<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Jose Fernando on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Jose Fernando on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@vrndjose?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*QBGKUxo_uZXe1XUqmB3sZQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Jose Fernando on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@vrndjose?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 18:15:57 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@vrndjose/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Kaum Muda dalam Bayang-Bayang Prabowo-Gibran]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/kaum-muda-dalam-bayang-bayang-prabowo-gibran-7022e246d9ae?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7022e246d9ae</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <category><![CDATA[public-policy]]></category>
            <category><![CDATA[youth]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:47:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-31T11:47:15.763Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Artikel ini ditulis bersama Yanuar Nugroho dan dipublikasikan oleh Tempo dengan judul </em><strong><em>“Janji Kosong Prabowo untuk Pemuda”</em></strong><em> yang bisa diakses di </em><a href="https://www.tempo.co/kolom/slogan-kosong-prabowo-untuk-anak-muda-2056727"><em>sini</em></a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*PwKfAsnGFxG1QMahgpEFYA.png" /><figcaption>ilustrasi: Tempo/Kusyowo</figcaption></figure><p>Hari ini belum genap satu tahun sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedelapan. Kemenangan mereka tak lepas dari gelombang kampanye digital yang didorong oleh branding “gemoy”, lagu “Oke Gas”, dan narasi populis yang menyasar generasi muda, khususnya Gen Z dan Milenial yang pada Pemilu 2024 mendominasi 56 persen dari total pemilih.</p><p>Dalam pusaran kampanye tersebut, berbagai janji ditebarkan bak jaring pukat harimau penjala ikan –mulai dari penciptaan jutaaan lapangan kerja, penyediaan Kredit Startup Milenial, hingga rencana ambisius membangun 300 fakultas kedokteran dan mendistribusikan 20.000 beasiswa untuk bidang kedokteran dan STEM. Janji-janji ini seolah menjawab kebutuhan generasi muda akan masa depan yang lebih baik: kerja yang bermakna, dukungan finansial untuk inovasi, serta akses pendidikan berkualitas.</p><p>Namun hari ini, setelah euforia politik mereda dan realitas pemerintahan berjalan, pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana janji-janji tersebut ditepati? Atau justru, benarkah kaum muda hanya dijadikan komoditas politik –didekati saat kampanye, tapi dilupakan setelah pemilu usai?</p><p><strong>Janji Tinggal Janji</strong></p><p>Pertama, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja –termasuk lima juta <em>green jobs</em> — terlihat semakin jauh dari kenyataan. Data BPS per Februari 2025 mencatat angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Di awal tahun ini saja, badai PHK telah merumahkan lebih dari 74 ribu pekerja (Tempo, 2025). Pasar keuangan juga mencerminkan ketidakpercayaan: IHSG anjlok 11,67 persen per April 2025. Para investor menilai regulasi tidak stabil, iklim investasi tidak kondusif, dan memilih hengkang ke negara lain. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ditambah dampak kebijakan tarif Trump, bukan tidak mungkin IHSG akan terus terpuruk lebih dalam.</p><p>Kedua, Kredit Startup Milenial. Belum terdengar gaungnya, apalagi realisasinya. Padahal, skema kredit berbasis utang bank tidak cocok dengan model bisnis startup yang membutuhkan ruang risiko, fleksibilitas, dan pembiayaan jangka panjang. Bank, dengan logika komersialnya, menuntut kepastian pengembalian cepat. Ini sesuatu yang bertentangan dengan karakteristik fase awal bisnis rintisan.</p><p>Kondisi ekosistem startup sendiri sedang lesu. Gelombang PHK menerpa banyak perusahaan teknologi dari berbagai sektor: Gravel (konstruksi B2B), PrivyID (identitas digital), Alodokter (teknologi kesehatan), Mekari (perangkat lunak UKM), hingga Laku6, Xendit, Flip, Waresix, Edenfarm, Fazz, dan Mapan. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sektor yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi digital anak muda.</p><p>Ketiga, janji pembangunan 300 fakultas kedokteran dan distribusi 20.000 beasiswa kedokteran dan STEM tampaknya paling utopis. Bahkan Mendiktisaintek, saat itu Satryo Brodjonegoro dan kini Brian Yuliarto, memilih merespons dengan menambah kuota mahasiswa di fakultas kedokteran yang sudah ada, terutama di daerah 3T, alih-alih membangun yang baru dari nol. Secara teknokratis, APBN kita belum sanggup menanggung beban janji ini. Program Makan Bergizi Gratis saja, yang menjadi andalan Presiden, baru menjangkau 4,4 juta siswa dari total target 82,9 juta (Tempo, 2025). Lalu dari mana dana untuk janji-janji besar lainnya?</p><p>Bukannya melakukan refleksi, pemerintah justru mengadopsi kebijakan yang bertolak belakang dengan janji-janji kepada anak muda. Sejak awal, keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan nyaris nihil. Kabinet Merah Putih lebih mencerminkan logika bagi-bagi kekuasaan daripada meritokrasi. Bahkan revisi UU TNI membuka jalan bagi perwira aktif menduduki jabatan sipil, sebuah langkah mundur yang memicu kritik luas. Sementara itu, 25 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dipertontonkan seolah-olah itu praktik lumrah. Jika kultur birokrasi masih didominasi mentalitas “boomer” dan oligarki kekuasaan, sulit berharap arah kebijakan berpihak pada kepentingan anak muda.</p><p>Itu belum cukup. Pemerintah berencana merekrut 24 ribu prajurit tamtama untuk membantu sektor kesehatan, pertanian, dan peternakan. Ini menutup peluang bagi 24 ribu lulusan muda dari jurusan terkait untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Belum tentu pula para prajurit tersebut memiliki bekal keilmuan yang relevan untuk menangani pekerjaan teknis di lapangan.</p><p>Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah seakan kehilangan kepekaan terhadap suara masyarakat, khususnya anak muda. Saat publik resah atas minimnya lapangan kerja, salah satu menteri justru menyarankan agar rakyat “tidak kufur nikmat” (Tempo, 2025). Alih-alih merespons keluhan dengan empati dan solusi, pemerintah justru terlihat berjalan dengan kacamata kuda, sibuk pada proyek-proyek strategis yang belum tentu menjawab kebutuhan paling mendesak rakyat.</p><p><strong>Bagaimana kita memaknai situasi ini?</strong></p><p>Gaetano Mosca, dalam karyanya <em>The Ruling Class</em> (1939), menyebut bahwa setiap rezim akan mencari <em>political formula</em> –sebuah narasi atau justifikasi — untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dalam konteks Pemilu 2024, formula itu adalah kaum muda. Dengan dominasi demografis sebesar 56 persen, suara Gen Z dan Milenial menjadi komoditas politik yang paling menggiurkan. Janji-janji manis bagi anak muda, seperti pekerjaan, pembiayaan, beasiswa, adalah instrumen mobilisasi untuk mengamankan suara. Tapi begitu kekuasaan diraih, janji itu lenyap tinggal slogan kosong.</p><p>Partai-partai politik pun ikut menumpang gelombang ini. Mereka berlomba membangun citra ramah anak muda: merekrut kader muda, memajukan figur muda, hingga mengadopsi narasi “politik keren” untuk menarik simpati pemilih pemula. Anak muda dijadikan etalase elektoral, tetapi tidak diundang masuk ke ruang pengambilan keputusan.</p><p>Kini, semua itu tampak luntur. Label “pakde gemoy” yang dulu dikapitalisasi sebagai simbol keakraban Prabowo dengan anak muda, sirna di tengah gaya kepemimpinan yang sentralistik dan militeristik. Narasi populis berubah menjadi konsolidasi kekuasaan. Prabowo kembali ke setelan awal: sosok militer, bagian dari elit lama, bukan representasi aspirasi generasi baru. Akhirnya, kaum muda hanya menjadi kendaraan elektoral: diperlukan untuk menang, tapi ditinggalkan saat kekuasaan telah digenggam.</p><p><strong>Dari Janji ke Aksi</strong></p><p>Ke depan, apa yang bisa dilakukan?</p><p>Nasi memang sudah menjadi bubur. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru ini saatnya memperkaya rasa bubur tersebut dengan kebijakan yang lebih berpihak dan rasional. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin keluar dari kebuntuan ini, ada beberapa langkah mendesak yang perlu diambil.</p><p>Pertama, memulai kembali industrialisasi secara serius. Hilirisasi yang dijanjikan tak akan menghasilkan apa-apa tanpa pondasi industri nasional yang kokoh. Tanpa pabrik, laboratorium, dan ekosistem produksi, hilirisasi hanyalah jargon. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura lepas dari jebakan negara berkembang justru lewat industrialisasi, bukan sekadar retorika pembangunan. Industrialisasi ini akan butuh banyak anak muda produktif.</p><p>Kedua, mengembalikan kepercayaan investor. Ini berarti membenahi birokrasi yang ruwet, membuka ruang gerak sektor swasta, serta memberantas korupsi, pungli, dan premanisme yang masih menjadi “biaya tak terlihat” dalam berbisnis di Indonesia. Tanpa itu, iklim investasi akan terus memburuk, lapangan kerja akan sulit tumbuh, dan banyak anak muda terpaksa menganggur.</p><p>Ketiga, melibatkan anak muda secara nyata dalam pemerintahan. Indonesia tidak kekurangan talenta muda. Yang kurang adalah keberanian politik untuk memberi ruang bagi mereka. Representasi generasi muda, khususnya dalam jajaran kabinet dan lembaga strategis, dapat menjadi jembatan agar kebijakan lebih kontekstual, adaptif, dan berpihak. Tapi ini hanya bermakna jika seleksi dilakukan berbasis meritokrasi, bukan politik dagang sapi.</p><p>Dan terakhir, bagi kaum muda: jangan biarkan diri terus dijadikan komoditas politik. Suara yang telah Anda berikan dalam pemilu harus Anda kawal agar berbuah kebijakan yang nyata. Jika Anda diam, hak-hak Anda akan terus diabaikan. Tapi jika Anda bersuara, sejarah menunjukkan kita mampu menggugah kekuasaan. Contohnya nyata: dari demonstrasi #IndonesiaGelap hingga #TolakRUUTNI, suara Anda sesungguhnya didengarkan, meski kemudian dikerdilkan, bahkan hendak dibungkam. Karena itu, jangan diam, jangan berhenti. Gerakan seperti itu perlu terus hidup, agar demokrasi tidak tergerus, dan masa depan tidak ditentukan oleh mereka yang hanya peduli pada kekuasaan.</p><p>Karena pada akhirnya, kalau bukan kaum muda, siapa lagi? Dari anak muda, oleh anak muda, untuk masa depan negeri kita yang lebih adil dan bermartabat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7022e246d9ae" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Satu Tahun ke Belakang: Sebuah Refleksi atas Perencanaan Kebijakan di Indonesia.]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/satu-tahun-ke-belakang-sebuah-refleksi-atas-perencanaan-kebijakan-di-indonesia-10c2c1182020?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/10c2c1182020</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:29:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-10T14:32:25.280Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/464/1*sQ110SvH35OYtTeGzsyGZw.png" /></figure><p>Artikel ini aku tulis ketika dalam perjalanan menuju Jogjakarta dari Stasiun Pasar Senen. Setelah menghabiskan 1 <em>cup</em> Kopi Kenangan Mantan <em>less sugar</em> yang aku beli sebelum kereta berangkat, kepala ini terpacu karena efek kafein (<em>note</em>: aku juga tak bisa produktif jika tidak ada segelas kopi di meja ketika bekerja). Beberapa memori pada tahun 2024 akhirnya terlintas begitu saja. Lantas, aku tangkap ide yang mengalir dengan laptop di pangkuan.</p><p>Tahun 2024 merupakan tahun yang krusial bagi Indonesia. Bukan hanya menghadapi Pilpres yang salah satu cawapresnya dibantu sang paman, himpitan sosial ekonomi kelas menengah yang semakin meningkat, dan KRL Jabodetabek yang tak pernah akan ditambah jumlah gerbong maupun unitnya walaupun ramai kritik di Twitter. Bagi para perencana kebijakan, tahun ini merupakan momen untuk menyusun rencana strategis ke depan.</p><p>Seluruh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, masuk ke momen untuk menentukan arah organisasi selama 5 tahun berikutnya, apalagi ketika dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian di penghujung masa pemerintahan Jokowi — dan sekarang kita tahu penggantinya adalah Prabowo. Berbagai isu bermunculan: bagaimana nantinya arah dan orientasi kebijakan Prabowo, bagaimana kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo, isu Bappenas yang digabung dengan Kemenkeu, pembentukan Badan Penerimaan Negara, Kemendikbudristek yang akan dipecah menjadi 3, dan lainnya.</p><p>Tentulah Prabowo bukan Jokowi yang sangat mengagungkan infrastruktur dan cara politiknya melakukan <em>blusukan</em> itu. Prabowo memiliki pendekatan yang berbeda — yang bisa kusebut sebagai pendekatan yang lebih neo-orde baru. Namun hal itu bisa kita bahas di lain waktu.</p><p>Kembali lagi ke pembahasan mengenai perencanaan organisasi, aku merefleksikan beberapa hal selama aku ikut terlibat dalam bidang ini. Sebagai konteks: selama tahun 2024 aku berkesempatan untuk ikut terlibat dalam penyusunan Renstra beberapa kementerian dan lembaga pemerintah pusat, mulai dari Bappenas, BPKP, Kemendikbudristek, dan beberapa kementerian lainnya, sebagai fasilitator <em>Foresight</em>, sebuah metode perencanaan kebijakan yang saat ini belum banyak diterapkan di Indonesia.</p><p>Beberapa refleksiku selama ikut serta pada penyusunan Renstra tahun 2024 adalah sebagai berikut:</p><ol><li><strong>Lebih Reaktif Daripada Antisipatif.</strong></li></ol><p>Dari kegiatan dengan berbagai kementerian, aku mengamati bahwa perencanaan kebijakan di Indonesia lebih bersifat reaktif daripada antisipatif. Orientasi kebijakannya bersifat linear: progres berjalan dari titik A ke B, C, dan seterusnya. Padahal di masa depan yang penuh ketidakpastian, kita tidak dapat menentukan apa yang akan terjadi saat berjalan di antara titik tersebut. Kendala atau masalah apa yang menunggu kita di depan. Atau ketika munculnya opsi seperti B1, B2, B3 dan seterusnya. Pilihan mana yang nanti kita ambil?</p><p>Contoh yang paling dapat dilihat adalah ketika <em>Covid-19</em> terjadi. Seluruh perencanaan ekonomi yang sudah dibangun oleh pemerintah bertahun-tahun runtuh hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Pada akhirnya, seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan reaksi pada <em>Covid-19</em>: pemberlakuan PSBB, penerapan <em>Work From Home</em>, penutupan industri kecil dan menengah, penggunaan masker, dll.</p><p>Gap ini yang berusaha dijawab oleh <em>Foresight</em>. Metode perencanaan ini menyediakan berbagai skenario masa depan yang kemungkinan terjadi dan apa kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk dapat beradaptasi pada semua skenario sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.</p><p>Metode ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hampir semua negara maju seperti Inggris, Singapura, Finlandia, Belanda, dan Amerika Serikat sudah menerapkan Foresight sejak akhir abad 20 — bahkan memiliki lembaga <em>Foresight</em> sendiri. Namun Indonesia baru menerapkan metode ini melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) pada pemerintahan SBY (dan diadopsi oleh Jokowi menjadi Kantor Staf Presiden).</p><p><strong>2. Tumpang Tindih Fungsi Antar-Lembaga.</strong></p><p>Seringkali perencanaan yang dibuat oleh beberapa kementerian telah matang dibuat, tetapi tantangannya ada pada tahap implementasi dan evaluasi. Idealnya di dalam sebuah siklus kebijakan, fungsi perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi dilakukan oleh entitas yang berbeda agar terjadi <em>check and balances</em>.</p><p>Contohnya, dalam kebijakan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Jokowi, pembangunan PSN direncanakan oleh Bappenas, lalu dialokasikan anggarannya oleh Kemenkeu dari APBN, setelah itu Kementerian PUPR yang menjadi pelaksana pembangunan, dan kemudian dievaluasi dan diawasi oleh BPK dan BPKP. Dalam berbagai perbincangan selama menjadi fasilitator, hal ini belum banyak dilakukan.</p><p>Misalnya, ketika terjadi perbedaan mengenai data penerima bantuan sosial antara Kemenko Perekonomian dan Kemensos. Kemenko Perekonomian memilih untuk menggunakan data dari Kemenko PMK dan menyalurkan sendiri bantuan sosial tersebut. Akibatnya banyak pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena ada perbedaan data dengan yang berasal dari Kemensos tahun lalu. Idealnya, Kemensos yang harusnya membagikan bantuan sosial sebagai kementerian pelaksana, bukan Kemenko sebagai koordinator.