<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Wiwit Lutviana on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Wiwit Lutviana on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@wiwitlutviana11?source=rss-d47a9fe414b5------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*qQ0TFnV_pxD45NTDESmNNg.jpeg</url>
            <title>Stories by Wiwit Lutviana on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@wiwitlutviana11?source=rss-d47a9fe414b5------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:35:46 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@wiwitlutviana11/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Sanitasi Kampung Tihi-Tihi: Punya Jamban, Tapi Tak Punya Tangki Septik]]></title>
            <link>https://medium.com/@wiwitlutviana11/sanitasi-kampung-tihi-tihi-punya-jamban-tapi-tak-punya-tangki-septik-c96f6e0176a1?source=rss-d47a9fe414b5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c96f6e0176a1</guid>
            <category><![CDATA[sanitasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Wiwit Lutviana]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:17:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-27T08:17:14.177Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*m8cYySKBOsr_aS2jZuHH8w.jpeg" /><figcaption>Kondisi Kampung Tihi-Tihi. Foto: Penulis</figcaption></figure><p>Krisis sanitasi di Kampung Tihi-Tihi, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Kalimantan Timur, masih jauh dari selesai. Kampung pesisir yang seluruh bangunannya berdiri di atas tiang pancang di perairan laut ini dihuni lebih dari 100 kepala keluarga, namun hingga Maret 2026 tidak satu pun rumah tangga memiliki sistem pengelolaan tinja yang layak. Semua limbah, mulai dari tinja, air bekas mandi, hingga sampah rumah tangga, berakhir langsung di laut setiap harinya.</p><p>Tapi kenyataannya lain.</p><p>Saat observasi dilakukan pada Maret 2026, ditemukan fakta yang cukup mengejutkan. Saluran dari jamban warga tidak terhubung ke septic tank maupun penampungan apapun. Pipa pembuangannya dipotong, lalu langsung diarahkan ke bawah rumah. Artinya, setiap kali warga menggunakan jamban, tinja mereka jatuh langsung ke laut.</p><p>“Iya sudah, punya kloset semua sudah. Salurannya kloset itu dipotong ke bawah karena sebelumnya nyambung itu ke drum penampungan, setelah kita bongkar jadi langsung terus sudah ke bawah,” kata Bu Santi, warga RT 17 Tihi-Tihi, saat diwawancarai.</p><p>Kampung Tihi-Tihi adalah salah satu dari empat permukiman pesisir di Kota Bontang, bersama Malahing, Gusung, dan Selangan. Lebih dari 100 kepala keluarga tinggal di sana. Letaknya yang sepenuhnya berada di atas perairan membuat kawasan ini sulit dijangkau oleh infrastruktur sanitasi yang dirancang untuk permukiman di darat.</p><h3><strong>Kondisi Sanitasi di Kampung Tihi-Tihi</strong></h3><p>Pemerintah Kota Bontang sebenarnya pernah mencoba. Drum-drum penampung tinja dipasang di bawah rumah-rumah warga sebagai solusi sanitasi setempat. Tapi drum itu menimbulkan bau yang menyebar ke seluruh kampung dan membuat warga tidak tahan. Setelah musyawarah di gedung pertemuan, pemerintah mengizinkan drum tersebut dibongkar.</p><p>Masalahnya, tidak ada yang menggantikannya.</p><p>“Kemarin sempat dibikinkan penampung, itu tidak bagus, bau, jadi di sini ga pakai penampung kotoran lagi, langsung turun ke bawah semua salurannya,” ujar Bu Santi. “Pas itu ada pertemuan di gedung, kita kasih tahu kita ga tahan karena bau. Jadi dibuka.”</p><p>Sejak saat itu, kondisi ini terus berjalan hingga kini. Tinja mengalir ke laut setiap hari. Begitu pula air bekas mandi dan mencuci. Karena lantai rumah berupa papan dengan celah-celah terbuka, semua air limbah dari kegiatan sehari-hari langsung jatuh ke perairan di bawahnya.</p><p>Kondisi air bersih tidak kalah memprihatinkan. Meski jaringan PDAM sudah terpasang, air hanya mengalir dua kali seminggu, yaitu hari Selasa dan Jumat. Kualitasnya pun dinilai warga tidak layak untuk diminum. Untuk kebutuhan air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air galon dari daratan, dengan harga tujuh ribu hingga sepuluh ribu rupiah per galon sebagai pengeluaran tetap setiap rumah tangga.