<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Syahar Banu  on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Syahar Banu  on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@syaharbanu.ayu?source=rss-091263b06d2c------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*J0fw5-0SVmxIl-Hy</url>
            <title>Stories by Syahar Banu  on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@syaharbanu.ayu?source=rss-091263b06d2c------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:54:30 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@syaharbanu.ayu/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Gerakan HAM dan Ruang Percakapan Publik]]></title>
            <link>https://medium.com/@syaharbanu.ayu/gerakan-ham-dan-ruang-percakapan-publik-0cb07e83d7ef?source=rss-091263b06d2c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0cb07e83d7ef</guid>
            <category><![CDATA[aktivisme]]></category>
            <category><![CDATA[social-movements]]></category>
            <category><![CDATA[advokasi]]></category>
            <category><![CDATA[gerakan-sosial]]></category>
            <category><![CDATA[aksi-kamisan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahar Banu ]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:38:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-27T07:38:25.601Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Suatu hari, seorang keluarga korban pelanggaran HAM menghubungi saya sambil menangis. Ia ingin organisasi HAM yang selama ini mendampinginya menghapus semua konten media sosial yang memuat namanya. Ia bilang, semua wawancara yang ditayangkan ke media dilakukan saat ia masih remaja, saat ia belum bisa menghitung resiko apa saja yang akan terjadi di masa depan jika ia tampil sebagai keluarga korban pelanggaran HAM yang bercerita tentang kasus yang menimpanya. Sekarang ia sudah dewasa. Setelah mengalami langsung betapa sulitnya hidup dengan status sebagai keluarga korban HAM terutama jika ia tidak berkecimpung di dunia HAM, ia menyesali tindakannya di masa lalu.</p><p>“Orang-orang kok jahat banget ya mbak, HRD tempat aku melamar kerja bilang, ia googling namaku dan nemu video-video lama soal kasusku. Dia kepo selama wawancara itu dan rasanya ga nyaman,” katanya sambil terisak. Ia tahu bahwa tindakan HRD tidak etis, tapi ketimpangan relasi kuasa dan kebutuhannya akan kerja membuatnya urung protes ke HRD bersangkutan.</p><p>Ia meminta bantuan saya untuk menyurati media-media nasional yang meliput kerja advokasi pencarian kebenarannya dulu. Hal yang sayang sekali tidak dapat kita lakukan.</p><p>Ia menambahkan, betapa menderitanya ia setiap pemilu berlangsung karena video lamanya akan muncul kembali. Ia akan menghadapi persekusi online luar biasa setiap hari baik online maupun offline, sendirian. Bahkan teman tongkrongan tempat ia haha hihi juga memberikan pendapat yang tidak ia perlukan soal kasus yang menimpa keluarganya karena temannya ternyata pendukung politik pelaku.</p><p>Saya tahu bahwa tidak mungkin melakukan censorship di konten yang sudah dipublikasikan ulang secara masif tidak hanya di sosial media, tapi di percakapan pribadi juga. Saya tahu bahwa alih-alih melakukan takedown, sebagai korban, ia lebih butuh penguatan.</p><p>Saya juga bertanya pada atasan, apa yang harus saya lakukan? Atasan menjawab, “sayangnya, isu pelanggaran HAM adalah isu publik, kasus ini juga bukan milik dia dan keluarganya saja. Butuh transparansi Negara dan kerjasama keluarga korban dalam menuntaskannya.”</p><p>Saya mengerti bahwa apa yang dialami korban itu sangat berat. Sebagai korban, ia kehilangan kontrol atas narasi dan diserang sana-sini hingga mengganggu kehidupan profesional tempat mencari nafkah dan sosial. Apalagi ia tidak punya anggota keluarga lainnya. Saya menemaninya secara probono sampai sekarang, memberikan hati dan telinga sambil berharap ia dikuatkan.</p><p>Dalam setiap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, selalu muncul pertanyaan yang jarang dibicarakan secara terbuka: siapa yang berhak mengisahkan peristiwa itu kepada publik? Korban? Organisasi HAM? Pemerintah? Pendamping korban?</p><p>Sebagian kalangan percaya bahwa narasi harus dikelola secara hati-hati oleh mereka yang berada di dalam tim advokasi. Informasi dipilih, waktu publikasi diatur, dan pesan disampaikan melalui saluran resmi.</p><p>Dalam logika ini, kontrol terhadap narasi dianggap penting untuk menjaga strategi hukum, melindungi korban, dan memastikan tekanan terhadap negara berjalan efektif.