<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Tubanpedia on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Tubanpedia on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@tubanpedia?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*6z1kawsgLXpKjYkI7NTnKg.png</url>
            <title>Stories by Tubanpedia on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:05:02 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@tubanpedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Ukara Dikandani Malah Ede-Ede dan Cerita yang Hampir Mirip Seorang Presiden]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/ukara-dikandani-malah-ede-ede-dan-cerita-yang-hampir-mirip-seorang-presiden-3ece0db2e2a7?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3ece0db2e2a7</guid>
            <category><![CDATA[demonstrasi]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:31:39 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-01T16:09:29.680Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*K7NKiatSjN72JzO2GVdW-w.jpeg" /></figure><p><strong>KETIKA</strong> kecil dulu — saat bahasa Jawa <em>ngoko</em> dan <em>krama</em> masih berfungsi sepenuhnya sebagai alat komunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat pedesaan — sebelum orang tua gen Z dan sebagian milenial sok <em>kemendonesia</em> dalam berkomunikasi dengan anaknya, <em>unen-unen</em> atau pribahasan <em>dikandani malah ede-ede </em>sering kita dengar dari mulut orang tua kepada anaknya.</p><p>Selumbari lalu, kata-kata itu kembali terlintas di ingatan saya. Berawal dari seorang kawan yang resah melihat pemerintah yang anti kritik dan bebal. Saking jengahnya dengan keadaan yang seperti sekarang, dia merasa hidup di Indonesia sangat menyebalkan.</p><p>Bayangkan, kata dia, dengan begitu banyak kebijakan dan program yang kacaunya setengah mampus, lalu bencana di mana-mana dan tidak ada penanganan serius dari pemerintah, praktik korupsi yang terus membudaya, anggaran negara dari pajak rakyat terus dihambur-hamburkan, biaya hidup semakin tidak ketulungan akibat kebijakan dengan anggaran ratusan triliun tanpa perencanaan, dan masih banyak lagi persoalan yang membuat hidup terasa <em>ngap-ngapan</em>.</p><p>Namun, dan sialnya, sekeras apa pun kritik yang disampaikan publik seakan tidak pernah didengar. Sebaliknya, pengkritik dianggap sebagai oposisi yang mengganggu kekuasaan. Dan yang lebih menyebalkannya lagi, kritik dibalas dengan kata-kata, gestur tubuh, dan kebijakan baru yang seakan meremehkan.</p><p>Ketika dikritik soal efisiensi anggaran, misalnya. Bukannya berbenah dan menjadi bahan evaluasi, malah semakin <em>ndadi</em> (baca: menjadi-jadi) dengan menambah banyak lembaga setingkat kementerian dan melantik puluhan pejabat baru. Bahkan kritik soal profesionalisme TNI-Polri pun sama sekali tidak digubris. Ketika publik menyoal keterlibatan TNI-Polri di ranah sipil atau non keamanan dan tempur, presiden tidak peduli dan malah menempatkan TNI-Polri pada garda terdepan dalam mengawal program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.</p><p>Setali tiga uang dengan sikap presiden, respon para pejabat hingga aparat keamanan dalam beberapa hal juga terkesan sangat meremehkan. Dalam peristiwa aksi unjuk rasa, misalnya. Hampir saban ada mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan aspirasi masyarakat, pada saat yang sama telah tergelar aksi tandingan mendukung pemerintah, bahkan dengan fasilitas yang mewah.</p><p>Terbaru, sebuah aksi organik yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil pada 28 Oktober yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) direspon oleh Polda Metro Jaya dengan cara yang sangat licik — merusak citra mahasiswa dengan mengadakan aksi tandingan yang didesain sebagai aksi massal bayaran — yang secara sengaja dirancang untuk mengacaukan situasi dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat.</p><p>Berangkat dari keresahan seorang kawan atas berbagai kritik yang terus diremehkan tersebut, saat itulah terlintas pribahasan yang hampir hilang dari kosa kata generasi sekarang: <em>dikandani malah ede-ede. </em>Frasa inilah yang tepat menggambarkan kondisi pemerintahan di Indonesia hari ini. Singkat, padat, dan jelas. Tapi hanya orang Jawa yang paham.</p><p>Untuk sekadar sebagai refrensi, ukara <em>dikandani malah ede-ede </em>ini biasanya dipakai oleh orang tua gen X dan <em>baby boomers</em> kepada anak yang bandelnya minta ampun. Orang Jawa menyebutnya, <em>ndablek</em> <em>lan</em> <em>angel kandanane.</em> Ciri-cirinya, ketika dinasihati bukannya diam dan nurut, tapi malah sebaliknya, menirukan apa yang diucapkan oleh orang tua dengan nada meremehkan atau malah menantang. <em>Nye-nye-nye-nye…</em></p><p>Umumnya, anak yang dinasihati malah <em>ede-ede</em> ini rata-rata keras kepala, tidak memiliki sopan santun, berani kepada orang tua, dan berwatak sombong.</p><p>Apabila karakter yang mepresentasikan kepala batu tersebut tidak dibenahi sejak kecil, maka ketika dewasa nanti berpotensi menjadi orang yang benar-benar bebal.</p><p>Dan yang paling bahaya dari karakter ini adalah ketika menjadi seorang pemimpin. Sulit dinasihati dan susah diatur. Istilah jawanya, <em>sak karape dewe</em>. Sekalipun didampingi oleh 26 dewan pertimpangan atau penasihat, semua itu akan percuma. <em>Melbu kuping tengen metu kuping kiwo</em>. Hanya akan menghabiskan anggaran saja.</p><p>Agar tidak menimbulkan kecurigaan antarsesama anak bangsa dan sekaligus sebagai <em>disclaimer</em>, tulisan dalam kolom yang tidak panjang ini hanyalah contoh belaka. Jika ada kesamaan karakter atau cerita hidup seseorang dari kecil hingga menjadi presiden, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3ece0db2e2a7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Rocky Bukan Nabi]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/rocky-bukan-nabi-fd2de9f5ec02?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fd2de9f5ec02</guid>
            <category><![CDATA[rocky-gerung]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <category><![CDATA[koperasi-merah-putih]]></category>
            <category><![CDATA[makan-bergizi-gratis]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:10:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-28T11:10:45.984Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*vZ6cZRrLUXxm-2YmMziyiQ.jpeg" /><figcaption>foto: Antara News</figcaption></figure><blockquote>Rocky Gerung adalah maestro debat pilih tanding yang dimiliki negara ini. Sekalipun seluruh pakar se-Indonesia berkumpul, sepertinya tidak ada satu pun yang mampu menandingi kehebatannya dalam mengolah kata dan logika.</blockquote><p><strong>UNTUNGNYA</strong> Tuhan sudah memberikan <em>barrier</em> bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. <em>Khataman nabiyyin</em>. Penutup para nabi. Dengan begitu, tidak ada yang menganggap Rocky Gerung sebagai nabi.</p><p>Pernyataan ini memang sedikit berlebihan, bahkan sangat. Namun, itulah yang tampak di publik. Rocky Gerung adalah gambaran manusia cerdas yang hampir <em>kaffah</em>. Setiap kata, frasa, dan kalimat yang keluar dari mulutnya seakan tidak ada yang salah. Semua yang diucapkan terdengar benar. Bahkan sekalipun salah, lawan bicaranya tetap dipaksa untuk mengakui kebenaran atas apa yang diucapkan.</p><p>Dan untungnya Tuhan juga telah memberikan <em>barrier</em> bahwa Alquran adalah kitab suci terkahir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sebab, hampir saja Rocky Gerung menjadi kitab suci berjalan. Setiap dalil yang diucapkan saat debat diklaimnya sebagai kebenaran. Ketika ada yang membantah, maka yang diucapkan adalah kesalahan, bahkan sebelum diucapkan oleh lawan. Contoh yang masih hangat adalah saat berdebat di acara TV <em>Rakyat Bersuara</em>.</p><p>Di momen itu, semua lawan debatnya dipaksa untuk mengikuti jalan pikirannya. Seakan yang diargumenkan adalah kebenaran mutlak. Termasuk dalil-dalilnya tentang MBG dan KDMP. Orang-orang yang mempersoalkan dan tidak sepakat dengan program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih termasuk golongan manusia-manusa dungu dan tolol.</p><p>Harus saya akui, bahwa saya termasuk orang yang mengangumi kecerdasan Rocky Gerung. Sampai hari ini. Tidak berubah. Banyak yang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah akademisi <em>cum</em> pengamat politik sombong. Namun yang perlu dicatat, kesombongan dia setara dengan kecerdasannya. Orang Jawa menyebutnya <em>sumbut</em>. Sebab, banyak orang sombong tapi tidak seimbang dengan keilmuannya. Dan Rocky adalah keseimbangan antara kepongahan dan kecerdasan itu sendiri. Pada level itu, saya mengaguminya.