Kita sering membicarakan politik seolah-olah politik adalah sesuatu yang sederhana. Tentang siapa yang menjadi presiden, siapa yang memenangkan pemilu, partai mana yang berkuasa, atau siapa yang harus duduk di parlemen. Kita mengikuti pergantian kekuasaan, menyaksikan pertengkaran elite, mendukung tokoh tertentu, dan terkadang ikut bertengkar membela pilihan politik kita.

Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya: sebenarnya, apakah politik itu?

Politik bukan sekadar urusan negara, partai, atau jabatan publik. Politik adalah persoalan kekuasaan. Tentang siapa yang berhak menentukan, siapa yang membuat keputusan, siapa yang mengendalikan sumber daya, dan siapa yang harus menerima akibat dari keputusan tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat, politik setidaknya memiliki tiga wajah: politik sebagai idealisme, politik sebagai mekanisme, dan politik sebagai perebutan kekuasaan.

Ketiganya hidup berdampingan, tetapi tidak selalu berjalan searah.

Wajah pertama adalah politik sebagai idealisme. Inilah wajah yang paling indah. Politik dipahami sebagai jalan untuk memperjuangkan kehidupan bersama. Negara dibentuk untuk melindungi masyarakat, hukum dibuat untuk menjamin keadilan, dan kekuasaan diberikan kepada seseorang agar ia dapat menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam wajah ini, kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Jabatan merupakan amanah, bukan hadiah. Rakyat menjadi alasan mengapa kekuasaan harus ada.

Idealisme memberikan arah bagi politik. Tanpa idealisme, politik kehilangan alasan moral untuk dijalankan.

Namun, idealisme juga memiliki kelemahan. Ia bisa menjadi bahasa yang sangat efektif untuk menyembunyikan kepentingan. Seseorang dapat mengatasnamakan rakyat untuk memperoleh jabatan, mengatasnamakan keadilan untuk menyingkirkan lawan, bahkan mengatasnamakan demokrasi untuk membangun kekuasaan yang semakin dominan.

Di sinilah muncul pertanyaan: apakah idealisme mengendalikan kekuasaan, atau justru kekuasaan yang memanfaatkan idealisme?

Wajah kedua adalah politik sebagai mekanisme. Politik merupakan cara masyarakat mengelola perbedaan kepentingan. Manusia tidak memiliki kebutuhan, kepentingan, dan pandangan yang selalu sama. Petani menginginkan harga hasil panen yang baik, buruh menginginkan upah layak, pengusaha menginginkan keuntungan, sementara pemerintah membutuhkan penerimaan negara.

Semua kepentingan itu tidak selalu dapat dipenuhi sekaligus.

Karena itu, diperlukan aturan, hukum, parlemen, pemilu, birokrasi, dan lembaga-lembaga negara untuk mengelola pertentangan tersebut.

Demokrasi adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatur distribusi kekuasaan dan menyelesaikan konflik kepentingan tanpa harus menggunakan kekerasan.

Tetapi ada satu hal yang perlu dibedakan: keputusan yang sah secara hukum belum tentu adil secara sosial. Keputusan yang disetujui mayoritas belum tentu menguntungkan seluruh masyarakat. Mekanisme dapat berjalan dengan baik, tetapi hasilnya tetap bisa menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar.

Artinya, prosedur demokrasi tidak otomatis menghasilkan keadilan.

Wajah ketiga adalah politik sebagai perebutan kekuasaan. Ini wajah yang paling realistis sekaligus paling tidak romantis.

Dalam praktiknya, politik adalah perjuangan untuk memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan, melainkan juga siapa yang mampu memengaruhi keputusan, menentukan agenda, mengendalikan sumber daya, membentuk opini, dan memengaruhi perilaku orang lain.

