<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Adjie Putra Wijaya on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Adjie Putra Wijaya on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*XnG5a869F7mFR9uMksfLag.jpeg</url>
            <title>Stories by Adjie Putra Wijaya on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:46:40 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@wijayaadjieputra/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Langkah-Langkah Menuju Revolusi]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/langkah-langkah-menuju-revolusi-c4188e4a8571?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c4188e4a8571</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:32:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-05T18:32:25.273Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Wacana Kedaulatan dan Perjuangan Kerakyatan</p><p>Ditulis oleh : Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*frT96DmVGAYTc_uBSt6-Pg.jpeg" /><figcaption>Aksi 28 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan RI</figcaption></figure><p>Setiap krisis datang dengan penjelasan teknis yang sama: pasar goyah, anggaran bocor, birokrasi lamban. Penjelasan itu menenangkan karena mengisyaratkan bahwa semuanya bisa dibereskan dengan tangan yang lebih cekatan. Tetapi krisis yang berulang dengan wajah berbeda jarang berupa kecelakaan. Ia gejala dari arah yang keliru, dan arah hanya bisa dikoreksi dengan pertanyaan yang lebih tua: atas dasar apa sebuah kekuasaan menyebut dirinya sah?</p><h3>Kedaulatan adalah titipan</h3><p>Sejak Rousseau, filsafat politik berpegang pada gagasan sederhana yang menuntut banyak: kekuasaan hanya sah bila bersumber dari kehendak mereka yang dikuasai. Kedaulatan bukan milik yang memerintah, melainkan titipan dari yang diperintah. Maka setiap lembaga politik harus selalu bisa ditanya: apakah engkau masih menyalurkan titipan itu, atau sudah menggantikannya?<br>Di sinilah keterasingan menjadi persoalan politik. Buruh, petani, nelayan, dan pekerja intelektual menghasilkan dunia bersama, tetapi dalam pengambilan keputusan mereka hadir sebagai angka, bukan sebagai subjek. Keadilan direduksi menjadi indikator, kemiskinan menjadi variabel yang dihitung, bukan pelanggaran yang dipersoalkan. Memperbaiki mesin tidak menjawab apa-apa bila yang perlu diperiksa adalah mengapa mesin itu yang kita jadikan ukuran.<br>&quot;Radikal&quot; pada mulanya berarti kembali ke akar. Berikut tiga langkah untuk sampai ke sana.</p><h3>Langkah pertama: menguji klaim perwakilan</h3><p>Gagasan perwakilan memuat paradoks yang jarang diakui: kehendak jutaan orang dititipkan kepada segelintir orang tanpa kehilangan maknanya. Rousseau curiga pada janji itu. Baginya kehendak tidak bisa diwakilkan, sebab begitu berpindah tangan, ia berhenti menjadi kehendak.<br>Kecurigaan itu kini bisa diuji dengan data. Dalam survei nasional Poltracking Agustus 2026, 47,2% responden mengaku tidak merasa terwakili oleh partai politik, sementara hanya 29,9% yang merasa terwakili. Survei yang sama mencatat bahwa hanya 12,3% responden yang merasa dekat dengan partai, sedangkan 66,8% tidak merasa dekat. Survei Indikator menempatkan partai politik di urutan terakhir dalam kepercayaan publik terhadap lembaga negara. (DPR dan Partai Politik Jadi Lembaga dengan Kepercayaan Publik Terendah Agustus 2026 +2)<br>Angka-angka ini tidak membuktikan bahwa partai harus lenyap. Tetapi ia menunjukkan bahwa lembaga yang berdiri atas nama perwakilan justru dialami warganya sebagai sesuatu yang jauh. Bila penyebabnya hanya oknum, pergantian orang akan menyelesaikannya. Bila penyebabnya struktur, yakni jalan menuju kekuasaan yang harus melewati gerbang yang dijaga uang, siapa pun yang masuk akan dibentuk oleh gerbang itu. Struktur mencetak perilaku lebih kuat daripada niat baik.</p><h3>Langkah kedua: memikirkan ulang dasar hak bersuara</h3><p>Kita mewarisi anggapan bahwa hak menentukan nasib bersama lahir dari tempat tinggal. Tetapi wilayah hanyalah garis di peta, sedangkan kehidupan bersama dihasilkan oleh kerja. Gagasan Murba dalam pemikiran Tan Malaka menunjuk arah lain: kedaulatan berakar pada kenyataan material, pada tangan yang menggerakkan pabrik, menggarap tanah, melaut, dan mengajar.<br>Representasi fungsional, yakni fraksi buruh, tani, nelayan, serta guru dan pelajar, bertumpu pada argumen epistemik, bukan romantisme: yang menanggung akibat sebuah kebijakan biasanya paling dulu tahu di mana kebijakan itu keliru. Petunjuknya tampak dalam survei Ipsos 2026, ketika guru menjadi profesi paling dipercaya di Indonesia, sementara politikus dan menteri berada di posisi terbawah. (goodstats)<br>Namun gagasan ini harus tahan terhadap pertanyaan tentang dirinya sendiri. Siapa yang dihitung sebagai pekerja? Bagaimana nasib mereka yang tidak masuk fraksi mana pun? Bagaimana mencegah satu fraksi menindas yang lain? Gagasan yang menghindari pertanyaan semacam itu bukan radikal, hanya malas.</p><h3>Langkah ketiga: membebaskan ideologi dari fungsi penutupnya</h3><p>Gramsci mengajarkan bahwa kekuasaan paling awet bukan yang bertumpu pada paksaan, melainkan pada persetujuan yang dianggap wajar. Retorika resmi bekerja demikian: indah didengar, membuat kita lupa merasakan sakit. Pancasila dan UUD 1945 diucapkan setiap hari, tetapi jarang diuji. Pasal 33 menyatakan bahwa cabang produksi penting dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apakah kalimat itu dijalankan, atau sekadar dihormati dari kejauhan?<br>Ideologi yang tidak bisa dipakai warga untuk menggugat penguasanya hanyalah dekorasi kekuasaan. Ia baru hidup bila menjadi alat bagi mereka yang tidak punya modal.</p><h3>Revolusi yang mana?</h3><p>Kata ini sering ditakuti, seakan pasti berarti kekacauan. Padahal arti tertuanya adalah perputaran: kembalinya sesuatu ke titik asal. Dalam makna itu, revolusi yang dimaksud adalah kembalinya kekuasaan kepada sumbernya, lewat perdebatan terbuka, gerakan warga, dan perubahan konstitusi. Kedaulatan yang dipulihkan dengan menginjak rakyat bukan kedaulatan.</p><h4>Pertanyaan yang tersisa bukan apakah kita berani mengubah, melainkan apakah kita berani bertanya sampai ke akar: siapa yang berdaulat, atas dasar apa, dan untuk apa. Selama kita menerima begitu saja bahwa suara harus lewat partai dan kedaulatan cukup berhenti di bilik suara, &quot;kedaulatan rakyat&quot; akan tetap menjadi kalimat paling megah di negeri yang paling pandai melupakannya.</h4><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c4188e4a8571" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Liberté, Égalité, Fraternité: Saat Langkah Muda Menagih Fajar dan Melawan Tirani]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/libert%C3%A9-%C3%A9galit%C3%A9-fraternit%C3%A9-saat-langkah-muda-menagih-fajar-dan-melawan-tirani-66f03d4977e6?