<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Ahmad Ibnussurur on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Ahmad Ibnussurur on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*_d5usKGrCsXxoSyz</url>
            <title>Stories by Ahmad Ibnussurur on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 23:24:26 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@trafalgarsurrur/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[One Piece dan Kebijakan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/one-piece-dan-kebijakan-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-b8d5389a90aa?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b8d5389a90aa</guid>
            <category><![CDATA[one-piece]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 19:42:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-02T19:42:42.077Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Di dunia One Piece, ada pulau bernama Ohara, tempat para arkeolog meneliti void century. Void Century sendiri adalah periode kosong dalam sejarah dunia One Piece yang dilarang untuk dipelajari oleh Pemerintah Dunia, karena masa lalu kelam di dalamnya bisa mendelegitimasi kekuasaan mereka. Respon Pemerintah Dunia atas riset itu ternyata nggak main-main, mereka langsung melakukan pemusnahan total terhadap Pulau Ohara dan perburuan orang-orang yang berpotensi tahu isi sejarahnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/738/1*IHfC9OoEnRT8cz9mrtmaKQ.jpeg" /><figcaption>Penghancuran Pulau Ohara</figcaption></figure><p>Meskipun Pulau Ohara cuma fiksi, tetapi apa yang terjadi padanya munculin pertanyaan baru, yakni siapa yang menentukan sejarah mana yang boleh ditulis, dan lewat mekanisme apa? Pertanyaan itu yang membuatku ingin menganalisis mengenai proyek penulisan ulang Sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Meskipun keliatannya ga nyambung, tapi antara penghancuran Pulau Ohara dan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia sama-sakma ngomongin tentang penghapusan sejarah demi kepentingan pihak-pihak tertentu.</p><p>Sebagai penulis posisiku jelas dari awal, yakni kontra terhadap cara proyek ini dijalankan. Bukan karena anti-pembaruan sejarah, tapi karena desain prosesnya bermasalah. Kriteria seleksinya menentukan isi cerita sebelum buku ditulis, kerangkanya disepakati di ruang yang nggak bisa diperiksa publik, dan hasilnya berpotensi jadi rujukan kelas tanpa review independen. Yang saya uji adalah prosesnya, bukan benar-salah isi bukunya. Alasan lengkapnya akan aku jelaskan melalui analisis-analisis di bawah.</p><p><strong>Kronologi Kebijakan</strong></p><p>Proyek ini dimulai Januari 2025 dan melibatkan 123 pakar dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga nonperguruan tinggi (Investortrust, September 2026). Hasilnya buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”, yang diluncurkan bertahap, yakni soft launching 14 Desember 2025, lalu lima jilid pada awal September 2026.</p><p>Polemiknya muncul dari dua hal yang sifatnya berbedaa. Pertama, 1 Juni 2025, Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang bahwa dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui negara, hanya dua yang masuk outline, dan bahwa “tone kita adalah tone yang lebih positif” (CNN Indonesia, 2 Juni 2025). Kedua, Juni 2025, ia menyebut pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai “rumor” dalam podcast IDN Times, yang memicu desakan permintaan maaf dari peneliti dan masyarakat sipil (NU Online, 14 Juni 2025). Yang pertama bicara soal rancangan proyek, yang kedua soal penilaian atas peristiwa. Pertanyaan analisis yang ingin aku jawab adalah bagaimana kuasa bekerja di sepanjang proses ini, dari ide sampai rencana pelembagaannya, dan apakah prosesnya cukup terbuka untuk layak disebut “sejarah resmi Indonesia”?</p><p><strong>Dua Alat Analisis dan Batasnya</strong></p><p>Analisis ini didasarkan pada dua alat analisis utama. Alat pertama adalah konsep discursive institutionalism dari Vivien Schmidt. Inti dari konsep ini adalah bahwa ide dan wacana memengaruhi kebijakan. Ada dua panggung wacana dalam konse ini, yakni coordinative discourse (elite menyusun dan menyepakati ide) dan communicative discourse (ide itu dijelaskan ke publik). Aspek-aspek inilah yang akan dianalisi melalui alat pertama. Alat kedua adalah konsep SPA-Cube, yang dipakai untuk membaca jenis kuasa dan urutan waktunya. Dalam konsep ini ada tiga wajah kuasa (terlihat, tersembunyi, tak terlihat), governmentality ala Foucault, dan analisis sequential. Terkahir.untuk memperkaya analisis, aku juga pinjam epistemic injustice dari Miranda Fricker untukmenjawab satu pertanyaan,yakni siapa yang dipercaya waktu pengetahuan tentang masa lalu dipertaruhkan.</p><p>Perlu diiingat, karena kebijakan penulisan ulang sejarah ini belum selesai, maka ada beberapa keterbatasan pada analisis ini. Data yang dipakai adakah adalah outline, pernyataan pejabat, dan pemberitaan. Teks lengkap jilid belum tersedia. Analisis ini membaca proses, bukan niat orang. Tapi stance tetap sah, karena tuntutanku soal keterbukaan proses, bukan memvonis isi buku. Berikut analisisnya:</p><p><strong>1. Ide yang Bekerja Sebelum Buku Ditulis</strong></p><p>Ide “tone positif” itu berfungsi sebagai kriteria seleksi yang bekerja sebelum satu halaman pun ditulis. Pada 1 Juni 2025 Fadli menyatakan proyek ini memakai tone yang lebih positif, sekaligus bahwa hanya dua dari 12 kasus HAM berat yang masuk outline (CNN Indonesia, 2 Juni 2025). Lima hari kemudian ia menambahkan bahwa sejarah ditulis untuk “mempersatukan kebenaran bangsa” (Investortrust, 6 Juni 2025).</p><p>Dalam kacamata DI, ini namanya power over ideas, yaitu kuasa menentukan ide mana yang boleh masuk meja perumusan. Sederhananya power over ideas ngomongin siapa yang pegang kriteria, dia yang bentuk isi ceritanya. Kriteria seperti ini adalah bentuk keputusan, bukan kebetulan, jadi seharusnya bisa diperiksa publik. Pertanyaannya bukan “boleh nggak menyeleksi?”, tapi “atas dasar apa dan siapa yang memutuskan?”. Analisis ini menunjukkan bahwa bahkan sedari awal sebelum buku ini ditulis, sudah ada proses dinamika kekusaan yang bekerja di dalamnya.</p><p><strong>2. Kesepakatan di Ruang Tertutup</strong></p><p>Di panggung coordinative, ide disepakati segelintir elite sebelum publik tahu. Tim penulis pertengahan 2025 terdiri dari 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum (Investortrust, 6 Juni 2025), yang kemudian jadi 123 pakar. Uji publik dijanjikan Juli 2025, dan Fadli menekankan bahwa “yang menulis sejarawan, sejarawan ini punya keahlian”. Artinya kementerian memosisikan diri sebagai fasilitator.</p><p>Nah, pertanyaannya, siapa yang menetapkan kerangka yang jadi pagar kerja para penulis itu? Klaim “fasilitator” itu tetap klaim, bukan temuan, dan baru bisa diuji kalau dokumen kerangka serta notulensi perumusannya dibuka. Soal dinamika internal penulis, belum bisa dipastikan ada tidaknya tekanan, karena nggak ada bukti yang bisa saya periksa. Namun, setidaknya analisis ini sudah menunjukkan adanya kekuasaan yang bekerja berupa kesepakatan antara segelintir elite sebelum publikasi.</p><p><strong>3. Ide yang Dijelaskan Berulang-ulang</strong></p><p>Di panggung communicative, pemerintah menjelaskan idenya lewat rumusan yang diulang. Ada tiga yang paling men arik. Pertama, sejarah ditulis untuk mempersatukan, bukan memecah belah bangsa (Istiqlal, 6 Juni 2025). Kedua, penulisnya sejarawan, bukan aktivis, dan semua orang bebas menulis sejarahnya sendiri (6 Juni 2025). Ketiga, saat peluncuran, buku dibingkai sebagai perubahan paradigma: sejarah sebagai sarana berpikir kritis dan ruang dialog terbuka (Investortrust, September 2026).</p><p><em>Statement-statement </em>tersebu bukanlah pernyataan yang kosong. Fungsinya, menurut analisis ini, menggeser pertanyaan dari “apa yang nggak masuk?” jadi “apa tujuan proyek dan siapa penulisnya?”. Secara tidak langsung, pernyatan-pernyataan tersebut mengarah pada ide yang melegitimasi penulisan ulang sejarah ini sebagai media persatuan bangsa. Analisis ini menunjukkan bahwa <em>statement</em>-<em>statement</em> singkat yang sering dianggap receh seringkali membentuk pola yang merepresentasikan ide-ide tertentu.</p><p><strong>4. Kuasa yang Terlihat: Anggaran dan Surat Keputusan</strong></p><p>Proyek ini didanai APBN 2025 sebesar Rp9 miliar (Bisnis.com, 26 Mei 2025). Pada 8 Desember 2025 Fadli menandatangani Kepmen 206/M/2025 yang menetapkan 14 Desember sebagai Hari Sejarah, enam hari sebelum buku diluncurkan (Wartaekonomi, Desember 2025). Di tengahnya, rapat kerja Komisi X DPR 2 Juli 2025: fraksi PDIP dan PKB minta proyek ditunda, koalisi masyarakat sipil membentangkan spanduk dari balkon, dan Fadli menegaskan uji publik jalan terus (Indoleft, 2 Juli 2025). Karena pakai uang rakyat dan nama negara, standar keterbukaannya harusnya lebih tinggi daripada proyek penulisan biasa. Itu bukan tuduhan, tapi konsekuensi. Analisis ini menunjukkan adanya kekuasaan dalam program ini melalui instrumen-instrumen Negara, seperti Dokumen Kebijakan dan APBN.</p><p><strong>5. Kuasa yang Tersembunyi: Apa yang Nggak Sampai ke Meja</strong></p><p>Wajah kuasa kedua bekerja di wilayah agenda yang menentukan apa yang bahkan nggak sempat dibahas. Dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui negara, hanya dua masuk outline, jadi sepuluh lainnya tidak. Pemberitaan menyebut peristiwa 1965–1966 dan penculikan di akhir Orde Baru termasuk yang tidak masuk (CNN Indonesia, 2 Juni 2025), dan IDN Times melaporkan draf buku tidak memuat Tragedi Mei 1998.</p><p>Di sini perbandingan dengan Pulau Ohara paling terasa, karena void century juga bukan dibantah, tapi dikeluarkan dari agenda sejak awal. Arkeolog dan Sejarawan Ohara bukan tidak diajak berunding mengenai kebenaran sejarah, melainkan sedari awal mereka langsung dilenyapkan tanpa sisa. Meskipun begitu, ada satu perbedaan yang mencolok, di dunia One Piece, topiknya dihapus lewat pemusnahan, sedangkan di sini yang kita punya baru dugaan lewat outline.</p><p><strong>6. Kuasa yang Tak Terlihat: Apa yang Terasa Wajar</strong></p><p>Dalam lensa analisis ini, kewajaran terbentuk dari frasa yang terus disebutkan secara berulang dalam diskursus publik. Dalam kasus ini, frasa yang sering muncul adalah bahwa proyek ini katanya bukan untuk mencari-cari kesalahan pemimpin (Investortrust, 6 Juni 2025) dan bukan mencari kesalahan di setiap era (CNN Indonesia, 2 Juni 2025), sambil dibarengi “untuk apa menulis sejarah kalau memecah belah bangsa?”.