</p><p>Namun ada juga pandangan lain seperti yang diucapkan atasan saya saat itu: pelanggaran HAM pada dasarnya adalah isu publik. Ketika sebuah pelanggaran terjadi, ia tidak hanya menyangkut korban dan organisasi pendamping, tetapi juga menyangkut masyarakat luas yang memiliki kepentingan terhadap keadilan dan demokrasi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*51H-KfbrTy98BcmloOF-CQ.jpeg" /><figcaption>Aksi Kamisan Yogyakarta (doc: Aksi Kamisan)</figcaption></figure><p>Di titik inilah muncul ketegangan yang sering tak terlihat dalam gerakan masyarakat sipil: antara strategi komunikasi yang terkelola dan percakapan publik yang organik.</p><p>Sejarah gerakan HAM di berbagai negara menunjukkan bahwa perhatian publik jarang tumbuh dari komunikasi yang sepenuhnya terpusat. Ia lebih sering berkembang melalui percakapan yang menyebar: orang berbagi informasi; mengajukan pertanyaan; mengungkapkan empati; berdebat; atau sekadar mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.</p><p>Narasi yang organik seperti ini mungkin tidak selalu rapi. Ia tidak selalu mengikuti bahasa yang dirumuskan dalam siaran pers atau strategi kampanye. Namun, justru dari proses yang tidak sepenuhnya terkontrol itu, solidaritas sosial sering menemukan bentuknya.</p><p>Di sini, saya menyampaikan kepada keluarga korban dampingan saya: tidak semua yang ditulis dan dikatakan orang berisi hujatan dan pelintiran kabar. Ada empati, doa, solidaritas, dan harapan baik untuknya. Banyak yang memberikan dukungan agar ia kuat dan terus mencari keadilan di tengah keterbatasan yang saat ini dihadapinya.</p><p>Respon publik yang beragam menandakan bahwa gerakan hak asasi manusia sejak awal tidak pernah hanya milik organisasi tertentu. Ia selalu lahir dari partisipasi warga yang merasa bahwa ketidakadilan terhadap satu orang adalah persoalan bersama.</p><p>Di banyak negara yang memiliki sejarah pelanggaran HAM berat, memori kolektif tentang kekerasan negara justru bertahan karena percakapan publik yang terus berlangsung di ruang keluarga, di kampus, di komunitas, dan di ruang digital.</p><p>Organisasi advokasi tentu memiliki peran penting. Mereka menyediakan pendampingan hukum, mendokumentasikan pelanggaran, dan membangun strategi advokasi yang sering kali membutuhkan ketelitian serta kehati-hatian tinggi.</p><p>Namun gerakan sosial yang terlalu menutup diri dari percakapan publik berisiko kehilangan salah satu kekuatannya yang paling mendasar: kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.</p><p>Solidaritas publik tidak tumbuh dari komunikasi yang sepenuhnya dikendalikan. Ia tumbuh dari rasa kepemilikan bersama. Ketika orang merasa bahwa sebuah isu adalah bagian dari tanggung jawab moral mereka sebagai warga, mereka akan berbicara, berbagi, dan menjaga agar isu itu tidak hilang dari ruang publik.</p><p>Dalam konteks ini, narasi yang berkembang secara organik seharusnya tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap strategi advokasi. Ia bisa juga dilihat sebagai tanda bahwa masyarakat masih peduli.</p><p>Kepedulian publik sering datang dalam bentuk yang tidak sempurna. Informasi mungkin tersebar dari berbagai arah, percakapan berkembang secara spontan, dan solidaritas muncul dari orang-orang yang tidak selalu berada di dalam struktur organisasi. Hal ini yang belakangan kita sebut sebagai gerakan rimpang.</p><p>Tetapi justru dari dinamika itulah gerakan sosial memperoleh energi yang membuatnya tetap hidup. Sekalipun banyak orang merasa bahwa kita tidak kemana-mana, kita masih kurang ini itu dalam melawan penguasa.</p><p><strong>Percakapan Organik Perlu Ada dan Berlipat Ganda</strong></p><p>Paulo Freire mengingatkan bahwa kesadaran politik lahir dari dialog. Ia menulis bahwa dialog adalah pertemuan manusia untuk “menamai dunia.” Dalam percakapan itulah orang memahami ketidakadilan yang mereka alami bersama.</p><p>Saya teringat tulisan James C. Scott dalam buku Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (1990):</p><blockquote><em>“The offstage speech of subordinates is a critique of power spoken behind the back of the dominant.”</em></blockquote><p>Ketika ada ketimpangan kekuasaan, sering muncul dua jenis percakapan, yang pertama adalah narasi resmi di ruang publik formal, yang biasanya lebih hati-hati dan terkontrol, yang kedua adalah percakapan “offstage” di antara masyarakat, tempat orang berbicara lebih bebas tentang ketidakadilan. Percakapan yang kedua ini sering menjadi tempat di mana kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan berkembang.</p><p>Sementara itu, sosiolog gerakan sosial Sidney Tarrow menekankan bahwa aksi kolektif tumbuh dari jaringan sosial tempat orang saling terhubung. Gerakan sosial, dengan kata lain, tidak hanya lahir dari organisasi, tetapi dari percakapan yang membuat orang merasa bahwa mereka tidak sendirian.