <em>Tasamuh: Jurnal Studi Islam</em> 14 (April 2022): 47–59.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">Misbach. “Sroean Kita.” <em>Medan Moeslimin</em>, 1916.</a></p><p><a href="https://www.zotero.org/google-docs/?03uHPr">Shiraisi, Takashi. <em>Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926</em>. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023.</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=404a124ea891" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bahasa dan Akselerasi Kesadaran Politik Rakyat Hindia]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/bahasa-dan-akselerasi-kesadaran-politik-rakyat-hindia-0fac26fc4565?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0fac26fc4565</guid>
            <category><![CDATA[sejarah-pergerakan]]></category>
            <category><![CDATA[pergerakan-nasional]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 01:47:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-25T01:47:43.989Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Resensi buku “Perang Suara : Bahasa dan Politik Pergerakan”</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/182/1*M9t0ZvuO0O1pZVPVAuE5gg.jpeg" /><figcaption>Buku “Perang Suara” terbitan Komunitas Bambu</figcaption></figure><p>Karya independen perdana milik Hilmar Farid ini berupaya menjawab absennya kajian lebih lanjut terkait aspek “sarana” spesifik yang mampu mendorong proses penumbuhan kesadaran pergerakan nasional. Kajiannya menetapkan bahasa sebagai sarana mendasar yang melandasi berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi pada abad XIX-XX. Hal tersebut dilandasi dengan pembacaan atas perkembangan situasi tanah jajahan yang tengah bergejolak berkat perkembangan kapitalisme dan modernitas yang meluas. Selain situasi ekonomi yang dinamis dan melahirkan berbagai fenomena kesenjangan sosial, kapitalisme dan modernitas membawa pengaruh “impor” yang tak terduga yang membawa lebih banyak huru-hara sosial-politik di tengah kehidupan rakyat Hindia berwujud berbagai gagasan-gagasan sosial politik modern yang menghadirkan ragam perspektif baru dalam menyingkap realitas kehidupan tanah jajahan seperti halnya Sosialisme, Komunisme, Islamisme, serta Nasionalisme.</p><p>Buku ini sejak awal telah menjelaskan terkait posisinya sebagai pembuka atau pengantar untuk kajian mendalam selanjutnya. Spesifikasi isu yang dipilihnya membuat proses penulisan terganjal dengan berbagai keterbatasan materi dan sumber. Namun bukan berarti buku ini memiliki kandungan isi dan kemampuan pembacaan yang dangkal, detail-detail mengenai data-data yang menggambarkan perkembangan aspek ekonomi dan sosial terkait mampu dijelaskan dengan padat dan tepat. Kerumitan dan keragaman spektrum pemikiran yang berkembang, pandangan-pandangan tokoh yang saling bersitegang dan melahirkan dinamika sosial-politik, serta beragam cuplikan maupun potongan surat kabar, selebaran, dan beragam bentuk medium penulisan lainnya mewarnai setiap bagian buku dengan padu dan solid.</p><p>Buku ini telah telah berupaya dengan sebaik-baiknya dalam menjelaskan keruntutan aspek-aspek latar historis yang perlu dibaca dan dipahami. Paruh awal buku, pembahasan berfokus pada upaya untuk memperkenalkan situasi tanah jajahan yang diwarnai perkembangan ekonomi secara fundamental hampir pada setiap perikehidupan rakyat, hal ini mengacu pada argumentasi penulis yang mempertentangkan teori-teori terdahulu seperti teori dualisme ekonomi milik J.H. Boeke dan Clifford Geertz yang menjelaskan keteriringan perkembangan sistem kapitalisme kolonial berbasis perkebunan dengan sistem non-kapitalis yang marak di kawasan pedesaan. Penulis dengan tegas menolak simplifikasi tersebut dan menyatakan berbagai persoalan mendasar yang mengacu pada penetrasi kapitalisme negara kolonial atas tanah jajahan, terjadilah eksploitasi besar-besaran melalui berbagai industri perkebunan dan dengan segera merubah peta perekonomian dan corak penghidupan rakyat. Konsentrasi demografi kemudian terdampak dan menciptakan sentralisasi di Pulau Jawa yang begitu ekstrem, melahirkan ketimpangan yang begitu meluas di tengah rakyat tanah jajahan.</p><p>Ketercapaian pada aspek-aspek ekonomi-sosial-politik yang telah ada membuat rezim kolonial perlu memastikan status quo dan kestabilan situasi dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai cara serta sarana dilakukan secara sistematis dan hegemonik dengan menyasar tiap-tiap sendi berkehidupan rakyat, tak terkecuali pada sendi bahasa dan sarana berkomunikasi. Namun, ada sebuah halangan mendasar yang begitu disadari oleh Belanda perihal kebijakan bahasa resmi ini, bahwa bahasa negara mereka, yakni Bahasa Belanda tidaklah mudah untuk dipergunakan secara meluas dalam waktu singkat. Sedang terdapat keperluan dalam mempermudah birokrasi dan komunikasi administratif serta kontrol atas rakyat jajahan di satu sisi, serta persaingan dengan hegemoni Bahasa Portugis yang relatif mengakar di tengah-tengah masyarakat, dan tentu saja dengan keragaman bahasa lokal yang berserak di sisi lainnya. Karenanyalah, Bahasa Melayu tinggi, atau Bahasa Melayu sekolahan kemudian dipilih untuk menjadi sarana kebahasaan yang resmi serta sebagai sarana penyanderaan heterogenitas rakyat tanah jajahan. Karakteristiknya yang baku dan struktural serta relatif meluas dipakai sejak zaman penjajahan Portugis sebagai bahasa pengantar resmi pula menjadi alasan atas kebijakan ini.</p><p>Namun, laju zaman berubah tatkala gagasan-gagasan modern “impor” yang dihadirkan oleh berbagai organisasi bumiputera seperti Indische Partij, Boedi Oetomo, dan Sarekat Islam, serta Partai Komunis Indonesia, maupun organisasi indo-belanda seperti ISDV yang kesemuanya menghadirkan corak ideologi dan keterkaitannya yang berbeda-beda dengan massa rakyat. Dalam cakupan inilah aspek bahasa dipermainkan, pemaknaan atas situasi serta upaya dalam mengakomodir ekspresi dan aksi dilakukan melalui bahasa. Timbullah berbagai perbendaharaan kata baru seperti “Revolutie”, “klassenstrijd”, “proletar”, “kapitalisme”, serta banyak lagi lainnya. Beragam kata dan pemaknaannya tersebut memperkaya interpretasi serta ekspresi politik massa rakyat. Setiap istilah-istilah tersebut dipergunakan dalam pelbagai medium-medium penyampaian pendapat, dengan demikian semua hal tersebut menegaskan perannya dalam merepresentasikan pandangan atas realita dan harapan massa rakyat luas.