</p><p>Hipotesis yang muncul dari frasa ini adalah bahwa kalau mencatat pelanggaran terus dibingkai sebagai lawan persatuan, batas apa yang pantas dibicarakan bisa pelan-pelan bergeser. Kerja ilmiah untuk menulis sejarah apa adanya berubah jadi sikap yang harus dibenarkan dulu.</p><p><strong>7. Governmentality: Mengarahkan Tanpa Melarang</strong></p><p>Menurut Foucault, pengetahuan resmi bisa mengarahkan perilaku tanpa melarang apa pun, cukup dengan jadi rujukan. Potensinya terlihat dari dua hal. Hari Sejarah lewat Kepmen 206/M/2025 membuat sejarah punya kalender resmi. Lalu Agus Suwignyo, dosen UGM sekaligus editor buku ini, bilang buku itu bisa mengubah kurikulum sejarah: “Pasti akan ada perubahan, pelan-pelan secara bertahap” (Detik Edu, 6 Januari 2026). Karena berpotensi jadi rujukan kelas, review independen harus datang sebelum adopsi, bukan sesudahnya, sebab mengoreksi buku yang sudah masuk kurikulum jauh lebih mahal. Selama kurikulum belum resmi mengadopsinya, yang bisa saya tulis cuma potensi, bukan dampak.</p><p><strong>8. Analisis Sekuensial: Kekuasaan yang DInamis</strong></p><p>Kalau garis waktunya dibentangkan, kuasa nggak diam di satu bentuk. Januari 2025, ide bekerja sebagai kuasa atas ide. 1 Juni 2025, ide itu mewujud jadi outline (kuasa tersembunyi). 6 Juni 2025, bingkai “persatuan” muncul (kuasa tak terlihat). Juni 2025, soal “rumor” masuk wacana komunikatif. 2 Juli 2025, DPR dan anggaran menampilkan kuasa terlihat, begitu juga Kepmen 8 Desember dan peluncuran 14 Desember 2025. Januari 2026, potensi kurikulum menandai governmentality, dan September 2026 peluncuran lima jilid kembali ke wilayah komunikatif.</p><p>Daru analisis sekuensial tersebut, setidaknya ada tiga celah intervensi, yakni uji publik yang dijanjikan sejak Juni 2025, pengawasan DPR, dan adopsi kurikulum yang sampai tulisan ini dibuat belum diputuskan formal. Tuntutan publik paling berdaya sebelum adopsi, bukan sesudahnya.</p><p><strong>9. Siapa yang Dipercaya?</strong></p><p>Fricker membedakan testimonial injustice (kesaksian dikurangi bobotnya karena prasangka pada pembicaranya) dan hermeneutical injustice (masyarakat nggak punya konsep bersama untuk memahami pengalaman kelompok tertentu). Pertanyaan konkrenya adalah apakah kesaksian penyintas dan temuan TGPF serta Komnas HAM dihitung setara dengan dokumen negara lain? Ketika peristiwa Mei 1998 disebut “cerita” dan buktinya dipertanyakan (NU Online, 14 Juni 2025), kita perlu memisahkan standar bukti yang berlaku untuk semua pihak dari kredibilitas pembicara. Pada akhirnya, kepercayaan harus disandarkan pada bukti historis yang kuat, bukan didasarkan pada siapa yang berbicara</p><p><strong>10. Dampak Nyatanya Bakal Kayak Apa?</strong></p><p>Dampak paling serius dari proyek ini belum tentu terletak pada isi buku yang belum sepenuhnya dibaca publik, melainkan pada apa yang mulai dianggap layak diingat. Jika buku ini kelak menjadi rujukan resmi, apalagi masuk kurikulum, ia tidak hanya menambah satu judul baru di daftar bacaan. Ia berpotensi membentuk cara siswa memahami masa lalu, menentukan peristiwa mana yang tampil sebagai bagian dari sejarah bangsa, dan mana yang sejak awal tidak masuk agenda. Di titik itu, sepuluh kasus HAM berat yang tidak masuk outline bukan lagi soal halaman yang hilang, ia menjadi batas baru tentang apa yang pantas diajarkan sebagai sejarah. Kesaksian penyintas dan temuan TGPF maupun Komnas HAM juga berisiko tidak dihitung setara dengan dokumen negara, sehingga ketidakadilan epistemik berubah menjadi ketidakadilan kurikuler. Mengoreksi buku yang sudah masuk kelas jauh lebih mahal, secara akademik, politik, dan sosial, daripada memeriksa prosesnya sekarang. Karena itu, review independen sebelum adopsi bukan formalitas akademik, melainkan perlindungan agar sejarah resmi tidak menjadi alat legitimasi yang sulit dibantah setelah beredar. Selama adopsi formal belum diputuskan, ini masih potensi, bukan dampak yang sudah terjadi. Tetapi justru karena masih berupa potensi, pintu untuk mencegahnya masih terbuka.</p><p><strong>Sintesis dan Pelajaran dari Ohara</strong></p><p>Dari rangkaian analisis di atas, terbentuk satu analisis yang komprehensif. Pertama-tama ide “tone positif” jadi kriteria seleksi, disepakati di ruang koordinatif sebelum publik tahu, dijelaskan lewat rumusan berulang, didukung anggaran dan surat keputusan, mengeluarkan sepuluh kasus dari agenda, dibingkai lewat “persatuan”, dan berpotensi dilembagakan lewat kurikulum.</p><p>Di luar tuntutan tersebut, kita sebagai masyarakat juga harus melakukan upaya-upaya nyata. Pertama, siapa pun bisa mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Kebudayaan berdasarkan UU KIP untuk meminta dokumen yang menentukan arah proyek, kriteria seleksi, outline, notulen rapat perumusan, daftar penulis dan editor, mekanisme uji publik, serta rencana review dan adopsi kurikulum. Kedua, jika uji publik benar-benar dibuka, jangan datang sebagai penonton, ajukan pertanyaan tertulis dan minta jawabannya didokumentasikan, khususnya soal mengapa hanya dua dari dua belas kasus HAM berat yang masuk outline. Ketiga, dorong Komisi X DPR menggunakan fungsi pengawasan atas anggaran Rp9 miliar dan meminta laporan tertulis tentang proses seleksi, bukan sekadar mendengar paparan. Upaya terakhir adalah sesimpel dengan lebih banyak mencari tahu mengenai sejarah Indonesia agar nantinya kita bisa bersikap lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini.</p><p>Jika di Pulau Ohara, sejarah dimusnahkan dengan kekerasan, sedangkan di sini nggak ada yang dilarang menulis sejarah, dan Fadli sendiri bilang semua orang bebas menulis sejarahnya (Investortrust, 6 Juni 2025). Kita punya DPR, pers, dan sejarawan lain. Jadi Ohara bukan bukti proyek ini berniat membungkam siapa pun. Melainkan, Penghancuran Pulau Ohara seharusnya menjadi cermin yang mengingatkan tentang sejarah akan menjadi gampang dimanipulasi ketika prosesnya nggak bisa diperiksa. Manipulasi sejarah inilah yang nantinya berpotensi menjadi alat untuk melegitimasi pihak-pihak tertentu seperti Pemerintah Dunia One Piece.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Pada akhirnya, posisiku sebagai penulis tetap kontra dengan kebijakan ini, dan aku membawakan empat tuntutan. Satu, kriteria seleksi dibuka ke publik. Dua, 12 kasus pelanggaran HAM berat dicantumkan secara substantif, bukan sekadar disebut. Tiga, ada review independen sebelum buku diadopsi kurikulum. Empat, kerangka dan outline proyek dijelaskan terbuka.</p><p>Tulisan ini ditulis sebelum seluruh jilidnya riilis secara resmi, jadi tulisan ini bukan penilaian isi. Tapi proses yang terbuka adalah syarat supaya isi apa pun layak disebut milik bersama. Warga Ohara nggak pernah punya kesempatan menagih proses sebelum pulaunya hilang. Kita masih punya, selama pintunya belum ditutup dan jangan sampai kita berakhir seperti warga Pulau Ohara.</p><p>Referensi</p><h3>A. Jurnal Ilmiah</h3><p>Bachrach, P., &amp; Baratz, M. S. (1962). Two faces of power. <em>American Political Science Review, 56</em>(4), 947–952. <a href="https://doi.org/10.2307/1952796">https://doi.org/10.2307/1952796</a></p><p>Carstensen, M. B., &amp; Schmidt, V. A. (2016). Power through, over and in ideas: Conceptualizing ideational power in discursive institutionalism. <em>Journal of European Public Policy, 23</em>(3), 318–337. <a href="https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1115534">https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1115534</a></p><p>Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. <em>IDS Bulletin, 37</em>(6), 23–33. <a href="https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x">https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x</a></p><p>Schmidt, V. A. (2008). Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. <em>Annual Review of Political Science, 11</em>, 303–326. <a href="https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342">https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342</a></p><h3>B. Buku (Teori Kuasa, Wacana, dan Analisis Kebijakan)</h3><p>Bardach, E., &amp; Patashnik, E. M. (2020). <em>A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving</em> (6th ed.). CQ Press.</p><p>Dunn, W. N. (2018). <em>Public policy analysis: An integrated approach</em> (6th ed.). Routledge.</p><p>Foucault, M. (1980). <em>Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977</em> (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.</p><p>Foucault, M. (1991). Governmentality. Dalam G. Burchell, C. Gordon, &amp; P. Miller (Eds.), <em>The Foucault effect: Studies in governmentality</em> (hlm. 87–104). University of Chicago Press.</p><p>Fricker, M. (2007). <em>Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing</em>. Oxford University Press.</p><p>Lukes, S. (2005). <em>Power: A radical view</em> (2nd ed.). Palgrave Macmillan.</p><p>Schmidt, V. A. (2002). <em>The futures of European capitalism</em>. Oxford University Press.</p><p>Trouillot, M.-R. (1995). <em>Silencing the past: Power and the production of history</em>. Beacon Press.</p><h3>C. Buku (Historiografi dan Sejarah Indonesia)</h3><p>Adam, A. W. (2009). <em>Membongkar manipulasi sejarah: Kontroversi pelaku dan peristiwa</em>. Penerbit Buku Kompas.</p><p>Heryanto, A. (2006). <em>State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging</em>. Routledge.</p><p>Kammen, D., &amp; McGregor, K. (Eds.). (2012). <em>The contested memory of Indonesia’s 1965–68 anti-communist violence</em>. NUS Press.</p><p>McGregor, K. E. (2007). <em>History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia’s past</em>. NUS Press.</p><p>Poesponegoro, M. D., &amp; Notosusanto, N. (Eds.). (2008). <em>Sejarah nasional Indonesia</em> (Edisi pemutakhiran, 6 jilid). Balai Pustaka.</p><p>Purwanto, B., &amp; Adam, A. W. (2005). <em>Menggugat historiografi Indonesia</em>. Penerbit Ombak.</p><p>Roosa, J. (2006). <em>Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto’s coup d’état in Indonesia</em>. University of Wisconsin Press.</p><p>Zurbuchen, M. S. (Ed.). (2005). <em>Beginning to remember: The past in the Indonesian present</em>. NUS Press.</p><h3>D. Dokumen Resmi dan Laporan</h3><p>Tim Gabungan Pencari Fakta. (1998). <em>Laporan akhir peristiwa kerusuhan tanggal 13–15 Mei 1998</em>. Jakarta.</p><p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.</p><p>Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 206/M/2025 tentang Hari Sejarah. (2025, 8 Desember).