</p><p>Pelanggaran HAM bukan hanya persoalan hukum yang diselesaikan di ruang pengadilan. Ia juga persoalan ingatan sosial: tentang bagaimana masyarakat memilih untuk mengingat, membicarakan, dan merespons ketidakadilan.</p><p>Ingatan sosial tidak pernah dimiliki oleh satu institusi saja. Ia dibangun oleh banyak orang yang merasa bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Di sisi lain, penguasa menggunakan mesin propaganda lewat dengungan media sosial, pendapat “expert” pro pemerintah, pengalihan media, dan dengan sumber daya lain yang membuat publik berhenti membicarakan isu.</p><p>Dalam arti tertentu, ketika publik mulai berbicara, bertanya, dan terlibat dalam sebuah isu di tengah gempuran propaganda penguasa, itu sebenarnya pertanda bahwa perjuangan untuk keadilan belum kehilangan relevansinya. Kita tidak benar-benar kalah, baik secara narasi maupun dukungan publik.</p><p>Mungkin di situlah salah satu paradoks gerakan HAM: bahwa perjuangan yang paling kuat sering kali lahir bukan dari narasi yang sepenuhnya dikendalikan. Lewat satu pintu, lewat pengendalian media, dan satu komando ala militer. Melainkan dari narasi yang hidup di tangan publik, dari banyak orang yang berbicara, dari solidaritas yang berlipat ganda.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0cb07e83d7ef" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia, Kapan Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa?]]></title>
            <link>https://medium.com/@syaharbanu.ayu/indonesia-kapan-ratifikasi-konvensi-internasional-anti-penghilangan-orang-secara-paksa-83a75b94c313?source=rss-091263b06d2c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/83a75b94c313</guid>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <category><![CDATA[human-rights-violations]]></category>
            <category><![CDATA[enforced-disappearance]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia-politics]]></category>
            <category><![CDATA[international-treaties]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahar Banu ]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 19:11:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-13T19:11:33.897Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Tumiso, salah satu korban 65 yang pernah dipenjara di Pulau Buru menemui saya. Ia menyerahkan puluhan lembar berisi nama teman seperjuangannya di Pulau Buru. Ada yang dipenjara, dieksekusi, dihilangkan paksa, bunuh diri karena tidak tahan dengan penderitaan di Pulau Buru, dan beberapa tahanan dinyatakan tidak jelas nasibnya. Tumiso memberikan dokumen tersebut dengan harapan bahwa saya akan menginventarisirnya dalam sebuah arsip yang kelak bisa dipakai untuk pendataan maupun kepentingan akademik. Saya menyalin lembar tersebut dalam bentuk digital dan menyerahkan ke tim dokumentasi dan arsip Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).</p><p>Pada tahun 2009, Pansus Orang Hilang DPR RI merumuskan 4 rekomendasi untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Rekomendasi yang pertama adalah untuk pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, mencari 13 orang yang hilang tahun 1997/1998, ketiga adalah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban penghilangan paksa, dan terakhir adalah agar Indonesia segera melakukan ratifikasi konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa.</p><p>Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tahun 2010 melakukan terobosan dengan melakukan penandatanganan the International Convention for Protection of All Person from Enforced Disappearances (ICPPED). Tahapannya adalah, setelah tandatangan komitmen, maka Indonesia wajib segera melakukan harmonisasi aturan yang mengatur soal perlindungan semua orang dari tindakan penghilangan orang secara paksa apapun kasusnya. Di dalam undang-undang kita memang belum ada aturan khusus yang mengatur penghilangan paksa sehingga aparat penegak hukum masih melakukan praktek penghilangan paksa dalam aksi “pengamanan” di mana warga sipil yang ditangkap bisa kehilangan kontak dari pendamping hukum dan keluarganya selama ditangkap.</p><p>Kementerian Luar Negeri sendiri secara proaktif melakukan upaya agar konvensi ini dapat segera disahkan. Saat Marty masih menjabat, Konvensi ini hampir disahkan di Komisi III DPR RI. Namun, saat itu anggota Fraksi Gerindra meminta pembahasannya ditunda karena dianggap belum jelas. Setelah batal disahkan, Konvensi tersebut terombang-ambing kembali pengesahannya, apakah akan dibahas oleh Komisi I atau III? Rasionalisasinya, Komisi I dianggap sebagai legislasi yang mengatur soal pengesahan konvensi pada umumnya dengan mitra TNI. Sedangkan Komisi III dianggap sebagai lembaga legislagi yang mengatur soal aturan hukum dan HAM dengan mitra berupa kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, LPSK, dan sebagainya.