</p><p><strong>3. Tegangan Politik dan Teknokratik: Tantangan Kebijakan Berbasis Bukti</strong></p><p>Tidak dapat dipungkiri bahwa pembuatan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Dalam refleksiku, hampir tidak pernah muncul satu pun kebijakan yang murni berasal dari masukan teknokratik. Semua sangat ditentukan oleh faktor politik, seperti kepemimpinan dan kepentingan.</p><p>Pada satu kegiatan <em>foresight</em> dengan salah satu kementerian, hasil <em>foresight </em>berupa <em>horizon scanning</em> atas kejadian/events yang terjadi pada lembaga tersebut sudah disepakati oleh seluruh peserta, kemudian dibantah oleh pimpinan ketika hasil tersebut dipresentasikan. Dengan banyak justifikasi, pimpinan tersebut mengatakan bahwa sudah banyak regulasi internal yang mengatur dan mengakomodasi aspirasi dari pegawai. Entah hasil foresight tersebut akan digunakan atau tidak.</p><p>Hal ini juga yang terjadi dengan banyak kebijakan di Indonesia, misalnya saat perumusan UU Omnibus Law, atau tidak kunjung disahkannya RUU Perampasan Aset, dll. Padahal kita tahu bagaimana untung-rugi kedua dampak kebijakan tersebut ketika diimplementasikan. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti (<em>evidence-based policy</em>). Pada akhirnya kebijakan berkualitas tidak akan tercipta apabila <em>bottle-neck</em>nya ditentukan oleh aspek politik.</p><p>Sekian refleksi dariku atas perencanaan kebijakan yang singkat ini. Sebenarnya masih banyak lagi refleksi yang kudapatkan satu tahun ke belakang. Tapi biarlah itu menjadi pembelajaran bagi diriku sendiri. Ketika artikel ini selesai, aku sudah melewati Stasiun Cirebon dengan satu keluarga yang duduk bangku depan dan sampingku. <em>Adios!</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=10c2c1182020" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Nusantara and The Declining of Democratic Governance]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/nusantara-and-the-declining-of-democratic-governance-c64452847df3?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c64452847df3</guid>
            <category><![CDATA[authoritarianism]]></category>
            <category><![CDATA[new-capital-city]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 10:23:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-06-14T10:23:19.575Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ObDGkEuCthB64jHkb8K48A.jpeg" /><figcaption>French illustration of Nicomedia, 1882. Former capital of Eastern Roman Empire before Byzantium.</figcaption></figure><p>The sustainability of IKN’s development was at stake when the election was held. However, currently Prabowo-Gibran’s victory in the 2024 election has been confirmed through the determination of national election results by the Indonesian Election Commision (KPU). This helps ensuring the fate of Indonesia’s new capital development in the next five years.</p><p>In the midst of ongoing development, the new capital still has several problems, especially in democracy governance. This problem is not yet recognized by the wider community because it is difficult to see with the naked eye. This must be the main consideration for community to respond to capital development in Nusantara.</p><p><strong>Shamocracy From the Beginning</strong></p><p>Shamocracy is a satire used to explain that a political system that is actually undemocratic in the process pretends to be democratic. This term is used in discriminatory policies and systems around the world, such as apartheid system, legislative misrepresentation, and autocratic governments that label themselves “democracy”. These also occurred in the process of drafting the New Capital Bill (RUU IKN).</p><p>The government claims that the process of discussing New Capital (IKN) Bill has been carried out in accordance with procedures. In fact, the discussion of the IKN Bill became the most important thing fastest in the history of lawmaking. It was only discussed two weeks after the formation of the Special Committee on the IKN Bill in the DPR was formed on December 7 2021. This fact is truly sad considering other bills, such as the Renewable Energy Bill (RUU EBT), the Sexual Violence Eradication Bill (RUU TPKS), the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) and the Asset Confiscation Bill (RUU Perampasan Aset) which should has become a priority but has stalled in discussion in the DPR for years.</p><p>Some time after the IKN Bill was passed, the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) and WALHI submitted a formal test to the Constitutional Court questioning public participation in the discussion of the bill. They believe that the government has excluded parties who should be involved in the phase of creating academic texts and environmental studies, such as indigenous peoples, environmental activists, etc. The government hid the AMDAL along with the environmental study of the Sepaku-Semoi Dam project and Sepaku River intake pipe is planned to be a water supply project for the needs of the new capital (Tempo, 20/6/2023).</p><p>These facts certainly make us need it sanctions against the ambitions behind IKN development. We should also question the government’s commitment to democracy. This is because the planning phase in the formulation of the IKN Law did not uphold the principle of transparency and ignored public participation.</p><p><strong>Doesn’t Solve Jakarta’s Problems</strong></p><p>The transfer of the capital from Jakarta to Nusantara is based on Jakarta’s heavy burden as the center of government and economy: population density, social inequality, traffic jams, and environmental problems. Therefore, Nusantara is projected as the new center of government. All national government interests will be carried out from there. Meanwhile, Jakarta will remain the center of the economy.</p><p>However, the goal of moving the capital will not be achieved if the economic center remains in Jakarta. The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform claims that it will move 118,000 to 180,000 government workers in stages starting with the transfer of 3,642 workers in the third quarter of 2024. The total is not even 2% of the total population of Jakarta which currently reaches more than 10 million people (BPS, 2022).</p><p>This number is very small compared to the majority of Jakarta’s population who work in the non-government sector, including private workers and freelance workers which totals 4.8 million people (BPS, 2022). Workers and their families will not necessarily move to the archipelago if their main livelihood is on the island of Java.</p><p>IKN development is targeted to open up new economic opportunities, but cannot immediately move labor-intensive industries and businesses from Jakarta. These big companies invest a lot of money and time to build industrial ecosystems, such as factories, buildings and offices in Java. Building and moving it to another city certainly requires a large amount of capital.</p><p>The large number of residents who remain will ultimately have implications for stalling in solving other problems, such as traffic jams and environmental problems. Therefore, the development of Nusantara does not automatically eliminate all of Jakarta’s classic problems. Jakarta needs to be resolved systematically — not moved.</p><p><strong>Potential Decline in Democratic Governance</strong></p><p>We all remember the large demonstrations carried out by a combination of civil society and students to reject the 2019 KPK Bill (RUU KPK) and RKUHP, as well as the 2020 Omnibus Law in big cities in Indonesia — with the center of the movement in Jakarta. Almost the entire community and students moved to the legislative offices of each region to voice their rejection of the bill which was considered to benefit the elite. The results were disappointing: the government continued to pass a series of bills — some were even completed without public outreach.