<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by YPP IAP Indonesia on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by YPP IAP Indonesia on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@youngplanners?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*zdxpcFXnF_Djw2Aw.jpg</url>
            <title>Stories by YPP IAP Indonesia on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@youngplanners?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 23:22:27 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@youngplanners/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Pentingnya Mengenal Karakteristik Kawasan Permukiman Informal di Era Disrupsi Pandemi Covid-19…]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/pentingnya-mengenal-karakteristik-kawasan-permukiman-informal-di-era-disrupsi-pandemi-covid-19-63ee0ac8c0e9?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/63ee0ac8c0e9</guid>
            <category><![CDATA[urban-planning]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 08:22:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-12-29T08:22:38.995Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Pentingnya Mengenal Karakteristik Kawasan Permukiman Informal di Era Disrupsi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pesisir Kota Bandar Lampung)</strong></h3><p>Oleh: Warid Zul Ilmi</p><p>Ketahanan pada umumnya dilihat sebagai konsep yang lebih luas dibandingkan kapasitas dan kerentanan. Berbagai unsur atau lapisan ketahanan dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tekanan dan stress. Fokus pada ketahanan berarti lebih menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk diri sendiri dan memperkuat kemampuan mereka, dari pada berfokus pada kerentanan mereka terhadap bencana atau kebutuhan mereka dalam keadaan darurat (Twigg, 2007), untuk beradaptasi dari berbagai perubahan yang terjadi pada fisik lingkungan dan sosial kependudukannya (Bhoite, et al., 2014), yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui berbagai masalah dan peristiwa yang mengancam, merusak, atau berupaya menghancurkannya (prasad, et al., 2009).</p><p>Sedangkan pada konsep ketahanan kota ini seiring berjalan dengan Undang-Undang №26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa menyelenggarakan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang dengan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Kementerian ATR/BPN, 2007). Melalui penguatan lokal kapasitas dalam hal perumahan, infrastruktur, dan kesiapsiagaan bencana adalah salah satu mekanisme yang ditunjukkan untuk meningkatkan ketahanan perkotaan dan kapasitas adaptif kota terhadap ancaman di era disrupsi saat ini.</p><p>Disrupsi adalah suatu kondisi normal yang dengan cepat dapat berubah secara fundamental dan mengganggu kehidupan yang ada didalamnya. Dalam hal ini disrupsi diartikan pada guncangan dan tekanan yang terjadi di suatu kota. Guncangan dan tekanan inilah yang seharusnya menjadi respon cepat yang dilakukan sebuah kota untuk dapat bertahan dan pandemi covid-19 inilah yang disebut sebagai tekanan. Sehingga dalam pembangunan ketahanan kota, sistem-sistem kota harus dirancang agar berfungsi sedemikian rupa untuk mampu merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala kemungkinan perubahan yang terjadi akibat pandemi, termasuk sistem tata ruang kota.</p><p>Kawasan informal di pesisir Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik kawasan pinggiran yang kumuh dan liar, dengan permukiman orang-orang miskin di pinggiran sungai dan pemukiman nelayan yang berada di atas laut yang terus mengakresi secara ilegal akibat timbunan sampah. Permukiman informal ini memenuhi sepanjang area pantai bahkan menjorok dari tepi laut di kedalaman 10–50 meter yang sudah berlangsung selama 20 tahun ke belakang (Taylor, 2010). Permukiman tersebut terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, terhitung sejak tahun 2018 telah mencapai satu juta penduduk dan terus bertambah sampai saat ini dengan angka rata-rata pertumbuhan 6% per tahun (BPS, 2020). Konsentrasi penduduk yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah lahan, yang pada akhirnya lahan-lahan ilegal menjadi pilihan, terutama mereka memang yang sudah bertempat tinggal pada kawasan tersebut secara struktural. Harga lahan yang terus meningkat juga membuat masyarakat berpenghasilan rendah memilih untuk bertempat tinggal di lahan-lahan ilegal (Ilmi, W. Z., Asbi, A. M., &amp; Syam, T, 2021). Lahan sengketa perusahaan hasil reklamasi juga mereka gunakan dalam bertempat tinggal yaitu kawasan ilegal yang sebenarnya sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang baik RTRW Kota maupun RZWP3KP Provinsi dalam mengakomodasi penggunaan lahan yang tetap saja pelanggaran dan alih fungsi lahan secara tidak bijak terjadi secara signifikan, akibatnya membuat kawasan tersebut semakin padat (Ilmi, W. Z., Asbi, A. M., &amp; Syam, T, 2021).