<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Syakira Iknurizqa on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Syakira Iknurizqa on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@syakiraiknurizqa?source=rss-f485b30b4a10------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*yqaH1wYeFup8WfE-FpYIHw.jpeg</url>
            <title>Stories by Syakira Iknurizqa on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@syakiraiknurizqa?source=rss-f485b30b4a10------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 00:31:29 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@syakiraiknurizqa/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia dalam Gerakan Boikot: Menelusuri Fallacies yang terjadi di Masyarakat]]></title>
            <link>https://syakiraiknurizqa.medium.com/indonesia-dalam-gerakan-boikot-menelusuri-fallacies-yang-terjadi-di-masyarakat-9887aae4ed1a?source=rss-f485b30b4a10------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9887aae4ed1a</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[boycott]]></category>
            <category><![CDATA[bds-movement]]></category>
            <category><![CDATA[palestine]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syakira Iknurizqa]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 00:55:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-02T03:07:29.867Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*kE4A58z7-Lzfr_sBVIUgHA.jpeg" /></figure><p>Jika mendengar kata <strong><em>boikot</em></strong> sebagai orang Indonesia, apa kata pertama yang muncul di pikiran kita? Gerakan sebagai bentuk suara protes? Gerakan tidak berguna? Gerakan anarkis? Gerakan yang tidak memedulikan saudara-saudara di negara sendiri? Atau gerakan yang hanya dilakukan oleh orang radikal? Konflik identitas? Preferensi politik?</p><p>Banyaknya sentimen negatif maupun positif muncul bukan hanya karena kesalahan berpikir dari pihak yang memboikot, tetapi juga dari mereka yang menolak boikot karena tidak ingin repot, atau stigma konflik identitas di Indonesia. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesalahpahaman ini, mari kita luruskan hal yang paling utama ini terlebih dahulu:</p><blockquote><strong>Apa sebenarnya definisi boikot?</strong></blockquote><p>Secara sederhana, boikot berarti <em>“menghentikan atau mengurangi konsumsi suatu produk, lalu menggantinya dengan merek lain sebagai bentuk protes.”</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*yYDwunLrquZ89cQH_JU5Dw.jpeg" /><figcaption>BDS Official</figcaption></figure><p>Contohnya bisa kita lihat pada gerakan <strong>BDS Movement (<em>Boycott, Divestment, Sanctions</em>) </strong>diatas<strong> </strong>ini, yang secara sistematis menyediakan daftar yang paling prioritas untuk diboikot. Namun, apakah dengan hanya melihat daftar tersebut kita sudah benar-benar memahami esensi boikot?</p><p>Belum tentu.</p><p>Ada banyak pertanyaan, bahkan kekeliruan berpikir (<em>logical fallacy</em>) yang sering muncul di tengah masyarakat Indonesia hanya karena kita tidak paham: bagaimana menentukan prioritas boikot, bagaimana cara yang tepat melakukannya, dan mengapa perbedaan pandangan tentang hal ini sering kali justru menciptakan kekeliruan, lalu apa saja penjelasan yang sekiranya bisa meng<em>counter</em> beberapa narasi keliru. Inilah beberapa dialog yang sering kita temui dalam bermasyarakat ketika dihadapi dengan isu boikot ini;</p><h3>1. “Gerakan boikot tidak berguna, malah merusak mata pencaharian orang yang bekerja di sana”</h3><p>Pernahkah kamu berpikir seperti ini? Atau mendengar orang lain mengatakannya? Kekhawatiran ini manusiawi. Kita tidak ingin orang kecil, karyawan biasa, pekerja lapangan menjadi korban dari gerakan yang katanya untuk kebaikan.