Seseorang bisa memiliki jabatan formal, tetapi belum tentu memiliki seluruh kekuasaan. Seorang presiden memiliki kewenangan konstitusional, tetapi di sekelilingnya terdapat partai politik, pemilik modal, kelompok kepentingan, birokrasi, aparat, dan berbagai jaringan yang juga memiliki pengaruh.

Dengan demikian, orang yang memiliki kekuasaan tidak selalu orang yang paling terlihat.

Ketiga wajah tersebut sebenarnya selalu hadir dalam kehidupan politik. Sebuah partai bisa lahir dari idealisme, menggunakan mekanisme demokrasi untuk memperoleh kekuasaan, kemudian ketika berkuasa justru lebih sibuk mempertahankan posisinya.

Idealisme menjadi slogan.

Mekanisme menjadi kendaraan.

Kekuasaan menjadi tujuan.

Lalu, wajah mana yang paling dominan dalam politik Indonesia?

Jika kita mengamati praktik politik Indonesia, kita bisa melihat bagaimana perebutan dan pemeliharaan kekuasaan menjadi salah satu pola yang menonjol. Perbedaan ideologi dan identitas politik tidak selalu menjadi penghalang bagi terbentuknya koalisi. Partai-partai dengan sejarah dan orientasi politik berbeda dapat berkumpul dalam satu pemerintahan ketika kepentingan kekuasaan mempertemukan mereka.

Koalisi besar memang bisa menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, ada persoalan lain yang perlu diperhatikan: ketika hampir semua kekuatan politik berkumpul di dalam pemerintahan, siapa yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan?

Oposisi bukan sekadar kelompok yang kalah dalam pemilu. Dalam demokrasi, oposisi merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian kekuasaan.

Persoalan berikutnya adalah hubungan antara kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi.

Kita sering membayangkan bahwa pengusaha berada di luar politik, sementara politisi berada di dalam pemerintahan. Padahal, keduanya tidak selalu terpisah. Kepentingan bisnis dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan politik, sementara jabatan politik dapat memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi.

Ketika pemilik modal memiliki akses besar terhadap pengambil kebijakan, muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh keputusan negara.

Di sinilah pembicaraan mengenai oligarki menjadi relevan. Oligarki bukan semata-mata tentang orang kaya yang memiliki banyak uang. Persoalan utamanya adalah konsentrasi kekuasaan dan kemampuan sekelompok kecil orang untuk memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan banyak orang.

Namun, kita juga perlu berhati-hati. Tidak semua keputusan pemerintah merupakan hasil konspirasi oligarki. Tidak semua politisi bekerja untuk kepentingan pemilik modal. Demokrasi Indonesia masih memiliki pemilu yang kompetitif, masyarakat sipil, kebebasan menyampaikan kritik, dan berbagai ruang untuk mengoreksi kekuasaan.

Tetapi keberadaan mekanisme demokrasi tidak boleh membuat kita berhenti mempertanyakan distribusi kekuasaan yang sesungguhnya.

Sebab ada sebuah paradoks dalam demokrasi yang patut kita renungkan.

Rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi belum tentu memiliki kekuatan yang sama untuk menentukan bagaimana kekuasaan itu digunakan.

Rakyat memilih presiden, memilih anggota parlemen, membayar pajak, menaati hukum, dan menjadi pihak yang paling sering menerima dampak kebijakan negara. Namun, keputusan strategis tidak selalu ditentukan oleh kepentingan rakyat secara langsung. Ada negosiasi elite, kepentingan partai, jaringan bisnis, dan berbagai kekuatan lain yang ikut memengaruhi arah kebijakan.

Ironisnya, perhatian kita justru sering tersedot pada pertarungan di antara para elite tersebut.

Kita lebih peduli siapa yang akan menggantikan siapa, siapa yang harus turun, siapa yang harus naik, siapa yang sedang bersekutu, dan siapa yang sedang berkonflik. Kita mengikuti drama kekuasaan seolah-olah seluruh persoalan bangsa ini hanya tentang pergantian orang di kursi pemerintahan.