</p><p>Hanya saja, belakangan ini saya melihat jalan pikiran Rocky Gerung terkesan dipaksakan. Utamanya saat membela program MBG dan KDMP. Namun, sekalipun terkesan dipaksakan, apa yang diucapkan adalah hal ideal. Persis dan masih konsisten seperti yang pernah diucapkan pada Agustus 2023 lalu. Ketika ditanya kriteria pemimpin ideal untuk Indonesia menjelang Pilpres 2024. Rocky dengan tegas mengatakan bahwa pemimpin ideal versi dirinya adalah menjalankan amanah konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat fakir miskin.</p><p>Bagi Rocky Gerung, Prabowo memenuhi kriteria pemimpin ideal tersebut. Dan itu diejawentahkan dalam program MBG dan KDMP. Karena alasan itulah, Rocky terkesan membela mati-matian dua program tersebut. Bahkan reputasinya pun siap dipertaruhkan.</p><p>Namun sayang, kali ini Rocky Gerung terkesan lupa bahwa benar belum tentu <em>pener </em>sehingga setiap persoalan yang muncul dari program MBG dan KDMP terabaikan. Bahkan sama sekali tidak dianggap sebagai masalah.</p><p>Saya menyimak dari awal sampai akhir program diskusi <em>Rakyat Bersuara</em> bertajuk “<em>Isu Panas Program Prioritas</em>”. Program yang dipandu host Aiman Witjaksono itu menghadirkan analis sosial politik UNJ Ubedilah Badrun; pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy; Guru Besar FISIP Unair Henri Subiakto; Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadhana; juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso; dan maestro debat Rocky Gerung yang ditempatkan sebagai narasumber utama untuk membedah kebijakan dan program prioritas pemerintahan.</p><p>Tak hanya sekali, saya menyimak dan mendengar debat berdurasi 3 jam 11 menit itu hingga dua kali. Dan persis seperti yang diucapkan Henri Subiakto. Saya pun sependapat bahwa nalar kritis Rocky Gerung tidak kurang sejengkal pun. Termasuk mengkritisi pejabat pemerintah. Hanya saja, kini posisinya sebagai <em>zirah</em> Prabowo. Seakan semua boleh mengkritik pejabat pemerintah, tapi tidak untuk Prabowo. Beda saat Jokowi sebagai presiden. Apa pun yang diucapkan dan dilakukan Jokowi adalah kedunguan. Termasuk menteri-menteri dan pejabat di lingkaran Jokowi.</p><p>Lantas, apa yang membuat arah kritik Rocky Gerung berubah — dari general menjadi <em>radikal break</em>? Bagi saya cukup sederhana, dan hal ini semakin menegaskan bahwa bayang-bayang orang Jokowi masih cukup membasis di lingkaran kekuasan. Karena itu, kritik yang diarahkan adalah <em>radikal break</em> — tindakan tegas untuk memutus keterikatan secara total dari pola, kebiasaan, atau jaringan kekuasaan lama yang diklaim menghambat gerak dan langkah Prabowo.</p><p>Bagi Rocky, Prabowo adalah presiden ideal. Sebab, hanya dia yang dianggap mampu mengejawentahkan amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Praktiknya, MBG (mencukupi kebutuhan gizi anak) dan KDMP (perlawanan terhadap kapitalis). Bahkan, dengan cukup berani dia berseloroh, Prabowo adalah jubirnya dalam mengejawentahkan paham sosialis.</p><p>Pada konteks paham sosialis, saya pun bersepakat. Namun, seperti yang pernah diucapkan Sujiwo Tejo: hidupnya Rocky hanya di atas kertas. Ideal, tapi tidak menginjak tanah.</p><p>Karena itu, puluhan ribu siswa yang keracunan setelah mengonsumsi MBG tidak dianggap sebagai masalah. Bahkan, berempati terhadap korban pun tidak. Termasuk segala persoalan yang mengiringi jalannya pembangunan koperasi desa. Rocky seakan benar-benar menutup mata dan telinga.</p><p>Hilangnya empati Rocky terhadap anak-anak, orang tua, dan guru yang menjadi korban keracunan MBG itu tampak dari program dikusi Ralyat Bersuara bertajuk “<em>Rocky vs Everybody, Bicara Program Prioritas”</em>.</p><p>Lebih dari tiga jam berdebat panas terkait program MBG dan KDMP, tidak pernah sekalipun ada kata mencerminkan empati terhadap korban keracunan MBG yang keluar dari mulut Rocky. Sebaliknya, dia dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada MBG beracun. Dan sebagai pembenar atas argumennya, dia menantang publik untuk membuktikan kalau MBG beracun, dan siapa yang meracuni? ‘’Proses secara hukum,’’ katanya. Padahal, selama ini tidak ada yang mengatakan diracun. Diksi yang dipakai publik adalah keracunan/tumbang setelah mengonsumsi MBG. Lantas, apa maksudnya? Benarkah ada sabotase?</p><p>Namun, pada tulisan ini substansinya bukan soal praduga. Melainkan perubahan arah kritis Rocky Gerung. Pernyataannya di atas sama sekali tidak menggambarkan kecerdasan organik seorang Rocky. Sebaliknya, pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa Rocky adalah Prabowo dan Prabowo adalah Rocky. Keduanya sudah menyatu. Berubah menjadi power rangers. Karena itu, mengkritik Prabowo sama halnya mengkritik Rocky.</p><p>Namun, bukan Rocky jidak tidak <em>denial</em>. Sekalipun fakta di lapangan menunjukkan karut-marutnya program MBG dan KDMP, dia tetap dengan kepercayaan diri tinggi mengatakan, bahwa sepuluh tahun mendatang, orang-orang yang tidak sepemikiran dengan dirinya bakal meminta maaf, seperti halnya ketika dulu mengkritik Jokowi. Seakan kebenarnya tunggal hanya milik dirinya.</p><p><em>Wabakdu</em>, meski masih kritis dan tetap konsisten dengan diksi dungu dan tololnya, Rocky yang sekarang bukan Rocky yang dulu. Satu di antara yang telah hilang darinya adalah rasa empati. Dan soal siapa yang benar sepuluh tahun mendatang. Yang jelas, Rocky bukan nabi. (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fd2de9f5ec02" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dugaan Suap Perkara Tambang Ilegal dan Ujian Integritas Kejaksaan Negeri Tuban]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/dugaan-suap-perkara-tambang-ilegal-dan-ujian-integritas-kejaksaan-negeri-tuban-ffa86b0599ed?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ffa86b0599ed</guid>
            <category><![CDATA[kejaksaan]]></category>
            <category><![CDATA[maining]]></category>
            <category><![CDATA[tuban]]></category>
            <category><![CDATA[suap]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:02:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-21T11:02:56.483Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*_91y9SR7tlRFSvH1rvxQ3Q.jpeg" /></figure><blockquote>Saya meyakini masih ada pegawai dan jaksa di Korps Adhyaksa yang baik. Namun, setelah melihat drama dugaan suap kasus tambang ilegal dengan terdakwa Cancoko yang menyeret sejumlah pejabat di internal Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, masyarakat berhak tidak percaya terhadap institusi ini.</blockquote><p><strong>SEPEKAN</strong> lalu, undangan bertajuk konferensi pers dari penasihat hukum Erma Dwi Puspitasari (EDP), pegawai Kejari Tuban yang diduga terlibat dalam pusaran dugaan suap kasus tambang terdakwa Cancoko, menyebar di kalangan jurnalis Tuban.</p><p>Dalam undangan tersebut, di hadapan awak media, Yudi Adianto Salim, penasihat hukum EDP akan buka-bukaan terkait kasus suap atau pemerasan (berdasar versi mereka) yang terjadi di Kejari Tuban. Seluruh fakta-fakta, kronologi kejadian, bukti-bukti pemerasan, hingga kepada siapa saja uang suap itu diberikan, semuanya akan dibeber. Bertempat di Resto Javanilla, Jalan M. Yamin Tuban, hari Kamis, 10 September 2026, pukul 10.00 WIB.</p><p>Sepintas membaca undangan tersebut, saya langsung tersenyum. Sebab, bukan hal yang rumit membaca runutan peristiwa, <em>hidden</em> agenda, dan arah jumpa pers tersebut.</p><p>Dan benar, ibarat kepalang tanggung — sudah keluar uang banyak, tapi putusan hakim tidak sesuai “orderan”, maka sekalian basah-basahan. Istilah orang Jawa, <em>nggeret pring saka pucuk. Wirang siji wirang kabeh. Mati siji mati kabeh. </em>Versi mereka, buka-bukaan.</p><p>Secara etimologi, <em>buka-bukaan </em>adalah mengungkap sesuatu yang sebelumnya tertutup, rahasia, atau tidak teransparan. Artinya, sebelum itu ada sesuatu yang disembunyikan. Ditutup-tutupi.</p><p>Lantas, kenapa baru dibuka? Prasangka negatif yang paling mudah adalah, sesuatu yang semula rahasia itu tidak lagi utuh. Tidak sesuai rencana awal. Ibarat pasangan suami-istri, tak lagi semisi. Dan ketika tak lagi semisi, maka cerai adalah solusi. Pisah kongsi. Saling buka aib.</p><p>Namun, yang patut di- <em>highlight </em>dari agenda buka-bukaan ini adalah diakuinya aliran uang suap yang berasal dari, oleh, dan untuk internal kejaksaan itu sendiri.