<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Praxis Society on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Praxis Society on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@societypraxis?source=rss-c75dd541ca91------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*CuKyRhjdNGg4psTKjXQgBQ.webp</url>
            <title>Stories by Praxis Society on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@societypraxis?source=rss-c75dd541ca91------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 07:28:06 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@societypraxis/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Dukun dan Mantra Kosong]]></title>
            <link>https://medium.com/@societypraxis/dukun-dan-mantra-kosong-f8ae91452e24?source=rss-c75dd541ca91------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f8ae91452e24</guid>
            <category><![CDATA[kopdes]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan-publik]]></category>
            <category><![CDATA[mbg]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Praxis Society]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:26:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-03T08:26:22.164Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Penulis : </em>Indra Setya Permana | <em>Reviewer : </em>Sahrul R.N | <em>Design Graphic</em> : Salsabila A.N</p><p>Pemerintah ibarat dukun, menebar mantra melalui pidato panjang tanpa hasil jelas. Di berbagai program andalan, negara seolah mendiagnosis sendiri problemnya lalu memberi solusi ajaib sesuai kemauan sendiri. Misalnya soal stunting, pemerintah langsung janjikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar (dan ibu hamil/menyusui) dengan harapan menurunkan angka gizi buruk sekitar 21,5% Program makan siang gratis ini diluncurkan Januari 2025 untuk puluhan juta anak, dengan target 82,9 juta penerima pada 2029 (Wikipedia, 2026). Namun kenyataan pelik sejak peluncuran terjadi banyak kasus keracunan massal. Data resmi menyebut hampir 6.500 anak jatuh sakit akibat MBG pada akhir September 2025, melonjak menjadi lebih 16.000 pada akhir Oktober 2025. Serikat orangtua dan NGO seperti CISDI/JPPI bahkan mendesak agar program Rp171 triliun ini dihentikan sementara karena “gagal sistematis” (Reuters, 2025). Media internasional pun melaporkan ratusan hingga ribuan siswa keracunan di Yogyakarta dan daerah lain, menuding logistik buruk (penyimpanan makanan tak higienis, distribusi terlambat) sebagai biang kerok. Anehnya, dalam kritik itu muncul dilema, sementara pemerintah fokus pada MBG, isu kantin sekolah atau penjual jajanan sehat malah diabaikan. Pedagang cilok, bakso, es teh, atau permen yang selama ini menghidupi warga justru terdampak karena anak-anak sudah kenyang di sekolah. Singkatnya, salah kaprah dialami, solusi “sesajen makan gratis” dianggap bisa atasi beragam masalah (stunting, prestasi sekolah, kelaparan), padahal praktiknya berulang kali melahirkan permasalahan baru.</p><p>Pola yang sama tampak berulang pada sektor lain, ketika pemerintah kembali menawarkan program berskala besar sebagai jawaban atas persoalan struktural yang kompleks. Pemerintah kemudian menggulirkan konsep ekonomi kerakyatan yang besar-besaran lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tahun 2026 kemarin misalnya, Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara spektakuler. Idenya, koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan penyangga ketahanan pangan dari desa (Presiden, 2026). Dalam siaran pers resmi, Menko Pangan Zulhas menekankan bahwa lewat koperasi-koperasi ini negara hadir agar “rakyat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.” Namun, sejumlah ekonom dan praktisi koperasi menyampaikan kekhawatiran. Celios (Center of Economic and Law Studies) misalnya menyebut Koperasi Merah Putih sebenarnya tidak lahir dari anggota, melainkan dibentuk dan dikendalikan aparat negara sehingga lebih mirip “warung Merah Putih”. Karena pengurusnya direkrut pemerintah, koperasi ini dinilai melenceng dari prinsip dasar koperasi (kemandirian dan kedaulatan anggota). Akibatnya, KDKMP berpotensi saling sikut dengan pelaku usaha kecil setempat. Ekonom Bhima Yudhistira memperingatkan, jika KDKMP ditunjuk memperoleh barang subsidi dan fasilitas perbankan khusus, warung dan UMKM di sekitarnya bisa kehilangan pelanggan (Sulut24.com, 2026). Dalam sekali operasi, pedagang warung yang sehari-hari menjual minyak goreng subsidi atau kebutuhan pokok lain terancam digilas; konflik horizontal antartetangga pun mungkin muncul. Selain itu, model pembiayaan koperasi (misalnya pinjaman besar dari bank negara) juga dikhawatirkan membebani APBD/Dana Desa di masa depan. Singkatnya, program itu meski ambisius, menuai kritik terkait konsep dan dampaknya: bukan memupuk ekonomi akar rumput, malah bisa menggerus pelaku ekonomi kecil bila tak hati-hati.</p><p>Di sektor pertanian, pemerintah juga membawa pendekatan “khusus”. Proyek food estate dihidupkan kembali. Ribuan hektar sawah digarap untuk swasembada pangan dengan rencana melibatkan militer. Pada Agustus 2025 misalnya, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan 100 batalyon TNI baru untuk membantu proyek pertanian nasional, terutama di daerah terpencil. Batalyon-batalyon ini ditugaskan membuat lahan tidur produktif, memperbaiki irigasi, dan menaikkan produksi pangan (Teresia, 2025). Hanya saja, prakarsa tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah tentara punya keahlian bertani? Politisi dan pakar militer sempat khawatir kebijakan ini dapat menggeser peran militer ke ranah sipil secara berlebihan. Saat ini bahkan disebutkan ada target membangun total 750 satuan batalyon teritorial pembangunan (Yonif TP) hingga 2029, dengan 593 di antaranya khusus Yonif TP (teritorial pembangunan) (Bogiarto, 2026). Artinya, sekitar 150 batalyon baru dibentuk tiap tahun hingga 2029. Jika terlaksana, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan memiliki batalyon pembangunan. Pendukungnya menyebut itu bagian dari strategi pertahanan modern, tetapi kritik mengatakan kebijakan semacam itu justru memindahkan peran pemerintah sipil ke militer dan membebani anggaran pertahanan. Dalam konteks program pangan, terkesan seperti, kalau petani enggan bercocok tanam, ganti dengan tentara; lalu tentara lah yang jadi petani. Ini tampak sebagai upaya otomatisasi persoalan pangan tanpa memberdayakan petani, melainkan menggantikannya dengan mesin baru, militer. Lalu para prajurit itu? Mereka anak-anak petani, yang tidak mau lagi bertani, terus masuk tentara, untuk jadi … petani! Dalam konteks program pangan, terkesan seperti, kalau petani enggan bercocok tanam, ganti dengan tentara; lalu tentara lah yang jadi petani. Ini tampak sebagai upaya otomatisasi persoalan pangan tanpa memberdayakan petani, melainkan menggantikannya dengan mesin baru, militer. Lalu para prajurit itu? Mereka anak-anak petani, yang tidak mau lagi bertani, terus masuk tentara, untuk jadi … petani! Persoalannya bukan sekadar soal peran, melainkan juga efisiensi kebijakan. Pembentukan ratusan batalyon baru tentu membutuhkan anggaran besar untuk rekrutmen, pelatihan, infrastruktur, dan operasional. Pertanyaannya, apakah investasi sebesar itu akan menghasilkan peningkatan produksi pangan yang lebih baik dibanding jika dana yang sama digunakan untuk memperkuat penyuluhan, akses permodalan, teknologi pertanian, serta kesejahteraan petani yang sudah ada? Jika program ini gagal mencapai target swasembada, negara tidak hanya menghadapi persoalan pangan yang belum terselesaikan, tetapi juga menanggung beban anggaran dan perluasan peran militer yang sulit ditarik kembali ke fungsi utamanya.