Padahal, bagaimana dengan hutan yang terbakar? Bagaimana dengan sungai yang tercemar, udara yang semakin buruk, tanah yang kehilangan kesuburannya, dan ruang hidup masyarakat yang semakin terdesak?

Bagaimana dengan korupsi yang masih menjadi persoalan? Bagaimana dengan pendidikan yang mahal, pekerjaan yang sulit, harga kebutuhan pokok, upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup, dan pelayanan publik yang sering kali tidak memuaskan?

Apakah semua itu bukan persoalan politik?

Justru di sanalah politik sebenarnya bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat.

Hutan yang terbakar bukan sekadar persoalan lingkungan. Di baliknya bisa terdapat persoalan tata kelola lahan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan kepentingan ekonomi. Kerusakan lingkungan tidak selalu terjadi karena manusia tidak memahami pentingnya alam, tetapi juga dapat berkaitan dengan keputusan politik tentang siapa yang boleh menguasai tanah, bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, dan seberapa serius negara menjalankan pengawasan.

Begitu pula korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan seseorang mengambil uang negara. Korupsi juga menyangkut bagaimana kekuasaan mengelola anggaran, bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana pengawasan dijalankan, dan bagaimana kepentingan tertentu bisa memperoleh keuntungan dari keputusan publik.

Semua itu adalah persoalan politik. Bahkan dampaknya jauh lebih dekat dengan kehidupan kita dibandingkan pertengkaran tentang siapa yang pantas menduduki jabatan tertentu.

Politik hadir di meja makan kita, di jalan yang kita lalui, di sekolah tempat anak-anak kita belajar, bahkan di udara yang kita hirup.

Karena itu, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara berpolitik.

Bukan berarti kita tidak perlu peduli siapa yang menjadi presiden, siapa yang duduk di parlemen, atau siapa yang menjalankan pemerintahan. Kita tetap perlu mengawasi mereka. Tetapi jangan sampai perhatian kita habis untuk urusan pergantian elite, sementara persoalan yang menentukan kualitas hidup kita justru terabaikan.

Kita bukan bagian dari kelompok elite yang menikmati pembagian kekuasaan. Kita bukan pemilik konsesi, bukan pemegang jabatan strategis, bukan orang yang duduk di meja perundingan ketika kepentingan ekonomi dan politik dipertukarkan.

Kita adalah orang-orang yang merasakan akibat dari keputusan mereka.

Ada satu hal lagi yang perlu kita sadari: kita, rakyat biasa, tidak harus selalu menjadi pembela kekuasaan. Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan memiliki cukup banyak sumber daya, jabatan, pengaruh, penasihat, aparat, dan saluran komunikasi untuk membela kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak kekurangan orang yang bisa berbicara atas nama mereka.

Lalu, mengapa kita justru menghabiskan energi untuk membela kepentingan mereka?

Mengapa kita begitu bersemangat mempertahankan kehormatan seorang penguasa, tetapi sering kali diam ketika kehidupan masyarakat dirugikan oleh keputusan politik?

Mengapa kita lebih sibuk membela tokoh daripada membela kepentingan kita sendiri?

Kita tidak harus menjadi musuh penguasa. Kita juga tidak harus selalu menentang setiap keputusan pemerintah. Tetapi kita harus berhenti menjadikan kepentingan penguasa sebagai kepentingan pribadi kita.

Jangan sampai kita menjadi rakyat yang begitu sibuk membela orang-orang yang berkuasa, sampai lupa bahwa kehidupan kita sendiri membutuhkan pembelaan.

Berhentilah membela kekuasaan seolah-olah kita ikut memiliki keuntungan dari kekuasaan itu. Yang harus kita bela adalah kehidupan kita sendiri: lingkungan tempat kita tinggal, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, kesehatan keluarga kita, hak-hak kita, dan masa depan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penguasa memiliki urusan dengan kekuasaannya. Kita memiliki urusan dengan kehidupan kita.