</p><p>Tapi mari kita lihat lebih jernih.</p><p>Pertama, boikot bukan berarti mematikan ekonomi. Boikot adalah <strong>pengalihan konsumsi</strong>, bukan penghentian total. Misalnya, saat seseorang berhenti membeli dari <em>brand </em>asing dan beralih ke <em>brand</em> lokal, uang itu tetap berputar pada negara, bahkan bisa jauh lebih bermanfaat karena menguatkan ekonomi dalam negeri.</p><p>Contohnya sederhana: daripada membeli di <em>MCD</em> atau <em>KFC</em>, kita bisa beralih ke <em>UMKM</em> lokal yang kualitasnya bersaing. Jadi ketika permintaan untuk brand lokal meningkat, mereka butuh lebih banyak tenaga kerja, dan ini justru menciptakan peluang kerja baru dengan konsep <em>supply-demand</em>. Jadi narasi bahwa boikot = PHK massal sebenarnya terlalu menyederhanakan persoalan, dan malah menjadi stigma negatif untuk orang-orang yang sedang menjalankannya lewat manipulasi rasa bersalah.</p><p>Kedua, kalau memang nasib pekerja menjadi isu utama, maka pertanyaannya adalah: <strong>Kenapa beban perlindungan pekerja malah dibebankan kepada masyarakat yang memprotes ketidakadilan?</strong><br>Bukankah seharusnya perusahaan yang punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya?</p><p>Jika boikot terjadi karena alasan kemanusiaan, maka tekanan seharusnya disematkan pada korporasi: untuk memperbaiki praktik, memutus kerja sama, atau mendukung keadilan secara terbuka, bukan malah masyarakat menyalahkan masyarakat yang mempunyai pilihan demokrasinya untuk memilih bentuk protes.</p><p>Justru jawaban di atas inilah yang seharusnya menjadi niat utama bagi siapapun yang mendukung gerakan boikot ketika mereka ditanya atau dihadapkan pada argumen tentang “memikirkan nasib pekerja.”</p><p>Karena sering kali, pertanyaan semacam itu tidak lebih dari retorika moral yang memanipulasi emosi dan membuat kita ingin berhenti boikot, padahal secara hukum tanggung jawab tersebut memang berada di tangan perusahaan, bukan konsumen.</p><p>Maka, alih-alih menjawab dengan kalimat yang terkesan antipati dan buta seperti “<em>ya semoga pekerjaan mereka diganti, rezeki tidak akan kemana,</em>” penting bagi pendukung boikot untuk menekankan bahwa mereka tidak sedang memusuhi para pekerja, melainkan menuntut korporasi untuk bertanggung jawab pada kebijakan mereka. Dengan cara ini, massa tidak akan melihat gerakan boikot sebagai sikap antipati terhadap sesama rakyat kecil, tetapi sebagai bentuk protes yang lebih berfokus pada akar masalahnya.</p><p>Di sisi lain, kita juga perlu mengakui bahwa <strong>sebagian pendukung gerakan boikot di Indonesia sendiri belum sepenuhnya memahami konteks boikot itu apa</strong>. Sebagian menanggapi isu ini dengan cara yang cenderung radikal, meniru aksi-aksi di luar negeri.</p><p>Mereka melihat demo di luar negeri; aksi protes di depan toko, vandalisme terhadap properti yang terafiliasi — dan menganggap itu sebagai bentuk perjuangan yang harus ditiru. Padahal, jika kita lihat polanya, perbedaan itu bukan soal “kita tidak bisa”, kita sebenarnya bisa, tetapi <strong>budaya protes di luar negeri berjalan karena tidak ada batasan hukum dan norma sosial</strong>.</p><p>Kita tidak terbiasa dengan gaya demo dengan bebas.</p><p>Meskipun diperbolehkan seperti masyarakat di Barat, namun sistem sosial kita masih sulit menerima hal ini karena sensitif, terlebih jika dihadapkan dengan kelompok yang membawa atribut agama.