</p><p>Politik bahasa kemudian mewarnai keriuhan politik-sosial tanah Hindia, bahasa jadi begitu penting dalam menentukan posisi spektrum ideologi dan garis perjuangan. Penggunaan bahasa melayu tinggi yang dihegomonikan oleh pemerintah kolonial telah begitu disadari oleh kaum pergerakan dan massa rakyat tanah jajahan secara luas sebagai upaya dalam meredam perlawanan dan pemberontakan dalam rupa bentuk paling latennya, yakni gagasan dan bahasa. Kesadaran atas bentuk pembatasan-pembatasan ini kemudian diwujudkan dengan kontra hegemoni yang membalikkan konstruksi pakem pemerintah kolonial perihal penggunaan Bahasa Melayu tinggi atau Bahasa Melayu sekolahan yang hierarkis dan strukturalis. Dipergunakanlah ragam jenis Bahasa Melayu lain dengan taraf yang berbeda, ragam bahasa yang punya spirit dan struktur kebahasaan yang jauh lebih mudah, membaur, dan telah luas pula digunakan sebelumnya. Nafasnya yang menentang keteraturan, dan merepresentasikan keragaman yang tersebar secara luas ditengah masyarakat membuatnya begitu tepat dalam menerjemahkan realitas sosial-politik yang ada.</p><p>Buku ini kemudian mampu menangkap fenomena perkembangan industri percetakan dan corong media di kalangan organisasi-organisasi pergerakan sebagai faktor paling vital yang melandasi perlawanan kontra hegemoni bahasa yang terjadi di tengah era pergerakan nasional. Keteriringan ini dilandasi dengan fakta lapangan yang terjadi pada gelombang upaya kontra hegemoni ini, dimana kaum pergerakan dan berbagai organ politik yang marak ada ditengah-tengah masyarakat kala itu yang memanfaatkan media dan pers sebagai sarana dalam mengkampanyekan perlawanan serta mendistribusikan gagasan mereka. Organ-organ politik pergerakan tersebut bahkan memiliki lebih dari satu usaha atau lembaga pers, Sarekat Islam misalnya, memiliki <em>Oetosan Hindia, Merdika,</em> dan <em>Sinar Hindia</em>, disusul National Indische Partij yang memiliki surat kabar <em>Persatoean Hindia</em>. PKI serta Sarekat Rakyat, memiliki media-medianya yang tak kalah variatif dan beragamnya, terdapat <em>Soera Rakjat, Api, Barisan Ra’jat, Djago!Djago!, Sasaran Ra’jat, Sinjal, Torpedo, Islam Bergerak, Proletar</em>, serta banyak lainnya. Beragam media tersebut tersebar di berbagai kota dengan jumlah cetakan mencapai seribu eksemplar. Situasi demikian menciptakan gelombang tumbuh kembang gagasan politik massa rakyat yang luas dan massif.</p><p>Pembahasan yang tersaji pada buku membawa pada momen yang begitu krusial dan monumental pada babagan Sejarah Nasional Indonesia. Perjuangan pergerakan nasional yang telah bergulir sejak paruh awal abad XIX mencapai sebuah titik dramatisnya dengan digelar dan dicapainya Sumpah Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Momen yang mempersatukan beragam elemen pergerakan nasional tak jauh-jauh dari upaya dalam memperjuangkan kesatuan identitas kebahasaan nasional. Spirit yang telah lama diperjuangkan perihal bentuk konstruksi kebahasaan yang demokratis, egaliter, dan “memperkoeatkan perasaan persatoean dan kebangsaan” kembali disuarakan dan menjadi begitu vital untuk dipersoalkan. Kepentingan yang dibawa pada taraf perjuangan kali ini jauh melampaui perbedaan-perbedaan antar kelompok sosial yang ada, pada konsteksnya atas konstruksi bahasa, kepentingan yang dibawa didasarkan pada urgensi untuk menjembatani pikiran sebanyak mungkin orang yang berlainan bangsa dan bahasa. Konsepsi serta pandangan nasional yang berjangka panjang tersebut memilih Bahasa Indonesia, sebagai bingkai konstruksi bahasa persatuan nasional.</p><p>Orientasi dalam mengisi absennya diskursus bahasa dalam kancah kajian sejarah pergerakan nasional telah menjadi “nyawa” sekaligus daya jual dalam buku ini. Perjalanan panjang yang dilakukan Hilmar Farid selaku penulis dalam mewujudkan naskah tulisan ini mampu menggugah daya imajinasi pembaca dalam memandang diskursus sejarah, bahwa selalu ada aspek yang kaya dan berpotensi untuk digali. Naskah ini pun membuktikannya dengan sangat baik, persoalan bahasa yang sebelumnya tak terbayangkan secara luas, mampu menjadi aspek yang fundamental dan berdampak luas dan mendalam bagi kajian sejarah.</p><p>Akhir kata, dengan tetap mengindahkan minimalitas dan keterbatasan kajian, buku ini tetap layak untuk menjadi rujukan awal yang menghantarkan publik pembaca dalam menjelajahi sudut-sudut kajian sejarah nasional, terkhusus bagi kajian sejarah pergerakan. Sajian buku yang ringan dan padat efektif membawa pembaca untuk terus menelusuri dan memahami. Kehadiran buku ini, besar harapan mampu membuka cakrawala kajian yang jauh lebih mendalam dan menyasar berbagai spektrum guna memperkaya kajian sejarah kit</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0fac26fc4565" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Islam dan Komunisme dalam Tiga Wajah]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/islam-dan-komunisme-dalam-tiga-wajah-7fc452324278?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7fc452324278</guid>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[komunisme]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:34:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-16T20:34:04.650Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Republikasi dari materi forum daring #Diskas (28/2/2026)</p><p>Pembicaraaan menyoal Islam dan Komunis telah jadi topik yang tiada habisnya, melibatkan berbagai perspektif, polemik, maupun orientasi yang beragam. Paling tidak ketika kita melihat dalam beberapa waktu terakhir, diskursus Islam dan Komunisme senantiasa dianggap relevan, makin cenderung dianggap lumrah untuk dibicarakan, dan jadi semacam refleksi zaman. Diskursus ini jelas bertendensi, kalau tidak mau secara cupet dibilang subjektif atau menyesetkan. Sebab, mau bagaimanapun jua, diskursus ini didasarkan pada tafsiran atau interpretasi. Perdebatan, polemik ideologis atau bahkan reaksi-reaksi yang lebih keras jelas jadi masuk akal untuk terjadi. Sampai titik manapun, diskursus Islam Komunis akan cenderung politis dan taktis, alih alih berdimensi teologis apalagi moralis melulu.</p><p>Diskursus ini hendak diangkat sebagai sebuah “Diskursus Rekonsiliasi”, meminjam istilah Lin Hongxuan, pengkaji Islam-Komunis yang getol, sebuah wacana ide yang seiring-sejalan, relevan, dan berpotensi besar. Pengangkatan isu ideologis-teologis ini hendak diteropong melalui kacamatan historis. Bukan tanpa sebab, wacana dan diskursus Islam Komunis ini adalah produk politik dan sejarah. Persepsi dan stigma yang mengelilingi wacana Islam Komunis ini adalah rangkaian akibat dari masa penuh otoritarianisme dan kontrol ideologis yang terjadi selama orde baru yang anti-komunis. Pada masanya, propaganda anti-komunisme dilakukan secara masif pada hampir semua lini, tak terkecuali pada aspek-aspek kultural macam budaya dan agama. Akibatnya, wacana terkait seperti halnya gagasan Islam Komunis atau Komunis Islam menjadi terlarang dan termarjinalkan, bahkan tak terlacak hingga masa-masa pasca kecajutahan rezim Orba sekalipun. Tak ayal, wacana ini terkandungi prasangka dan dakwaan yang begitu keras, antagonistis, nyaris terdemonisasi dan terkambinghitamkan secara akut.