<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Sinergy Aditya on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Sinergy Aditya on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@sinergyadityaa?source=rss-50ec21384301------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*t6gMCvBPxcNSJxvbmHMZnA.png</url>
            <title>Stories by Sinergy Aditya on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@sinergyadityaa?source=rss-50ec21384301------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 14:52:30 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@sinergyadityaa/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Diskon Pemilu 2019 dan Potret Politik Akumulasi Kapital]]></title>
            <link>https://medium.com/@sinergyadityaa/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital-f516db7e673d?source=rss-50ec21384301------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f516db7e673d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Sinergy Aditya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2020 13:47:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-10-18T13:50:07.140Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/650/1*t3HBez_VyLzhaRWFjCwh1Q.png" /><figcaption>Pemilihan Umum (Credit: CNN Indonesia)</figcaption></figure><p><em>“Politik dagang marak dilakukan guna mengamankan proses akumulasi kapital dengan membajak ajang demokrasi electoral”<br></em><strong>– Eko Prasetyo (Social Movement Institute)</strong></p><p>Petikan kalimat diatas sebagai sebuah pelatuk untuk membedah sistem politik dan demokrasi yang hari ini sangat bercorak kapitalistik dan transaksional pragmatis. Merusak nilai-nilai demokrasi untuk mengamankan proses akumulasi kapital dari para elit pemilik modal yang kini menjadi calon-calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Namun, ada yang unik dalam Pemilu kali ini, salah satunya yakni banyaknya figur yang ditampilkan berasal dari kaum <em>Millennial</em> (anak muda) yang turut andil baik sebagai aktor dan/atau partisipator pada Pemilu kali ini. Salah satu calon wakil presiden juga mengkooptasi term ‘<em>Millenial’</em> atau perwakilan anak muda untuk menjadi salah satu gerakan politik dalam mendukung salah satu calon. Tidak hanya fenomena banyaknya generasi <em>Millenial </em>yang turut andil dalam pemilu namun juga ada fenomena munculnya ragam diskon belanja dalam dalam Pemilu 2019 kali ini. Hal ini salah satunya ditujukan untuk menekan angka golput pada kontestasi demokrasi tahun ini.</p><p>Ragam diskon untuk masa pemilu tersebut berkisar 20–50%, dengan peserta ±250 (brand) perusahaan yang menyediakan barang atau tokonya untuk diskon<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn1">[1]</a>. Hal tersebut diterangkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Ragam brand diskon tersebut merliputi Wacoal, Alfamart, Cinema XXI, The Executive, Tirajeans, Wrangler, Tokopedia, Nail, Wood, Seibu, Emba Jeans, Optik Tunggal, Coconut Island, Novel.Mice, Lee, LGS, Galeries Lafayette, Mokka Coffee Cabana, Buccheri, Batavia Café, Emba Classic, J.CO, Citrus, Informa, CFC, Hammer, Mississippi, Jack Nicklaus, Fladeo Shoes, Sogo, Johny Andrean, BreadTalk, Salt n Pepper, Parkson, Fun World, Marco Home Store, MOR, ACE Hardware, Plaza Indonesia, 10 TEN, Basic, Inaco, Charles &amp; Keith, Sushi Tei, Lotte Mart, Ranch Market, dan lain sebagainya<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn2">[2]</a>. Tidak hanya itu, beberapa <em>e-commerce</em> seperti Tokopedia, Bukalapak, hingga Shopee pun turut memberikan berbagai penawaran diskon bagi konsumen yang berpartisipasi dalam pemilu<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn3">[3]</a>.</p><p>Alih-alih mendorong penggunaan hak pilih, justru juga mendorong budaya konsumerisme untuk belanja yang kemudian menghasilkan keuntungan bagi para pemilik modal atau perusahaan. Ditambah dengan karakteristik generasi <em>Millenial </em>yang sudah terinfeksi arus kapitalisme global dengan fashion, branding, dan diskon justru menaikan budaya konsumeris mereka untuk konsumsi dan belanja. Sehingga, tesis pertama penulis yakni dalih diskon sebagai ajang mendorong demokrasi justru menjerumuskan pada praktik akumulasi kapital dan budaya konsumerisme masyarakat.