</p><h3>E. Berita dan Sumber Daring</h3><p>Bisnis.com. (2025, 26 Mei). <em>Fadli Zon: Penulisan ulang sejarah Indonesia telan biaya Rp9 miliar</em>. <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20250526/15/1880235/fadli-zon-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-telan-biaya-rp9-miliar">https://kabar24.bisnis.com/read/20250526/15/1880235/fadli-zon-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-telan-biaya-rp9-miliar</a></p><p>CNN Indonesia. (2025, 2 Juni). <em>Dua kasus HAM berat masuk penulisan ulang sejarah RI</em>. <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250602074342-20-1235385/dua-kasus-ham-berat-masuk-penulisan-ulang-sejarah-ri">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250602074342-20-1235385/dua-kasus-ham-berat-masuk-penulisan-ulang-sejarah-ri</a></p><p>Detik Edu. (2026, 6 Januari). <em>RI punya buku sejarah baru, pakar: Kurikulum mapel sejarah di sekolah akan berubah</em>. <a href="https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8294645/ri-punya-buku-sejarah-baru-pakar-kurikulum-mapel-sejarah-di-sekolah-akan-berubah">https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8294645/ri-punya-buku-sejarah-baru-pakar-kurikulum-mapel-sejarah-di-sekolah-akan-berubah</a></p><p>Hukumonline. (2023). <em>Daftar 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia</em>. <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd">https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd</a></p><p>IDN Times. (2025, Juni). <em>Draf buku sejarah yang ditulis ulang Fadli Zon: Tidak ada Tragedi Mei 1998</em>. <a href="https://www.idntimes.com/news/indonesia/draf-buku-sejarah-yang-ditulis-ulang-fadli-zon-tidak-ada-tragedi-mei-1998">https://www.idntimes.com/news/indonesia/draf-buku-sejarah-yang-ditulis-ulang-fadli-zon-tidak-ada-tragedi-mei-1998</a></p><p>Indoleft. (2025, 2 Juli). <em>Protesters interrupt House meeting on government’s history rewrite project</em>. <a href="https://www.indoleft.org/news/2025-07-02/protesters-interrupt-house-meeting-on-governments-history-rewrite-project.html">https://www.indoleft.org/news/2025-07-02/protesters-interrupt-house-meeting-on-governments-history-rewrite-project.html</a></p><p>Investortrust. (2025, 6 Juni). <em>Fadli Zon: Tone positif penulisan ulang sejarah bertujuan mempersatukan kebenaran</em>. <a href="https://investortrust.id/national/68614/fadli-zon-tone-positif-penulisan-ulang-sejarah-bertujuan-mempersatukan-kebenaran">https://investortrust.id/national/68614/fadli-zon-tone-positif-penulisan-ulang-sejarah-bertujuan-mempersatukan-kebenaran</a></p><p>Investortrust. (2026, September). <em>Kemenbud luncurkan 5 jilid buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global</em>. <a href="https://investortrust.id/national/114852/kemenbud-luncurkan-5-jilid-buku-sejarah-indonesia-dinamika-kebangsaan-dalam-arus-global">https://investortrust.id/national/114852/kemenbud-luncurkan-5-jilid-buku-sejarah-indonesia-dinamika-kebangsaan-dalam-arus-global</a></p><p>Kompas.com. (2025, 8 Juni). <em>Penulis ulang sejarah RI, tone positif tak berarti gelapkan hal jelek</em>. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2025/06/08/20451411/penulis-ulang-sejarah-ri-tone-positif-tak-berarti-gelapkan-hal-jelek">https://nasional.kompas.com/read/2025/06/08/20451411/penulis-ulang-sejarah-ri-tone-positif-tak-berarti-gelapkan-hal-jelek</a></p><p>Kumparan. (2025, Desember). <em>Menbud luncurkan buku penulisan ulang sejarah RI: Digarap 123 penulis, 10 jilid</em>. <a href="https://kumparan.com/kumparannews/menbud-luncurkan-buku-penulisan-ulang-sejarah-ri-digarap-123-penulis-10-jilid-26Qw0qHzVZI">https://kumparan.com/kumparannews/menbud-luncurkan-buku-penulisan-ulang-sejarah-ri-digarap-123-penulis-10-jilid-26Qw0qHzVZI</a></p><p>NU Online. (2025, 14 Juni). <em>Fadli Zon didesak minta maaf karena sebut peristiwa pemerkosaan massal Mei 1998 hanya rumor</em>. <a href="https://nu.or.id/nasional/fadli-zon-didesak-minta-maaf-karena-sebut-peristiwa-pemerkosaan-massal-mei-1998-hanya-rumor-gt2ZI">https://nu.or.id/nasional/fadli-zon-didesak-minta-maaf-karena-sebut-peristiwa-pemerkosaan-massal-mei-1998-hanya-rumor-gt2ZI</a></p><p>RCTI+. (2025, Juli). <em>Fadli Zon tegaskan tak tunda proyek penulisan ulang sejarah: Akan uji publik</em>. <a href="https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4799317/fadli-zon-tegaskan-tak-tunda-proyek-penulisan-ulang-sejarah-akan-uji-publik">https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4799317/fadli-zon-tegaskan-tak-tunda-proyek-penulisan-ulang-sejarah-akan-uji-publik</a></p><p>Wartaekonomi. (2025, Desember). <em>Kementerian Kebudayaan luncurkan buku Sejarah Indonesia bertepatan Hari Sejarah</em>. <a href="https://wartaekonomi.co.id/read593734/kementerian-kebudayaan-luncurkan-buku-sejarah-indonesia-bertepatan-hari-sejarah">https://wartaekonomi.co.id/read593734/kementerian-kebudayaan-luncurkan-buku-sejarah-indonesia-bertepatan-hari-sejarah</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b8d5389a90aa" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Lelouch vi Britania adalah seorang Machiavelian]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/lelouch-vi-britania-adalah-seorang-machiavelian-f98573b67da6?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f98573b67da6</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[pop-culture]]></category>
            <category><![CDATA[anime]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:37:18 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-29T14:37:18.400Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/440/1*ZQP8QbtptUCjOIybcZruKA.jpeg" /><figcaption>Anime Code Geass. Sumber: <a href="https://static1.cbrimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/08/cg-feature-1.jpg">https://static1.cbrimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/08/cg-feature-1.jpg</a></figcaption></figure><p>Lelouch vi Britania merupakan karakter utama dari anime Code Geass. Ia adalah pangeran yang diasingkan dari Britannia yang ingin menggulingkan dominasi kerajaannya sendiri. Untuk menjatuhkan dominasi Britannia , Lelouch menggunakan identitas sebagai “Zero”, yakni sesosok revolusioner yang memimpin pasukan revolusioner yang disebut “Black Knights”. Revolusi tersebut dilakukan oleh Lelouch setelah ia mendapat kekuatan misterius untuk mengendalikan orang lain. Kemampuan tersebut disebut sebagai “Geass”</p><p>Dunia Code Geass memberikan gambaran <em>what if </em>Britannia, alih-alih menjadi Monarki Konstitusional, justru menjadi Monarki Absolut yang berambisi untuk mengekspansi wilayahnya. Dalam anime ini Britannia berhasil menduduki berbagai wilayah hingga menjadi kekuatan geopolitik yang paling berpengaruh di dunia Code Geass. Salah satu wilayah yang dikolonialisasi oleh Britania adalah Jepang. Kolonialisasi ini menyebabkan Jepang kehilangan kedaulatannya dan menjadi area jajahan yang disebut sebagai area 11. Warga Jepang juga dijadikan sebagai <em>second class citizen </em>yang disebut sebagai warga <em>eleven</em>.</p><p>Dari kondisi tersebut Lelouch berniat untuk mengubah dunia. Alasan awal Lelouch untuk mengubah dunia adalah agar dunia menjadi lebih baik, sehingga Nunnally (adik Lelouch) bisa hidup dengan tenang. Dalam keberjalannya, konflik tersebut berubah menjadi lebih ideologis, ketika Lelouch berusaha untuk menentang ideologi Darwinisme Sosial (yang kuat memangsa yang lemah) yang dicetuskan oleh Raja Britania sekaligus Ayahnya. Dalam pandangan Lelouch, untuk mengubah tatanan politik darwinisme sosial dari ayahnya, ia harus menempuh jalan revolusi yang mengorbankan banyak nyawa tidak bersalah. Namun, tujuan utama dari Lelouch bukanlah untuk memuaskan dirinya, melainkan untuk meruntuhkan tatanan sosial-politik Britania yang membuat orang-orang sengsara.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/195/1*1iraFOnNMOsigtZh1tVF2Q.jpeg" /><figcaption>Lelouch dan Nunnally. Sumber: <a href="https://ar.inspiredpencil.com/pictures-2023/code-geass-lelouch-and-nunnally">https://ar.inspiredpencil.com/pictures-2023/code-geass-lelouch-and-nunnally</a></figcaption></figure><p>Pola pemikiran Lelouch sangat mirip dengan Niccolo Machiavelli. Dalam kajian Ilmu Politik, Machiavelli adalah sosok yang seringkali disalahpahami. Machiavelli menulis bukunya yang paling terkenal, <em>The Prince</em>, yang sering dijadikan semacam “buku panduan” bagi penguasa untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Buku tersebut lahir dari keresahan Machiavelli terhadap instabilitas politik di Italia pada masa itu. Machiavelli hidup di masa Italia sedang hancur karena peperangan antarnegara kota dan invasi asing. Ia muak dengan filsafat politik klasik yang hanya bicara tentang “bagaimana pemimpin seharusnya bertindak secara ideal.” Ia berpendapat bahwa politik harus didasarkan pada kenyataan pahit, bukan pada moralitas agama atau etika.Machiavelli memperkenalkan gagasan bahwa Negara memiliki kepentingan yang melampaui moralitas individu. Seorang penguasa boleh berbohong, menipu, bahkan membunuh, asalkan itu dilakukan demi stabilitas dan kelangsungan hidup negara. Yang sering disalahpahami adalah bahwa orang-orang seringkali melihat Machiavelli sebagai seorang yang menghalalkan segala cara demi kepuasan penguasa, padahal dalam bukunya Machiavelli menekankan bahwa tujuan utama dari segala tindakan tersebut adalah untuk menciptakan kestabilan politk agar rakyatnya bisa hidup dengan layak.</p><p>Dalam melawan Britania, Lelouch seringkali menerapkan prinsip-prinsip dalam buku <em>The Prince</em> Machiavelli. Pertama dalah prinsip <em>Cruelty Well-Used</em> (Kekejaman yang Digunakan dengan Baik). Machiavelli membedakan antara kekejaman yang “jahat” dan kekejaman yang “baik”. Prinsip ini menekankan bahwa kekejaman dianggap “baik” jika dilakukan sekaligus di awal untuk mencapai keamanan, dan tidak diulangi lagi. Contoh tindakannya adalah ketika Lelouch memimpin pertempuran di Narita. Dalam pertempuran tersebut, Lelouch menggunakan longsoran lumpur untuk menyapu bersih pasukan Britannia, namun tindakan ini juga mengorbankan warga sipil Jepang yang tidak bersalah di pemukiman bawah gunung. Dalam peristiwa tersebut, tujuan utama dari Lelouch adalah untuk memenangkan pertempuran agar Britania mau berdiplomasi dengannya. Hal ini dianggap Lelouch sebagai kekejaman yang “baik” karena kekejaman yang dilakukan di awal (Pertempuran Narita) akan mencegah kekejaman yang lebih banyak dan panjang (Kolonialisme Britania).