</p><p>Perjalanan panjang mulai dari nol dimulai di era periode kedua Presiden Joko Widodo. Rupanya, sekalipun pernah masuk dalam bahasan legislasi, Konvensi ini perlu melewati serangkaian proses lagi untuk bisa masuk ke DPR lewat usulan pemerintah. Butuh tandatangan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Politik, Hukum, dan HAM, Kementerian Sekretariat Negera, dan Kementerian Pertahanan serta yang terakhir, tanda tangan Presiden RI. Sekalipun sulit, syarat tandatangan yang berlapis itu berhasil dilewati kembali. (Lihat: UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).</p><p>Konvensi yang telah menjadi RUU tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan pakar, lembaga, dan masyarakat sipil sebanyak 3 kali. Rata-rata, hal yang dipermasalahkan oleh para Anggota DPR dalam RUU tersebut adalah kemungkinan adanya intervensi asing dan prinsip berlaku surut. Prinsip berlaku surut ini membuat ketakutan bahwa negara tiba-tiba mengalami sebuah ketidakstabilan politik karena konsekuensi disahkannya RUU ini adalah menyeret orang-orang yang diduga terlibat sebagai pelaku penculikan aktivis 1997/1998. Sedikit yang menyadari bahwa memang benar bisa saja RUU ini berlaku surut. Namun, situasi politik Indonesia di mana pelanggar HAM jadi penguasa tidak memungkinkan hal itu terjadi. Jika disahkan, maka undang-undang ini adalah untuk melindungi generasi di masa depan dari tindakan semena-mena aparat penegak hukum yang masih kerap melakukan aksi penghilangan orang secara paksa.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/653/1*wOuT1cDE9agaFktE-fuk_A.jpeg" /><figcaption>Suara.com/Yosea Arga</figcaption></figure><p>Secara Internasional, Indonesia hanya berkewajiban melapor tentang kondisi HAM dan penghilangan paksa kepada kelompok kerja <em>(working group) </em>PBB. Prosesnya mirip dengan pelaporan UPR (Universal Periodic Review) sebagai konsekuensi sebagai negara yang berkomitmen secara Internasional untuk tidak melakukan penghilangan orang secara paksa lagi. Bangladesh dan Korea Selatan adalah negara Asia yang sudah meratifikasi konvensi, bukan berarti mereka benar-benar sudah bersih dalam prakteknya. Ketakutan anggota DPR akan konsekuensi disahkannya RUU Anti Penghilangan Orang Secara Paksa adalah bentuk minimnya keberpihakan rakyat untuk melindungi seluruh rakyatnya. Ketakutannya akan adanya intervensi asing adalah bentuk kurangnya komitmen dan akuntabilitas lembaga negara dalam mewujudkan produk hukum yang baik untuk warganya. TNI/POLRI juga perlu berkomitmen penuh bahwa praktek penghilangan paksa tidak akan pernah lagi dijalankan sekeras apapun rakyat bersuara.</p><p>Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jalan panjang pengesahan RUU ini makin menemui jalan buntu. Adanya Koalisi Indonesia Maju yang cukup besar untuk mendukung kerja pemerintah membuat harapan disahkannya RUU ini makin tipis. Sebagai orang yang menjadi terduga pelaku penghilangan paksa 1997/1998, Prabowo pasti tahu bahwa kasus itu akan jadi momok sepanjang karir politiknya sekalipun pendukung dan timnya melakukan pembelokan sejarah dengan penyangkalan maupun pembenaran bahwa tindakan itu “diperlukan”. Sosial media TikTok adalah salah satu sumber utama disinformasi yang menaikkan nama Prabowo dan “menghapus” keterlibatannya di dalam operasi penghilangan paksa.</p><p>Di luar stigma bahwa penghilangan paksa di Indonesia identik dengan Prabowo dan kasus 1997/1998, anggota DPR mestinya menyadari bahwa kasus penghilangan paksa di Indonesia lebih luas dari itu. Misalnya pada kasus penghilangan paksa tahun 1965/1966, Darurat Militer Aceh, Kasus Pelanggaran HAM Timor Leste yang dikenal sebagai penculikan anak/<em>stolen children, </em>kasus penembakan misterius (Petrus), dan Reformasi Dikorupsi I dan II yang membuat banyak warga sipil kehilangan kontak pendamping hukum dan keluarganya dengan sementara, dan lainnya.</p><p>Sekalipun mustahil, mestinya Indonesia bisa jadi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Orang Secara Paksa. Dengan meratifikasi undang-undang ini, Indonesia punya kepastian hukum bahwa praktek yang tidak manusiawi itu tidak akan pernah dijalankan lagi oleh aparat penegak hukum dan generasi kita juga jadi lebih berani bersuara tanpa ada ketakutan akan dihilangkan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=83a75b94c313" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>