</p><p>Di sisi tata niaga sumber daya alam, pemerintah gembar-gembor pembenahan lewat satu pintu ekspor. Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan bahan mentah lain (Nurfitri, 2026). DSI mengemban tugas mengkoordinasi semua ekspor SDA agar ada pengawasan lebih ketat, menghindari praktik korporasi “main tikar” yang merugikan pendapatan negara. Menko Perekonomian menyatakan kebijakan “ekspor satu pintu” via PT DSI mulai berlaku bertahap 1 Juni 2026 . Dalam skema ini, perusahaan swasta yang ingin mengekspor komoditas tertentu harus melalui PT DSI sebagai pintu tunggal. Tujuannya adalah menjaga transparansi data ekspor, menekan praktik transfer pricing dan under-invoicing, serta memastikan negara memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya adalah menjaga transparansi data ekspor, menekan manipulasi harga, serta memastikan pendapatan negara maksimal. Kritikus menanggapi hal ini dari dua sisi. Pendukungnya melihat cara ini bisa menutup kebocoran penerimaan negara akibat praktik transfer pricing dan under-invoicing. Namun, gagasan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Kritikus menilai bahwa persoalan kebocoran penerimaan negara seharusnya dapat diatasi melalui penguatan institusi yang memang memiliki mandat pengawasan, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena itu, muncul pertanyaan apakah memusatkan seluruh ekspor SDA melalui satu perusahaan negara merupakan solusi yang tepat, atau justru berpotensi melahirkan bentuk monopoli baru dengan risiko yang berbeda. Yang pasti, kerangka legal sudah disiapkan agar kebijakan ini berjalan tepat waktu, sementara pemerintah menyebut implementasinya akan dievaluasi secara berkala (fokus penuh direncanakan Januari 2027) (Nurfitri, 2026).</p><p>Masalah tata kelola SDA lainnya muncul di sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada awal 2025 untuk mengamankan lahan hutan lindung. Satgas ini memburu perkebunan sawit ilegal, tambang tanpa izin di hutan, dan sebagainya. Hasilnya mengejutkan. hingga Oktober 2025 Satgas PKH mengklaim telah merebut kembali sekitar 3,4 juta hektar kawasan hutan di seluruh Indonesia. Dari lahan tersebut, sekitar 1,5 juta hektar lahan kebun sawit yang beroperasi di zona hutan diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah BUMN baru yang khusus mengelola aset-aset negara hasil penertiban (Palmoilmagazine, 2025). Pada tahap selanjutnya, Agrinas terus menerima lahan. Sampai Mei 2026 total luas tanah pengelolaan Agrinas mencapai 4,12 juta hektar (Admin_divkom, 2026). Artinya, dalam waktu kurang dari dua tahun Agrinas menjadi salah satu pengelola kebun sawit terbesar dunia secara luas lahan.</p><p>Uniknya, PT Agrinas ini berangkat dari perusahaan konstruksi (PT Indra Karya) dan baru dialih-fungsi menjadi perusahaan perkebunan awal 2025. Direksi-nya didominasi purnawirawan militer tanpa pengalaman sawit. Beberapa bulan setelah terbentuk, Agrinas tiba-tiba mengelola 1,7 juta hektar lahan sawit eks-Wilmar dan bekas operator lain yang sebagiannya tersandung kasus hukuman korupsi. Presiden direktur Agrinas bahkan mengaku belum paham seluk-beluk sawit saat ditunjuk. Mundur ke belakang, langkah ini ramai disorot media internasional: pemerintahan memerangi korupsi tambang dan perkebunan besar, lalu aset itu diserahkan ke BUMN di bawah kontrol negara (Evidencity, 2026). Banyak petani plasma merasa nasibnya belum pasti; sebagian pengamat berujar penyederhanaan sektor ini lebih mengkonsolidasikan kekuasaan negara ketimbang memberdayakan petani kecil.</p><p>Dengan Agrinas lebih banyak “menuai” daripada menanam, profit panen didistribusikan bersama pemilik lahan lama lewat skema bagi hasil. Dalam skala raksasa ini, kritikus politik berpendapat bahwa para pejabat dan militer mendapat keistimewaan langusng dari otoritas mereka. Singkatnya, program tanam-habis-panen ini terkesan memberi kemudahan luar biasa kepada yang berkuasa.</p><p>Berbagai program “out of the box” tersebut memang ambisius dan berbiaya besar. Namun, pertanyaan yang terus muncul adalah mengapa setiap persoalan selalu tampak membutuhkan mantra baru. Ketika stunting dijawab dengan makan gratis, ekonomi desa dijawab dengan koperasi seragam, pertanian dijawab dengan batalyon pembangunan, dan tata niaga SDA dijawab dengan perusahaan negara baru, yang mengemuka bukan hanya soal efektivitas kebijakan, melainkan cara berpikir yang melatarinya. Seolah-olah persoalan yang rumit dapat diselesaikan dengan satu resep besar yang diracik dari pusat lalu dibagikan ke seluruh negeri.</p><p>Barangkali persoalan sesungguhnya bukan terletak pada kurangnya program, melainkan pada keyakinan bahwa program itu sendiri adalah solusi. Sebab sejarah pembangunan menunjukkan bahwa kemajuan jarang lahir dari mantra, melainkan dari masyarakat yang berpengetahuan, institusi yang bekerja, dan kebijakan yang bersedia diuji oleh kenyataan. Pertanyaannya, sampai kapan publik akan diminta mempercayai mantra-mantra baru sebelum berhak menanyakan hasilnya? Dan ketika satu mantra gagal bekerja, apakah yang akan muncul berikutnya? Evaluasi yang jujur, atau sekadar mantra yang lebih besar lagi?</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p>Admin_divkom. (2026). <em>Agrinas Palma Nusantara Terima Tambahan 2,37 Juta Hektare Lahan Negara</em>. Agrinas Palma Nusantara. <a href="https://agrinaspalma.co.id/index.php/2026/05/13/agrinas-palma-nusantara-terima-tambahan-237-juta-hektare-lahan-negara/#:~:text=Tambahan">https://agrinaspalma.co.id/index.php/2026/05/13/agrinas-palma-nusantara-terima-tambahan-237-juta-hektare-lahan-negara/#:~:text=Tambahan</a> luasan tersebut memperkuat peran,kepada Agrinas Palma Nusantara mencapai</p><p>Bogiarto, W. (2026). <em>Membangun 750 Yonif TP Strategi TNI Hadapi Ancaman Baru</em>. RMOL.ID. <a href="https://rmol.id/amp/2026/05/30/708935/membangun-750-yonif-tp-strategi-tni-hadapi-ancaman-baru-">https://rmol.id/amp/2026/05/30/708935/membangun-750-yonif-tp-strategi-tni-hadapi-ancaman-baru-</a></p><p>Evidencity. (2026). <em>Your Palm Oil Supplier was just Replaced by a General</em>. Evidencity.Com. <a href="https://www.evidencity.com/your-palm-oil-supplier-was-just-replaced-by-a-general#:~:text=supply">https://www.evidencity.com/your-palm-oil-supplier-was-just-replaced-by-a-general#:~:text=supply</a> chains — 1,to their Indonesian palm oil</p><p>Nurfitri, A. (2026). <em>DSI Resmi Jadi BUMN untuk Ekspor Satu Pintu SDA</em>. Warta Ekonomi.Co.Id. <a href="https://wartaekonomi.co.id/read613608/dsi-resmi-jadi-bumn-untuk-ekspor-satu-pintu-sda#:~:text=Warta">https://wartaekonomi.co.id/read613608/dsi-resmi-jadi-bumn-untuk-ekspor-satu-pintu-sda#:~:text=Warta</a> Ekonomi%2C Jakarta</p><p>Nurfitri, A. (2026). <em>Tak Ada Penundaan! Airlangga Pastikan Ekspor Lewat DSI Tetap Berlaku Mulai 1 Juni 2026</em>. Warta Ekonomi.Co.Id. <a href="https://wartaekonomi.co.id/read612991/tak-ada-penundaan-airlangga-pastikan-ekspor-lewat-dsi-tetap-berlaku-mulai-1-juni-2026#:~:text=Pemerintah">https://wartaekonomi.co.id/read612991/tak-ada-penundaan-airlangga-pastikan-ekspor-lewat-dsi-tetap-berlaku-mulai-1-juni-2026#:~:text=Pemerintah</a> memastikan kebijakan tersebut tetap,meski implementasinya dilakukan secara bertahap</p><p>Palmoilmagazine. (2025). <em>Forest Task Force Reclaims 3.4 Million Hectares, Allocates Part to PT Agrinas Palma Nusantara</em>. PalmOil. <a href="https://www.palmoilmagazine.com/agrinas/2025/10/10/forest-task-force-reclaims-3-4-million-hectares-allocates-part-to-pt-agrinas-palma-nusantara/#:~:text=October">https://www.palmoilmagazine.com/agrinas/2025/10/10/forest-task-force-reclaims-3-4-million-hectares-allocates-part-to-pt-agrinas-palma-nusantara/#:~:text=October</a> 1%2C 2025%2C the