</p><p>Diskursus ini hendak mematahkan itu semua, analisa historis yang hendak dipakai pada diskursus ini akan membuktikan bahwa apa yang telah terpropagandakan mengenai Islam Komunis adalah ahistoris. Islam dan Komunisme berpadu berkat kehendak sejarah, ia hadir sebagai cermin zaman yang terus bergolak dan menuntut daya gebrak. Gagasan sintesa ini menyeret setidaknya tiga nama, tiga wajah; Haji Misbach, Tan Malaka, dan Soekarno. Ketiganya berbeda latar belakang, berbada jalan hidup, bahkan berbeda nasib. Namun bagi mereka, Islam dan Komunisme adalah konsep yang padu dan perlu. Ketiganya menyepakati bahwa sekalipun terdapat berbagai perbedaan dasar (epistimologis), sejarah, maupun konsep, namun itu semua tak perlu untuk dibesar-besarkan. Apalagi di hadapkan pada zaman yang senantiasa bergerak, pada massa/umat yang terus mendamba kemerdekaan, pada kapitalisme, kolonialisme, dan feodalisme yang mencengkeram-menindas. Potensi subversif nan revolusioner dalam Islam dan Komunisme adalah dasar yang lebih dari cukup untuk penyatuan atas keduanya.</p><p>Haji Misbach: Haji Merah yang tak kenal kompromi.</p><p>Berasal dari kalangan santri dan kaum pedagang. Ia turut jadi bagian dari IJB (1914) dan aktif menginisiasi Muhammadiyah di Solo (1910-an). Secara bersamaan, ia menjadi bagian dari SI walau cenderung kurang aktif. Radikalisme politiknya berlangsung tatkala ia bergabung dalam Insulinde (1918). Aktivitas pengorganisiran rakyatnya bermula dan bergulir dengan ekstensif hingga penahanannya pada tahun 1919 dan tahun 1922. Ia memiliki dua corong organ, yakni Medan Moeslimin (1915) dan Islam Bergerak (1917). Intensitas radikalismenya mencapai titik yang makin meningkat ketika gejolak massa di solo juga makin meningkat, perpecahan SI dan bersimpangjalannya kalangan Islam Komunis mendorongnya untuk makin teguh meniti jalan revolusioner, mendirikan Sarekat Rakyat atau yang kemudian jadi PKI cabang Solo. Islam Bergerak-nya berubah jadi Rakyat Bergerak, melipatgandakan kerja agitprop Islam Komunisnya yang melahirkan aksi-aksi langsung rakyat, berujung pada pemberontakan 1926 sebagai upaya perlawanan bersenjata skala nasional paling monumental sepanjang era pergerakan nasional.</p><p>Ia berpolemik dengan berbagai kalangan Islam sekaligus, baik yang berada dalam tubuh SI maupun Muhammadiyah. Kritiknya pada berbagai kesempatan senantiasa diiringi dengan legitimasi ayat-ayat Al-Quran dan retorika religius untuk memperesoalkan beragam isu maupun sikap lawan-lawan politiknya. Seperti yang pernah terjadi setelah peristiwa pemogokan besar-besaran pegawai pegadaian 1922 yang gagal dan memaksa 1000an buruh menelan pil pahit pemecatan. Kegagalan ini diwarnai dengan pengunduran dukungan dari kalangan SI dan Muhammadiyah, yang bagi Misbach, adalah sebuah pengkhianatan. Misbach menganggap mereka sebagai Muslim Kapitalis yang lebih takut kepada kolonialisme manusia daripada kepada Allah SWT.</p><p>Puncak gagasan Islam Komunisnya terkristal dalam sebuah tulisan monumentalnya pada tahun 1925, tahun pengasingannya di Manokwari Papua. Tulisannya berjudul “Islamisme dan Komunisme” dimuat di Medan Moeslimin sebagai jawaban atas pemikiran Tjokroaminoto dan kalangan CSI lain yang memunculkan gagasan Islam dan Sosialisme yang justru mengkritik komunisme/sosialisme. Misbach mempertegas dalam tulisannya bahwa gagasan Islam dan Komunisme adalah justru keyakinan yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami Islam. Komitmen Islam yang Komunis adalah bentuk konsistensi yang memang tidak mudah.</p><p>Tan Malaka dan Seruan Persatuan Islam dan Komunis yang Mendunia.</p><p>Ia terlahir di Sumatera Barat, negeri yang subur akan cendekia dan agamawan, negeri maju dengan tradisi pendidikan yang mengakar dan melampaui zaman. Sebagai seorang anak bangsawan, ia lebih dari cukup dalam segala hal. Makan cukup, bermain cukup, mengaji cukup, dan berpendidikan cukup. Namun segala kecukupannya tak membuatnya terlena, jalan takdir membentuknya jadi pribadi yang dekat dengan kenyataan hidup. Ia berkesempatan untuk sekolah ke negeri belanda, melampaui realita kampung halamannya dan menjangkau sudut-sudut lain dunia. Pada masa inilah, terbentur-terbentur-terbentuk menghinggapi perjalanan hidupnya, membentuk pandangan sosial dan politiknya. Ia berada pada arus sejarah yang riuh nan penuh kecamuk. Satu dari begitu banyak hingar bingar dunia terjadi dan membelalak matanya; Republik Sosialis Soviet berdiri tegak di atas reruntuhan ke-tsar an Rusia. Revolusi pekerja telah memenangkan perang kelas pada tahun 1917 dan mewujudkan keniscayaan gerak laju sejarah. Tan dan dunia menjadi saksi, memetik inspirasi dan memantik gagasan pembebasan di kemudian hari.</p><p>Tahun 1919, Tan kembali berpulang ke kampung halamannya di Hindia Belanda yang tengah terkolonisasi dan terkapitalisasi. Titik ini membuka babak petualangan politik baru baginya hingga kemudian benar-benar terseret arus pergerakan rakyat Bumiputera. SI jadi pintu masuk bagi Tan untuk turut jadi bagian dalam pergerakan rakyat, terkhusus pergerakan rakyat Islam. Ia terlibat kerja-kerja pengorganisiran dan dinamika gerakan, yang kemudian membuatnya bertemu dengan pembesar SI yang juga adalah kader-kader komunis seperti Semaoen, Darsono, dan Alimin. Perjumpaan itu menempatkannya pada poros kiri dalam tubuh SI yang berbasiskan pada cabang Semarang. Resonansi gagasan dan arah gerak membuatnya mampu berdinamika lebih jauh, menyelenggarakan sekolah-sekolah rakyat bagi para anak-anak buruh dengan kurikulum marxis leninis. Tan menjadi semakin dekat dengan kehidupan dan perjuangan massa rakyat, menyelami semangat pembebasan yang begitu besar daripadanya. Pada titik ini pula, proses pemunculan gagasan sintesa atas komunisme dan Islam berlangsung. Ia mengkonstruksinya sebagai sebuah ide revolusioner yang mampu menggalang persatuan rakyat. Gagasan ini lah yang membuatnya terlibat dalam pengorganisiran sayap kiri SI lebih lanjut, merevolusionerkan umat Islam dan SI dalam rangka memperhebat perjuangan dihadapan kolonialisme kafir Belanda. Naas, upaya-upaya agitasi sayap kiri SI, tak terkecuali tan berujung pada perpecahan internal yang begitu politis nan pragmatis.</p><p>Visi Islam dan Komunisme Tan membawanya pada gelanggang lainnya. Kiprahnya pada arus gerakan kiri Hindia mendapuknya menjadi ketua PKI pada 1922. Posisi ini dilaksanakannya secara konsekuen dan memaksanya untuk menerima hukuman buang ke Belanda yang dijatuhkan oleh pemerintah kolonial karena aktivitas radikal PKI. Namun, masa ini menjadi fase bagi Tan untuk melibatkan diri pada gelanggang Internationale ketiga, atau Communisme Internatinal (Commintern). Jejaring dan posisinya sejalan dengan visi revolusionernya, ia berupaya untuk memperjuangkan gagasan aliansi revolusioner Islam dan Komunisme pada forum komunis sedunia tersebut. Di depan para kamerad sedunia, di sebuah podium tingkat dunia, ia menyeru atas persatuan Islam dan Komunisme di seluruh dunia. Dengan melalui pengalaman kaum komunis Hindia, ia mengusulkan garis perjuangan taktis diantara barisan pekerja komunis dan Islam guna memperkuat revolusi. Seruan ini nyata dan dengan konsisten menjadi visi Tan sebagai revolusioner sejati. Walau, comintern memilih untuk menolak proposalnya karena alasan-alasan politis yang menganggap kubu Islam cenderung feodalistik dan berkiblat pada visi Pan Islamisme.