Maka, mengapa kita tidak menjadikan kehidupan kita sendiri sebagai pusat perhatian politik?

Kita berpolitik tentang air bersih yang harus tersedia. Tentang hutan yang tidak boleh dihancurkan. Tentang sungai yang tidak boleh dijadikan tempat pembuangan limbah. Tentang pendidikan yang bisa dijangkau semua orang. Tentang pekerjaan yang layak. Tentang pelayanan kesehatan, harga kebutuhan pokok, transportasi, dan lingkungan yang aman untuk anak-anak kita.

Kita berpolitik tentang sesuatu yang kita rasakan setiap hari.

Ada sebuah ironi lain yang menarik untuk kita renungkan.

Ketika seorang presiden marah karena merasa disadap, merasa privasinya dilanggar, dan merasa dikhianati oleh orang-orang di sekelilingnya, kita bisa memahami bahwa penyadapan ilegal merupakan persoalan serius. Ada hukum, etika, dan keamanan negara yang harus dijaga.

Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana dengan rakyat?

Siapa yang mendengar kemarahan rakyat ketika hutan mereka terbakar? Siapa yang merasa bertanggung jawab ketika lingkungan tempat mereka hidup rusak akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik? Siapa yang bertanggung jawab ketika uang negara dikorupsi, sumber daya alam dieksploitasi, dan keputusan politik justru memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu?

Presiden merasa dikhianati karena ada orang yang menyadapnya. Sementara rakyat bisa merasa dikhianati oleh keputusan-keputusan politik yang menentukan nasib mereka.

Bedanya, pengkhianatan terhadap seorang presiden bisa menjadi berita besar dalam hitungan jam. Sementara pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat sering kali berlangsung perlahan, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Kita terlalu sibuk memperhatikan siapa yang menyadap siapa, siapa yang sedang berkonflik dengan siapa, siapa yang harus turun, dan siapa yang harus naik. Kita mengikuti drama kekuasaan seolah-olah kehidupan bangsa ini hanya ditentukan oleh hubungan pribadi para elite.

Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendasar.

Rakyat tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang siapa yang mengkhianati penguasa. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa negara tidak mengkhianati kepentingan mereka.

Kita membutuhkan hutan yang terjaga, udara yang bersih, air yang layak, pendidikan yang terjangkau, pekerjaan yang manusiawi, dan pemerintahan yang tidak menjadikan jabatan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri.

Kita membutuhkan keputusan politik yang berpihak pada kehidupan, bukan sekadar keputusan yang menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Mungkin sudah waktunya kita mengubah pusat perhatian.

Jangan hanya bertanya siapa yang mengkhianati penguasa. Tanyakan juga siapa yang mengkhianati kepentingan rakyat.

Sebab presiden bisa merasa dikhianati oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi rakyat bisa merasa dikhianati oleh keputusan-keputusan yang dibuat atas nama mereka.

Dan yang paling menyedihkan, rakyat sering kali harus membayar harga dari keputusan tersebut, sementara mereka bahkan tidak pernah duduk di meja tempat keputusan itu dibuat.

Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah cara memandang politik. Jangan hanya bertanya siapa yang berkuasa, tetapi tanyakan juga siapa yang menentukan keputusan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.

Kita tidak harus menjadi bagian dari elite untuk menjadi subjek politik. Mengawasi anggaran, menuntut transparansi perizinan, mempersoalkan kerusakan lingkungan, mengkritik kebijakan, dan memperjuangkan pelayanan publik juga merupakan tindakan politik.

Sebab politik bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Politik juga tentang siapa yang memiliki kemampuan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh orang yang duduk di kursi tersebut.

Elite berpolitik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Rakyat seharusnya berpolitik untuk memastikan kekuasaan bekerja bagi kehidupan mereka.

Jangan habiskan seluruh energi untuk memikirkan siapa yang akan menggantikan siapa. Perhatikan apa yang dilakukan oleh kekuasaan terhadap kehidupan kita.

