<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Ubaidillah Haidar on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Ubaidillah Haidar on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@ubaidillahhaidar?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*1tkTfQ4_3ZJeFf3OTzbIlQ.png</url>
            <title>Stories by Ubaidillah Haidar on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@ubaidillahhaidar?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:25:27 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@ubaidillahhaidar/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[PPPK(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Alat Politik atau Aset Negara?]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/pppk-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-alat-politik-atau-aset-negara-f8b21aa8cb01?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f8b21aa8cb01</guid>
            <category><![CDATA[aparatur-sipil-negara]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan-fiskal]]></category>
            <category><![CDATA[gaji]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:31:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-07T03:31:17.815Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Membedah 3,2 Juta Pegawai Kontrak Negara dari Sisi Hukum, Fiskal, dan Ketatanegaraan</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*br_gFkatt2qp4oWFcsOy5Q.jpeg" /></figure><p>Ada satu angka yang seharusnya membuat siapa pun yang peduli pada tata kelola negara berhenti sejenak.</p><p>Pada 2022, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia hanya sekitar 363.000 orang. Per 1 Juli 2026, angkanya menembus 3,2 juta. Pada periode yang sama, jumlah Pegawai Negeri Sipil justru menyusut dari 3.890.579 menjadi 3.480.108, atau berkurang sekitar 410.000 orang.</p><p>Artinya, dalam kurun empat tahun, negara ini secara diam-diam mengubah komposisi tulang punggung birokrasinya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh menyebut fenomena ini di hadapan Komisi II DPR pada 15 Juli 2026 sebagai “sesuatu yang sifatnya anomali”, karena pertumbuhan PNS justru negatif sementara PPPK melonjak 49 persen.</p><p>Perubahan sebesar ini tidak terjadi karena kecelakaan administratif. Ia adalah hasil pilihan kebijakan. Pertanyaannya: pilihan itu lahir dari kebutuhan negara, atau dari kalkulasi politik?</p><p>Tulisan ini mencoba menjawabnya dengan cara yang tidak nyaman bagi kedua kubu.</p><h3>I. Peta Hukum: Instrumen yang Sah, Turunan yang Tak Kunjung Ada</h3><p>Sebelum bicara politik, kita harus bicara norma.</p><p>PPPK bukan penemuan kemarin sore. Ia lahir dari <strong>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</strong>, yang untuk pertama kalinya menyatakan bahwa ASN terdiri atas dua jenis: PNS dan PPPK. Desain awalnya rasional. Negara membutuhkan fleksibilitas untuk merekrut keahlian tertentu tanpa harus mengikat diri pada beban pensiun seumur hidup.</p><p>Kerangka teknisnya kemudian dibangun berlapis:</p><ul><li><strong>PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK</strong>, yang mengatur penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.</li><li><strong>Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK</strong>, yang membatasi ruang jabatan PPPK dan memberi Menteri PANRB kewenangan menetapkan jabatan lain.</li><li><strong>Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK</strong>, yang kemudian diubah dengan <strong>Perpres Nomor 11 Tahun 2024</strong>. Regulasi ini membagi PPPK ke dalam golongan I sampai XVII dengan masa kerja maksimal 33 tahun.</li><li><strong>PMK Nomor 202/PMK.05/2020</strong> untuk tata cara pembayaran gaji PPPK instansi pusat, dan <strong>Permendagri Nomor 6 Tahun 2021</strong> untuk instansi daerah.</li></ul><p>Lalu datang <strong>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN</strong>, disahkan 3 Oktober 2023 dan ditetapkan 31 Oktober 2023, menggantikan UU 5/2014. Secara normatif, UU ini adalah lompatan. Ia tidak lagi membedakan manajemen ASN antara PNS dan PPPK. Pokok pengaturannya mencakup penguatan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN.</p><p>Dua pasal peralihannya menjadi kunci seluruh persoalan hari ini:</p><blockquote><strong><em>Pasal 66</em></strong><em>: Pegawai non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak UU ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN.</em></blockquote><blockquote><strong><em>Pasal 68</em></strong><em>: Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak UU diundangkan.</em></blockquote><blockquote><strong><em>Pasal 69</em></strong><em>: Ketentuan Manajemen ASN dilaksanakan paling lama 1 tahun sejak UU diundangkan.</em></blockquote><p>Batas waktu Pasal 68 jatuh sekitar April 2024.</p><p><strong>Hingga tulisan ini dibuat, September 2026, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang diamanatkan Pasal 68 belum juga terbit.</strong></p><p>Rancangannya memuat 22 bab dan 305 pasal. Kementerian PANRB pernah menargetkan penetapan 30 April 2024. Ketua Komisi II DPR sudah melayangkan peringatan sejak Agustus 2024. Rapat pembahasan di Kementerian Sekretariat Negara masih berlangsung pada April 2025. Pada Mei 2026, Fraksi PKS di DPR masih mendorong percepatan finalisasi. Pada Juni 2026, anggota Komisi II Indrajaya masih meminta pemerintah segera menerbitkan payung hukum tersebut. Pada Agustus 2026, tim penyusun masih membahas substansi pengembangan talenta dan karier.</p><p>Dua tahun lima bulan melewati tenggat undang-undang. Ini bukan keterlambatan administratif biasa. Ini adalah <strong>kegagalan konstitusional dalam pelaksanaan delegasi legislasi</strong>, dan ia memiliki konsekuensi konkret bagi 3,2 juta orang.</p><p>Karena kekosongan itu, ruang pengaturan justru diisi oleh instrumen berperingkat rendah:</p><ul><li><strong>PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN</strong> (ditetapkan 18 Juli 2024, 70 pasal).</li><li><strong>KepmenPANRB Nomor 347, 348, 349, dan 391 Tahun 2024</strong> tentang mekanisme seleksi PPPK dan persyaratan tambahan.</li><li><strong>KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu</strong>, ditetapkan 13 Januari 2025, terdiri atas 30 diktum.</li></ul><p>Perhatikan anomali hierarki di sini. Nomenklatur “PPPK Paruh Waktu”, yang hari ini menaungi 1.220.600 warga negara, tidak dikenal dalam UU 20/2023 maupun PP 49/2018. Ia lahir dari sebuah <strong>Keputusan Menteri</strong>, produk hukum yang secara doktrin bersifat konkret, individual, dan final, bukan pengaturan umum. Padahal ia menetapkan status kepegawaian, nomor induk, masa perjanjian kerja satu tahun, besaran upah minimal setara penghasilan terakhir sebagai honorer atau setara upah minimum daerah, hingga ketentuan bahwa pengajuan pindah instansi dianggap sebagai pengunduran diri.</p><p>Dari perspektif <strong>UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</strong>, ini problematik. Materi muatan yang menyangkut hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945) diatur oleh instrumen yang tidak memiliki daya ikat umum yang setara.</p><p>Inilah temuan pertama: <strong>PPPK adalah instrumen hukum yang sah, tetapi dijalankan di atas fondasi regulasi yang tidak lengkap selama lebih dari dua tahun.</strong></p><h3>II. Data: Wajah Sebenarnya dari 3,2 Juta Orang</h3><p>Mari kita lihat siapa mereka.</p><p><strong>Komposisi ASN per 1 Juli 2026 (total 6,776 juta):</strong></p><p>Kategori Jumlah Porsi PNS 3.480.108 sekitar 51 persen PPPK Penuh Waktu 2.076.263 sekitar 31 persen PPPK Paruh Waktu 1.220.600 sekitar 18 persen</p><p><strong>Tren PNS lima tahun:</strong></p><p>Tahun Jumlah PNS 2022 3.890.579 2023 3.732.428 2024 3.566.341 2025 3.557.697 Juli 2026 3.480.108</p><p>Yang lebih penting adalah <strong>di mana</strong> mereka bekerja.</p><p>Pada sektor kesehatan, dari 883.716 ASN tenaga kesehatan per 30 Juni 2026, sebanyak 65 persen adalah PNS, 22 persen PPPK, dan 14 persen PPPK Paruh Waktu. Mayoritas mutlak, sekitar 92 persen, bertugas di instansi daerah.</p><p>Pada sektor pendidikan, jumlah guru berstatus PPPK mencapai 955.245 orang menurut data Kementerian PANRB, dengan 231.246 di antaranya masih berstatus paruh waktu.</p><p>Dan pada klaster ketiga, yang paling sering luput dari pemberitaan, terdapat tenaga teknis. Pengadaan ASN sejak awal memang dibagi ke dalam tiga klaster: PPPK Guru, PPPK Tenaga Kesehatan, dan PPPK Tenaga Teknis. Alokasi formasi 2024 memperlihatkan posisi mereka dengan jelas. Dari 1.867.333 formasi instansi daerah, sebanyak <strong>419.146 dialokasikan untuk guru, 417.196 untuk tenaga kesehatan, dan 547.416 untuk tenaga teknis</strong>.</p><p>Dengan kata lain, <strong>tenaga teknis adalah klaster formasi terbesar di daerah, melampaui guru maupun tenaga kesehatan.</strong> Namun mereka adalah kelompok yang paling sedikit disebut dalam setiap kesepakatan politik yang menyusul.</p><p>Artinya, ketika kita bicara PPPK, kita sedang bicara tiga kelompok sekaligus: guru yang berdiri di depan kelas, perawat yang berjaga di puskesmas, dan tenaga teknis yang mengoperasikan mesin administrasi negara, mulai dari arsiparis, pranata komputer, analis kebijakan, pengelola keuangan, penyuluh pertanian, hingga operator layanan perizinan. Mencabut mereka bukan sekadar memangkas anggaran. Ia mencabut layanan dasar sekaligus mesin yang menjalankan layanan itu.</p><p>Namun ada catatan yang tidak boleh disembunyikan. Data BKN menunjukkan PPPK Paruh Waktu didominasi lulusan SD sampai SMA sebanyak 597.151 orang, disusul lulusan D-IV/S1 sebanyak 500.057 orang. Kepala BKN sendiri menyoroti bahwa statistik pendidikan tingkat SD sampai SMA melonjak tinggi pasca pengangkatan terakhir.</p><p>Ini adalah fakta netral yang bisa dibaca dua arah. Bisa berarti negara akhirnya mengakui pekerja penunjang yang selama ini tidak terlihat. Bisa juga berarti proses seleksi telah kehilangan fungsi penyaringan kompetensinya.</p><h3>III. Argumen “Alat Politik”: Empat Bukti yang Sulit Dibantah</h3><p>Tuduhan bahwa PPPK adalah komoditas politik bukan sekadar sinisme oposisi. Ia disampaikan justru oleh pejabat pemerintah sendiri.</p><p><strong>Pertama, pengakuan resmi tentang rekrutmen titipan.</strong></p><p>Dalam rapat kerja Komisi II DPR pada 8 Juni 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggambarkan pola yang menurut Kemendagri berulang di banyak daerah: kandidat kepala daerah menang, lalu sebagian tim suksesnya diakomodasi menjadi tenaga honorer tanpa mempertimbangkan kompetensi atau kebutuhan riil organisasi. Ia menyebut sebagian pegawai titipan ini datang pukul delapan dan pulang pukul sepuluh.</p><p>Pola ini sudah diantisipasi jauh sebelumnya. Pada Oktober 2024, Menteri PANRB saat itu Abdullah Azwar Anas secara terbuka mengkhawatirkan lonjakan honorer pasca Pilkada 2024 dan berencana menguncinya dalam RPP Manajemen ASN. Pada Desember 2024, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf meminta Kemendagri melarang kepala daerah terpilih mengangkat tim sukses menjadi honorer atau PPPK.</p><p>Pada Agustus 2026, Wakil Mendagri Bima Arya masih harus menegaskan larangan yang sama. Dua tahun peringatan berulang atas persoalan yang sama adalah indikator bahwa insentif strukturalnya belum tersentuh.</p><p><strong>Kedua, hilangnya pengawas independen.</strong></p><p>UU 20/2023 membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kewenangan monitoring dan evaluasi untuk menjamin sistem merit dipindahkan ke kementerian melalui Pasal 26 ayat (2) huruf d, dan kemudian dilanjutkan BKN berdasarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.</p><p>Kebijakan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dalam <strong>Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024</strong> oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, KPPOD, dan ICW. Argumen para pemohon lugas: penghapusan pengawasan independen atas netralitas ASN berpotensi melanggengkan mobilisasi partisan aparatur. Pemerintah membantah adanya kekosongan hukum dan menunjuk Satgas Netralitas ASN yang dijalankan BKN sebagai penggantinya.</p><p>Terlepas dari hasil akhir perkara, faktanya struktural: <strong>pengawas kini berada di dalam rumah yang diawasinya.</strong> BKN adalah pelaksana kebijakan kepegawaian sekaligus pengawas sistem merit. Pemisahan fungsi antara pembuat, pelaksana, dan pengawas kebijakan yang relatif jelas dalam UU 5/2014 menjadi bercampur dalam UU 20/2023.</p><p><strong>Ketiga, waktu pengambilan keputusan besar.</strong></p><p>Perhatikan pola temporalnya. Penataan honorer dipercepat menjelang dan sesudah Pilkada serentak 2024. Kebijakan PPPK Paruh Waktu terbit Januari 2025, tepat setelah gelombang pilkada usai. Kesepakatan besar tentang pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu dan pembukaan jalur PNS diumumkan pada 18 Agustus 2026 dalam rapat pimpinan DPR bersama para menteri.</p><p>Korelasi bukan kausalitas, dan tidak ada bukti langsung bahwa keputusan itu ditujukan untuk keuntungan elektoral. Tetapi seorang analis kebijakan wajib mencatat bahwa keputusan kepegawaian bernilai puluhan triliun rupiah yang menyentuh jutaan pemilih memiliki bobot politik, disengaja atau tidak.</p><p><strong>Keempat, ketergantungan status pada kekuasaan lokal.</strong></p><p>Ini adalah argumen paling struktural, dan paling jarang dibahas.</p><p>Berdasarkan KepmenPANRB 16/2025, masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu adalah <strong>satu tahun</strong>, diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja. Berdasarkan UU 20/2023 dan aturan turunannya, gaji PPPK instansi daerah dibebankan pada APBD. Pengusulan kebutuhan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang di daerah adalah kepala daerah.</p><p>Rangkai ketiganya: <strong>seorang guru dengan kontrak tahunan, yang gajinya bergantung pada APBD, yang perpanjangannya diusulkan oleh pejabat politik terpilih, berada dalam posisi tawar yang sangat lemah menjelang pemilihan berikutnya.</strong></p><p>Ini bukan tuduhan terhadap individu. Ini adalah kritik terhadap desain. Sistem yang baik tidak menggantungkan netralitas pada kebaikan hati pemegang kekuasaan. Sistem yang baik membuat penyalahgunaan menjadi sulit secara struktural. Desain PPPK hari ini gagal pada ujian itu.</p><h3>IV. Argumen “Aset Negara”: Empat Bantahan yang Juga Sulit Dibantah</h3><p>Namun membaca PPPK semata sebagai instrumen politik adalah pembacaan yang malas dan tidak adil.</p><p><strong>Pertama, PPPK menyelesaikan masalah yang lebih buruk.</strong></p><p>Sebelum 2018, jutaan orang bekerja untuk negara tanpa status hukum apa pun. Mereka dibayar dari honor tim, sisa perjalanan dinas dalam kota, atau penyisihan pos anggaran lain. Tidak ada standar gaji, tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan hukum. Data Kementerian PANRB pada 2023 mencatat 2,3 juta tenaga non-ASN, dengan 2,02 juta di antaranya berada di instansi daerah.</p><p>PPPK, dengan segala kekurangannya, memberikan nomor induk, standar penggajian berdasarkan Perpres 98/2020, tunjangan setara PNS pada instansi tempat bekerja, dan kejelasan status sebagai ASN. Membandingkan PPPK dengan PNS adalah perbandingan yang salah. Perbandingan yang benar adalah PPPK versus honorer tanpa status, dan pada perbandingan itu PPPK jelas merupakan kemajuan.</p><p><strong>Kedua, tanpa mereka, layanan dasar runtuh.</strong></p><p>Kementerian PANRB memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi, mencakup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Sekitar 92 persen ASN tenaga kesehatan bertugas di daerah. Ini bukan surplus birokrasi. Ini defisit yang ditambal.</p><p><strong>Ketiga, fleksibilitas kepegawaian adalah praktik global yang wajar.</strong></p><p>Hampir semua negara maju memiliki kategori pegawai publik non-tenure: pegawai kontrak, pegawai berbasis proyek, dan tenaga ahli. Model karier seumur hidup untuk seluruh aparatur adalah model abad ke-20 yang justru menghambat adaptasi. Persoalan Indonesia bukan pada keberadaan PPPK, melainkan pada proporsi dan implementasinya.</p><p><strong>Keempat, secara normatif UU 20/2023 sudah menyetarakan mereka.</strong></p><p>UU 20/2023 tidak lagi mengatur manajemen ASN secara berbeda antara PNS dan PPPK. Pegawai ASN, tanpa pembedaan status, berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan yang mencakup penghasilan, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial (termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua), lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.</p><p>Masalahnya bukan pada norma. Masalahnya pada norma yang tidak pernah dioperasionalkan karena PP-nya tidak terbit.</p><h3>V. PPPK Teknis: Klaster Terbesar, Perlindungan Terkecil</h3><p>Jika ada satu kelompok yang paling telanjang memperlihatkan bahwa persoalan PPPK adalah persoalan politik dan bukan sekadar persoalan anggaran, kelompok itu adalah tenaga teknis.</p><h3>Mereka menanggung stigma kolektif</h3><p>Ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kritiknya di Komisi II DPR pada 8 Juni 2026, sasarannya spesifik. Ia menyebut bahwa untuk tenaga administrasi, seringkali pegawai yang direkrut tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas, sebagian merupakan bawaan pejabat sebelumnya dan tim sukses, yang datang pukul delapan dan pulang pukul sepuluh.