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/399/1*nWagPy9GKRO6qc9xJKdlZw.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/407/1*Wr5ckQeA-j-FMrDEyHm-3A.png" /><figcaption>Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 (Permukiman Informal di Atas Laut dan Lahan Sengketa hasil Reklamasi)</figcaption></figure><p>Karakteristik pemukiman yang padat dengan penghuni rumah yang bisa lebih dari dua keluarga membuat rumah tidak nyaman untuk ditempati saat siang karena terasa panas dan pengap dengan sirkulasi udara yang seadanya, sehingga masyarakat lebih memilih untuk pergi keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa. Permukiman yang padat, jalan yang sempit, drainase yang buruk dan lingkungan yang jauh lebih rentan menjadi masalah yang umum terjadi di kawasan tersebut. Penataan ruang pesisir memang menjadi pekerjaan rumah yang seolah tidak pernah selesai, dan pada saat pandemi seperti ini membuat masalah tersebut semakin memburuk karena karakteristik permukiman yang padat sangat rentan menjadi sumber penyebaran virus Covid-19.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/388/1*cvenVF-bJTEH0kDDTb7eJg.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/408/1*GPwcZjpPO0j8OSS59dgBRA.png" /><figcaption>Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 (Kondisi Pasar Tradisional beserta Aktivitas nya)</figcaption></figure><p>Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran untuk meningkatkan penanganan kerentanan kota terhadap suatu tekanan dan harus disertai pengenalan karakteristik suatu kawasan, seperti yang terjadi pada kawasan permukiman informal yang di dalamnya terdapat kelompok masyarakat rentan perkotaan yang memiliki kesempatan lebih besar untuk terdampak. Upaya yang dapat dilakukan justru bukan hanya pada saat terjadi bencana, melainkan sebelum terjadinya bencana. Salah satu cara adalah memaksimalkan kembali peran tata ruang untuk melakukan penataan ruang pesisir dengan lebih tegas, berdasarkan peraturan perundangan, kebijakan dan standar yang telah ditentukan, ditambah dengan berbagai pendekatan dari perubahan-perubahan adanya pandemi Covid-19, seperti jarak antar bangunan, tinggi bangunan, pembuatan embung dan ruang publik pada satu kawasan dengan luas tertentu. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan perumahan perkotaan dengan rumah layak huni dan lingkungan yang sehat untuk merespons berbagai pandemi lainnya yang terjadi di masa depan.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Badan Pusat Statistika. (2020). Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2019. Bandar Lampung: BPS.</p><p>Bhoite, S., Kieran , B., Cook, S., Diaz, S., Evans, V., Fernandez, A., Tonking, F. (2014). <em>City Resilience Framework. </em>London WIT 4BQ: ARUP.</p><p>Kementerian ATR/BPN. (2007). <em>Indonesia Spatial Planning Act</em>.</p><p>Prasad, N., Ranghieri, F., Shah, F., Trohanis, Z., Kessler, E., &amp; Sinha, R. (2009). <em>Climate Resilient Cities A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters. </em>Washington, DC 20344: World Bank.</p><p>Taylor, J. (2010). <em>Community Based Vulnerability Assesment Semarang and Bandar Lampung, Indonesia. </em>Semarang and Bandar Lampung: ACCCRN and Mercy Corps.</p><p>Twigg, J. (2007). <em>Characteristics of a Disaster-resilient Community A Guidance Note. </em>London Hazard Research Centre: UCL.</p><p>Ilmi, W. Z., Asbi, A. M., &amp; Syam, T. (2021). Identifikasi Karakteristik Kawasan Informal Pesisir Kota Bandar Lampung dan Kerentanan terhadap Dampak Perubahan Iklim (Studi Kasus : Kelurahan Kota Karang dan Kangkung). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(2), 149–167. <a href="https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.33130">https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.33130</a></p><p><em>**Warid Zul Ilmi adalah seorang perencana kota yang bekerja sebagai Tim Percepatan Bupati di Kabupaten Kendal. Penulis dapat dihubungi melalui </em><a href="/service/mailto:waridzulilmi@yahoo.com"><em>waridzulilmi@yahoo.com</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=63ee0ac8c0e9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Open Submission!]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/open-submission-f003a7c97ec5?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f003a7c97ec5</guid>