</p><p><strong>Diskon Sebagai Politik Akumulasi Kapital, dan Oligarki Kekuasaan</strong></p><p>Momentum Pemilu dimanfaatkan oleh para pemilik kapital dengan alih-alih menggencarkan diskon untuk menekan tingginya angka Golongan Putih (Golput), dan mendorong tingginya partisipasi Pemilu, dibaliknya agenda akumulasi kapital oleh para pemilik modal tersebut bekerja. Politik demokrasi yang dijalnkan ditengah minimnya pemerataan pendidikan politik dan demokrasi dimasyarakat baik kota, desa maupun kawasan 3T (Terluar, Terdepan dna Tertinggal) menjadikan demokrasi yang diterapkan hanyalah sebuah <em>pseudo </em>atau ilusi. Bahkan, penulis menyebut sebagai demokrasi yang tergiring.</p><p>Relasi antara bisnis dan politik ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, keterlibatan pemerintah (negara) dalam pasar (bisnis). Kedua, keterlibatan bisnis dalam dalam kehidupan politik. Sudah tidak asing lagi jika kita melihat banyaknya pejabat publik, yang kemudian memiliki usaha-usaha dibaliknya<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn4">[4]</a>. Sehingga keterkaitan perusahaan untuk politik demokrasi sangatlah kental. Dalih diskon brand perushaan digunakan untuk mendorong politik demokrasi, yang tidak lain adalah hendak mencari legitimasi suara dengan mendorng agar tidak golput ditengah masyarakat yang tengah muak dengan sistem politik demokrasi dibawah cengkarama oligarki dewasa ini.</p><p>Para politisi tidak segan menggelontorkan uang atau bahkan membuat diskon dalam jumlah besar di perusahaannya, guna mengubah suara rakyat menjadi komoditi dan legitimasi politik dalam demokrasi. Rakyat diasumsikan sebagai pasar dan asetnya untuk menggantikan modal. Sama denga tesis Karl Marx sebagaimana dikutip George Ritzer dan Douglas J.<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn5">[5]</a> bahwa para aktor bukannya memproduksi untuk dirinya atau asosiasi langsung mereka, melainkan untuk orang lain (kapitalis). Sehingga demokrasi yang diterapkan hanya menjadi ajang pergantian dan pembagian kekuasaan di tingkatan elit. Sementara rakyat hanya menjadi peserta <em>euphoria </em>meramaikan politik demokrasi oligarki ini.</p><p>Ditengan derasnya arus kapitalisme global, sistem ekonomi-politik yang beroperasi saat ini adalah sistem kapitalisme, atau bahkan sudah merubah wajah menjadi Neoliberalisme. Seperti kata Nicos Poulantzas dalam jurnalnya <em>New Left Review </em>— <em>The Capitalist State</em><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn6"><strong><em>[6]</em></strong></a><em> </em>yang memotret Negara bukan hanya menjadi wasit dalam perebutan kepentingan, justru menjadi actor untuk mendukung salah satu kepentingan. Tidak lain adalah kelas penguasa yakni pemilik modal.</p><p>Pemilu sebagai representasi demokrasi rakyat dewasa ini, menjadi perebutan kekuasaan para elit pemilik modal. Mengobral janji dan mengutuk ketimpangan, kemiskinan, dan kebodohan justru perusahaan dibalik para kandidat yang menyumbang fenomena tersebut. Seperti yang ditunjukan dalam film <em>Sexy Killers </em>karya Watchdoc, oligarki tambang dan bisnis penguasa melingkar di masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2019. Fenomena Oligarki tersebut menguasai setiap sudut kotak suara dan sudah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan memilih kandidat yang ada. Perayaan Pemilu di bawah cengkeraman demokrasi oligarki hanyalah alat pengawetan kuasa oligarki dan kelompok kapitalis, atau pergantian aktor penindas baru.