</p><p>Kritik itu memiliki dasar. Rekrutmen titipan pasca pilkada memang paling banyak bermuara ke jabatan administratif, karena jabatan guru dan tenaga kesehatan memerlukan kualifikasi profesi yang tidak bisa dikarang.</p><p>Persoalannya, kritik yang sah terhadap sebuah pola rekrutmen berubah menjadi <strong>stigma kolektif terhadap seluruh klaster</strong>. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika membalas dengan kalimat yang menohok: tenaga teknis itu bukan hanya datang pukul delapan pagi lalu pulang pukul sepuluh.</p><p>Di sinilah letak kekeliruan analitis yang berbahaya. Seorang arsiparis di kantor pertanahan, seorang pranata komputer yang menjaga sistem informasi rumah sakit daerah, seorang penyuluh pertanian yang berkeliling desa, dan seorang staf titipan tim sukses semuanya masuk ke keranjang yang sama bernama “tenaga teknis”. Ketika negara kemudian memutuskan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak, keranjang itulah yang dibaca, bukan isinya.</p><h3>Mereka ditinggalkan dalam dua kesepakatan besar berturut-turut</h3><p>Ini bukan persepsi. Ini tertulis dalam dokumen resmi.</p><p>Rapat Kerja, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan asosiasi pemerintah daerah pada <strong>8 Juni 2026</strong> menghasilkan enam poin kesimpulan yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, MenPANRB Rini Widyantini, Ketua Rapat M. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud, Wakil Ketua Apeksi Munafri Arifuddin, dan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi.</p><p>Enam poin itu secara ringkas:</p><ol><li>Mendukung penerapan masa transisi atas ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD dalam UU HKPD, yang pengaturannya ditempuh melalui UU APBN.</li><li>Mendorong penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan besaran persentase belanja pegawai di APBD sesuai amanat <strong>Pasal 146 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD</strong>.</li><li>Menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui penataan tenaga non-ASN <strong>tidak boleh diberhentikan</strong> akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan batas 30 persen.</li><li>Meminta Kementerian PANRB mengoordinasikan penerbitan PP Manajemen ASN untuk menjamin kepastian masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN.</li><li>Meminta peningkatan alokasi Transfer ke Daerah pada tahun-tahun mendatang.</li><li>Mendorong agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu daerah, <strong>terutama Tenaga Kesehatan, Guru, dan Tenaga Kependidikan</strong>, dibiayai dari APBN.</li></ol><p>Perhatikan satu kata pada poin enam: <strong>“terutama”</strong>.</p><p>Satu kata itu memisahkan lebih dari lima ratus ribu orang dari jaminan pembiayaan APBN. Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia melalui Rini menyoroti bahwa penggunaan frasa yang mengedepankan profesi tertentu berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif terhadap tenaga teknis, baik di lingkungan kesehatan maupun sektor lain, dan berisiko menimbulkan konflik internal di tubuh PPPK sendiri.</p><p>Ironi tambahannya, tenaga kependidikan masuk daftar prioritas padahal secara nomenklatur seleksi ia juga termasuk rumpun jabatan teknis. Pembedaannya bukan berbasis analisis fungsi, melainkan berbasis daya tawar.</p><p>Dua bulan kemudian, pola yang sama terulang dengan skala lebih besar. Kesepakatan rapat koordinasi pimpinan DPR bersama para menteri pada <strong>18 Agustus 2026</strong> menetapkan pengangkatan 231.246 guru PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu, pembukaan seleksi CPNS bagi guru PPPK penuh waktu, pengalihan status guru menjadi pegawai pemerintah pusat, dan pembukaan 526.689 formasi baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan Rp31 triliun untuk pengalihan sekitar 541.000 pegawai.</p><p>Seluruh paket itu berjudul guru.</p><p>Tenaga teknis tidak disebut. Tenaga kesehatan pun merasa tidak disebut. Perwakilan tenaga kesehatan di Sukabumi menyatakan kekecewaannya karena profesi mereka tidak muncul dalam pernyataan pemerintah pusat terkait formasi, padahal mereka dituntut berjaga dua puluh empat jam.</p><h3>Mereka tidak punya jangkar karier</h3><p>Persoalan tenaga teknis bukan hanya soal siapa yang membayar, melainkan soal apa yang bisa mereka tuju.</p><p>Guru memiliki jabatan fungsional dengan jenjang yang jelas, sertifikasi pendidik, dan Tunjangan Profesi Guru. Tenaga kesehatan memiliki jabatan fungsional berbasis Surat Tanda Registrasi dan organisasi profesi. Keduanya memiliki kementerian pembina teknis yang memperjuangkan mereka: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.</p><p>Tenaga teknis tidak memiliki satu pun dari itu secara utuh. Sebagian besar dari mereka ditempatkan pada <strong>jabatan pelaksana</strong>, yang berdasarkan <strong>KepmenPANRB Nomor 11 Tahun 2024</strong>, kemudian diperbarui dengan <strong>KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025</strong>, disederhanakan menjadi tiga rumpun: klerek, operator, dan teknisi.</p><p>Penyederhanaan nomenklatur itu efisien secara administratif, tetapi ia juga berarti sesuatu yang lain: <strong>jabatan pelaksana tidak memiliki jenjang karier berbasis angka kredit sebagaimana jabatan fungsional.</strong> Seorang PPPK teknis yang bekerja lima belas tahun sebagai operator akan tetap menjadi operator, kecuali ia lulus seleksi ke jabatan fungsional tertentu.</p><p>Ketika UU 20/2023 Pasal 21 menjanjikan hak ASN atas pengembangan diri dan pengembangan talenta serta karier, janji itu paling kosong justru bagi kelompok ini. Dan karena PP Manajemen ASN belum terbit, tidak ada satu pun norma setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur bagaimana jalur karier itu seharusnya dibuka.</p><h3>Mereka adalah variabel penyesuai fiskal</h3><p>Rangkai tiga fakta di atas dan konsekuensinya bisa diprediksi dengan cukup pasti.</p><p>Batas belanja pegawai 30 persen APBD berlaku 1 Januari 2027, meski masa transisinya akan diperpanjang. Poin ketiga kesepakatan 8 Juni 2026 melarang pemberhentian PPPK akibat keterbatasan fiskal. Poin keenam menjanjikan APBN menanggung guru, tendik, dan nakes. APBN telah mengalokasikan Rp31 triliun, dan alokasi itu berjudul guru.</p><p>Pertanyaannya sederhana: <strong>jika beban guru dan nakes diangkat ke pusat sementara batas 30 persen tetap ditegakkan di daerah, siapa yang tersisa di sisi APBD sebagai satu-satunya pos yang bisa ditekan?</strong></p><p>Jawabannya adalah tenaga teknis.</p><p>Secara formal mereka dilindungi oleh larangan pemberhentian. Secara praktis, kontrak PPPK Paruh Waktu berdurasi satu tahun dan diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja. Tidak memperpanjang kontrak bukanlah pemberhentian dalam pengertian administratif. Ia hanya keputusan untuk tidak melanjutkan.</p><p>Di situlah larangan pada poin ketiga kehilangan gigi, dan di situlah tenaga teknis menjadi kelompok paling rentan dalam seluruh arsitektur PPPK: <strong>paling banyak jumlahnya, paling lemah pelindungnya, paling mudah disalahkan, dan paling gampang dipangkas.</strong></p><h3>Sisi yang jujur harus juga diakui</h3><p>Membela tenaga teknis bukan berarti menutup mata.</p><p>Klaster inilah yang paling terpapar rekrutmen titipan. Klaster inilah yang paling sulit diukur beban kerjanya secara objektif, karena tidak ada jam mengajar atau jumlah pasien yang bisa dihitung. Dan data BKN yang menunjukkan 597.151 PPPK Paruh Waktu berpendidikan SD sampai SMA sebagian besar bermuara ke rumpun jabatan pelaksana ini.</p><p>Maka jalan keluarnya bukan memperlakukan seluruh tenaga teknis sebagai korban, dan juga bukan memperlakukan mereka semua sebagai beban. Jalan keluarnya adalah <strong>memilah berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan label klaster.</strong></p><p>Seorang pranata komputer yang menjaga sistem rujukan rumah sakit daerah adalah infrastruktur kritis. Seorang penyuluh pertanian di kabupaten agraris adalah ujung tombak ketahanan pangan. Seorang staf yang tidak memiliki uraian tugas yang bisa diverifikasi adalah persoalan yang berbeda. Ketiganya tidak boleh diputuskan nasibnya dengan satu palu yang sama.</p><h3>VI. Titik Buta yang Sesungguhnya: Aritmetika Fiskal</h3><p>Di sinilah seluruh perdebatan bertemu dinding keras.</p><p><strong>UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</strong> membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa transisi lima tahun yang berakhir 1 Januari 2027.</p><p>Berdasarkan pemetaan Kemendagri atas APBD 2026:</p><ul><li><strong>367 dari 415 kabupaten (88,43 persen)</strong> memiliki belanja pegawai di atas 30 persen APBD.</li><li><strong>91 dari 93 kota (97,85 persen)</strong> berada dalam kondisi yang sama.</li><li>Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 56,65 persen, Kabupaten Donggala 53,1 persen, dan Kabupaten Sigi menyentuh 60 persen.</li><li><strong>39 kabupaten dan kota</strong> dilaporkan tidak mampu membayar gaji PPPK meski telah melakukan berbagai efisiensi.</li></ul><p>Pemerintah merespons dengan tiga langkah. Pertama, tambahan Transfer ke Daerah sebesar <strong>Rp18,9 triliun</strong> yang diberikan pada 5 Agustus 2026, sebagian diarahkan untuk membantu daerah membiayai pembayaran PPPK. Kedua, rencana perpanjangan masa transisi batas 30 persen melalui UU APBN 2027. Ketiga, pengalihan sebagian beban dari APBD ke APBN.</p><p>Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, langkah ketiga inilah yang menjadi pangkal ketimpangan antar klaster, karena pengalihan ke APBN dirumuskan mengikuti profesi, bukan mengikuti fungsi.</p><p>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan <strong>Rp31 triliun</strong> untuk pengalihan sekitar 541.000 PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat, dilakukan bertahap hingga tiga tahun, dengan realokasi dari berbagai pos sehingga target defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB tidak berubah. Kebutuhan ini menjadi bagian dari belanja pegawai kementerian dan lembaga yang dalam RAPBN 2027 direncanakan Rp378,9 triliun, ditambah tunjangan guru ASN daerah sebesar Rp75,86 triliun.</p><p>Perhatikan apa yang sebenarnya terjadi di sini. <strong>Ini bukan penyelesaian masalah, melainkan pemindahan masalah dari neraca daerah ke neraca pusat.</strong> Beban tidak berkurang. Ia hanya berpindah pemilik.</p><p>KPPOD menyebut solusi ini sebagai langkah jangka pendek yang hanya memadamkan api sejenak. PATTIRO mengusulkan pendekatan klasterisasi kapasitas fiskal, dengan argumen bahwa pendekatan seragam terhadap batas 30 persen adalah kekeliruan struktural karena kondisi fiskal antar daerah sangat berbeda.</p><p>Keduanya benar. Akar persoalannya adalah <strong>ketimpangan fiskal vertikal</strong>: pendapatan asli daerah terlalu kecil untuk menutup belanja operasional, sementara kewajiban kepegawaian bersifat mandatori dan tidak bisa ditunda.</p><h3>VII. Diagnosis: Bukan Dikotomi, Melainkan Instrumen yang Dibajak</h3><p>Setelah menimbang seluruh bukti, pertanyaan pembuka tulisan ini ternyata salah dibingkai.</p><p>PPPK bukan alat politik <strong>atau</strong> aset negara. PPPK adalah <strong>instrumen kebijakan yang secara desain sah dan diperlukan, tetapi dieksekusi dalam kevakuman regulasi yang membuatnya rentan dibajak kepentingan politik jangka pendek.</strong></p><p>Tiga kegagalan bertumpuk:</p><ol><li><strong>Kegagalan legislasi.</strong> PP Manajemen ASN yang diamanatkan Pasal 68 UU 20/2023 terlambat lebih dari dua tahun. Akibatnya hak 3,2 juta ASN diatur oleh Keputusan Menteri.</li><li><strong>Kegagalan kelembagaan.</strong> Pembubaran KASN menghilangkan pengawas independen tepat ketika volume rekrutmen mencapai puncaknya.</li><li><strong>Kegagalan fiskal.</strong> Perencanaan kepegawaian dilakukan tanpa analisis kemampuan keuangan daerah yang memadai, sehingga menghasilkan kewajiban yang tidak bisa dibayar oleh yang berkewajiban membayarnya.</li><li><strong>Kegagalan keadilan internal.</strong> Penyelesaian dilakukan per klaster mengikuti daya tawar politik masing-masing kelompok, bukan mengikuti analisis fungsi dan kebutuhan organisasi. Guru terselesaikan lebih dulu karena paling terorganisir dan paling banyak jumlahnya. Tenaga teknis tertinggal karena tidak memiliki organisasi profesi, kementerian pembina, maupun narasi publik yang kuat.</li></ol><p>Keempatnya bukan kesalahan PPPK sebagai konsep. Keempatnya adalah kesalahan negara sebagai pengelola.</p><p>Kegagalan keempat inilah yang paling membenarkan tuduhan pada judul tulisan ini. Ketika negara menyelesaikan nasib pegawainya berdasarkan siapa yang paling keras bersuara dan paling banyak suaranya, bukan berdasarkan siapa yang paling dibutuhkan organisasi, maka manajemen kepegawaian sudah berhenti menjadi urusan administrasi dan berubah menjadi transaksi.</p><h3>VIII. Empat Opsi Kebijakan dan Konsekuensinya</h3><p>Pemerintah menghadapi empat jalan. Masing-masing memiliki dasar hukum, biaya, dan risiko yang berbeda.</p><h3>Opsi A: Konversi Total Menjadi PNS</h3><p><strong>Isi kebijakan:</strong> Seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PNS melalui mekanisme khusus.</p><p><strong>Dasar hukum yang dibutuhkan:</strong> Perubahan UU 20/2023, karena UU ini secara tegas mengonstruksikan ASN sebagai dua jenis pegawai dengan basis pengangkatan berbeda. Diperlukan pula revisi PP 11/2017 jo. PP 17/2020 tentang Manajemen PNS dan pembentukan norma peralihan.</p><p><strong>Kelebihan:</strong> Menuntaskan diskriminasi status secara permanen. Memberi kepastian jaminan pensiun. Menghapus ketergantungan tahunan pada kepala daerah, sehingga memperkuat netralitas.</p><p><strong>Kelemahan:</strong> Konsekuensi fiskal jangka panjang sangat berat. Menambah 3,2 juta penerima jaminan pensiun berarti membangun kewajiban aktuarial yang membentang puluhan tahun ke depan, jauh melampaui Rp31 triliun untuk konversi status. Menghapus fleksibilitas kepegawaian sepenuhnya. Berisiko melegitimasi rekrutmen titipan secara permanen, karena mereka yang masuk melalui jalur bermasalah ikut memperoleh status seumur hidup.</p><p><strong>Penilaian:</strong> Secara politik populer, secara fiskal tidak berkelanjutan, dan secara tata kelola justru mengunci masalah alih-alih menyelesaikannya.</p><h3>Opsi B: Peniadaan atau Rasionalisasi</h3><p><strong>Isi kebijakan:</strong> Kontrak tidak diperpanjang bagi PPPK yang tidak memenuhi kebutuhan riil organisasi, dengan sebagian fungsi penunjang dialihkan ke skema alih daya.</p><p><strong>Dasar hukum:</strong> Sudah tersedia. PP 49/2018 mengatur pemutusan hubungan perjanjian kerja. UU 1/2022 memberikan justifikasi fiskal.</p><p><strong>Kelebihan:</strong> Menyehatkan ruang fiskal daerah. Mengembalikan disiplin analisis jabatan dan analisis beban kerja.</p><p><strong>Kelemahan:</strong> Risiko sosial dan politik sangat besar. Beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat sudah menyampaikan potensi pemutusan ribuan PPPK. Berpotensi melanggar prinsip perlindungan hukum dan asas kepercayaan yang layak, mengingat negara sendiri yang mengundang mereka masuk. Layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil akan langsung terdampak. Poin ketiga kesepakatan 8 Juni 2026 secara eksplisit melarang pemberhentian PPPK akibat keterbatasan fiskal, sehingga opsi ini akan bertabrakan dengan komitmen politik yang sudah ditandatangani.</p><p><strong>Catatan khusus:</strong> Jika opsi ini ditempuh secara implisit melalui mekanisme tidak memperpanjang kontrak, korban pertamanya hampir pasti adalah PPPK tenaga teknis, karena mereka satu-satunya klaster yang tidak dijanjikan pembiayaan APBN. Ini akan menjadi rasionalisasi yang berbasis daya tawar politik, bukan berbasis kebutuhan organisasi, dan justru mempertahankan pegawai titipan yang kebetulan berada di klaster yang dilindungi.</p><p><strong>Penilaian:</strong> Secara fiskal rasional, secara etis sulit dipertanggungjawabkan, dan secara politik hampir mustahil dilaksanakan.</p><h3>Opsi C: Status Quo Plus</h3><p><strong>Isi kebijakan:</strong> Mempertahankan skema saat ini sambil menambal masalah melalui tambahan TKD, perpanjangan masa transisi batas 30 persen, dan penyelesaian kasus per kasus.</p><p><strong>Kelebihan:</strong> Paling rendah gesekan politiknya. Tidak memerlukan perubahan undang-undang.</p><p><strong>Kelemahan:</strong> Tidak menyentuh akar masalah. Beban terus tumbuh sementara instrumen pengendaliannya tetap lemah. Kekosongan PP Manajemen ASN dibiarkan berlanjut.</p><p><strong>Penilaian:</strong> Inilah yang sebagian besar sedang berjalan hari ini. Ia bertahan, tetapi tidak menyelesaikan.</p><h3>Opsi D: Restrukturisasi PPPK sebagai Jalur Karier Sejati</h3><p><strong>Isi kebijakan:</strong> PPPK dipertahankan sebagai jenis kepegawaian, tetapi didesain ulang secara menyeluruh sehingga ia menjadi jalur profesional yang setara, bukan ruang tunggu yang bergantung pada belas kasihan politik.