            <category><![CDATA[urban-planning]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 13:36:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-18T13:36:48.055Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Young Planning Professional</em> (YPP) IAP membuka kesempatan bagi perencana muda (usia 22–30 tahun) untuk berkontribusi mengirimkan artikel, <em>review</em> buku, atau esai. Tulisan akan dimuat di medium YPP IAP dan <em>website</em> IAP pada halaman Knowledge Hub. Jika kamu tertarik, tulisan dapat dikirim melalui <a href="/service/mailto:ypp.iapindonesia@gmail.com">ypp.iapindonesia@gmail.com</a></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*MtZqHBlW15oB2gBRg_bZ1g.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*4IYCohZZIMoAEzW4_EwaKw.jpeg" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f003a7c97ec5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Emulsi Urban di Perkampungan Mahasiswa Kukusan, Depok, Jawa Barat]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/emulsi-urban-di-perkampungan-mahasiswa-kukusan-depok-jawa-barat-f45176c7e3bb?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f45176c7e3bb</guid>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:19:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-05T15:19:47.752Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Rizky Ramadityo dan Evawani Ellisa</p><p>Sebagai universitas terbesar di Indonesia, kehadiran Kampus Universitas Indonesia (UI) memberikan dampak yang besar bagi daerah di sekitarnya. Kukusan merupakan salah satu daerah di sebelah barat Kampus Universitas Indonesia yang perkembangannya sangat bertumpu pada kehadiran UI. Kukusan terbagi menjadi dua area utama yang cukup dikenal, yaitu Kukusan-Teknik (Kutek) yang berbatasan langsung dengan gerbang UI di depan Fakultas Teknik, dan Kukusan-Kelurahan (Kukel) yang berbatasan langsung dengan gerbang UI di depan Fakultas Program Vokasi. Kedua gerbang tersebut bukanlah gerbang utama UI, melainkan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua saja. Dikarenakan kawasan ini berbatasan langsung dengan UI, maka kos-kosan menjadi sesuatu yang banyak ditemukan. Berdasarkan situs pencari kosan <a href="https://mamikos.com/cari/kukusan-kota-depok-jawa-barat-indonesia/all/bulanan/0-15000000">Mamikos.com</a>, saat ini Kukusan dipadati oleh 219 kosan dengan berbagai pilihan fasilitas. Selain kos-kosan, fungsi perdagangan dan jasa juga banyak ditemukan, seperti minimarket, toko kelontong, tempat makan, binatu, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa yang tinggal di sana.</p><figure><img alt="Peta Kukusan" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/438/1*CvWgpvzRsrOFfWmovTpYzg.png" /><figcaption><strong>Peta Kukusan</strong> (Sumber: Olahan pribadi)</figcaption></figure><p>Kukusan dahulunya adalah sebuah daerah pertanian di mana warganya hidup dari bertani, berkebun dan budidaya ikan di empang. Ketika UI hadir pada tahun 80an, keberadaan sawah, kebun dan empang lambat laun tergantikan oleh kos-kosan dan pertokoan. Kehadiran kos-kosan pertama kali diinisiasi oleh Presiden Soeharto yang mendirikan RPT (Rumah Pemondokan Tinggal) melalui Yayasan Supersemar. Skema pendirian RPT adalah melalui kerjasama dengan warga, di mana pendiriannya dilakukan di atas lahan milik warga. Setelah sekian periode tertentu, kepemilikan RPT akan pindah ke tangan warga (Irsyam, 2017). Seiring dengan berjalannya waktu, Kukusan juga semakin dipadati oleh investor swasta yang berasal dari luar Kukusan. Banyak warga yang tidak lagi menjadi tuan tanah karena tanahnya telah mereka jual ke para investor. Hal ini memunculkan pola hubungan yang disebut dengan <em>patron-client</em>, di mana <em>patron</em> (investor) berada di luar Kukusan sedangkan <em>client</em> (warga setempat) bertugas untuk mengontrol aset mereka di Kukusan (Irsyam, 2017). Beberapa investor juga