</p><p>Rosa Luxemburg dan Edward Bernstein berusaha untuk melawan rezim kapitalistik melalui reformasi sosial merupakan suatu utopia. Negara kini berorientasi pada sistim kapitalistik karena adanya kemenangan politik borjuasi. Sedangkan, Ralph Milliband dalam jurnalnya tentang <em>State, Power dan Class Interest</em><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn7"><strong><em>[7]</em></strong></a> menunjukkan bahwa negara saat ini adalah sebuah organisasi dari kelas yang berkuasa, dan negara mengambil posisi di pihak kelas dominan. Juga menegaskan bahwa perkembangan reformasi sosial dan jalannya demokrasi justru memperkuat pondasi ekonomi kapitalis, sehingga revolusi menjadi solusi terakhir. Jeffrey Winters dan Vedi R. Hadiz<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn8">[8]</a>, menyebutkan bahwa watak negara yang kapitalistik saat ini, pada dasarnya adalah instrumen dari kepentingan kelas yang berkuasa, Richard Robison &amp; Vedi R. Hadiz<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn9">[9]</a> menjelaskan Para Predatoris yang berbasis pada elit partai-partai politik menguasai panggung kekuasaan negara dengan logika politik kartel dan menjadi basis bagi munculnya plutokrasi. Bahkan terlebih lagi Jhon M. Perkins menyebut sebagai Korporatokrasi yakni birokrasi yang memiliki watak dan keberpihakan kepada korporasi.</p><p><strong>Diskonan dan Hari Kerja sebagai Wujud Eksploitasi Buruh</strong></p><p>Ditengah derasnya perayaan pesta demokrasi ‘Oligarki’ Indonesia, semaraknya beragam macam <em>brand</em> perusahaan memberikan diskonan. Para pemilik kapital ingin tetap bisa mempertahankan aktifitas produksinya<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn10">[10]</a>, dan ingin tetap bisa mengakumulasi kapitalnya meski dalam momentum politik demokrasi, yang notabene adalah hari libur. Para buruh sudah seharusnya diberikan waktu senggang untuk libur guna menggunakan hak pilihnya dan mengekspresikan sikap politik mereka dalam momentum demokrasi. Terlebih mereka juga dapat berisitirahat ditengah semaraknya momentum ini. Namun, logika kapitalistik tidak mengenal henti dan libur. Terhentinya faktor produksi dalam perusahaan adalah terhentinya akumulasi kapital. Seperti biasa, tidak sedikit perushaan-perushaan yang tetap buka meskipun di hari dimana momentum ekspresi politik demokrasi masyarakat tersebut bergulir. Bahkan, menggencarkan diskon. Praktik sistem kapitalisme dalam melakukan akumulasi kapital dengan pencurian nilai lebih <em>(surplus value) </em>tenaga buruh yang tetap bekerja, tidak libur dan melayani diskon perusahaan menjadi fenomena nyata didepan mata kita bahwa wujud eksploitasi buruh tetap berlangsung dalam pesta demokrasi rakyat ini.</p><p><strong>Bagaimana bagi yang Golput?</strong></p><p>Lantas, bagaimana dengan yang golput? Beberapa akhir ini, marak wacana untuk melakukan golput dan membentuk politik alternative. Hal tersebut merupakan suatu hal yang cukup progresif ditengah kacaunya demokrasi kali ini. Memang berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih di pemilu Indonesia di era reformasi cenderung tinggi yakni 84% pada pemilu 2004, lalu 71% pada pemilu 2009, dan 74% ada pemilu 2014. KPU menargetkan tingkat partisipasi Pemilu mencapai 77,5%. Namun, perlu diketahui angka tersebut hanya menunjukkan demokrasi procedural, tidak sepenuhnya sekian persentase tersebut menujukkan demokrasi substansial.</p><p>Terlihat pada dalam data KPU Pemilihan Legislatif (Pileg) 2004 angka golput mencapai 15,9 persen, Sementara di ajang Pilpres 2004 putaran pertama pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 21,8 persen, dan pada Pilpres 2004 putaran kedua angka golput melonjak menjadi 23,4 persen. Pada Pileg 2009 angka golput terus meningkat menjadi 29,1 persen, di ajang Pilpres 2009 turun sedikit mnejadi 28,3 persen. Dan pada Pileg 2014 lalu angka golput mencapai 28 persen, di Pilpres 2014 meningkat menjadi 30,42 persen. Lonjakan angka Golput yang semakin tinggi menjadi suatu hipotesis bahwa kurangnya kepercayaan publik pada kontestasi pembentukan pemerintahan yang baru. Hal tersebut menjadi rasional ketika 2018 lalu gencarnya rasionalisasi Golput dengan beragam alas an salah satunya yakni terkait maraknya kasus kekerasan pada aktivis dan masyarakat sipil, belum terselesainya kasus permasalahan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, kapabilitas calon, jaring kapitalisme dan rantai oligarki bisnis ada pada kedua calon yang justru menyumbang kerusakan lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan sosial.