</p><p>Dan di sinilah letak bahayanya: jika kita tidak memahami esensi boikot dan malah terbawa dialog moral, kita berisiko terjebak dalam aksi protes anarkis yang justru merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah, seperti para karyawan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan perusahaan.</p><p>Maka dari itu, sebelum kita meniru gaya protes di luar negeri yang cenderung keras, kita perlu menyesuaikannya dengan realitas di Indonesia: mengutamakan edukasi, kesadaran kolektif, dan strategi yang tidak memicu perpecahan internal.</p><h3>2. Mendemo karena “identitas” kaum tertentu, melabeli, dan mengkritik orang lain yang tidak boikot seolah hina</h3><p>Sebelum membahas ini, ada baiknya kita mengingat bahwa <strong>dalam setiap komunitas sosial pasti akan selalu ada pihak yang radikal. </strong>Mau itu dari kalangan kiri ataupun kanan, yang sekuler maupun beragama.</p><p>Bahkan dalam isu protes dan aksi Palestine di Indonesia yang sering kita lihat pun, bukan hanya kelompok dengan atribut agama yang terlihat radikal, tapi kelompok umum dan golongan kiri juga ikut bergabung. Namun karena isu identitas lebih sensitif, jadi yang sering terjadi gesekan dan dibicarakan adalah ‘kelompok radikal beragama’.</p><p>Kalau kita jabarkan, ada banyak sekali saya lihat dari fenomena masyarakat umum yang menanggapi segala sesuatu dengan cara ekstrem, baik yang mendukung maupun yang menolak. Dan sayangnya dalam konteks boikot, sebagian kecil orang ini justru menggeser makna gerakan menjadi sesuatu yang eksklusif dan penuh penghakiman.</p><p>Kita bisa melihat salah satu contoh yang selalu digoreng adalah pada mereka yang menjadikan boikot sebagai “identitas” masyarakat beragama Islam. Ada yang mendemo dengan mengatasnamakan kelompok agama, ada yang melabeli mereka yang tidak ikut boikot sebagai “hina”, “tidak peduli kemanusiaan”, atau bahkan membuat fatwa-fatwa haram yang tidak sesuai kaidah Islam yang jelas tidak dibenarkan meskipun mengingatkan yang sesama beragama.</p><blockquote>Namun, sebagai masyarakat umum pun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap satu hal jika: <strong>mereka yang membawa atribut agama inilah yang paling lantang menyuarakan isu ini — dibandingkan dengan kita yang bersuara karena sudah meledak saja di luar sana.</strong></blockquote><p>Ya, sebagian dari mereka memang radikal, ini tidak bisa disangkal karena benar adanya.</p><p>Tapi saya masih ingat sekali sejak duduk di sekolah dasar, ketika isu Palestina terdengar di telinga saya pada tahun 2013 — hingga tamat sekolah, yang saya lihat di jalanan adalah kelompok beragama ini yang menggalang dana dengan bendera Palestine dan atribut-atribut khas mereka. Sering terlitas di pikiran saya saat itu <em>“apa mereka ga capek dari saya SD sampai lulus begini?</em>”</p><p>Tapi yang sering saya lihat saat itu adalah mereka yang duduk di terik matahari, memang tulus dan berharap sekiranya ada rakyat yang berdonasi di rambu lalu lintas, dan justru bagian dari mereka inilah yang sering tidak kedengaran dan kurang diapresiasi hanya karena golongan lain menjadi radikal.</p><p><strong>Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tanpa mereka, isu ini mungkin sudah lama tenggelam dan tidak ramai atau umum dibicarakan.</strong> Mereka adalah kelompok yang menjaga api protes ini tetap menyala.</p><p>Lalu kenapa demo di luar negeri yang bahkan lebih keras dan anarkis malah bisa lebih diterima oleh kalangan kita?