kerap menunjuk perangkat warga setempat (seperti Ketua RT) untuk menjaga properti mereka, dengan pertimbangan bahwa mereka telah jauh lebih mengenal Kukusan daripada para investor tersebut. Selain itu, terdapat pula warga yang memutuskan untuk pindah setelah menjual tanahnya, sehingga para investor akhirnya merekrut orang baru sebagai pegawai di properti mereka. Untuk hal ini, hubungan yang terbentuk adalah hubungan atasan-bawahan layaknya lingkungan kantor pada umumnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/432/1*r6TzZJTTBalxU1SA0X9wmA.png" /><figcaption><strong>Eks-RPT saat ini </strong>(Sumber: Dokumentasi pribadi)</figcaption></figure><p>Perubahan kawasan Kukusan akibat hadirnya UI memicu terjadinya perombakan struktur sosial di Kukusan. Hingga saat ini, struktur sosial di Kukusan terdiri dari penduduk lokal (penduduk asli Kukusan, atau pendatang yang menetap selama bertahun-tahun), investor, mahasiswa, dan pendatang non-mahasiswa lainnya yang datang untuk mencari pekerjaan dan hanya menetap. untuk waktu yang singkat. Warga menuturkan bahwa dari awal berdirinya UI hingga tahun 2000an, para mahasiswa yang kos di Kukusan kerap beraktivitas dan berinteraksi sosial dengan warga setempat. Namun, mahasiswa saat ini pun enggan untuk menyapa para warga setempat. Hal ini berdampak pada kurang saling mengenalnya antara warga pendatang dengan warga setempat. Padahal, para perangkat lingkungan seperti Ketua RT dan RW sangat perlu mengenal para penghuni kos agar dapat melakukan kontrol sosial. Alih-alih, menurut penuturan para penjaga kosan dan warung, ternyata para mahasiswa lebih banyak melakukan interaksi sosial dengan mereka. Hal ini terjadi karena para penjaga tersebut merupakan bagian dari proses pemenuhan kebutuhan para mahasiswa saat di lingkungan kosannya. Ketika para mahasiswa masuk ke kosan atau membeli makanan, secara otomatis mereka akan melakukan interaksi, seperti mengobrol dan bermain <em>game</em>. Bahkan ada juga kosan yang memang mengadakan jasa konseling untuk para penghuninya, sehingga para penjaga menjadi layaknya orang tua kedua bagi mahasiswa.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/554/1*H1UFe7q1GmcBot5DPeL3GA.png" /><figcaption>Ruang komunal di kosan (kiri), interaksi sosial mahasiswa (kanan) (Sumber: Dokumentasi pribadi)</figcaption></figure><p>Fenomena sosial yang terjadi di Kukusan dapat diibaratkan sebagai sebuah ‘emulsi’, yang menurut <a href="https://kbbi.web.id/emulsi">KBBI (2021)</a> didefinisikan sebagai “Cairan yang terbentuk dari campuran dua zat, zat yang satu terdapat dalam keadaan terpisah secara halus atau merata di dalam zat yang lain (seperti persenyawaan zat-zat bergetah atau berlemak dengan air)”. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terbentuknya ‘emulsi’ di Kukusan. Pada awalnya, ‘emulsi’ dipicu oleh privatisasi properti oleh para investor, yang menciptakan wilayah yang terbatas untuk para penghuni dan karyawannya saja. Kedua, para penjaga kos menuturkan bahwa mayoritas mahasiswa kini berasal dari wilayah perkotaan Jabodetabek, yang notabene lebih bersifat individualis karena segala kesibukannya <a href="https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/9013/pdf_1.">(Bintarto, 1989 dalam Sumardjito, 1999)</a>. Ketiga, aktivitas kampus yang semakin padat juga ikut berkontribusi, mengingat banyak waktu mahasiswa yang tersita untuk mengerjakan tugas kuliah dan melupakan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Keempat, menyediakan fasilitas kost dan retail yang memanjakan mereka untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di unit mereka, atau berbaur dengan sesama mahasiswa. Terakhir, tipologi rumah kos di Kukusan yang serba tertutup demi keamanan dan privasi disinyalir telah menghilangkan ruang interaksi sosial di lingkungan Kukusan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/462/1*BTclbn2S7v97VRD5y_BlJQ.png" /><figcaption>Kondisi kosan yang tertutup (kiri), kondisi RPT yang terbuka (kanan) (Sumber: Dokumentasi pribadi)</figcaption></figure><p><strong>Referensi</strong></p><p>Irsyam, T. W. M. (2017). <em>Berkembang dalam bayang-bayang Jakarta: sejarah Depok 1950–1990-an</em>. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</p><p>Mamikos.com. (n.d.). Retrieved July 23rd, 2021, from <a href="https://https/mamikos.com/cari/kukusan-kota-depok-jawa-barat-indonesia/all/bulanan/0-15000000">https://https://mamikos.com/cari/kukusan-kota-depok-jawa-barat-indonesia/all/bulanan/0-15000000</a></p><p>Setiawan, E. (n.d.). <em>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)</em>. Arti kata emulsi — Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <a href="https://kbbi.web.id/emulsi.">https://kbbi.web.id/emulsi.</a></p><p>Sumardjito. (1999). PERMASALAHANPERKOTAAN DAN KECENDERUNGAN PERILAKU INDIVIDUALIS PENDUDUKNYA. <em>Cakrawala Pendidikan,</em> (3), 133. Retrieved May 8, 2021, from <a href="https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/9013/pdf_1.">https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/download/9013/pdf_1.</a></p><p><em>**Rizky Ramadityo adalah seorang urban researcher di Universitas Indonesia. Rizky memiliki ketertarikan dalam urban settlement</em>, u<em>rban transportation</em>, dan <em>urban design. Penulis dapat dihubungi melalui </em><a href="/service/mailto:rizky.ramadityo@gmail.com"><em>rizky.ramadityo@gmail.com</em></a></p><p><em>**Evawani Ellisa adalah senior urban design lecturer and researcher di Universitas Indonesia. Evawani memiliki ketertarikan urban settlement</em>, u<em>rban transportation</em>, dan <em>urban design. Penulis dapat dihubungi melalui </em><a href="/service/mailto:ellisa.evawani@gmail.com"><em>ellisa.evawani@gmail.com</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f45176c7e3bb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Nasib Pohon Lokal Sebagai Identitas Kota Dalam Pembangunan Berkelanjutan]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/nasib-pohon-lokal-sebagai-identitas-kota-dalam-pembangunan-berkelanjutan-4e2e74c37d85?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4e2e74c37d85</guid>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 14:37:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-05T14:37:56.789Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Siska Elvi Yunita</p><p>Ketika berbagai kota di dunia berlomba-lomba menyediakan tempat tinggal paling layak dan ramah lingkungan, kota-kota di Indonesia masih dihadapkan dengan masalah lingkungan yang terus mengancam masyarakat urban. Segala kemewahan yang ditawarkan kota memicu terjadinya arus urbanisasi tak terkendali namun tidak dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan permukiman serta ruang terbuka hijau yang baik sehingga kota semakin rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Di awal 2020, banjir besar melanda Jakarta dan sekitarnya akibat curah hujan ekstrem sementara di wilayah Nusa Tenggara Barat mengalami kekeringan panjang selama 112 hari tanpa hujan. Ironisnya, keberadaan kota menjadi pusat aktivitas sosial-ekonomi sekaligus sebagai penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang cukup tinggi. Kawasan perkotaan di 24 kota di Indonesia serta Brazil, India dan Afrika Selatan turut berkontribusi menghasilkan emisi GRK sebesar 40–70% yang dapat memicu pemanasan global dan perubahan iklim (ICLEI-<em>Local Government for Sustainability</em>). Utamanya, disebabkan oleh CO2 hasil pembakaran energi fosil semakin memperburuk kualitas udara perkotaan. Sektor energi bahan bakar fosil masih menjadi primadona dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas kota seperti industri, transportasi, dan listrik rumah tangga yang terus meningkat setiap tahun. Menurut data dari pembagian emisi per kapita tiap negara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat teratas se-Asia Tenggara dalam indeks penghasil emisi karbon. Kondisi kota menjadi sebuah dilema antara harapan sekaligus ancaman bagi warga kota khususnya masyarakat pinggiran yang lebih rentan terhadap dampak bencana dan krisis iklim.</p><p><strong>Bisakah kita membangun kota yang tangguh, ramah iklim dan berbudaya?</strong></p><p>Pertanyaan tersebut tidak terlalu berlebihan dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama melalui Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi GRK hingga 29% dengan upaya sendiri pada 2030. Upaya pemerintah dalam mencapai target ambisius tertuang dalam program strategi Pembangunan Kota Rendah Emisi/<em>Urban Low Emission Development Strategy </em>(Urban LEDS). Program tersebut sejalan dengan konsep kota berkelanjutan yang mencakup tiga aspek keseimbangan yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Namun pelaksanaannya di Indonesia masih menitikberatkan pada pembangunan fisik sedangkan aspek sosial-budaya belum begitu mendapat perhatian. Pemerintah dalam mewujudkan kota berkelanjutan diharapkan mampu melestarikan nilai budaya yang menjadi identitas kota. Langkah awal penyelesaian isu tersebut bisa dimulai dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan hutan kota khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui penanaman pohon lokal. Mengapa harus pohon lokal dan apa pentingnya bagi kehidupan kota?