</p><p>The trend of the social movement will also certainly change. The civil movement had been concentrated on Java even before Indonesia’s independence, as had academics and students — all the best universities were on Java. With a small population and dominated by ASN and government workers, the pressure and supervision carried out by civil society and student social movements as the natural opposition to the government at Nusantara will be reduced by distance and costs.</p><p>This was predicted by Ian Douglas Wilson in “<em>The Road to Nusantara: Process, Challenges, and Opportunities</em>”. He stated that the increasing distance between the center of government and the large population and civil power, both organized and unorganized, is associated with a decrease in accountability and acceptance of public sentiment.</p><p>A distance between the government and civil power will be created if the capital moves to Nusantara and will ultimately have implications for reckless decision making. We certainly don’t want this to happen. It will be difficult for people to move massively from Java to Borneo just to demonstrate. Digital protests on social media are also not necessarily effective because hashtags such as #ReformDicorruption and #RejectOmnibusLaw are in fact in vain.</p><p>Democracy forever is ours. Moving the capital will not change the true nature of democracy. Democracy belongs to the public, including when the capital actually moves to Nusantara. Immediate mitigation efforts must be carried out before this actually happens. Public have to move together as a pressure group against the government’s elitist decisions.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c64452847df3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Zwarte Sinterklaas: The Fate of Indo People in Dutch East Indies]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/zwarte-sinterklaas-the-fate-of-indo-people-in-dutch-east-indies-785e82e6839a?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/785e82e6839a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 14:07:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-11-28T14:14:22.766Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/360/1*SK4XzAADFvIetaYjNl2ABQ.jpeg" /><figcaption>Indo-European Couple in 1900 (National Geographic Indonesia)</figcaption></figure><p><em>This article was also uploaded to Rebeca Bernike’s Medium which can be accessed at </em><a href="https://becatania.medium.com/zwarte-sinterklaas-the-fate-of-indo-people-in-dutch-east-indies-58b290e6c044">https://becatania.medium.com/zwarte-sinterklaas-the-fate-of-indo-people-in-dutch-east-indies-58b290e6c044</a></p><p>At 3PM on the Sunday in the middle of November 2022, suddenly our thoughts led us to write articles on history, politics and philosophy issues, to be published on a blog. It was strenuous to unite two minds, especially when the distance “Jakarta — Surabaya” separated us. Thanked to Whatsapp and Discord for accompanying us to determine which topics are delightful and questionable for us to write together in this blog.</p><p>The choice fell on the history of Indos in Indies Island and how they were expelled from Indonesia. This intention was the result of the confusion between the two of us who want to fill our free time. We hope you readers can enjoy this writing and we also hope that we can write this consistently. That’s the hard part lol, enjoy!</p><p><strong>Indos’ Life in Indies Island</strong></p><p>We both remember the time when we read Bumi Manusia, a novel by Pramoedya Ananta Toer which tells the story of Minke and Annelies in Surabaya. Minke is a Javanese man, while Annelies is a Dutch-Javanese descent from the couple Herman Mellema and Nyai Ontosoroh. The life of the people in Java at that time was clearly illustrated in the novel Bumi Manusia where natives became the lowest class in the social strata after the Dutch and the Far East, but for Minke was the son of a nobleman, he received the education like other Dutch people at HBS (Hoogere Burgerschool). On the other hand, Annelies and her older brother, Robert Mellema, were Indos who were legally equal to the Totok Dutch, but not socially. In fact, Annelies and Robert Mellema were not the only Indos in the Indies at that time, but there were many more.</p><p>Indos are the mixed descent between people from certain ethnicities in Europe (mainly the Netherlands, but also Portugal, Spain, Germany, Belgium, and France) with European phenotypes and people from certain non-European ethnicities in the Dutch East Indies or Indonesia. By law, most of them had the status of European citizens in the Dutch East Indies. They uphold European (especially Dutch) cultural values with a lot of local Indonesian influences to some degree in their daily lives.</p><p>However, this ethnic group also includes Europeans who came and lived for a long time in Indies Island or who were born in Indies Island, because among people of mixed ancestry there is a wide range of phenotypes, so that the appearance factor cannot be used as the only limiting factor for this ethnic group.</p><p>The ban on bringing wives (except for high-ranking officials) and bringing Dutch women to the Dutch East Indies resulted in the mixing of blood which resulted in many marriages between full-blooded Dutch people and natives, which were generally not official marriages. This made the population of Indo people in the Land of the Indies increase. The Indo in the colonial period had a higher degree than the pribumi and the Far East, but still lower than the Totok Dutch.</p><p>Most of them were brought up by their mothers in local traditions, so that their education was considered lacking, also in their ability to speak Dutch. The VOC, as the ruler, did not seem too concerned about this situation. However, it was precisely the inclusion of local cultural elements that made them different from the Dutch settlers, and was even maintained until the end of the 20th century.</p><p>The Indos were used by the Dutch colonialists as a cultural<em> “bumper” </em>so that friction would not occur which would lead to political chaos. The Chinese-Indonesian, who became the<em> “bumper” </em>of the colonial economy, experienced the same fate. They were looked down upon by the Totok Dutch, but they also looked down on the natives, who were considered incompetent and lazy.</p><p>Totok Dutch people have a sneer for Indos: the word “Indo” is considered to be an abbreviation for indolent (lazy). Totok Dutch people are socially and legally in a higher position than those of mixed descent. Although in some ways they blend because of the same cultural orientation, in many other ways the two groups are quite different, such as food and aesthetic tendencies.</p><p>The main characteristic of the Indos is that they have stronger family ties than the Totok Dutch. Indo people are also fond of hunting and practicing pencak silat (especially from those who are familiar with the local people) and playing kite fight. For your information, many of them don’t have white skin like Europeans, but are more likely to be tan or even darker. The political compass of most European-Indonesian circles during the colonial period tended towards the status quo: they wanted Dutch rule in the Dutch East Indies.</p><p>This is motivated by social tendencies as previously mentioned. However, there are a few who want independent government. It was this last group that became one of the core of the Indonesian independence movement. Indische Bond (1899) and Insulinde can be seen as representing independent government groups (not under the Netherlands). Meanwhile, the Indo-Europeesch Verbond (IEV, 1919) can be considered as an organization of Dutch-oriented Indos.</p><p>The fate of the Indo people in the Indies finally reached its dark phase during the Japanese occupation of Indonesia until Indonesia became independent. During World War II, the European colonies in Southeast Asia, including the Dutch East Indies, were attacked and annexed by the Japanese Empire. The Japanese army treated its colonial population cruelly, especially people from Europe (including Indo).