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/66f03d4977e6</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[culture]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:38:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-03T08:38:14.032Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/928/1*Ec6KciQmO2uDcJvhojIg1Q.jpeg" /><figcaption>Gambar Dihasilkan Oleh Gemini</figcaption></figure><p>Adakah yang lebih berani daripada derap langkah kaum muda ketika malam terlalu pekat oleh tirani?</p><p>​Di bawah naungan langit yang mulai kehilangan fajar, zaman bergerak bukan karena ketakutan, melainkan karena gejolak nurani yang menolak padam. Generasi ini—mereka yang kerap dijuluki penjelajah ruang maya—kini berdiri tegak di garis depan. Dari balik jemari yang menari di layar kaca hingga kepalan tangan yang melayang di udara, mereka mengabarkan satu hal: keberanian tidak pernah punah, ia hanya berganti wajah.</p><p>​<strong><em>Liberté — Memerdekakan Kata dari Pasung Sunyi</em></strong><br>​Ketika kata-kata dibatasi oleh jerat hukum yang bengkok dan diburu di lorong-lorong digital, kemerdekaan menjadi udara yang paling mahal untuk dihirup. Namun, jiwa-jiwa muda ini menolak bungkam.<br>​Mereka memahat suara di atas kanvas jalanan, melepaskan tagar-tagar perlawanan yang menembus benteng kesombongan penguasa. Liberté di tangan Gen-Z bukan lagi sekadar nyanyian kebebasan klasik, melainkan tekad bulat untuk merebut kembali hak bersuara tanpa dibayangi ketakutan.</p><p>​<strong><em>Égalité — Menyingkap Selubung Megah Sang Tirani</em></strong><br>​Tirani sering kali bersembunyi di balik jubah kesetaraan yang palsu—hukum yang tajam menembus dada rakyat kecil, namun tumpul dan rapuh di hadapan takhta oligarki.<br>​Di titik inilah nurani muda berontak. Melalui tatapan yang jernih dan nalar yang kritis, mereka menguliti kebohongan itu. Égalité ditiupkan kembali sebagai seruan sakral: bahwa tak ada takhta yang berdiri di atas hukum, dan tak ada mahkota yang lebih tinggi daripada hakikat kemanusiaan.</p><p>​<strong><em>Fraternité — Rajutan Jemari di Tengah Badai</em></strong><br>​Di manakah perlawanan menemukan bahan bakarnya? Pada persaudaraan yang tak bertepi.<br>​Saat penguasa mencoba memecah belah dengan narasi-narasi dingin, Gen-Z merajut solidaritas tanpa batas. Mahasiswa, buruh, petani, dan mereka yang tersisih duduk di lingkar api yang sama. Dapur-dapur umum didirikan dari ketulusan, obat-obatan dibagikan dari keikhlasan, dan payung-payung diangkat bersama untuk saling melindungi dari derasnya tekanan. Fraternité menjadi benteng tak kasatmata yang tak sanggup dihancurkan oleh seragam maupun senjata.</p><p>​Sebuah Simfoni Perlawanan<br>​Trilogi Liberté, Égalité, Fraternité kini bukan sekadar prasasti lapuk di lembaran sejarah masa lalu. Ia telah menjelma menjadi detak jantung gerakan muda modern.<br>​Selama kekuasaan memilih untuk tuli dan menutup mata dari keadilan, suara-suara ini akan terus bergema—menegaskan bahwa masa depan tidak dibangun di atas singgasana tirani, melainkan di atas genggaman tangan-tangan muda yang merindukan kebenaran.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=66f03d4977e6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menggugat 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran : Problematika Ekonomi, Ekologi, dan Kebebasan Sipil]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/menggugat-2-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-problematika-ekonomi-ekologi-dan-kebebasan-sipil-9cab77a47e08?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9cab77a47e08</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 23:57:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-20T23:57:01.781Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Adjie Putra Wijaya, Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*4eiDHaJ9s4q3dEcLwbwd5w.jpeg" /><figcaption>22 Oktober 2024</figcaption></figure><p>Dua tahun lalu, Prabowo dan Gibran dilantik dengan janji pertumbuhan ekonomi 8 persen. Hari ini angkanya masih di kisaran 5 persen. Pemerintah menyebutnya capaian. Saya menyebutnya pertanyaan yang belum dijawab: capaian itu dirasakan siapa?</p><p>Mari mulai dari dapur. Hampir 6 dari 10 pekerja kita masih di sektor informal, tanpa penghasilan tetap dan tanpa jaring pengaman. Kelas menengah dijepit bunga yang naik dan rupiah yang melemah. Sementara itu, belanja negara terserap besar-besaran di program andalan. Ekonom kampus kami, Wijayanto Samirin, menilai Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tidak menciptakan aktivitas ekonomi baru. Program itu hanya menggantikan yang sudah ada. Kalau benar begitu, uang rakyat sedang dipakai untuk sesuatu yang dampaknya belum terbukti.</p><p>Dari dapur ke hutan. November 2025, banjir bandang menewaskan lebih dari seribu orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. WALHI dan Greenpeace menunjuk penggundulan hutan, sawit, dan tambang ilegal. Tahun ini giliran asap. Menurut data SiPongi yang dikutip KabarBursa, sekitar 202 ribu hektare lahan terbakar pada Januari sampai Agustus, dan CELIOS menaksir kerugiannya puluhan sampai ratusan triliun rupiah. El Nino memang memperparah kemarau, tetapi api yang menyala setiap tahun di tempat yang sama itu ulah manusia, dan artinya bisa dicegah.</p><p>Lalu ruang bicara. Revisi UU TNI dibahas tertutup, dan menurut KontraS kini membuka jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga bagi prajurit aktif. Setelah demonstrasi Agustus 2025, Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 korban jiwa. Imparsial menghitung lebih dari seribu pembela HAM diteror, diintimidasi, atau dikriminalisasi sejak Oktober 2024. Orang yang bersuara itu bukan musuh negara. Mereka warga yang peduli.</p><p>Sebagai mahasiswa Paramadina, saya diajari tiga hal yang tampak abstrak di ruang kuliah. Kemodernan berarti kebijakan harus rasional, berbasis data, dan mau dievaluasi. Keislaman mengajarkan bahwa manusia mengemban amanah menjaga bumi, jadi membakar gambut sampai orang lain kehilangan udara bersih bukan sekadar pelanggaran izin. Keindonesiaan berarti kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk hak untuk mengkritik tanpa takut. Tiga nilai itu tidak berhenti di kelas. Ujiannya ada di sini, hari ini.</p><p>Audit program andalan secara terbuka. Tindak korporasi pemilik konsesi yang lahannya terbakar, jangan berhenti di petani kecil. Revisi UU TNI dan usut kekerasan aparat secara independen. Bahas setiap undang-undang dengan melibatkan publik.</p><p>Kami menyampaikan ini secara damai dan konstitusional, bukan karena membenci, namun karena kami mencintai negeri ini dengan sebesar besarnya cinta.</p><p>Mahasiswa yang diam hari ini akan mewarisi hutan yang gundul, ekonomi yang rapuh, dan demokrasi yang menyempit. Itu warisan yang tidak kami minta.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9cab77a47e08" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menagih RUU Perampasan Aset: Antara Senjata Melawan Koruptor dan Ancaman Kesewenang-wenangan]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/menagih-ruu-perampasan-aset-antara-senjata-melawan-koruptor-dan-ancaman-kesewenang-wenangan-6b1a2bfd7f52?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6b1a2bfd7f52</guid>