</p><p>Kenyataan perjuangan ini tak membuat Tan berhenti pada prinsip perjuangannya. Visi front persatuan lintas ideologi ini ia bawa hingga pada masa selanjutnya, melampaui masa-masa penuh pelarian, ketika Revolusi Agustus telah pecah dan menandai babak baru bagi republik, juga bagi Tan. Visi persatuan dan perjuangan lintas ideologi menggerakkanya untuk memimpin oposisi perdana Republik Indonesia: Persatoean Perdjuangan (PP). Front Rakyat tersebut berdiri pada 4 Januari 1946 yang menghimpun partai, serikat buruh, wadah ketentaraan dan laskar gerilya, serta ormas yang meliputi kutub Komunisme, Islamisme, dan Nasionalisme sekaligus.</p><p>Soekarno dan Gagasan Tiga Elemen Persatuannya</p><p>Tak perlu lagi rasanya kita membicarakan riwayat hidup putra sang fajar ini. Keturunan priyayi, menjadi anak kandung ideologis bapak bangsa H.O.S. Tjokroaminoto, berada pada pusaran paling dalam Sarekat Islam dan pergerakan rakyat Bumiputera. Soekarno muda, adalah cerminan jiwa zaman yang menolak tunduk pada L’exploitation de l’homme par l’homme yang tengah akut akutnya berlangsung kala itu. Persinggungannya pada pergerakan rakyat juga adalah persinggungannya pada ideologi-ideologi pemberontakan, utamanya; Nasionalisme, Agamaisme (Islam terkhusus), dan Komunisme.</p><p>Pergulatan praksis dan ideologis Soekarno mendorongnya untuk melahirkan sintesa atas ketiga ideologi utama tersebut yang baginya adalah elemen persatuan dan perjuangan bangsanya. Ia menuliskannya pertama kali pada 1926, pada penerbitan lingkar studinya dengan gagasannya yang begitu lugas mengenai analisa situasi rakyat. Dengan melihat corak pergerakan rakyat, Nasionalisme, Agama, dan Komunisme adalah tiga kekuatan utamanya yang baginya adalah komponen persatuan rakyat yang tak lekang zaman. Gagasan dipegang erat olahnya pada setiap kerja politiknya, pada masa-masa yang dilaluinya, menjadi imajinasi yang menghantarkannya pada takdir-takdir sejarah.</p><p>Konsep Islam Komunisme terkhusus dan Nasakom umumnya mendapat momentum terbesarnya tatkala Soekarno membuka masa Demokrasi Terpimpin yang mendapuknya sebagai Pemimpin Besar Revolusi pada tahun 1959. Konsep persatuannya terejawantah bersamaan dengan dilandaskannya UUD 45 melalui dekrit 5 Juli. Ia memperkenalkan Manipol sebagai poros kenegaraan serta Nasakom sebagai pangkal persatuan nasional. Pada titik ini, eksperimen persatuan politik lintas ideologi mewujud dalam institusi-institusi kenegaraan, dalam retorika-retorika populistik, pada semangat rakyat yang menggebu.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7fc452324278" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Merawat dan Merenungi Perjalanan Kebudayaan Rakyat Kita]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/merawat-dan-merenungi-perjalanan-kebudayaan-rakyat-kita-c8eb73b2bd1a?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c8eb73b2bd1a</guid>
            <category><![CDATA[resensi-buku]]></category>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[rakyat]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:22:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-17T18:22:17.957Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Resensi buku “Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-LEKRA 1950–1965&quot;</p><p>Sebagai sekedar penikmat budaya (dalam artian paling awam) berikut hingar-bingarnya, terma “Kebudayaan Rakyat” jadi begitu jarang penulis dengar hari ini. Secara Istilah terkait tak lebih sering didengar bila dibandingkan dengan peristilahan atau pengkategorian lain laiknya kebudayaan populer, kebudayaan modern atawa tradisional, yang kontemporer/kiwari, dan seterusnya. Kebudayaan Rakyat sebagai sebuah terma atau kategori mengandungi makna dan konsepsi yang mendalam lagi politis. Konsepnya merujuk secara lugas kepada rakyat sebagai subjeknya, sebagai pencipta sekaligus sumber. Pengertian ini berkonsekuensi pada analisa atas wujud produk budaya yang hadir dan yang hendak dimaknai. Kebudayaan rakyat tidak bicara perihal budaya modern atau tradisional, timur atau barat. Kebudayaan rakyat hendak mempertegas bentuknya; dari, oleh, dan untuk Rakyat!</p><p>Kebudayaan Rakyat hari ini barangkali begitu sulit untuk kita mengerti, lebih-lebih untuk kita kenali bentuknya. Konsep budaya hari ini telah terlampaui bercampur dengan komodifikasi, logika pasar, dan beragam nilai yang terus membebek kapitalisme yang berwujud tren, selera, maupun estetika komersil. Seni sebagai salah satu sub-kebudayaan menjadi wajah yang mampu kita pahami perkembangannya dalam dunia kita hari ini yang makin ugal-ugalan berorientasi pada kapital yang banal, alih alih tanggung jawab sosial dan moral. Tak terkecuali seni rupa kita yang dipenuhi kerumitan gaya, kreativitas, maupun ragam bentuknya. Laju perkembangan arus utamanya sama sekali tak lebih serius menunjukkan komitmen atas tugas seni sebagai medium yang politis dan progresif. Kecuali pada ruang-ruang yang lebih mikro, pada sanggar dan galeri independen, pada komunitas atau kolektif arus pinggir, pada gelaran festival terbatas yang jelas jauh dari hingar bingar.</p><p>Kebudayaan dan kesenian rakyat, termasuk dalam konteks seni rupa pada akhirnya asing bagi kita, bagi khalayak hari ini. Setidaknya bila kita hendak membandingkannya dengan masa silam dalam arus sejarah bangsa kita. Pada masa-masa penuh gejolak budaya. Kala bangsa dan negara kita yang belia baru saja merengkuh daulatnya, meniti jalan menuju sebentuk republik demokrasi rakyat di tengah gempuran kolonialisme politik, ekonomi, maupun budaya. Pada kurun tahun 1945 hingga tahun 60- an, perjuangan massa rakyat tengah digariskan , tak terkecuali pada lapangan kebudayaan. Kedaulatan jadi prasyarat dasar guna terciptanya kemerdekaan dan perkembangan budaya.</p><p>Penelusuran pada masa penuh ontran-ontran dan polemik kebudayaan tersebut, wabilkhusus mengenai konfigurasi seni rupa dan kebudayaan rakyat dieksplorasi oleh Antariksa, peserta terpilih sebuah program penelitian independen besutan Yayasan Seni Cemeti (YSC) dalam karya berjudul “Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni Rupa-LEKRA 1950–1965&quot;. Penelusuran yang mampu kita ikuti ini menggali “kuburan ingatan” yang senyap nan gelap mengenai wajah seni rupa dan kebudayaan rakyat pada era yang notabene hadir sebagai sebuah rentang masa yang membentuk arah seni rupa dan budaya kerakyatan progresif, namun tak lebih mendapat tempat dalam ingatan dan catatan kolektif kita.