</p><p>All native Europeans were put into Japanese concentration camps, while Indos who could prove kinship with the natives were subject to certain restrictions. Boys aged 15 and over were separated from their mothers and put in camps with adult men. Meanwhile, women were exiled with children in women’s camps. All men of working age were forced to work without pay. After Indonesia’s independence, the Indonesian government even enacted a law to repatriate Dutch people and their descendants to the Netherlands, while Indos were given the choice of returning to the Netherlands or becoming Indonesian citizens.</p><p><strong>Zwarte Sinterklaas</strong></p><p>Zwarte Sinterklaas was a repatriation operation which was also a form of anti-Dutch demonstrations that took place in Indonesia at the end of 1957. It started with Bung Karno’s disappointment with the UN decision on the dispute over the seizure of West Irian by Indonesia and the Netherlands so that Bung Karno gave the order to ban Zwarte Sinterklaas. Zwarte Sinterklaas itself is a Dutch culture to give gifts to children which is celebrated every December 5th or 20 days before Christmas. After Bung Karno’s order, the 6 December 1957 edition of the Leeuwarder Courant newspaper was issued, which read:</p><p><em>“Last night, the Dutch community of approximately fifty thousand people in Indonesia celebrated the traditional Sinterklaas party in a very special atmosphere. As parents struggle to cope with the flood of information from the Indonesian government affecting their lives, businesses and futures. Dutch people’s minds are no longer with the white-bearded saint, but with the careers that have suddenly ended for the majority of those living in this tropical country.”</em></p><p>Knowing this, the Dutch, especially Queen Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, appealed to the Dutch in the Indies Land to return to Europe as soon as possible. The Dutch government then leased ships to Dutch descendants on Indies island. The condition of the ship at that time was very cramped because it accommodated tens of thousands of Dutch descendants. Many of them left their possessions, even just a piece of clothing they were wearing because of the conditions at that time that the descendants of the Dutch were very desperate due to being forcibly evicted from the land of the Indies.</p><p><strong>What is the fate of the Indo people? Are they driven away?</strong></p><p>The Indonesian government led by President Soekarno gave a choice to people of Dutch descent who were called ‘Indo’. They were able to stay in Indonesia or go to the Netherlands forever. Another rule was that Indos who were in the Netherlands at that time could not return to Indonesia. This was because the Indonesian government had revoked the passports of those with Dutch East Indies citizenship.</p><p>Of the tens of thousands of people at that time, not a few were of Dutch-Indies descent or Indo people who chose to move to the Netherlands and not a few of them had never even set foot in the Netherlands. Upon their arrival in the Netherlands, the Queen gave her speech by saying <em>“Welcome to your own country”.</em> The Dutch government also appealed to Dutch citizens to provide accommodation to migrants from the land of the Indies through TV and radio broadcasts at that time.</p><p><strong>Then what happened to the Indo people in the Netherlands?</strong></p><p>Of course, they were confused because many of them had never come to the Netherlands, only armed themselves, without homes, without possessions, without jobs. It didn’t stop there, the fate of the descendants of the Indo people in the Netherlands was not free from discrimination. Many of them are experiencing an identity crisis.</p><p>If they do not leave the land of the Indies, the possibility of them being discriminated against by the natives is quite high because of the stigma they are considered as descendants of colonialists in the eyes of the natives, so they have to leave the land which is already considered their homeland, but on the other hand too they get discrimination in European island.</p><p>Denys Lombard in his book Nusa Jawa: Cross Culture, Volume I, Westernized Boundaries (1996), mentions that Europeans in the Dutch East Indies nicknamed Indo-children under the nickname Anak Kolong. Furthermore, the European stigma labeling the wild attitude of Asian women is more dominant in Indo children, rather than the virtuous attitude of genuine Europeans. So, this bad stigma continues to stick with them even when the Indos arrived in Europe. Apart from that, they were discriminated against because of the rejection by Dutch citizens who felt they were being rivaled in their search for jobs in their own homeland.</p><p>So, have you ever wondered if Dutch-Indonesian descent is so rare or even non-existent around us, even though the Dutch colonization took so long, hundreds of years?</p><p>Yes, the Zwarte Sinterklaas is your answer.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=785e82e6839a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Millenial, Demokrasi Digital, dan Kekuatan Politik]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/millenial-demokrasi-digital-dan-kekuatan-politik-da400241dc2f?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/da400241dc2f</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 03:59:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-07-25T03:59:25.464Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ditulis oleh Jose Fernando, disunting oleh tim Geotimes untuk dipublikasikan di Geotimes.id</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*HpdU_VAUFYyuoHQ-6-8Iww.jpeg" /></figure><p>Dunia politik selama ini lekat dengan generasi <em>baby boomers</em> dan generasi X, karena sebagian besar politikus dan orang yang berkecimpung di dunia politik adalah anggota generasi tersebut. Namun, perlahan-lahan stereotipe itu bergeser saat anak-anak muda mulai diperhitungkan dalam perpolitikan dan menjadi “pemberi arah baru” dalam menentukan kebijakan pemerintah.</p><p>Pada kancah internasional, muncul tren naiknya pemimpin-pemimpin muda seperti di Ukraina, El Salvador, New Zealand, dan Austria. Sementara di dalam negeri, mulai muncul anak-anak muda yang memiliki kapabilitas untuk mengisi kursi-kursi jabatan dalam pemerintahan. Di dalam istana, ada Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta 7 staf khusus yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara di luar istana, ada berbagai macam contoh, seperti Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur, William Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta, dan yang baru-baru ini naik adalah Seno Bagaskoro, juru bicara tim pemenangan Eri-Cahyadi, calon walikota Surabaya, yang merupakan mahasiswa semester 1 di Universitas Airlangga. Selain itu, gerakan demonstrasi yang digagas aliansi mahasiswa menentang UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa generasi muda turut mengawasi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara.</p><p>Salah satu faktor yang mendukung para millenial untuk proaktif terhadap politik praktis adalah peran dari perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak lepas dari pengaruh Revolusi Industri 4.0. Schwab (2016) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 yang terjadi pada abad kontemporer ditandai oleh revolusi digital dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi ini dicirikan oleh perangkat seluler berbasis internet yang dapat diakses secara universal, kecanggihan sensor elektronik yang ukurannya lebih kecil dan murah, dan beragam kecerdasan buatan manusia berbasis teknologi serta mesin-mesin pembelajaran berbasis internet (Schwab, 2016). Terciptanya ruang publik untuk berdiskusi juga merupakan hasil dari Revolusi Industri 4.0.</p><p>Lewat ruang-ruang publik inilah millenial dapat mempresentasikan suara masyarakat dengan lebih baik. Hal ini didukung oleh Karakas et al.(2015) bahwa generasi millenial terhubung dengan ekosistem digital dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, baik itu bekerja, bersosialisasi, maupun dalam melakukan aktivitas lainnya. Fakta lebih lanjut, bahwa dari 145 juta penduduk Indonesia yang memakai internet, kurang lebih 50% nya merupakan golongan umur 19–34 tahun yang dapat dikategorikan sebagai generasi millenial. Serangkaian kenyataan ini mengindikasikan adanya kekuatan dan kemampuan dari generasi millenial yang adaptif terhadap digitalisasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya politik yang mampu dimanifestasikan melalui ruang-ruang demokrasi digital.