Forest,Persero%29 for management</p><p>Presiden, K. S. (2026). <em>Diresmikan Presiden Prabowo, Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Tonggak Bersejarah</em>. Kantor Staf Presiden. <a href="https://www.ksp.go.id/diresmikan-presiden-prabowo-operasionalisasi-1-061-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-jadi-tonggak-bersejarah.html#:~:text=Sebanyak">https://www.ksp.go.id/diresmikan-presiden-prabowo-operasionalisasi-1-061-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-jadi-tonggak-bersejarah.html#:~:text=Sebanyak</a> 1,pangan nasional dari tingkat desa</p><p>Reuters. (2025). <em>Indonesia investigates more free meal poisoning cases, after 700 students fall ill, official says</em>. Reuters. <a href="https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesia-investigates-more-free-meal-poisoning-cases-after-700-students-fall-2025-10-30/#:~:text=JAKARTA%2C">https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesia-investigates-more-free-meal-poisoning-cases-after-700-students-fall-2025-10-30/#:~:text=JAKARTA%2C</a> Oct 30 %28Reuters%29 ,meal programme%2C an official said</p><p>Sulut24.com. (2026). <em>Koperasi Desa Merah Putih Dikritik Salah Konsep: Ancam UMKM dan Berpotensi Gerogoti Dana Desa</em>. Sulut24.Com. <a href="https://www.sulut24.com/2026/05/koperasi-desa-merah-putih-dikritik.html">https://www.sulut24.com/2026/05/koperasi-desa-merah-putih-dikritik.html</a></p><p>Teresia, A. (2025). <em>Indonesia boosts role of military in food security initiative</em>. Reuters. <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-boosts-role-military-food-security-initiative-2025-08-13/#:~:text=JAKARTA%2C">https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-boosts-role-military-food-security-initiative-2025-08-13/#:~:text=JAKARTA%2C</a> Aug 13 %28Reuters%29 ,the military in civilian life</p><p>Wikipedia. (2026). <em>Free Nutritious Meals</em>. Wikipedia. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Nutritious_Meals#:~:text=The">https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Nutritious_Meals#:~:text=The</a> current large,7</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f8ae91452e24" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Di Punggung Gunung, Leluhur Nusantara Pernah Menitipkan Peradaban]]></title>
            <link>https://medium.com/@societypraxis/di-punggung-gunung-leluhur-nusantara-pernah-menitipkan-peradaban-f7a1742d3dc8?source=rss-c75dd541ca91------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f7a1742d3dc8</guid>
            <category><![CDATA[gunung]]></category>
            <category><![CDATA[leluhur]]></category>
            <category><![CDATA[alma]]></category>
            <category><![CDATA[peradaban]]></category>
            <category><![CDATA[nusantara]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Praxis Society]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:52:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-03T03:52:25.893Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Penulis : </em>Muhammad Khairu Rahman | <em>Reviewer : </em>Sahrul R N | <em>Design Graphic : </em>Salsabila</p><p>Di banyak wilayah Nusantara, gunung tidak pernah dipandang sekadar bentang alam. Ia bukan hanya tumpukan batu vulkanik yang menjulang tinggi, melainkan ruang spiritual, sumber kehidupan, sekaligus pusat lahirnya kebudayaan. Sejak masa megalitikum hingga masyarakat adat hari ini, gunung selalu menempati posisi sakral dalam imajinasi kolektif masyarakat Indonesia. Di lereng dan punggung gunung, leluhur Nusantara menitipkan nilai-nilai tentang kehidupan, hubungan manusia dengan alam, hingga cara menjaga keseimbangan semesta.</p><p>Kepercayaan terhadap gunung sebagai tempat suci muncul hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Dari Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Salak di Jawa Barat, hingga gunung-gunung sakral di Bali dan Sumatra, masyarakat memandang gunung sebagai titik pertemuan antara manusia, leluhur, dan kekuatan ilahi. Bahkan banyak situs megalitik kuno dibangun di kawasan perbukitan dan pegunungan, menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, gunung telah menjadi pusat peradaban spiritual Nusantara.</p><h3>Gunung sebagai Awal Kehidupan Peradaban</h3><p>Peradaban awal manusia Nusantara tumbuh di wilayah yang dekat dengan sumber air dan tanah subur. Gunung berapi menyediakan keduanya. Letusan gunung memang membawa bencana, tetapi abu vulkanik yang dihasilkan menciptakan tanah yang sangat subur untuk pertanian. Karena itulah banyak kerajaan dan permukiman kuno berkembang di sekitar pegunungan.</p><p>Dalam sejarah Nusantara, gunung menjadi pusat orientasi ruang dan kosmologi. Banyak kerajaan Hindu-Buddha membangun candi di daerah tinggi sebagai simbol kedekatan dengan dunia para dewa. Penelitian mengenai jejak peradaban Hindu-Buddha menunjukkan bahwa tata ruang kerajaan kuno sering menempatkan gunung sebagai poros spiritual dan simbol kesucian.</p><p>Salah satu tokoh yang banyak membahas hal ini adalah R. Soekmono dalam karyanya <em>Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia</em>. Soekmono menjelaskan bahwa konsep kosmologi Hindu-Buddha di Nusantara berpusat pada gagasan Gunung Meru, yaitu gunung suci yang diyakini sebagai pusat alam semesta dalam tradisi Hindu. Konsep tersebut kemudian diwujudkan dalam tata ruang kerajaan, pembangunan candi, serta orientasi permukiman yang mengarah pada gunung sebagai simbol kesucian dan tempat bersemayamnya para dewa.</p><p>Relevansi penelitian adalah bahwa gunung dalam peradaban Hindu-Buddha Nusantara tidak sekadar bentang alam, melainkan bagian dari sistem kepercayaan dan struktur politik kerajaan. keberadaan gunung sebagai pusat tata ruang kerajaan menunjukkan bahwa masyarakat masa lalu memandang alam sebagai ruang sakral yang memiliki makna religius, kosmologis, dan sosial. Temuan ini memperkuat argumen bahwa banyak gunung di Indonesia tidak hanya menyimpan nilai ekologis, tetapi juga merupakan warisan peradaban yang membentuk identitas budaya dan pandangan hidup masyarakat Nusantara selama berabad-abad.</p><p>Masyarakat kuno memahami bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Gunung dipandang sebagai “ibu” yang memberi air, hutan, hasil bumi, dan perlindungan. Kesadaran ekologis ini lahir jauh sebelum istilah lingkungan hidup dikenal dalam dunia modern.</p><p>Bagi banyak masyarakat adat di Nusantara, alam tidak dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi sesuka hati, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Hubungan manusia dengan hutan, sungai, gunung, dan laut dibangun atas dasar penghormatan, tanggung jawab, serta kesadaran bahwa keberlangsungan hidup generasi mendatang bergantung pada kelestarian alam hari ini.</p><p>Kesadaran tersebut terwujud dalam berbagai praktik nyata. Masyarakat adat di banyak daerah, misalnya, menetapkan hutan larangan yang tidak boleh ditebang sembarangan demi menjaga sumber mata air dan keseimbangan ekosistem. Di Maluku dikenal tradisi <strong>sasi</strong>, yaitu aturan adat yang melarang Pengambilan hasil laut atau hasil hutan dalam jangka waktu tertentu agar sumber daya alam memiliki kesempatan untuk pulih. Di Bali, filosofi Tri Hita Karana mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang tercermin dalam pengelolaan sistem irigasi tradisional <em>subak</em>. Sementara itu, masyarakat Dayak di Kalimantan menerapkan pola pemanfaatan hutan yang disertai aturan adat mengenai kawasan yang boleh dan tidak boleh dibuka.