</p><p>Elemen pokoknya:</p><ol><li><strong>Terbitkan PP Manajemen ASN segera</strong>, dengan bab khusus yang mengangkat seluruh materi KepmenPANRB 16/2025 ke tingkat Peraturan Pemerintah. Materi yang menyangkut hak konstitusional tidak boleh diatur oleh Keputusan Menteri.</li><li><strong>Ubah masa perjanjian kerja minimal menjadi lima tahun</strong> untuk jabatan fungsional pelayanan dasar seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, dengan perpanjangan otomatis sepanjang kinerja terpenuhi. Kontrak satu tahun adalah sumber kerentanan politik yang paling langsung.</li><li><strong>Cabut kewenangan diskresioner kepala daerah</strong> atas perpanjangan kontrak PPPK jabatan pelayanan dasar. Pindahkan keputusan perpanjangan ke mekanisme berbasis kinerja yang diverifikasi instansi pembina fungsional, bukan ke pejabat politik.</li><li><strong>Operasionalkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PPPK</strong> yang sudah dijanjikan UU 20/2023 melalui skema iuran pasti, bukan skema manfaat pasti seperti PNS. Ini memberi kepastian tanpa menciptakan kewajiban aktuarial tak terbatas.</li><li><strong>Buka jalur promosi terstruktur dari PPPK ke PNS</strong> berbasis kinerja dan kompetensi, bukan berbasis kesepakatan politik ad hoc. Kesepakatan 18 Agustus 2026 yang membuka seleksi CPNS bagi guru PPPK adalah langkah benar, tetapi harus dilembagakan sebagai norma permanen dalam PP, bukan sebagai kebijakan sekali jalan.</li><li><strong>Bangun kembali pengawas independen sistem merit.</strong> Apa pun namanya, fungsi pengawasan tidak boleh berada di dalam lembaga pelaksana. Ini bisa ditempuh melalui revisi terbatas UU 20/2023 atau melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 121/PUU-XXII/2024.</li><li><strong>Terapkan klasterisasi kapasitas fiskal daerah</strong> sebagaimana diusulkan PATTIRO, menggantikan batas 30 persen yang seragam dengan batas asimetris berbasis kemampuan riil, disertai formula DAU yang secara eksplisit memperhitungkan beban PPPK jabatan pelayanan dasar.</li><li><strong>Ganti kriteria pemilahan dari klaster profesi menjadi fungsi organisasi.</strong> Hapus frasa “terutama Tenaga Kesehatan, Guru dan Tenaga Kependidikan” pada poin enam kesepakatan 8 Juni 2026 dan gantikan dengan kriteria objektif berbasis fungsi. Jabatan yang bersifat pelayanan dasar dan infrastruktur kritis, apa pun klasternya, termasuk pranata komputer sistem kesehatan, arsiparis pertanahan, dan penyuluh pertanian, diperlakukan sebagai belanja wajib yang dijamin pusat. Jabatan yang tidak memiliki uraian tugas terverifikasi tunduk pada pengendalian ketat berbasis analisis beban kerja, sekali lagi tanpa memandang klaster.</li><li><strong>Bangun jalur jabatan fungsional bagi PPPK tenaga teknis.</strong> Konversikan secara bertahap jabatan pelaksana rumpun klerek, operator, dan teknisi sebagaimana diatur KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 menjadi jabatan fungsional yang memiliki jenjang, standar kompetensi, dan mekanisme kenaikan. Tanpa ini, janji pengembangan karier dalam Pasal 21 UU 20/2023 tetap kosong bagi kelompok terbesar dalam PPPK.</li><li><strong>Tetapkan kementerian atau lembaga pembina teknis</strong> bagi setiap rumpun jabatan PPPK teknis, sebagaimana guru memiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta nakes memiliki Kementerian Kesehatan. Ketiadaan pembina teknis adalah alasan struktural mengapa kelompok ini selalu tertinggal dalam setiap negosiasi.</li><li><strong>Audit forensik atas rekrutmen honorer pasca Pilkada 2024</strong>, dengan hasil yang dipublikasikan per instansi. Tanpa akuntabilitas atas rekrutmen bermasalah, larangan yang diulang-ulang tidak akan pernah efektif, dan stigma akan terus ditanggung oleh mayoritas tenaga teknis yang bekerja secara sah.</li><li><strong>Wajibkan publikasi peta jabatan, analisis beban kerja, dan rincian kebutuhan ASN</strong> setiap instansi dalam format terbuka. Transparansi adalah antiseptik paling murah terhadap rekrutmen titipan, sekaligus satu-satunya cara membuktikan bahwa seorang tenaga teknis memang dibutuhkan.</li></ol><p><strong>Penilaian:</strong> Opsi ini paling menuntut secara politik dan teknis, tetapi merupakan satu-satunya yang menjawab ketiga kegagalan sekaligus.</p><h3>IX. Rekomendasi</h3><p>Berdasarkan analisis di atas, <strong>Opsi D adalah jalan yang seharusnya ditempuh</strong>, dengan Opsi A diterapkan secara sangat selektif dan bertahap hanya untuk jabatan fungsional inti pelayanan dasar yang telah melewati seleksi kompetensi terverifikasi.</p><p>Satu syarat mutlak melekat pada seluruh rekomendasi ini: <strong>penyelesaian tidak boleh dilakukan per klaster.</strong> Menuntaskan guru lebih dulu karena mereka paling terorganisir, lalu menuntaskan nakes karena mereka bersuara berikutnya, lalu membiarkan tenaga teknis menunggu giliran yang mungkin tidak pernah datang, adalah cara kerja politik elektoral, bukan cara kerja manajemen kepegawaian.</p><p>Menjadikan seluruh PPPK sebagai PNS terdengar seperti keadilan, tetapi sesungguhnya merupakan pemindahan beban kepada generasi pembayar pajak berikutnya tanpa perbaikan mutu birokrasi apa pun. Sebaliknya, meniadakan PPPK berarti menghukum jutaan orang atas kesalahan yang dilakukan negara, bukan oleh mereka.</p><p>Jalan tengahnya bukan kompromi setengah hati. Jalan tengahnya adalah <strong>membuat PPPK menjadi status yang layak dipilih, bukan status yang terpaksa diterima.</strong></p><p>Ada satu langkah yang bisa dilakukan besok pagi dan tidak memerlukan satu rupiah pun tambahan anggaran: <strong>terbitkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.</strong></p><p>Dokumen itu sudah ada, 22 bab dan 305 pasal, dibahas sejak 2023, diharmonisasi berkali-kali, dinyatakan “100 persen terpenuhi” pada Maret 2024. Tenggat undang-undangnya sudah lewat lebih dari dua tahun.</p><p>Selama dokumen itu belum diteken, 3,2 juta orang akan terus bekerja untuk negara tanpa kepastian tentang karier, pensiun, mutasi, dan perlindungan mereka. Dan di antara 3,2 juta itu, ratusan ribu tenaga teknis akan terus menunggu tanpa tahu apakah namanya akan muncul dalam kesepakatan berikutnya, atau justru dalam daftar kontrak yang tidak diperpanjang.</p><p>Selama ketidakpastian itu bertahan, jawaban atas pertanyaan di judul tulisan ini akan terus condong ke arah yang tidak kita inginkan.</p><p>Bukan karena PPPK dirancang sebagai alat politik.</p><p>Tetapi karena negara membiarkannya cukup lama tanpa aturan, sehingga siapa pun yang berkuasa bisa menggunakannya sebagai alat.</p><p><em>Analisis ini disusun berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara per 1 Juli 2026, pemetaan APBD 2026 Kementerian Dalam Negeri, dokumen RAPBN 2027, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga September 2026. Perkembangan setelah tanggal tersebut, termasuk kemungkinan terbitnya PP Manajemen ASN dan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024, perlu dicermati secara terpisah.</em></p><h3>Daftar Rujukan Regulasi</h3><p><strong>Undang-Undang</strong></p><ul><li>UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (dicabut)</li><li>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 146 mengenai batas belanja pegawai daerah</li><li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li><li>UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li></ul><p><strong>Peraturan Pemerintah</strong></p><ul><li>PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK</li><li>PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li><li>PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>RPP Manajemen ASN (belum ditetapkan)</li></ul><p><strong>Peraturan Presiden</strong></p><ul><li>Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK</li><li>Perpres Nomor 98 Tahun 2020 jo. Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK</li><li>Perpres Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara</li></ul><p><strong>Peraturan dan Keputusan Menteri</strong></p><ul><li>PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN</li><li>KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu</li><li>KepmenPANRB Nomor 347, 348, 349, dan 391 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK</li><li>KepmenPANRB Nomor 11 Tahun 2024 jo. KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (rumpun klerek, operator, dan teknisi)</li><li>KepmenPANRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Jabatan Fungsional</li><li>PMK Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji PPPK Instansi Pusat</li><li>Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji PPPK Instansi Daerah</li></ul><p><strong>Dokumen Kesepakatan</strong></p><ul><li>Enam poin kesimpulan Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Kementerian PANRB, APPSI, Apeksi, dan Apkasi, 8 Juni 2026</li><li>Kesepakatan rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama pemerintah mengenai status guru PPPK, 18 Agustus 2026</li></ul><p><strong>Perkara Konstitusi</strong></p><ul><li>Putusan/Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023</li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f8b21aa8cb01" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kupas Bawang, Panen Kontroversi: Kisah Ibu Susanah dan Angka Rp700 Ribu yang Menggemparkan Republik]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/kupas-bawang-panen-kontroversi-kisah-ibu-susanah-dan-angka-rp700-ribu-yang-menggemparkan-republik-905230bfd3f8?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/905230bfd3f8</guid>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[public-speaking]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:26:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-16T14:26:11.444Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*3jr4aAa-tQahvcT8Myb9xw.jpeg" /></figure><p>Ada kalanya satu kalimat dari podium bisa mengubah seorang perempuan biasa menjadi bahan perbincangan seluruh negeri dalam hitungan jam. Itulah yang terjadi pada Susanah, ibu tiga anak dari Cileungsi, Bogor, ketika namanya disebut Presiden Prabowo Subianto di depan ratusan anggota MPR dan DPR. Bukan karena prestasi luar biasa, bukan pula karena sebuah terobosan. Ia disebut karena pekerjaannya sehari-hari: mengupas bawang.</p><p>Yang membuat publik terhenyak bukan pekerjaannya, melainkan angkanya. Presiden menyebut upah Susanah Rp700 ribu per kilogram. Dalam hitungan menit, tagar dan cuitan bermunculan, kalkulator warganet bekerja lembur, dan sebuah pertanyaan sederhana menggelinding menjadi diskusi nasional: benarkah ada pekerjaan mengupas bawang yang bisa membuat seseorang berpenghasilan ratusan juta rupiah sebulan?</p><h3>Panggung Sidang Tahunan yang Berubah Arah</h3><p>Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 14 Agustus 2026, saat Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan. Delapan tamu istimewa diundang ke ruang sidang, mewakili masyarakat yang merasakan manfaat program-program pemerintah, mulai dari siswa Sekolah Rakyat hingga penerima Makan Bergizi Gratis. Susanah adalah satu dari delapan nama itu, mewakili penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.</p><p>Kalimat sang Presiden sederhana saja: “Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700 ribu per kilogram.” Sebuah pengantar hangat, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bantuan sosial menjangkau rakyat kecil yang bekerja keras. Namun angka itu justru mencuri seluruh perhatian, mengalahkan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan.</p><p>Di media sosial, hitung-hitungan pun dimulai. Jika seorang buruh mampu mengupas sepuluh kilogram bawang sehari, artinya ia mengantongi Rp7 juta per hari, atau sekitar Rp210 juta sebulan. Angka fantastis untuk pekerjaan yang selama ini identik dengan upah harian pas-pasan. Tak heran jika lini masa dipenuhi lelucon, mulai dari orang yang “melamar kerja kupas bawang” hingga perbandingan gaji dengan profesi bergengsi lainnya.</p><h3>Mengapa Angka Itu Tidak Masuk Akal</h3><p>Untuk memahami mengapa publik langsung curiga, kita perlu membandingkan angka itu dengan realitas pasar. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga rata-rata bawang merah di tingkat eceran nasional pada pertengahan Agustus 2026 berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram. Artinya, upah mengupas satu kilogram bawang yang disebutkan dalam pidato itu sekitar tujuh belas kali lipat dari harga bawang mentahnya sendiri.</p><p>Bayangkan sebuah analogi sederhana. Jika Anda membayar seorang tukang parkir lebih mahal daripada harga mobil yang dia jaga, tentu itu akan mengundang tanda tanya besar, bukan? Logika ekonomi paling dasar mengatakan bahwa ongkos jasa untuk mengolah sebuah bahan mentah semestinya jauh lebih kecil dibanding nilai bahan itu sendiri, apalagi untuk pekerjaan yang tergolong padat karya dan bernilai tambah rendah seperti mengupas bawang.</p><p>Ada pula konsultan komunikasi politik, Muhammad Qodari, yang sebelumnya sempat berbagi cerita berbeda saat mengunjungi keluarga calon siswa Sekolah Rakyat di Bogor. Menurut ceritanya, ia bertemu seorang ibu yang mengupas bawang putih sebanyak tiga karung, masing-masing seberat dua puluh kilogram, dan hanya memperoleh sekitar Rp30 ribu sehari, atau kira-kira Rp10 ribu per karung. Bandingkan dengan angka Rp700 ribu per kilogram yang disebut dalam pidato Presiden, jaraknya bukan hanya jauh, tetapi nyaris berada di dua dunia yang berbeda.</p><h3>Titik Balik: Klarifikasi dari Keluarga</h3><p>Dua hari setelah pidato itu bergulir liar di media sosial, tim jurnalis menelusuri langsung ke rumah Susanah di Cileungsi. Di sanalah gambaran yang sesungguhnya mulai terungkap, dan ternyata jauh lebih sederhana sekaligus lebih manusiawi dari yang dibayangkan warganet.</p><p>Menurut keluarga, pekerjaan utama Susanah bukanlah mengupas bawang, melainkan menjahit kain perca atau kain majun, dengan upah Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu. Dari menjahit sekitar dua puluh kilogram kain per hari, ia mendapatkan penghasilan sekitar Rp14 ribu. Selain itu, Susanah juga bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai pencuci ompreng, alat makan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, dan bersama-sama mereka berjuang membiayai pendidikan tiga orang anak.</p><p>“Ibu bukan pengupas bawang, tapi jahit kain majun. Upahnya Rp700 per kilo, bukan Rp700 ribu,” ujar salah satu anggota keluarga Susanah kepada wartawan yang mendatangi rumahnya. Satu kata “ribu” yang terselip di podium telah mengubah kisah seorang penjahit kain perca dengan penghasilan belasan ribu rupiah sehari menjadi legenda urban tentang buruh bawang bergaji ratusan juta sebulan.</p><h3>Dari Salah Sebut ke Pelajaran Besar tentang Komunikasi Publik</h3><p>Fenomena ini sebenarnya bukan sekadar lucu-lucuan di linimasa. Ia membuka jendela untuk melihat beberapa hal penting sekaligus, tentang bagaimana informasi bergerak di era digital, tentang realitas ekonomi buruh informal, dan tentang bagaimana pesan sekecil apa pun dari pemimpin publik bisa membelokkan seluruh narasi.</p><p><strong>Pertama, soal kerentanan komunikasi publik di era digital.</strong> Sebuah pidato kenegaraan biasanya disiapkan dengan matang, melalui berlapis-lapis draf dan pengecekan data. Namun satu angka yang meleset, entah karena salah kutip data lapangan atau selip lisan saat membacakannya, bisa langsung menjadi viral dalam hitungan menit dan mengaburkan pesan sesungguhnya. Di masa lalu, kesalahan semacam ini mungkin hanya dikoreksi lewat siaran pers keesokan harinya. Kini, ia telah menjadi bahan meme nasional sebelum klarifikasi resmi sempat disusun.</p><p><strong>Kedua, soal realitas upah buruh informal yang jarang disorot.</strong> Ironisnya, di balik gelak tawa warganet tentang “gaji ratusan juta dari kupas bawang,” tersembunyi fakta yang jauh lebih menyedihkan: penghasilan riil Susanah dari menjahit kain majun hanya sekitar Rp14 ribu sehari. Sebuah angka yang, jika dibandingkan dengan standar upah minimum di banyak daerah, jauh di bawah garis kelayakan hidup. Kontroversi ini, tanpa sengaja, justru menyingkap sisi gelap ekonomi informal yang selama ini nyaris tak terdengar di ruang publik.</p><p><strong>Ketiga, soal bagaimana viralitas bisa menenggelamkan substansi.</strong> Pesan awal yang ingin disampaikan sebenarnya positif: bahwa program bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan dan Program Sembako, membantu keluarga seperti Susanah tetap mampu menyekolahkan anak-anaknya. Namun angka yang keliru justru mengambil alih seluruh perhatian publik, membuat esensi program bantuan sosial itu sendiri nyaris tak terbahas.</p><h3>Ketika Angka Menjadi Simbol, Bukan Sekadar Data</h3><p>Ada satu hal menarik yang jarang dibahas dalam kasus semacam ini: mengapa publik begitu cepat percaya, sebelum kemudian begitu cepat pula mempertanyakannya? Jawabannya mungkin terletak pada harapan yang tersembunyi di baliknya. Banyak orang, terutama mereka yang bergelut dengan pekerjaan kasar dan upah rendah, sesungguhnya ingin percaya bahwa ada jalan pintas menuju penghasilan besar dari pekerjaan sederhana. Angka Rp700 ribu per kilogram, sesaat, menjadi semacam dongeng modern: kerja keras yang berbuah manis secara instan.