Sebab kita mungkin tidak pernah duduk di kursi kekuasaan, tetapi setiap hari kita hidup dengan akibat dari keputusan orang-orang yang mendudukinya.

Rakyat tidak harus menjadi penguasa untuk memiliki kekuatan politik. Rakyat hanya perlu berhenti menjadi penonton dalam pertunjukan kekuasaan dan mulai menyadari bahwa kehidupan mereka sendiri adalah urusan politik.

Kekuasaan Tidak Perlu Dibela was originally published in Berbagi & Berdampak on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Apa yang lebih tidak asyik daripada kita bertengkar tentang kekuasaan? Tentang siapa yang harus berkuasa, siapa yang pantas memimpin, siapa yang harus didukung, dan siapa yang harus dijatuhkan. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk membela orang-orang yang berebut kekuasaan. Penguasa jatuh bangun, rezim silih berganti, wajah-wajah baru muncul menggantikan wajah lama. Namun, ada satu pertanyaan yang sering luput dari perhatian kita: apakah mereka benar-benar sedang memikirkan rakyat atau justru sedang memikirkan kekuasaan itu sendiri?

Kita tidak pernah benar-benar tahu.

Politik selalu punya bahasa yang indah untuk menjelaskan kekuasaan. Stabilitas, kepentingan nasional, persatuan, pembangunan, kemakmuran bersama. Kata-kata itu terdengar begitu mulia sehingga kita sering lupa bertanya: siapa sebenarnya yang menikmati semua itu? Dan siapa yang harus membayar harganya?

Mungkin sudah waktunya kita menyadari sesuatu yang agak tidak nyaman: dalam permainan kekuasaan, kita sering kali bukanlah subjek, melainkan objek.

Kita menjadi objek yang diperebutkan, dihitung, dikelompokkan, dan dimobilisasi. Suara kita dibutuhkan untuk memberikan legitimasi. Dukungan kita diperlukan untuk membangun kekuatan. Bahkan kemarahan dan perbedaan di antara kita bisa menjadi sumber energi bagi mereka yang sedang berebut kekuasaan.

Kita merasa sedang menentukan masa depan politik, padahal mungkin hanya sedang menjadi bagian dari strategi politik orang lain.

Ironisnya, setelah kekuasaan berhasil diraih, kita kembali ditempatkan pada posisi semula: menjadi pihak yang diatur. Kita diminta memahami kebijakan, menerima keadaan, bersabar menghadapi kesulitan, bahkan berkorban demi sesuatu yang disebut kepentingan bersama.

Ketika kebijakan berhasil, kekuasaan memperoleh pujian. Ketika kebijakan gagal, rakyat diminta memahami situasi.

Tentu saja, tidak semua penguasa memiliki niat buruk. Tetapi persoalannya bukan semata-mata tentang niat seseorang. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana ia mempertahankan dirinya, dan bagaimana ia menciptakan alasan untuk terus mengatur kehidupan orang lain.

Sebab, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk menganggap keberlangsungan dirinya sebagai sesuatu yang penting. Bahkan terkadang lebih penting daripada tujuan awal mengapa kekuasaan itu diberikan.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari pertengkaran tentang siapa yang harus berkuasa.

Mungkin pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan sejauh mana mereka yang duduk di sana dapat dikendalikan oleh rakyat.

Sebab, pergantian penguasa belum tentu berarti pergantian cara berpikir tentang kekuasaan. Rezim boleh berganti, partai boleh berganti, ideologi boleh berganti, tetapi hubungan antara penguasa dan rakyat bisa saja tetap sama.

Kita hanya mengganti orang yang memegang kendali, sementara posisi kita sebagai pihak yang dikendalikan tidak pernah berubah.

Dan mungkin, itulah persoalan politik yang sesungguhnya.