</p><p>Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukanlah gagasan baru yang datang dari luar, melainkan bagian dari kearifan yang telah hidup dan diwariskan turun-temurun. Di tengah krisis iklim, deforestasi, dan pencemaran yang semakin mengkhawatirkan, nilai-nilai ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan teknologi modern, tetapi juga kebijaksanaan dalam memandang alam sebagai mitra kehidupan, bukan sekadar sumber keuntungan ekonomi.</p><h3>Kesakralan Gunung dalam Kepercayaan Leluhur</h3><p>Di Nusantara, gunung selalu hadir dalam cerita mitologi dan ritual adat. Masyarakat Sunda mengenal filosofi bahwa “gunung adalah guru agung,” tempat manusia belajar menjaga keseimbangan hidup. Gunung dipandang sebagai jembatan spiritual antara manusia dan Yang Maha Kuasa.</p><p>Kesakralan itu terlihat dalam tradisi masyarakat Tengger di sekitar Gunung Bromo. Bagi Suku Tengger, Bromo bukan hanya objek wisata, melainkan tempat suci tempat leluhur mereka bersemayam. Upacara Kasada yang dilakukan setiap tahun menjadi simbol penghormatan kepada leluhur dan alam. Persembahan hasil bumi ke kawah gunung bukan sekadar ritual, tetapi bentuk rasa syukur atas kehidupan yang diberikan alam.</p><p>Tradisi serupa juga hadir dalam banyak komunitas adat lain di Indonesia. Gunung dianggap sebagai ruang yang sakral karena manusia merasa kecil di hadapan alam yang besar. Dari kesadaran itulah lahir sikap hormat, bukan sikap menguasai. Leluhur Nusantara memahami bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta.</p><h3>Situs Megalitik dan Jejak Peradaban Gunung</h3><p>Banyak peninggalan megalitik Nusantara berdiri di kawasan pegunungan. Situs Arca Domas di kaki Gunung Salak misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat kuno membangun punden berundak sebagai pusat pemujaan leluhur. Struktur bertingkat yang mengarah ke tempat tertinggi menggambarkan keyakinan bahwa titik paling tinggi adalah wilayah paling suci.</p><p>Punden berundak menjadi bukti bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki sistem spiritual dan tata ruang yang kompleks jauh sebelum datangnya pengaruh luar. Gunung bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi pusat simbolik dari kehidupan sosial dan religius masyarakat.</p><p>Jejak serupa dapat ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Banyak arkeolog melihat bahwa masyarakat Nusantara kuno memiliki hubungan kosmologis dengan alam. Hutan, sungai, dan gunung diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Karena itu, kerusakan alam dalam pandangan leluhur bukan sekadar kerusakan ekologis, melainkan juga kerusakan moral.</p><h3>Gunung dan Ingatan Kolektif Bangsa</h3><p>Di tengah modernisasi, gunung tetap hidup dalam kesadaran budaya masyarakat Indonesia. Lagu-lagu daerah, cerita rakyat, hingga ritual adat masih menempatkan gunung sebagai simbol kesucian dan asal-usul kehidupan. Bahkan dalam kehidupan modern, banyak orang masih datang ke gunung untuk mencari ketenangan, refleksi, dan jawaban atas kegelisahan hidup.</p><p>Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan manusia Nusantara dengan gunung tidak pernah benar-benar terputus. Gunung menjadi ruang memori kolektif bangsa. Ia menyimpan cerita tentang leluhur, perjuangan hidup, hingga identitas budaya yang diwariskan lintas generasi.</p><p>Namun, ironi muncul ketika gunung hari ini justru banyak dieksploitasi. Hutan pegunungan ditebang, tambang merusak lereng, dan pariwisata massal sering menghilangkan kesakralan ruang adat. Modernitas perlahan mengubah gunung menjadi komoditas ekonomi semata.</p><p>Padahal leluhur Nusantara mengajarkan bahwa gunung harus dijaga karena di sanalah sumber kehidupan berada. Ketika gunung rusak, maka air menghilang, bencana datang, dan keseimbangan alam terganggu. Krisis ekologis hari ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia modern mulai kehilangan hubungan spiritual dengan alam.</p><p>Bagi banyak masyarakat leluhur Nusantara, alam tidak pernah dipandang sekadar sumber daya ekonomi. Gunung dianggap ruang sakral, sungai diperlakukan sebagai sumber kehidupan, hutan dipandang sebagai rumah bersama manusia dan makhluk lain. Alam bukan objek yang ditaklukkan, melainkan kerabat yang harus dihormati. Hubungan ini membentuk etika ekologis yang kuat karena manusia merasa dirinya bagian dari alam, bukan penguasa atasnya.</p><p>Namun modernitas mengubah cara pandang tersebut. Alam semakin direduksi menjadi komoditas yang nilainya diukur melalui keuntungan ekonomi. Ketika hutan hanya dilihat sebagai kayu, sungai hanya sebagai saluran industri, dan gunung hanya sebagai cadangan mineral, maka eksploitasi menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Dalam perspektif <em>spiritual ecology</em>, kerusakan lingkungan muncul karena hubungan manusia dengan alam telah terputus secara moral dan spiritual.</p><p>Contoh yang sangat nyata dapat dilihat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian mengenai masyarakat adat Sambori menunjukkan bahwa nilai leluhur <em>Ngaha Aina Ngoho</em> yang mengajarkan larangan merusak alam mulai melemah seiring ekspansi pertanian komoditas dan perubahan orientasi ekonomi. Dampaknya adalah alih fungsi hutan yang memicu meningkatnya banjir, longsor, dan kekeringan. Ketika nilai sakral terhadap hutan memudar, kerusakan ekologis justru semakin besar.</p><p>Contoh lain terlihat pada masyarakat adat Baduy. Mereka mempertahankan <em>pikukuh karuhun</em> ajaran leluhur yang menekankan kesederhanaan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam. Karena hutan masih dipandang memiliki nilai spiritual, kawasan mereka relatif lebih terjaga dibanding banyak wilayah lain yang mengalami degradasi lingkungan akibat eksploitasi modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai ekospiritual tersebut menjadi fondasi utama pelestarian lingkungan masyarakat Baduy.</p><p>Di Pegunungan Kendeng, masyarakat Samin atau Sedulur Sikep memandang seluruh makhluk hidup sebagai “saudara”. Pandangan spiritual ini melahirkan sikap ekologis yang menolak perusakan sumber air dan kawasan karst. Bagi mereka, merusak alam berarti merusak kehidupan bersama. Ketika cara pandang seperti ini tergeser oleh logika ekstraktif yang hanya mengejar keuntungan ekonomi, konflik ekologis pun muncul.</p><p>Kalimantan juga memberikan pelajaran penting. Berbagai kajian mengenai masyarakat Dayak menunjukkan bahwa nilai-nilai komunal dan penghormatan terhadap hutan selama berabad-abad berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekologis. Akan tetapi, ekspansi perkebunan monokultur dan pertambangan sering kali berjalan beriringan dengan terpinggirkannya nilai-nilai adat tersebut, sehingga deforestasi meningkat dan keseimbangan ekologis terganggu. Karena itu, penyelesaian krisis ekologis tidak cukup hanya melalui teknologi hijau, regulasi, atau pembangunan berkelanjutan. Yang juga diperlukan adalah pemulihan kesadaran bahwa manusia hidup dalam jaringan kehidupan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Krisis lingkungan cermin dari krisis batin manusia modern, ketika kita tidak lagi melihat hutan sebagai rumah, sungai sebagai sahabat, dan bumi sebagai warisan yang harus dijaga.</p><p>Pertanyaan terbesar zaman ini bukanlah bagaimana menyelamatkan alam dari manusia, melainkan bagaimana mengembalikan manusia kepada kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari alam itu sendiri.</p><h3>Refleksi, Warisan Leluhur yang Terlupakan</h3><p>Peradaban modern sering merasa dirinya paling maju karena teknologi berkembang pesat. Namun, dalam banyak hal, leluhur Nusantara justru memiliki kebijaksanaan ekologis yang lebih dalam. Mereka memahami bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Karena itu mereka menciptakan ritual, mitos, dan tradisi untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan.</p><p>Gunung dalam pandangan leluhur bukan sekadar tempat tinggi, tetapi simbol tentang kerendahan hati manusia. Semakin tinggi gunung, semakin manusia sadar bahwa dirinya kecil di hadapan semesta. Filosofi ini perlahan hilang dalam masyarakat modern yang lebih mengutamakan eksploitasi daripada keseimbangan.</p><p>Jika hari ini Indonesia menghadapi banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, mungkin masalah utamanya bukan hanya pembangunan yang salah arah, tetapi juga hilangnya cara pandang leluhur terhadap alam. Kita membangun terlalu banyak, tetapi lupa menghormati tempat kita berpijak.</p><h3>Penutup</h3><p>Gunung-gunung Indonesia bukan hanya bentang geografis, melainkan arsip hidup peradaban Nusantara. Di sanalah leluhur menitipkan nilai tentang kesederhanaan, penghormatan kepada alam, dan hubungan spiritual antara manusia dengan semesta. Dari situs megalitik hingga ritual adat yang masih bertahan, gunung menjadi saksi panjang perjalanan budaya bangsa Indonesia.</p><p>Di punggung gunung, leluhur Nusantara sebenarnya telah mengajarkan bahwa peradaban tidak dibangun dengan menaklukkan alam, tetapi dengan hidup selaras dengannya. Ketika manusia modern mulai melupakan pesan itu, gunung-gunung perlahan mengingatkan kembali melalui bencana dan kerusakan ekologis.</p><p>Mungkin sudah saatnya bangsa ini kembali mendengar suara leluhur yang tersimpan di lereng-lereng gunung, bahwa alam bukan warisan untuk dihabiskan, melainkan titipan untuk dijaga.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Nastiti, Titi Surti. “Jejak-Jejak Peradaban Hindu-Buddha di Nusantara.” <em>Pusat Arkeologi Nasional</em>, hlm. 1–7. <a href="https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=915094&amp;title=Jejak-Jejak+Peradaban+Hindu-Buddha+Di+Nusantara&amp;val=14352&amp;utm_source=chatgpt.com">Garuda Download</a></p><p>“Bagaimana Suku Tengger Memandang Gunung Bromo?” <em>DetikJatim</em>, 20 Juni 2024, hlm. 1–3. <a href="https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7399277/bagaimana-suku-tengger-memandang-gunung-bromo?utm_source=chatgpt.com">detikcom</a></p><p>“Tradisi Sakral Suku Tengger di Pelukan Gunung Bromo.” <em>RRI.co.id</em>, hlm. 1–2. <a href="https://rri.co.id/bukittinggi/features/1483979/tradisi-sakral-suku-tengger-di-pelukan-gunung-bromo?utm_source=chatgpt.com">RRI</a></p><p>“Situs Arca Domas, Jejak Peradaban Kuno di Nusantara.” <em>1001 Indonesia</em>, 5 Juli 2023, hlm. 1–4. <a href="https://1001indonesia.net/situs-arca-domas-jejak-peradaban-kuno-di-nusantara/?utm_source=chatgpt.com">1001 Indonesia</a></p><p>“Misteri dan Legenda Gunung Keramat di Tatar Pasundan.” <em>Kabar Banten</em>, 4 September 2023, hlm. 1–2. <a href="https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-597078449/misteri-dan-legenda-gunung-keramat-di-tatar-pasundan-mulai-dari-gunung-salak-ciremai-hingga-galunggung?page=all&amp;utm_source=chatgpt.com">Kabar Banten</a></p><p>“Tiga Gunung Keramat di Tatar Pasundan dan Misterinya.” <em>Priangan Timur News</em>, 25 Februari 2022, hlm. 1–2. <a href="https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/budaya/pr-1223828935/tiga-gunung-keramat-di-tatar-pasundan-dan-misterinya?utm_source=chatgpt.com">Priangan Timur News</a></p><p>Soekmono, R. (1981). <em>Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2</em>. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 72–85.</p><p>Soekmono, R. (1995). <em>The Javanese Candi: Function and Meaning</em>. Leiden: Brill, hlm. 14–29.</p><p>Keraf, A. Sonny. (2010). <em>Etika Lingkungan Hidup</em>. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 127–135.</p><p>Nababan, Abdon. (2003). “Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia.” Dalam <em>Kearifan Lingkungan untuk Indonesia</em>. Jakarta: WALHI, hlm. 15–28.</p><p>Dove, Michael R. (1988). <em>Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi</em>. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 45–63.</p><p>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2017). <em>Masyarakat Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam</em>. Jakarta: AMAN, hlm. 22–37.</p><p>Erham, E., &amp; Aminullah, M. (2025). <em>Adopsi Nilai Kearifan Lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam Pencegahan Krisis Ekologi pada Masyarakat Adat Sambori</em>. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(1), 68–77.<a href="https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5966"> https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5966</a>.</p><p>Taufiqurrahman, Kamlasi, A. Y., &amp; Ridwan. (2025). <em>The Impact of Ngaha Aina Ngoho Local Wisdom on Preserving the Environment from an Ecoregion Perspective in Bima City</em>. International Journal of Business, Law, and Education, 6(2).<a href="https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1279"> https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1279</a>.</p><p>Filipus, J. K., Ludji, I., &amp; Supratikno, A. (2024). <em>Ketika Semua yang Hidup adalah Saudara: Gagasan Spiritualitas Ekologi Transformatif pada Masyarakat Adat Samin-Sedulur Sikep dalam Menghadapi Krisis Lingkungan di Pegunungan Kendeng</em>. KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi, 10(1).<a href="https://doi.org/10.37196/kenosis.v10i1.909"> https://doi.org/10.37196/kenosis.v10i1.909</a>.</p><p>Kurniawan, F., Aman, &amp; Agustinova, D. E. (2026). <em>Between Development and Environmental Justice: Tracing the Trail of Ecological Conflict and Environmental Crisis in the Kendeng Mountains</em>. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 5(2).<a href="https://doi.org/10.31292/mj.v5i2.192"> https://doi.org/10.31292/mj.v5i2.192</a>.</p><p>Purwanti. (2025). <em>Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Suku Baduy di Banten</em>. Rampai Jurnal Hukum, 4(1).<a href="https://doi.org/10.35473/rjh.v4i1.4336"> https://doi.org/10.35473/rjh.v4i1.4336</a>.</p><p>Ningsih, S., Nuryadi, M. H., &amp; Hartanto, R. V. P. (2026). <em>The Role of Pikukuh Karuhun in the Decision-Making of Indigenous Communities in Daily Life: A Case Study of the Baduy Traditional Village</em>. Journal of Citizenship, 5(1).<a href="https://doi.org/10.37950/joc.v5i1.670"> https://doi.org/10.37950/joc.v5i1.670</a>.</p><p>Ningrum, D. A., Budiyono, &amp; Utanto, Y. (2025). <em>Constructing an Indigenous Ecological Curriculum: Educational Practices of the Sedulur Sikep Community</em>. Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies, 13(1).<a href="https://doi.org/10.15294/ijcets.v13i1.23405"> https://doi.org/10.15294/ijcets.v13i1.23405</a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f7a1742d3dc8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Satjipto Rahardjo tentang Kekeliruan Tafsir Hukum Diindonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@societypraxis/satjipto-rahardjo-tentang-kekeliruan-tafsir-hukum-diindonesia-2497c6ed779c?source=rss-c75dd541ca91------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2497c6ed779c</guid>
            <category><![CDATA[law]]></category>