</p><p>Melalui kuasa hukumnya, EDP mengakui telah menyetorkan uang sebanyak Rp 450 juta. Total uang tersebut sekaligus membantah dan meluruskan jumlah uang yang tersiar sebelumnya, yakni Rp 600 juta.</p><p>Detailnya, uang sebanyak Rp 450 juta itu diserahkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama sebesar Rp 150 juta diserahkan kepada Ahmad Rifa’i, staf Pidsus Kejari. Rinciannya, Rp 5 juta disetor pada tanggal 12 Maret 2026, kemudian Rp 100 juta pada 16 Maret 2026, selanjutnya Rp 25 juta pada 17 Maret 2026 secara <em>cash</em> dan transfer ke rekening atas nama Deni. Sedangkan Rp 20 juta sisanya diserahkan pada 25 Maret 2026.</p><p>Sementara tahap kedua berlangsung pada 22 Mei 2026. Totalnya Rp 300 juta. Diserahkan kepada Ahmad Aksan, Kasi Pidum Kejari.</p><p>Jelas dan tegas disampaikan oleh penasihat hukum EDP — bahwa uang sebesar Rp 450 juta yang disetor kepada sejumlah pihak itu berkaitan dengan tuntutan atau rentut terhadap terdakwa Cancoko.</p><p>Dari analisa penulis, tuntutan yang diajukan jaksa selama proses persidangan, sebenarnya sudah sesuai dengan “pesanan”. Yakni hanya lima bulan kurungan penjara. Artinya, ketika majelis hakim memutus sesuai tuntutan yang diajukan jaksa, maka terdakwa bisa langsung bebas. Sebab, yang bersangkutan sudah menjalani tahanan kota kurang lebih hampir sama dengan tuntutan yang diajukan jaksa. Syukur-syukur vonis yang ditajukan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan. Sebab, rerata dalam banyak kasus, vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.</p><p>Namun, secanggih-canggihnya skenario manusia, skenario Tuhan lebih tidak terduga. Putusan majelis hakim jauh lebih berat ketimbang tuntutan yang diajukan jaksa. Apakah karena majelis hakim tidak bisa disuap, atau skenario jahat itu tidak sampai ke meja majelis hakim? Hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Tapi yang jelas, skenario memainkan hukum itu gagal menembus vonis majelis hakim. Dan sejak saat itulah, kasus yang semula kecil ini menjadi besar. Orang Jawa menyebutnya, <em>kriwikan dadi grojogan</em>.</p><p>Sekalipun EDP melalui penasihat hukumnya mengaku tidak berniat untuk menyuap, melainkan diperas, itu bukan soal. Yang jelas, ada peristiwa lancung di internal Adhyaksa yang telah diakui.</p><p>Pertanyaan yang berkelindan dari runutan peristiwa ini adalah, apa hubungan EDP dengan terdakwa Cancoko? Kenapa yang berperan penting dalam kasus ini bukan penasihat hukum terdakwa, melainkan EDP? Akan terlalu sensitif dan bukan hak penulis mengungkap hubungan EDP dengan terdakwa. Termasuk dari mana sumber uang sebanyak itu. Semua butuh dibuktikan.</p><p>Pada fase ini, dan sekalipun ada kebohongan yang disampaikan oleh penasihat hukum EDP, kita percaya saja bahwa hubungan antara EDP dan terdakwa adalah rekan bisnis. Dan karena rekan bisnis itulah sehingga EDP berusaha untuk membantu, dan kebetulan juga EDP merupakan pegawai kejaksaan.</p><p>Jujur saja. Andai skenario jual beli kasus ini berjalan sesuai rencana, maka hampir dapat dipastikan tidak mencuat ke publik. Sebaliknya, semua selesai di balik meja.</p><p>Namun, karena skenarionya gagal dan sudah kadung keluar uang banyak, sehingga yang semula <em>kriwikan</em>, kini menjadi <em>grojogan</em>. Dan yang dipertaruhkan dari kasus ini adalah kredibilitas Korps Adhyaksa.</p><p>Ketika kasus dugaan suap yang telah diakui oleh si pemberi suap (yang mengaku diperas) ini tidak diproses secara hukum, maka jangan pernah berharap <em>trust</em> dari masyarakat. Apalagi, orang-orang yang diduga menerima suap itu dikabarkan kembali menduduki jabatan semula setelah hanya dinonaktifkan selama tiga bulan.</p><p><em>Wabakdu</em>, jangan sampai publik berkesimpulan bahwa kejaksaan adalah kumpulan mafia kasus. Itu sungguh sangat menyakitkan bagi mereka yang masih menjaga integritas. (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ffa86b0599ed" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[MBG dan Rekor Keracunan Sepanjang Sejarah]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/mbg-dan-rekor-keracunan-sepanjang-sejarah-e4bff90e31bc?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e4bff90e31bc</guid>
            <category><![CDATA[keracunan-mbg]]></category>
            <category><![CDATA[bgns]]></category>
            <category><![CDATA[makan-bergizi-gratis]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:16:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-14T07:16:48.048Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Nc9N4hk12bsYty9AakJlmg.jpeg" /></figure><p><strong>ENTAH</strong> dengan cara apalagi kita bisa mengetuk relung hati Presiden Prabowo agar sadar bahwa MBG adalah program politik gagal yang dipaksakan.</p><p>50 ribu lebih siswa jadi korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) hingga menyebabkan salah satu siswa SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami hilang ingatan setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit adalah persoalan yang sangat serius dan menyayat hati.</p><p>Namun, bukannya prihatin dan secepatnya mengambil langkah taktis untuk menyetop sementara program ini, Presiden dan seluruh jajarannya malah terus memoles program ini dengan berbagai dalih dan aturan anyar yang tidak logis.</p><p>Ketika persoalan dasarnya adalah fondasi tata kelola yang keropos sejak awal, solusi yang ditawarkan hanya sekadar menempel label atau stiker batas waktu konsumsi pada setiap wadah makanan atau ompreng MBG. Seakan semua akan selesai setelah ompreng ditempeli batas “kadaluarsa”.</p><p>Dan ketika dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dianggap belum terstandarisasi, Badan Gizi Nasional (BGN) menambah proyek baru dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp 373,3 miliar untuk kegiatan peningkatan kapasitas petugas penjamah makanan, memperkuat rantai pasok, serta kepastian mutu dan keamanan pangan.</p><p>Inilah gambaran pribahasa Jawa <em>kriwikan dadi grojogan. </em>Bukannya semakin baik, efektif, dan efisien, program kacau setengah mampus ini malah terus menguras anggaran negara.</p><p>Ketika semua berani jujur dan bekerja menggunakan hati — tulus dan ikhlas mengabdi kepada negara, hanya orang munafik dan bodoh yang tidak tahu bahwa persoalan dasar dari masalah ini adalah proyek politik. Dan sepanjang sejarah pemerintah Indonesia, bahkan dunia, sepertinya hanya di negara ini yang pemerintahannya begitu bebal. Nasib rakyat dan jutaan anak Indonesia dipertaruhkan sebagai kelinci percobaan.</p><p>Sejak sebelum ada Indonesia hingga merdeka, baru kali ini ada puluhan ribu siswa menjadi korban keracunan dari sebuah program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun.</p><p>Jika bukan kata munafik, kata apalagi yang paling tepat menggambarkan kebebalan pemerintah. Jika dalih memberikan makan kepada rakyat adalah menjalankan amanat konstitusi dan janji politik berdasar paham sosialis — untuk semua anak, bumil, dan lansia tanpa membedakan mana kaya dan miskin, kenapa pilihannya mendirikan dapur di luar sekolah, kenapa tidak menyediakan dapur di setiap lembaga pendidikan yang dikelola oleh kantin sekolah dan dipasrahkan kepada Posyandu? Padahal, akan sangat mudah jika program ini di-<em>include</em>-kan dalam program bantuan operasional sekolah (BOS).</p><p>Selain tidak perlu menambah badan atau lembaga setingkat kementerian baru, selama ini sistem pengawasan BOS sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kerikil dari oknum-oknum tidak amanah, tapi setidaknya masih terkontrol dengan cukup baik ketimbang makhluk baru bernama Badan Gizi Nasional.</p><p>Atau dengan cara yang sangat lebih efektif lagi. Ketika tujuan utamanya adalah mengentaskan stunting, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan gizi, maka cukup menebalkan anggaran program keluarga harapan (PKH). Jika alasannya khawatir uang MBG yang diberikan kepada orang tua tidak dibelanjakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan gizi anak. Lantas kurang brengsek dan b*ngs*t apa orang-orang yang menjadikan BGN sebagai ladang korupsi.</p><p>Sebagi bukti, belum genap dua tahun berjalan, manusia-manusia rakus itu telah merugikan negara hingga puluhan triliun. Belum lagi soal dugaan jual beli titik SPPG dan potensi pemborosan anggaran akibat sisa makanan yang mencapai sekitar 62 juta hingga 120 juta porsi atau senilai Rp 1,2–1,7 triliun per minggu (Studi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS).</p><p>Pertanyaan sederhananya, jika dengan pejabat brengsek dan pemodal SPPG saja percaya, apa alasan anda tidak percaya dengan lembaga pendidikan dan rakyat kecil. Jika itu yang diharapkan, maka jangan salahkan rakyat <em>nir trust</em> terhadap pemerintah.</p><p><strong>Kebijakan Politik Bertemu Manusia Rakus</strong></p><p>Jauh sebelum ada program MBG, pesantren dan sekolah-sekolah <em>full day</em> sudah memiliki program makan siang untuk ratusan, bahkan ribuan santri dan siswa. Namun, selama itu pula tidak pernah muncul kasus keracunan massal.</p><p>Di Pesantren Lirboyo, Kediri, misalnya. Jumlah santrinya mencapai puluhan ribu dan setiap hari menyediakan makan, bahkan tiga kali sehari. Namun, tidak pernah sekalipun ada keracunan massal di pesantren ini. Tidak jauh beda dari Lirboyo, di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan juga sudah lama menyediakan makan pagi dan siang untuk santri-santrinya. Namun, selama itu pula tidak pernah ada kabar berita keracunan. Pun di pesantren-pesantren lain.</p><p>Selain di pesantren, sekolah-sekolah <em>full day</em> juga telah lama menyediakan makan siang untuk siswa-siswanya, dan selama ini juga tidak pernah ada siswa yang keracunan, apalagi massal. Termasuk pengalaman pribadi anak penulis.</p><p>Kasus keracunan massal yang nyaris terjadi setiap bulan, bahkan dalam beberapa pekan ini terjadi hampir setiap hari, itu baru terjadi setelah ada program MBG. Lantas, kenapa terjadi?</p><p>Jawaban konkretnya, adalah niat dan tujuan yang berbeda. Apa pun alasan dan dalih yang akan anda ungkapkan sebagai pembela program MBG, yang jelas dan sudah pasti bahwa MBG adalah program politik yang sarat akan kepentingan. Itu tampak telanjang dari siapa yang menjalankan dan keuntungan yang begitu besar.</p><p>Jual beli hingga monopoli titik SPPG yang didakwakan dalam kasus korupsi yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN adalah bukti bahwa <em>sahih</em> bahwa MBG merupakan medium untuk “merampok” uang negara dengan cara legal.</p><p>Sementara itu, dapur pesantren dan sekolah-sekolah <em>full day</em> jauh dari kepentingan politik. Tidak ada tender, tidak ada kontrak, tidak ada kepentingan, apalagi markup. Semua dijalankan dengan penuh kesadaran bahwa memberikan makan adalah amanah, bukan proyek. Uang iuran santri atau siswa diputar langsung untuk belanja bahan, pengawasan dilakukan oleh orang-orang internal, dan setiap kelalaian dianggap aib. Itulah sebabnya mereka tidak tergoda menjadikan perut santri sebagai medium pencitraan atau proyek ekonomi.</p><p>Dan mirisnya lagi, program MBG yang menyebabkan puluhan ribu anak keracunan itu dibungkus dengan retorika yang sangat mulia: mengentaskan stunting, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan gizi. Indah diucapkan oleh Presiden dan jajarannya, tapi praktik di lapangan sangat bertolak belakang. Bukan amanah memberikan makan kepada anak yang dijalankan, melainkan seberapa banyak keuntungan yang bisa didapat.</p><p>Itulah sebabnya yang dipamerkan adalah angka-angka statistik. Tubuh anak seakan bukan subjek yang harus dijaga dengan baik, tapi yang penting target tercapai.</p><p>Kegagalan menjaga perut anak dengan anggaran ratusan triliun adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Demi sebuah keuntungan yang sangat besar, perut seorang anak jadi komoditas proyek dan kelinci percobaan dari program ratusan triliun yang terus dipaksakan.</p><p>Dari rentetan peristiwa yang telah terjadi semakin menegaskan bahwa kasus keracunan massal MBG bukan sekadar soal makanan basi atau distribusi yang buruk, tapi karena proyek pangan. Karena itu, selama tujuannya tidak menjalankan sebuah amanah yang mulia seperti halnya di pesantren, maka selama itu pula persoalan MBG tidak akan pernah selesai. Jika bukan kasus keracunan, maka korupsi.</p><p><strong>MBG dan Hidup yang Tidak Pernah Tenang</strong></p><p>Sebagai orang tua yang tidak berharap anaknya menjadi korban keracunan MBG, sungguh sulit bagi saya membayangkan dan menggambarkan perasaan orang tua/wali murid yang anaknya menjadi korban. Sedih, geram, marah, tapi mulut terasa kelu untuk mengucapkan sesuatu. Sebab, apa pun yang ingin kita ucapkan, keluhkan, dan teriakkan, tak sejengkal pun mengubah keadaan. Bagi mereka, rakyat hanya dianggap sebagai kelinci percobaan atas kebijakan yang menguntungkan kekuasaan.</p><p>Jujur, mengkritik pemerintah bebal seperti ini sungguh sangat melelahkan. Selain menguras energi, juga mental. Namun, diam bukanlah pilihan. Sebab, ketika pemerintah gagal dalam mengelola negara, yang paling terdampak atas kekacauan yang ditimbulkan adalah rakyat kecil. Sementara para elit dan kroni-kroninya akan tetap kaya dan menjalani hidup seperti biasa. Karena itu, berhenti mengkritik kebijakan yang salah adalah keputusan yang sangat berbahaya.</p><p>Sepanjang sejarah, sepertinya baru kali ini ada kebijakan yang menghabiskan anggaran ratusan triliun dengan segala kekacauannya, bahkan berpotensi memicu krisis dan membunuh rakyatnya sendiri, tapi tetap dipaksakan. Jika bukan karena kepentingan proyek dan “investasi keuntungan” demi melanggengkan kekuasaan, lantas alasan logis apa yang bisa diterima akal sehat?</p><p>Jika alasannya adalah menjalankan amanat konstitusi dan janji politik, bukankah pendidikan dan kesehatan gratis juga bagian dari amanat konstitusi dan janji politik yang dulu diucapkan Prabowo. Kenapa bukan pendidikan dan kesehatan gratis yang dipilih dan diutamakan.</p><p>Kalaupun dan anggap saja MBG adalah amanat konstitusi dan janji politik yang mulia — untuk menjamin tidak ada rakyat kelaparan, kenapa tidak diprioritaskan kepada warga miskin dan yang membutuhkan. Kenapa?</p><p>Yang jelas dan pasti, negara ini tidak kekurangan orang pintar, yang tidak dimiliki oleh negara ini adalah pejabat jujur. (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e4bff90e31bc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ketika Alam Sudah Rusak: Tobat, Lakukan Perbaikan, Atau Menyesal Kemudian]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/ketika-alam-sudah-rusak-tobat-lakukan-perbaikan-atau-menyesal-kemudian-5de78e8f7b80?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5de78e8f7b80</guid>
            <category><![CDATA[bencana-alam]]></category>
            <category><![CDATA[tuban]]></category>
            <category><![CDATA[penambangan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[kerusakan-alam]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:17:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-08T10:17:11.231Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Menganggap sederhana aktivitas penambangan, kerusakan alam, penebangan pohon serampangan karena merasa banjir bandang yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan masih bisa diatasi dengan pengerahan pasukan penanggulangan bencana, adalah kekeliruan berpikir dan ilusi rasa (masih) aman yang sangat berbahaya.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*j6jhHVRJYDtcJB9A---X9A.jpeg" /></figure><p><strong>PERISTIWA</strong> banjir bandang di perbatasan Tiongkok dan Nepal akibat runtuhnya sebagian gletser di pengunungan Himalaya tanpa adanya peringatan dini, lalu mundur setahun — banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Kemudian mundur lagi di bulan September 2025, hujan ekstrem dan arus air dari sungai/bukit menyebabkan banjir bandang di beberapa bagian Bali, termasuk kota Denpasar.</p><p>Masih di tahun yang sama, di bulan Maret, hujan deras menyebabkan banjir besar di Jakarta dan kota penyangga, Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang. Mundur sebulan, pada Februari, setelah hujan tinggi selama dua hari, banjir dan tanah longsor menghujam Kota Bandar Lampung. Dan masih banyak peristiwa sama di beberapa wilayah di Indonesia selama 2025.</p><p>Adapun sepanjang 2026 hingga Agustus lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.521 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi, yakni 540 kejadian, lalu disusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 445 kejadian dan cuaca ekstrem 318 kejadian.</p><p>Data dan fakta bencana yang terjadi di sejumlah negara, dan khususnya di beberapa wilayah di Indonesia ini menandaskan bahwa setiap bencana yang terjadi di berbagai belahan bumi bukan sekadar peristiwa alam lokal yang berdiri sendiri, melainkan dipicu faktor iklim yang telah lama dipaksan menahan beban pemanasan global — meningkatnya suhu rata-rata permukaan, atmosfer, dan lautan secara bertahap dalam jangka panjang. Dan semua itu disebabkan oleh aktivitas manusia-manusia rakus yang merusak alam: pertambangan dan alih fungsi lahan serampangan, pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pencemaran terhadap lingkungan.