            <category><![CDATA[ruu-perampasan-aset]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:24:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-18T06:24:14.493Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Xfz5CrLJHKsnX0gd6Ky67g.jpeg" /><figcaption>Sumber : Kompas.com</figcaption></figure><p>Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar kejahatan biasa, melainkan parasit yang menggerogoti setiap sendi kehidupan kita. Berulang kali kita mendengar kabar penangkapan pejabat, pengusutan kasus mega-skandal, hingga perdebatan panjang di meja hijau. Namun, di balik riuhnya berita tersebut, ada satu kenyataan pahit yang kerap terabaikan: <strong>uang negara jarang sekali kembali secara utuh.</strong></p><p>Para pelaku bisa saja dihukum penjara beberapa tahun, tetapi aset hasil kejahatannya sering kali aman tersimpan, tersamarkan atas nama orang lain, atau dilarikan ke luar negeri.</p><p>Di titik inilah <strong>Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana</strong> hadir sebagai janji manis. Dielu-elukan sebagai <em>game changer</em>, RUU ini digadang-gadang mampu memiskinkan koruptor lewat jalur cepat. Namun, jika kita mencermati draf dan dinamika pembahasannya secara lebih jeli, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan: <strong>apakah RUU ini murni alat keadilan, atau justru berpotensi menjadi senjata pemukul baru yang ugal-ugalan?</strong></p><h3>Paradoks Hukum: Saat Asas Keadilan Dipertaruhkan</h3><p>Secara konsep, RUU Perampasan Aset membawa perubahan radikal lewat mekanisme <em>Non-Conviction Based</em> (NCB) <em>Asset Forfeiture</em>. Sederhananya, negara bisa merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pemiliknya diputus bersalah di pengadilan pidana. Gugatan dilakukan langsung terhadap asetnya (<em>in rem</em>), bukan orangnya (<em>in personam</em>).</p><p>Di satu sisi, ini adalah terobosan luar biasa untuk memotong birokrasi hukum yang berbelit-belit. Namun, di sisi lain, mekanisme ini menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan:</p><p><strong>Erosi Asas Praduga Tak Bersalah</strong></p><p>Bagaimana jika aset seseorang disita dan dirampas sebelum kejahatannya terbukti secara mutlak? Hak milik privat (<em>property rights</em>) yang dijamin oleh konstitusi menjadi rawan terancam.</p><p><strong>Beban Pembuktian Terbalik yang Rawan Manipulasi</strong></p><p>RUU ini mewajibkan pemilik aset untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Tanpa batasan dan kriteria yang ketat, siapa yang bisa menjamin mekanisme ini tidak dipolitisasi oleh oknum penegak hukum untuk menargetkan lawan politik atau kelompok kritis?</p><p><strong>Pihak Ketiga yang Terjepit</strong></p><p>Bagaimana nasib masyarakat awam atau mitra bisnis beritikad baik yang tanpa sadar bertransaksi menggunakan aset yang ternyata bermasalah? Perlindungan bagi mereka masih berada di area abu-abu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*C-BOtwSB-ZfmcyaQvVvP2g.jpeg" /><figcaption>Sumber : detik.com</figcaption></figure><h3>Drama Politik: Mengapa Kerap Mangkrak?</h3><p>Kejanggalan RUU ini tak berhenti pada substansi pasalnya, tetapi juga pada <strong>proses politik di balik layarnya</strong>.</p><p>Publik sudah lelah melihat RUU Perampasan Aset bolak-balik masuk dan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ada saling lempar tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif. Kenapa UU yang diklaim sangat dibutuhkan rakyat ini begitu sulit disahkan?</p><p>Jawabannya cukup jelas: <strong>kekhawatiran akan senjata makan tuan.</strong></p><p>Bagi sebagian elite politik, RUU ini ibarat pedang bermata dua. Di panggung publik, mereka berorasi mendukung pemberantasan korupsi. Namun di kamar gelap pembentukan undang-undang, ada ketakutan mendalam bahwa mekanisme pembuktian terbalik dan perampasan aset ini kelak akan berbalik menghantam harta kekayaan serta pendanaan politik mereka sendiri.</p><h3>Melangkah Depan: Keadilan Tanpa Kriminalisasi</h3><p>Apakah ini berarti kita harus menolak RUU Perampasan Aset? <strong>Tentu tidak.</strong> Kita sangat membutuhkan undang-undang ini untuk mengembalikan kerugian negara dan memiskin para kejahatan terorganisir.</p><p>Namun, kita tidak boleh menukar pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Agar RUU ini tidak menjadi instrumen <em>abuse of power</em>, ada tiga hal krusial yang harus didorong:</p><ul><li><strong>Penegasan Kriteria dan Ambang Batas:</strong> RUU ini harus secara spesifik menargetkan <em>grand corruption</em> (korupsi skala besar) dan kejahatan ekonomi berat, bukan menyasar pelanggaran minor yang rentan dikriminalisasi.</li><li><strong>Pengawasan Independen:</strong> Harus ada mekanisme <em>checks and balances</em> yang kuat terhadap wewenang jaksa dan penyidik agar tidak timbul tebang pilih.</li><li><strong>Pengelolaan Aset yang Transparan:</strong> Negara harus menjamin adanya badan pengelola aset yang akuntabel agar barang sitaan tidak merosot nilainya atau hilang di tengah jalan.</li></ul><h3>Penutup</h3><p>RUU Perampasan Aset adalah ujian kematangan demokrasi dan hukum kita. Jangan sampai demi mengejar efisiensi pemberantasan korupsi, kita membiarkan ruang hadirnya kesewenang-wenangan baru.</p><p>Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil, tugas kita bukan sekadar berteriak “Sahkan RUU Perampasan Aset!”, melainkan juga memastikan bahwa ketika sah nanti, <strong>undang-undang tersebut benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan kekuasaan.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6b1a2bfd7f52" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membaca Ulang Philosofische Grondslag dan Otentisitas Ketuhanan yang Berkebudayaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/membaca-ulang-philosofische-grondslag-dan-otentisitas-ketuhanan-yang-berkebudayaan-a377b78fdde3?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a377b78fdde3</guid>
            <category><![CDATA[soekarno]]></category>