</p><p>Para oknum yang memilih untuk Golput tidak hanya tinggal diam atau menjadi golput pasif<a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftn11">[11]</a>. Tapi juga aktif untuk mewujudkan masa depan demokrasi yang lebih baik dengan membangun politik alternatif dengan melakukan Pendidikan, diskusi, bersolidaritas,membentuk partai, berserikat dan mengorganisir buruh, petani, nelayan, PKL dan kelompok sosial rentan. Guna mewujudkan sistem politik dan demokrasi yang lahir dari kelompok masyarakat sipil khususnya mewadahi aspirasi masyarakat yang tertindas. Tidak masalah bagi yang golput dan tidak mendapatkan diskon dan terjerat pada politik logika akumulasi kapital, ataupun turut andil dalam golput aktif denga tetap mengupayakan saluran politik alternatif untuk masa depan demokrasi yang dimenangkan oleh rakyat!</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref1">[1]</a> Lidyana, Vadhia. 2019. Catatan Daftar Merek yang diberi Diskon usai Nyoblos. (Online). <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4511642/catat-ini-daftar-merek-yang-beri-diskon-usai-nyoblos.">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4511642/catat-ini-daftar-merek-yang-beri-diskon-usai-nyoblos.</a> Diakses April 2019.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref2">[2]</a> Petriella, Yanita. 2019. Brand Siapkan Diskon Jari Ungu Saat Pemilu. (Online). <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20190416/12/912351/250-brand-siapkan-diskon-jari-ungu-saat-pemilu.">https://ekonomi.bisnis.com/read/20190416/12/912351/250-brand-siapkan-diskon-jari-ungu-saat-pemilu.</a> Diakses April 2019.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref3">[3]</a> Reily, Michael. 2019. Tak Hanya di Mall, Diskon Pemilu 2019 Juga Ada di Toko Online. (Online). <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/04/16/tokopedia-bukalapak-dan-shopee-siapkan-promo-pemilu.">https://katadata.co.id/berita/2019/04/16/tokopedia-bukalapak-dan-shopee-siapkan-promo-pemilu.</a> Diakses April 2019.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref4">[4]</a> Bunga, Novri. 2017. Pilkada dan Akumulasi Kapital. Harian Indoprogress</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref5">[5]</a> Ritzer, George &amp; Douglas J. 2011. Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian. Yogyakarta: Kreasi Wacana.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref6">[6]</a> Poulantzas, Nicos. 1970. The Capitalist State — reply to Nicos Poulantzas. New Left Review 59, January/February</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref7">[7]</a> Miliband, Ralph. 1983. State Power and Class Interests. New Left Review NLR134, April.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref8">[8]</a> Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki, Terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref9">[9]</a> Hadiz, Vedi R. 2005. Dinamika Kekuasaan; Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref10">[10]</a> Anam, J.S. 2016. Logika Proses Kapital. (Online). <a href="https://www.militanindonesia.org/teori-4/ekonomi/8373-logika-proses-kapital.html">https://www.militanindonesia.org/teori-4/ekonomi/8373-logika-proses-kapital.html</a> . Diakses April 2019.</p><p><a href="https://suluhpergerakan.org/diskon-pemilu-2019-dan-potret-politik-akumulasi-kapital/#_ftnref11">[11]</a> Novianto, Arif. 2017. Melawan Sirkulasi Elit dalam Pemilu Pembangunan Politik Alternatif dan Upaya Distribusi Keadilan. (Online).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f516db7e673d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bajau, Kapitalisme, dan Perebutan Ruang Hidup]]></title>