</p><p>Tandon air yang tersebar di kawasan itu pun bukan dari program pemerintah. Menurut Bu Santi, tandon itu berasal dari janji seorang calon legislatif kepada warga.</p><p>Persoalan sampah tidak berbeda. Tidak ada layanan pengangkutan sampah yang menjangkau Tihi-Tihi. Tidak ada tempat penampungan sementara. Pernah ada layanan dari pihak swasta, tapi sudah lama berhenti beroperasi. Kini satu-satunya yang berjalan adalah bank sampah swasta kecil yang menerima kardus dan kemasan plastik. Selebihnya, sampah rumah tangga dibuang ke laut.</p><p>“Dulu sempat ada dari swasta, cuma sekarang sudah gak ada. Jadi kalau sampah-sampah biasa langsung dibuang ke laut,” kata Bu Santi.</p><p>Akibat semua itu, kondisi kesehatan lingkungan di kampung ini terus memburuk. Warga sering mengeluh penyakit kulit. Tikus banyak berkeliaran bahkan masuk ke dalam rumah. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Laot Ilmu Kelautan (2025) juga menemukan adanya indikasi pencemaran ringan pada perairan sekitar Tihi-Tihi berdasarkan baku mutu biota.</p><p>Padahal, dari sisi aturan, Kota Bontang sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Ada Perda Nomor 3 Tahun 2017 yang melarang pembuangan limbah domestik ke badan air tanpa pengolahan. Ada Perda Nomor 11 Tahun 2020 yang mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas sampah di setiap lingkungan RT. Ada Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 yang mengharuskan setiap kawasan permukiman memiliki septic tank, IPAL sederhana, dan jadwal angkut sampah minimal dua hari sekali. Di tingkat nasional, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 pun memerintahkan percepatan layanan sanitasi hingga ke rumah tangga.</p><p>Tidak satu pun dari itu yang terwujud di Tihi-Tihi.</p><p>Yang terjadi di sana bukan sekadar warga yang tidak mau mengikuti aturan. Ini soal negara yang membuat aturan, lalu tidak menyediakan infrastruktur yang memungkinkan warga mematuhinya.</p><p>Untuk keluar dari situasi ini, dibutuhkan lebih dari sekadar program tambal sulam. Diperlukan solusi teknis yang memang dirancang untuk permukiman di atas air, bukan salinan dari sistem darat yang sudah terbukti tidak cocok. Misalnya, tangki septik apung atau biodigester komunal yang dipasang di sisi permukiman tanpa menimbulkan bau. Perlu juga sistem pengangkutan sampah menggunakan perahu dengan jadwal tetap, dan perbaikan nyata pada pasokan air bersih yang sekarang baru mengalir dua kali seminggu itu.</p><p>Yang tidak kalah penting adalah pelibatan warga sejak awal perencanaan. Kegagalan drum penampung tinja dulu sebagian terjadi karena solusinya tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Agar tidak terulang, warga Tihi-Tihi perlu duduk bersama sebagai bagian dari proses, bukan sekadar penerima program.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c96f6e0176a1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[INOVASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN KOREA…]]></title>
            <link>https://medium.com/@wiwitlutviana11/inovasi-dan-transformasi-digital-dalam-administrasi-publik-studi-komparatif-indonesia-dan-korea-ab34af851b04?source=rss-d47a9fe414b5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ab34af851b04</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Wiwit Lutviana]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:07:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-14T11:08:19.883Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>INOVASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN KOREA SELATAN</h3><p>Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan masyarakat. Indonesia dan Korea Selatan menjadi contoh menarik untuk dibandingkan karena keduanya melakukan digitalisasi pemerintahan pasca krisis ekonomi.</p><h3>Digital Government dan Pelayanan Publik Elektronik</h3><h4>Indonesia</h4><p>Berdasarkan Survei <em>E-Government </em>PBB 2024, Indonesia berada di peringkat 64 dengan nilai EGDI 0.7991 (kategori “Sangat Tinggi”). Kebijakan utama adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Perpres No.95/2018) yang menjadi payung integrasi berbagai platform digital seperti e-Office, Simpeg, dan JDIH. Layanan unggulan mencakup Satu Sehat, sistem kesehatan terintegrasi. Kelebihannya akses layanan 24/7, efisiensi waktu &amp; biaya, serta dukungan keamanan siber BSSN. Kekurangannya kesenjangan digital daerah, literasi teknologi rendah, serta risiko keamanan siber meningkat.