</p><p>Berfokus pada skena seni rupa yang jadi bagian dari khazanah seni dan budaya kita, esai ini membeberkan dengan detail namun tetap ringkas mengenai bagaimana realitas sosial politik pada masanya membentuk relasi yang begitu dinamis antara seni rupa dan LEKRA, yang kemudian mengkonstruksi latar kebudayaan rakyat sebagai arus perkembangan budaya pada masanya.</p><p>Kajian yang singkat ini menyajikan ekplorasi kekaryaan serta dokumen dan arsip yang berpadu pada metode penelitian lisan yang jelas menjadi nilai yang begitu berharga bagi esai ini. Para begawan terdahulu macam Djoko Pekik, Amrus Natalsya, Isa Hasanda, Edhi Sunarso, Tak lupa, dengan merujuk pada beberapa kajian komprehensif terdahulu seperti Claire Holth (Art in Indonesia: Continuities and Change) Keith Foulcher (Social Comitment in Literature and the Arts : the Indonesian “Institute of People’s Culture” 1950–1965, atau milik Alex Supartono (“LEKRA VS MANIKEBU: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950–1965&quot;) serta milik D.S Muoljanto dan Taufiq Ismail (“Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk”) yang begitu bertendensi kepada LEKRA dan arus budaya kerakyatan. Masing-masing karya terdahulu tak hanya dikutip, namun juga diuji dan dibaca ulang serta dilengkapi. Terkhusus pada diskursus seni rupa yang marak absen dalam kajian kajian tersebut.</p><p>Walaupun telah dipolemikkan dan digandrungi sejak era 30-an, sebagaimana tercermin dalam polemik kebudayaan pada era tersebut, arus kebudayaan mendapati momentum yang signifikan nan radikal pada masa pasca kemerdekaan. Geger-geger tak lagi terjadi melalui perdebatan di surat-surat kabar atau medium-medium yang melulu intelek. Terkhusus pada tahun 50 an, kebudayaan telah begitu disadari sebagai hal yang tak terpisahkan dalam gelombang revolusi yang tengah pasang dan besar-besarnya kala itu. Kelompok Kepercayaan Gelanggang menjadi yang perdana dalam memantik gegeran dengan surat atau deklarasinya yang menegaskan klaimnya sebagai “ ahli waris yang sah kebudajaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri…”. Deklarasi ini seiring dan sejalan dengan Revolusi dan semangatnya yang tak hendak “melap-lap hasil kebudayaan lama hingga berkilat”. Deklarasi yang terasa begitu patriotis tersebut tak segera terpublikasi secara luas, hingga sebuah ontran-ontran kebudayaan lain terjadi; lahirnya Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 17 Agustus 1950.</p><p>Kelahiran Lekra terjadi tepat setelah Revolusi Agustus telah mencapai tahun kelimanya. Titik itu diwarnai dengan gejolak yang tiada hentinya, perebutan kedaulatan yang tak ada ujungnya, serta tentunya kemelut kebudayaan yang tak mendapati habisnya. Namun satu yang jadi garis besar; Revolusi Agustus 1945 telah gagal. Terang-benderang Lekra menuliskan dakwaanya pada mukadimahnya, dan karenanya daya upaya kita, tak terkecuali para pekerja kebudayaan dan cendekia untuk kembali ditujukan pada upaya menjalankan dan memperhebat Revolusi Agustus. Lebih tegas; “ …dimana terdapat kebebasan bagi perkembangan ekonomi Rakyat, dimana terdapat kebebasan bagi perkembangan ilmu dan kesenian Rakyat. Pendeknya dimana terdapat perkembangan Kebudayaan Rakyat yang bersifat nasional dan berdasarkan ilmu, dimana terdapat kebebasan perkembangan pribadi (individuality) berjuta-juta Rakyat. Dengan singkat :tujuan Rakyat Indonesia ialah Revolusi Demokrasi Rakyat. Rakyat adalah satu satunya sumber kekuasaan dalam Republik Rakyat. Sonder melalui Revolusi ini, maka untuj menguasai kesenian, ilmu dan industri, adalah impian belaka.”</p><p>Demikian kiranya wajah kebudayaan pada masa tersebut, perkembangan dan dinamikanya beriringan dengan dar der dor Revolusi serta kondisi hidup yang tak pasti-pasti amat. Yogyakarta khususnya, salah satu jantung seni budaya hari ini, melalui masa revolusi dengan daya ledak kreatif dan hingar bingar yang begitu nyata. Aktivitas kesenian bermekaran tak terkendali, seniman-seniman lahir dan tumbuh sama banyaknya dengan prajurit siap tempur. Eksperimentasi seni rupa khususnya, mewujud pada pelbagai sanggar macam Sanggar Indonesia Muda (SIM) dan Pelukis Rakyat yang senantiasa berangkat dari kekayaan alam dan rakyat sebagai sumber keseniannya. Semangat Revolusi dan patriotisme juga tak lupa jadi sumber inspirasi lain, mematronkan Soekarno dan visi populis yang menopang upaya “pembangunan jiwa bangsa” yang sedemikian penting kala itu. Wujud sanggar sebagai konsep wadah adalah cermin lain dari wajah kebudayaan pada masanya. Ia adalah akibat nyata dari kondisi ketidakpastian, berkembang dengan organik dan dinamis, bila tak mau dianggap mengkis-mengkis buat membiayai dirinya sendiri dan operasionalnya.</p><p>Membicarakan wajah seni rupa pada masa revolusi tentu tak bisa dilepaskan dari Sudjojono, nama yang mungkin hingga kini masih begitu santer dikenal, walau tak bersih-bersih amat namanya karena kasus perselingkuhan yang sayang tak lebih banyak orang tau. Ia, sang maestro seni rupa modern Indonesia, adalah nama dengan peran yang signifikan dalam kemajuan seni rupa dan pergulatan politik kebudayaan rakyat. Ia jadi representasi wajah seni yang berpolitik (pada artian yang pragmatis maupun idealis) bersama dengan nama besar lain seperti Hendra Gunawan, Affandi, Trubus, Abdulsalam,Harijadi, dan lainnya. Kelahiran Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) jadi wujud pelembagaan pendidikan seni rupa kerakyatan yang pada prakteknya berhasil menegaskan tradisi kesenian rakyat, termasuk jadi mesin kaderisasi SIM, Pelukis Rakyat, Lekra, bahkan PKI.</p><p>Dinamika kebudayaan rakyat dan keteringannya dengan politik sewajarnya melahirkan gejolak dalam artiannya yang positif maupun negatif. Barangkali benar bila akhirnya kerja-kerja kebudayaan akan mampu memperhebat kerja-kerja politik ataupun sebaliknya, namun sangat mungkin pula bila satu sama lain saling mendompleng dan malah saling mematikan dan membunuh. Demikian dengan Lekra yang seolah seiring sejalan dengan PKI, bahkan sampai saat ini senantiasa dimaknai secara keliru sebagai entitas yang sama dan melulu sejalan. Padahal, Lekra bukan PKI dan PKI bukan Lekra. Keduanya memang sama sama berdiri pada visi kerakyatan dan cita revolusioner, namun keduanya tetap hidup dan berkembang sendiri sendiri. Saskia E. Wieringa menyederhanakannya dengan mengistilahkan “Keluarga Komunis” sebagai penginterpretasian atas relasi PKI dengan banyak organisasi revolusioner lain, tak terkecuali dengan Lekra.</p><p>Visi kebudayaan rakyat bukan bualan, karenanya wujud-wujudnya perlu untuk dikonkretkan. 