</p><p>Ruang-ruang publik digital adalah “arena” milik generasi millenial. Di dalamnya mereka dapat mengeluarkan pendapat, berunding, dan turut mengawal pengambilan kebijakan sehingga negara bisa diawasi. Seturut dengan pernyataan Habermas dalam Kadarsih (2008:2) ruang publik diciptakan dengan tujuan untuk merasionalisasikan dominasi politik dengan memberikan tanggung jawab negara pada warga negara. Ruang publik versi Habermas ini harus bersifat otonom dan tidak ada intervensi dari pemerintah, dalam hal ini adalah ruang publik publisitas. Ruang publik publisitas disini merujuk pada media massa, media sosial, dan tempat diskusi digital yang dapat digunakan oleh generasi millenial dalam berpendapat sehingga terbentuk demokrasi digital yang baik.</p><p>Penggunaan ruang-ruang publik digital ini bila digunakan dengan maksimal dapat menjadi kekuatan politik yang besar dan berpengaruh dalam mengkritik dan mengawal jalannya pemerintahan. Contohnya, demonstrasi menentang UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia berawal dari keresahan masyarakat di media sosial tentang pembuatan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru dan merugikan rakyat, setelahnya mahasiswa berkonsolidasi dan melakukan kajian secara online serentak turun ke jalan di kota-kota di Indonesia. Dari contoh ini menunjukkan bahwa peran generasi millenial dalam ruang publik digital sangat besar dan dapat menghasilkan kekuatan politik yang luar biasa.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Dapat disimpulkan bahwa intensitas keterlibatan generasi milenial dalam demokrasi digital dewasa ini sangat besar adanya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kemampuan dalam menggunakan beragam perangkat media digital secara cepat dan efisien. Lebih lanjut, serangkaian digitalisasi yang dilakukan oleh generasi milenial tersebut juga dapat terlaksana akibat adanya revolusi industri 4.0 yang menginisiasi era transformasi digital dalam peradaban manusia dewasa ini. Selanjutnya, penggunaan ruang-ruang publik digital dengan tujuan berdiskusi dan mengawasi pengambilan kebijakan sangat besar perannya untuk mewujudkan demokrasi digital di Indonesia dan memiliki kekuatan politik yang besar bila dapat terkoordinasi dengan baik.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Kadarsih, Ristiana. “Demokrasi Dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa Di Indonesia.” <em>Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga</em>, vol. 9, no. 1, 2008, pp. 1–12.</p><p>Karakas, Fahri et al. 2015. “Management learning at the speed of life: Designing reflective, creative, and collaborative spaces for milenials”, dalam <em>The International Journal of Management Education</em> 13: 237–248.</p><p>Schwab, Klaus. 2016. <em>The Fourth Industrial Revolution</em>. Switzerland: World Economic Forum.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=da400241dc2f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Oligarki : Permainan Para Penguasa]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/oligarki-permainan-para-penguasa-6adc449ea7b6?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6adc449ea7b6</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 20:07:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-12-17T06:22:02.527Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Oligarki : Permainan Para Penguasa</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*UWjaJiTHSgD9sMWDai5lQA.jpeg" /></figure><p>Menurut Aritoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan terpusat pada segelintir orang atau elit. Oligarki merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Oligarki bersifat elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya dan pemegang kekuasaan. Oligarki cenderung tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan.</p><p>Oligarki tidak dapat kita samakan dengan aristokrasi yang dapat dianggap sebagai pemerintahan oleh golongan kecil yang benar. Dalam aristokrasi yang berkuasa adalah kaum bangsawan yang mempunyai andil di parlemen beserta dengan raja dan ratu yang dipercayai sebagai pemimpin karena garis keturunannya. Meskipun aristokrasi dikendalikan oleh kelompok kecil orang, perbedaannya dengan oligarki dapat dilihat dari komitmen aristokrat untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dan memastikan bahwa rakyatnya hidup sejahtera. Namun, aristokrasi juga dapat berubah menjadi oligarki apabila dipengaruhi oleh kelompok elitis bangsawan seperti penasehat-penasehat tinggi suatu kerajaan.</p><p>Oligarki di Indonesia, bermula saat masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Oligarki ala orde baru bisa dibilang merupakan masa kejayaan kaum oligark di Indonesia. Seperti yang kita tahu, dari semua pemilihan umum yang diadakan selama orde baru, Partai Golkar lah selalu yang menjadi pemenangnya. Dwifungsi ABRI di era Soeharto juga menjadi alasan mengapa oligarki di Indonesia pada masa Orde Baru bisa disebut sebagai masa kejayaan para oligark. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dibendung, kebebasan berpendapat rakyat dibatasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi dimana-mana. Bahkan rekan-rekan lingkaran Soeharto di pemerintahan maupun bisnis rela mengikuti Soeharto bermain golf di Jakarta Golf Club untuk sekedar melakukan lobby-lobby politik, salah satunya adalah Bob Hasan.</p><p>Orde Baru mewariskan politik bergaya <em>patronase</em> dan <em>hereditary</em> kepada elit-elit politik pasca reformasi. Kebiasaan-kebiasaan lama pada era Orde Baru belum sepenuhnya hilang karena elit-elit politik yang berkuasa pada masa ini kurang lebih adalah nama yang sama pada masa orde baru. Patronase politik adalah penggunaan sumber daya negara untuk memberikan imbalan kepada individu yang memberikan dukungan elektoral. Hubungan ini bersifat mutualisme dan bisa dilakukan oleh atasan dan bawahan, atau sesama rekan politik atau bisnis. Biasanya atasan berperan sebagai patron, dan bawahannya berperan sebagai client.</p><p>Jeffrey A. Winters (2011) menyebut hubungan simbiosis ini sebagai salah satu ciri utama dari yang ia namakan “oligarki sultanistik”, meskipun dalam kondisi politik yang penuh ketegangan, hubungan saling menguntungkan ini terjadi. Sang oligark akan menjalankan strategi untuk mengkonsentrasikan kekuasaannya, lalu menggunakan akses dan jabatan penting untuk menghadiahi pendukung dan menghalangi pesaing.</p><p>Tentu saja politik patronase yang dilakukan pada masa Orde Baru berbeda dengan yang dilakukan pada masa reformasi. Pada masa Orde Baru, praktek patronase hanya terpusat pada satu figur, yaitu Soeharto. Artinya praktik akumulasi kekayaan hanya bergantung pada hubungan yang dekat dengan Soeharto. Maka yang muncul adalah sebuah bisnis yang dilatarbelakangi oleh mekanisme <em>rent seeking. </em>Pengembangan usaha dan pembangunan konglomerasi memanfaatkan kontrol atas sumber daya ekonomi yang diberikan pemerintah, seperti pemanfaatan lahan, hak monopoli usaha, dan sebagainya.</p><p>Sebagai contoh adalah PT. Bogasari , industri tepung terigu milik Liem Sioe Liong. PT Bogasari mendapatkan hak penuh untuk memproduksi tepung terigu selama rezim Orde Baru berkuasa dengn Bulog sebagai importir tunggalnya. Richard Robinson menyebutkan bahwa 26% laba yang diperoleh dari usaha tepung terigu yang dijalankan oleh PT. Bogasari disalurkan ke Yayasan Harapan Kita milik Ibu Tien Soeharto dan Yayasan Dharma Putra milik Kostrad.</p><p>Sementara pada era Reformasi, pengendali kekuasaan tidak lagi tunggal di tangan satu figur saja. Jeffrey Winters menyebutnya sebagai rezim “Oligarki Liar”, dimana kekuatan ekonomi (kroni bisnis) terfragmentasi sejalan dengan fragmentasi kekuatan politik hasil dari proses demokratisasi. Di antara kekuatan oligarki sendiri bersaing dalam percaturan demokrasi elektoral dalam sistem multipartai. Para kaum oligarki seolah menciptakan sistemnya sendiri untuk terus mengakumulasikan kekayaannya pada bidang-bidang bisnis tertentu. Adanya desentralisasi atau otonomi daerah turut menghasilkan hubungan patron-client di daerah-daerah yang disebut oleh <em>local bossism</em> atau seperti Migdal dan Vedi hadiz menyebutnya sebagai <em>local strongman. </em>Orang-orang ini membangun oligarki politiknya dengan memanfaatkan desentralisasi untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah daerah, izin mengelola sumberdaya alam, menjalin kedekatan dengan penyelenggara pemilu dan sebagainya.