</p><h4>Korea Selatan</h4><p>Menempati peringkat 4 OECD Digital<em> Government Index</em> 2024, Korea Selatan memiliki platform <em>Government</em> 24 sebagai layanan terpadu “satu pintu” dan sistem KONEPS untuk <em>e-procurement</em>. Kelebihannya integrasi layanan superior, infrastruktur TIK canggih, <em>roadmap</em> jelas sejak 1980-an. Kekurangannya tantangan literasi digital kelompok lansia dan risiko privasi data.</p><h3>Inovasi Administratif Pasca Krisi Ekonomi Asia</h3><h4>Indonesia (Krisis Moneter — 1997)</h4><p>Dimulai dengan desentralisasi (UU 22/1999), UU Pelayanan Publik (2009), Grand Design Reformasi Birokrasi (2010–2025), SPBE (2015–2019), hingga digitalisasi dan pemanfaatan AI saat ini.</p><h4>Korea Selatan (Krisis IMF — 1998)</h4><p>Dimulai dari reformasi struktural &amp; deregulasi, pembangunan <em>e-Government</em> (2003), <em>open government </em>(2008), <em>smart government</em> (2013), hingga integrasi AI &amp; Big Data (2018–sekarang).</p><h3>Pengaruh Budaya Kerja terhadap Reformasi Birokrasi</h3><h4>Indonesia</h4><p>Budaya kerja di Indonesia berorientasi pada gotong royong, kebersamaan, dan harmoni. Dampaknya terhadap reformasi birokrasi adalah adanya transformasi profesionalitas pegawai dalam efisiensi pelayanan.</p><h4>Korea Selatan</h4><p>Budaya kerja Korea Selatan menekankan disiplin, hierarki, dan efisiensi yang tinggi. Budaya kerja seperti ini berdampak langsung pada reformasi birokrasi dan terbukti berkontribusi langsung dalam menyukseskan administratif.</p><h3>Penerapan Open Government dan Citizen Participation</h3><h4>Indonesia</h4><p>Penerapannya di Indonesia lewat UU keterbukaan Informasi Publik serta platform digital seperti LAPOR! yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta reformasi birokrasi.</p><h4>Korea Selatan</h4><p>Penerapannya di Korea Selatan via <em>e-government</em> dengan sistem <em>Open Data Portal</em> dan aplikasi partisipatif memfasilitasi transparansi, inovasi, dan partisipasi.</p><h3>Inovasi dan Transformasi Digital yang Berhasil</h3><h4>Indonesia</h4><p>SPBE nasional, OSS RBA, digitalisasi administrasi, integrasi keuangan negara (SPAN/SAKTI), dan akselerasi transformasi digital.</p><h4>Korea Selatan</h4><p><em>Digital Platform Government</em> dengan AI &amp; Big Data, <em>e-Government Act</em> (2001), digital ID nasional, dan kolaborasi <em>government </em>dan <em>private sector</em>.</p><h3>Tantangan yang Dihadapi</h3><h4>Indonesia</h4><p>Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi, silo data, budaya birokrasi kaku, kepemimpinan belum konsisten, serta keamanan data lemah.</p><h4>Korea Selatan</h4><p>Interoperabilitas lintas lembaga, privasi &amp; keamanan siber, kecepatan regulasi, kesenjangan digital kecil, dan ketergantungan teknologi.</p><h3>Rekomendasi untuk Indonesia</h3><p>Percepat pemerataan infrastruktur digital di luar Jawa, meningkatkan literasi digital ASN &amp; masyarakat melalui pelatihan rutin, mengintegrasikan sistem antarinstansi dengan standar terbuka (API), memperkuat kepemimpinan &amp; regulasi perlindungan data, menerapkan model platform digital publik terintegrasi seperti Korea Selatan, memperkuat keamanan siber &amp; mitigasi risiko teknis, memastikan inklusivitas agar layanan menjangkau desa, serta berkolaborasi dengan sektor swasta/GovTech untuk inovasi layanan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ab34af851b04" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Wawancara Eksklusif Bappeda Kaltim: Bicara Pentingnya Komunikasi dalam Perencanaan Daerah]]></title>
            <link>https://medium.com/@wiwitlutviana11/wawancara-eksklusif-bappeda-kaltim-bicara-pentingnya-komunikasi-dalam-perencanaan-daerah-8af16e8d2d61?source=rss-d47a9fe414b5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8af16e8d2d61</guid>
            <category><![CDATA[komunikasi]]></category>
            <category><![CDATA[organisasi]]></category>
            <category><![CDATA[informasi]]></category>