</p><p>Salah satunya ya karena mayoritas dari orang diluar sana datang dari masyarakat yang sekuler, sementara di Indonesia konteksnya berbeda.</p><blockquote>Indonesia masih membawa luka sejarah: konflik antaragama, gesekan identitas, dan trauma sosial yang membuat protes dengan atribut agama sering kali dipandang anarkis dan mengundang perpecahan.</blockquote><p>Karena realitanya, selama luka sosial ini belum sembuh, setiap protes yang membawa simbol agama akan lebih mudah dipandang radikal, meskipun substansinya sama dengan protes di luar negeri yang justru dianggap “wajar”.</p><p>Jadi alih-alih saling mencurigai atau menolak protes hanya karena atributnya, kita perlu melihat esensi yang sebenarnya: bahwa boikot adalah ruang bersama yang seharusnya melampaui batas identitas.</p><p>Dan kaum radikal tentu saja tidak lekang dari kritik. Kita justru harus mengkritik mereka jika memang salah, apalagi jika protes anarkisnya sampai melakukan kekerasan dan menggeser makna protes itu sendiri, sambil membawa atribut agama yang bahkan bertentangan dengan ajaran agama tersebut.</p><blockquote>Inilah mengapa penting bagi kita semua, terutama yang membawa identitas agama di ruang publik, untuk lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi. Agar tujuan utama boikot tidak hilang di tengah kebisingan simbol dan kritis yang tidak berlogika untuk penggoyah pergerakan ke arah diam.</blockquote><h3>3. “Jangan Urusin Negara Lain, Indonesia Saja Belum Beres.”</h3><p>Pernah mendengar kalimat seperti ini? <em>“Ngapain sih ribut soal negara lain? Di sini aja masih banyak yang miskin, lebih baik bantu mereka dulu.”</em></p><p>Pattern ini bukan hal baru. Bahkan ini malah termasuk salah satu <strong><em>fallacy</em> paling UMUM di Indonesia</strong>. Jangankan soal Palestina atau boikot, dalam isu sosial dalam negeri pun pola yang sama sering muncul. Misalnya, ketika ada pembahasan mengenai kebijakan pemerintah yang jelas berdampak pada rakyat miskin, kita sering menemui komentar seperti: <em>“Sudahlah, urus diri sendiri saja. Kalau hidup jadi miskin ya salah sendiri.”</em></p><p>Ironisnya, ketika isu Palestina mencuat, sebagian dari mereka yang biasanya cuek pada isu kemiskinan di dalam negeri, tiba-tiba mendadak tampil sebagai “pembela kaum miskin” yang paling vokal, namun hanya untuk menolak gerakan boikot saja karena iritasi melihat sebuah gerakan.</p><p>Kekeliruan berpikir seperti ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga mengerdilkan sebuah gerakan.</p><p>Tiba-tiba menjadi “paling peduli” pada isu sosial, seolah-olah merekalah yang selama ini sudah benar-benar melakukan sesuatu bagi rakyat miskin di Indonesia dan menuduh yang lain tidak melakukan apapun pada rakyat miskin. Seperti menjadi Tuhan yang paling tahu hidup orang lain.</p><p>Padahal, orang-orang miskin di negara kita <strong>wajib dilindungi dan disejahterakan oleh pemerintah</strong>, bukan dibebankan kepada sesama rakyat yang juga membutuhkan seperti amanat UUD Pasal 34 tahun 1945<strong>;</strong></p><p>Ayat (1): <em>“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”</em></p><p>Ayat (2): <em>“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”</em></p><p>Ayat (3): <em>“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”</em></p><p>Sementara itu, rakyat Palestina bahkan tidak memiliki negara yang bisa mereka andalkan; mereka miskin sambil terus dibunuh setiap harinya, tanpa perlindungan pemerintah yang sah ataupun dukungan yang memadai dari negara lain bahkan PBB. Setidaknya, rakyat miskin di Indonesia meskipun sering terabaikan, mereka masih berada di bawah tanggung jawab negara, dan tidak seburuk mereka yang hidup di zona perang dengan pembunuhan massal setiap harinya.