Rakyat terlalu sibuk memilih siapa yang harus berkuasa, sampai lupa mempertanyakan mengapa kekuasaan bisa begitu mudah menjadikan mereka sebagai objek.

Padahal, demokrasi seharusnya bukan sekadar kesempatan memilih siapa yang akan memerintah kita. Demokrasi juga merupakan kesempatan untuk membatasi kekuasaan, mengawasinya, mengkritiknya, dan memastikan bahwa mereka yang memerintah tidak pernah lupa dari mana mandat itu berasal.

Jangan sampai kita begitu sibuk membela penguasa hingga lupa membela kepentingan kita sendiri.

Sebab, pada akhirnya, kekuasaan adalah urusan mereka. Tetapi kehidupan adalah urusan kita.

Apa yang lebih tidak asyik daripada kita bertengkar tentang kekuasaan? Tentang siapa yang harus berkuasa, siapa yang pantas memimpin, siapa yang harus didukung, dan siapa yang harus dijatuhkan. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk membela orang-orang yang berebut kekuasaan. Penguasa jatuh bangun, rezim silih berganti, wajah-wajah baru muncul menggantikan wajah lama. Namun, ada satu pertanyaan yang sering luput dari perhatian kita: apakah mereka benar-benar sedang memikirkan rakyat atau justru sedang memikirkan kekuasaan itu sendiri?

Kita tidak pernah benar-benar tahu.

Politik selalu punya bahasa yang indah untuk menjelaskan kekuasaan. Stabilitas, kepentingan nasional, persatuan, pembangunan, kemakmuran bersama. Kata-kata itu terdengar begitu mulia sehingga kita sering lupa bertanya: siapa sebenarnya yang menikmati semua itu? Dan siapa yang harus membayar harganya?

Mungkin sudah waktunya kita menyadari sesuatu yang agak tidak nyaman: dalam permainan kekuasaan, kita sering kali bukanlah subjek, melainkan objek.

Kita menjadi objek yang diperebutkan, dihitung, dikelompokkan, dan dimobilisasi. Suara kita dibutuhkan untuk memberikan legitimasi. Dukungan kita diperlukan untuk membangun kekuatan. Bahkan kemarahan dan perbedaan di antara kita bisa menjadi sumber energi bagi mereka yang sedang berebut kekuasaan.

Kita merasa sedang menentukan masa depan politik, padahal mungkin hanya sedang menjadi bagian dari strategi politik orang lain.

Ironisnya, setelah kekuasaan berhasil diraih, kita kembali ditempatkan pada posisi semula: menjadi pihak yang diatur. Kita diminta memahami kebijakan, menerima keadaan, bersabar menghadapi kesulitan, bahkan berkorban demi sesuatu yang disebut kepentingan bersama.

Ketika kebijakan berhasil, kekuasaan memperoleh pujian. Ketika kebijakan gagal, rakyat diminta memahami situasi.

Tentu saja, tidak semua penguasa memiliki niat buruk. Tetapi persoalannya bukan semata-mata tentang niat seseorang. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana ia mempertahankan dirinya, dan bagaimana ia menciptakan alasan untuk terus mengatur kehidupan orang lain.

Sebab, kekuasaan memiliki kecenderungan untuk menganggap keberlangsungan dirinya sebagai sesuatu yang penting. Bahkan terkadang lebih penting daripada tujuan awal mengapa kekuasaan itu diberikan.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari pertengkaran tentang siapa yang harus berkuasa.

Mungkin pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan sejauh mana mereka yang duduk di sana dapat dikendalikan oleh rakyat.

Sebab, pergantian penguasa belum tentu berarti pergantian cara berpikir tentang kekuasaan. Rezim boleh berganti, partai boleh berganti, ideologi boleh berganti, tetapi hubungan antara penguasa dan rakyat bisa saja tetap sama.

Kita hanya mengganti orang yang memegang kendali, sementara posisi kita sebagai pihak yang dikendalikan tidak pernah berubah.