</p><p>Pohon lokal merupakan tanaman pohon asli daerah atau tanaman yang memiliki makna tersendiri bagi suatu daerah dan berfungsi sebagai pemberi identitas daerah tersebut (Carpenter et al. 1975 dalam Shodiq et al. 2018). Mari kita melihat sejarah asal-usul nama kota di sekitar kita yang ternyata berasal dari nama pohon yang muncul jauh sebelum bangsa kita merdeka. Semarang adalah salah satu kota yang memiliki sejarah tersebut di mana Raden Pandanarang pada saat menggarap lahan pertanian melihat pohon asam tumbuh subur dengan jarak berjauhan/jarang. Kemudian tercetus nama Semarang yang berasal dari kata asem dan arang (jarang) yang artinya pohon asam yang tumbuh jarang-jarang. Sejak saat itu, pohon asam erat kaitannya dengan daerah tersebut hingga dijadikan sebagai identitas kota Semarang.</p><p>Kota Majalengka juga berasal dari nama pohon yakni maja yang tumbuh di negeri Sindangkasih dipercaya bahwa pada masa itu pohon maja dimusnahkan sehingga masyarakat menyebutnya “majane langka” yang artinya pohon maja-nya hilang atau langka. Kini pohon tersebut keberadaannya sudah sangat langka hanya tersisa satu pohon saja yang ditanam di area komplek Pendopo Majalengka. Sebenarnya masih banyak lagi kota maupun kabupaten yang berasal dari nama pohon lokal yang dijadikan sebagai identitas suatu kota hingga saat ini.</p><p>Tak hanya nilai sosial-budaya saja, pohon juga dapat digunakan untuk aksi mitigasi dalam pembangunan perkotaan. Sebagai elemen penting dalam restorasi ekosistem kota maka pemilihan jenis pohon harus disesuaikan dengan karakter ekologis pohon, kondisi tanah dan lansekap kota supaya sistem drainase dan saluran pembuangan tidak terganggu oleh akar pohon. Jenis pohon yang bersifat lokal dinilai mampu beradaptasi lebih baik ketimbang pohon asing. Keberadaan pohon asing yang mendominasi dapat mengganggu habitat pohon lokal sehingga mengalami kepunahan. Jika pohon lokal punah maka dapat merusak ekosistem dan berdampak terhadap ekologi, ekonomi dan kesejahteraan manusia. Saat ini, ketersediaan bibitnya kian sulit didapatkan lantaran kurang dibudidayakan dan tidak terlalu populer di masyarakat. Padahal, pohon merupakan teknologi terbaik dan paling efisien dalam menyerap emisi GRK. Selain itu, sebagai cadangan oksigen dan air, habitat keanekaragaman hayati, mengurangi pemanasan global, penyeimbang ekosistem, dan simbol budaya. Manfaat tersebut dapat dijadikan solusi tepat dalam mencegah bencana akibat perubahan iklim seperti banjir, penurunan tanah dan kemarau panjang. Pohon lokal mampu merepresentasikan identitas kota erat kaitannya dengan nilai sosial-budaya masyarakat sekaligus penopang kehidupan yang selaras dengan alam. Jika tidak kita lestarikan segera, lantas budaya kota seperti apa yang akan diwariskan pada generasi selanjutnya.</p><p><strong>REFERENSI PUSTAKA</strong></p><p>Shodiq MA, Budiarti T, Nasrullah N. 2018. Kajian Potensi Koleksi Pohon Lokal Kebun Raya Cibodas Untuk Fungsi Estetika Dalam Lanskap. Jurnal Lanskap Indonesia. Vol.10, no.1, 2018. 1–6.</p><p>Novianti, Kurnia. 2016. Kota Berkelanjutan: Antara Ide Dan Implementasi Dalam Perspektif Pemangku Kepentingan. Jurnal Kota Berkelanjutan. Vol.17, no.3, Desember 2016. 117–192.</p><p>Basak SR, Basak AC, Rahman MA. 2015. Impacts of Floods on Forest Trees &amp; Their Coping Strategies in Bangladesh. Journal Weather and Climate Extremes. Vol.7, January 2015. 43–48.</p><p>Sumber: “Sustainability Booklet Series 4 Cities” from wri.org, published on October 20, 2020.</p><p>Sumber: <a href="http://www.un.org/sustainabledevelopment">http://www.un.org/sustainabledevelopment</a></p><p>Sumber: <a href="https://www.wri.org/our-work/project/cities4forests/about-cities4forests">https://www.wri.org/our-work/project/cities4forests/about-cities4forests</a>. Diakses tanggal 16 Juli 2021.</p><p>Sumber: <a href="https://www.mongabay.co.id/2019/12/20/tanpa-musuh-alami-tumbuhan-asing-ivasif-akan-sulit-diatasi">https://www.mongabay.co.id/2019/12/20/tanpa-musuh-alami-tumbuhan-asing-ivasif-akan-sulit-diatasi</a>. Diakses tanggal 17 Juli 2021.