</p><p>Karena itu, apapun pandangan politik kita, <strong>penting sekali memilih pemerintah yang berpihak pada rakyat miskin</strong>, bukan malah melestarikan kemiskinan atau tiba-tiba muncul menjadi “orang paling bijak” hanya ketika ada pihak lain yang mencoba menyuarakan sesuatu.</p><p>Jadi memang benar, mau di berbagai lapisan apapun, mendukung Palestina atau tidak, mereka sama-sama menyembunyikan kemunafikan mereka satu sama lain.</p><p>Ironisnya, banyak di antara mereka yang menggunakan kemiskinan di Indonesia sebagai senjata untuk <em>gaslight</em> emosi orang lain, padahal mereka sendiri juga mungkin tidak pernah kontribusi apapun pada lingkungan sosial. Mereka yang antipati selalu tidak pernah terlibat dalam aksi sosial, tidak pernah membantu mengurangi kemiskinan, dan selama ini pun tidak pernah muncul sebagai “pahlawan” bagi kaum miskin. Coba pikir: ketika kemiskinan terus terjadi dari tahun ke tahun, di mana mereka? Yang ada justru mereka memilih pemimpin yang salah, lalu dengan mudahnya melempar retorika moral seolah paling peduli pada kemanusiaan.</p><p>Sebuah ironi dan kultur komedi yang dilestarikan oleh orang Indonesia, yang tidak lekang oleh waktu. <em>Timeless dan ignorant.</em></p><blockquote>Karena mereka yang terlihat paling lantang menuduh orang lain “munafik”; adalah mereka yang justru orang mencerminkan kemunafikan itu sendiri.</blockquote><h3>4. “Boikot, Boikot. Tapi Masih Pakai HP dan Sosial Media?”</h3><p>Kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar. Biasanya keluar dari orang-orang yang ingin terlihat kritis, tapi tidak memahami logika dasar dari gerakan boikot. Mereka mengutamakan <em>judge</em> dan penghakiman moral ketimbang memahami esensinya.</p><p>Padahal, <strong>kaidah utama boikot sesuai dengan BDS Movement sangat sederhana: “boikot apa yang kamu bisa.”</strong> Bukan berarti jika kita tidak mampu memboikot semuanya, lalu otomatis kita disebut munafik. Justru, yang sebenarnya munafik adalah mereka yang hanya bisa berdialog moral tanpa melakukan apa-apa untuk Palestina.</p><p>Lalu bagaimana cara yang bijak untuk melakukan boikot? Saya pribadi mengikuti <strong>prioritas utama</strong> yang diusung oleh BDS Movement:</p><ul><li>Fokus pada produk yang memang tidak bisa kamu temukan alternatifnya di tempat lain.</li><li>Utamakan daftar boikot utama yang dikeluarkan oleh BDS Movement, karena merekalah penyokong terbesar ekonomi Israel.</li></ul><p>Contohnya, saya sendiri menggunakan laptop dengan prosesor <em>Intel</em> dan <em>software Microsoft </em>yang jelas terafiliasi dengan Israel. Bahkan, beberapa produk kesehatan seperti sabun dan lotion khusus penyakit dermatitis yang notabenenya cocok-cocokan — tapi sayangnya terafiliasi dengan perusahaan yang mendukung Israel. Apakah saya langsung berhenti menggunakannya? Ya tidak. Karena justru saya malah jadi zalim terhadap diri sendiri. Kesehatan dan pekerjaan adalah kebutuhan primer yang digunakan selalu.</p><p>Kecuali <em>brand</em> makanan fast-food seperti <em>MCD,</em> <em>brand</em> minuman mahal seperti <em>Starbucks</em>, maupun barang <em>branded</em> mahal yang juga terafiliasi tapi tidak ada urgensi karena kita punya banyak sekali pilihan, dan juga bukan sesuatu yang akan selalu kita butuhkan tiap hari.</p><blockquote>Jadi boikot itu harus rasional, boikot semampunya saja.