</p><p>Prinsip kedua yang cukup relevan adalah <em>The Lion and The Fox</em>. Menurut Machiavelli, dalam mepertahankan kekuasaan, seorang Raja harus bisa menjadi Singa (memanfaatkan kekuatan koersif) dan menjadi Rubah (memanfaatkan kecerdasan manipulatif). Machiavelli berkata, <em>“Rubah tidak bisa membela diri dari serigala, dan singa tidak bisa membela diri dari Jerat” </em>. Lelouch bisa mengintegrasikan keduanya. Ia memiliki kekuatan koersif (Pasukan Black Knights) dan bisa memanfaatkan kecerdasn manipulatif (kepintaran dan kemampuan mengendalikan orang lain). Contoh nyatanya adalah ketika Black Knights melawan <em>Chinese Federation</em>. Dalam pertempuran tersebut, asukan Lelouch terjepit secara militer oleh armada besar Federasi Cina dan Britannia. Daripada mengadu kekuatan (Singa), Lelouch memanipulasi siaran publik untuk membongkar pengkhianatan para petinggi Federasi terhadap rakyat mereka sendiri. Hasilnya adalah revolusi dari dalam Federasi yang berujung pada runtuhnya <em>Chinese Federation.</em></p><p>Prinsip ketiga adalah <em>Common Enemy Effect. M</em>enurut Machiavelli, adanya musuh bersama bisa mempersatukan rakyat yang terpecah. Pada intinya, prinsip ini menekankan bahwa untuk menghilangkan kebencian internal, perlu ada objek yang dibenci secara kolektif. Prinsip ini dilakukan oleh Lelouch melalui rencana <em>Zero Requiem</em>. Di akhir series, Lelouch menjadikan dirinya sebagai sosok yang dibenci oleh seluruh dunia. Hal ini bertujuan agar perpecahan yang sudah ada akibat warisan dari kolonialisme Britania hilang melalui <em>Common Enemy Effect</em>. Lelouch memusatkan semua kebencian yang sudah ada kepada dirinya sendiri.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/195/1*oJyc9GWoE5gYHK8BFGnqIg.jpeg" /><figcaption>Lelouch sebagai Zero. Sumber: <a href="https://pbs.twimg.com/media/FkTj3duXwAAdKBS.jpg:large">https://pbs.twimg.com/media/FkTj3duXwAAdKBS.jpg:large</a></figcaption></figure><p>Pada akhirnya, Lelouch dan Machiavelli adalah sosok yang sering disalahpahami. Meskipun tindakan Lelouch tidak dapat dijustifikasi dengan moral, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari Lelouch adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik demi adiknya. Begitu juga dengan Machiavelli. Ia tidak hanya bisa dilihat sebagai seorang yang kejam, lebih dari itu, Machiavelli adalah orang yang berorientasi pada stabilitas politik dan menjadi cikal bakal pandangan relisme dalam politik. Lelouch adalah manifestasi nyata dari “<em>The Prince</em>” yang membuang jiwanya ke dalam neraka demi memastikan rakyatnya tidak perlu tinggal di sana. Ia membuktikan bahwa terkadang, kedamaian bukan lahir dari tangan yang suci, melainkan dari tangan kotor yang berani memegang tanggung jawab.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f98573b67da6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bapaknya Superman adalah Wahabi Lingkungan!!!]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/bapaknya-superman-adalah-wahabi-lingkungan-ae261f7b3e24?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ae261f7b3e24</guid>
            <category><![CDATA[kerusakan-lingkungan]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[tambang-batubara]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 10:20:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-18T10:21:10.332Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kayaknya seru deh kalau Superman lahir di Indonesia. Kalau ada masalah apa apa kita tinggal manggil aja “Hoi Superman, ada copet nih” “Hoi Superman, ada polisi nembak warga niih”, eeh…. mana ada kaya gitu di Indonesia hehe. Tapi kayanya gabakal seseru itu deh. Kalau Superman lahir di Indonesia bisa jadi dia sakit hati karena Bapaknya (Jor El) dikatain wahabi lingkungan.</p><figure><img alt="Superman dan Bapaknya, Sc: https://i.pinimg.com/736x/12/1a/b1/121ab16f768c16eff00eb9fb187fdd5c--superman-photos-superman-superman.jpg" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*iZm2URbSjEI2sVbKwk6yrw.jpeg" /><figcaption>Superman dan Bapaknya, Sc: <a href="https://i.pinimg.com/736x/12/1a/b1/121ab16f768c16eff00eb9fb187fdd5c--superman-photos-superman-superman.jpg">https://i.pinimg.com/736x/12/1a/b1/121ab16f768c16eff00eb9fb187fdd5c--superman-photos-superman-superman.jpg</a></figcaption></figure><p><strong>Hancurnya Planet Krypton</strong></p><p>Planet Krypton adalah tempat tinggal para ras kriptonian, rasnya Superman. Isinya orang-orang kuat dan pinter. Peradaban di Planet Kripto udah maju banget, mereka udah bisa bikin portal, bangunan yang modern, bahkan bisa bikin gravitasi buatan. Kemajuan teknologi ini nggak lepas dari adanya energi dari inti planet mereka yang bisa ditambang, mirip-mirip kek tambang mineral di bumi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/650/1*o2Q3YWx5qjHQU_gIhuZb-A.jpeg" /><figcaption>Hancurnya Planet Krypton, Sc: <a href="https://i.pinimg.com/736x/d6/44/47/d644473425576cdae1dfc87cbecb1583--superman-comics.jpg">https://i.pinimg.com/736x/d6/44/47/d644473425576cdae1dfc87cbecb1583--superman-comics.jpg</a></figcaption></figure><p>Tapi, suatu hari, ada seorang ilmuan krypton namanya Jor El (Bapaknya Superman) menemukan bahwa eksploitasi tambang inti planet yang mereka lakukan udah berlebihan dan bisa bikin planet hancur karena ga stabil. Tapi apa yang dilakukan oleh Elder Council (DPRnya Planet Krypton)??? Yak betul, mereka justru melabeli Jor El sebagai penebar kepanikan. Akibat ga percaya omongan Jor El, Planet Krypto pun beneran musnah karena ketidakstabilan alam.</p><p><strong>Tambang di Indonesia dan Wahabi Lingkungan</strong></p><p>Kalau di Krypton ada <em>core tapping</em><strong><em> </em></strong>yang bikin inti planet kolaps, di Indonesia kita punya “intinya” sendiri, yakni: batubara dan nikel. Keduanya jadi tulang punggung energi &amp; industrialisasi (apalagi buat baterai EV), tapi pola eksploitasinya mirip. gas pol dan baru mikir rem kalo ada yang teriak bahaya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*yC7R2uOLa9LliyR7eLXqeA.jpeg" /><figcaption>Kondisi area tambang di Raja Ampat, Sc: <a href="https://jubi.id/wp-content/uploads/2025/02/dok.jpeg">https://jubi.id/wp-content/uploads/2025/02/dok.jpeg</a></figcaption></figure><p>1) Batubara</p><p><strong>P</strong>ermintaan domestik batubara terus didorong lewat DMO (Domestic Market Obligation) untuk keperluan listrik dan industri. Target DMO 2025 bahkan dinaikkan jadi ~239,7 juta ton (naik ±24% dari target 2024). Ini sinyal bahwa mesin dalam negeri masih “minum” batubara banyak banget.Di sisi lain, ekspor dan permintaan luar negeri mulai nge-rem karena transisi energi di China/India dan over-suplai.</p><p>2) Nikel</p><p>Indonesia kini adalah raja nikel dunia, pangsa produksi tambang naik dari 34% (2020) ke 52% (2023), dan pangsa rafinasi juga melonjak. Artinya, beban lingkungan juga terkonsentrasi di sini. Buktinya suatu Investigasi independen soal Halmahera/Weda Bay nunjukin kalo deforestasi, air/laut keruh, biodiversitas turun, dan konflik sosial muncul di sekitar kawasan industri nikel</p><p>3) Wahabi Lingkungan</p><p>Jadi, Gus Ulil pernah nyebut aktivis lingkungan sebagai “Wahabi Lingkungan.” Maksudnya apa? Katanya, para aktivis ini kayak kaum puritan yangterlalu kaku, nggak mau kompromi, maunya menjaga “kemurnian” lingkungan tanpa mau lihat konteks sosial-ekonomi yang lebih luas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/392/1*YzoSa_2FdoLXRe2ro0xiGQ.jpeg" /><figcaption>Gus Ulil (Yang pake peci) berdebat tentang tambang, Sc: <a href="https://asset-2.tstatic.net/jatim/foto/bank/images/wahabi-Ketua-PBNU-sebut-aktivis-lingkungan.jpg">https://asset-2.tstatic.net/jatim/foto/bank/images/wahabi-Ketua-PBNU-sebut-aktivis-lingkungan.jpg</a></figcaption></figure><p>Tapi masalahnya, analogi ini agak blunder. Aktivis lingkungan itu nggak lagi sok-sokan jadi polisi moral, mereka cuma nyeritain fakta: tambang itu bikin rusak. Dari air yang tercemar logam berat, hutan yang hilang, sampai masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya. Ini data, bukan dalil yang ditelan mentah-mentah.</p><p>Kalau dibilang aktivis lingkungan itu “Wahabi,” terus yang ngegas soal <em>profit</em> tambang sampai tutup mata sama kerusakan ekologis, itu disebut apa? “Kapitalis Lingkungan”?</p><p><strong>Kalau Bapaknya Superman lahir di Indonesia<br></strong>Bayangin kalau Jor El beneran lahir di Indonesia, mungkin dai bakal jadi akademisi lingkungan.<strong> </strong>Alih-alih berdiri di hadapan Dewan Krypton, ia mungkin hadir di forum konsultasi publik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), atau menulis opini panjang di media daring tentang “keruntuhan ekologi jika eksploitasi tambang terus dilakukan.”</p><p>Dan bisa ditebak, responsnya akan sama: dicibir, dipinggirkan, bahkan mungkin dilabeli macam-macam. Jika di Krypton Jor-El dituduh terlalu panik, di Indonesia ia bisa saja dianggap “aktivis kadrun lingkungan” atau dalam istilah yang dipopulerkan Gus Ulil, “Wahabi lingkungan” , karena dianggap terlalu kaku menjaga “kemurnian alam.” Padahal, apa bedanya dengan seorang ilmuwan yang sekadar membaca tanda-tanda kerusakan bumi dari data, statistik, dan tren bencana?</p><p>Lebih ironis lagi, di Krypton Jor El masih punya teknologi canggih untuk memindahkan anaknya ke planet lain. Tapi kalau Jor El versi Indonesia mau menyelamatkan generasi berikutnya, ke mana ia harus mengungsikan mereka? Ke planet Mars jelas belum bisa, sementara di bumi sendiri hutan, laut, dan udara makin sesak oleh kerakusan eksploitasi.</p><p>Jor El versi lokal mungkin akan lebih sering dipanggil “provokator” ketimbang “penyelamat.” Ia akan dipaksa memilih: tetap teguh dengan keyakinannya bahwa “planet ini akan runtuh,” atau ikut arus narasi resmi yang berkata, “tenang saja, eksploitasi tambang justru demi kesejahteraan rakyat.”</p><p>Namun, sejarah di komik DC memberi pelajaran: Jor El terbukti benar. Planet Krypton hancur. Sayangnya, ia tak bisa menyelamatkan siapa pun kecuali bayinya yang kelak kita kenal sebagai Superman. Jika hal yang sama terjadi di sini, mungkin kita cuman bisa plonga-plongo lihat sambil bilang :Lah iya, bener juga perkataan si Jor El”</p><p>Jadi, membandingkan aktivis lingkungan dengan Wahabi itu bukan cuma misleading, tapi juga berpotensi mendeligitimasi suara kritis yang penting banget buat nge-rem laju eksploitasi tambang. Karena kalau kritik ini dibungkam dengan label wahabi, jangan-jangan kita bakal jadi Planet Krypton versi 2.0.</p><p>Referensi:</p><p>Abdalla, U. A. (2025, August 13). <em>Ulil Abshar dan “Wahabi lingkungan”: Rasionalisasi atau pembenaran tambang?