</p><p>Sumber: <a href="https://www.mongabay.co.id/2015/05/08/seperti-apa-komitmen-kota-di-dunia-terhadap-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca">https://www.mongabay.co.id/2015/05/08/seperti-apa-komitmen-kota-di-dunia-terhadap-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca</a>. Diakses tanggal 17 Juli 2021.</p><p>Sumber: <a href="https://m.jabarnews.com/read/72175/buah-maja-langka-yang-terlantarkan">https://m.jabarnews.com/read/72175/buah-maja-langka-yang-terlantarkan</a>. Diakses tanggal 20 Juli 2021.</p><p>Sumber: <a href="https://www.bulibi.com/post/fakta-unik-semarang">https://www.bulibi.com/post/fakta-unik-semarang</a>. Diakses tanggal 20 Juli 2021.</p><p>Sumber: <a href="http://www.urban-leds.org/">www.urban-leds.org</a></p><p>Sumber: <a href="http://www.iclei.org/">www.iclei.org</a></p><p><em>**Siska adalah seorang fasilitator Nature X Youth For Biodiversity di WWF Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui </em>siskaelvi49@gmail.com</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4e2e74c37d85" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Transfer of Development Right dan Kearifan Lokal Sebagai Pertimbangan Dalam Rencana Tata Ruang yang…]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/transfer-of-development-right-dan-kearifan-lokal-sebagai-pertimbangan-dalam-rencana-tata-ruang-yang-bc83172b047b?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bc83172b047b</guid>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:41:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-06-30T06:46:06.630Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong><em>Transfer of Development Right</em> dan Kearifan Lokal Sebagai Pertimbangan Dalam Rencana Tata Ruang yang Efektif dan Implementatif</strong></h3><p>Oleh: Ade Pugara</p><p>Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang wilayah yang memiliki jangka perencanaan 20 tahun. Pada faktanya rencana tata ruang wilayah khususnya kabupaten kota sering direvisi setiap lima tahun atau lebih. Dalam aturan perundangan, peninjuaan kembali terhadap rencana tata ruang ini memang dapat dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun demikian, kesempatan ini digunakan oleh daerah untuk melakukan revisi terhadap rencana struktur dan khususnya pola ruang secara mendasar. Modus perubahan pola ruang adalah peningkatan rencana peruntukan kawasan permukiman, peruntukan industri dan peruntukan pertambangan. Di sisi lain terdapat penurunan luas pada peruntukan kawasan lindung seperti kawasan perlindungan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat.</p><p>Penurunan luas kawasan lindung tersebut, memiliki keterkaitan dengan isu penurunan daya dukung air, penurunan fungsi ekologi kawasan serta isu perubahan iklim. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk mengimbangi kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup. Dua diantara beberapa pertimbangan yang dapat diterapkan adalah <em>Transfer of Development Right</em> dan kearifan lokal.</p><p><strong><em>Transfer of Development Right </em>(TDR)</strong></p><p>Pada bidang lahan, terdapat dua hal yang melekat yaitu <em>property right</em> dan <em>development right</em>. <em>Property right</em> merupakan hak atas kepemilikan lahan atau properti. Hak milik ini merupakan salah satu komponen hak azasi manusia yang dilindungi Undang–Undang. Sedangkan <em>development right</em> merupakan hak pada seorang atau badan hukum untuk membangun diatas lahan yang dimilikinya. Berbeda dengan <em>property right</em>, development right ini dapat dibatasi dengan Undang–Undang.</p><p>Pada implementasinya, pembatasan <em>development right</em> ini telah banyak didataur melalui peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang. Pembatasan idapat berupa membatasi luas pemanfaatan, jenis, skala atau kuantitas serta pemberian syarata tertentu agar pemanafaatan yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.</p><p>Dengan prinsip yang sama, terdapat konsep <em>Transfer of Development Right</em> (TDR). TDR merupakan konsep pengalihan hak untuk membangun dari suatu tempat ke tampat lain. TDR ini secara sederhana telah dilakukan oleh beberapa pemerintah provinsi seperti Pemprov DKI melalui subtitusi hak pembangunan. Hal ini diterapkan dengan pemberian izin untuk menambah luas atau lantai bangunan dengan syarat membuat atau menambah RTH publik. Pada konteks ini TDR dilakukan sebagai bentuk pengendalian ruang.