            <link>https://medium.com/@sinergyadityaa/bajau-kapitalisme-dan-perebutan-ruang-hidup-f2c33e873428?source=rss-50ec21384301------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f2c33e873428</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Sinergy Aditya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2020 13:05:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-10-18T13:49:09.309Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*qwvJxEssXU2nKciauk8-Xw.png" /><figcaption>Potret masyarakat bajau (Credit: Britagar)</figcaption></figure><p><em>“Kekasih hari ini aku ingin bercerita tentang nelayan yang menjual perahunya mengubah lajur hidupnya sebab terampas laut dan gelombangnya” <br></em><strong> — Sombanusa</strong></p><p>Bait dari lagu yang dikarang dengan baik oleh musisi Yogyakarta tersebut menjadi sebuah refleksi dalam melihat realita sosial nelayan hari ini. Artikel ini ditulis berdasarkan pada ringkasan dari diskusi film dari Watchdoc <em>“The Bajau”</em> (2019) yang diselenggarakan oleh Lingkar Diskusi Publik (LDP) Universitas Negri Yogyakarta yang bekerjasama dengan beberapa organisasi mahasiswa seperti Ekspresi pers mahasiswa beserta organisasi diluar kampus seperti Walhi dan Landless (Labor and Class Struggle Studies). Dalam agenda tersebut diskusi dipantol oleh Himawan Adi (Walhi), Ismantoro dan Sinergy Aditya (Landless). Selain <em>‘The Bajau’ </em>yang merupakam<em> </em>film tentang masyarakat Suku Bajau yang diproduksi oleh Watchdoc, VOA Indonesia (2019) menunjukkan bahwa ada film lain yang juga memotret kehidupan masyarakat Suku Bajau, yakni film <em>“The Call From the Sea”</em> (2017) yang disutradarai oleh Taylor McNulty. Film tersebut menyorot kehidupan Suku Bajau di Sulawesi yang hidupnya bergantung dengan laut yang dihadapkan fenomena pemanasan global dan pencemaran laut yang telah membuat kondisi laut menurun. Sementara itu, sekilas tentang film yang diproduksi oleh Watchdoc ini, memotret dinamika kehidupan dari masyarakat Suku Bajau. Seperti biasa, yang menjadi ciri khas produksi film dari Watchdoc adalah melihat titik kritis atau fenomena lain dari masyarakan Suku Bajau. Tidak hanya mengupas masalah profil Suku Bajau dan sejarahnya namun dibenturkan dengan konflik sosial dan ekologis yang terjadi dalam film tersebut. Namun, ringkasan tulisan ini hendak menjelaskan pendalaman sisi dinamika ekonomi politik dalam film tersebut.</p><p>Secara historis, Suku Bajau adalah orang-orang yang tidak memiliki negara. Hidup mereka mengembara di lautan, mencari makan di lautan, serta hidup dan mati mereka di lautan. Bagi Suku Bajo, laut adalah jantung yang berdetak dan darah yang mengalir di dalam tubuh mereka. Aktivitas keseharian Suku Bajo dalam berburu ikan untuk keberlanjutan hidup mereka. Suku Bajo bukanlah suku yang berasal dari Malaysia, Filipina, maupun Indonesia, melainkan suku yang tidak berasal dari manapun. Mereka tidak memiliki negara, manusia bebas atau manusia pengembara.</p><p><strong>Alam Sebagai Ruang Hidup</strong></p><p>Hidup mereka menyatu dengan laut, dan memperoleh ikan sebagai sumber makanan pokok dari laut, dan lautan adalah rumah mereka. Mereka juga paham bagaimana caranya berinteraksi dengan lautan, dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Dalam artikel National Geographic Indonesia (2018) dijelaskan bahwa Suku Bajau kerap disebut sebagai penjelajah air, mereka memiliki kemampuan seperti layaknya makhluk laut yakni bisa berjalan di dasar laut dan menyelam hingga kedalaman 25–50 meter tanpa alat bantu, dan orang Bajau konon dapat bertahan di laut berbulan-bulan tanpa makanan dan perlengkapan modern.