1959 jadi tahun bagi terselenggaranya kongres nasional Lekra perdana (dan terakhir) yang jadi hajatan besar bagi kebudayaan rakyat. Solo dipilih sebagai tuan rumah sekaligus panggung bagi tari, pentas drama, pameran produk budaya, dan gelanggang kesenian rakyat nasional maupun internasuonal dalam rupak bentuk apapun. Pada gelaran tersebut pula lah Mukaddimah 1950 direvisi, pentingnya perjuangan kebudayaan rakyat ditegaskan, serta yang utama adalah gagasan bahwa Rakyat bukan lagi sekedar pemilik, tapi satu-satunya sumber serta pencipta kebudayaan. Joobar Ajoeb, selaku sekretaris umum mencanangkan azaz “Meluas dan Meninggi” sebagai formula cipta. Meluas yang berarti populer dan menjangkau, Meninggi berarti timggi mutu artistik maupun ideologi. “Politik adalah Panglima” adalah arah politik kebudayaan, ia mendasari Lekra dan arus kebudayaan untuk menjalankan aktivitas kesenian dengan berorientasi pada komitmen politik kerakyatan, maju dan tak kolot, serta tak reksioner. Kesemuanya tersebut terangkum dalam prinsip Satu Lima Satu, Satu (Politik adalah Panglima), Lima (kombinasi; meluas &amp; meninggi, tinggi mutu ideologi dan mutu artistik, memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner, memadukan kreativitet individual dan kearifan massa, dan memadukan realisme sosialis dan romantik revolusioner), serta satu (cara kerja Turun ke Bawah (Turba)).</p><p>Rangkaian konsep dan prinsip tersebut jadi petunjuk bak pelita bagi pekerja kebudayaan rakyat hingga di pelosok sekalipun, tak terkecuali para perupa, pelukis, dan garda depan seni rupa kerakyatan. Kisah-kisah para perupa yang hadir di ladang-ladang, para pelukis yang seatap dengan kaum tani dalam rangka proses kreatifnya, atau mereka yang bahkan turut membersamai aksi sepihak buruh tani miskin dalam menduduki lahan-lahan adalah beberapa contoh bagaimana rangkaian visi dan prinsip kebudayaan rakyat dinyatakan dalam praksis.</p><p>Kebudayaan rakyat dan politik kebudayaan progresif pada akhirnya perlu menghadapi kenyataan sejarah pahit. Konspirasi kebudayaan Manifesto Kebudayaan bersama anasir reaksioner pada akhirnya membawa Lekra, PKI, dan garda politik progresif pada titik ajalnya. Gilas! Sikat! dan Libas! Bung karno dan Demokrasi Terpimpin berikut kebudayaan rakyat terjungkal dan menutup riwayatnya dengan penjagalan nasional dengan korban beratus hingga berjuta jiwa. Dikubur hidup-hidup, dibakar buku dan disegel sanggar maupun sekolahnya. Hingga kita hari ini, tak pernah benar-benar mengenali, apa itu kebudayaan rakyat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c8eb73b2bd1a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membenarkan Genosida 1965 dan Anti-Komunisme]]></title>
            <link>https://medium.com/@sayahirul/membenarkan-genosida-1965-dan-anti-komunisme-b8ca42331f78?source=rss-6f98a1e90642------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b8ca42331f78</guid>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[anti-komunisme]]></category>
            <category><![CDATA[resensi-buku]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-orba]]></category>
            <category><![CDATA[kekerasa-budaya-pasca-65]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahirul Gama]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:50:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-10T15:50:03.289Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resensi Buku “Kekerasan Budaya Pasca 1965”</strong></p><p>Bagaimana bila sastra dan film yang kita tonton menjadi bagian dari perangkat legitimasi kekerasan sistematis negara? Bagaimana bila konsumsi produk-produk sastra tersebut menggiring pembenaran atas gelombang pembantaian massal dan dalam kurun waktu yang panjang melahirkan stigma serta ingatan kolektif masyarakat? Apa yang mendasari metode pendayagunaan sastra dan film dalam meneguhkan sikap negara dan membenarkan kekerasan yang dilakukannya?</p><p>Rangkaian pertanyaan tersebut menjadi pokok-pokok gagasan atas sebuah karya kenamaan milik Wijaya Herlambang (Alm) berjudul <em>Kekerasan Budaya 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Kekerasan Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film</em>. Karya yang pertama kali rilis pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh penerbit Marjin Kiri ini mencoba mengungkap “Kekerasan Budaya” yang terjadi beriringan dengan kekerasan fisik semasa gelombang genosida kaum kiri 1965. Kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki konsep, cara kerja, serta dampak yang tak kalah hebatnya. Sastra dan Film yang menjadi dua medium yang disorot oleh Wijaya menjadi sarana atas Kekerasan Budaya yang kemudian melahirkan efek yang nyaris tak terlihat namun sama atau bahkan melebihi efek kekerasan fisik semasa genosida 1965. Efek-efek yang dilahirkan meliputi munculnya stigma dan diskriminasi bagi kalangan yang terdampak pembersihan semasa Genosida, terciptanya konstruksi ingatan kolektif atas sejarah kelam masa lalu, hingga legitimasi atas rangkaian kriminalisasi, represi, intimidasi, serta pembersihan sosial, politik, dan budaya semasa Genosida 1965.</p><p>Sebagai pembuka, buku ini memperkenalkan konsep kekerasan budaya melalui berbagai kacamata cendekiawan sekaligus. Pengertian atas konsep kekerasan budaya menjadi dasar pengantar dalam memahami cara kerja dan implementasinya dalam produk-produk kekerasan budaya di Indonesia. Johan Galtung, melalui salah satu karyanya bertajuk <em>Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization</em> menjelaskan bagaimana produk-produk budaya seperti ideologi, seni, bahasa, agama, dan pengetahuan yang berkembang di antara masyarakat menjadi sarana dalam membenarkan praktek kekerasan struktural dalam rupanya yang paling nampak hingga yang paling laten. Penggunaan berbagai aparatus kebudayaan tersebut, menurut Galtung, efektif dalam melegitimasi praktik kekerasan massal karena fungsinya yang krusial dalam membentuk nilai-nilai moral serta ideologis masyarakat. Dengan sendirinya, berbagai praktik kekerasan akan dinormalisasikan dan apa yang dianggap ancaman, kawan, lawan, dan seterusnya akan terkonstruksi secara sistematis. Pembenaran-pembenaran yang dilakukan akan melahirkan standar-standar moral atas praktek kekerasan mana yang sah dan tidak, atau setidaknya yang lebih dibenarkan/lebih bisa diterima.</p><p>Beriringan dengan konsep kekerasan budaya tersebut, produksi simbol menjadi cara lain yang tak kalah ampuh dalam meneguhkan praktek kriminalisasi tingkat negara. Bendera, lambang nasional, pidato kenegaraan, atau simbol-simbol yang dinajiskan oleh kekuasaan seperti palu arit, bintang merah, dan banyak lagi lainnya adalah bentuk-bentuk produk simbolisasi yang massif dilakukan dalam kerangka legitimasi kekuasaan dan kekerasan yang dibuatnya. Sebagaimana Pierre Bourdieu, Simbol adalah instrumen <em>par excellence </em>untuk menciptakan pengetahuan dan komunikasi yang kemudian mengintegrasikan logika dan syarat bagi interogasi “moral”. Lebih jauh, pemahaman atas produksi simbol perlu dilihat secara lebih jeli, yakni berkaitan dengan keberadaan ideologi yang terkandung didalamnya. Perspektif ini mengadaptasi analisis khas Marxis yang memperkuat pembacaan atas konsep kekerasan budaya dan produksi simbol yang mengiringinya. Dibalik pendayagunaan aparatus budaya maupun pengetahuan oleh kuasa, akan senantiasa ada nilai serta ideologi yang hendak dijejalkan. Entah nasionalisme anti imperialisme-nekolim, liberalisme universal, hingga anti komunisme dan segala bentuk ide-ide turunannya.