</em> The Conversation. <a href="https://theconversation.com/ulil-abshar-dan-wahabi-lingkungan-rasionalisasi-atau-pembenaran-tambang-259000">https://theconversation.com/ulil-abshar-dan-wahabi-lingkungan-rasionalisasi-atau-pembenaran-tambang-259000</a></p><p>Auriga Nusantara. (2024). <em>Status pembela lingkungan 2014–2023</em>. Auriga Nusantara. <a href="https://auriga.or.id/">https://auriga.or.id</a></p><p>Business &amp; Human Rights Resource Centre (BHRRC). (2024). <em>JATAM reports on social and environmental impacts of Weda Bay Nickel</em>. <a href="https://www.business-humanrights.org/">https://www.business-humanrights.org</a></p><p>Business &amp; Human Rights Resource Centre (BHRRC). (2025). <em>Mighty Earth: Deforestation from nickel mining in Sulawesi</em>. <a href="https://www.business-humanrights.org/">https://www.business-humanrights.org</a></p><p>Centre for Research on Multinational Corporations (CRI). (2023). <em>Indonesia nickel supply chain: Social and environmental impacts</em>. CRI. <a href="https://www.somo.nl/">https://www.somo.nl</a></p><p>Centre for Research on Multinational Corporations (CRI). (2025). <em>Update on nickel mining impacts in Halmahera and Weda Bay</em>. CRI. <a href="https://www.somo.nl/">https://www.somo.nl</a></p><p>Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., &amp; Ekowati, D. (2017). Gender and natural resource governance in Indonesia: A literature review. <em>CIFOR Occasional Paper</em>, (206), 1–39. <a href="https://doi.org/10.17528/cifor/006630">https://doi.org/10.17528/cifor/006630</a></p><p>Global Witness. (2024). <em>Standing firm: Attacks on human rights defenders</em>. Global Witness. <a href="https://www.globalwitness.org/">https://www.globalwitness.org</a></p><p>Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). (2024). <em>Carbon intensity of Indonesia’s nickel industry: Comparing coal-fired and hydropower-based smelters</em>. IEEFA. <a href="https://ieefa.org/">https://ieefa.org</a></p><p>International Energy Agency (IEA). (2024). <em>Global critical minerals outlook 2024</em>. OECD/IEA. <a href="https://www.iea.org/">https://www.iea.org</a></p><p>International Energy Agency (IEA). (2024). <em>Critical minerals market review 2024</em>. OECD/IEA. <a href="https://www.iea.org/">https://www.iea.org</a></p><p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). <em>Laporan status hutan Indonesia 2024</em>. KLHK. <a href="https://www.menlhk.go.id/">https://www.menlhk.go.id</a></p><p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2025). <em>Monitoring deforestasi Indonesia 2025</em>. KLHK. <a href="https://www.menlhk.go.id/">https://www.menlhk.go.id</a></p><p>Mongabay Indonesia. (2025, July 12). <em>Kementerian ESDM targetkan DMO batubara naik menjadi 239,7 juta ton di 2025</em>. <a href="https://www.mongabay.co.id/">https://www.mongabay.co.id</a></p><p>Tempo.co. (2025, February 6). <em>Produksi batubara Indonesia mencapai rekor 775 juta ton pada 2024</em>. <a href="https://www.tempo.co/">https://www.tempo.co</a></p><p>Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). <em>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</em>. Lembaran Negara RI.</p><p>WALHI. (2023). <em>Laporan tahunan: Ekologi dan krisis tambang di Indonesia</em>. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. <a href="https://walhi.or.id/">https://walhi.or.id</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ae261f7b3e24" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Foucault, Tebu, dan Negara yang Tuli]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/foucault-tebu-dan-negara-yang-tuli-dbefd019c329?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dbefd019c329</guid>
            <category><![CDATA[agrarian]]></category>
            <category><![CDATA[philosophy]]></category>
            <category><![CDATA[foucault]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:27:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-04T16:27:40.469Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Petani di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati nggak pernah kuliah di fakultas hukum, apalagi baca UU Agraria sebelum tidur. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus bawa “pacul” pagi-pagi buat nanem di sawah yang diwarisi dari “simbah”mereka. Tapi suatu hari muncul plang, muncul pagar, muncul aparat, dan datang kata-kata sakti: “Ini milik perusahaan, ya pak.” Lah?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/259/1*PXrA0AVwZd0YGyf7UZFpRQ.jpeg" /><figcaption>Petani Pundenrejo Menuntut Hak atas Tanah. Sc: https://lbhsemarang.id/konflik-agraria-menahun-petani-pundenrejo-aksi-di-lahan-menggugat-negara-mengembalikan-tanah-nenek-moyang/</figcaption></figure><p>Dari 1965 sampai 2025, Drama Agraria Tiada Henti</p><p>Semua bermula tahun 1965, pas sejarah Indonesia lagi gonjang-ganjing. Beberapa warga dituduh PKI, dan tanah yang mereka garap direbut begitu saja. Lalu tahun 1973, muncul PT BAPPIPUNDIP, perusahaan binaan Kodam IV Diponegoro. Mereka ngajuin HGB buat lahan 7,3 hektare. Warga? Nggak diajak ngobrol, apalagi musyawarah mufakat.</p><p>Tahun 90-an, perusahaan itu bangkrut. Warga kembali bertani di situ. Hidup tenang. Tanaman tumbuh. Anak sekolah. Eh, tiba-tiba tahun 2001, muncul nama baru: PT Laju Perdana Indah (PT LPI). Mereka bilang punya HGB sah. Terus mulai nanem tebu tahun 2020. Petani pun bingung “Lah, siapa yang nanem tebu di sini?”</p><p>Warga ngelawan. Tanaman mereka dirusak. Ada aparat datang. Ada intimidasi. Rumah dibongkar. Bahkan Babinsa mulai mampir, tapi bukan buat ngopi.</p><p>Petani Jalan, Negara Diam</p><p>Mei 2024, petani jalan kaki puluhan kilometer ke kantor bupati. Bukan karena lagi ada lomba fun run, tapi buat nuntut hak. Januari 2025, mereka audiensi di DPRD. Tapi kayak biasa: dipersilakan masuk, didengarkan, terus nggak ada keputusan.</p><p>Februari 2025, warga bikin tenda di depan kantor ATR/BPN. BPN bilang, “Izin PT LPI sudah kami tolak.” Tapi kok pagar perusahaan masih berdiri? Kok rumah warga tetap dibongkar? Apa karena keputusan hukum kita itu kayak serial netflix: penuh cliffhanger?</p><p>Bahasa Legalitas vs Bahasa Leluhur</p><p>PT LPI bicara pake bahasa negara: legalitas, sertifikat, perizinan. Mereka bawa map, bawa surat, dan bawa pasal-pasal.</p><p>Petani cuma bawa ingatan. Bawa cerita tentang sawah yang dibajak bareng bapak. Tentang pohon jambu yang ditanam waktu anaknya lahir. Tapi bahasa ini nggak dianggap sah. Karena negara cuma denger kalau ada materai dan nomor register.</p><p>Kalau Foucault Pergi ke Pundenrejo</p><p>Michel Foucault, si filsuf Prancis yang doyan bicara soal kekuasaan dan pengetahuan, pasti bakal garuk-garuk kepala kalau datang ke Pundenrejo. Tapi habis itu, dia mungkin bilang: “Voilà! Ini dia contoh nyata dari rezim kebenaran.”</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/192/1*1uIe_oDnYx9hR_JOxaJw4g.jpeg" /><figcaption>Karikatur Foucault. Sc: https://www.toonpool.com/cartoons/Michel%20Foucault%20in%20the%20cemetery_414056#img9</figcaption></figure><p>Menurut Foucault, kebenaran bukan soal fakta objektif, tapi soal siapa yang berhak bicara dan siapa yang bikin aturan mainnya. Di sinilah muncul konsep regime of truth alias rezim kebenaran. Negara dan perusahaan dalam konflik agraria seperti ini bukan cuma aktor ekonomi atau hukum. Mereka juga jadi produsen narasi dominan.</p><p>Dalam kasus Pundenrejo, PT LPI bisa bilang: “Kami punya sertifikat resmi dari negara.” Dan kalimat itu langsung dianggap kebenaran mutlak. Petani bilang: “Kami udah garap tanah ini sejak 50 tahun lalu.” Tapi langsung dianggap tidak relevan. Karena tidak sesuai dengan ‘bentuk’ pengetahuan yang diakui negara.</p><p>Foucault juga bicara soal bagaimana kekuasaan bekerja bukan dengan larangan, tapi dengan menyaring siapa yang boleh bicara. Dalam istilahnya, ini adalah mekanisme diskursif, di mana kekuasaan memilih narasi mana yang boleh naik panggung dan siapa yang harus tetap duduk di bangku penonton.</p><p>Lebih jauh lagi, Foucault memperkenalkan ide bahwa kekuasaan itu menyebar, tidak hanya dari atas ke bawah. Dalam konteks ini, aparat desa, Babinsa, dan pejabat lokal bisa menjadi perpanjangan dari kekuasaan pusat untuk mengawasi, membatasi, dan bahkan mengintimidasi dengan kedok prosedur.</p><p>Yang lebih mengerikan petani bukan dibungkam dengan larangan eksplisit. Mereka dibungkam dengan prosedur. Dengan kata lain kekuasaan membuat mereka tampak seolah tidak relevan. Bukan karena salah, tapi karena tidak terdengar.</p><p>Yang Punya Suara Cuma Yang Punya Surat?</p><p>Konflik ini bukan cuma soal tebu vs padi. Ini soal cara negara milih siapa yang layak didengar. Negara terlalu sibuk ngitung sertifikat, sampai lupa menghitung sejarah.</p><p>Petani mungkin nggak punya meterai, tapi mereka punya memori. Dan sejarah itu kadang lebih tajam dari sertifikat. Negara seharusnya nggak cuma jadi satpam investasi. Tapi juga penjaga suara rakyat kecil.</p><p>Karena kalau semua harus legal dulu baru didengar, nanti sejarah kita isinya cuma notaris dan fotokopi.</p><p>Referensi:</p><p>Dimensi (Redaksi LPM Dimensi). (2024, 7 Oktober). Kilas Dibalik Kasus Petani Pundenrejo yang Tak Terselesaikan. LPM Dimensi. Diakses dari LPM Dimensi</p><p>Mongabay Indonesia. (2024, 4 Juni). Berkonflik dengan Perusahaan, Petani Pati Kehilangan Lahan Tani. Diakses dari: https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/berkonflik-dengan-perusahaan-petani-pati-kehilangan-lahan-tani</p><p>Mongabay Indonesia. (2025, 2 Mei). Konflik dengan Perusahaan Berujung Intimidasi ke Petani Pati. Diakses dari: https://www.mongabay.co.id/2025/05/02/konflik-dengan-perusahaan-berujung-intimidasi-ke-petani-pati</p><p>Muria News. (2024, 18 Oktober). Konflik Tanah di Pundenrejo Pati, 12 Rumah Warga Terancam Digusur. Diakses dari: https://berita.murianews.com/umar-hanafi/433562/konflik-tanah-di-pundenrejo-pati-12-rumah-warga-terancam-digusur</p><p>Foucault, Michel. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.</p><p>Foucault, Michel. (1991). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. Chicago: University of Chicago Press.</p><p>Ingham, Lyrdia A.F. diterjemahkan oleh A. Widyartama (2001). Foucault Untuk Pemula (versi terjemahan). Yogyakarta. Penerbit Kansius.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dbefd019c329" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Spanish Civil War : Lebih dari sekedar senapan vs celurit]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/spanish-civil-war-lebih-dari-sekedar-senapan-vs-celurit-dcc1b78eb655?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dcc1b78eb655</guid>