</p><p>Banjir bandang dahsyat yang menyapu kawasan Pegunungan Himalaya di perbatasan Nepal dan Tibet, China, secara tiba-tiba — tanpa adanya peringatan dini adalah bukti bahwa bencana tidak ada di kalender. Pun demikian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan hingga ribuan korban jiwa akibat bencana merupakan bukti konkret bahwa alam lebih perkasa ketimbang manusia.</p><p>Ketika manusia-manusia rakus mengeruk habis sumber daya alam secara serampangan hingga bertahun-tahun, alam yang kehilangan kesabaran hanya butuh waktu sekian jam untuk meratakan permukaan bumi yang dihuni manusia tanpa kompromi. Bongkahan batu dan gelondongan kayu raksasa yang mustahil diangkat manusia, pun dengan mudahnya terhempas — hanyut terseret bah yang begitu dahsyat.</p><p><strong>Ilusi dan Kekeliruan Berpikir</strong></p><p>Peristiwa bencana yang tidak ada di kalender ini menandaskan bahwa ilusi rasa (masih) aman yang kita pelihara selama ini merupakan anggapan sesat dan cara berpikir yang sangat berbahaya. Sebab, setiap bencana yang terjadi di belahan bumi merupakan rangkaian krisis iklim yang semakin tak terkendali. Dan setiap rentetan bencana yang telah terjadi adalah peringatan keras bahwa batas ekologis planet ini mulai runtuh.</p><p>Dan seperti bangunan yang mulai rapuh, ketika tidak ada proses mitigasi dan perbaikan yang dilakukan, maka keruntuhan di sebagian sisi tinggal menunggu waktu.</p><p>Kita yang hidup di Kabupaten Tuban mungkin memiliki ilusi bahwa bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah kecamatan dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong aman dan dampaknya masih bisa diatasi. Namun, seperti halnya apes tidak ada di kalender, bencana besar juga demikian. Datang tanpa diundang. Sebab, atmosfer dan sistem hidrologi bekerja dalam kesatuan dan tanpa paspor.</p><p>Artinya, bencana yang terjadi di belahan bumi lain bisa juga terjadi di tempat kita. Ketika hujan dua jam saja bisa meluluhlantakkan Sumatera, maka hal yang sama — dampak dari cuaca ekstrem — juga bisa terjadi di Tuban dan sekitarnya menyusul kerusakan alam yang semakin parah.</p><p>Di hulu, hutan yang semestinya berfungsi sebagai wilayah resapan air, penghasil oksigen, dan menyerap gas karbon dioksida untuk mengurangi pemanasan global justru kian tergerus oleh alih fungsi lahan dan penebangan liar.</p><p>Begitu pun wilayah perbukitan dari ujung timur hingga barat telah terjadi aktivitas penambangan yang semakin hari bertambah ugal-ugalan. Dan demi menambah pendapatan asli daerah, aktivitas penambangan terus diberikan ruang — tanpa peduli nasib anak-cucu di masa mendatang. Manusia-manusia rakus hanya berpikir menumpuk kekayaan, pemerintah mencari keuntungan, sementara nasib generasi mendatang “ditumbalkan”.</p><p>Dan sialnya lagi, dengan dalih pembangunan jangka pendek dan instan, pemerintah daerah yang seharusnya menjadi teladan menjaga kelestarian alam, malah turut serta membabat pohon-pohon penghijauan di wilayah kota. Puluhan, bahkan mungkin telah ratusan (sejak beberapa tahun terakhir) pohon-pohon berukuran besar dan berusia tua ditebang hingga akar. Alasannya pun sangat <em>cekak</em> dan berpikir jangka pendek: karena mengganggu proyek revitalisasi drainase.</p><p>Keberadaan pohon-pohon tua tak lagi diposisikan sebagai bagian dari kota — yang harus dirawat dan dijaga, tapi malah dianggap menjadi penghambat pembangunan sehingga harus ditebang.</p><p>Setali tiga uang, masyarakatnya pun sama. Pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana. Saluran yang semestinya berfungsi mengalirkan air saat hujan turun, diubah menjadi selokan — tempat pembuangan limbah rumah tangga, sehingga terlihat sangat kotor, menjijikan, dan cepat mengalami pendangkalan.</p><p><em>Wabakdu</em>, lengkap sudah prasyarat alam untuk hilang kesabaran dan marah. Dan ketika itu terjadi, sangat mudah untuk memberikan pelajaran kepada manusia.</p><p>Bagi alam, hujan lebat selama sehari semalam ditambah perubahan iklim global sebagai penguat daya rusak, sudah lebih dari cukup untuk menyapuratakan sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban.</p><p>Dan ketika peristiwa yang tidak pernah diharapkan itu terjadi, yang tersisa hanya penyesalan. Semua sudah terlambat. (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5de78e8f7b80" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jenderal Hoegeng, Kejujuran, dan Kesederhanaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/jenderal-hoegeng-kejujuran-dan-kesederhanaan-9ca838c0b223?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9ca838c0b223</guid>
            <category><![CDATA[police]]></category>
            <category><![CDATA[gus-dur]]></category>
            <category><![CDATA[jenderal-hoegeng]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:11:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-13T23:38:29.247Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Sejarah boleh ditulis oleh para pemenang, tapi kejujuran tak akan pernah lekang. Gus Dur dan Jenderal Hoegeng adalah dua dari sekian perwujudan integritas yang melembaga dalam ingatan.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/604/1*zwsnkEYS9d82DOZmFxXWMA.jpeg" /></figure><p><strong>TANPA</strong> bermaksud menegasikan tokoh lain yang juga berlaku jujur. Namun, humor Gus Dur tentang kejujuran di negeri ini yang paling mudah kita ingat adalah guyonan satire tiga polisi jujur. Dalam guyonannya, Gus Dur mengatakan, di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur yang tidak bisa disuap. Pertama, mantan Kepala Polri almarhum Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Kedua, patung polisi, dan ketiga adalah polisi tidur.</p><p>Sepintas, guyonan ini terkesan menghakimi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, bukan soal institusi yang dimaksud oleh Gus Dur. Apalagi menertawakan profesi. Terlalu jauh. Sebab, dari sekian ratus ribu polisi, tentu bukan hanya Jenderal Hoegeng yang jujur. Dan Gus Dur tahu itu.</p><p>Dalam konteks ini, Gus Dur sedang mendidik kita tentang kejujuran dan integritas. Kebetulan, contoh paling dekat yang mudah dipahami adalah kisah tentang Jenderal Hoegeng. Dan seperti halnya kaidah tasawuf: <em>La ya’riful wali illal wali </em>(hanya wali yang tahu kewalian orang).</p><p>Pun demikian dalam konteks ini, hanya orang yang memiliki kejujuran tinggi yang mengetahui kejujuran orang. Gus Dur dan Jenderal Hoegeng adalah dua tokoh bangsa yang memiliki level kejujuran yang sama.</p><p>Bagi Gus Dur, Jenderal Hoegeng adalah simbol kejujuran. Sosok polisi yang menolak suap, menolak hidup dalam kemewahan, dan memilih keadilan sebagai prinsip hidup.</p><p>Dan seperti takdir yang selalu menemukan jalannya. Kendati integritasnya dalam menjalankan tugas berakhir pada pemecatan dirinya sebagai Kapolri, namun kejujurannya terus melembaga hingga sekarang.</p><p>Dalam artikelnya berjudul: <em>Hoegeng, Polisi Teladan </em>yang terbit di Harian Kompas pada 1 Juli 2024, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam mengenang Hoegeng sebagai sosok polisi yang patut diteladani.</p><p>Cerita tentang Hoegeng diawali pada 1956. Waktu itu, Hoegeng ditugaskan sebagai Kepala Reserse Kriminal di Sumatera Utara. Tugas yang sangat berat karena wilayah tersebut dikenal sebagai daerah penyelundupan.</p><p>Karena mungkin dianggap sama seperti polisi-polisi sebelumnya, kedatangan Hoegeng langsung disambut para cukong judi dengan fasilitas rumah dan mobil pribadi. Namun, oleh Hoegeng langsung ditolak. Termasuk seluruh prabot rumah tangga yang dikirim ke rumahnya. Kaget dengan adanya polisi sejujur Hoegeng, Kota Medan langsung gempar.</p><p>Cerita lain, ketika Presiden Soekarno menunjuk dirinya menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, sehari sebelum pelantikan, Hoegeng meminta kepada sang istri untuk menutup usaha toko kembangnya. Alasannya sederhana, khawatir akan banyak orang yang memesan ucapan karangan bunga di tempat usaha istrinya.</p><p>Selama bertugas, Hoegeng selalu merasa cukup. Ketika hendak diberikan fasilitas mobil baru selalu ditolak. Pun ketika diminta pindah di rumah dinas yang baru, juga tidak pernah mengiyakan. Alasannya pun selalu sederhana: sudah cukup.</p><p>Selama menjadi Kapolri, Hoegeng tidak pernah meminta ajudan untuk membawakan tasnya. Bahkan masih sering ikut mengatur lalu lintas ketika melihat kemacetan. Tak ada setitik pun jabatan yang disombongkan.