</p><p>Ketika kenyataan terungkap justru berbanding terbalik, kekecewaan itu berubah menjadi bahan candaan kolektif sebagai cara masyarakat mencerna absurditas situasi. Namun di baliknya, ada juga rasa empati yang mulai tumbuh terhadap sosok Susanah sendiri, yang sesungguhnya tidak meminta untuk menjadi viral, apalagi menjadi bahan lelucon nasional tentang salah sebut angka.</p><h3>Implikasi bagi Indonesia: Antara Data, Empati, dan Tata Kelola Bansos</h3><p>Kejadian ini memberi beberapa pelajaran konkret yang layak direnungkan bersama, baik oleh pembuat kebijakan, media, maupun masyarakat luas.</p><ul><li><strong>Verifikasi data lapangan sebelum dijadikan materi pidato publik.</strong> Sekecil apa pun angka yang disampaikan pejabat publik, ia berpotensi menjadi viral dan memengaruhi persepsi jutaan orang dalam waktu singkat.</li><li><strong>Pentingnya transparansi cepat saat kesalahan terjadi.</strong> Semakin cepat klarifikasi disampaikan dengan data yang jelas, semakin kecil ruang bagi spekulasi dan disinformasi untuk berkembang liar.</li><li><strong>Sorotan ulang terhadap upah pekerja informal.</strong> Alih-alih berhenti pada lelucon soal Rp700 ribu, momentum ini bisa menjadi pintu masuk diskusi serius tentang standar upah bagi pekerja rumahan seperti penjahit kain perca, pengupas bawang, atau pencuci ompreng dapur umum, yang selama ini nyaris tidak memiliki perlindungan sosial memadai.</li><li><strong>Efektivitas program bantuan sosial perlu dikomunikasikan dengan cara yang tidak rentan disalahpahami.</strong> Kisah keberhasilan penerima manfaat semestinya disampaikan dengan data yang akurat, agar tidak berbalik menjadi bumerang yang justru melemahkan kepercayaan publik terhadap program itu sendiri.</li></ul><p>Sebagaimana dicatat oleh salah satu media yang menelusuri kasus ini, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan sekadar “berapa sebenarnya upahnya,” melainkan konteks yang lebih luas: apakah angka itu dimaksudkan untuk bawang mentah, atau untuk bawang yang sudah selesai dikupas? Pertanyaan semacam ini penting, karena ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka yang viral, selalu ada konteks yang mudah hilang ketika sebuah kalimat dipotong dan disebarkan ulang jutaan kali.</p><h3>Penutup: Ketika Satu Kata Bisa Mengubah Cerita Seorang Ibu</h3><p>Kisah Susanah pada akhirnya bukan tentang bawang, dan bukan pula tentang angka Rp700 ribu yang sempat menghebohkan republik selama beberapa hari. Ia adalah cermin tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat digital, begitu cepat bereaksi terhadap sebuah angka, namun sering kali lambat untuk benar-benar memahami kehidupan di baliknya. Seorang ibu yang setiap hari menjahit kain perca demi belasan ribu rupiah, mencuci ompreng di dapur umum, dan berjuang bersama suaminya menyekolahkan tiga anak, sejenak berubah menjadi legenda urban tentang kekayaan instan, sebelum akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri: seorang pekerja keras dengan penghasilan yang jauh dari kata mewah.</p><p>Barangkali pertanyaan yang lebih layak kita renungkan bukan lagi soal berapa sesungguhnya upah kupas bawang atau jahit kain majun itu. Melainkan, mengapa kita begitu mudah tertawa pada angka fantastis yang salah, namun begitu jarang benar-benar bertanya tentang kelayakan penghasilan jutaan pekerja informal di sekitar kita, yang setiap hari bekerja keras tanpa pernah sekalipun disebut namanya di podium sidang tahunan?</p><p><em>Referensi data dan kutipan dalam artikel ini dihimpun dari pemberitaan Tribunnews, Surya.co.id, Sindonews, dan Indopolitika terkait peristiwa Sidang Tahunan MPR 14 Agustus 2026.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=905230bfd3f8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Satelit Lampung-1: Kemajuan Teknologi Daerah dan Pertanyaan Besar tentang Kedaulatan Data]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/satelit-lampung-1-kemajuan-teknologi-daerah-dan-pertanyaan-besar-tentang-kedaulatan-data-927c0202efc8?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/927c0202efc8</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[satellite-technology]]></category>
            <category><![CDATA[china]]></category>
            <category><![CDATA[spatial-analysis]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:15:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-12T05:15:15.458Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ketika sebuah provinsi ikut berperan dalam proyek satelit di luar angkasa, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas apa yang dilihatnya?</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Ll1MIzYUfdF2ABaXZ3824Q.png" /></figure><p>Pada tanggal 5 Agustus 2026, ribuan kilometer dari Bandar Lampung, sebuah roket bernama Jielong-3 lepas landas dari perairan lepas pantai Haiyang, Shandong. Di dalamnya ada dua satelit kembar hiperspektral. Salah satunya diberi nama oleh Indonesia: <strong>Lampung-1</strong>.</p><p>Ini bukan cerita fiksi ilmiah. Ini kejadian nyata, minggu lalu, dan yang menariknya, bukan pemerintah pusat, bukan BRIN sendirian yang menjadi bintang utamanya, melainkan sebuah <strong>pemerintah provinsi</strong>. Untuk pertama kalinya dalam sejarah antariksa Indonesia, sebuah daerah tingkat provinsi terlibat langsung dalam proyek satelit atas namanya sendiri.</p><p>Kedengarannya seperti kemajuan yang patut dirayakan. Dan memang begitu. Tapi di balik euforia peluncuran roket dan foto gubernur menyaksikan langit yang membara, ada pertanyaan yang jauh lebih rumit sedang menunggu untuk dijawab: <strong>siapa sebenarnya yang mengontrol satelit ini, data apa yang dikumpulkannya, dan ke mana data itu akhirnya pergi?</strong></p><p>Mari kita bedah pelan-pelan.</p><h3>Satelit yang “Lahir” dari Persahabatan Dua Provinsi</h3><p>Ceritanya dimulai bukan dari laboratorium antariksa, melainkan dari sebuah kerja sama sister province, semacam “provinsi kembar”, antara Lampung dan Shandong, Tiongkok, yang dirintis sejak 2025. Kerja sama ini awalnya mencakup hal-hal yang terdengar biasa: pertanian modern, investasi, perdagangan, infrastruktur. Lalu, entah bagaimana, ia berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih ambisius, yaitu kerja sama pemanfaatan satelit.</p><p>Lampung-1 sejatinya adalah satelit hiperspektral bernama asli <strong>Oriental Smart Eye Hyperspectral-01</strong>, hasil produksi perusahaan antariksa Tiongkok, <strong>STAR.VISION Aerospace</strong>. Pemerintah Provinsi Lampung memberi nama pada satelit ini sekaligus mendapat akses datanya, lalu bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memanfaatkannya di dalam negeri.</p><p>Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyebut momen ini sebagai “bukan sekadar peluncuran sebuah satelit, tetapi dimulainya babak baru kerja sama internasional.” Kalimat itu terdengar meyakinkan. Tapi seorang gubernur, dengan segala hormat, bukan ahli hukum antariksa internasional, dan di situlah masalahnya mulai muncul.</p><h3>Kenapa “Satelit Hiperspektral” Ini Layak Diperhatikan Serius</h3><p>Sebelum masuk ke isu regulasi dan geopolitik, penting untuk memahami apa sebenarnya yang membuat satelit ini berbeda dari sekadar “kamera di langit”.</p><p>Bayangkan mata manusia hanya bisa melihat tiga warna dasar: merah, hijau, biru. Kamera biasa meniru itu. Tapi kamera <strong>hiperspektral</strong> ibarat mata super yang bisa membedakan ratusan “warna” tak kasat mata, termasuk pantulan cahaya yang mengungkap kadar air dalam tanah, tingkat kesehatan tanaman, kandungan mineral di bawah permukaan, bahkan jenis material bangunan dari kejauhan.</p><p>Untuk pertanian, ini luar biasa. Petani bisa tahu lahan mana yang kekurangan air sebelum tanaman terlihat layu di mata telanjang. Untuk mitigasi bencana, ini juga sangat berguna karena bisa mendeteksi potensi longsor atau kekeringan lebih awal.</p><p>Tapi kemampuan yang sama ini, dalam konteks yang berbeda, adalah alat pengintaian tingkat tinggi. Data hiperspektral bisa mengungkap jenis infrastruktur, pola pergerakan, bahkan potensi sumber daya strategis suatu wilayah, informasi yang di banyak negara dianggap sensitif secara keamanan nasional.</p><h3>Titik Rawan Pertama: Regulasi yang Belum Siap Menyambut Realitas Baru</h3><p>Indonesia sebenarnya sudah punya payung hukum antariksa sejak 2013, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Undang-undang ini cukup progresif untuk masanya, mengatur soal izin stasiun bumi, tanggung jawab kerugian, hingga kerja sama internasional dalam bidang antariksa.</p><p>Masalahnya, undang-undang ini dirancang dengan asumsi bahwa yang berhubungan dengan pihak asing dalam urusan antariksa adalah negara, melalui lembaga seperti BRIN atau kementerian terkait. Tidak ada yang membayangkan skenario di mana sebuah <strong>pemerintah provinsi</strong> bisa langsung bertransaksi dengan perusahaan antariksa asing untuk terlibat dalam kepemilikan dan pemanfaatan sebuah satelit.</p><p>Ini menciptakan semacam wilayah abu-abu. Beberapa pertanyaan mendasar yang belum punya jawaban jelas:</p><ul><li>Siapa yang secara hukum bertanggung jawab jika satelit ini menimbulkan kerugian di negara lain?</li><li>Apakah Pemprov Lampung punya kewenangan untuk mengikat kerja sama semacam ini tanpa persetujuan eksplisit dari pemerintah pusat?</li><li>Bagaimana status pendaftaran satelit ini di badan antariksa internasional, apakah terdaftar atas nama Indonesia atau Tiongkok?</li><li>Siapa pemilik data mentah yang direkam satelit: pemerintah daerah, BRIN, atau STAR.VISION Aerospace sebagai produsen dan operator teknisnya?</li></ul><p>Menariknya, akademisi di Lampung sendiri sudah mengingatkan hal ini sejak hari peluncuran. Mereka menyambut baik potensi teknologinya, tapi memberi catatan kritis soal tata kelola dan akses data, sebuah sinyal bahwa kekhawatiran ini bukan sekadar teori di atas kertas.</p><blockquote><em>“Melalui ilmu spasial kita bisa memantau kerapatan perkebunan hingga kadar air tanah. Ini mempermudah pengambilan keputusan,” ujar salah satu akademisi Itera, sebuah optimisme yang jujur, tapi juga pengingat bahwa manfaat teknis dan tata kelola adalah dua hal yang berbeda.</em></blockquote><p>Dalam praktik hukum ruang angkasa internasional, prinsip dasarnya jelas: kepemilikan objek di orbit tetap tunduk pada kendali negara pendaftar, meski dioperasikan oleh entitas swasta. Tapi <em>negara mana</em> yang mendaftarkan Lampung-1, apakah Indonesia atau Tiongkok, mengingat satelit ini diproduksi, diluncurkan, dan kemungkinan besar dioperasikan secara teknis oleh perusahaan Tiongkok, adalah pertanyaan yang jawabannya akan menentukan banyak hal ke depan.</p><h3>Titik Rawan Kedua: Geopolitik yang Bermain di Balik Layar</h3><p>Sekarang mari kita naik satu level, dari hukum ke geopolitik.</p><p>Tiongkok, dalam satu dekade terakhir, semakin gencar menggunakan apa yang oleh para pengamat hubungan internasional disebut sebagai <strong>“diplomasi sub-nasional”</strong>, yaitu membangun hubungan kerja sama langsung dengan pemerintah daerah, bukan hanya dengan pemerintah pusat suatu negara. Skema sister province seperti Lampung-Shandong adalah contoh klasiknya.</p><p>Kenapa strategi ini efektif? Karena kerja sama tingkat provinsi jauh lebih mudah dijalin, lebih kecil sorotannya, dan sering kali berjalan di luar radar diplomatik yang biasanya ketat mengawasi kerja sama tingkat negara. Provinsi butuh investasi dan teknologi, Tiongkok butuh perluasan pengaruh dan pasar, dan hasilnya adalah simbiosis yang terlihat saling menguntungkan di permukaan.</p><p>Tapi ini juga berarti Indonesia, secara tidak langsung, membuka salah satu pintu paling sensitif, yaitu akses ke citra satelit wilayahnya sendiri, melalui jalur yang lebih longgar pengawasannya dibanding jika itu dilakukan lewat kerja sama antarnegara secara resmi.</p><p>Bandingkan dengan bagaimana negara-negara maju memperlakukan isu serupa. Amerika Serikat, misalnya, punya badan bernama CFIUS yang secara ketat meninjau setiap investasi asing yang berpotensi menyentuh infrastruktur sensitif, termasuk data geospasial. Uni Eropa punya kerangka serupa untuk teknologi strategis. Indonesia, sejauh ini, belum punya mekanisme setara yang secara khusus mengawasi kerja sama antariksa tingkat sub-nasional dengan pihak asing.</p><p>Bukan berarti kerja sama ini otomatis berbahaya. Tapi ketiadaan mekanisme pengawasan berarti kita berjalan tanpa peta, dan itu selalu berisiko, terlepas dari niat baik semua pihak yang terlibat.</p><h3>Titik Rawan Ketiga: Keamanan Nasional dalam Bentuk yang Tidak Kasat Mata</h3><p>Ancaman keamanan nasional di era digital jarang datang dalam bentuk tank atau kapal perang. Ia lebih sering datang dalam bentuk data yang dikumpulkan diam-diam, dianalisis dengan kecerdasan artifisial, dan digunakan untuk tujuan yang jauh dari niat awalnya.</p><p>Data hiperspektral yang dikumpulkan Lampung-1, jika suatu saat diakses atau diproses oleh pihak yang tidak diinginkan, berpotensi mengungkap lebih dari sekadar kondisi lahan pertanian. Ia bisa memetakan infrastruktur kritis, pola tata ruang, bahkan dalam skenario terburuk memberi gambaran strategis tentang wilayah yang memiliki nilai pertahanan.</p><p>Yang membuat isu ini lebih rumit adalah keterlibatan kecerdasan artifisial. Gubernur Lampung sendiri menyebut satelit ini dilengkapi teknologi AI untuk mempercepat pengolahan data. Ini bagus untuk efisiensi, tapi juga menimbulkan pertanyaan baru: <strong>di mana algoritma pengolah data ini dijalankan?</strong> Jika pemrosesan data terjadi di server milik STAR.VISION Aerospace di Tiongkok sebelum hasil akhirnya dikirim ke Lampung, maka secara teknis, data mentah wilayah Indonesia sempat “singgah” dan diproses di luar kendali langsung Indonesia.</p><p>Ini bukan tuduhan bahwa ada niat jahat di baliknya. Ini adalah pengingat bahwa <strong>arsitektur teknis</strong> dari sebuah kerja sama teknologi sama pentingnya dengan <strong>niat politik</strong> di baliknya. Banyak insiden kebocoran data global terjadi bukan karena ada pihak yang berniat jahat sejak awal, melainkan karena tidak ada yang benar-benar memikirkan ke mana data itu mengalir sampai semuanya sudah terlambat.</p><h3>Sudut Pandang yang Jarang Dibahas: Ini Bukan Cuma Soal Lampung</h3><p>Di sinilah bagian yang menurut saya paling menarik dan paling jarang dibicarakan media arus utama.</p><p>Lampung-1 mungkin adalah kasus pertama, tapi kemungkinan besar bukan yang terakhir. Semakin banyak pemerintah daerah di Indonesia yang punya ambisi besar, anggaran yang cukup, dan akses ke teknologi antariksa yang semakin terjangkau, berkat fenomena global bernama <strong>“New Space”</strong>, di mana peluncuran satelit kini bisa dilakukan oleh perusahaan swasta dengan biaya jauh lebih murah dibanding satu dekade lalu.</p><p>Artinya, jika hari ini Lampung sudah terlibat dalam proyek satelitnya sendiri, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, atau provinsi lain juga akan mengikuti jejak yang sama, masing-masing dengan mitra asingnya sendiri, masing-masing dengan celah regulasi yang sama.</p><p>Bayangkan skenario di mana lima, sepuluh, lima belas provinsi di Indonesia masing-masing punya kerja sama satelit dengan negara-negara berbeda, sebagian dengan Tiongkok, sebagian dengan negara lain. Tanpa kerangka regulasi nasional yang jelas soal kerja sama antariksa sub-nasional, Indonesia bisa menghadapi situasi di mana kedaulatan data wilayahnya tersebar di tangan puluhan entitas asing berbeda, masing-masing dengan kepentingan dan yurisdiksi hukumnya sendiri.</p><p>Ini bukan skenario hipotesis yang jauh. Ini adalah arah yang sedang dibentuk, tepat sekarang, oleh preseden yang baru saja ditetapkan Lampung-1.</p><h3>Jadi, Haruskah Kita Khawatir?</h3><p>Jawaban jujurnya: tidak perlu panik, tapi sangat perlu waspada.</p><p>Kerja sama seperti Lampung-1 membawa manfaat nyata, mulai dari data untuk pertanian presisi, mitigasi bencana yang lebih cepat, hingga akses teknologi yang sebelumnya hanya bisa dijangkau lembaga tingkat nasional. Menutup pintu terhadap kerja sama semacam ini sama sekali bukan solusi yang bijak, apalagi di tengah persaingan global untuk penguasaan teknologi antariksa yang semakin ketat.</p><p>Yang dibutuhkan bukan penolakan, melainkan <strong>kesiapan struktural</strong>. Indonesia perlu segera:</p><ul><li>Memperjelas batas kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama antariksa dengan pihak asing.</li><li>Membangun mekanisme tinjauan keamanan nasional untuk proyek-proyek berbasis data geospasial, sekecil apa pun skalanya.</li><li>Menetapkan standar baku soal lokasi pemrosesan data dan kepemilikan data mentah dalam setiap kerja sama teknologi strategis.</li><li>Mendorong transfer teknologi yang nyata, bukan sekadar akses layanan, agar ketergantungan jangka panjang bisa diminimalkan.</li></ul><p>Lampung-1 sesungguhnya adalah cermin dari dilema besar yang dihadapi banyak negara berkembang hari ini: <strong>teknologi maju sering kali datang lebih cepat daripada kemampuan negara untuk mengaturnya.</strong> Ini bukan kesalahan Lampung, bukan pula kesalahan BRIN atau STAR.VISION Aerospace. Ini adalah kesenjangan struktural yang wajar terjadi ketika inovasi bergerak lebih gesit daripada birokrasi.</p><h3>Penutup: Satelit di Langit, Pertanyaan di Bumi</h3><p>Ada sesuatu yang puitis sekaligus mengkhawatirkan dari fakta bahwa sebuah provinsi kini ikut berperan dalam proyek satelit di orbit bumi. Di satu sisi, itu adalah bukti bahwa ambisi teknologi Indonesia tidak lagi terpusat sepenuhnya di Jakarta. Di sisi lain, itu juga bukti bahwa kedaulatan di era ruang angkasa modern tidak lagi sesederhana menjaga batas wilayah di peta, melainkan menjaga siapa yang mengontrol data yang mengalir dari langit ke bumi, dan ke mana data itu akhirnya bermuara.</p><p>Lampung-1 sudah mengorbit. Ia akan terus mengirim data, hari demi hari, entah untuk membantu petani menemukan sumber air, atau, dalam skenario yang lebih rumit, untuk kepentingan yang tidak pernah kita duga sejak awal.</p><p>Pertanyaan sebenarnya bukan lagi soal apakah kita mampu ikut serta dalam peluncuran satelit. Kita sudah membuktikan bisa. Pertanyaannya adalah: <strong>apakah kita sudah cukup dewasa, secara hukum dan kelembagaan, untuk benar-benar mengelola apa yang kita luncurkan?</strong></p><p>Dan jika hari ini adalah provinsi yang mulai terlibat dalam proyek satelit sendiri, apa yang akan terjadi lima tahun dari sekarang, ketika teknologi ini semakin murah, semakin mudah diakses, dan semakin banyak daerah ingin punya perannya sendiri di sektor antariksa?</p><p><em>Tulisan ini disusun berdasarkan pemberitaan publik seputar peluncuran Satelit Lampung-1 pada Agustus 2026, serta kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Sudut pandang yang disampaikan bertujuan mendorong diskusi kritis, bukan menuduh pihak mana pun.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=927c0202efc8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Satelit yang Bisa Berpikir: Ketika AI Mengambil Alih Kendali di Luar Angkasa]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/satelit-yang-bisa-berpikir-ketika-ai-mengambil-alih-kendali-di-luar-angkasa-da6ddabbd4f1?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/da6ddabbd4f1</guid>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <category><![CDATA[artificial-intelligence]]></category>