            <category><![CDATA[left-wing]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 11 May 2025 14:05:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-11T14:05:03.316Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Spanish Civil War : Lebih dari sekedar senapan vs celurit</h3><p>Perubahan sistem pemerintahan monarki bukanlah hal baru bagi Spanyol. Dari monarki absolut pada abad pertengahan, hingga monarki konstitusional yang muncul pada abad ke-19. Namun, krisis ekonomi, tekanan regionalisme, dan ketimpangan sosial yang akut membuat transisi tersebut tidak pernah benar-benar stabil. Pada awal abad ke-20, Spanyol berada di ambang kehancuran moral dan struktural, diperparah oleh kekalahan dalam Perang Spanyol-Amerika (1898) yang meruntuhkan imperium kolonialnya. Dalam suasana suram ini, muncul diktator militer Miguel Primo de Rivera yang memerintah dari 1923 hingga 1930. Pemerintahannya yang otoriter dan korup menimbulkan efek domino yang menyebabkan krisis politik yang lebih dalam, memaksa Raja Alfonso XIII meninggalkan takhtanya. Kejatuhan monarki tersebut bukan sekadar pergantian rezim, tetapi manifestasi dari ketegangan sosial yang telah lama terpendam. Maka lahirlah Republik Kedua, bukan sebagai hasil konsensus nasional, melainkan sebagai produk dari keterpaksaan sejarah.</p><figure><img alt="Miguel Primo de Rivera. Sumber : https://www.gettyimages.com/photos/miguel-primo-de-rivera" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/483/1*ldVupRr93aBed6PLPs2s-w.jpeg" /></figure><p>Ketika Republik Kedua Spanyol diproklamasikan pada 14 April 1931, banyak rakyat Spanyol menyambutnya dengan antusiasme luar biasa. Di mata mereka, republik adalah simbol kemajuan, sekularisme, dan demokrasi yang selama ini ditekan oleh koalisi gereja dan aristokrasi. Pemilu pertama di bawah rezim baru ini dimenangkan oleh koalisi antara republikan moderat dan sosialis yang segera meluncurkan reformasi ambisius, mulai dari redistribusi tanah, pembatasan kekuasaan gereja, hingga modernisasi pendidikan dan militer. Namun, reformasi ini memicu reaksi keras dari kalangan konservatif dan militer yang melihatnya sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional. Ketegangan tersebut memuncak pada pemilu 1933, ketika partai-partai kanan yang tergabung dalam Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) berhasil memenangkan suara mayoritas. Pemerintahan kanan ini segera membatalkan banyak kebijakan progresif dan memperkuat peran gereja. Tapi rakyat belum menyerah. Dalam pemilu 1936, Frente Popular (koalisi kiri yang terdiri dari republikan, sosialis, dan komunis) kembali meraih kekuasaan. Namun kemenangan itu, justru mempercepat keretakan ideologis yang telah lama terpendam di tubuh bangsa.</p><p>Parlemen Republik Kedua yang seharusnya menjadi arena kompromi dan deliberasi berubah menjadi medan tempur wacana dan kebencian. Demokrasi yang yang belum matang di Spanyol tak sanggup mengelola perbedaan ideologi yang ekstrem. Di satu sisi, kubu kiri mempercepat program reformasi agraria dan sekularisasi. Di sisi lain, kubu kanan melihat langkah-langkah itu sebagai perwujudan ancaman revolusi komunis. Ketegangan ini meluas ke jalan-jalan. Gereja dibakar, para tuan tanah diserang, dan kelompok fasis Falange membalas dengan kekerasan terorganisir. Dalam kondisi seperti ini, polarisasi ideologi, baik di tingkat parlemen maupun <em>grassroot </em>makin memuncak. Mereka yang berada di tengah dianggap pengkhianat oleh kedua belah pihak. Ruang politik Spanyol semakin menyempit, dan hanya menyisakan dua kutub: revolusi atau kontra-revolusi.</p><p>Krisis ini meletus menjadi pemberontakan oleh kaum militer konservatif pada 17 Juli 1936, dipimpin oleh Francisco Franco. Mereka memulai kudeta di Maroko Spanyol dan segera menyebar ke daratan utama. Meski awalnya tidak berhasil menguasai seluruh wilayah, kelompok nasionalis memperoleh dukungan dari gereja, kelas pemilik tanah, dan kalangan militer yang kecewa terhadap republik. Pemberontakan ini menjadi lebih dari sekadar upaya perebutan kekuasaan; ia adalah bentuk penolakan terhadap modernisasi sosial yang diusung oleh kubu kiri. Koalisi nasionalis menarasikan diri mereka sebagai <em>el patron </em>yang akan menyelamatkan Spanyol. Dalam waktu singkat, kudeta ini menjelma menjadi perang saudara, karena rakyat di wilayah-wilayah yang tetap loyal kepada republik tidak tinggal diam. Mereka membentuk gerakan rakyat dan mempertahankan wilayah mereka dari invasi pasukan Franco.</p><p>Perang Saudara Spanyol (1936–1939) bukan hanya konflik antara dua kubu lokal, tetapi lebih dari itu perang ini memjadi medan tempur yang menggambarkan pertarungan ideologi global antara demokrasi, fasisme, dan komunisme. Di balik senjata dan bom, ada gagasan-gagasan besar yang saling berbenturan dan menuntut pembuktian lewat darah. Republik Spanyol, meskipun mendapat simpati dari banyak negara demokratis, tidak menerima dukungan militer yang setara. Inggris dan Prancis memilih kebijakan non-intervensi yang pada kenyataannya mengisolasi republik dari bantuan eksternal yang signifikan. Sebaliknya, Jerman Nazi dan Italia Fasis mendukung penuh pasukan Franco dengan logistik, persenjataan, bahkan personel. Di sisi lain, Republik mendapat dukungan dari Uni Soviet dan ribuan relawan internasional yang tergabung dalam International Brigades. Mereka datang dari Amerika Serikat, Prancis, Italia, bahkan Australia, seperti dicatat Menghetti (1982) dalam kajiannya tentang simpati kaum anti-fasis Queensland. Para relawan ini tidak datang sekadar untuk berperang; mereka datang membawa semangat ideologis, membela kemerdekaan dan melawan tirani.</p><figure><img alt="The Falling Soldier, foto terkenal yang menangkap momen seorang tentara Loyalis tertembak mati selama Perang Saudara Spanyol, menjadi simbol brutalitas konflik.Sumber :  https://api.time.com/wp-content/uploads/2014/12/robert-capa-falling-soldier.jpg?quality=85&amp;w=1200&amp;h=628&amp;crop=1" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/420/1*32uMLvCEPWFmajvObDV_mg.jpeg" /><figcaption>Falling Soldier, foto terkenal yang menangkap momen seorang tentara Loyalis tertembak mati selama Perang Saudara Spanyol, menjadi simbol brutalitas konflik. <a href="https://api.time.com/wp-content/uploads/2014/12/robert-capa-falling-soldier.jpg?quality=85&amp;w=1200&amp;h=628&amp;crop=1">https://api.time.com/wp-content/uploads/2014/12/robert-capa-falling-soldier.jpg?quality=85&amp;w=1200&amp;h=628&amp;crop=1</a></figcaption></figure><p>Namun idealisme tidak cukup untuk menyelamatkan Republik. Di tengah perang yang kian brutal, kubu kiri sendiri terpecah antara sosialisme moderat, komunisme garis keras, dan anarkisme revolusioner. Perpecahan internal ini memperlemah koordinasi militer dan strategi perang Republik. Sementara itu, Franco secara sistematis mengonsolidasikan kekuasaan, menyatukan faksi-faksi kanan di bawah satu komando militer yang disiplin. Dengan dukungan udara Jerman dan artileri Italia, pasukan nasionalis melakukan serangan demi serangan yang mengguncang wilayah republik. Pada Maret 1939, Madrid jatuh. Franco menyatakan kemenangan. Republik pun runtuh, digantikan oleh kediktatoran militer yang akan bertahan hingga kematian Franco pada 1975.</p><p>Kemenangan Franco tidak hanya menjadi tanda berakhirnya sebuah perang, melainkan juga Ia menandai dominasi fasisme di Spanyol, dan memberi pelajaran pahit bahwa demokrasi yang lemah, tanpa institusi yang kokoh dan kesepahaman sosial, akan mudah digulung oleh kekuatan yang lebih terorganisir. Perang Saudara Spanyol tidak hanya penting karena kekerasan yang ditinggalkannya, tapi juga karena ia menjadi cermin dari pertarungan ideologis abad ke-20. Dalam konteks ini, seperti ditulis oleh Ottanelli (2007), perang tersebut menjadi ruang artikulasi solidaritas anti-fasis global sekaligus pembentuk identitas nasional dan etnis. Di sisi lain, seperti dijelaskan oleh Van Wynen Thomas (1967), kebijakan non-intervensi justru mencerminkan ketakutan negara-negara demokratis Eropa terhadap kemungkinan meledaknya perang dunia, yang ironisnya tetap pecah hanya beberapa bulan setelah Perang Saudara Spanyol berakhir. Dengan demikian, Perang Saudara Spanyol tidak hanya berbicara tentang Spanyol, tetapi tentang dunia yang sedang bergolak dan gagal belajar dari sejarah.</p><p>Refrensi :</p><p>Van Wynen Thomas, A., &amp; Thomas, A. J. (1967). NON-INTERVENTION AND THE SPANISH CIVIL WAR. <em>Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921–1969)</em>, <em>61</em>, 2–6.</p><p>Ottanelli, F. (2007). Anti-Fascism and the Shaping of National and Ethnic Identity: Italian American Volunteers in the Spanish Civil War. <em>Journal of American Ethnic History</em>, <em>27</em>(1), 9–31.</p><p>Menghetti, D. (1982). North Queensland Anti-Fascism and the Spanish Civil War. <em>Labour History</em>, <em>42</em>, 63–73.</p><p>Graham, Helen. 1987. “The Spanish Civil War.” The Historical Journal 30(4)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dcc1b78eb655" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Prioritas Arah Kebijakan BPP 2026 dan Relevansinya terhadap Proyek Indonesia Emas 2045]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/prioritas-arah-kebijakan-bpp-2026-dan-relevansinya-terhadap-proyek-indonesia-emas-2045-bc9c792587a7?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bc9c792587a7</guid>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <category><![CDATA[government]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 06:59:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-13T06:59:59.740Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prioritas Arah Kebijakan BPP 2026 dan Relevansinya terhadap Proyek Indonesia Emas 2045</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/0*jg7NIMn75oR2BDFU" /></figure><p><strong>Sumber: </strong><a href="https://bantentv.com/berita/pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-pendukung-benarkah/"><strong>https://bantentv.com/berita/pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-pendukung-benarkah/</strong></a></p><p>Indonesia emas 2045, merupakan sebuah mega proyek yang digadang-gadang akan menjadi kado indah bagi Indonesia di ulang tahun yang ke 100. Proyek ini menjadi kompas dalam menentukan visi pembangunan jangka panjang. Salah satu aspek penting dalam pembangunan jangka panjang adalah investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun kini, prioritas arah kebijakan pembangunan Indonesia mulai bergeser, ditandai dengan digesernya pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama digantikan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gebrakan ini menimbulkan satu tanda tanya besar: Apakah pergeseran ini dapat membawa kita ke pembangunan yang berkelanjutan?