Dan mungkin, itulah persoalan politik yang sesungguhnya.

Rakyat terlalu sibuk memilih siapa yang harus berkuasa, sampai lupa mempertanyakan mengapa kekuasaan bisa begitu mudah menjadikan mereka sebagai objek.

Padahal, demokrasi seharusnya bukan sekadar kesempatan memilih siapa yang akan memerintah kita. Demokrasi juga merupakan kesempatan untuk membatasi kekuasaan, mengawasinya, mengkritiknya, dan memastikan bahwa mereka yang memerintah tidak pernah lupa dari mana mandat itu berasal.

Jangan sampai kita begitu sibuk membela penguasa hingga lupa membela kepentingan kita sendiri.

Sebab, pada akhirnya, kekuasaan adalah urusan mereka. Tetapi kehidupan adalah urusan kita.

Maraknya perselisihan antar konten kreator, narasi saling tantang di media sosial, hingga penceramah populer yang menyatakan di panggung politik bahwa dirinya sanggup "menuntun seseorang ke surga" hanyalah gejala di permukaan.

Jika kita melepaskan figur dan konflik personal tersebut lalu melangkah lebih jauh, kita akan melihat sebuah pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan kehidupan beragama kita hari ini?

Fenomena saling serang, klaim-klaim transenden yang diumbar, serta pertunjukan kesalehan di depan kamera memperlihatkan adanya pergeseran mendasar dalam ekosistem dan perilaku beragama masyarakat di era konvergensi media sosial dan ekonomi digital.

Ada beberapa dinamika utama yang sedang mendegradasi nilai-nilai keberagamaan kita hari ini.

Di platform digital, perhatian (attention) adalah komoditas utama. Agama tidak lagi sekadar menjadi pedoman spiritual atau moral, melainkan telah masuk ke dalam pusaran ekonomi perhatian. Algoritma media sosial menguntungkan konten yang memicu emosi kuat, seperti kemarahan, perselisihan, atau rasa superioritas moral. Narasi membongkar "kesesatan", menyerang personal tokoh lain, atau menantang debat terbuka sering kali dirancang bukan untuk mencari kebenaran (tabayyun), melainkan untuk mendulang views, subscribers, dan keuntungan finansial.

Kehidupan beragama hari ini mengalami proses instanisasi. Pemahaman keagamaan yang semestinya membutuhkan analisis teks, sejarah, dan konteks hukum yang rumit, kini dipangkas menjadi potongan video berdurasi singkat (Reels/TikTok). Otoritas keagamaan yang dulunya dibangun melalui penataan keilmuan yang panjang kini bersaing ketat dengan otoritas berbasis popularitas (jumlah pengikut dan retorika panggung). Siapa saja yang bersuara paling keras atau paling kontroversial bisa dianggap sebagai figur otoritatif.

Ada pergeseran dari nilai intrinsik agama menuju nilai performatif. Agama sering kali tampil sebagai alat konfrontasi publik alih-alih sarana penataan diri. Keberanian menyerang pihak lain secara terbuka dianggap sebagai bentuk "ketegasan iman", sementara kesantunan dan kerendahan hati kadang dipandang sebagai kelemahan.

Apakah ini fenomena yang sepenuhnya baru? Secara epistemologis dan sosiologis, fenomena intinya bukanlah hal baru, melainkan medianya yang bertransformasi dan membesar-besarkan dampaknya secara eksponensial.

Sejak zaman klasik hingga Abad Pertengahan, perdebatan antarmazhab, sekte, atau penceramah di pasar-pasar dan alun-alun kota bukanlah hal asing. Penggunaan agama sebagai panggung penegakan status sosial, legitimasi moral, atau alat memvalidasi kelompok (in-group) sudah ada jauh sebelum internet. Sosok demagog yang pandai beretorika dan bernada provokatif selalu berulang di setiap era.

Meskipun perilakunya sama, media modern menyuntikkan tiga faktor pengubah permainan (game changers).