            <category><![CDATA[internet]]></category>
            <category><![CDATA[satellite-technology]]></category>
            <category><![CDATA[space]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 02:18:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-17T02:18:58.759Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di ketinggian 500 kilometer, dengan kecepatan 27.000 km/jam, tidak ada waktu untuk menunggu perintah manusia</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*B8we2V9qwnR4rcWztcTSHg.png" /></figure><p>Bayangkan kamu sedang berkendara di jalan tol dengan kecepatan 300 km/jam. Tiba-tiba ada batu besar di depanmu. Kamu tidak bisa berhenti, tidak bisa menelepon seseorang untuk bertanya apa yang harus dilakukan, dan jarak antara melihat bahaya dengan tabrakan hanya sepersekian detik.</p><p>Itulah, kurang lebih, situasi yang dihadapi setiap satelit di orbit rendah Bumi setiap hari.</p><p>Bedanya, kalau di jalan tol kamu bisa menepikan kendaraan dan menarik napas, di luar angkasa tidak ada bahu jalan. Tidak ada tempat untuk berhenti. Dan perintah dari stasiun kendali di Bumi butuh waktu tempuh sinyal, beberapa detik hingga belasan menit tergantung jaraknya. Waktu yang, dalam kecepatan orbit, bisa berarti beda antara selamat dan hancur berkeping.</p><p>Inilah alasan mengapa AI bukan lagi opsi mewah dalam industri luar angkasa. Ia sudah menjadi kebutuhan mutlak.</p><h3>Ketika Langit Penuh Sesak</h3><p>Sebelum masuk ke teknologinya, kita perlu memahami dulu mengapa masalah ini mendesak sekali.</p><p>Sejak era peluncuran pertama Sputnik pada 1957, manusia telah mengirim ribuan objek ke orbit Bumi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, lajunya tidak lagi bisa disebut “meningkat”, karena kata itu terasa terlalu halus. Antara 2020 dan 2024, jumlah satelit aktif di orbit tumbuh lebih dari 30 persen setiap tahun. Per Juni 2024, terdapat lebih dari 10.125 satelit aktif di orbit, dan pertumbuhannya tidak menunjukkan tanda melambat.</p><p>Tapi itu baru yang aktif. Di luar sana juga ada puing-puing: satelit mati, bagian roket yang terlepas, serpihan dari tabrakan sebelumnya. Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat melacak lebih dari 25.000 keping debris berukuran di atas 10 cm, sementara fragmen-fragmen kecil yang tidak terlacak diperkirakan berjumlah ratusan juta.</p><p>Ratusan juta objek. Di ketinggian yang sama tempat satelit-satelit beroperasi.</p><p>Situasi ini tidak hanya berbahaya. Ia mendekati tidak mungkin dikelola secara manual. Dan di sinilah AI mulai mengambil peran yang, diam-diam, sudah mengubah cara manusia beroperasi di luar angkasa.</p><h3>Dari Penonton Pasif ke Pengambil Keputusan Aktif</h3><p>Selama puluhan tahun, satelit bekerja dengan logika yang sederhana: terima perintah dari Bumi, jalankan, kirim data kembali. Mereka adalah alat yang sangat canggih, tapi tetaplah alat, tidak lebih dari kamera mahal yang mengapung di langit dan menunggu diperintah.</p><p>AI mengubah paradigma ini secara fundamental.</p><p>Ambil contoh nyata yang terjadi baru-baru ini. Pada Juli 2025, NASA berhasil menguji teknologi bernama <em>Dynamic Targeting</em> di atas CogniSAT-6, sebuah satelit mungil seukuran koper. Dalam pengujian itu, satelit mampu melihat ke depan sepanjang jalur orbitnya, menganalisis gambar dengan AI yang ada di dalamnya, dan memutuskan ke mana harus mengarahkan kameranya, semuanya dalam waktu kurang dari 90 detik, tanpa keterlibatan manusia sama sekali.</p><p>Sembilan puluh detik mungkin terdengar lama. Tapi ingat: satelit itu sedang bergerak dengan kecepatan sekitar 27.000 kilometer per jam. Dalam 90 detik, ia sudah menempuh jarak lebih dari 600 kilometer.</p><p>Teknologi ini bekerja dengan cara yang elegan. Satelit memiringkan badan ke depan untuk “mengintip” area yang akan dilewatinya. AI yang tertanam di dalamnya, yang sudah dilatih untuk mengenali awan, menganalisis gambar tersebut secara instan. Kalau langit cerah, satelit kembali ke posisi semula dan memotret permukaan Bumi. Kalau tertutup awan, ia melewatinya, menghemat penyimpanan, daya, dan bandwidth.</p><p>Sebagai perbandingan, sebelum teknologi ini ada: satelit hanya memotret segalanya, termasuk lautan awan yang menutup seluruh pemandangan. Datanya dikirim ke Bumi. Ilmuwan harus menyortir ribuan foto tak berguna. Baru kemudian hasilnya dianalisis. Prosesnya bisa memakan waktu berhari-hari.</p><p>Sekarang, proses itu diselesaikan dalam hitungan detik, oleh sebuah chip AI yang duduk manis di dalam kotak logam seukuran koper yang sedang meluncur di luar angkasa.</p><h3>Menghindari Tabrakan: Ketika AI Berpikir Lebih Cepat dari Manusia</h3><p>Contoh paling dramatis dari AI dalam operasi satelit adalah sistem penghindaran tabrakan yang dijalankan oleh konstelasi Starlink milik SpaceX.</p><p>Untuk memahami skalanya, coba bayangkan ini: sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, satelit-satelit Starlink melakukan lebih dari 355.000 manuver penghindaran tabrakan. Angka itu tiga kali lipat lebih banyak dari yang dilakukan sepanjang 2024.</p><p>Tiga ratus lima puluh lima ribu manuver. Dalam satu tahun. Itu hampir seribu manuver setiap hari, dilakukan oleh lebih dari 10.000 satelit yang mengorbit secara bersamaan.</p><p>Sistem ini bekerja secara otonom penuh. Setiap satelit Starlink akan secara mandiri menyalakan pendorongnya ketika kalkulasi onboard mendeteksi kemungkinan tabrakan melebihi satu dalam sejuta, ambang batas yang 100 kali lebih ketat dari standar industri antariksa umumnya.</p><p>Tidak ada operator manusia yang duduk di pusat kendali dan memencet tombol untuk setiap manuver itu. Tidak ada rapat kilat antara tim insinyur sebelum keputusan diambil. AI yang ada di dalam satelit membaca situasi, menghitung lintasan, dan menembakkan pendorong, semuanya terjadi sebelum ada manusia yang sempat sadar bahwa ada potensi bahaya.</p><h3>Otak Kecil di Dalam Satelit Kecil</h3><p>Salah satu perkembangan paling menarik dalam dekade ini adalah munculnya apa yang oleh para insinyur disebut <em>edge AI</em>, kecerdasan buatan yang beroperasi langsung di dalam perangkat, bukan di server raksasa di Bumi.</p><p>Bayangkan edge AI seperti otak kecil yang ditanamkan langsung ke dalam satelit. Ia tidak perlu mengirim data ke mana-mana untuk diproses. Ia berpikir di tempat, saat itu juga. Ini penting sekali di luar angkasa, karena sinyal dari orbit rendah ke Bumi saja butuh waktu tempuh, dan bandwidth komunikasi antariksa sangat terbatas dan mahal.</p><p>ESA (Badan Antariksa Eropa) meluncurkan Phi-Sat-2 pada Agustus 2024. Satelit mungil ini, berukuran hanya 22 x 10 x 33 sentimeter, membawa enam aplikasi AI yang berjalan langsung di dalamnya. Salah satunya secara otomatis mendeteksi dan membuang gambar yang tertutup awan sebelum data itu dikirimkan ke Bumi. Aplikasi lain bisa mengubah foto satelit menjadi peta jalanan secara langsung di orbit.</p><p>Kenapa ini penting? Karena selama ini, satelit pengamatan Bumi mengirimkan semua data yang mereka kumpulkan, berguna atau tidak, ke stasiun darat. Dari sana, manusia atau komputer di Bumi menyortirnya. Prosesnya lambat, boros bandwidth, dan tidak efisien.</p><p>Dengan AI di dalamnya, satelit sudah bisa “tahu” mana data yang berguna sebelum mengirimnya. Ia seperti wartawan lapangan yang tidak hanya memotret segalanya, tapi sudah menyunting foto terbaik sebelum mengirim ke redaksi.</p><h3>Sudut Pandang yang Jarang Dibahas: AI Bukan Hanya Soal Efisiensi</h3><p>Di sinilah saya ingin mengajak kamu berpikir sedikit lebih jauh dari sekadar kemampuan teknis.</p><p>Ketika kita membicarakan AI dalam operasi satelit, diskusinya hampir selalu berkutat pada efisiensi: lebih cepat, lebih akurat, lebih hemat biaya. Dan itu memang benar. Tapi ada dimensi yang jarang masuk dalam perbincangan ini, yaitu dimensi kedaulatan data dan siapa yang sebenarnya mengontrol infrastruktur kritis ini.</p><p>Satelit bukan sekadar kamera terbang. Ia adalah infrastruktur untuk komunikasi, navigasi, pemantauan lingkungan, dan keamanan nasional. Ketika AI mengambil alih pengambilan keputusan di atas satelit, pertanyaannya menjadi: siapa yang memrogram AI itu? Siapa yang menentukan prioritasnya? Dan ketika terjadi kesalahan, siapa yang bertanggung jawab?</p><p>Pasar luar angkasa global mencapai rekor 613 miliar dolar di tahun 2024, dan McKinsey memperkirakan nilainya bisa tumbuh hingga 1,8 triliun dolar pada 2035. Sebagian besar pertumbuhan itu didorong oleh pemain komersial besar, bukan negara-negara berkembang. Ini berarti negara-negara yang tidak memiliki kapasitas teknologi satelit sendiri berpotensi semakin bergantung pada infrastruktur yang dibangun, dioperasikan, dan dikontrol oleh pihak luar.</p><p>Ini bukan alarmisme. Ini adalah pertanyaan kebijakan yang serius dan nyata.</p><h3>Relevansinya untuk Indonesia</h3><p>Indonesia bukan pemain pinggiran dalam lanskap ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang membentang dari Sabang sampai Merauke, negara ini bergantung pada teknologi satelit untuk komunikasi, pemantauan bencana, pengawasan laut, hingga deteksi kebakaran hutan.</p><p>BRIN, lembaga penelitian dan inovasi nasional yang kini menaungi riset antariksa Indonesia, sudah membangun NEO-1, satelit generasi keempat yang dirancang untuk pemantauan bumi dengan kamera multispektral beresolusi tinggi. Di sisi aplikasi, sistem pemantauan kebakaran hutan berbasis satelit yang dikembangkan BRIN dan KLHK diklaim berhasil menekan luas area karhutla hingga 30,8 persen sejak 2015, sebuah dampak yang sangat nyata dari teknologi pengamatan luar angkasa.</p><p>Tapi tantangannya adalah bagaimana melangkah ke tahap berikutnya: bukan hanya menggunakan data satelit, tapi mengintegrasikan AI ke dalam operasi satelit itu sendiri. Perbedaannya seperti antara membeli foto udara dan memiliki drone yang bisa terbang sendiri, menavigasi sendiri, dan mengambil gambar yang paling relevan tanpa harus disuruh.</p><p>Potensi aplikasinya di Indonesia sangat konkret:</p><ul><li><strong>Pemantauan bencana real-time:</strong> Satelit bertenaga AI yang mampu mendeteksi titik api, banjir, atau gerakan tanah secara mandiri dan langsung mengirimkan peringatan, tanpa menunggu siklus analisis manual yang bisa berhari-hari.</li><li><strong>Pengawasan laut:</strong> Indonesia memiliki salah satu perairan terluas di dunia, dan penangkapan ikan ilegal adalah masalah besar. Satelit otonom dengan AI bisa secara mandiri mendeteksi kapal mencurigakan dan memvalidasi rute pelayaran.</li><li><strong>Manajemen pertanian:</strong> Citra satelit yang dianalisis AI secara langsung bisa memberi petani informasi kondisi tanaman hampir secara instan, tanpa jeda waktu yang selama ini membuat data pertanian selalu terasa terlambat.</li></ul><h3>Apa yang Perlu Disiapkan</h3><p>Teknologi ini memang menjanjikan, tapi bukan tanpa tantangan. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan secara serius:</p><ul><li><strong>Keandalan di lingkungan ekstrem.</strong> Prosesor AI di Bumi sudah susah-susah dikembangkan agar tahan panas dan dingin. Di luar angkasa, ada tambahan masalah: radiasi kosmik yang bisa merusak chip secara acak, tidak ada mekanik yang bisa datang memperbaiki, dan tidak ada kesempatan kedua kalau sistemnya gagal.</li><li><strong>Ketergantungan teknologi.</strong> Semakin kita mengandalkan AI untuk mengoperasikan satelit, semakin penting memastikan AI itu sendiri bekerja seperti yang diharapkan. Satu kesalahan dalam algoritma bisa berarti sebuah satelit bermanuver ke arah yang salah, alih-alih menghindari tabrakan.</li><li><strong>Pertanyaan etika dan governance.</strong> Ketika AI sebuah satelit memutuskan untuk memprioritaskan memotret satu wilayah dibanding yang lain, atau memilih untuk berbagi data dengan satu pihak tapi tidak yang lain, keputusan itu bukan lagi keputusan teknis semata. Ia adalah keputusan politik, yang memerlukan kerangka regulasi yang jelas.</li></ul><h3>Menatap Langit dengan Cara Baru</h3><p>Ada sesuatu yang mendalam, dan sedikit menggelisahkan, dari gagasan bahwa di atas kepala kita, pada ketinggian ratusan kilometer, ada ribuan objek yang bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mengambil keputusan sendiri. Tanpa meminta izin siapapun.</p><p>Tapi inilah arah yang kita tuju, dan kita sudah berada jauh di dalamnya. Nilai pasar AI di bidang dirgantara dan antariksa diproyeksikan tumbuh dari 1,98 miliar dolar di 2025 menjadi 71,76 miliar dolar pada 2035, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 43 persen, menjadikannya salah satu segmen AI yang tumbuh paling cepat di dunia.</p><p>Yang perlu kita pikirkan bukan apakah AI akan masuk ke operasi satelit karena itu sudah terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: negara mana yang akan menentukan seperti apa AI itu bekerja? Nilai apa yang ditanamkan ke dalam sistemnya? Dan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada infrastruktur luar angkasa, akan berada di mana dalam peta besar ini?</p><p>Apakah kita akan sekadar menjadi konsumen data dari satelit milik orang lain, yang dioperasikan oleh AI milik orang lain? Ataukah kita punya ambisi untuk ikut menentukan bagaimana otak-otak kecil di langit itu berpikir?</p><p>Itu bukan pertanyaan teknologi. Itu pertanyaan tentang masa depan kedaulatan.</p><p><em>Artikel ini ditulis berdasarkan riset dari laporan NASA Jet Propulsion Laboratory, European Space Agency, Brookings Institution, dan berbagai publikasi industri antariksa terkini.</em></p><p><em>Apakah Indonesia sudah cukup serius memikirkan peran AI dalam strategi antariksa nasionalnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=da6ddabbd4f1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dari Warnet ke Ponsel: Bagaimana Orang Indonesia “Bawah” Akhirnya Menguasai Internet]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/dari-warnet-ke-ponsel-bagaimana-orang-indonesia-bawah-akhirnya-menguasai-internet-f9e94d7a4432?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f9e94d7a4432</guid>
            <category><![CDATA[artificial-intelligence]]></category>
            <category><![CDATA[sustainability]]></category>
            <category><![CDATA[literasi]]></category>