</p><p>Belakangan ini, sempat bertebaran di internet sebuah foto yang menunjukkan tabel skala prioritas arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) untuk Tahun Anggaran 2026. Pada tabel tersebut terlihat skala prioritas rencana alokasi APBN untuk pembangunan 2026, di mana pada tabel tersebut pendidikan dan kesehatan justru menjadi prioritas pendukung. Padahal, jika mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, selama periode 24025–2045 seharusnya pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045.</p><p>Ada beberapa alasan kenapa pemerintah harus mengkaji ulang arah kebijakan BPP 2026. Pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan penopang utama dalam indeks keberhasilan pembangunan suatu negara. Mengacu pada UNDP (<em>United Nations Development Program</em>), dalam melaksanakan pembangunan manusia, UNDP melakukan standarisasi indeks melalui HDI (<em>Human Development Index</em>). Dalam HDI terdapat tiga komponen pembangun, yaitu X(1) yang mewakili indeks harapan hidup kelahiran, X (2) yang mewakili indeks pendidikan, X (3) sebagai indeks standar hidup layak. Jika kita amati, ketiga indeks tersebut sangat berkaitan erat dengan pendidikan dan kesehatan. Apabila pendidikan dan kesehatan hanya dijadikan sebagai prioritas pendukung, maka lambat laun bangsa ini akan kehilangan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.</p><p>Kedua, adanya efisiensi anggaran akibat adanya program MBG justru menjadi bumerang bagi pembangunan jangka panjang. MBG merupakan program ambisius dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Memang, jika hanya dilihat dari satu sudut pandang program ini terlihat sangat menjanjikan. Akan tetapi jika kita lihat dari berbagai macam perspektif lain, MBG justru menimbulkan kerugian. Dengan adanya program MBG, pemerintah harus melakukan efisiensi di APBN senilai 306,7 triliun. Masalahnya adalah efisiensi ini justru berdampak negatif pada program-program yang lebih penting, contohnya adalah pembatalan program beasiswa kemenkeu. Program ini seharusnya memberikan beasiswa untuk pascasarjana ke luar negeri. Dengan melakukan studi ke luar negeri, seharusnya mahasiswa yang mendapat beasiswa tersebut bisa mengambil ilmu dari sana dan menerapkannya di Indonesia. Namun dengan adanya penutupan ini, maka kesempatan untuk mendapat beasiswa ke luar negeri akan berkurang.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/0*7RPAD_ytZ59T7VBU" /></figure><p>Pengumuman pembatalan beasiswa Ministerial Scholarship Tahun 2025<strong>(Kemenkeu)</strong></p><p>Ketiga adalah evaluasi dari program MBG. Selama keberlangsungan program MBG, tidak semua kalangan menyetujui hal ini. Pasalnya, program yang seharusnya membantu anak-anak sekolah di daerah tertinggal, justru pada masa uji cobanya kebanyakan dilakukan di sekolah yang bukan berada di daerah tertinggal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*KdYVdC5PNiNwUKW6" /></figure><p>Sebaran lokasi dapur MBG.</p><p>Selain itu, di video tiktok di akun @yigibalom.14 memperlihatkan warga yang ada di Papua, yang meskipun beberapa muridnya menjadi penerima manfaat program ini justru berpendapat bahwa mereka lebih memilih pendidikan gratis daripada MBG. Artinya bahwa dari pihak penerima program sendiri justru lebih memilih untuk pendidikan dijadikan sebagai prioritas utama daripada MBG.</p><p>Dengan ketiga alasan di atas, sepatutnya pemerintah mengkaji ulang arah prioritas kebijakan BPP untuk tahun 2026 ini. Untuk menjadi negara maju, sudah sepatutnya Indonesia menjadikan pilar pembangunan manusia, dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Dengan mewujudkan SDM yang unggul, maka Indonesia punya kesempatan untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menjadi kado terindah di ulang tahun Indonesia yang ke 100.</p><p>Referensi :</p><p><strong>Bappenas RI (2023). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.</strong></p><p><strong>Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Keempat. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.</strong></p><p><a href="https://www.viva.co.id/trending/1797665-curhat-warga-papua-yang-pilih-pendidikan-gratis-daripada-makan-gratis-kami-tak-pernah-kelaparan"><strong>https://www.viva.co.id/trending/1797665-curhat-warga-papua-yang-pilih-pendidikan-gratis-daripada-makan-gratis-kami-tak-pernah-kelaparan</strong></a><strong>. Diakses pada 12 Februari 2025 pukul 15.14.</strong></p><p><a href="https://bantentv.com/berita/pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-pendukung-benarkah/"><strong>https://bantentv.com/berita/pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-pendukung-benarkah/</strong></a><strong> . Diakses pada 12 Februari 2025 pukul 15.32.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bc9c792587a7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Representasi Teori Kekuasaan-Pengetahuan dalam Insiden Ohara Anime One Piece]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/representasi-teori-kekuasaan-pengetahuan-dalam-insiden-ohara-anime-one-piece-2954d20ca627?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2954d20ca627</guid>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[anime]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 11:06:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-13T06:47:18.176Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="https://images.app.goo.gl/j6xhdrCid25keSBt5" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/184/1*RNSfShqW_7z_pAUxf-F9YA.jpeg" /><figcaption><a href="https://images.app.goo.gl/j6xhdrCid25keSBt5">https://images.app.goo.gl/j6xhdrCid25keSBt5</a></figcaption></figure><p>Anime merupakan salah satu bentuk <em>pop culture </em>yang sangat mendunia. Salah satu anime yang sudah menciptakan rekor di tingkat dunia adalah One Piece. Anime ini secara singkat menceritakan seorang bajak laut bernama Luffy yang ingin menemukan harta legendaris yang bernama One Piece. Meskipun plotnya terdengar sederhana, akan tetapi anime ini seringkali mengangkat isu-isu sensitif seperti perbudakan, propaganda, dan politik kotor. Kali ini kita akan membahas bagaimana teori kekuasaan-pengetahuan Michael Foucoult digambarkan dalam anime ini.</p><p><strong>Teori Kekuasaan-Pengetahuan Michel Foucault</strong></p><p>Teori Kekuasaan-Pengetahuan menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah suatu kebenaran yang murni, melainkan pengetahuan selalu dipengaruhi oleh kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap benar, sedangkan kekuasaan memerlukan pengetahuan untuk memperkuat dan mempertahankan apa yang dianggap benar. Hal inilah yang disebut oleh Foucault sebagai relasi kekuasaan-pengetahuan. Keduanya saling memperkuat satu sama lain. Suatu kekuasaan dapat mengatur pengetahuan yang beredar di tengah masyarakat, dan pengetahuan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dari kekuasaan yang berkuasa. Hal ini menyebabkan pengetahuan hanya berlaku pada masa tertentu sesuai dengan rezim yang berkuasa, atau yang oleh Foucault disebut sebagai episteme. Teori ini sudah dibuktikan oleh berbagai macam penelitian, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kuasa terindikasi ada di dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana pemerintah dapat meregulasi kurikulum, kebijakan instansi pendidikan, dan aspek pendidikan lainnya sehingga dapat memunculkan narasi tertentu di lingkungan pendidikan yang dapat menenkankan nilai-nilai penting suatu kelompok dan mengabaikan sudut pandang alternatif. (<a href="https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/SA/article/view/3405/2304">https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/SA/article/view/3405/2304</a>).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/275/1*p3v5CNU28V2jOAw_MtL2lA.jpeg" /><figcaption><a href="https://images.app.goo.gl/KKBF5HcSZKT3cwT26">https://images.app.goo.gl/KKBF5HcSZKT3cwT26</a></figcaption></figure><p>Contoh konkretnya adalah ketika pemerintah orde baru mencoba untuk menciptakan narasi bahwa PKI adalah sekelompok orang kejam yang tidak berperikemanusiaan dan satu-satunya aktor dalam Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemerintah menyebarkan narasi tersebut melalui berbagai media, seperti melalui buku-buku sekolah dan film G30SPKI yang wajib ditonton oleh kalangan pelajar. Hal ini terbukti efektif, banyak masyarakat yang mempercayai secara penuh dan tidak mau untuk melihat dari perspektif lain.</p><p><strong>Tragedi Ohara dan Relevansi dengan Teori Kekuasaan-Pengetahuan</strong></p><p>Pulau Ohara merupakan pulau di dunia One Piece yang berisi arkeolog yang fokus untuk mempelajari pada masa abad kekosongan. Namun pada suatu hari, pulau tersebut dibumi hanguskan oleh pemerintah dunia. Untuk mengetahui penyebabnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui sistem pemerintahan dan sejarah dunia One Piece.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/300/1*DAiLjXmnXHApKceqp6-9iw.jpeg" /><figcaption>Insiden Ohara ; Sumber : <a href="https://images.app.goo.gl/TjMjG6osrpoFTCyn8">https://images.app.goo.gl/TjMjG6osrpoFTCyn8</a></figcaption></figure><p>Sistem pemerintahan di one piece merupakan sistem pemerintahan hierarkis yang terpusat di Pemerintah Dunia (<em>World Government</em>). Pemerintah Dunia terdiri dari para 19 bangsawan agung yang dipimpin oleh <em>Five Elders</em> dan Im-Sama dari balik layar. Kemudian di bawah Pemerintah Dunia ada kerajaan-kerajaan dan negara-negara yang terafiliasi dengan Pemerintah Dunia. Untuk memutuskan kebijakan yang berskala global, Pemerintah Dunia serta negara-negara dan kerajaan-kerajaan yang terafiliasi akan mengadakan forum tertinggi yang disebut Reverie.</p><p>Meskipun terdengar demokratis, kenyataannya tidak demikian. Forum reverie seringkali melibatkan kepentingan elite 19 bangsawan agung. Contohnya ketika di Reverie yang terjadi belasan tahun sebelum cerita utama terjadi, pada forum tersebut Ratu Otohime dari Kerajaan Ryugu mengusulkan agar Kerajaannya dipindah ke daratan, hal ini bertujuan agar ras manusia ikan tidak didiskriminasi oleh ras lain, namun usulan ini ditolak secara mentah-mentah.