            <category><![CDATA[hukum-progresif]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[satjipto-rahardjo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Praxis Society]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 27 May 2026 00:01:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-29T08:12:10.942Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*s19scD7X44xnnbczHAwiig.png" /></figure><p><em>Penulis : </em><strong><em>Muhammad Khairu Rahman | Reviewer : Sahrul Romadhon N</em></strong></p><p>Di tengah berbagai persoalan penegakan hukum di Indonesia, nama Satjipto Rahardjo menjadi salah satu tokoh yang paling keras mengkritik cara hukum dipahami dan dijalankan. Ia melihat bahwa persoalan hukum di Indonesia bukan hanya terletak pada lemahnya aturan, tetapi juga pada kekeliruan dalam menafsirkan hukum itu sendiri. Banyak aparat penegak hukum terjebak pada pembacaan teks hukum secara kaku, formal, dan sempit, sehingga hukum kehilangan tujuan utamanya, yakni menghadirkan keadilan bagi manusia.</p><p>Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak diperlakukan sebagai kumpulan pasal yang mati. Hukum adalah instrumen kemanusiaan yang harus mampu menjawab realitas sosial. Ketika hukum hanya dipahami sebatas bunyi pasal tanpa mempertimbangkan nilai moral, rasa keadilan, dan kondisi masyarakat, maka hukum berubah menjadi alat kekuasaan yang sering kali melukai rakyat kecil. Ia menyebut bahwa cara berpikir legalistik-formalistik telah membuat hukum kehilangan hati nuraninya.</p><p>Kekeliruan tafsir hukum sering terjadi ketika aparat menjadikan teks hukum sebagai tujuan akhir. Dalam pola pikir seperti ini, yang dianggap penting hanyalah apakah suatu tindakan sesuai prosedur atau tidak, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan rasa keadilan masyarakat. Satjipto Rahardjo menolak pandangan tersebut. Ia terkenal dengan gagasan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Artinya, hukum harus melayani kepentingan manusia, bukan justru menjadikan manusia korban dari kekakuan hukum.</p><p>Pandangan Satjipto Rahardjo lahir dari kritik terhadap dominasi positivisme hukum. Positivisme memandang hukum semata-mata sebagai aturan tertulis yang harus diterapkan secara mekanis. Dalam praktiknya, cara berpikir ini membuat hakim, jaksa, maupun polisi sering kehilangan keberanian moral untuk menafsirkan hukum secara lebih adil. Akibatnya, hukum hanya menjadi alat administratif yang dingin dan jauh dari nilai kemanusiaan. Satjipto Rahardjo melihat bahwa kondisi tersebut menciptakan paradoks: hukum tampak benar secara prosedural, tetapi salah secara moral.</p><p>Fenomena ini dapat dilihat dalam banyak kasus di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat kecil dihukum berat karena pelanggaran kecil, sementara pelaku kejahatan besar justru dapat lolos melalui celah hukum. Dalam situasi seperti itu, tafsir hukum sering kali lebih berpihak pada kekuasaan dibandingkan keadilan. Pasal-pasal hukum dapat dibaca secara lentur untuk melindungi elit, tetapi menjadi sangat keras terhadap rakyat biasa. Satjipto Rahardjo menganggap kondisi ini sebagai bentuk kegagalan moral dalam penegakan hukum.</p><p>Bagi Satjipto Rahardjo, hakim tidak boleh menjadi “corong undang-undang” semata. Hakim harus memiliki keberanian etik untuk menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Penafsiran hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi juga harus memahami konteks sosial. Karena itu, ia memperkenalkan konsep hukum progresif sebagai upaya membebaskan hukum dari kekakuan formalistik. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hukum.</p><p>Dalam hukum progresif, penegak hukum dituntut memiliki empati sosial. Seorang hakim, misalnya, tidak cukup hanya membaca pasal, tetapi juga harus memahami penderitaan manusia yang dihadapkan ke pengadilan. Jika hukum diterapkan tanpa empati, maka keadilan akan berubah menjadi sekadar formalitas. Satjipto Rahardjo percaya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghadirkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan rasa keadilan bagi masyarakat.</p><p>Kritik Satjipto Rahardjo terhadap kekeliruan tafsir hukum juga relevan dalam konteks politik kekuasaan. Dalam banyak kasus, tafsir hukum sering digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu. Pasal-pasal dapat ditafsirkan secara elastis demi menyerang lawan politik atau melindungi kelompok tertentu. Di sinilah hukum kehilangan independensinya. Tafsir hukum tidak lagi didasarkan pada keadilan, melainkan pada kepentingan kekuasaan. Situasi semacam ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum.</p><p>Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tanpa moral hanya akan menjadi alat penindasan yang sah secara formal. Ia menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral. Menurutnya, setiap tafsir hukum selalu membawa kepentingan dan nilai tertentu. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki keberpihakan terhadap keadilan sosial. Hukum tidak boleh tunduk pada birokrasi semata, tetapi harus berpihak pada kemanusiaan.</p><p>Lebih jauh, Satjipto Rahardjo melihat bahwa kekeliruan tafsir hukum sering muncul karena pendidikan hukum terlalu menekankan hafalan pasal dibandingkan sensitivitas sosial. Mahasiswa hukum dididik untuk berpikir normatif, tetapi kurang diajarkan memahami realitas masyarakat. Akibatnya, banyak sarjana hukum tumbuh menjadi teknokrat hukum yang pandai membaca aturan, tetapi gagal memahami rasa keadilan publik. Dalam situasi seperti itu, hukum menjadi menara gading yang jauh dari kehidupan rakyat.</p><p>Hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo sesungguhnya merupakan kritik terhadap cara berhukum yang kaku dan birokratis. Ia ingin mengembalikan hukum pada tujuan dasarnya, yakni melindungi manusia. Karena itu, hukum harus berani melakukan terobosan ketika aturan formal justru menghambat keadilan. Ia bahkan menggunakan istilah “rule breaking” sebagai keberanian moral untuk menerobos kebuntuan hukum yang tidak manusiawi.</p><p>Pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi penting di tengah kondisi hukum Indonesia yang masih sering dipenuhi ketimpangan. Publik sering menyaksikan bagaimana hukum tampak tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa keadilan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum bukan sekadar masalah aturan, melainkan juga persoalan tafsir dan moralitas penegak hukum.</p><p>Pada akhirnya, gagasan Satjipto Rahardjo mengajarkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya. Kekeliruan tafsir hukum terjadi ketika hukum dipisahkan dari moral, empati, dan keadilan sosial. Tafsir hukum yang hanya berpegang pada bunyi pasal tanpa memahami realitas manusia akan melahirkan ketidakadilan baru. Karena itu, hukum harus dibaca bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan hati nurani.</p><h3>Referensi</h3><p><a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009/0?utm_source=chatgpt.com">Jurnal Hukum Progresif Universitas Diponegoro</a><br> Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.” <em>Jurnal Hukum Progresif</em>, Vol. 1, №1, 2005, hlm. 1–24.</p><p><a href="https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20?utm_source=chatgpt.com">Undang: Jurnal Hukum Universitas Jambi</a><br> Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.” <em>Undang: Jurnal Hukum</em>, Vol. 1, №1, 2018, hlm. 159–185.</p><p><a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1017/0?utm_source=chatgpt.com">Jurnal Hukum Progresif UNDIP</a><br> Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun.” <em>Jurnal Hukum Progresif</em>, Vol. 2, №1, 2006, hlm. 1–10.</p><p><a href="https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/760?utm_source=chatgpt.com">Justitia et Pax</a><br> Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filosofis Hukum Progresif.” <em>Justitia et Pax</em>, Vol. 32, №1, 2016, hlm. 33–52.</p><p>Rahardjo, Satjipto. <em>Hukum dalam Jagat Ketertiban</em>. Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 135–148.</p><p>Rahardjo, Satjipto. <em>Biarkan Hukum Mengalir</em>. Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 67–82.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2497c6ed779c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Reproduksi Kelas Sosial di Era Digital: Nepo-Kids, Flexing, dan Ilusi Meritokrasi Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@societypraxis/reproduksi-kelas-sosial-di-era-digital-nepo-kids-flexing-dan-ilusi-meritokrasi-indonesia-ed2fb7216cca?source=rss-c75dd541ca91------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ed2fb7216cca</guid>