            <category><![CDATA[pancasila]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:58:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-01T15:58:58.881Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*I14LaN-Bj4Y6f6OZQi4Xxw.jpeg" /><figcaption>Bung Karno di Podium Perserikatan Bangsa Bangsa</figcaption></figure><p>Setiap kali kalender menyentuh tanggal 1 Juni, ruang publik kita mendadak dipenuhi oleh selebrasi, upacara, dan kutipan visual Bung Karno yang bertebaran di media sosial. Hari Kelahiran Pancasila telah lama mapan sebagai ritual tahunan. Namun, di balik kemeriahan yang sifatnya permukaan itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang kita diskusikan secara serius: <em>Apakah kita benar-benar sedang menghidupkan gagasan dasar negara ini, atau sekadar mengagumi dokumen sejarahnya yang mulai berdebu?</em></p><p>Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melacak kembali ketegangan intelektual pada 1 Juni 1945. Di mimbar sidang BPUPKI, Soekarno tidak sedang menawarkan rancangan hukum yang kaku. Beliau justru melempar pertanyaan radikal yang menggugah nalar para pendiri bangsa: <em>“Di atas dasar apa kita mendirikan negara Indonesia?”</em></p><p>Pidato Soekarno hari itu menawarkan dua konsep besar yang sangat krusial untuk kita bedah kembali hari ini: <strong>Philosofische Grondslag</strong> dan <strong>Ketuhanan yang Berkebudayaan</strong>.</p><h3>Pancasila sebagai Philosofische Grondslag: Jangkar sekaligus Kompas Bangsa</h3><p>Ketika merumuskan fondasi negara, Soekarno menggunakan istilah <em>Philosofische Grondslag</em> (dasar filosofis) yang diletakkan sejajar dengan <em>Weltanschauung</em> (pandangan dunia). Memahami Pancasila dalam konteks ini berarti kita harus melihatnya melampaui sekadar kesepakatan politik pragmatis.</p><p>Bagi Soekarno, Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang sudah hidup dalam relung tradisi, spiritualitas, dan pranata sosial masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Ia bukan ideologi asing yang dipaksakan tumbuh di tanah kita, melainkan sesuatu yang digali dari dalam bumi Indonesia sendiri.</p><p>Secara konseptual, dasar filosofis ini memiliki fungsi ganda yang sangat strategis:</p><ol><li><strong>Sebagai Meja Statis:</strong> Pancasila menjadi titik temu (<em>common platform</em>) tempat semua kelompok — tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun keyakinan — bisa berdiri bersama dengan setara. Ia menjadi ruang aman yang menjamin kemajemukan.</li><li><strong>Sebagai Leitstar Dinamis:</strong> Pancasila bukanlah dogma mati yang kaku. Ia adalah bintang penuntun yang bergerak dinamis, memberi arah bagi kebijakan publik, penyusunan hukum, dan orientasi etis bangsa di tengah perubahan zaman.</li></ol><p>Tanpa <em>Philosofische Grondslag</em> yang kokoh, sebuah negara mungkin saja tumbuh besar secara material, namun ia akan rapuh secara eksistensial — mudah terombang-ambing oleh benturan ideologi global.</p><h3>Ketuhanan yang Berkebudayaan</h3><p>Salah satu sumbangan pemikiran terbesar Soekarno dalam pidato 1 Juni — yang sayangnya sering kali disalahpahami — adalah gagasan tentang <em>Ketuhanan yang Berkebudayaan</em>. Dalam usulan awalnya, prinsip Ketuhanan ini sempat ditempatkan sebagai sila kelima, sebelum akhirnya disepakati menjadi sila pertama dalam Pembukaan UUD 1945.</p><p>Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata “Berkebudayaan” yang dilekatkan pada konsep Ketuhanan tersebut?</p><p>Soekarno paham betul bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Namun, beliau secara profetik mengingatkan agar corak religiusitas tersebut tidak terjebak ke dalam apa yang ia sebut sebagai <strong>“egoisme-agama”</strong>.</p><blockquote>“Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!”</blockquote><blockquote><em>Soekarno, 1 Juni 1945.</em></blockquote><p>Ber-Tuhan secara berkebudayaan artinya mengejawantahkan nilai-nilai ketuhanan ke dalam ruang sosial dengan cara yang lapang, toleran, dan saling menghormati. Di sini, iman tidak dipertentangkan dengan kemanusiaan, dan klaim kebenaran sepihak tidak boleh merusak jalinan persaudaraan.</p><p>Konsep ini menuntut sebuah kedewasaan spiritual. Segenap pemeluk agama diajak untuk tidak menggunakan institusi atau simbol keagamaan sebagai alat untuk menindas kelompok lain, melainkan menjadikannya sebagai sumber etika, ruang dialog, dan penggerak keadilan sosial.</p><h3>Ketika Kompas Menjadi Jargon Sekadar Syarat</h3><p>Jika kita menggunakan kacamata <em>Philosofische Grondslag</em> dan <em>Ketuhanan yang Berkebudayaan</em> untuk melihat realitas Indonesia kontemporer, kita akan menemukan situasi yang cukup ironis.</p><p>Di satu sisi, ekspresi keagamaan di ruang publik terasa sangat riuh. Namun, jagat digital kita justru sering kali dinodai oleh eksklusivisme, polarisasi, dan bangkitnya egoisme kelompok yang dahulu dikhawatirkan Soekarno. Agama tidak lagi hadir sebagai peneduh kebudayaan, melainkan kerap direduksi menjadi komoditas politik identitas dan alat penyeragaman.</p><p>Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar filosofis mengalami pendangkalan makna. Ia sering kali ditarik dari fungsi aslinya sebagai moral publik, lalu diubah menjadi tameng kekuasaan atau sekadar jargon kosmetik dalam seremoni birokrasi. Ketika Pancasila kehilangan watak kritisnya, ia berhenti menjadi kompas penuntun arah bangsa.</p><h3>Merawat Nalar, Menjaga Api</h3><p>Sebagai bagian dari civitas akademika yang bergelut dalam diskursus filsafat dan keagamaan, kita memikul tanggung jawab moral yang besar. Tugas kita hari ini tentu bukan lagi sekadar menghafal teks sejarah atau terjebak dalam romantisasi masa lalu.</p><p>Tugas nyata kita adalah menguliti realitas hari ini dengan pisau analisis yang jernih. Merawat Pancasila berarti berani bersuara kritis ketika kebijakan negara mulai meminggirkan keadilan sosial. Membumikan Ketuhanan yang berkebudayaan berarti membuka ruang-ruang dialog yang inklusif di tengah menguatnya arus ekstremisme.</p><p>Sebuah pemikiran besar tidak akan bertahan hidup di ruang hampa; ia harus terus diuji, didebatkan, dan dikontekstualisasikan oleh generasi yang menolak untuk berhenti berpikir. Hari Lahir Pancasila sudah semestinya menjadi momen untuk memulangkan kembali ingatan kita pada hakikat bernegara: bahwa Indonesia didirikan sebagai rumah bersama yang berfondasi filosofis kuat, bernalar kemanusiaan, dan ber-Tuhan dengan penuh keadaban.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a377b78fdde3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menagih Janji Kosmologis Pancasila: Menghadapi Syahwat Ekstraktif Proyek Strategis Nasional dan…]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/menagih-janji-kosmologis-pancasila-menghadapi-syahwat-ekstraktif-proyek-strategis-nasional-dan-baef8c3a0867?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/baef8c3a0867</guid>
            <category><![CDATA[ekologi]]></category>
            <category><![CDATA[pancasila]]></category>