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/264/1*Ii51ye-biXcqmUBq_ba1WA.jpeg" /><figcaption>Reverie ; Sumber: <a href="https://images.app.goo.gl/XhC7YEKLj1MAMmNX6">https://images.app.goo.gl/XhC7YEKLj1MAMmNX6</a></figcaption></figure><p>Selain itu, Pemerintah Dunia juga menyembunyikan sejarah yang sebenarnya. Dalam kurun waktu sekitar 800 tahun dari cerita utama terdapat suatu kerajaan besar yang dikenal sebagai Ancient Kingdom. Ancient Kingdom merupakan kerajaan yang memiliki teknologi maju. Tokoh yang terlibat dalam pihak ini adalah seseorang yang bernama Joy Boy yang memiliki ideologi kebebasan. Pada suatu momen, suatu aliansi yang terdiri dari 20 keluarga kerajaan kecil terbentuk. Aliansi ini bertujuan menjatuhkan Ancient Kingdom karena merasa terancam dengan kekuasaan dan ideologinya. Singkat cerita aliansi dari 20 keluarga kerajaan tersebut berhasil mengalahkan Ancient Kingdom dan menobatkan diri mereka sebagai bangsawan agung dan mendirikan Pemerintah Dunia, kecuali satu keluarga kerajaan yang memutuskan untuk tidak ikut menjadi bangsawan agung.</p><p>Setelah kejadian tersebut, Pemerintah Dunia menghapus kejadian selama peperangan tersebut dari sejarah dunia. Segala literatur dan pengetahuan pada masa tersebut dibumi hanguskan untuk menutupi kejadain peperangan besar yang terjadi. Sehingga sejarah pada maasa tersebut disebut abad kekosongan. Karena apabila masyarakat dunia mengetahui sejarah pada masa abad kekosongan, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya terhadap Pemerintah Dunia.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/325/1*6fQC5y-pT2wQW2Os_MsOUg.jpeg" /><figcaption>Gambaran Anicent Kingdom pada masa abad kekosgan; Sumber: <a href="https://images.app.goo.gl/s2HWzwUVz3t7JcrNA">https://images.app.goo.gl/s2HWzwUVz3t7JcrNA</a></figcaption></figure><p>Pada suatu masa, para arkeolog di Pulau Ohara secara diam-diam mempelajari sejarah pada masa abad kekosongan. Meskipun Pemerintah Dunia sudah berusaha untuk menghaous segala pengetahuan mengenai sejarah tersebut, masih ada beberapa sumber yang tersisa, seperti Poneglyph(Aksara kuno yang diukir pada sebuah batu). Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Dunia langsung menghabisi seluruh arkeolog dan penduduk yang ada di Pulau Ohara tanpa terkecuali. Akan tetapi ada satu orang yang bisa lolos dari insiden tersebut, yakni Nico Robin. Tidak ingin mengambil resiko, Pemerintah Dunia pun memberikan <em>Bounty </em>pada Nico Robin yang pada saat itu masih berusia sekitar 8 tahun.</p><p>Cerita pada insiden Ohara sangat relevan dengan teori kekuasaan-pengetahuan milik Michel Foucault. Kejadian tersebut merepresentasikan upaya Pemerintah Dunia dalam mempertahankan pengetahuan yang sudah ada agar tidak tergantikan dengan pengetahuan baru yang dapat melemahkan kekuatan Pemerintah Dunia. Apabila Pemerintah Dunia tidak menghabisi seluruh Arkeolog di Ohara, maka hasil penelitian dari Arkeolog Ohara dapat dipublikasikan ke seluruh dunia. Apabila ini terjadi, maka masyarakat akan meragukan kepercayaan mereka terhadap Pemerintah Dunia, karena mereka sudah mengetahui aib busuk dari Pemrintah Dunia yang terjadi pada masa abad kekosongan.</p><p>Dalam perespektif kekuasaan modern, kekuasaan yang beroperasi pada ruang pengetahuan lebih efektif dariapda kekuasaan yang beroperasi pada ruang yang represif, seperti hukum. Jika kekuasaan hanya melarang melakukan sesuatu, sulit dibayangkan bagaimana manusia akan patuh terhadapnya (Foucault, 2017). Apabila Pemerintah Dunia tidak mau untuk memonopoli pengetahuan pada masa abad kekosongan, bisa jadi akan banyak terjadi pemberontakan oleh kejajaan dan negara yang terafiliasi. Oleh karena itu Pemerintah Dunia berusaha untuk memonopoli pengetahuan yang ada di dunia dengan cara menghapus segala hal yang bisa mengancam doktrin mereka.</p><p>Dengan mengetahui mengenai teori kekuasaan-pengetahuan dari Michel Foucault yang direpresentasikan pada tragedi Ohara di anime One Piece, maka kita seharusnya lebih bisa menghargai adanya perbedaan sudut pandang dalam konteks kajian historis. Kita juga harus lebih memperdalam riset melalui berbagai macam sudut pandang saat mempelajari suatu sejarah.</p><p>Penulis : Surur</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2954d20ca627" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[RUU Penyiaran : Taring Tajam Pemerintah yang Mengoyak Demokrasi]]></title>
            <link>https://medium.com/@trafalgarsurrur/ruu-penyiaran-taring-tajam-pemerintah-yang-mengoyak-demokrasi-7193260165ec?source=rss-8d2d32a9a2bc------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7193260165ec</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ibnussurur]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:58:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-10-13T12:12:53.097Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/276/1*ivT4yxxoMI3fMJk9YtVOJA.jpeg" /><figcaption>https://images.app.goo.gl/GRnSvyHk33eTTpEs7</figcaption></figure><p>Demokrasi adalah istilah yang sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kata ini seringkali dianggap sebagai simbol harapan dan jaminan keadilan dari pemerintah. Namun, untuk memahami arti sesungguhnya dari demokrasi, penting untuk mengetahui definisinya secara mendalam. Demokrasi, menurut Lismanto dan Utama (2020), adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan pemerintah bukanlah kekuasaan absolut; sebaliknya, ada berbagai mekanisme dan institusi yang berfungsi untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan tersebut. Salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi adalah pers, yang berperan sebagai pengontrol dan alat bantu masyarakat untuk menyeimbangkan kekuatan pemerintah.</p><p>Sejarah perkembangan lembaga pers di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 yang mengatur kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam Pasal 28F. Pasal ini secara jelas menjamin hak setiap individu untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Ini adalah refleksi dari komitmen awal Indonesia untuk mewujudkan demokrasi dengan menjamin kebebasan berkomunikasi sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi.</p><p>Namun, sejarah juga mencatat bahwa pada era Orde Baru, kebebasan pers mengalami tekanan signifikan. Salah satu contohnya adalah UU No. 11 Tahun 1966, yang memberikan pemerintah kontrol penuh atas izin penyiaran media massa. Kebijakan ini menimbulkan adanya monopoli informasi, di mana pemerintah memiliki kendali yang sangat besar terhadap apa yang dapat dan tidak dapat disiarkan. Dampaknya adalah penurunan independensi pers dan dominasi informasi di tangan pemerintah, yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi.</p><p>Situasi ini mulai berubah dengan adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi membawa angin segar dengan dihapusnya banyak regulasi yang dianggap mengekang kebebasan pers. Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pengesahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini mengembalikan kekuatan lembaga pers untuk menyampaikan informasi secara independen dan mengatur mekanisme pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan adanya UU ini, media massa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melaporkan informasi tanpa ada tekanan pemerintah, dan KPI berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran untuk memastikan standar-standar tertentu dipatuhi.</p><p>Namun, tantangan baru muncul dengan adanya rancangan undang-undang terbaru yang dapat berdampak negatif pada kebebasan pers. Salah satu isu utama adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers dan KPI dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik. Pasal 8A Ayat 1 Huruf q dari rancangan undang-undang menyebutkan bahwa KPI memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Pasal 15 Ayat 2 Huruf d dari UU Pers Tahun 1999, yang juga memberikan fungsi penyelesaian sengketa jurnalistik kepada Dewan Pers. Tumpang tindih kewenangan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, di mana ada ketidakjelasan lembaga mana yang seharusnya menangani sengketa jurnalistik. Selain itu, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan jika lembaga-lembaga ini memiliki kepentingan politik tertentu yang mempengaruhi keputusan mereka.</p><p>Isu lain yang perlu dicermati adalah Pasal 34F Ayat 2 Huruf e dari rancangan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban platform digital untuk memverifikasi konten yang diunggah kepada KPI. Ketentuan ini mencakup konten pribadi yang diunggah di platform seperti YouTube dan TikTok. Potensi risiko dari ketentuan ini adalah kemungkinan terjadinya monopoli informasi di tangan pemerintah melalui KPI. Pemerintah dapat memiliki kekuatan untuk memengaruhi atau mengendalikan informasi yang tersedia bagi publik, yang bisa mengancam kebebasan berpendapat dan akses informasi.</p><p>Dampak dari ketentuan-ketentuan ini sangat signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jika pemerintah memiliki kendali yang berlebihan atas informasi dan media, ini dapat menciptakan situasi di mana kekuasaan pemerintah menjadi absolut. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan adanya checks and balances untuk memastikan kekuasaan tidak terpusat dan ada ruang untuk kebebasan berpendapat. Seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, media massa memainkan peran krusial dalam memajukan kebebasan dan pertukaran informasi serta gagasan global (Suroso, 2011). Media yang bebas dan independen adalah landasan utama bagi sebuah masyarakat demokratis yang sehat.</p><p>Untuk mencegah potensi kemunduran menuju situasi yang mirip dengan era Orde Baru, penting untuk melakukan beberapa langkah. Pertama, alih-alih mengesahkan rancangan undang-undang yang kontroversial ini, pemerintah sebaiknya fokus pada pemberian kewenangan dan pengawasan yang lebih signifikan kepada KPI agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Kedua, masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan peran aktif dalam menjaga iklim positif di media sosial. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pelopor dan pelapor, keseimbangan kekuatan antara pemerintah dan rakyat dapat terjaga, serta mendukung terciptanya lingkungan informasi yang sehat dan demokratis.</p><p>Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat terus maju sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan memberikan ruang bagi keberagaman informasi. Demokrasi yang sehat memerlukan adanya keseimbangan kekuasaan dan keterlibatan aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan tetap terjaga</p><p>Penulis : Surur</p><p>Daftar Pustaka</p><p>Lismanto, L., &amp; Utama, Y.J. (2020). Membumian instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudlan kesejaheraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 416-433.</p><p>Ismail.2013.Ironi dan Sarkasme Bahasa Politik Media.Yogyayakarta.Pustaka Pelajar</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7193260165ec" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>