</p><p>Dinamika kekerasan budaya dan pembentukan ideologi anti-komunisme yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh geopolitik global yang tengah berada dalam perseteruan “dingin” antara adikuasa-adikuasa dunia Amerika Serikat dan Uni Soviet berikut negeri-negeri satelit yang bernaung di bawahnya. Masing-masing diantara mereka menciptakan eskalasi tempur yang menjamah setiap jengkal muka bumi dengan konfrontasi multi sektor. Tak hanya adu gagah di lapangan pertahanan dan militer atau dalam proyek maha hebat seperti penaklukan bulan dan penjelajahan jagat angkasa, tetapi pada seteru ideologi dan politik yang juga jadi biang ribut skala dunia hingga tahun 1991 ini. Praktek perseteruan ideologis ini menjangkau Indonesia yang tengah menjalani masa Demokrasi Terpimpinnya dengan agenda-agenda revolusionernya, kondisi ini menempatkan Indonesia pada kubu anti liberalisme-kolonialisme yang secara otomatis berseberangan dengan kubu Amerika Serikat bersama dengan komplotan negara-negara kapitalis-liberalnya. Perseteruan Ideologis ini menjalar hingga ke tanah air dengan beragam rupa bentuknya, salah satunya dengan upaya infiltrasi kebudayaan dan intelektual. Sejak awal 1950an hingga 1960an, Amerika Serikat tiada henti-hentinya menyokong aktivitas pendidikan, agenda kebudayaan, pemasaran berbagai produk sastra serta sains, serta mengorganisir para aktivitas dan elemen oposisi sayap kanan seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Masyumi.</p><p>Sokongan pengembengan seni dan sains serta agenda-agenda kebudayaan Indonesia secara spesifik dilakukan oleh sebuah organisasi kebudayaan global yang dibentuk oleh intelejen Amerika Serikat CIA bernama <em>Congress for Cultural Freedom </em>(CCF). Organisasi ini diketuai oleh agen Frank Wishner. Organisasi ini berkongres dan menghimpun cendekiawan dan seniman dari berbagai negara dalam rangka menggagas sebuah paradigma berkebudayaan dan intelektualitas yang berasaskan pada kebebasan total bertajuk “Humanisme Universal” yang menandingi paradigma progresif revolusioner dan komitmen politik dalam seni dan budaya. CCF merambah hingga ke negeri-negeri Asia melalui perwakilannya Ivan Kats. Karenanyalah, literatur pop kenamaan yang bisa kita temui hingga hari ini seperti <em>Animal Farm</em> karya George Orwell dan beragam judul karya milik Albert Camus disebarluaskan ke kancah sastra tanah air. Goenawan Mohamad, Mochtar Lubis, Taufiq Ismail, Arief Budiman, H.B Jassin, dan banyak lagi lainnya adalah deretan nama cendekia dan para budayawan/seniman yang menjadi kaki tangan CCF berikut doktrin Humanisme Universalnya dalam upaya menggalakkan agenda liberalisme dan Anti-Komunisme di Indonesia.</p><p>Puncak seteru ideologis dan budaya terjadi tatkala para cendekia dan seniman pro CCF mendeklarasikan sebuah platform ideologis mereka bernama “Manifesto Kebudayaan” pada 17 Agustus 1963. Deklarasi manifesto ini disusun secara eksklusif dan dipublikasikan dalam majalah <em>Sastra</em> dan menandai dimulainya sebuah perdebatan besar kebudayaan antara seniman/sastrawan sayap kiri dengan seniman/sastrawan sayap kanan pro-CCF. Deklarasi ini bukan retorika semata, deklarasi ini juga disertai berbagai agenda konsolidasi kekuatan lanjutan yang melibatkan unsur militer serta elemen sosial lain seperti organisasi serikat buruh sayap kanan bentukan militer Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Eskalasi perdebatan terjadi melalui polemik-polemik yang dilakukan pada berbagai surat kabar yang terafiliasi pada masing-masing kubu. Pramoedya Ananta Toer, Ajip Rosidi, Joebaar Ajoeb, Bakri Siregar, dan banyak lagi lainnya menjadi garis depan sastrawan/budayawan sayap kiri yang membela paradigma kebudayaan progresif dan semangat keberpihakan pada agenda sosial dan revolusioner.</p><p>Perseteruan ini berujung pada skenario yang tak terhindarkan, Manifesto Kebudayaan milik para budayawan/cendekia pro CCF dinyatakan ilegal oleh Presiden Soekarno dan membuat segala bentuk aktivitas atas namanya dan ideologinya menjadi terlarang. Namun, kondisi ini tak membuat jaringan kaki tangan CCF sepenuhnya tunduk dan justru membuat mereka semakin merapatkan barisan dengan militer dan organisasi sayap kanan lain seperti Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMSOS). Aktivitas-aktivitas para budayawan/seniman sayap kanan beralih secara bawah tanah dan menjauhi arus utama yang gagal mereka taklukan. Beberapa nama seperti Goenawan Muhammad dan Taufiq Ismail memilih untuk mengenyam studi di luar negeri dengan sponsor CCF. Situasi ini secara “kebetulan” berlangsung bersamaan dengan prahara politik nasional yang semakin memanas dan akhirnya melahirkan sebuah tragedi maha penting yang membalik keadaan, peristiwa 30 September 1965.</p><p>Tragedi 30 September berlangsung secara cepat, buas, lagi brutal. Pemberangusan, persekusi, dan pengambilalihan keadaan dilakukan oleh militer dibawah komando Jenderal Soeharto. Aksi kudeta merangkak ini perlahan menggerogoti kekuasaan Soekarno dan aliansi sayap kirinya, termasuk elemen-elemen kebudayaan revolusioner seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang menjadi tulang punggung kebudayaan progresif. Militer memperkuat kolaborasi dengan para cendekiawan sayap kanan dan mengangkat kembali arus serta wacana liberalisme humanisme universal ke permukaan.</p><p>Mochtar Lubis dan Arief Budiman telah memunculkan diri kembali dan mendirikan sebuah majalah sastra <em>Horison </em>pada Juli 1966 guna mengangkat ulang semangat Manifesto Kebudayaan terdahulu berikut para figur-figur dibaliknya. Majalah ini dinaungi oleh Yayasan Indonesia yang diketuai oleh Lubis sendiri yang kemudian mencarikan donor dari <em>International Association for Cultural Freedom</em> (ICAF), organisasi pengganti CCF yang bubar. Eksistensinya dengan cepat menjadi wadah yang begitu aktif memproduksi sastra-sastra anti komunis secara rutin dan intens. Bersamaan dengan itu, Lubis juga berkolaborasi dengan Ivan Kats dan beberapa tokoh PSI seperti P.K Ojong dan Soedjatmoko dalam mendirikan Yayasan Obor Indonesia sebagai produsen literatur liberal asing yang sebelumnya telah berlangsung pada era 1950an. Sokongan besar dari filantropi global seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, serta USAID membuat Yayasan Obor berkembang dengan cepat dengan membuka cabang-cabangnya di beberapa negara.