            <category><![CDATA[meritocracy]]></category>
            <category><![CDATA[nepal]]></category>
            <category><![CDATA[gen-z]]></category>
            <category><![CDATA[nepo-babies]]></category>
            <category><![CDATA[pierre-bourdieu]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Praxis Society]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 20 May 2026 07:16:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-20T07:16:53.469Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Oleh: Mohammad Ilman</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/843/1*dgSQN1c9-Tj-HueoQheJWA.jpeg" /><figcaption>Source: BBC, NYTimes, PACIS UNPAR</figcaption></figure><p>September 2025, Nepal bergolak. Puluhan pemuda tewas, gedung parlemen dibakar, dan seorang Perdana Menteri yang sudah empat kali menjabat terpaksa mundur. Pemicunya bukan hanya korupsi yang membusuk selama puluhan tahun, melainkan juga sesuatu yang tampak sepele: unggahan foto di Instagram. Anak-anak pejabat memamerkan tas bermerek, liburan ke Eropa, dan mobil sport di tengah angka pengangguran pemuda yang mencapai 20,8 persen. Mereka dijuluki <em>nepo kids</em>, yakni anak-anak nepotisme yang kaya bukan karena kerja keras, melainkan karena darah dan koneksi yang diwarisi sejak lahir (World Bank, 2024).</p><p>Peristiwa Nepal bukan anomali. Ia adalah cermin. Ketika kita memalingkan wajah ke Indonesia, bayangan yang muncul tidak terlalu berbeda.</p><h3>Flexing Bukan Sekadar Pamer</h3><p>Kata <em>flexing</em> mungkin terdengar ringan, seolah hanya urusan selera dan gaya hidup. Namun jika ditelisik lebih dalam, praktik pamer kekayaan di media sosial oleh anak-anak pejabat bukan sekadar masalah etika personal. Ia adalah tindakan politis yang mengungkap sebuah sistem.</p><p>Di Indonesia, fenomena ini sudah lama berlangsung, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah gelombang protes 2025. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas subsidi serta memotong dana pendidikan dan kesehatan hingga menekan pelayanan publik di daerah terpencil, media sosial justru dipenuhi unggahan kehidupan glamor dari lingkaran kekuasaan. Ini bukan sekadar ironi. Ini adalah kontradiksi yang telanjang: negara berhemat untuk rakyat, sementara elite bermewah-mewah dari kuasa yang sama (Transparency International Indonesia, 2025).</p><p>Yang membuat fenomena ini lebih berbahaya dari sekadar kesenjangan ekonomi biasa adalah ia bekerja dalam kerangka yang melegitimasi dirinya sendiri. Kekayaan dipamerkan seolah sebagai bukti kerja keras, keberhasilan, dan superioritas personal. Padahal di baliknya tersembunyi jaringan privilege yang tidak pernah diakui secara terbuka.</p><h3>Meritokrasi sebagai Mitos yang Dipelihara</h3><p>Narasi meritokrasi adalah salah satu narasi paling kuat sekaligus paling berbahaya dalam masyarakat Indonesia modern. Di kantor-kantor, ruang kuliah, hingga unggahan motivasi di media sosial, sebuah keyakinan terus didengungkan: siapa yang bekerja keras, ia akan berhasil. Sistem itu adil. Siapa pun bisa naik.</p><p>Namun data ekonomi bercerita lain. Ketimpangan di Indonesia bukan sesuatu yang tidak terhindarkan, melainkan kondisi yang secara aktif diproduksi oleh struktur sosial yang timpang. Jika meritokrasi terus diterima tanpa kritik, ia hanya akan berfungsi sebagai alat untuk mereproduksi ketimpangan dari generasi ke generasi.</p><p>Untuk memahami mekanisme ini, kita perlu merujuk pada sosiolog Pierre Bourdieu. Dalam karyanya <em>The Forms of Capital</em> (1986), Bourdieu membedakan tiga jenis modal yang dimiliki individu dalam masyarakat: modal ekonomi (kekayaan material), modal budaya (pengetahuan, selera, gelar akademik), dan modal sosial (jaringan relasi dan koneksi). Ketiga modal ini, menurut Bourdieu, tidak terdistribusi secara setara. Ia cenderung terkonsentrasi di tangan kelas-kelas tertentu dan diwariskan lintas generasi melalui mekanisme yang tampak alamiah, tetapi sesungguhnya sangat politis.</p><p>Konsep kunci lain dari Bourdieu adalah <em>habitus</em>, yang ia definisikan dalam <em>The Logic of Practice</em> (1990) sebagai sistem disposisi yang bertahan lama dan dapat dialihkan, yakni struktur yang terstruktur yang cenderung berfungsi sebagai struktur yang menstrukturkan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, <em>habitus</em> adalah cara pandang, cara bicara, cara berpakaian, selera estetika, dan pola pikir yang diinternalisasi seseorang sejak kecil melalui lingkungan keluarga dan sosialnya. Anak dari keluarga elite tumbuh dengan <em>habitus</em> yang secara tidak sadar selaras dengan standar institusi pendidikan dan profesional, sehingga mereka tampak “berbakat” dan “layak” tanpa perlu kerja keras tambahan yang sebanding.</p><p>Anak seorang pejabat yang bersekolah di luar negeri, fasih berbahasa Inggris, dan memiliki jaringan pertemanan lintas elite bukanlah hasil dari kerja keras semata. Ia adalah produk dari akumulasi modal yang diwarisi, modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya, yang sejak lahir sudah jauh berbeda dengan anak seorang buruh pabrik atau petani di pinggiran kota. Ketika anak pejabat itu mendapatkan posisi strategis di pemerintahan atau perusahaan, masyarakat menyebutnya “berprestasi.” Sistem menyebutnya “meritokrasi.” Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah apa yang Bourdieu sebut sebagai <em>social reproduction</em>, yakni proses pelanggengan posisi kelas melalui institusi-institusi yang tampak netral seperti sekolah, pasar kerja, dan birokrasi (Bourdieu &amp; Passeron, <em>Reproduction in Education, Society and Culture</em>, 1977).</p><p>Michael Young, yang pertama kali menciptakan istilah “meritokrasi” dalam bukunya <em>The Rise of the Meritocracy</em> (1958), sebenarnya menulis satire. Ia memperingatkan bahwa sistem meritokratis yang tampak adil justru berpotensi melahirkan aristokrasi baru yang lebih berbahaya dari aristokrasi lama, karena yang baru ini merasa sepenuhnya berhak atas posisinya dan tidak merasa perlu bertanggung jawab kepada siapa pun. Peringatan Young, yang ditulis lebih dari enam dekade lalu, terasa sangat relevan ketika kita menyaksikan <em>nepo kids</em> memamerkan kekayaan sambil mengklaim telah “bekerja keras.”</p><h3>Algoritma Membuat yang Tersembunyi Menjadi Terlihat</h3><p>Yang berubah di era digital bukan sistemnya. Ketimpangan dan nepotisme sudah ada jauh sebelum Instagram lahir. Yang berubah adalah visibilitasnya.</p><p>Media sosial, dengan segala algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan emosional, telah membuat kontradiksi kelas menjadi tontonan harian. Seorang Gen Z yang sedang melamar kerja untuk yang kelima belas kalinya bisa, dalam waktu yang sama, menyaksikan seorang anak menteri mengunggah foto liburan ke Santorini. Kontras itu tidak lagi tersembunyi di balik tembok-tembok rumah mewah atau di dalam percakapan bisik-bisik kalangan elite. Ia terpampang di layar yang digenggam setiap hari.</p><p>Guy Debord dalam <em>The Society of the Spectacle</em> (1967) berargumen bahwa dalam masyarakat modern, kehidupan sosial secara keseluruhan mengalami degradasi menjadi akumulasi tontonan (<em>spectacle</em>). Relasi sosial yang nyata tergantikan oleh representasinya. Jika kita menggunakan kerangka Debord, <em>flexing</em> para <em>nepo kids</em> adalah bentuk <em>spectacle</em> kelas yang sempurna: kekayaan tidak cukup dimiliki, ia harus dipertontonkan agar kekuasaan menjadi nyata dan diakui. Namun di era digital, <em>spectacle</em> ini berbalik. Alih-alih mengukuhkan legitimasi, ia justru membongkar kontradiksi yang selama ini disembunyikan.