            <category><![CDATA[internet]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:39:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-16T03:41:19.016Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote><em>Sebuah perjalanan dua dekade yang lebih revolusioner dari yang kita kira</em></blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*qip2qBtfE2DozeZN5EvKUg.png" /></figure><p>Coba bayangkan ini: kamu antre di depan pintu kaca buram, menunggu giliran duduk di depan komputer yang sudah dipenuhi sidik jari orang lain. Layarnya sedikit berkedip. Keyboardnya berbunyi klik-klik terlalu keras. Di sebelahmu, seseorang sedang asyik ngetik di Yahoo Messenger, sementara di pojok belakang ada anak SMA yang pura-pura mengerjakan tugas tapi sebenarnya main Ragnarok Online.</p><p>Itulah warnet. Dan bagi jutaan orang Indonesia kelas menengah ke bawah, itulah internet.</p><p>Tapi hari ini, ibu penjual sayur di pasar pagi pun sudah memiliki WhatsApp. Tukang ojek di gang sempit bisa menerima transfer digital. Anak buruh tani bisa menonton tutorial YouTube tanpa perlu ke mana-mana. Transformasi ini terasa begitu alami sampai kita lupa bertanya: bagaimana, tepatnya, semua ini bisa terjadi? Dan apa yang sesungguhnya berubah, bukan hanya dari sisi teknologinya, tapi dari sisi manusianya?</p><h3>Warnet: Bukan Sekadar Tempat, Tapi Sebuah Peradaban Kecil</h3><p>Warnet pertama di Indonesia lahir pada 1995 di Bogor, dirintis oleh Michael Sunggiardi di sebuah kafe di tengah Kebun Raya. Awalnya hanya dua komputer, diperuntukkan bagi turis yang ingin mengecek email. Tapi dalam waktu singkat, konsep itu meledak.</p><p>Pada tahun 1997, jumlah warnet di Indonesia mencapai sekitar 1.000 unit. Setahun kemudian, angka itu melonjak menjadi sekitar 10.000 unit. Sebuah pertumbuhan yang, jika kamu mau jujur, terdengar seperti pertumbuhan startup zaman sekarang.</p><p>Warnet menjawab satu pertanyaan sederhana namun krusial: bagaimana orang yang tidak punya komputer bisa tetap mengakses dunia digital? Jawabannya: dengan menyewa, per jam, dengan tarif yang sanggup dibayar dari uang jajan. Dengan tarif sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per jam, siapa pun bisa merasakan internet.</p><p>Tapi warnet bukan sekadar tempat sewa komputer. Ia adalah ruang sosial. Di sana lahir pertemanan baru, komunitas game, dan bagi sebagian orang, tempat pertama kali mereka bertemu dunia yang lebih luas dari kampung halaman. Warnet menjelma menjadi mikro-ekosistem ekonomi kota, menghidupi banyak kalangan, dari teknisi hingga pedagang kaki lima di sekitarnya.</p><p>Ada yang menarik dari model bisnis ini yang sering luput dari perhatian: warnet adalah bentuk <em>akses bersama</em> yang paling demokratis di zamannya. Ia tidak memaksa seseorang untuk memiliki perangkat sendiri. Tidak memerlukan kontrak berlangganan. Tidak butuh alamat tetap. Cukup datang, bayar, duduk.</p><h3>Titik Balik yang Tidak Diumumkan Siapa pun</h3><p>Lalu datanglah sesuatu yang mengubah segalanya, bukan dengan gemuruh, tapi dengan diam-diam.</p><p>Sekitar tahun 2010 sampai 2013, pasar dibanjiri ponsel Android murah dari produsen-produsen Tiongkok. Nama-namanya mungkin sudah sebagian terlupakan, tapi efeknya tidak. Tiba-tiba, seseorang bisa memiliki perangkat internet pribadi seharga kurang dari satu juta rupiah. Tidak perlu antre. Tidak perlu keluar rumah. Tidak perlu berbagi keyboard dengan orang asing.</p><p>Ini bukan hanya perubahan teknologi. Ini perubahan <em>psikologi kepemilikan</em>.</p><p>Sebelumnya, internet adalah sesuatu yang kamu kunjungi. Setelah itu, internet adalah sesuatu yang kamu bawa ke mana-mana. Perbedaannya terdengar kecil, tapi dampaknya raksasa. Seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah berani masuk warnet sendirian kini bisa berselancar dari dapur. Seorang lansia yang canggung duduk di depan komputer tiba-tiba nyaman menekan layar ponsel di sofa.</p><p>Di saat yang sama, operator seluler mulai berperang memperebutkan segmen paling bawah pasar. Paket data semakin murah, periode aktif semakin panjang, kuota semakin besar.Survei APJII 2025 mencatat bahwa 52 persen responden menghabiskan Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan untuk paket data. Angka itu, jika dipikirkan, nyaris sama dengan biaya sewa warnet seminggu di tahun 2005.</p><p>Di Jakarta saja, jumlah warnet menyusut drastis dari lebih dari 5.000 unit pada awal 2010-an menjadi kurang dari 500 unit. Bukan karena warnet gagal. Tapi karena kebutuhan yang dulu hanya bisa dipenuhi warnet kini bisa dipenuhi dari saku celana.</p><h3>Angka yang Menceritakan Kisah Lebih Dalam</h3><p>Hari ini, jumlah pengguna internet di Indonesia telah menembus 229,4 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi 80,66 persen. Angka ini bertumbuh dari 64,8 persen di tahun 2018 secara konsisten setiap tahunnya. Dan yang paling mencengangkan: smartphone mendominasi sebagai alat utama akses internet dengan persentase 83,39 persen.</p><p>Artinya, mayoritas rakyat Indonesia kini online bukan lewat komputer, bukan lewat laptop, tapi lewat ponsel di tangan mereka.</p><p>Tapi ada satu data yang jarang disorot dan justru paling penting untuk dipahami. Kelompok menuju kelas menengah, dengan pengeluaran sekitar Rp900.000 hingga Rp2,1 juta per kapita per bulan, menjadi basis terbesar ekosistem digital Indonesia dengan 108,6 juta pengguna internet. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan kelas menengah mapan. Mereka adalah segmen yang sering disebut “rentan” dalam laporan ekonomi, tapi justru mereka yang paling banyak memegang ponsel dan paling aktif di internet.</p><p>Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari sebuah rantai panjang yang dimulai dari bilik-bilik warnet berbau rokok di awal 2000-an.</p><h3>Yang Berubah Bukan Hanya Alatnya</h3><p>Ada sebuah kekeliruan yang sering kita buat ketika membicarakan transformasi digital: kita terlalu fokus pada perangkat, dan lupa memperhatikan manusianya.</p><p>Warnet mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis di buku pelajaran mana pun. Ia memberi jutaan orang Indonesia pertama kali merasakan internet tanpa harus memahami teknisnya. Kamu tidak perlu tahu cara setting IP address. Cukup duduk, operatornya yang urus sisanya. Tanpa hambatan itu, banyak orang yang tadinya takut mencoba jadi berani.</p><p>Ketika smartphone datang, kapasitas itu sudah ada. Masyarakat tidak perlu belajar dari nol lagi. Mereka sudah punya mental model tentang apa itu browsing, apa itu chatting, apa itu mengirim foto. Yang berubah hanya medianya, bukan pengertian dasarnya.</p><p>Dan di sinilah insight yang paling jarang dibahas: <strong>warnet adalah sekolah digital pertama Indonesia yang tidak pernah disebut sekolah.</strong></p><h3>Dua Sisi Koin yang Sama</h3><p>Tapi perjalanan ini bukan tanpa bayangan.</p><p>Kenaikan akses tidak otomatis berarti kenaikan manfaat. Data menunjukkan bahwa kelompok bawah lebih banyak menggunakan internet untuk hiburan dan informasi, sedangkan kelas menengah dan atas memanfaatkannya untuk transaksi keuangan, e-commerce, hingga menjalankan usaha.</p><p>Inilah yang oleh para peneliti disebut sebagai kesenjangan digital tingkat ketiga: bukan soal siapa yang punya akses, tapi soal siapa yang bisa mengubah akses itu menjadi nilai ekonomi nyata.</p><p>Bayangkan dua orang dengan ponsel yang sama dan paket data yang sama. Yang satu menghabiskan waktunya menonton konten hiburan. Yang lain menggunakannya untuk berjualan online, mengakses layanan keuangan, atau mengembangkan keterampilan baru. Keduanya “pengguna internet.” Tapi jarak manfaat yang mereka rasakan bisa sangat jauh.</p><p>Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal infrastruktur lunak: literasi digital, kepercayaan diri, dan akses ke ekosistem yang mendukung. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperluas sinyal.</p><h3>Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Perjalanan Ini</h3><p>Evolusi dari warnet ke ponsel mengandung beberapa pelajaran yang relevan jauh melampaui sejarah teknologi:</p><ul><li><strong>Inklusi digital tidak selalu butuh solusi mahal.</strong> Warnet sukses bukan karena canggih, tapi karena <em>murah, mudah diakses, dan tidak mengintimidasi</em>. Ponsel murah China meneruskan logika yang sama.</li><li><strong>Model berbagi akses itu powerful.</strong> Di era AI dan otomasi, mungkin yang kita butuhkan bukan semua orang harus punya alat AI sendiri, tapi ada ruang-ruang bersama di mana alat itu bisa diakses bersama.</li><li><strong>Kepemilikan mengubah perilaku.</strong> Ketika internet berpindah dari “tempat yang dikunjungi” menjadi “benda yang dimiliki,” pola konsumsi dan kreasi berubah drastis. Kebijakan digital perlu mempertimbangkan dimensi psikologis ini.</li><li><strong>Literasi lebih penting dari koneksi.</strong> Dari mereka yang belum menggunakan internet, 40,77 persen memiliki perangkat tapi tidak tahu cara menggunakannya. Masalah terbesar bukan lagi infrastruktur, tapi kepercayaan diri dan keterampilan.</li></ul><h3>Implikasi untuk Indonesia ke Depan</h3><p>Jumlah pembeli daring meningkat dari 14,9 juta orang pada 2019 menjadi 54 juta orang pada 2025. Sebaliknya, jumlah penjual daring hanya naik dari 5,9 juta menjadi 9,7 juta orang. Indonesia sudah menjadi pasar digital yang besar. Tantangan berikutnya : bagaimana mengubah konsumen digital menjadi produsen digital.</p><p>Di sinilah warisan warnet menjadi relevan lagi. Warnet tidak hanya mengajarkan cara browsing. Ia juga melahirkan komunitas, melatih kreativitas (siapa yang lupa membuat akun Friendster dengan desain paling nyentrik?), dan membuka pintu ke dunia yang sebelumnya terasa jauh. Ekosistem digital yang inklusif bukan hanya soal sinyal yang merata, tapi juga soal ruang-ruang di mana orang bisa belajar, bereksperimen, dan salah tanpa rasa malu.</p><p>Mungkin yang Indonesia butuhkan bukan “warnet baru” secara harfiah. Tapi semangat di baliknya: ruang akses yang tidak mengintimidasi, komunitas yang saling mengajar, dan teknologi yang terasa seperti milik semua orang, bukan hanya milik mereka yang sudah tahu cara menggunakannya.</p><h3>Penutup: Kamu Adalah Bagian dari Cerita Ini</h3><p>Setiap kali kamu membuka WhatsApp, memesan makanan lewat aplikasi, atau menonton video di YouTube, kamu sedang berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh jutaan orang yang pernah antre di depan warnet dengan uang Rp5.000 di tangan.</p><p>Perjalanan dari bilik sempit berbau rokok ke layar sentuh di telapak tangan adalah salah satu cerita transformasi sosial paling luar biasa yang pernah terjadi di Indonesia, dan hampir tidak ada yang menuliskannya.</p><p>Sekarang kamu sudah membacanya.</p><p>Pertanyaan yang tersisa adalah: apa yang akan kita lakukan dengan akses yang sudah ada di tangan kita?</p><p><em>Artikel ini ditulis dengan pendekatan jurnalisme data dan riset sosial-teknologi. Data bersumber dari APJII 2025, Susenas BPS 2025, dan berbagai riset independen tentang perilaku digital masyarakat Indonesia.</em></p><p><em>Punya cerita tentang warnet pertamamu, atau bagaimana ponsel mengubah hidupmu? Tulis di kolom komentar. Saya ingin mendengarnya.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f9e94d7a4432" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Internet untuk Semua: Seberapa Realistis Cita-cita Konektivitas Indonesia Timur?]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/internet-untuk-semua-seberapa-realistis-cita-cita-konektivitas-indonesia-timur-97a82be1a3e7?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/97a82be1a3e7</guid>
            <category><![CDATA[internet]]></category>
            <category><![CDATA[satellite-technology]]></category>
            <category><![CDATA[people]]></category>
            <category><![CDATA[innovation]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:02:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-15T08:02:19.527Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*M-89Tv0D0Klak8val7PABQ.png" /></figure><p>Ada ironi yang sulit diabaikan dalam wajah digital Indonesia hari ini. Di satu sisi, negara ini telah menjadi raksasa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, menguasai hampir 40 persen pangsa pasar kawasan dengan nilai transaksi yang mendekati 100 miliar dolar AS di tahun 2025. Di sisi lain, di lereng pegunungan Papua, di pulau-pulau terpencil Maluku, dan di pelosok Nusa Tenggara Timur, jutaan warga masih hidup dalam kegelapan sinyal.</p><p>Inilah paradoks yang harus kita hadapi jujur: Indonesia sedang berlari kencang di jalur digital, tapi separuh kaki kita masih tertinggal di garis start.</p><h3>Jurang yang Nyata, Bukan Sekadar Statistik</h3><p>Angka-angka berbicara dengan gamblang. Menurut survei APJII 2025, penetrasi internet nasional telah menyentuh 80,66 persen. Capaian yang patut dirayakan, sampai kita melihat lebih dekat. Wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, baru mencapai 69,26 persen. Angka itu bukan sekadar selisih 11 persen di atas kertas. Di baliknya ada anak-anak sekolah yang tidak bisa mengakses bahan ajar digital, petani yang tidak tahu harga komoditas hari ini, pasien di puskesmas terpencil yang tidak bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis, dan pelaku usaha kecil yang tak mampu menembus pasar yang lebih luas.</p><p>Penelitian lintas disiplin terbaru menyimpulkan bahwa kesenjangan digital di wilayah 3T bersifat sistemik-struktural, dan diperkirakan menyumbang <em>learning loss</em> hingga 1,8 tahun bagi pelajar di wilayah tersebut dibanding rekan mereka di kota-kota besar. Itu bukan angka abstrak. Itu 1,8 tahun kehidupan seorang anak yang tidak bisa dikembalikan.</p><p>Penyebabnya bukan satu, melainkan berlapis. Geografi Indonesia yang ekstrem, dengan pegunungan, hutan lebat, dan kepulauan tersebar, membuat pembangunan infrastruktur fisik seperti kabel fiber optik dan menara BTS menjadi proposisi yang mahal dan lambat. Biaya investasinya besar, tapi basis pelanggannya kecil. Tidak ada operator swasta yang bersemangat membangun jaringan di tempat yang margin keuntungannya tipis. Inilah kegagalan pasar klasik yang hanya bisa dijawab oleh intervensi negara.</p><h3>Upaya yang Sudah Ada, Hambatan yang Masih Mengadang</h3><p>Pemerintah tidak tinggal diam. Program Palapa Ring dibangun untuk mewujudkan tulang punggung telekomunikasi terintegrasi dari barat hingga timur Indonesia. Satelit SATRIA-1, satelit internet pertama milik pemerintah Indonesia dengan kapasitas 150 Gbps yang dirancang menggunakan teknologi <em>Very High Throughput Satellite</em>, diluncurkan pada 2023 dan kini telah terisi sekitar 70 persen kapasitasnya. Ia menargetkan lebih dari puluhan ribu titik layanan publik prioritas: sekolah, puskesmas, kantor desa, pos TNI/Polri.</p><p>Di sisi lain, kehadiran Starlink dari SpaceX membawa dimensi baru yang tidak bisa diabaikan. Teknologi LEO (<em>Low Earth Orbit</em>) yang digunakannya, dengan satelit yang mengorbit di ketinggian sekitar 550 kilometer, menawarkan latensi rendah yang tidak bisa ditandingi satelit geostasioner konvensional. Kecepatan unduh median Starlink di Indonesia tercatat sekitar 40 Mbps, dengan potensi naik signifikan seiring penambahan kapasitas.</p><p>Namun di sinilah narasi menjadi lebih kompleks. Pemerintah Indonesia berada dalam posisi dilematis. KPPU merekomendasikan pembatasan operasional Starlink di wilayah 3T, sebuah sinyal bahwa negara tidak ingin terlihat “diselamatkan” oleh pemain asing di tanah sendiri. Ini bukan sekadar kalkulasi bisnis, melainkan pertanyaan kedaulatan digital yang sah untuk diajukan: apakah akses internet masyarakat perbatasan negara boleh sepenuhnya bergantung pada perusahaan yang bermarkas di negara lain, dengan data yang melintas di luar yurisdiksi kita?</p><p>Ketegangan ini riil dan harus dikelola dengan cermat, bukan disederhanakan menjadi pilihan biner antara “pro asing” dan “nasionalis sempit.”</p><h3>Satelit Bukan Satu-satunya Jawaban</h3><p>Godaan terbesar dalam diskusi ini adalah mereduksi solusi menjadi satu teknologi ajaib. Satelit, baik SATRIA maupun Starlink, memang mampu menjangkau tempat yang tidak bisa dicapai kabel. Tapi ia bukan obat mujarab.</p><p>Pertama, ada soal biaya. Perangkat terminal Starlink tidaklah murah bagi mayoritas warga 3T yang pendapatannya jauh di bawah rata-rata nasional. Tanpa skema subsidi atau model bisnis yang tepat, teknologi secepat apapun hanya akan melayani mereka yang sudah mampu, dan justru memperlebar kesenjangan yang ingin kita tutup.</p><p>Kedua, ada soal literasi. Koneksi tanpa kemampuan menggunakannya secara produktif adalah investasi yang setengah jadi. Penelitian tentang kesenjangan digital di NTT menunjukkan bahwa masalah bukan hanya soal akses Level 1, yakni ketersediaan perangkat dan jaringan, melainkan juga Level 2 dan Level 3: kemampuan menggunakan teknologi secara strategis, dan apakah penggunaan itu benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial nyata. Seorang petani di Timika yang kini bisa mengakses internet tapi tidak tahu cara memanfaatkannya untuk memasarkan produknya belum benar-benar merdeka secara digital.</p><p>Ketiga, ada soal ketergantungan infrastruktur. Model <em>hybrid connectivity</em>, yang menggabungkan satelit, jaringan seluler, <em>radio microwave</em>, dan fiber optik sesuai kondisi geografi tiap daerah, digadang-gadang sebagai pendekatan yang lebih realistis dan tangguh dibanding mengandalkan satu platform tunggal.</p><h3>Siapa yang Bertanggung Jawab?</h3><p>Ini adalah pertanyaan yang kerap dihindari dalam diskusi kebijakan digital kita. Jawaban yang jujur: semua pihak, tapi dengan porsi dan peran yang berbeda.</p><p>Pemerintah harus menjadi lokomotif, bukan sekadar penumpang. Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp14,84 triliun di tahun 2024, di mana Rp9,85 triliun dialokasikan untuk infrastruktur TIK, adalah angka yang terlihat besar, tapi perlu terus dievaluasi apakah ia benar-benar mengalir ke wilayah yang paling membutuhkan. Ada usulan menarik yang layak dipertimbangkan: mengalokasikan sekitar 5 persen pajak dari transaksi ekonomi digital, yang nilainya sudah mendekati 100 miliar dolar, untuk pembangunan menara telekomunikasi di Papua dan NTT. Model semacam ini bukan baru; ia mengadopsi logika redistributif yang sudah jamak dalam kebijakan fiskal.</p><p>Sektor swasta perlu didorong lewat insentif yang tepat, bukan sekadar diharapkan bertindak altruistis. Kewajiban universal service, keringanan pajak untuk investasi di daerah terpencil, dan model <em>public-private partnership</em> yang terstruktur adalah instrumen kebijakan yang sudah terbukti di berbagai negara.</p><p>Masyarakat sipil dan perguruan tinggi, terutama yang berbasis di wilayah timur, perlu dilibatkan sebagai mitra, bukan sekadar objek program. Mereka yang paling memahami konteks lokal adalah yang paling mampu merancang solusi yang benar-benar relevan.</p><h3>Konektivitas Bukan Tujuan, Melainkan Prasyarat</h3><p>Satu hal yang perlu kita ingat terus: internet bukan tujuan akhir pembangunan. Ia adalah infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih. Nilai sejatinya baru terasa ketika ia memungkinkan hal-hal lain: anak belajar lebih baik, petani mendapat harga yang adil, pasien mendapat akses kesehatan, pengusaha kecil bisa bersaing.</p><p>Kabar baiknya, ada tanda-tanda progres yang nyata. Data menunjukkan kecepatan internet di Papua telah melonjak lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Maluku Utara mencatat peningkatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps. Ini bukan kosmetik, melainkan fondasi nyata yang sedang dibangun.</p><p>Tapi “lebih baik dari sebelumnya” tidak boleh menjadi tolok ukur keberhasilan. Selama seorang anak di Wamena masih harus mendaki bukit untuk mendapat sinyal, sementara kawannya di Jakarta mengeluh koneksi Wi-Fi apartemen yang lambat, maka kita belum boleh puas.</p><p>Cita-cita konektivitas Indonesia Timur bukanlah utopia. Ia adalah kewajiban konstitusional yang belum tuntas. Teknologi satelit memberikan kita alat yang lebih tajam dari sebelumnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik, koordinasi lintas sektor yang serius, dan keberanian untuk menempatkan pemerataan, bukan pertumbuhan, sebagai prioritas utama pembangunan digital nasional.</p><p>Internet untuk semua bukan mimpi. Tapi ia tidak akan datang sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=97a82be1a3e7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ekonomi Antariksa: Mengapa Indonesia Tidak Boleh Hanya Menjadi Pengguna Satelit]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/ekonomi-antariksa-mengapa-indonesia-tidak-boleh-hanya-menjadi-pengguna-satelit-7a75ad7a1bdc?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7a75ad7a1bdc</guid>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[antariksa]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <category><![CDATA[internet]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:57:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-14T03:57:42.919Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*WIhIHGH5EkjHZ6Y7ji37Yg.png" /></figure><h4>Di abad ke-21, negara yang hanya membeli teknologi antariksa akan menjadi pasar. Negara yang membangun ekosistem antariksa akan menjadi pemain.</h4><p><em>“Kita sering mengira masa depan dibangun di daratan. Padahal, sebagian masa depan itu sedang dibangun ribuan kilometer di atas kepala kita.”</em></p><h3>Kita Hidup di Bawah Langit yang Bekerja untuk Kita</h3><p>Pernahkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi jika seluruh satelit di langit berhenti bekerja selama satu hari?</p><p>Mungkin kita masih bisa menyalakan lampu. Kita masih bisa memasak, bekerja, atau pergi ke kantor. Sekilas, kehidupan tampak berjalan normal.</p><p>Namun, beberapa menit kemudian, peta digital mulai kehilangan akurasi. Pesawat kesulitan memperoleh navigasi yang presisi. Kapal-kapal di laut kehilangan sebagian kemampuan pelacakan. Transaksi perbankan lintas wilayah mulai terganggu. Ramalan cuaca menjadi kurang akurat. Komunikasi di wilayah terpencil terputus. Tim tanggap darurat kesulitan memperoleh citra terkini saat bencana terjadi.</p><p>Yang paling menarik adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari kita tidak pernah melihat satelit secara langsung, tetapi hampir setiap aktivitas digital kita bergantung padanya.</p><p>Satelit telah menjadi infrastruktur yang tidak terlihat (<em>invisible infrastructure</em>). Ia bekerja diam-diam, tanpa sorotan, tetapi menopang banyak sistem yang membuat negara modern dapat berfungsi.</p><p>Kita biasanya hanya menyadari keberadaan sebuah infrastruktur ketika infrastruktur itu berhenti bekerja.</p><p>Begitulah satelit.</p><h3>Kita Sedang Memasuki Babak Baru Ekonomi Dunia</h3><p>Selama puluhan tahun, ruang angkasa dipandang sebagai arena persaingan politik dan prestise antarnegara.</p><p>Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba mengirim manusia ke Bulan. Misi antariksa menjadi simbol superioritas teknologi dan ideologi.</p><p>Namun, lanskap itu telah berubah.</p><p>Hari ini, antariksa bukan lagi sekadar panggung eksplorasi. Ia telah menjadi ruang ekonomi.</p><p>Jika pada abad ke-20 negara berlomba membangun jalan raya, pelabuhan, dan bandara, maka pada abad ke-21 mereka juga berlomba membangun infrastruktur di orbit.</p><p>Bukan hanya untuk sains.</p><p>Bukan hanya untuk pertahanan.</p><p>Tetapi untuk pertumbuhan ekonomi.</p><p>Satelit komunikasi menghubungkan miliaran manusia. Satelit observasi bumi mendukung pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, hingga mitigasi bencana. Sistem navigasi satelit menjadi tulang punggung logistik global. Bahkan layanan transportasi daring yang kita gunakan setiap hari tidak akan bekerja tanpa kombinasi satelit navigasi dan jaringan telekomunikasi.</p><p>Dengan kata lain, ruang angkasa telah berubah dari wilayah eksplorasi menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi global.</p><p>Dan perubahan itu berlangsung jauh lebih cepat daripada yang disadari banyak orang.</p><h3>Pergeseran yang Jarang Dibicarakan</h3><p>Ketika masyarakat berbicara tentang kecerdasan buatan (AI), mereka membayangkan chatbot.</p><p>Ketika berbicara tentang kendaraan otonom, mereka membayangkan mobil tanpa sopir.</p><p>Ketika berbicara tentang ekonomi digital, mereka membayangkan aplikasi.</p><p>Padahal semua teknologi itu memiliki satu kesamaan.</p><p>Mereka membutuhkan infrastruktur.</p><p>AI membutuhkan pusat data.</p><p>Cloud membutuhkan jaringan.</p><p>Internet membutuhkan serat optik.</p><p>Dan semuanya membutuhkan konektivitas global yang tidak mungkin hanya mengandalkan kabel.</p><p>Di sinilah satelit memainkan peran yang sering terlupakan.</p><p>Tanpa satelit, transformasi digital tidak akan menjangkau pulau-pulau kecil, kapal di tengah laut, pesawat yang melintasi samudra, atau wilayah yang terlalu mahal untuk dibangun jaringan terestrial.</p><p>Semakin digital sebuah negara, semakin besar ketergantungannya pada ruang angkasa.</p><p>Paradoksnya, semakin penting satelit, semakin sedikit orang yang membicarakannya.</p><h3>Indonesia Memiliki Langit yang Berbeda</h3><p>Indonesia bukanlah negara kontinental.</p><p>Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.</p><p>Lebih dari 17.000 pulau membentang sepanjang ribuan kilometer. Laut memisahkan masyarakat, tetapi teknologi dapat menyatukan mereka.</p><p>Di sinilah satelit bukan sekadar alternatif.</p><p>Ia adalah kebutuhan.</p><p>Membangun jaringan serat optik ke kota besar relatif mudah. Namun, membangun jaringan yang menjangkau pulau-pulau kecil, pegunungan Papua, kawasan perbatasan, dan wilayah terluar memerlukan pendekatan yang berbeda.</p><p>Tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan biaya yang ekonomis melalui infrastruktur darat.</p><p>Satelit hadir untuk mengisi kesenjangan itu.</p><p>Ia menghubungkan sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, pos keamanan, hingga desa-desa yang selama bertahun-tahun berada di luar jangkauan jaringan konvensional.</p><p>Bagi Indonesia, satelit bukan hanya soal internet.</p><p>Ia adalah instrumen pemerataan pembangunan.</p><h3>Tetapi Ada Sebuah Pertanyaan yang Lebih Besar</h3><p>Selama ini kita sering bertanya,</p><p><em>“Bagaimana agar Indonesia memiliki akses internet yang lebih baik?”</em></p><p>Pertanyaan itu penting.</p><p>Namun, ada pertanyaan lain yang jauh lebih strategis.</p><p><em>“Siapa yang membangun infrastruktur yang kita gunakan?”</em></p><p><em>“Siapa yang memiliki teknologi tersebut?”</em></p><p><em>“Siapa yang menguasai rantai pasoknya?”</em></p><p><em>“Siapa yang memperoleh nilai ekonominya?”</em></p><p>Negara dapat menjadi pengguna teknologi.</p><p>Tetapi hanya sebagian negara yang menjadi pencipta teknologi.</p><p>Perbedaannya sangat besar.</p><p>Pengguna membayar.</p><p>Pencipta memperoleh nilai tambah.</p><p>Pengguna membeli layanan.</p><p>Pencipta menjual layanan.</p><p>Pengguna mengikuti perkembangan.</p><p>Pencipta menentukan arah perkembangan.</p><p>Dalam ekonomi digital, perbedaan itu menentukan posisi sebuah negara dalam rantai nilai global.</p><h3>Dari Konsumen Menjadi Produsen</h3><p>Bayangkan dua negara.</p><p>Negara pertama mengimpor hampir seluruh satelit, perangkat, perangkat lunak, layanan peluncuran, dan teknologi pendukungnya.</p><p>Negara kedua membangun industri manufaktur satelit, mengembangkan perangkat lunak, memiliki pusat pengujian, melatih insinyur, mendanai startup antariksa, serta mengekspor teknologi.</p><p>Kedua negara sama-sama menggunakan satelit.</p><p>Tetapi dampak ekonominya sangat berbeda.</p><p>Negara pertama memperoleh manfaat layanan.</p><p>Negara kedua memperoleh manfaat layanan <strong>dan</strong> manfaat industri.</p><p>Mereka menciptakan lapangan kerja.</p><p>Mereka membangun rantai pasok nasional.</p><p>Mereka mengembangkan riset.</p><p>Mereka menarik investasi.</p><p>Mereka meningkatkan ekspor teknologi.</p><p>Inilah yang disebut sebagai <strong>ekonomi antariksa</strong>.</p><p>Ia bukan sekadar berbicara tentang satelit yang mengorbit bumi, tetapi tentang seluruh ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitarnya.</p><h3>Ekonomi Antariksa Adalah Tentang Ekosistem</h3><p>Banyak orang membayangkan ekonomi antariksa identik dengan roket.</p><p>Padahal roket hanyalah salah satu bagian kecil dari keseluruhan ekosistem.</p><p>Ekonomi antariksa mencakup berbagai aktivitas yang saling terhubung:</p><ul><li>desain dan manufaktur satelit,</li><li>peluncuran,</li><li>pengelolaan stasiun bumi,</li><li>pengembangan perangkat lunak,</li><li>analisis data satelit,</li><li>layanan komunikasi,</li><li>observasi bumi,</li><li>Internet of Things berbasis satelit,</li><li>navigasi,</li><li>pertanian presisi,</li><li>pemantauan lingkungan,</li><li>logistik,</li><li>keamanan maritim,</li><li>hingga layanan keuangan yang bergantung pada sinkronisasi waktu satelit.</li></ul><p>Nilai ekonomi terbesar sering kali justru berada pada layanan hilir yang memanfaatkan data dan konektivitas dari ruang angkasa.</p><p>Artinya, peluang Indonesia tidak hanya terletak pada membangun satelit, tetapi juga pada membangun industri yang memanfaatkan satelit untuk menciptakan nilai tambah.</p><h3>Indonesia Memiliki Modal yang Jarang Dimiliki Negara Lain</h3><p>Indonesia sering melihat dirinya sebagai negara berkembang yang tertinggal dalam teknologi tinggi.</p><p>Pandangan itu tidak sepenuhnya tepat.</p><p>Dalam konteks antariksa, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara.</p><p>Kita adalah negara kepulauan dengan kebutuhan konektivitas satelit yang sangat besar. Kita berada di sekitar garis khatulistiwa, wilayah yang strategis untuk aktivitas peluncuran tertentu. Kita memiliki pasar domestik yang besar, kebutuhan observasi bumi yang tinggi, serta tantangan geografis yang menjadikan solusi berbasis antariksa sangat relevan.</p><p>Di sisi lain, Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasikan satelit komunikasi sejak era Palapa — sebuah pencapaian yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara perintis penggunaan satelit komunikasi di kawasan Asia.</p><p>Namun, pengalaman sebagai pengguna belum otomatis menjadikan kita pemain utama dalam ekonomi antariksa.</p><p>Di sinilah tantangan sekaligus peluang terbesar Indonesia berada.</p><h3>Sebuah Pilihan yang Akan Menentukan Dua Dekade Mendatang</h3><p>Setiap generasi memiliki infrastrukturnya sendiri.</p><p>Generasi orang tua kita membangun jalan raya.</p><p>Generasi sebelumnya membangun pelabuhan.</p><p>Generasi setelahnya membangun jaringan listrik dan telekomunikasi.</p><p>Generasi kita sedang membangun infrastruktur digital.</p><p>Dan semakin hari, sebagian infrastruktur digital itu tidak lagi berada di permukaan bumi.</p><p>Ia berada di orbit.</p><p>Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan satelit.</p><p>Pertanyaannya adalah:</p><p><strong>Apakah Indonesia ingin selamanya menjadi pengguna teknologi antariksa, atau mulai membangun ekosistem yang mampu menciptakan nilai ekonomi dari ruang angkasa?</strong></p><p>Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan masa depan industri antariksa nasional.</p><p>Ia akan ikut menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia pada pertengahan abad ke-21.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7a75ad7a1bdc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Regulasi HAPS untuk Indonesia: antara pemerataan digital dan kedaulatan stratosfer]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/regulasi-haps-untuk-indonesia-antara-pemerataan-digital-dan-kedaulatan-stratosfer-b00e5feaf5c6?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b00e5feaf5c6</guid>
            <category><![CDATA[wahana-antariksa]]></category>
            <category><![CDATA[haps]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <category><![CDATA[artificial-intelligence]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:41 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-22T09:14:41.646Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*L-AE9Ftj-nlewij5NskRlQ.png" /></figure><p>Di ketinggian sekitar 20 kilometer di atas kepala kita, terbentang sebuah wilayah yang selama ini nyaris luput dari perhatian regulator: stratosfer. Lapisan ini terlalu tinggi untuk pesawat komersial, namun terlalu rendah untuk satelit. Selama puluhan tahun ia menjadi ruang kosong dalam peta kedaulatan udara kita. Tapi keadaan itu sedang berubah dengan cepat, dan Indonesia perlu bersiap.</p><p>HAPS — High Altitude Platform Stations — adalah platform yang beroperasi di stratosfer untuk menyediakan layanan telekomunikasi. Bentuknya bisa berupa balon raksasa, pesawat tanpa awak bertenaga surya, atau airship yang melayang berbulan-bulan tanpa turun ke bumi. Bayangkan sebuah menara seluler yang mengambang di langit, mampu menjangkau wilayah seluas ratusan kilometer dengan satu unit saja. Bagi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan desa yang masih gelap sinyal, ide ini terdengar seperti jawaban dari langit secara harfiah.</p><h3>Janji pemerataan digital yang nyata</h3><p>Mari kita jujur tentang persoalan yang dihadapi Indonesia. Membangun infrastruktur fiber optik ke Pegunungan Papua, menara BTS di pulau-pulau terluar Maluku, atau jaringan ke pedalaman Kalimantan adalah pekerjaan yang mahal dan lambat. Medan yang berat, kepadatan penduduk yang rendah, dan biaya logistik yang tinggi membuat banyak wilayah ini secara ekonomi tidak menarik bagi operator telekomunikasi. Akibatnya, kesenjangan digital terus melebar antara Jawa yang terkoneksi penuh dan wilayah timur yang tertinggal.</p><p>HAPS menawarkan logika ekonomi yang berbeda. Satu platform di stratosfer dapat memberikan cakupan setara dengan ratusan menara darat. Tidak perlu membebaskan lahan, tidak perlu membangun jalan akses, tidak perlu memasok listrik ke lokasi terpencil. Ketika bencana melanda dan infrastruktur darat runtuh — seperti yang berulang kali kita saksikan saat gempa dan tsunami — HAPS dapat dikerahkan untuk memulihkan komunikasi darurat dalam hitungan jam, bukan minggu.</p><p>Ini bukan fantasi masa depan yang jauh. Beberapa negara dan konsorsium teknologi global sudah menguji platform semacam ini, dan badan telekomunikasi internasional telah mulai mengalokasikan spektrum khusus untuk layanan HAPS. Pertanyaannya bukan apakah teknologi ini akan datang, tetapi apakah Indonesia akan menyambutnya dengan kerangka aturan yang siap, atau justru tergagap ketika operator asing sudah mengetuk pintu.</p><h3>Sisi yang jarang dibicarakan: kedaulatan di langit</h3><p>Di sinilah cerita menjadi rumit. Ketika sebuah platform melayang di atas wilayah Indonesia selama berbulan-bulan, menyiarkan dan menerima data dari jutaan warga, siapa yang sebenarnya menguasai ruang itu?