Pertama, Monetized Attention. Jika dahulu orator hanya mendapat sorak-sorai, kini platform digital memberikan insentif finansial langsung (AdSense, sponsorship) pada konflik dan sensasi.

Kedua, Runtuhnya Gatekeeping. Siapa pun yang memiliki kamera dan koneksi internet memiliki jangkauan yang sama, atau bahkan lebih besar, daripada seorang akademisi atau ulama yang menempuh pendidikan puluhan tahun.

Ketiga, Amplifikasi Masif. Gesekan kecil yang sepele bisa dipotong menjadi klip berdurasi 15 detik dan disaksikan oleh jutaan orang dalam hitungan jam. Media menciptakan efek kaca pembesar yang memaksa publik ikut terpolarisasi.

Salah satu puncak dari performativitas agama ini adalah lahirnya fenomena "Spiritual Flexing" (pamer spiritual).

Diksi ini merupakan hibridisasi kultural, yaitu menggabungkan istilah slang modern flexing (pamer) dengan ranah spiritual. Jika flexing biasa di media sosial dilakukan dengan memamerkan harta atau mobil sport, maka spiritual flexing memamerkan "saham ukhrawi", akses istimewa ke langit, kedekatan personal dengan Tuhan atau Nabi, hingga klaim kesucian moral.

Fenomena penceramah yang menceritakan pengalaman mistis paling privat, seperti mimpi bertemu Nabi, di hadapan khalayak ramai dan kamera panggung adalah bentuk nyata dari spiritual flexing.

Hadis sahih memang menyatakan bahwa setan tidak bisa menyerupai bentuk fisik asli Nabi. Namun, para ulama klasik menekankan bahwa validitas mimpi tersebut mutlak harus sesuai dengan ciri fisik asli (syamā'il) Nabi dalam riwayat autentik.

Dalam tradisi tasawuf klasik, para wali dan orang saleh justru menyembunyikan pengalaman batin (sirr) tersebut rapat-rapat karena takut terjebak ujub (membanggakan diri) atau riya' khafi (riya tersembunyi).

Ketika pengalaman sakral dan privat itu diobral di panggung publik, dinamika psikologisnya berubah menjadi kesombongan yang halus.

Meskipun dibungkus dengan suara lembut dan air mata, pesan bawah sadar yang dikirimkan adalah penegasan status: "Aku begitu dekat dengan langit, maka kedudukanku istimewa dan ilmumu harus tunduk padaku."

Klaim mimpi atau otoritas "menuntun ke surga" adalah perisai mutlak untuk membungkam kritik. Argumen ilmiah bisa didebat, tetapi klaim pengalaman transenden menciptakan batasan di mana siapa pun yang meragukannya akan dituding tidak sopan atau kurang beriman.

Spiritual flexing dan panggung performatif agama adalah alarm bahwa spiritualitas sedang mengalami sekularisasi internal, di mana simbol-simbol agama digunakan bukan untuk menundukkan ego di hadapan Sang Pencipta, melainkan untuk meninggikan ego manusia di hadapan sesama makhluk.

Menghadapi situasi ini, sikap yang tepat bukanlah menelan mentah-mentah karena silau oleh jubah dan retorika air mata, tetapi juga tidak serta-merta menjadi sinis tanpa dasar. Skeptisisme yang sehat dan proporsional adalah bentuk kewarasan mental dan spiritual.

Sebab pada akhirnya, agama diturunkan untuk melahirkan kerendahan hati (tawadhu), bukan untuk menyediakan panggung baru bagi manusia untuk memamerkan betapa sucinya diri mereka di hadapan publik. Ketika kesalehan telah dijadikan komoditas pamer, yang tersisa darinya hanyalah teater: di mana jubah agama dikenakan bukan untuk mencari rida Ilahi, melainkan demi selendang tepuk tangan duniawi.

Spiritual Flexing was originally published in Berbagi & Berdampak on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.