            <category><![CDATA[deforestasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:38:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-01T15:38:35.361Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Menagih Janji Kosmologis Pancasila: Menghadapi Syahwat Ekstraktif Proyek Strategis Nasional dan Nestapa Deforestasi</h3><p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*9Jjz9EUHy9mcEGU_nz31Bw.jpeg" /><figcaption>Deforestasi</figcaption></figure><p>Setiap tanggal 1 Juni, upacara seremonial digelar demi memperingati Hari Lahir Pancasila. Pidato-pidato pejabat dipenuhi dengan retorika tentang persatuan, keadilan sosial, dan keluhuran falsafah bangsa. Namun, tepat di luar ruang-ruang rapat ber-AC tempat kebijakan dirumuskan, kenyataan empiris menunjukkan anomali yang luar biasa. Pancasila kerap kali sekadar dijadikan tameng ideologis untuk menjustifikasi pembangunan, sementara di lapangan, nilai-nilainya mengalami erosi bersamaan dengan runtuhnya kanopi-kanopi hutan adat akibat eksploitasi yang dilegitimasi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).</p><p>Jika kita membedah diskursus ini secara akademis melalui lensa ekologi politik, tampak jelas adanya kontradiksi internal yang mendasar antara ontologi Pancasila dan praksis pembangunan kontemporer. Pancasila bukanlah teks mati; ia adalah sebuah manifesto kosmologis yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ketika pembangunan mengorbankan ruang hidup demi akumulasi modal, di sanalah Pancasila sedang dikhianati secara struktural.</p><h3>Kontradiksi Sila Ketiga dan Kelima dalam Lanskap Ekosistem</h3><p>Deforestasi masif yang dipicu oleh ekspansi PSN — mulai dari proyek ketahanan pangan skala besar (<em>food estate</em>), hilirisasi nikel, hingga infrastruktur konektivitas — secara objektif telah memutus rantai kelestarian lingkungan. Berdasarkan data dari berbagai lembaga riset independen seperti Auriga Nusantara dan Forest Watch Indonesia, konversi hutan alam menjadi konsesi monokultur atau kawasan industri dalam beberapa tahun terakhir secara konstan menyumbang pada hilangnya keanekaragaman hayati dan pelepasan emisi karbon dalam skala gigaton.</p><p>Bagaimana kita bisa menggemakan Sila Ketiga, <em>Persatuan Indonesia</em>, jika proyek-proyek ini secara sistematis memecah kesatuan komunitas adat dengan tanah leluhurnya? Persatuan yang sejati tidak dibangun di atas homogenisasi paksa demi stabilitas investasi, melainkan di atas perlindungan terhadap keberagaman entitas lokal beserta hak atas ruang hidupnya. Ekosentrisme yang melekat pada masyarakat adat disingkirkan oleh biosentrisme semu korporasi yang difasilitasi negara.</p><p>Lebih jauh lagi, Sila Kelima, <em>Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia</em>, kini mengalami penyempitan makna menjadi sekadar indikator pertumbuhan makroekonomi (PDB) yang bias perkotaan. Faktanya, ketimpangan struktural kepemilikan lahan justru semakin menganga. Manfaat ekonomi dari proyek ekstraktif mengalir ke segelintir oligarki dan korporasi multinasional, sedangkan beban ekologis — seperti banjir bandang, pencemaran daerah aliran sungai (DAS), dan hilangnya sumber pangan lokal — sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat rentan di lingkar tambang dan wilayah deforestasi. Ini bukan keadilan sosial; ini adalah bentuk <em>ecological injustice</em> (ketidakadilan lingkungan) yang dilegalisasi.</p><h3>Refleksi Etis: Membaca Pikiran Bangsa</h3><p>Jika kita merujuk pada pemikiran para perumus bangsa, esensi dari kemerdekaan dan kedaulatan adalah kebebasan dari segala bentuk eksploitasi (<em>l’exploitation de l’homme par l’homme</em> dan <em>l’exploitation de l’homme par la nation</em>). Deforestasi akibat PSN yang mengabaikan daya dukung lingkungan (<em>carrying capacity</em>) dan hak-hak asasi manusia merupakan manifestasi modern dari eksploitasi tersebut, di mana alam diperlakukan sekadar sebagai komoditas murah (<em>cheap nature</em>) demi memuluskan sirkulasi kapital.</p><p>Menjadikan Pancasila sebagai landasan etis berarti harus berani melakukan otokritik terhadap model pembangunan yang terlalu bertumpu pada developmentalistik radikal. Kita tidak bisa terus-menerus menukar masa depan ekologis Nusantara dengan pertumbuhan jangka pendek yang rapuh.</p><h3>Kesimpulan: Dekolonisasi Pembangunan</h3><p>Peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini harus ditarik keluar dari jebakan ritualistik yang menjemukan. Ia harus bertransformasi menjadi momentum dekolonisasi paradigma pembangunan. Pancasila menuntut sebuah model pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan manusia dan alam dalam relasi kedekatan yang harmonis, bukan subjek dan objek eksploitasi.</p><p>Selama instrumen hukum seperti Amdal dan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) didegradasi demi percepatan izin PSN, maka selama itu pula negara sedang menjalankan praktik pembangkangan konstitusional terhadap esensi Pancasila itu sendiri. Mengembalikan Pancasila berarti menghentikan laju gergaji mesin di hutan-hutan alam kita, mendengarkan jeritan masyarakat adat, dan mendesain ulang arah pembangunan nasional agar tidak lagi berlumuran darah hijau ekosistem yang hancur.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=baef8c3a0867" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Analisis Fenomena Burnout Society dalam Pusaran Prekaritas Ekonomi dan Kejenuhan Politik Saat Ini]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/analisis-fenomena-burnout-society-dalam-pusaran-prekaritas-ekonomi-dan-kejenuhan-politik-saat-ini-a7946b954117?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a7946b954117</guid>
            <category><![CDATA[sociology]]></category>
            <category><![CDATA[psychology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 18 May 2026 14:51:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-18T14:51:28.703Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*dSaVkcFL-6w4KxBM8Pvjuw.jpeg" /><figcaption>Sumber: Context.id</figcaption></figure><p>Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kata <em>“healing”</em> dan <em>“burnout”</em> bergeser dari istilah psikologi klinis menjadi kosakata harian kita di media sosial? Saban akhir pekan, lini masa kita penuh dengan komuter suburban yang melarikan diri ke kafe-kafe estetik, gunung, atau kamar hotel murah demi sepotong ketenangan. Kita menyebutnya investasi mental. Namun, mengapa setelah semua ritual jeda itu usai, hari Senin tetap terasa seperti neraka kecil yang mencekik?</p><p>Ada sesuatu yang keliru dalam cara kita memahami lelah. Kita sering mengutuk diri sendiri karena kurang disiplin, kurang tangguh, atau kurang asupan meditasi. Padahal, kelelahan yang kita rasakan hari ini tidak bersifat biologis, ia adalah kelelahan sistemik.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*P18coFvzQ-semeXdwn6KwA.jpeg" /><figcaption>The Burnout Society, Byung Chul — Han</figcaption></figure><p>Lebih dari satu dekade lalu, filsuf Byung-Chul Han menulis <em>The Burnout Society</em>. Ia berargumen bahwa dunia modern telah berubah. Jika dulu manusia dikontrol oleh larangan dan kedisiplinan luar yang kaku (seperti era kolonial atau otoritarian), hari ini kita hidup di era “masyarakat pencapaian” (<em>achievement society</em>). Pasarnya bebas, pilihannya banyak, dan jargonya adalah kebebasan. Kita tidak lagi diperbudak oleh bos yang kejam, melainkan oleh ilusi bahwa kita <em>bisa</em> menjadi apa saja, asal mau kerja keras. Celakanya, di sinilah jebakannya: kita secara sukarela menjadi mandor sekaligus budak bagi diri kita sendiri (<em>self-exploitation</em>). Kita menghukum diri dengan rasa bersalah jika melewatkan satu hari tanpa menjadi produktif.