</p><p>Seperti yang terjadi di Nepal, ketika tagar #NepoKids menjadi trending sebelum kerusuhan benar-benar dimulai, media sosial telah mengubah kecemburuan diam menjadi kesadaran kolektif (CNN Indonesia, 2025). Di Indonesia, gejala serupa sudah terasa. Gelombang protes 2025 bukan hanya soal kebijakan yang buruk secara teknis. Ia adalah luapan dari akumulasi kemarahan terhadap sistem yang terus-menerus meminta rakyat berkorban, sementara mereka yang berkuasa dan keturunannya terus menikmati hasilnya.</p><h3>Bukan Soal Individu, Tapi Soal Sistem</h3><p>Penting untuk tidak terjebak pada logika yang terlalu sederhana: bahwa masalahnya adalah moralitas individu si anak pejabat yang suka pamer. Beberapa dari mereka mungkin memang tidak terlibat korupsi secara langsung. Namun fokus pada individu justru mengaburkan persoalan yang lebih mendasar.</p><p>Persoalannya adalah sistem yang memungkinkan konsentrasi privilege terjadi tanpa pertanggungjawaban. Sistem yang membiarkan jabatan publik diwariskan melalui jaringan keluarga dan loyalitas politik. Sistem yang memotong anggaran pendidikan dan kesehatan untuk rakyat banyak, tetapi tidak membatasi akses anak-anak elite terhadap pendidikan terbaik di luar negeri.</p><p>Dalam <em>Pedagogy of the Oppressed</em> (1968), Paulo Freire memperingatkan bahwa salah satu cara paling efektif untuk melanggengkan penindasan adalah dengan membuat kaum tertindas menginternalisasi narasi penindas sebagai kebenaran universal. Ketika seorang anak muda yang gagal mendapatkan pekerjaan menyalahkan dirinya sendiri karena “kurang usaha,” bukan sistem yang diskriminatif, maka ia telah menginternalisasi narasi meritokrasi yang diproduksi oleh kelas dominan. Freire menyebut ini sebagai kondisi di mana kaum tertindas menjadi “tuan bagi dirinya sendiri yang menindas.”</p><p>Sisi gelap meritokrasi, sebagaimana dianalisis oleh Daniel Markovits dalam <em>The Meritocracy Trap</em> (2019), adalah bahwa ia tidak menghapus aristokrasi. Ia hanya menciptakan aristokrasi baru yang lebih canggih dalam menyembunyikan dirinya. Kaum elite meritokratis bekerja keras, ya. Namun mereka bekerja keras dalam kompetisi yang sejak awal sudah dirancang untuk keuntungan mereka. Investasi besar dalam pendidikan anak, jaringan sosial yang luas, dan akses terhadap institusi-institusi terbaik adalah bentuk akumulasi modal yang tidak tersedia bagi mayoritas rakyat.</p><h3>Ketika Kemarahan Butuh Arah</h3><p>Generasi Z Indonesia dan Nepal membuktikan satu hal: mereka bukan generasi yang apatis. Tuduhan bahwa anak muda hanya sibuk dengan hiburan dan tidak peduli politik terbantahkan oleh gelombang protes yang memadukan aksi jalanan dengan mobilisasi digital secara masif. Gerakan Nepal bahkan menginspirasi aksi serupa di berbagai negara lain (Interaksi.co, 2025).</p><p>Namun kemarahan saja tidak cukup. Kemarahan yang tidak memiliki analisis struktural berisiko berakhir sebagai momen katarsis yang cepat padam, atau lebih buruk, diarahkan ke sasaran yang salah. Ketika kemarahan hanya diarahkan kepada individu si <em>nepo kid</em>, sistem yang melahirkan mereka tetap berdiri kokoh dan siap memproduksi generasi <em>nepo kids</em> berikutnya.</p><p>Antonio Gramsci, dalam <em>Prison Notebooks</em> (ditulis 1929–1935), mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan fisik, melainkan juga melalui hegemoni: kemampuan kelas dominan untuk membuat nilai-nilai, norma, dan pandangan dunianya diterima sebagai akal sehat oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh kelas yang dieksploitasi. Meritokrasi adalah salah satu bentuk hegemoni paling sukses dalam sejarah modern: ia membuat kaum tertindas percaya bahwa posisi mereka di bawah adalah hasil pilihan dan kemampuan mereka sendiri, bukan hasil dari struktur yang menindas.</p><h3>Penutup: Siapa yang Punya Hak untuk Masa Depan?</h3><p>Setiap kali seorang anak muda Indonesia menyerahkan lamaran kerja ke perusahaan yang kursi seniornya sudah diisi oleh anak-anak kenalan bos, setiap kali seorang mahasiswa berprestasi gagal mendapatkan beasiswa karena kalah jaringan, setiap kali seorang warga desa menempuh berjam-jam perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang anggarannya sudah dipangkas, di sana sistem sedang bekerja persis seperti yang dirancang.</p><p><em>Flexing</em> para <em>nepo kids</em> di media sosial hanyalah permukaan. Di bawahnya mengendap pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa yang sesungguhnya berhak atas masa depan negeri ini? Dan siapa yang selama ini membayar harga dari jawaban yang tidak pernah adil itu?</p><p>Menjawab pertanyaan ini tidak cukup dengan kemarahan yang meledak sesaat di linimasa. Ia membutuhkan kesadaran kolektif bahwa ketimpangan ini bukan kecelakaan sejarah. Ia adalah produk dari sistem yang terus-menerus dipilih, dipertahankan, dan dilegitimasi oleh mereka yang diuntungkan darinya. Dan selama narasi meritokrasi terus ditelan bulat-bulat, sistem itu tidak akan pernah benar-benar digugat.</p><h3>Referensi</h3><p>Bourdieu, Pierre. (1986). <em>“The Forms of Capital.</em>” Dalam J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press.</p><p>Bourdieu, Pierre. (1990). <em>The Logic of Practice</em>. Stanford University Press.</p><p>Bourdieu, Pierre &amp; Passeron, Jean-Claude. (1977). <em>Reproduction in Education, Society and Culture</em>. SAGE Publications.</p><p>Debord, Guy. (1967). <em>The Society of the Spectacle.</em> Buchet-Chastel. (Edisi terjemahan: Zone Books, 1994).</p><p>Freire, Paulo. (1968). <em>Pedagogy of the Oppressed.</em> Herder and Herder. (Edisi terjemahan Bahasa Indonesia: Pendidikan Kaum Tertindas. LP3ES, 2000).</p><p>Gramsci, Antonio. (1971). S<em>elections from the Prison Notebooks</em>. Lawrence &amp; Wishart.</p><p>Markovits, Daniel. (2019). <em>The Meritocracy Trap: How America’s Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite</em>. Penguin Press.</p><p>Young, Michael. (1958). <em>The Rise of the Meritocracy</em>. Thames and Hudson.</p><p>“Merugikan Pelayanan Publik dan Melemahkan Demokrasi, Kebijakan Efisiensi Harus Segera Dievaluasi.” Transparency International Indonesia, Februari 2025. Diakses dari <a href="https://ti.or.id/merugikan-pelayanan-publik-dan-melemahkan-demokrasi-kebijakan-efisiensi-harus-segera-dievaluasi/">https://ti.or.id/merugikan-pelayanan-publik-dan-melemahkan-demokrasi-kebijakan-efisiensi-harus-segera-dievaluasi/</a></p><p>“Deret Nepo Kids Nepal Dirujak Warga Buntut Doyan Flexing di Medsos.” CNN Indonesia, September 2025. Diakses dari <a href="https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250915153447-234-1273919/deret-nepo-kids-nepal-dirujak-warga-buntut-doyan-flexing-di-medsos">https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250915153447-234-1273919</a></p><p>“Dari Indonesia ke Nepal: Flexing Pejabat dan Keluarga di Tengah Korupsi, Nepotisme dan Pengangguran.” Interaksi.co, September 2025. Diakses dari <a href="https://interaksi.co/dari-indonesia-ke-nepal-flexing-pejabat-dan-keluarga-di-tengah-korupsi-nepotisme-dan-pengangguran/">https://interaksi.co/dari-indonesia-ke-nepal-flexing-pejabat-dan-keluarga-di-tengah-korupsi-nepotisme-dan-pengangguran/</a></p><p>World Bank. (2024). <em>Nepal Economic Overview: Youth Unemployment Rate. </em>Diakses dari <a href="https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=NP">https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=NP</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ed2fb7216cca" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>