</p><p>Pun ketika anaknya hendak melamar menjadi taruna TNI AU, Hoegeng enggan memberikan izin. Satu hal yang dikhawatirkan, adalah anggapan memuluskan putranya menjadi taruna.</p><p>Saking jujur dan berintegritasnya dalam menjalankan tugas, satu-satunya penghasilan untuk menopang hidupnya setelah purna menjadi Kapolri hanya uang pensiunan. Bahkan, pernah hendak menjual sepatu yang dimiliki karena saking tidak adanya uang yang tersisa. Itu pun tidak laku, karena sepatunya tidak bermerek. Dan masih banyak lagi kisah kejujuran dan kesederhanaan Hoegeng yang hampir tidak mungkin kita temukan pada pejabat hari ini.</p><p>Namun, ketika membaca ulang sejarah polisi di Indonesia, sejatinya tugas seorang polisi adalah penjaga moral. Catatan itu bisa kita baca ulang dari Proklamasi Polisi Indonesia oleh Tokubetsu Keisatsu Tai, Kepolisian Istimewa bentukan Jepang di Hindia Belanda pada 21 Agustus 1945, atau empat hari setelah kemerdekaan.</p><p>Lantas, apa yang membuat polisi hari ini jauh dari teladan Hoegeng dan sejarah awal pembentukan polisi di Indonesia sebagai penjaga moral, bahkan tidak sedikit polisi yang amoral, korupsi, hingga membekingi praktik-praktik ilegal dan kejahatan di negeri ini? Jawabannya adalah, karena hilangnya kejujuran dan kesederhanaan.</p><p>Di Tuban, ada polisi yang diduga turut membekingi penambangan ilegal. Namun, juga masih banyak yang baik, meskipun tidak sejujur dan sesederhana Jenderal Hoegeng. (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9ca838c0b223" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Intimidasi terhadap Jurnalis dan Bekingan Tambang Ilegal]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/intimidasi-terhadap-jurnalis-dan-bekingan-tambang-ilegal-21bc499ed334?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/21bc499ed334</guid>
            <category><![CDATA[tuban]]></category>
            <category><![CDATA[aji]]></category>
            <category><![CDATA[jurnalisme]]></category>
            <category><![CDATA[tambang-ilegel]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:16:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-25T13:16:09.217Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6QH1sEj7200pZFKyhRxKTA.jpeg" /></figure><p><strong>HANYA</strong> berselang empat hari dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, yang menyatakan bahwa tidak mungkin tambang ilegel berjalan tanpa bekingan aparat. Di Tuban, 17 Agustus 2026, kuasa hukum Cancoko, terdakwa kasus tambang ilegal, Nang Engki Anom Suseno dalam <em>pers conference </em>menyebut keterlibatan oknum polisi Polresta Tuban berinisial R dalam pusaran kasus tambang ilegel yang ditangani.</p><p>Pernyataan secara resmi tersebut dinukil berdasar fakta persidangan selama mendampingi kliennya. Oleh awak media, pernyataan itu lalu dikutip dan dijadikan berita. Ada yang menyebutkan nama lengkap oknum yang dimaksud, dan ada pula yang hanya menyertakan inisial.</p><p>Bukannya menyampaikan hak jawab — jika memang berita yang menyebut namanya dianggap tidak benar, si oknum polisi ini langsung bereaksi dan menebar semacam ancaman melalui status WA. Foto beberapa jurnalis yang menyebut namanya dalam berita langsung ditandai, dan di statusn berikutnya menuliskan sebuah ancaman dengan kata-kata yang cukup menakutkan: <em>MATI OPO DIGAWE SETENGAH MATEK ES </em>(mati apa dibuat setengah mati). Meski tidak menyebut siapa yang akan dibuat mati atau setengah mati tersebut, namun sulit untuk tidak mengaitkan dengan status sebelumnya — yang menandai foto jurnalis yang menyebut namanya dalam berita kasus tambang ilegel tersebut.</p><p>Bagi saya, status dengan menandai foto seorang jurnalis, lalu dilanjut dengan nada ancaman tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kebebasan pers yang diatur dan dilidungi oleh undang-undang. Apalagi, si oknum ini merupakan bagian dari Korps Bhayangkara, yang seharusnya melindungi kerja-kerja jurnalistik.</p><p>Kemarin (24/8), sebagai bentuk solidaritas atas ancaman terhadap jurnalis, sejumlah wartawan di Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di Polresta Tuban. Tuntutannya, mendesak Kapolresta Tuban untuk menertibkan dan menindak anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis.</p><p><strong>Bekingan Aparat terhadap Aktivitas Tambang Ilegal Itu Nyata</strong></p><p>Selain kasus intimidasi terhadap jurnalis, yang patut di- <em>highlight </em>dari runutan peristiwa ini adalah pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut adanya peran serta aparat dalam pengelolaan tambang ilegel di Indonesia. Karena itu, dia memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tambang-tambang ilegal.</p><p>‘’Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,’’ katanya merujuk penutupan 1.000 titik lokasi tambang timah ilegal di Bangka Belitung.</p><p>Ketika Prabowo mengatakan bahwa tidak mungkin tambang ilegal berjalan beroperasi tanpa bekingan aparat, maka peristiwa kasus tambang ilegal di Tuban yang menyeret nama oknum polisi patut dibaca sebagai afirmasi atas pernyataan Prabowo.</p><p>Dan karena itu, keseriusan Kapolresta dan Komandan Kodim Tuban dalam menjalankan instruksi Presiden patut kita uji. Jika oknum polisi R yang dituding turut serta melakukan penambangan ilegal — sebagaimana fakta persidangan dalam kasus tambang ilegal dengan terdakwa Cancoko terbukti benar, maka patut diproses secara hukum. Dan jika Polreta Tuban masih berharap trust dari masyarakat, maka kasus ini harus dibuka secara transparan.</p><p><strong>Tambang Ilegal di Tuban</strong></p><p>Sebagaimana pernah ditulis <em>Jawa Pos Radar Tuban </em>pada awal tahun lalu, Ketua Komisi II DPRD Tuban Fahmi Fikroni mengungkapkan, berdasar data yang diterima dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, tercatat ada sebanyak 64 lokasi tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi.</p><p>Padahal, tegas Fikroni, jumlah titik lokasi tambang di Kabupaten Tuban mencapai ratusan. Dan dari angka ratusan lokasi tambang tersebut, jumlah yang tidak berizin atau ilegel juga mencapai ratusan. ‘’Di Tuban ada ratusan penambang ilegal yang sampai saat ini masih terus beroperasi, membentang dari Kecamatan Rengel hingga Bancar tanpa adanya penindakan apa pun,’’ katanya.</p><p>Apabila Prabowo mengatakan bahwa tambang ilegal tidak mungkin berjalan tanpa bekingan aparat, maka hal yang sama juga patut diduga berlaku di Kabupaten Tuban.</p><p>Sebagai hepotesa awal, dugaan keterlibatan oknum aparat polisi dalam pengoprasian tambang-tambang ilegal di Kota Legen ini terafirmasi atas dugaan keterlibatan oknum anggota Polresta Tuban berinisial R dalam pusaran kasus tambang ilegal dengan terdakwa Cancoko.</p><p>Namun persoalannya, aparat penegak hukum di Kabupaten Tuban tidak pernah benar-benar serius menertibkan tambang ilegal Bumi Ronggolawe. (*)</p><p>Oleh: Ahmad Atho’illah</p><p>Kolumnis/Wartawan Jawa Pos Radar Tuban</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=21bc499ed334" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pentingnya Pejabat Inovatif dan Miliki Empati]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/pentingnya-pejabat-inovatif-dan-miliki-empati-5bfc1960600b?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5bfc1960600b</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[health]]></category>
            <category><![CDATA[tuban]]></category>
            <category><![CDATA[kesehatan]]></category>