</p><p>Perlu diketahui, bahwa masyarakat Suku Bajau tidak menangkap ikan dengan bom, pukat harimau, atau alat dan bahan-bahan peledak lainnya yang dapat menghancurkan ekosistem laut. Mereka menangkap ikan dengan menjaring, menyelam ke dalam air, dan memanah ikan di dalam air. Bagi Suku Bajo, kehidupan di laut sudah mulai diperkenalkan oleh orang tua mereka semenjak mereka masih kecil atau anak-anak. Oleh karena itu, mereka sangat terampil dalam berburu ikan di dalam laut. Ketika mereka sedang berburu ikan, hasil tangkapan mereka tidak selalu dinikmati sendiri, mereka rela berbagi dengan orang-orang Suku Bajo lainnya yang sedang mengalami kesulitan dalam berburu ikan. Dilansir dalam Mongabay (2014) yang menjelaskan bahwa masyarakat Suku Bajau memiliki kecerdasan ekologi <em>(ecological intelligence) </em>secara alami yang hal tersebut melekat dalam nilai, tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat Suku Bajau. Kecerdasan tersebut tergambar dalam pemahaman dan penerjemahan hubungan manusia dengan seluruh unsur beserta mahluk hidup lain. Pemahaman demikian yang membentuk prinsip dan pandangan hidup, serta kesadaran terhadap alam dan perilaku ekologis. Hal ini dapat mengatasi krisis ekologi jika setiap orang di belahan bumi memiliki kecerdasan demikian.</p><p>Namum, kondisi <em>stateless</em> pada orang bajau membuat beberapa negara resah, yang selanjutnya negara Indonesia salah satunya melakukan penertiban dan pendisiplinan mulai dari ‘Merumahkan’ Suku Bajau. Hal ini yang sangat bertentangan dengan kultur masyarakat Suku Bajau yang bahkan dijelaskan para pendahulu Suku Bajau dari lahir-mati berada dilautan. Potensi terjadinya pergeseran budaya, cara hidup bahkan hilangnya tradisi nilai lokal akan terancam sesuai dengan lirik dari Sombanusa bahwa <em>“…nelayan akan merubah lajur hidupnya karena terampas laut dan gelombangnya…”</em>, hal ini akan terjadi jika negara terus mengintervensi hingga hal inti dari suatu suku adat yang dapat menghilangkan nilai lokal dan tradisi sebagai masyarakat adat.</p><p><strong>Dinamika Perebutan Ruang: Bajau, Negara dan Kapitalisme</strong></p><p>Potret yang tergambarkan dalam dokumentasi film ‘The Bajau’ memperlihatkan ragam masyarakat Suku Bajau yang hidup di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi. Salah satauya yakni masyarakat Suku Bajau yang tinggal di Torosiaje, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan juga Morombo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Masyarakat Suku Bajau yang tinggal di Torosiaje digambarkan dalam film <em>“The Bajau”</em> dengan apik dan alami dengan lingkungan yang tenang dan terjaga keindahannya. Sedangkan, di Morombo, kehidupan masyarakat Suku Bajau digambarkan dengan krisis, karena ruang hidupnya yang kumuh tercemar perusahaan tambang.</p><p>Fenomena di Morombo memerlihatkan suatu dinamika perebutan ruang antara masyarakat Suku Bajau dengan kapitalis, dalam hal ini terwujud dari perusahaan pertambangan batubara. Suku Bajau yang pada dasarnya sangat bergantung pada lautan sebagai ruang pemenuhan keberlangsungan hidupnya, tidak bisa berbuat banyak karena laut mereka tercemar oleh perusahaan tambang batubara di bibir pantai. Hal demikian yang membuat lingkungan masyarakat Suku Bajau hidup menjadi kritis bahkan tidak layak untuk dihuni. Warnai air yang keruh tak sejernih seperti yang di Torosiaje mengancam kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi air.</p><p>Celia Lowe dan EP Riley (2013) dalam artiklenya yang selanjutnya ditulis menjadi buku yang berjudul <em>Wild Profusion: Biodiversity Conservation in an Indonesian Archipelago</em> menjelaskan bahwa masyarakat Suku Bajau di Sulawesi Tenggara yang merupakan suku laut paling kosmoplitan di Asia Tenggara mendapatakan permasalahan kehidupannya dengan alam. Oleh karenannya Lowe menyarankan untuk dilakukan konservasi alam. Konservasi dalam pandangan John B. Foster (2009) dalam bukunya <em>The Ecological Revolution, </em>belum sepenuhnya mampun menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat dan juga pencemaran alam. Ia juga menegaskan bahwa beragam perushaan melakukan konservasi yang justru anti-rakyat dan tidak menyelesaikan akar permasalahan kerusakan lingkungan. Oleh karenannya, konservasi menjadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena mengesampingkan faktor ekonomi politik permasalahan alam yang dihadapi oleh masyarakat Suku Bajau, yang tidak lain karena pencemaran atas perusahaan tambang.