</p><p>Sementara <em>Hereditary Politic </em>atau yang biasa disebut politik turun temurun adalah pelanggengan kekuasaan diantara elit-elit politik dengan memberikan kekuasaan kepada keturunan atau keluarga mereka sendiri, dengan kata lain mereka membangun dinasti politik dan menutup kesempatan orang lain. Sebenarnya model ini sudah lama dibangun semenjak Orde Baru tetapi masih terwariskan hingga kini. Tentu gaya berpolitik seperti ini sangat egois dilakukan oleh para politisi untuk mempertahankan kekuasaannya agar tidak jatuh ke pihak lain. Seperti para anggota bangsawan kerajaan yang menunjukkan keeksklusifan keluarga mereka yang mewarisi kerajaan dengan hubungan darah, begitupun dinasti politik ini. Alih-alih mensejahterakan rakyat, keuntungan justru akan mereka tahan demi keegoisan diri sendiri.</p><p>Jika kita melihat sedikit ke belakang, dalam pengalaman pemilihan umum secara langsung sejak 2004. penguasa di semua partai tidak menunjukkan sirkulasi pergantian elite tidak benar-benar ada. Bahkan kepartaian pada era reformasi menjurus pada praktek dinasti politik. Kita bisa lihat di partai-partai di Indonesia, jabatan ketua partai juga banyak yang diserahkan dari orang tua kepada anaknya sebagai penerus, bahkan ada yang bertahun-tahun memegang kendali di satu partai tersebut. Hal ini tentu saja tidak baik bagi kader yang bukan siapa-siapa untuk berkarir menjadi anggota partai, kesulitannya menjadi lebih besar atau bahkan tertutup sama sekali. Inilah realitas kepartaian Indonesia saat ini.</p><p>Dinasti politik cenderung akan memperbesar kesempatan seseorang untuk korupsi. Banyak contoh kasus dinasti politik yang melakukan tindak korupsi dari yang kecil hingga yang besar, seperti contohnya ada Raru Atut Chosiyah, Zumi Zola, dan Bupati Klaten Sri Hartini. Mereka semua adalah orang-orang yang telah membangun dinasti politiknya di daerah masihg-masing dan menjadi <em>local strongman</em>. Mereka juga banyak memasukkan anggota keluarga mereka sendiri kedalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan, atau melanggengkan bisnis mereka sendiri melalui pemanfaatan kebijakan kebijakan yang berorientasi kepada perizinan perusahaan dan sebagainya. Dana yang dikelola turun-temurun dalam lingkaran keluarga berpotensi disalahgunakan karena tidak diawasi oleh pihak lain.</p><p>Mewujudkan good governance yang baik juga akan semakin sulit karena kebijakan dibuat tidak berdasarkan kepentingan rakyat tetapi dari lobby-lobby politik yang dilakukan oleh para dinasti politik maupun para patronase yang ada di jajaran elit politik. Karena kebijakan yang baik haruslah yang menjunjung kebaikan bersama semua kalangan, tidak hanya menguntungkan pembuat kebijakan maupun salah satu golongan saja.</p><p>Hal ini akhirnya akan berimbas kepada pembentukan civil society yang gagal seperti yang dicita-citakan pada saat awal mula reformasi digalakkan. Justru ketimpangan semakin membesar pada saat pasca reformasi. Besarnya ketimpangan terlihat di berbagai sektor seperti perbankan. Data Lembaga Penjaminan Simpanan menunjukkan bahwa dari total 187,24 juta rekening, 97,8 persennya memiliki nominal di bawah Rp 100 juta. Sementara simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar hanya 80.829 rekening atau sekitar 0,04 persen dari total rekening simpanan. Namun, nilai simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 2.136,7 triliun atau sekitar 46 persen dari total simpanan perbankan nasional. Data kepemilikan lahan juga mengalami ketimpangan. Hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan berdasarkan survei BPS pada 2013.</p><p>Hal ini juga menjadikan demokrasi menjadi prosedural. Demokrasi dijalankan hanya sebagai formalitas saja alih-alih membawa perubahan atau malah memperkuat siklus para elit untuk mengakumulasi kekayaan. Hal ini tercermin dari hasil penelitian <em>Indonesia Corruption Watch</em> (ICW) yang menunjukkan bahwa dari 560 anggota DPR periode 2014–2019, ada 293 orang (52,3 pesen) yang memiliki latar belakang pengusaha. Dari 288 entitas bisnis yang teridentifikasi, ICW menemukan sebanyak 11 persen atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas Anggota DPR yang bersangkutan. Selain itu dengan adanya ambang batas dalam politik elektoral (parliamentary threshold) 4 persen dan 20 persen untuk ambang batas presidential threshold mendorong terjadinya menndorong terjadinya politik kartel dan semakin memperkokoh kekuasaan oligark yang memiliki modal yang kuat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6adc449ea7b6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Berkenalan dengan “Keluarga Besar” Esther Shapiro yang Asli Setelah Kuliah Online]]></title>
            <link>https://vrndjose.medium.com/berkenalan-dengan-keluarga-besar-esther-shapiro-yang-asli-setelah-kuliah-online-444180add94c?source=rss-cf9743aa64b1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/444180add94c</guid>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[hasidic-jewish-sects]]></category>
            <category><![CDATA[unorthodox]]></category>
            <category><![CDATA[jewish]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jose Fernando]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 23 Sep 2020 15:35:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-11-16T12:54:48.052Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*h7yJy_OMw01qBAlJPCBRGA.jpeg" /></figure><p>Bangun, makan, bermain sosial media, mendengarkan musik dan menonton film di laptop merupakan aktivitas baru saya sejak kuliah di rumah karena pandemi Covid-19. Badan yang kurang segar karena belum mandi dipaksakan untuk bangun dan duduk di depan layar komputer sambil mendengarkan dosen berceramah yang bahkan tidak saya dengarkan. Sejujurnya hal itu sangat tidak mengenakan.</p><p>Pada suatu siang, saya memutuskan untuk mandi setelah kuliah online. Saya mengambil handuk berwarna kuning favorit saya yang digantung di belakang pintu lalu segera bergegas ke kamar mandi. Setelah guyuran pertama, saya tidak sengaja berkata dalam hati ‘Gila, enak bangetttt’ (guyuran air pertama saat mandi memang senikmat itu). Saya mencuci muka, membersihkan diri, lalu menyelesaikan mandi dan kembali ke kamar.</p><p>Dengan rambut yang masih basah dan badan yang segar, semangat yang baru kembali muncul. Saya lalu duduk di depan laptop yang sedari kuliah tadi ada di tempat tidur untuk mendengarkan lagu di Spotify sekaligus browsing. Saya memilih lagu dari Hivi untuk menemani saya internetan.</p><p>Setelah mendengarkan beberapa lagu, tiba-tiba saya teringat film series yang direkomendasikan teman saya beberapa waktu lalu, judulnya <em>Unorthodox</em>, serial Netflix yang menceritakan perempuan bernama Esther Shapiro yang hidup sebagai Yahudi Hasidic, sebuah komunitas Yahudi ultraortodoks. Saya lalu mencarinya di website (karna saya sudah tidak berlangganan Netflix lagi). Tiga puluh menit alurnya berjalan dengan lambat, membuat saya mengantuk. Pada sela-sela scene film, ditampikan teks bahwa serial ini didasarkan pada biografi Deborah Feldman. Artinya, Deborah Feldman adalah “Esther Shapiro” yang asli.</p><p>Setelah episode pertama selesai, rasa penasaran saya terhadap film ini dan Yahudi Hasidic menuntun tangan saya untuk mencari tahu tentangnya di internet.</p><p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unorthodox:_The_Scandalous_Rejection_of_My_Hasidic_Roots"><em>Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots</em></a><em> by Deborah Feldman </em>adalah biografi yang menjadi dasar pembuatan serial ini. Deborah dibesarkan oleh kakek dan neneknya, yang keduanya adalah Yahudi yang selamat dari tragedi Holocaust, semenjak ibu nya keluar dari komunitas dan ayahnya kabur.