</p><p>Di Indonesia hari ini, tesis Han tidak lagi sekadar menjadi teori menara gading. Ia adalah kenyataan sehari-hari yang beroperasi dengan sangat brutal di dalam pusaran dua hal: prekaritas ekonomi dan kejenuhan politik.</p><h4>Pusaran Ekonomi: Ilusi Kebebasan di Tengah Prekaritas</h4><p>Mari kita jujur pada potret ekonomi kita hari ini. Lapangan kerja formal semakin menyusut, digantikan oleh fleksibilitas yang rentan — atau yang keren disebut <em>gig economy</em>. Narasi bahwa menjadi pengemudi ojek daring, <em>freelancer</em>, atau mitra korporasi adalah wujud “menjadi bos bagi diri sendiri” sebenarnya adalah romantisasi dari hilangnya jaminan sosial. Tidak ada cuti sakit berbayar, tidak ada kepastian dana pensiun, yang ada hanyalah kompetisi algoritma yang memaksa tubuh untuk terus bergerak.</p><p>Bagi kelas menengah urban, tekanan ini mewujud dalam budaya <em>hustle culture</em>. Kita dipaksa percaya pada mitos finansial bahwa jika kita miskin atau stagnan di usia tiga puluh, itu karena kita kurang gigih mengambil kerja sampingan (<em>side hustle</em>). Ketakutan untuk turun kelas sosial menciptakan kecemasan eksistensial yang konstan.</p><p>Di sinilah <em>wellness industry</em> masuk sebagai penyelamat semu. <em>Healing</em> atau liburan singkat tidak lagi berfungsi sebagai istirahat sejati yang kontemplatif. Ia telah dikomodifikasi menjadi sekadar “bengkel servis” untuk mereparasi mental yang rusak, agar pada hari Senin tubuh kita siap dieksploitasi kembali oleh pasar. Kita membeli kopi mahal dan tiket konser bukan untuk menikmati hidup, melainkan untuk membeli kewarasan instan agar tidak ambruk di tengah jalan.</p><h4>Pusaran Politik: Konsumsi Amarah dan Lahirnya Apatisme Berencana</h4><p>Kelelahan ekonomi ini secara simultan berkelindan dengan apa yang terjadi di panggung politik kita. Lanskap politik digital Indonesia adalah sebuah sirkus 24 jam yang melelahkan jiwa. Setiap hari, warga negara disuguhi arus informasi yang dirancang untuk memantik emosi: korupsi yang tak kunjung usai, kebijakan publik yang disahkan secara kilat tanpa mendengarkan publik, hingga pamer kemewahan (<em>flexing</em>) para pejabat di tengah himpitan hidup masyarakat bawah.</p><p>Media sosial memberi kita ilusi bahwa kita memiliki kuasa (<em>agency</em>). Kita bisa mengamuk di Twitter (X), membuat petisi, atau menaikkan tagar perlawanan. Namun, ketika kemarahan kolektif itu berkali-kali membentur dinding tebal ketidakpedulian elite, yang lahir kemudian adalah <em>compassion fatigue</em> — kelelahan untuk peduli.</p><p>Masyarakat akhirnya mengalami kejenuhan politik (<em>political fatigue</em>). Ketika energi psikologis seorang individu sudah habis dikuras hanya untuk memikirkan cara bertahan hidup esok hari — membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, atau biaya rumah sakit — mereka tidak lagi memiliki sisa energi untuk mengorganisasi diri secara politis. Narasi-narasi kritis digantikan oleh sinisme akut: <em>“Siapa pun yang naik jadi penguasa, nasib saya akan tetap begini.”</em></p><p>Kondisi <em>burnout</em> massal ini adalah berkat tersembunyi yang sangat ideal bagi kelanggengan status quo dan oligarki. Masyarakat yang lelah adalah masyarakat yang paling mudah diatur. Ketika publik terlalu sibuk menyembuhkan luka mentalnya masing-masing di ruang privat, mereka kehilangan kapasitas untuk membangun solidaritas di ruang publik. Daya kritis melumpuh, dan konsolidasi kekuasaan bisa berjalan mulus tanpa perlawanan yang berarti.</p><h4>Merebut Kembali Hak untuk Berhenti</h4><p>Membaca fenomena <em>Burnout Society</em> di Indonesia memaksa kita untuk melihat lelah dengan kacamata yang berbeda. Lelah kita hari ini bukanlah persoalan personal yang bisa diselesaikan dengan aplikasi meditasi atau tidur siang yang panjang. Lelah ini adalah sinyal politik. Ia adalah protes paling jujur dari tubuh dan jiwa kita terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan ruang politik yang semakin kering akan substansi.</p><p>Langkah awal untuk melawan lingkaran setan ini bukanlah dengan membeli paket liburan yang lebih mahal, melainkan dengan berani mengambil jarak. Kita perlu merebut kembali hak untuk berhenti sejenak, hak untuk bosan, dan hak untuk menolak standardisasi produktivitas yang mendewakan angka-angka kapitalistik.</p><p>Sudah saatnya kita membawa rasa lelah ini keluar dari kamar tidur privat atau klinik psikolog, lalu meletakkannya di atas meja diskusi publik sebagai gugatan bersama. Karena pada akhirnya, kewarasan sejati tidak akan pernah tercapai dalam masyarakat yang sakit.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a7946b954117" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sintesis Teologi dan Sains: Membedah Epistemologi An-Nisa 113 dalam Visi Masyarakat Madani]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/sintesis-teologi-dan-sains-membedah-epistemologi-an-nisa-113-dalam-visi-masyarakat-madani-decebc3dc769?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/decebc3dc769</guid>
            <category><![CDATA[nurcholish-madjid]]></category>
            <category><![CDATA[pembaharuan]]></category>
            <category><![CDATA[islamisme]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 05 May 2026 08:05:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-05T08:05:29.063Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/225/1*jOhhtrYBHX3sEYX5mmDFoQ.jpeg" /><figcaption>Nurcholish Madjid</figcaption></figure><p>Diskursus mengenai hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan di Indonesia sering kali terjebak dalam dua ekstrem: pola pikir tradisionalis yang menutup diri dari pembaruan, atau sekularisme yang mengabaikan dimensi transenden. Padahal, jika merujuk pada Surah An-Nisa ayat 113, terdapat penegasan bahwa <em>Al-Kitab</em> dan <em>Al-Hikmah</em> diturunkan sebagai satu kesatuan epistemologis. Dalam kerangka pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur), ayat ini bukan sekadar legitimasi kenabian, melainkan dasar bagi integrasi antara wahyu dan rasio dalam membangun tatanan masyarakat madani.</p><p>Secara filosofis, <em>Al-Kitab</em> diposisikan sebagai jangkar etis yang memberikan arah bagi tujuan hidup manusia. Namun, keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menihilkan peran akal. Sebaliknya, penyebutan <em>Al-Hikmah</em> secara berdampingan mengisyaratkan bahwa perangkat intelektual — seperti sains, logika, dan kearifan — adalah instrumen wajib untuk menerjemahkan nilai-nilai langit ke dalam realitas sosial. Cak Nur melalui gagasan desakralisasinya menekankan bahwa dunia bukanlah sesuatu yang sakral; dunia adalah objek observasi. Dengan demikian, sains menjadi sah secara teologis sebagai bagian dari “karunia Allah” yang harus digali.