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*-ffFYAYNdWwXaMGDN46vmw.png" /><figcaption>Ilustrasi ruang hidup masyarakat bajau terkontaminasi oleh tambang batubara (Credit: Pergerakan.net)</figcaption></figure><p>Pencamaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi didorong oleh logika produksi dalam sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik. Hal tersebut dijelaskan oleh Fred Magdoff dan John B. Foster (2011) dalam bukunya yang berjudul <em>What Every Environmentalist Need to Know about Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and The Environtment</em> bahwa imperatif pertumbuhan dalam ekonomi kapitalisme harus terus didorong, dan sistem ekonomi kapitalisme harus terus membesar dalam persaingan kompetisi dan monopoli pasar dengan logika produksi guna menggapai profit terus menerus. Sehingga, eksploitasi sumber daya alam harus terus berjalan dan dilakukan untuk pemenuhan logika produksi. Sumber daya yang terus menerus diproduksi demi pemenuhan pasar maka secara perlahan akan menjadi krisis dan berakibat pada degradasi lingkungan. Hal senada juga ditegaskan oleh Barry Commoner (1990) dalam bukunya yang berjudul <em>Making Peace with The Planet </em>bahwa jika lingkungan tercemar, perekonomian sakit, virus penyebab keduanya akan ditemukan pada sistem produksi yang tidak adil. Demikan sederhana adalah siklus bisnis dan kerusakan lingkungan hidup atau bahkan bencana yang terjadi.</p><p>Keberadaan sistem ekonomi yang eksploitatif baik pada tenaga kerja maupun dengan alam disebut oleh Anto Sangaji (2010) sebagai sebuah potret <em>‘Metabolic Rift’, </em>yakni sebuah kondisi dimana terjadinya kontradiksi abadi kapitalisme dengan lingkungan hidup. Hal demikian yang kemudian membuat Murray Bookchin (1982) dalam bukunya <em>The Ecology and Freedom </em>memeberikan pamahaman dalam pengelolaan alam ditengan kondisi keberadaan sistem kapitalisme yang memberangus lingkungan hidup dan rezim pengetahuan tentang <em>metabolic rift, </em>yang membuat kapitalisme seakan abadi dan tak bisa dihancurkan. Bookchin mendorong untuk pembebasan hirarki dan reorganisasi masyarakat dengan garis etnik alam dikelola secara kolektif. Keseimbangan kebutuhan, pemanfaatan alam dan perawatan harus dimiliki oleh masyarakat, karena keberlangsungan lingkungan hidup adalah keberlangsungan kehidupan manusia juga.</p><p>Jika melihat dinamika yang tergambarkan diatas, ada salah satu aspek yang hilang, yakni keberadaan negara dan peranannya. Memang dalam dokumentasi film <em>‘The Bajau’ </em>belum secara kompleks menjelaskan dinamika kekuatan elit dalam negara sehingga melegitimasi beberapa kebijakan perizinan yang sangat eksploitatif. Hal demikian tergambar sekilas diterangkan dalam film tersebut bahwa negara 141 perizinan pertambangan dan pembukaan lahan sawit, dengan detail rincial 600.000 ha areal pertambangan batubara dan juga 400.000 ha areal perushaan kelapa sawit. Legitimasi tersebut yang kemudian menjadi suatu fakta keberpihakan negara pada kapitalis dalam hal ini adalah perusahaan pertambangan batubara. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menguatkan fakta watak negara dalam arus neoliberalisme seperti yang disebutkan oleh Bob Jessop (2002) dalam artikelnya yang berjudul <em>Liberalism, neoliberalism, and urban governance: A state–theoretical perspective</em> bahwa negara menjadi alat untuk melancarkan kepentingan kapitalisme melakukan akumulasi.</p><p><strong>Adat dan Kekuatan Alternatif</strong></p><p>Kepentingan kapitalisme yang dapat menggunakan kekuatan negara untuk melancarkan sirkulasi akumulasi kapitalnya tidak sedikit menciptakan permasalahan yang cukup signifikan seeperti kemiskinan, ketimpang, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Fenomena demikian yang kembali memukul si ‘Miskin’ kaum yang terampas alat produksi menjadi krisis. Hal demikian seperti yang dialami oleh masyarakat Suku Bajau <em>vis a vis</em> dengan korporasi pertambangan batubara di Marambo, Sulawesi Utara. Terasingnya masyarakat Suku Bajau sebagai subjek politik, menjadikannya sebagai korban sosial-politik