</p><p>Stratosfer berada dalam wilayah kedaulatan udara nasional menurut prinsip hukum internasional — berbeda dengan orbit satelit yang dianggap ruang bebas. Artinya, secara prinsip, Indonesia berhak mengatur siapa yang boleh beroperasi di langitnya. Namun prinsip dan praktik sering berjarak jauh. Tanpa regulasi yang jelas, kita berisiko menghadapi skenario di mana data warga negara Indonesia diproses dan disimpan oleh entitas asing yang platformnya mengapung tepat di atas kita, tetapi yurisdiksinya berada di benua lain.</p><p>Kekhawatiran ini bukan sekadar paranoia. Pertimbangkan beberapa lapisan persoalan. Pertama, kedaulatan data: lalu lintas komunikasi yang melewati platform asing membuka pertanyaan tentang penyadapan, penyimpanan, dan akses oleh pihak ketiga. Kedua, ketergantungan strategis: jika konektivitas wilayah terpencil bergantung pada platform yang dikendalikan dari luar negeri, kita menyerahkan saklar komunikasi nasional ke tangan asing. Ketiga, keamanan ruang udara: objek besar yang beroperasi jangka panjang di stratosfer punya implikasi terhadap navigasi penerbangan dan bahkan potensi pengawasan.</p><p>Sejarah kebijakan satelit kita seharusnya menjadi pelajaran. Indonesia pernah berbangga dengan Palapa, namun selama bertahun-tahun kita juga bergantung pada slot orbit dan kapasitas asing karena lambatnya pengambilan keputusan domestik. Jangan sampai kisah serupa terulang di stratosfer.</p><h3>Apa yang harus diatur, dan bagaimana</h3><p>Regulasi HAPS yang baik untuk Indonesia tidak boleh terjebak pada dua ekstrem: membuka pintu selebar-lebarnya tanpa perlindungan, atau menutup rapat hingga inovasi mati. Keseimbangan adalah kunci, dan ada beberapa pilar yang perlu dibangun.</p><p>Soal perizinan dan kepemilikan, Indonesia perlu mensyaratkan bahwa operator HAPS yang melayani wilayah nasional tunduk pada hukum Indonesia, dengan struktur kepemilikan atau kemitraan lokal yang bermakna. Ini bukan proteksionisme buta, melainkan memastikan ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban di yurisdiksi kita.</p><p>Soal lokalisasi dan tata kelola data, lalu lintas komunikasi warga Indonesia harus diproses dengan tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Gateway dan titik pendaratan data idealnya berada di dalam negeri sehingga otoritas memiliki visibilitas dan kendali.</p><p>Soal alokasi spektrum, pemerintah perlu segera menetapkan pita frekuensi khusus HAPS yang selaras dengan ketentuan internasional, sekaligus mencegah interferensi dengan layanan seluler dan satelit yang sudah ada. Kejelasan spektrum adalah prasyarat agar investasi mau masuk.</p><p>Soal koordinasi lintas lembaga, ini mungkin tantangan terberat. HAPS berada di persimpangan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital, otoritas penerbangan, otoritas pertahanan, dan badan ruang angkasa. Tanpa mekanisme koordinasi yang tegas, regulasi akan tumpang tindih dan saling melumpuhkan.</p><h3>Jendela yang tidak akan terbuka selamanya</h3><p>Yang membuat momen ini mendesak adalah kenyataan bahwa kerangka internasional sedang terbentuk sekarang, bukan nanti. Negara-negara yang aktif merumuskan posisi di forum global akan ikut menentukan aturan main yang nantinya mengikat semua orang. Negara yang pasif hanya akan menjadi penerima aturan yang dibuat pihak lain.</p><p>Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat jika mau menggunakannya. Kita adalah pasar besar, wilayah strategis yang membentang di garis khatulistiwa — lokasi yang justru ideal untuk operasi platform bertenaga surya — dan suara penting di kawasan. Tapi posisi tawar itu hanya berarti bila disertai kesiapan regulasi dan kejelasan sikap.</p><p>Pemerataan digital dan kedaulatan stratosfer sering disajikan seolah berlawanan: seakan kita harus memilih antara cepat terkoneksi dengan menyerahkan kendali, atau menjaga kedaulatan dengan tetap tertinggal. Saya kira ini dikotomi yang keliru. Dengan regulasi yang dirancang cermat, keduanya bisa berjalan beriringan. Konektivitas untuk desa terpencil di Papua dan perlindungan kedaulatan data warganya bukanlah dua tujuan yang harus dipertukarkan — keduanya adalah ukuran dari negara yang benar-benar hadir bagi rakyatnya, bahkan di langit yang paling tinggi sekalipun.</p><p>Langit di atas Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Sudah waktunya kita memperlakukannya demikian.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b00e5feaf5c6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dari Perang Dingin ke Perang Chip: Bab Baru Geopolitik Teknologi]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/dari-perang-dingin-ke-perang-chip-bab-baru-geopolitik-teknologi-5c1d7b92aa17?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5c1d7b92aa17</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <category><![CDATA[sovereignty]]></category>
            <category><![CDATA[geopolitics]]></category>
            <category><![CDATA[information-technology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 02:53:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-02T02:53:45.535Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*iwtlrTkGEAYvlVM1BBPVEw.png" /></figure><p>Bagi generasi yang tumbuh besar dengan cerita Perang Dingin, geopolitik pernah berarti peta dunia yang terbelah dua: blok Barat dan blok Timur. Kekuatan diukur dari jumlah hulu ledak nuklir, panjang jangkauan rudal balistik, dan banyaknya pangkalan militer di luar negeri. Negara adikuasa saling mengancam lewat uji coba misil dan manuver kapal selam, sementara negara-negara berkembang menjadi arena perebutan pengaruh ideologi.</p><p>Namun tanpa kita sadari, panggung utama perebutan kekuasaan itu sedang bergeser. Di abad ke‑21, perang tidak selalu diawali dentuman meriam atau runtuhnya tembok perbatasan. Ia bisa dimulai dari sebuah keputusan administratif: larangan ekspor chip canggih, pemblokiran akses ke peralatan manufaktur semikonduktor, atau sanksi terhadap perusahaan yang menguasai infrastruktur telekomunikasi. Tidak ada peluru yang ditembakkan, tetapi pabrik berhenti beroperasi, produk tak lagi bisa dibuat, dan negara kehilangan kemampuan mengembangkan teknologi kunci.</p><p>Inilah wajah baru geopolitik: perang yang tampak sunyi di permukaan, tetapi menentukan siapa yang akan menguasai masa depan. Di balik layar gawai, mobil listrik, satelit komunikasi, dan pusat data, tersembunyi jaringan kekuasaan yang lebih halus namun jauh lebih dalam: desain chip, rantai pasok logam tanah jarang, standar jaringan nirkabel, sistem operasi, hingga algoritma kecerdasan buatan. Siapa yang menguasai lapisan-lapisan ini, dialah yang memegang tuas pengaruh atas ekonomi dan keamanan negara lain.</p><p>Setelah runtuhnya Tembok Berlin, dunia sempat percaya pada narasi akhir sejarah. Globalisasi, perdagangan bebas, dan integrasi rantai pasok dianggap akan membuat persaingan besar menjadi usang. Pabrik dipindahkan ke tempat paling efisien, komponen melintasi banyak negara sebelum menjadi produk utuh, dan teknologi menyebar lintas batas dengan kecepatan tinggi. Tetapi krisis finansial global, ketegangan dagang, dan pandemi membongkar ilusi tersebut. Tiba-tiba, kata ketergantungan kembali menghantui: dari vaksin dan alat kesehatan, sampai chip untuk otomotif dan pertahanan.</p><p>Dari sinilah babak baru dimulai. Perang dagang pelan-pelan menjelma menjadi perang teknologi. Pada 7 Oktober 2022, Amerika Serikat menerbitkan paket kontrol ekspor yang secara eksplisit membatasi kemampuan Tiongkok membeli dan memproduksi chip komputasi lanjutan serta peralatan fabrikasinya, dengan alasan melindungi kepentingan keamanan nasional di bidang kecerdasan buatan dan superkomputer. Langkah ini jelas bukan sekadar kebijakan industri, tetapi sinyal bahwa akses ke teknologi inti telah menjadi alat penekan dalam persaingan kekuatan besar.</p><p>Di ranah telekomunikasi, instrumen tekanannya berbentuk pembatasan vendor. Pada 2022, otoritas Amerika Serikat melarang penjualan dan impor perangkat baru dari Huawei dan ZTE dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional. Di Eropa, Komisi Eropa menyatakan pelarangan Huawei dan ZTE dari jaringan 5G sebagai langkah yang sejalan dengan pedoman keamanan siber Uni Eropa, dan mendorong negara‑negara anggota mengecualikan kedua perusahaan itu sebagai pemasok berisiko tinggi; Swedia, Inggris, dan kemudian Jerman menetapkan jadwal penghapusan bertahap perangkat mereka dari jaringan inti. Regulasi yang tampak teknis ini pada hakikatnya adalah keputusan geopolitik tentang siapa yang berhak menancapkan infrastruktur di jantung sistem komunikasi suatu kawasan.</p><p>Chip berada di jantung perubahan ini. Tanpa chip canggih, pesawat tempur modern, sistem navigasi, jaringan telekomunikasi, hingga rumah sakit digital tidak akan berfungsi. Setiap peningkatan kemampuan chip, dari ukuran transistor hingga efisiensi energi, membuka kelas aplikasi baru, termasuk di bidang militer dan intelijen. Tidak mengherankan jika pabrik-pabrik chip kelas dunia dijaga ketat seperti fasilitas strategis, dan negara yang menjadi rumah bagi teknologi kunci ini diposisikan sebagai titik cekik dalam geopolitik global.</p><p>Namun chip bukan satu-satunya senjata baru. Satelit dan infrastruktur antariksa memainkan peran yang tak kalah sentral. Tanpa satelit, banyak wilayah Indonesia akan kembali gelap dari sisi informasi: kapal kehilangan rujukan navigasi, layanan komunikasi di daerah terpencil terputus, pengawasan batas laut dan udara melemah. Orbit kini menjadi jalur tol langit yang diperebutkan bukan hanya untuk siaran televisi, tetapi juga untuk internet kecepatan tinggi, pemetaan sumber daya, dan dukungan operasi militer. Ketika satu negara menguasai jaringan satelit komunikasi dan penginderaan jauh global, ia memegang keunggulan yang sulit ditandingi.</p><p>Di atas semua itu, kecerdasan buatan dan data menambah lapisan kompleksitas baru. Algoritma dapat mempengaruhi apa yang kita lihat di media sosial, cara kita mengambil keputusan ekonomi, bahkan opini politik publik. Negara yang mengontrol platform digital besar dan infrastruktur data raksasa memiliki kemampuan halus untuk membentuk narasi, memantau perilaku, dan memproyeksikan kekuatan lunak ke berbagai penjuru dunia. Di titik ini, batas antara perusahaan teknologi dan alat kebijakan luar negeri menjadi semakin kabur.</p><p>Pertanyaannya: di mana posisi Indonesia dalam babak baru geopolitik teknologi ini.</p><p>Selama beberapa dekade, kita lebih sering hadir sebagai pasar dibanding pemain. Kita mengimpor perangkat, menyewa kapasitas satelit, berlangganan layanan cloud, dan mengadopsi platform digital asing untuk mengurus mulai dari pesan singkat hingga layanan publik. Semua ini tidak keliru, karena dalam jangka pendek solusi impor sering kali lebih murah dan cepat. Namun dalam jangka panjang, pola ini menyimpan risiko ketergantungan yang tidak kecil.</p><p>Bayangkan jika suatu hari akses kita terhadap komponen kunci, layanan cloud, atau platform digital tertentu dibatasi karena perubahan kebijakan di luar negeri. Berapa banyak sistem pemerintahan, layanan pendidikan, atau operasi bisnis yang akan terganggu. Seberapa siap kita mengalihkan ketergantungan itu ke solusi lain yang kita kuasai sendiri. Pertanyaan ini bukan lagi hipotesis abstrak, melainkan skenario yang perlu dihadapi secara serius.</p><p>Di sisi lain, ada contoh negara yang memilih jalan sulit kemandirian. Taiwan dan Korea Selatan sejak dekade 1980-an menempatkan industri semikonduktor sebagai prioritas nasional, menyinergikan kebijakan industri, investasi publik, dan ekosistem riset hingga kini menguasai porsi besar produksi chip dunia dan menjadi tulang punggung rantai pasok global. Upaya jangka panjang ini tidak membuat mereka kebal terhadap gejolak geopolitik, tetapi memberi posisi tawar yang jauh lebih kuat ketika aturan ekspor, sanksi, atau perang dagang bergeser.</p><p>Indonesia sebenarnya memiliki modal untuk mengambil posisi yang lebih terhormat. Sebagai negara dengan penduduk besar, ekonomi yang terus tumbuh, dan kebutuhan infrastruktur digital yang masif, kita punya pasar dan kompleksitas yang menjadikan negeri ini laboratorium ideal bagi berbagai inovasi. Posisi geografis di persilangan jalur pelayaran dan kabel laut global menambah nilai strategis yang tidak dimiliki banyak negara lain. Masalahnya, apakah kita hanya akan membiarkan modal ini dikelola oleh kekuatan luar, atau menggunakannya sebagai basis untuk membangun kemandirian teknologi jangka panjang.</p><p>Di tingkat wacana, kita kerap membicarakan kedaulatan digital, kemandirian teknologi, dan Indonesia Emas 2045. Namun sering kali konsep tersebut berhenti di tataran slogan. Di lapangan, kebijakan industri belum selalu diarahkan pada pembangunan kemampuan desain dan riset, melainkan masih terjebak dalam logika belanja dan proyek jangka pendek. Alih-alih memperkuat kapasitas lokal, kita justru membuat kontrak yang mengunci kita dalam ketergantungan jangka panjang pada produk dan layanan asing.</p><p>Jika kita mengakui bahwa geopolitik hari ini semakin banyak dimainkan di arena teknologi, maka kita pun harus jujur melihat diri sendiri. Selama ini kita lebih mirip arena pertandingan daripada pemain. Kita membuka pasar, menyediakan spektrum frekuensi, mengizinkan instalasi kabel dan pusat data, tetapi belum cukup agresif menegosiasikan alih teknologi, pembangunan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan ekosistem industri dalam negeri.</p><p>Babak baru geopolitik teknologi memaksa Indonesia untuk menjawab pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kita siap membayar harga untuk membangun kemandirian teknologi, atau memilih jalan pintas sebagai konsumen abadi. Ini bukan pilihan yang bisa diselesaikan dengan satu regulasi atau satu proyek strategis. Ia membutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, dan kesediaan untuk melihat teknologi bukan sebagai urusan kementerian teknis, melainkan sebagai inti strategi nasional.</p><p>Episode ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak kita melihat peta secara lebih jernih. Di episode-episode berikutnya, kita akan mengurai lebih dalam bagaimana infrastruktur digital, dari satelit, kabel laut, sampai pusat data, telah menjadi wilayah kedaulatan baru. Di sanalah sesungguhnya pertarungan besar abad ini berlangsung. Bukan hanya siapa yang memiliki lebih banyak tank dan kapal perang, tetapi siapa yang mengendalikan arsitektur teknologi yang menopang kehidupan modern.</p><p>Pertanyaannya, kali ini, apakah Indonesia akan kembali datang terlambat, atau justru memilih untuk menulis babnya sendiri dalam sejarah geopolitik teknologi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5c1d7b92aa17" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Satelit Kosmos 2581, 2582, dan 2583 Rusia Mengerahkan Objek Misterius ke Orbit]]></title>
            <link>https://ubaidillahhaidar.medium.com/satelit-kosmos-2581-2582-dan-2583-rusia-mengerahkan-objek-misterius-ke-orbit-31867d95b210?source=rss-5ddd328843f6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/31867d95b210</guid>
            <category><![CDATA[rockets]]></category>
            <category><![CDATA[rusia]]></category>
            <category><![CDATA[technology]]></category>
            <category><![CDATA[cosmos]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Ubaidillah Haidar]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:29:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-01T09:29:51.386Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*MAf6xVoaThLG6G1QmTeY0A.png" /></figure><p>Tiga satelit Rusia yang penuh rahasia, yang diluncurkan awal tahun ini, telah memicu intrik di kalangan analis ruang angkasa setelah menempatkan sebuah objek tak dikenal ke orbit. Satelit-satelit tersebut, yang diberi nama Kosmos 2581, 2582, dan 2583, diluncurkan dengan roket Soyuz-2.1V dari Kosmodrom Plesetsk pada tanggal 2 Februari. Misi mereka tetap dirahasiakan, tetapi perilaku mereka telah menarik perhatian.</p><p>Pada bulan Maret, satelit-satelit tersebut tampak terlibat dalam operasi jarak dekat, bermanuver di dekat objek lain di luar angkasa, menurut astrofisikawan dan pelacak penerbangan luar angkasa Jonathan McDowell. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret, Angkatan Luar Angkasa AS mencatat sebuah objek baru di orbit, yang kemungkinan besar dilepaskan oleh satelit Kosmos 2581.</p><p>Rusia belum memberikan penjelasan resmi mengenai satelit-satelit tersebut atau objek yang baru saja dilepaskan. Spekulasi berkisar dari eksperimen militer, seperti inspeksi satelit atau pelacakan target, hingga uji teknologi untuk penyambungan atau penerbangan formasi. Alternatifnya, objek tersebut bisa berupa muatan ilmiah atau fragmentasi yang tidak disengaja, meskipun yang terakhir biasanya akan menghasilkan lebih banyak puing.</p><p>Penamaan Kosmos telah digunakan sejak tahun 1962 untuk berbagai macam satelit militer dan ilmiah Soviet dan Rusia, termasuk satelit pengintaian, intelijen elektronik, dan uji coba anti-satelit. Peluncuran terbaru menunjukkan bahwa Rusia mungkin melanjutkan aktivitas luar angkasa rahasia, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi aplikasi militer di orbit.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=31867d95b210" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>