</p><p>Kritik utama Cak Nur terhadap kemandekan intelektual umat Islam terletak pada kegagalan dalam menangkap isyarat <em>“mengajarkan apa yang belum engkau ketahui”</em> dalam ayat tersebut. Frasa ini menunjukkan bahwa pengetahuan bersifat dinamis dan progresif. Jika umat Islam hanya berhenti pada penafsiran masa lalu dan menutup diri dari perkembangan sains modern, maka mereka sejatinya sedang mengabaikan bagian penting dari karunia tersebut. Masyarakat Madani yang dicita-citakan hanyalah mungkin terwujud apabila teologi mampu menjadi ruh bagi kemajuan sains, dan sains mampu menjadi alat bagi pencapaian keadilan yang diperintahkan oleh teologi.</p><p>Oleh karena itu, sintesis antara teologi dan sains dalam An-Nisa 113 menawarkan sebuah model pembaruan yang inklusif. Ia menolak pemisahan antara yang sakral dan yang profan dalam urusan ilmu pengetahuan. Integrasi ini menuntut seorang Muslim untuk tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga unggul secara intelektual. Keunggulan inilah yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat yang modern, demokratis, namun tetap berakar pada prinsip ketuhanan yang substansial.</p><p>Pada akhirnya, visi besar Cak Nur mengingatkan kita bahwa peradaban yang maju tidak dibangun di atas dogma yang buta, melainkan di atas dialektika yang sehat antara iman dan ilmu. Surah An-Nisa 113 menyediakan peta jalan bagi umat untuk kembali menjadi subjek dalam sejarah ilmu pengetahuan, dengan menjadikan wahyu sebagai kompas dan rasio sebagai penggerak utamanya.</p><blockquote>Islam yang benar adalah Islam yang sesuai dengan kenyataan objektif, baik kenyataan alam raya (ayat-ayat kauniyah) maupun kenyataan historis. Oleh karena itu, iman tidak boleh membuat orang menjadi tertutup (eksklusif), melainkan harus membuatnya menjadi inklusif dan terbuka kepada kebenaran dari mana pun datangnya, karena hikmah adalah milik orang beriman yang hilang, maka di mana pun ia menemukannya, ia paling berhak mengambilnya.</blockquote><p>Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (1992)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=decebc3dc769" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Arsitektur Eksistensial Imam Ali bin Abi Thalib R.A:]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/arsitektur-eksistensial-imam-ali-bin-abi-thalib-r-a-1aa7eb39b964?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1aa7eb39b964</guid>
            <category><![CDATA[ideology]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[islamic]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:28:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-21T10:31:16.315Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Arsitektur Eksistensial Imam Ali bin Abi Thalib R.A: Integrasi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Kesadaran Manusia</h3><p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*PF3ZAcDkrWk30w6RxphDsw.jpeg" /><figcaption>Sumber: Wiki Pedia</figcaption></figure><p>Di tengah derap modernitas yang kian akseleratif, manusia kontemporer sering kali terperangkap dalam fenomena alienasi eksistensial sebuah kondisi ketika individu kehilangan kaitan organik dengan hakikat dirinya. Kita cenderung bergerak secara mekanis demi memenuhi tuntutan material, namun secara paradoks mengalami disorientasi mendalam mengenai makna di balik keberadaan tersebut.</p><p>Dalam ruang hampa makna inilah, pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu</p><blockquote>“Rahimallahu imrā`an ‘alima min ayna wa fī ayna wa ilā ayna”</blockquote><blockquote>Semoga Allah Merahmati Hambanya yang Mengetahui, Darimana Ia Berasal (Ontologis), Dimana Ia Berada (Epistemologis), dan Kemana Ia Hendak Pergi (Aksiologis/Eskatologis)</blockquote><p>menemukan relevansinya bukan sekadar sebagai doktrin teologis, melainkan sebagai sebuah arsitektur pemikiran yang sistematis. Ungkapan ini menawarkan navigasi komprehensif yang membedah tiga pilar fundamental filsafat: <strong>ontologi</strong>, <strong>epistemologi</strong>, dan <strong>aksiologi</strong>. Melalui integrasi ketiga dimensi ruang-waktu ini, kita diajak untuk merekonstruksi kesadaran manusia yang terfragmentasi, guna menjemput rahmat Tuhan melalui pemahaman jati diri yang paripurna.</p><h4><em>Min Ayna</em> (Akar Asal-Usul)</h4><p>Dimensi pertama, <strong>“min ayna”</strong> (dari mana berasal), membawa kita pada wilayah <strong>ontologi</strong> sebuah penyelidikan terhadap hakikat keberadaan. Imam Ali mengajak manusia untuk menelusuri akar eksistensinya guna menyadari bahwa dirinya bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara absolut. Secara ontologis, kesadaran ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan (<em>finitas</em>) dan ketergantungan pada Sang <em>Prima Causa</em>.</p><p>Mengenali asal-usul berarti menghancurkan arogansi intelektual dan egoisme. Ketika seseorang menyadari bahwa kehadirannya di semesta adalah sebuah “pemberian” dan amanah, maka lahir sebuah sikap rendah hati yang mendasar. Tanpa pemahaman ontologis yang jernih, manusia akan kehilangan pijakan identitasnya dan terjebak dalam kesombongan eksistensial yang semu. Mengetahui “dari mana” adalah langkah awal untuk memahami bahwa hidup bukanlah sebuah kebetulan tanpa makna, melainkan sebuah desain besar yang memiliki tujuan awal yang suci.</p><h4><em>Fī Ayna</em> (Pijakan Ruang dan Waktu)</h4><p>Setelah tuntas dengan urusan asal-usul, dimensi <strong>“fī ayna”</strong> (di mana berada) menarik kita ke wilayah <strong>epistemologi</strong>. Di sini, Imam Ali tidak sekadar menanyakan lokasi geografis, melainkan menuntut kecakapan kognitif manusia dalam membaca konteks dan posisi eksistensialnya saat ini. Secara epistemologis, manusia ditantang untuk memiliki “kesadaran ruang” yang tajam: memahami hukum yang berlaku di alam, membaca dinamika zaman, serta mengenali perannya di tengah tatanan sosial.</p><p>Memahami “di mana kita berada” berarti menolak hidup dalam ketidaktahuan (<em>ignorance</em>) atau sekadar mengikuti arus tanpa arah. Ini adalah proses intelektual untuk memetakan tanggung jawab dan kapasitas diri dalam menghadapi realitas yang konkret. Seseorang yang memiliki kecerdasan epistemologis tidak akan bertindak secara serampangan; ia mampu menempatkan diri secara proporsional sebagai subjek yang sadar akan keterikatan waktu dan sejarah. Tanpa pijakan ini, manusia hanya akan menjadi objek yang terombang-ambing oleh keadaan, kehilangan kendali atas aktualitas dirinya di dunia.