dalam proses modernisasi. Hal demikian kurang lebih sama halnya yang dialami oleh masyarakat adat di Amerika Latin yang juga terasing dengan negara sehingga kebutuhan sosial dan politik tidak dapat tidak dipenuhi oleh negara. Sehingga Deborah J. Yashar (1997) dalam artikelnya yang berjudul <em>Contesting citizenship: Indigenous movements and democracy in Latin America </em>menjelaskan bahwa gerakan adat harus dapat merebut negara, yakni tampil dalam kontestasi politik dan demokrasi agar hak-hak sosial dan ekonominya terpenuhi. Hal demikian membuahkan hasil dengan terpilihnya Presiden Bolivia dari masyarakat adat yang kemudian menjalankan pemerintahannya dengan cukup adil dan memberikan hak-hak kepada kelompok rentan dan marjinal.</p><p>Majemuknya suku di Indonesia menurut Nur I. Subono (2017) dalam bukunya Dari Adat ke Politik menjelaskan cukup membutuhkan tenaga bayak untuk membentuk kekuatan politik berbasis adat, mengingat majemuknya suku yang juga berarti majemuknya aspirasi dan kepentingan yang dibawa. Melalui realita ini diharapkan perlunya suatu narasi besar yang dapat menggandeng segala hal tersebut, tidak hanya berasaskan pada aliran adat, budaya, suku atau golongan. Namun yakni kondisi dan perasaan yang sama tentang perampasan, pemarjinalan, penggusuran dan ketertindasaan yang dirasakan menjadi salah satu rumusan untuk membentuk blok kekuatan alternatif ditengah sistem dominan yang kurang berpihak pada masyarakat kecil dan kelompok rentan.</p><p><strong>Daftar Pustaka:</strong></p><p>Bookchin, M. (1982). <em>The ecology of freedom</em>. New Dimensions Foundation.Commoner, B. (1990). <em>Making peace with the planet</em>. Pantheon Books.</p><p>Foster, J. B., &amp; Foster, J. B. (2009). <em>The ecological revolution: Making peace with the planet</em> (p. 14). New York: Monthly Review Press.</p><p>Jessop, B. (2002). <em>Liberalism, neoliberalism, and urban governance: A state–theoretical perspective.</em> Antipode, 34(3), 452–472.</p><p>Lowe, C. (2013). <em>Wild profusion: biodiversity conservation in an Indonesian archipelago</em>. Princeton University Press.</p><p>Magdoff, F., &amp; Foster, J. B. (2011). <em>What every environmentalist needs to know about capitalism: A citizen’s guide to capitalism and the environment. </em>NYU Press.</p><p>Mongabay. (2014, Januari 26). <em>Kearifan Suku Bajo Menjaga Keletarian Peisir dan Laut. </em>Diambil dari <a href="https://www.mongabay.co.id/2014/01/26/kearifan-suku-bajo-menjaga-kelestarian-pesisir-dan-laut/">https://www.mongabay.co.id/2014/01/26/kearifan-suku-bajo-menjaga-kelestarian-pesisir-dan-laut/</a>.</p><p>National Geographic Indonesia. (2018, Desember 10 ). <em>Kampung Bajo Mola Tempat Tinggal Suku Bajau Si Penjelajah Air Yang Tangguh. </em>Diambil dari <a href="https://nationalgeographic.grid.id/read/131253898/kampung-bajo-mola-tempat-tinggal-suku-bajau-si-penjelajah-air-yang-tangguh">https://nationalgeographic.grid.id/read/131253898/kampung-bajo-mola-tempat-tinggal-suku-bajau-si-penjelajah-air-yang-tangguh</a>.</p><p>Sangaji, Anto. (2010). <em>Imperialisme Ekologi</em>. Harian Indoprogress.</p><p>Subono, N. I. (2017). <em>Dari adat ke politik: transformasi gerakan sosial di Amerika Latin</em>. Marjin Kiri.</p><p>VOA Indonesia. (2019, Januari 15). <em>Film As Call From The Sea Menyingkap Suku Bajau di Indonesia. </em>Diambil dari <a href="https://www.voaindonesia.com/a/film-as-call-from-the-sea-menyingkap-suku-bajau-di-indonesia-terancam-punah/4742475.html">https://www.voaindonesia.com/a/film-as-call-from-the-sea-menyingkap-suku-bajau-di-indonesia-terancam-punah/4742475.html</a>.</p><p>Yashar, D. J. (1998). <em>Contesting citizenship: Indigenous movements and democracy in Latin America</em>. Comparative politics, 23–42.</p><p>______________________________<br><strong>Ditulis oleh: Ismantoro Dwi Yuwono &amp; Sinergy Aditya</strong><br>Landless (Labor and Class Struggle Studies).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f2c33e873428" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>