            <category><![CDATA[samarinda]]></category>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Wiwit Lutviana]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 13:29:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-10-13T04:12:03.137Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*zXE5l4v1m9Ua2H2WtMPQmA.jpeg" /><figcaption>Foto Bersama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kalimantan Timur</figcaption></figure><p><strong>SAMARINDA — </strong>Mencapai tujuan organisasi bukanlah hal yang mudah, terlebih di tengah dinamika dan tantangan yang terus bermunculan. Dalam hal ini, komunikasi menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi.</p><p>Berlatar belakang kecemasan tersebut, sekelompok mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik S1 FISIP Universitas Mulawarman terdorong untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (3/10). Kegiatan dilakukan guna mengetahui seberapa penting peran komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam konteks Bappeda Kaltim.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*o02U13FXuDtBuEeZOu7PxQ.jpeg" /></figure><p>Pak Achmad Risa selaku Kepala Sub Bagian Umum Bappeda Kaltim, menjelaskan terkait pentingnya komunikasi dalam proses perencanaan daerah. Menurut beliau, Bappeda tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lewat komunikasi yang baik.</p><p>“Bappeda ini tugasnya melakukan perencanaan daerah. Seberapa jauh Bappeda itu membuat perencanaan berkualitas untuk Kaltim, tentu diperlukan informasi dan komunikasi yang efektif, baik itu dengan <em>stakeholder</em> maupun pemangku kepentingan yang lain. Jadi komunikasi penting di sini. Karena perencanaan itu data yang dikumpulkan, lalu diolah, kemudian dieksplorasi untuk mengetahui sejauh mana perencanaan kita sudah mencapai target,” ujar Pak Achmad.</p><p>Beliau juga menekankan peran komunikasi dalam menyusun visi dan misi Bappeda periode 2024 hingga 2026. “Membangun Kaltim untuk Nusantara, itu visi kita periode 2024 sampai 2026. Sambil menunggu pemimpin baru, kita akan menyusun kembali Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk menyelaraskan visi misi dari pemimpin daerah nanti, kita perlu komunikasi yang baik dengan mereka,” lanjutnya.</p><p>Pak Achmad pun turut menyoroti pentingnya komunikasi internal, yang mana data dari eksternal harus diolah di internal untuk menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas. Proses ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86. Mengingat peraturan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka Bappeda perlu menjalin komunikasi yang baik dengan mereka.</p><p>Terkait tantangan miskomunikasi, Pak Achmad juga menjelaskan bagaimana upaya Bappeda dalam menyikapi hal ini. “Biasanya, kalau ada miskomunikasi, kami berdialog, baik itu <em>face to face</em> atau rapat internal. Menyelesaikan masalah itu perlu komunikasi,” ungkapnya.</p><p>Tak hanya mengandalkan tatap muka, Bappeda juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi. Setiap malam, tim Bappeda mengadakan rapat <em>online</em> via Zoom untuk memastikan semua tugas terkoordinasi dengan baik. “Setiap malam kita Zoom. Setiap hari harus ada komunikasi baik <em>online</em> maupun <em>offline</em>. Rekan-rekan Bappeda juga bertebaran di seluruh Indonesia. Setiap tupoksi, kami komunikasikan lewat Zoom untuk melaporkan apa saja yang sudah dilakukan hari ini,” ucap Pak Achmad.</p><p>Sampai pada penghujung wawancara, Ibu Monika selaku bagian Kepegawaian dengan lugas menyampaikan kalimat penutup. “Bappeda itu ‘kan tidak melayani masyarakat ya, yang melayani itu dinas. Jadi kami hanya mengasistensi perangkat-perangkat daerah supaya sejalan dengan keinginan perangkat daerah melalui Bappeda. Pentingnya komunikasi biar dokumen perencanaan mereka itu tidak berbeda, sesuai dengan visinya pimpinan daerah,” pungkasnya.</p><p>Dengan adanya wawancara ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan Bappeda dalam merencanakan pembangunan daerah. Tanpa adanya komunikasi organisasi yang baik, pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur tentu akan sulit terwujud.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8af16e8d2d61" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>