</p><h4><em>Ilā Ayna</em> (Orientasi Tujuan dan Nilai)</h4><p>Dimensi ketiga, <strong>“ilā ayna”</strong> (hendak ke mana pergi), merupakan wilayah <strong>aksiologi</strong> sebuah diskursus mengenai nilai, etika, dan tujuan akhir. Jika dua dimensi sebelumnya membahas tentang akar dan pijakan, maka dimensi ini berbicara tentang visi. Imam Ali menegaskan bahwa kesadaran manusia tidak boleh berhenti pada aktualitas saat ini, melainkan harus melampaui batas-batas material menuju sebuah pertanggungjawaban eskatologis.</p><p>Secara aksiologis, setiap pengetahuan dan tindakan manusia harus memiliki orientasi nilai yang jelas. Kesadaran akan “tujuan akhir” berfungsi sebagai filter etis yang mendikte perilaku kita hari ini; bahwa hidup bukanlah garis lurus yang berakhir pada ketiadaan, melainkan sebuah proses akumulatif yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan memahami tujuan akhir, manusia memperoleh integritas moral ia tidak lagi mengejar kepuasan pragmatis jangka pendek, melainkan menyelaraskan setiap langkahnya dengan kemaslahatan yang bersifat abadi. Inilah puncak dari kecerdasan manusia: ketika ia mampu menarik garis lurus antara titik asal, posisi saat ini, dan muara akhir kehidupannya.</p><h4>Sintesis Menuju Manusia Paripurna</h4><p>Sebagai simpulan, arsitektur eksistensial yang ditawarkan oleh Imam Ali merupakan sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia yang mendapatkan rahmat Tuhan adalah mereka yang tidak mengalami fragmentasi kesadaran. Dengan mengintegrasikan <strong>ontologi</strong> (akar), <strong>epistemologi</strong> (pijakan), dan <strong>aksiologi</strong> (tujuan), seseorang akan tumbuh menjadi individu yang utuh, tangguh, dan beradab. Inilah jalan untuk keluar dari labirin disorientasi modernitas: dengan kembali mengenali peta navigasi diri yang telah digariskan sejak ribuan tahun lalu.</p><p><em>Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1aa7eb39b964" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tuhan yang Pergi atau Manusia yang Bersembunyi?]]></title>
            <link>https://medium.com/@wijayaadjieputra/tuhan-yang-pergi-atau-manusia-yang-bersembunyi-5303bbfc8dbe?source=rss-6a925348e2a3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5303bbfc8dbe</guid>
            <category><![CDATA[religion]]></category>
            <category><![CDATA[reformed-theology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Adjie Putra Wijaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:08:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-21T10:08:03.553Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: Adjie Putra Wijaya</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/275/1*JWY6nkAlAJXQDKGzmzIqCw.jpeg" /><figcaption>Sumber: Retizen — Republika</figcaption></figure><p>Belakangan ini, kita menyaksikan sebuah pergeseran ontologis dalam lanskap kesadaran modern. Agama, yang selama ribuan tahun berfungsi sebagai jangkar eksistensi dan kompas moral, perlahan mulai tergeser ke margin kehidupan. Munculnya materialisme, agnostisitas, dan ateisme bukan lagi sekadar diskursus di menara gading filsafat, melainkan telah menjadi realitas sosiologis yang dominan. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat fundamental: Apakah “Tuhan” memang telah redup dari nalar manusia, atau justru manusialah yang sedang melakukan alienasi diri dan bersembunyi dari fitrahnya sendiri?</p><p>Apabila kita membedah perspektif bahwa religiositas adalah <em>fitrah </em>sebuah predisposisi bawaan untuk mencari substansi yang transenden maka fenomena ketidakberagamaan kontemporer merupakan sebuah anomali yang menarik untuk ditelisik. Mengapa kecenderungan alami ini mengalami atrofia atau penyusutan?</p><p>Salah satu penyebab utamanya adalah hegemoni rasionalitas instrumental. Kita hidup dalam era di mana kebenaran mengalami reduksi; hanya dianggap valid jika dapat diverifikasi secara empiris dan kuantitatif. Keberhasilan sains dalam membedah mekanika semesta dari struktur atom hingga kompleksitas astrofisika menciptakan sebuah kondisi yang oleh Max Weber disebut sebagai <em>entzauberung</em> atau “pembuangan magis”. Dunia tidak lagi dipandang sebagai entitas yang sakral dan penuh ayat, melainkan hanya sekadar objek material yang mekanis.</p><p>Namun, kedewasaan intelektual ini membawa konsekuensi eksistensial yang cukup paradoksal. Manusia modern mungkin mencapai puncak kognitifnya, namun di saat yang sama mengalami kemiskinan spiritual. Kita terjebak dalam apa yang disebut Viktor Frankl sebagai “vakum eksistensial”. Kita sangat memahami bagaimana kehidupan ini berjalan secara biologis, namun kehilangan orientasi mengenai mengapa kehidupan ini harus dijalani. Di sinilah terjadi penyusutan makna; hidup yang datar dan terjebak dalam rutinitas fungsional-materialistik.</p><p>Sering kali, penolakan terhadap agama bukanlah bentuk penolakan terhadap Tuhan secara esensial, melainkan sebuah respons kritis terhadap institusi agama yang dianggap gagal merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan yang organik. Manusia kemudian “bersembunyi” di balik skeptisisme demi menghindari dogma yang dianggap restriktif. Namun, fitrah untuk mencari “Yang Mutlak” sebenarnya tidak pernah benar-benar lenyap; ia hanya mengalami sublimasi.</p><p>Kita bisa melihat fenomena ini pada bagaimana masyarakat sekuler mencari makna melalui estetika alam, aktivisme ekologis, atau pencarian ketenangan batin yang personal. Ini adalah bentuk pencarian “yang sakral” di luar struktur formal. Manusia tetap memiliki kebutuhan akan pengabdian pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, meskipun mereka enggan menggunakan terminologi teologis tradisional.</p><p>Pada akhirnya, Tuhan tidak pernah benar-benar pergi dari realitas manusia. Ia tetap hadir di ruang-ruang sunyi yang tidak sanggup dijamah oleh logika laboratoris. Yang terjadi sebenarnya adalah sebuah alienasi, di mana manusia semakin asing dengan kedalaman intuitifnya sendiri. Kita terlalu berfokus membangun peradaban yang canggih secara teknokratis, namun abai dalam memelihara dimensi jiwa yang merupakan akar dari kemanusiaan kita.</p><p>Ketidakberagamaan mungkin bukanlah destinasi akhir dari kemajuan berpikir, melainkan sebuah fase transisi yang penuh kegelisahan. Ia adalah upaya manusia untuk merumuskan kembali jalan pulang menuju fitrahnya di tengah dunia yang serba mekanis. Sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa di tengah dominasi mesin dan angka, manusia tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk yang memiliki ruh dan kedalaman makna.</p><blockquote>“Kita sering merayakan kematian Tuhan melalui kemajuan laboratorium, namun di saat yang sama, kita kerap merasa asing di tengah keramaian. Apakah nalar yang dewasa mengharuskan kita mengubur fitrah, atau sebenarnya kita hanya sedang bersembunyi dari kedalaman diri kita sendiri karena takut menemukan jawaban yang tidak sanggup kita pikul?”</blockquote><p>Adjie Putra Wijaya — Mahasiswa Filsafat Universitas Paramadina</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5303bbfc8dbe" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>