</p><p>Situasi yang demikian terjadi tatkala gelombang persekusi dan alih kuasa berubah menjadi genosida besar-besaran terjadi berbagai daerah Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Praktek genosida ini melibatkan berbagai elemen sosial sekaligus dengan kolaborasi secara langsung maupun tidak langsung dengan militer, menyasar para simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi progresif lain seperti LEKRA, Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan lainnya, maupun mereka yang tertuduh simpatisan. Situasi ini menimbulkan dampak sosial dan kultural yang begitu luas, sentimen anti-Komunisme di tengah masyarakat telah mencapai taraf akut.Ekspresi-ekspresi kolektif lain menjadi bentuk sarana dalam meluapkan kemuakan atas ideologi/eksistensi kelompok tertentu di satu sisi serta atas situasi ekonomi/politik di sisi lainnya dan pada akhirnya melahirkan brutalitas.</p><p>Berbeda dengan apa yang dipandang oleh para cendekiawan/sastrawan sayap kanan, situasi ini menjadi refleksi ideologis serta sarana praktik kebudayaan yang relevan bagi mereka. Antara tahun 1963 sampai 1970, produksi sastra menjadi begitu gencar dilakukan dengan mengusung tema mengenai gerakan 30 September dan gelombang genosida kiri yang terjadi kala itu. Produk-produk sastra tersebut mayoritas berbentuk cerpen dan dimuat dalam majalah kebudayaan sayap kanan seperti <em>Sastra </em>dan <em>Horison</em> yang dimotori oleh para “Manikebuis” atau anggota/simpatisan Manifesto Kebudayaan. “Pada Titik Kulminasi” karya Satyagraha Hoerip, “Perempuan dan Anak-anaknya” karya Gerson Poyk, “Perdjuangan Ketjil” karya Sosiawan Nugroho adalah sederetan judul karya yang mengusung tema genosida dan gerakan 30 September melalui perspektif liberal Humanisme Universal. Masing-masing cerita berupaya menggambarkan peristiwa genosida secara lebih “humanis” dengan memberikan legitimasi moral atas praktik-praktik pembersihan kaum kiri. Pada cerita “Pada Titik Kulminasi” misal, aksi pembersihan seolah dibenarkan dengan dalih agama dan demonisasi para simpatisan PKI. Cerita pada “Perempuan dan Anak-anaknya” mencoba memberikan celah-celah “kemanusiaan” pada gelombang pembantaian massal dengan penggambaran sosok pelaku pembantaian berinisial A yang masih sudi untuk menampung tetangganya yang menjadi korban pembantaian. Terdapat pula kisah “Perdjuangan Ketjil” yang menceritakan perbincangan tiga pemuda yang berbagi pandangan mengenai situasi genosida, ketiga tokoh pemuda digambarkan berangkat dari tiga latar perbedaan ideologis; anti-komunis, islamis yang bersimpati dengan komunis, dan komunisme. Perdebatan mereka diakhiri dengan kemenangan argumen sang anti-komunis yang menyudutkan kedua tokoh lain dengan dasar legitimasi komunisme sebagai ideologi atheis.</p><p>Produk-produk sastra yang tersebut menjadi sebuah bentuk konsekuensi ideologis atas prinsip/paradigma Humanisme Universal yang diusung oleh para sastrawan dan tentunya oleh majalah kebudayaan yang memuatnya seperti <em>Horison </em>dan <em>Sastra</em>. Keyakinan mereka atas kebebasan total dan kemanusiaan perlu menanggung tanggung jawab di hadapan gelombang pembantaian massal kaum kiri kala itu. Mereka merasa perlu menunjukkan sikapnya atas brutalitas pembantaian yang tak bisa lagi dinafikkan, namun dalam waktu yang bersamaan berupaya untuk meyakinkan khalayak bahwa praktik-praktik pembersihan sebagai upaya yang tak terelakkan dan memiliki dasar kemanusiaan. Sentimen anti-komunisme dimanipulasi sedemikian rupa dan seolah mendapati kebenarannya melalui legitimasi ideologis yang nasionalistis maupun moral religius.</p><p>Selain melalui sastra, konstruksi ideologi anti-komunisme dan legitimasi genosida dilakukan melalui medium yang lain. Dalam konteks selanjutnya, tak lagi para cendekiawan/sastrawan sayap kanan yang menjadi dalangnya, melainkan rezim militer Orde Baru pimpinan Soeharto. Kepentingan rezim disini berdiri atas nama narasi yang melegitimasi transisi kekuasaan yang berdarah-darah dan pendirian pemerintahan orde pemerintahan yang paling baru dan berupaya mencipta situasi yang lebih baik dari orde yang lama sebelumnya. Gerakan 30 September menjadi titik kulminasi atas serangkaian upaya penyelamatan bangsa dan negara yang nyaris ditundukkan oleh rezim komunisme. Upaya penarasian sejarah ini dimulai dengan terbitnya karya-karya “komprehensif” ala rezim besutan sejarawan andalan Orba yang kelak menjadi menteri kebudayaan, Nugroho Notosusanto. Bermula dengan <em>40 Hari Kegagalan G30S</em> yang menjadi justifikasi dasar pemerintah atas klaim PKI sebagai dalang G30S, dilanjutkan edisi revisi berbahasa Inggris berjudul <em>The Coup Attempt of the September 30th Movement</em> pada tahun 1967. Karya-karya historis ini lah yang kemudian menjadi dasar atas berbagai produk lintas medium yang terus diproduksi pada era-era selanjutnya. Salah satu yang paling masyhur ialah film “Pengkhianatan G30S/PKI” besutan Arifin C. Noer dan selanjutnya dibuatkan versi novel oleh Arswendo Atmowiloto pada 1986.</p><p>Film “Pengkhianatan G30S/PKI” beserta versi novelnya menjadi upaya lanjutan atas pembentukan ideologi anti-komunisme dan pelegitimasian atas genosida 1965–1966. Pada prakteknya, film dan novel tersebut dipasarkan secara masif dan mendapatkan dukungan serta sorotan yang besar oleh negara. Bahkan, Film “Pengkhianatan G30S/PKI” menjadi tontonan wajib bagi segala umur, instansi/lembaga, dan diberlakukan ke seluruh penjuru negara. Upaya-upaya ini tak pelak lagi merupakan proyek besar negara dalam menanamkan ideologi serta pandanganya atas Komunisme dan sejarah Genosida 1965–1966. Cara-cara sistematis ini berhasil menyihir masyarakat beregenerasi bahkan hingga hari ini. Komunisme dan Genosida 1965–1966 telah berhasil ditempatkan dalam sudut tergelap sejarah dan terus menyisakan luka serta trauma yang tak tersembuhkan hingga kini.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Karya buku ini menjadi yang terbaik sejauh ini, setidaknya menurut pandangan terbatas penulis, sebagai karya menyoal tema-tema sejarah genosida 1965–1966 dengan menyajikan analisis kekerasan budaya sebagai sebuah fenomena yang mengiringi gelombang kekerasan fisik semasa pembersihan sosial-politik 1965–66. Pembacaan atas konsep kekerasan budaya menjadi sarana dalam melihat konstruksi ideologi anti-komunisme dalam rupa bentuknya yang begitu laten, dalam dominasi kebudayaan, dalam produk-produknya seperti sastra dan film. Namun, analisis serta pembacaan yang termaktub dalam buku ini tetap perlu untuk terus diuji dan diperbarui. Hasil-hasil atas kajian dalam buku “Kekerasan Budaya Pasca 1965” tetap menyisakan ruang untuk diskursus dan analisis lanjutan dengan temuan/pembacaan yang lebih relevan kedepannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b8ca42331f78" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>