</blockquote><p>Tapi di Indonesia, saya sering melihat banyak orang yang terlalu buta menerima informasi atau ingin terlihat “paling mampu dan <em>gengsi</em>” hingga mengorbankan hal yang tidak seharusnya. Misalnya, seorang ibu yang anaknya alergi susu sapi tapi mati-matian mencari susu lain yang tidak terafiliasi Israel, padahal pilihan itu belum tentu cocok untuk bayinya. Atau seorang ibu yang bayinya mengalami iritasi popok memilih produk lain hanya karena alasan boikot, meskipun risiko kesehatan bayinya jadi meningkat.</p><p>Padahal dengan mereka memboikot priotitas produk yang disarankan BDS saja sudah cukup, karena sudah termasuk dalam gerakan itu sendiri. Untuk kategori <em>minor</em> pun bisa diusahakan saja sesuai kebutuhan.</p><p>Jadi inilah yang harus dipahami: <strong>boikot bukan tentang menyiksa diri, ataupun menyiksa orang lain.</strong></p><p>Boikot yang efektif adalah yang strategis, dan berdampak nyata, bukan yang mengorbankan kebutuhan primer hanya untuk gengsi moral.</p><p>Dan untuk mereka yang berkata, <em>“Kalau kamu ngomongin boikot mulu, kenapa masih pakai media sosial yang terafiliasi Israel?”</em> — mari berpikir logis. Justru media sosial adalah alat yang membuat isu Palestina bisa menggema ke seluruh dunia. Tanpa media sosial, apakah kamu yakin demonstrasi besar-besaran internasional bisa semasif hari ini?</p><p>Saya yang sudah bermain media sosial sejak 2013 ketika serangan besar pada Palestina menjadi topik dimanapun, jadi saya tahu betul: jika dulu, isu Palestina tidak pernah sebesar sekarang tanpa sosial media. <strong>Sosial media-lah yang menjadi salah satu katalis utamanya.</strong></p><p>Jadi berhenti menghakimi tanpa memberi nasehat atau pernyataan tidak logis, tapi hanya ingin terlihat kritis dan <em>edgy</em> padahal tidak menggunakan logika sama sekali dan hanya untuk menganggu sebuah pergerakan.</p><p>Maka dari itu, kritik ini berlaku dua arah: bagi mereka yang boikot tanpa logika, dan bagi mereka yang menolak boikot dengan alasan dangkal. Keduanya sama-sama keliru.</p><p>Pada akhirnya, membela Palestina bukan tentang identitas, agama, atau ego politik kita masing-masing.</p><p>Kalau pun kamu berpihak pada Israel atau ingin pro-damai, tidak perlu menambah ricuh dunia jagad sosial dengan retorika — pada orang Indonesia yang gampang terlena — belum kritis, tapi ingin terlihat kritis dengan pemikiran oposisi diluar mayoritas. Pun meremehkan gerakan ini seolah tidak akan berhasil sama sekali, padahal nyatanya ini adalah syok terapi yang membuat banyak korporasi khawatir dan mendadak mengeluarkan penyataan memihak kepada Palestine secara tiba-tiba.</p><p>Tidak perlu juga menertawakan, atau dengan terang-terangan meng<em>upload</em> ke sosial media tentang <em>brand-brand</em> yang terafiliasi seolah menunjukkan pada dunia jika boikot itu tidak berguna, dan kamu tidak peduli yang penting menikmati.</p><p>Jangan mengerdilkan sesuatu, sekecil apapun.</p><p>Maka, sebelum menunjuk orang lain dengan tuduhan “munafik” ataupun menghakimi orang lain yang belum mampu memboikot sepenuhnya, mungkin sudah waktunya bertanya pada diri sendiri;</p><blockquote><em>Apa ada hal lain yang sudah saya lakukan selain memprotes? Apakah saya sudah benar-benar berkontribusi pada isu ini?</em></blockquote><blockquote><em>Apakah saya benar-benar peduli? Peduli untuk ego sendiri — atau peduli untuk kepentingan yang tertindas?</em></blockquote><p>Karena, gerakan sebesar ini tidak butuh suara paling ‘keras’ dan ‘beda’, tapi butuh suara yang paling lantang dan bijak.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9887aae4ed1a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>