</p><p>Deborah menyebut, kehidupan Esty selama di Brooklyn adalah gambaran lengkap dari kisah asli dirinya. Saat hamil, Deborah meninggalkan suami dan komunitasnya pada 2009, lalu pindah bersama anaknya ke Manhattan, lalu ke Jerman pada 2014. Sementara untuk kehidupan Esty selama di Berlin adalah kisah fiksi.</p><p>Biografi ini dibawa ke layar kaca oleh sutradara sekaligus penulis, Anna Winger, dan Alexa Karolinski sebagai <em>co-creator</em>. Anna merupakan wanita Yahudi sementara Alexa merupakan pembuat film yang karya-karyanya banyak mengeksplorasi tentang kebudayaan Yahudi yang jarang muncul ke permukaan.</p><p>Hal yang membuat saya tertarik adalah tentang “keluarga besar” Deborah yang berada di Williamsburg, New York. <em>Hasidic Jews </em>merupakan salah satu aliran di dalam <em>Orthodox Judaism</em>. Semua Hasidic adalah Ortodoks, tapi tidak semua Ortodoks adalah Hasidic. Ada banyak aliran di dalam Yahudi Ortodoks dan Hasidic adalah salah satunya.</p><p><strong>Keseharian</strong></p><p>Komunitas Yahudi Hasidic ini sangat mudah dikenali karena pakaian dan potongan rambutnya yang nyentrik. Para pria Hasidic selalu menggunakan setelan jas hitam panjang dan menggunakan topi lebar saat mereka bepergian keluar. Selain itu, potongan rambut mereka sangat khas. Mereka memanjangkan rambut di kedua sisi kepala hingga melewati telinga. Potongan ini disebut dengan <em>peyot</em> yang banyak dianut oleh Yahudi Ortodoks dan Yahudi di Yaman. Sementara para perempuan memakai <em>high-necked </em>dan menutupi kepala mereka dengan penutup kepala atau memakai wig.</p><p><em>New York Times</em> menulis dana yang dikeluarkan oleh seorang wanita Hasidic untuk menjaga penampilan mereka. Untuk satu buah wig saja, seorang wanita bisa mengeluarkan 1500 dolar hingga 5000 dolar, belum lagi masih ditambah dengan perawatan bulanan rambut palsu termasuk pencucian, penataan, dan pewarnaan.</p><p>Para Hasidic sangat menghormati Taurat. Mereka hidup mengikuti tradisi para leluhurnya, berdoa setiap hari dan sangat menghormati Rabbi (pemuka Agama Yahudi) serta mengikuti perintahnya. Mereka tinggal tanpa kontak langsung dengan lingkungan modern kecuali karena tuntutan pekerjaan atau kebutuhan yang memaksa mereka untuk melakukannya Bahkan, mereka tidak memakai gadget, tv, maupun radio. Mereka menganggap mereka tidak pantas hidup berdampingan dengan orang-orang “kafir” di sekeliling mereka. Mereka menganggap dunia luar adalah jahat dan tempat yang berbahaya.</p><p>Pada hari Sabat mereka berjalan kaki ke sinagoga untuk beribadah. Mereka tidak diperbolehkan menaiki kendaraan pada hari Sabat. Para Hasidic berdoa menurut tradisi para leluhurnya dan masih mempertahankannya hingga saat ini. Mereka juga senang mengadakan kegiatan berkelompok dalam komunitas mereka, karena mereka menganggap kebersamaan dalam komunitas adalah hal yang penting.</p><p>Dalam kesehariannya, mereka menggunakan Bahasa Yiddish, sebuah bahasa campuran antara Bahasa Ibrani dan Dialek Jerman. Tidak semua orang Yahudi berbahasa Yiddish, tergantung negara dimana mereka tinggal. Biasanya dicampur dengan Bahasa Ibrani dan menjadi sebuah bahasa baru.</p><p><strong>Asal-usul</strong></p><p>Hasidisme didirikan pada awal abad 18 oleh Israel ben Eliezer. Ia adalah seorang pengkhotbah Yahudi di Polandia. Ia juga dipanggil sebagai “Ba’al Schem Tov” yang berarti <em>master of the good name</em> dan dikenal di dunia Yahudi di bawah akronim “Besht”. Karena sumber biografi yang paling penting, apa yang disebut “In Praise of the Besht” (“Schivche ha-Bescht”), tidak muncul dalam cetakan sampai 1815, sedikit tentang kehidupannya dan awal gerakan dikenal dengan pasti. Dilaporkan bahwa Israel ben Eliezer kehilangan orang tuanya sebagai seorang anak dan ditahan oleh kepala komunitas Yahudi.</p><p>Pertama-tama ia menjadi asisten guru dan kemudian kepala sinagog dan mempelajari teks-teks Kabbalis pada malam hari. Tampaknya Israel ben Eliezer sudah memiliki kepribadian yang karismatik sejak muda, tetapi ia melakukan sihir dan perbuatan ajaib di depan umum hanya setelah ia mencapai usia paruh baya. Setelah periode keliling di mana ia bekerja di sebuah tambang batu di Carpathians, menjalankan sebuah pub, dan melakukan perjalanan melalui Galacia, Podolia, dan Volhynia, Besht menetap di Medzhybizh di Podolia (Ukraina Barat Daya), yang menjadi salah satu wilayah pengaruh terpentingnya dan pusat Hasidisme pertama. Israel kemudian mengumpulkan lingkaran murid, meskipun tidak semua dari muridnya membagikan apa yang diajarkan Israel kepada mereka karena mereka menganggap konsep Rabbi terlalu formal dan kuno.</p><p>Setelah kematian Israel bin Eliezer, murid-muridnya melanjutkan penyebaran Hasidisme. Salah satu yang terkenal adalah Dov Ber dari Mezritsh (1710–1773)<a href="http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/religious-and-confessional-spaces/yeshayahu-balog-matthias-morgenstern-hasidism#mediabar_linkai"> </a>, yang kemudian dikenal sebagai “Maggid Agung”. Maggid Agung mengambil alih kepemimpinan gerakan dengan mengumpulkan sekelompok murid yang ia utus untuk melayani para pengikut yang tersebar. Murid- murid Maggid lah yang berperan memperluas ekspansi geografis Hasidisme dengan dinasti mereka masing-masing. Sebagian berjalan ke utara menuju Belarusia dan Lithuania. Sebagian ke barat menuju Galacia, Polandia Tengah, dan kemudian Moravian Nikolsburg. Sebagian lagi tiba di Palestina pada 1770-an.</p><p>Pada pertengahan abad 19, penyebaran <em>Jews Enlightment</em> dan sekularisasi menghambat pertumbuhan Hasidisme dalam populasi Yahudi. Ide-ide progresif, nasionalisme Yahudi dan sosialisme terus ditentang oleh para Hasidis. Munculnya Zionisme sekuler juga menjadi salah satu musuh yang harus dilawan oleh Hasidisme. Pada 1912, organisasi ortodoks “Agudat” didirikan di Katowice di Silesia untuk melawan Zionisme. Hal ini juga menjadi pengalaman politik baru bagi para Hasidis yang kemudian mereka gunakan dalam pembentukan kembali pemerintahan dan parlemen Polandia yang didirikan kembali.</p><p>Perang Dunia Pertama dan batas-batas geopolitik baru antara negara-negara Eropa Tengah memiliki implikasi yang signifikan untuk berbagai kelompok Hasid. Banyak Hasidim terpaksa mengungsi dari daerah asalnya dan menetap di kota-kota besar, tempat mereka tetap setelah perang. Di sana mereka, bagaimanapun, sering terputus dari pengadilan Rebbes mereka.</p><p>Pada sekitar tahun 1920, setelah beberapa tahun konflik internal antara kelompok-kelompok Hasidic di Hungaria Timur, gerakan Hasid dibangun kembali di bawah kepemimpinan Rabbi Yoel Teitelbaum di Satu Mare (bagian utara Transylvania) dan menjadi suatu komunitas yang dipanggil Hasidic Satmar. Gerakan ini agak terisolasi di dalam Hasidisme karena ekstrimisme religiusnya, separatisme kepada <em>Agudath Yisrael </em>(partai politik para Yahudi ultra-ortodoks di Israel) dan anti-Zionisme ekstrimnya.</p><p>Selama Holocaust sekitar tahun 1933, pusat-pusat Hasid di Eropa Timur dihancurkan oleh tentara Nazi dan para Hasidim yang tinggal disana dibunuh. Para Hasidim yang tersisa kemudian bermigrasi ke Amerika Utara, seperti Satmar dan Lubavitcher, atau ke Palestina, seperti Gerer, Belzer, dan Vishhitner (gerakannya dinamakan menurut kota tempatnya berasal).</p><p>Para Satmar kemudian menempati New York, Virginia, dan sekitarnya dan menjadi komunitas Yahudi terbesar di luar Israel. Komunitas ini jugalah tempat dimana Deborah Feldman, “Esther Shapiro” yang asli lahir dan dibesarkan.</p><p>Jika kita melihat sejarah Yahudi, sejarah mereka penuh dengan penderitaan dan pengusiran. Banyak sekali yang bisa kita tiru dari kelompok Yahudi Hasidic. Dari kebersamaan dan persatuan mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan dan tradisi, dan lain-lain. Begitu banyak hal yang bisa diteladani, banyak pula yang membuat kita berdecak kagum.</p><p>Sekarang sudah pukul 15.07. Berarti sudah dua jam saya di depan laptop. Rasanya ingin pergi ke toilet untuk buang air kecil, lalu tidur siang, supaya nanti malam bisa begadang mendengarkan lagu dan browsing artikel aneh dari <em>Vice</em>.</p><p>Demikian kalimat penutup untuk tulisan saya kali ini. Jangan lupa untuk nonton serial Unorthodox di Netflix! <strong><em>Good bye, au revoir, adios!</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=444180add94c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>