            <category><![CDATA[bupati-lindra]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:57:36 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-11T10:57:36.462Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Tidak ada yang salah dengan tertib administrasi. Namun, jika administrasi menjadi penyebab terhambatnya misi kemanusiaan, maka bukan administrasinya yang salah, melainkan cara menjalankan fungsi administrasi.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*od1zWDUZNRhACXZYmgTSJw.jpeg" /></figure><p><strong>TERULANGANNYA</strong> kasus pasien miskin yang mengalami kesulitan biaya setelah dirujuk ke rumah sakit luar daerah adalah gambaran bahwa pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat miskin belum selesai. Dan hal ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah belum mampu menjalankan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 terkait hak atas pendidikan dan Pasal 28H tentang hak atas pelayanan kesehatan.</p><p>Dan sialnya lagi, pola atau respon dari pejabat terkait selalu sama: terbentur syarat administrasi. Seakan bahwa administrasi adalah kitab suci yang tidak bisa diotak-atik. Sekalipun urusannya misi kemanusiaan, bahkan menyangkut nyawa, tapi jika tidak sesuai dengan syarat administrasi, maka menyerah pada keadaan adalah pilihan yang paling aman.</p><p>Gagalnya pemerintah daerah menjalankan fungsi administrasi itu tergambar dalam jawaban yang disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Roikan saat merespon kasus yang dialami Mohammad Nasirudin, 30, pasien kanker usus asal Dusun Krajan, Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan yang tidak bisa berangkat kontrol karena tak sanggup membayar ongkos operasional ambulans. (<em>Jawa Pos, edisi 6/8/2026</em>).</p><p>Dijawab bahwa fasilitas ambulans gratis hanya untuk pasien rujukan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta mendapat rekomendasi dokter — yang menyatakan pasien butuh rujukan demi keselamatan. Sementara pasien rawat jalan tidak termasuk kategori yang digratiskan atau bisa diklaimkan. Sekalipun dari keluarga miskin. Karena itu, dia menyarankan kepada pihak keluarga untuk mengajukan proposal ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga sosial lain seperti Lazisnu.</p><p>Jika POV-nya adalah kekakuan syarat administrasi, tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut. Namun, tugas seorang pejabat bukan sekadar menjalankan administrasi. Setidaknya, apabila tidak mampu menghadirkan kebijakan inovatif, minimal bisa berkomunikasi secara baik dan benar.</p><p>Dalam bahasa latin, administrasi berasal dari kata “ad” dan “ministrare”. <em>Ad</em> artinya intensif atau pekerjaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten untuk mencapai hasil yang maksimal. Sementara <em>ministrare</em> artinya membantu, memenuhi, atau melayani. Sederhananya, administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana.</p><p>Praktis, jika administrasi hanya dipahami sebatas aturan yang mengikat, maka yang hadir bukan cara kerja yang sungguh-sungguh untuk melayanai, tapi sebaliknya: terperangkap dalam pemikiran dan perspektif yang sempit.</p><p>Inilah pentingnya memilih, memilah, dan menempatkan pejabat yang inovatif. Setidaknya, ketika menghadapi persoalan yang rumit — terbentur administrasi masih bisa berpikir inovatif — mencari solusi untuk jangka pendek dan melahirkan inovasi untuk program jangka panjang.</p><p><strong>Sudah Berupaya, tapi Belum Tuntas</strong></p><p>Harus diakui bahwa Pemkab Tuban telah berupaya meringankan beban pasien miskin yang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan Surabaya dengan menghadirkan rumah singgah di Kota Pahlawan. Namun, terulangannya kasus pasien miskin yang harus pontang-panting saat kontrol menandakan bahwa pelayanan dasar kesehatan terhadap warga miskin belum sepenuhnya tuntas.</p><p>Benar bahwa biaya berobat pasien miskin telah ditanggung oleh negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, pemerintah seakan lupa bahwa ada beban yang tak tertangguhkan bagi pasien dari keluarga tidak mampu ketika jarak rumah dengan rumah sakit jauh. Terlebih, ketika dirujuk ke luar daerah. Jangankan untuk membayar ongkos kendaraan, untuk memenuhi kebutuhan makan saja terkadang utang sana-sini dan dibantu tetangga.</p><p>Belum lagi jika yang sakit adalah tulang punggung keluarga. Andai nyawa bisa dinegosiasi, mati dalam keadaan tenang dan tidak meninggalkan beban terhadap keluarga, adalah pilihan terbaik dari keadaan yang sulit digambarkan.</p><p>Inilah pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat, khususnya keluarga miskin — yang bukan hanya biaya pengobatan, tapi juga memastikan keadaan dan kondisi keluarga pasien.</p><p>Salah satu upaya yang bisa dilakukan, adalah memastikan pasien dari keluarga miskin tidak lagi memikirkan ongkos operasional kendaraan saat dirujuk dan kontrol di rumah sakit luar daerah. Dan itu bisa direalisasikan dengan menyediakan ambulans gratis atau semacam mobil siaga yang siap sedia — kapan pun untuk mengantar pasien yang dirujuk atau kontrol ke rumah sakit luar daerah tanpa sepeser pun dipungut biaya, baik BBM maupun tenaga sopirnya.</p><p><em>Wabakdu</em>, semoga tidak ada lagi pasien miskin di Tuban yang menderita karena tidak mampu membayar ongkos operasional ambulans saat dirujuk dan kontrol ke rumah sakit luar daerah. <em>Bismillah</em>… (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5bfc1960600b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Komersialisasi Kesehatan dan Pendidikan]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/komersialisasi-kesehatan-dan-pendidikan-3ed0cc1b6b8f?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3ed0cc1b6b8f</guid>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[kesehatan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[health]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:50:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-08T06:29:23.773Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>“Orang miskin dilarang sakit, dan anak dari orang miskin tidak berhak mendapat pendidikan yang berkualitas.”</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*10rMjygz08nWcLH0WLpMrQ.jpeg" /></figure><p><strong>DULU</strong>, ungkapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Namun, seiring gagalnya pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat tanpa memandang status sosial dan materi. Kini, kesehatan dan pendidikan menjadi komoditas bisnis yang sangat menjanjikan bagi para “investor”.</p><p>Kasus Dwi Citra Weni, karyawati Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Timah yang mengunggah video berisi olok-olok terhadap pegawai honorer yang harus antre di rumah sakit karena menggunakan BPJS, adalah gambaran pelayanan kesehatan yang sudah biasa terjadi. Itulah faktanya. Bukan lagi rahasia. Sialnya, si perempuan bermulut <em>lamis</em> itu merupakan pegawai BUMN. Sehingga dianggap tidak memiliki etika, lalu dipecat.</p><p>Lepas dari perkara etika yang memang tidak patut. Apa yang diucapkan si perempuan hobi <em>ngonten</em> itu bukan hal baru. Jika honorer saja digambarkan demikian, lalu bagaimana dengan orang miskin yang tidak memiliki status apa pun. Jangankan antre, baru mengurus administrasi pun sudah kesulitan. Untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis, mereka harus memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pemerintah desa (pemdes).</p><p>Itu pun belum cukup, SKTM tersebut harus dibawa ke dinas sosial setempat untuk mendapat persetujuan: apakah yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak. Setelah disetujui dan “terbukti” miskin, surat tanda miskin itu harus dibawa ke dinas kesehatan. Baru setelah itu bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis dari rumah sakit. Itu pun ditempatkan di kelas yang paling rendah — kelas 3. Berbeda dengan mereka yang kaya, bisa memilih kelas VIP atau VVIP.</p><p>Masih ingat dengan kasus pasien asal Kecamatan Plumpang yang kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di-nonaktifkan oleh dinas kesehatan pada awal Januari 2025 lalu, lantaran dianggap sudah mampu. Faktanya, yang bersangkutan masih miskin. Namun, karena kartu PBI-nya sudah di-nonaktifkan, sehingga harus mengurus ulang SKTM. Dan belum sempat SKTM jadi, yang bersangkutan sudah meninggal dunia.</p><p>Tentu, jika yang bersangkutan bukan orang miskin, pasti langsung dilayani oleh petugas kesehatan. Apalagi, yang bersangkutan memiliki status sosial tinggi dan kaya. Sudah pasti mendapat prioritas pelayanan. Lalu, mereka yang tidak memiliki empati dan tidak memahami peran negara akan berucap: “Ya wajar, mereka kan bayar.”</p><p>Gayung bersambut — gagalnya pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan yang setara disambut oleh para investor untuk membangun rumah sakit swasta dengan kualitas yang lebih baik dibanding rumah sakit pemerintah. Menawarkan kelas-kelas pelayanan — sesuai taraf penghasilan pasien. Mereka memandang bahwa rumah sakit merupakan bisnis yang sangat menjanjikan karena pelayanan kesehatan diukur berdasar harga yang dibayar.</p><p><strong>Pendidikan Juga Sama</strong></p><p>Pun demikian di dunia pendidikan. Gagalnya negara dalam menghadirkan pendidikan yang layak dan berkualitas dengan biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan, membuat sebagian kelompok orang kaya menginvestasikan uangnya untuk membangun lembaga pendidikan swasta.</p><p>Dan lantaran tidak ada kontrol dari negara, sehingga pendidikan menjadi ladang bisnis. Harga biaya pendidikan yang harus dibayar mengikuti hukum pasar. Semakin favorit sekolah tersebut, maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dibayar oleh orang tua.</p><p><em>Wabakdu</em>, pendidikan yang semula tanpa syarat. Kini, satu di antara syarat untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas adalah uang. Dan kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berlindung di balik pendidikan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan, untuk sekadar mengambil formulir pendaftaran saja harus membayar ratusan ribu. Jika formulir saja ratusan ribu, maka bisa dibayangkan berapa biaya pendaftarannya. Dari jutaan hingga belasan, bahkan puluhan juta. Sudah pasti.</p><p>Lalu, para oknum yang memperkaya diri dari bisnis pendidikan itu akan membangun opini <em>apologi</em>: “Ada kualitas ada harga. Pendidikan yang kami sediakan hanya untuk orang-orang yang memang mampu. Kalau memang tidak mampu, ya silakan cari sekolah lain — yang lebih murah, atau bahkan gratis, tapi tidak berkualitas. Semua itu pilihan. Tidak ada paksaan.”</p><p>Tidak ada yang salah dari ucapan angkuh nan sombong tersebut. Ibarat perusahaan swasta, mereka memiliki hak untuk menentukan harga produknya sendiri. Tidak seperti perusahaan negara yang ditentukan berdasar harga eceran tertinggi (HET). Bagi mereka, pendidikan adalah investasi binis. Tolok ukurnya jelas: ada harga ada rupa. Barang bagus pasti mahal. Yes, ini adalah bisnis. Bukan lagi menjalankan amanat undang-undang tentang tujuan pendidikan.</p><p><strong>Negara Harus Hadir</strong></p><p>Problem kesehatan dan pendidikan yang menjadi ladang bisnis ini harus disikapi secara serius dan bijak oleh pemerintah. Menjadi sangat amat penting hadirnya peran negara, lantaran kesehatan dan pendidikan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.</p><p>Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, maka hampir dapat dipastian — dan mungkin sekarang sudah dirasakan, adanya kastanisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga, hanya orang-orang kaya yang mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sementara yang miskin — orang tua dengan berpendapatan rendah — harus menerima dengan lapang dada untuk dimarjinalkan.</p><p>Jelas bahwa hukum pasar telah menjadikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai objek investasi untuk dikomersilkan. Klusterisasi kesehatan dan pendidikan telah menciptakan kelas-kelas baru di tengah masyarakat. Yang miskin harus menerima untuk dimarjinalkan di kelas 3, sedangkan yang kaya di kelas VIV-VVIP. Begitu pun anak dari orang tua dengan pendapatan rendah, harus menerima nasib sekolah dengan kualitas yang biasa-biasa saja.</p><p><strong>Komersialisasi Kesehatan-Pendidikan Bertentangan dengan UUD 45</strong></p><p>UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara. Karena itu, meski pendidikan dapat diselenggarakan oleh siapa saja, bukan berarti lepas dari kendali negara. Peran warga negara hanya sebagai penunjang kebijakan pemerintah. Bukan sebagai penentu kendali utuh — yang bisa semena-mena mengomersilkan pendidikan.</p><p>Agar tidak terlalu jauh terjebak dalam komersialisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, negara harus kembali pada fungsi utamanya: memastikan hak-hak dasar masyarakat tanpa memandang status sosial.</p><p>Sebab, jika komersialisasi kesehatan dan pendidikan ini terus biarkan, maka rumah sakit dan lembaga pendidikan swasta akan menjadi tempat berkumpulnya para “pedagang”. Sehingga, hanya orang-orang berpenghasilan tinggi yang mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak dan berkualitas.</p><p>Dan akhirnya benar, “orang miskin dilarang sakit, dan anak dari orang miskin tidak berhak mendapat pendidikan yang berkualitas.” (*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3ed0cc1b6b8f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Putusan MK dan Cara Bernegera yang Salah, tapi Masih Ditoleransi]]></title>
            <link>https://medium.com/@tubanpedia/putusan-mk-dan-cara-bernegera-yang-salah-tapi-masih-ditoleransi-cb8666498b85?source=rss-1cddd4d708b2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cb8666498b85</guid>
            <category><![CDATA[makan-bergizi-gratis]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <category><![CDATA[mahkamah-konstitusi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Tubanpedia]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 03:41:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-02T06:30:42.196Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/746/1*qQxIxOoKBdwYSN_w-ofLiQ.jpeg" /><figcaption>Ekspresi Pemohon dan Kuasa Hukumnya usai mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang tentang pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Kamis (30/07) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.</figcaption></figure><p><strong>KENDATI</strong> hanya mengabulkan untuk sebagian permohonan, bukan menghentikan total. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan dalam APBN, adalah tamparan keras bagi pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga penyeimbang kekuasaan.</p><p>Sebagaimana telah diucapkan Seskab Teddy Indra Wijaya — ketika menanggapi kritik publik pada awal 2026, anggaran program MBG yang <em>include</em> dengan alokasi dana pendidikan telah melewati kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Bahkan, sempat juga mengklaim bahwa anggaran MBG tidak berasal dari dana pendidikan.</p><p>Meski putusan MK masih terkesan mengabaikan potensi pemborosan anggaran program MBG yang mencapai triliunan. Namun, setidaknya putusan “setengah hati” ini sudah bisa dijadikan bukti <em>sahih</em> adanya kesalahan pemerintah dalam bernegara.</p><p>Tapi sayangnya, meski MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) serta lima pemohon perseorangan yang menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang APBN Tahun 2026. Namun di saat yang sama, MK juga masih “menoleransi” kesalahan tersebut hingga tahun anggaran 2028. Padahal, jika hal demikian (mamasukan anggaran MBG ke alokasi dana pendidikan) dianggap salah, maka kesalahan tersebut harus segera dihentikan. Bukan malah memberikan kesempatan untuk melakukan kesalahan hingga tahun depan.</p><p>Lantaran, atau anggap saja tidak memungkinkan menghentikan kebijakan anggaran di tengah jalan atau di tengah tahun anggaran (meskipun toh tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah), maka seharusnya dimulai tahun depan. Toh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2027 juga barus sebatas rancangan.</p><p>Saya memahami sekaligus meyakini bahwa keputusan MK memberikan batas waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menata ulang pos anggaran MBG adalah jalan tengah agar tidak dimarahi Prabowo. Pasalnya, jika keputusan tersebut dimulai tahun depan dan pemerintah tetap keukeuh melanjutkan proyek MBG ini, maka pemerintah hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk menyiapkan sumber pendanaan lain tanpa mengurangi prioritas anggaran pendidikan minimal 20 persen. Sebab, jika anggaran MBG hanya sekadar dikeluarkan dari alokasi dana pendidikan, maka hampir separo dana pendidikan akan secara otomatis menyusut hingga hanya tersisa kurang lebih 11-an persen.</p><p>Dengan begitu, pemerintah gagal menjalankan <em>mandatory spending</em> yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945.</p><p>Logika sederhananya, jika pemerintah berani jujur (baca: tetap menjalankan amanat pasal pasal 31 ayat 4 UUD 1945) dan menaati putusan MK — dengan cara tetap memaksakan diri untuk melanjutkan program MBG, maka tahun-tahun mendatang akan menjadi tahun yang sangat kelam. Sebab, anggaran dari pos lain yang disedot untuk MBG tidak hanya memicu kapasitas fiskal negara semakin sempit, tapi hampir dapat dipastikan menyebabkan negara ini bangkrut. Pos-pos angaran di lembaga, kementerian, hingga yang diperutukkan daerah berisiko kembali dipangkas.</p><p>Dan jika itu yang terjadi (memangkas anggaran di lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah) — hanya demi mengedepankan ego melanjutkan MBG, maka potensi krisis ekonomi jilid dua tinggal menunggu waktu, kecuali putusan MK terkait pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan ini ditanggapi oleh Prabowo dengan berkata: <em>nyenyenye…, emang gue pikir, anjing menggonggong kafilah berlalu, bajingan, ndasmu… </em>(*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cb8666498b85" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>