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/260/1*QUgiYyot3uBaiQJaNFvejA.png" /><figcaption>Skema TDR (Oregon.gov)</figcaption></figure><p>Konsep tersebut baik dalam hal menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan lingkungan hidup. Secara lebih kompleks, konsep TDR ini dapat diimplementasikan untuk melakukan konservasi lahan pertanian pangan atau Kawasan lindung yang dimiliki oleh masyarakat. Pada sisi ini, pemerintah dapat “membeli” <em>development right</em> yang dimiliki pemilik lahan agar lahan tersebut secara legal tidak dapat dibangun atau dialih fungsikan. Misalnya, pemerintah membeli <em>development right</em> atas lahan yang ditetapkan sebagai lahan utama LPPB. Dengan demikian, masyarakat atau pemilik lahan masih dapat menggunakannya sebagai lahan sawah, namun tidak dapat mengalih fungsikannnya ke lahan permukiman, industri dan lainnya.</p><p>Konsep ini memiliki beberapa tantangan seperti :</p><p>1. Membutuhkan pengaturan terkait hak atas tanah dan hak bangun;</p><p>2. Memerlukan pranata terkait syrat, bentuk dan skema TDR yang dapat diacu;</p><p>3. Membutuhkan usaha pengadministrasian dalam peralihan hak bangun atau <em>development right</em> secara rapi dan terstruktur;</p><p>4. Membutuhkan lembaga pemerintah khusus yang memiliki kewenangan dalam meregulasi, “membeli” dan “menjual” hak bangun atau development right.</p><p><strong>Kearifan Lokal</strong></p><p>Pada proses penyusunan rencana tata ruang, berbagai aspek diwajibkan untuk menjadi pertimbangan atau input dalam analisisnya seperti analisis terkait dengan sosial budaya. Hal ini menandakan bahwa perencanaan tata ruang pada suatu daerah harusnya berbeda dengan darah lain sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Namun demikian, pada implementasinya di lapangan, banyak RTR yang masih bersift umum dan tidak bertumpu pada keunikan dan karaktersitik budaya setempat. Padahal, tiap daerah memiliki tata nilai budaya tersendiri dalam mengelola ruang hidupnya. Keberadaan kepercayaan lokal terkait dengan hutan larangan atau hutan tutupan serta budaya pengelolaan alam cenderung lebih efektif untuk mempertahankan keberadaan kawasan yang diinginkan. Meskipun nampak kuno, namun pranata adat tersebut lebih memiliki “signature” dalam pengembangan dan konservasi wilayah dibandingkan dengan perencanaan yang bersifat umum. Penyelasaran tata ruang dengan kearifan lokal ini tidak hanya dapat meningkatkan efektifitas implementasi rencana tata ruang, namun juga dapat membantu menjaga kelastaraian adat dan budaya nusantara yang adilihung.</p><p>Salah satu contoh kearifan lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi alam dilakukan oleh masyarakat di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada masyarakat ini dikenal tradisi “Nyepuh” di mana dalam rangakian tradisi ini di musyawarahkan bentuk–bentuk pemanfaatan atas alam yang akan merka lakukan secara yang disertai tata aturan adat yang memiliki ketentuan sanksi adat bagi yang melanggar. Pada praktiknya, masyarakat Desa Ciomas sangat patuh terhadap pranata adat ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/197/1*-ehogaZdxjZIlaKN7xDESw.png" /><figcaption>Tradisi Nyepuh (diciamis.com)</figcaption></figure><p>Selain ini, terdapat juga hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang secara adat “dikuasai” dan dimanfaatkan oleh suku tertentu secara arif dan berkelanjutan. Dalam penyusunan RTR, keberadaan hutan adat ini masih sebatas diideintifikasi untuk diinventarisir sebagai data pendukung, Namun, pada penyusunan rancana pola ruang tidak menjadi pertimbangan yang serius. Pada sisi ini kemudian banyak terjadi konflik lahan antara masyarakat adat dengan pemegang hak pemanfaatan atas hutan tersebut. Tak jarang konflik lahan ini menyebabkan kerugian material hingga korban jiwa. Dalam rangka menghindari hal tersebut, keberadaan dan fungsi hutan adat harusnya menjadi suatu komponen ad-hoc atas RTR pada daerah yang memiliki komponen tersebut. Salah satu contoh nyata efektifitas konservasi adalah hutan adat suku Baduy. Suku ini memelihara dan mengelola hutan secara arif dan bijaksana. Namun ketika rencana tata ruang dan pembangunan tidak mempertimbangkan hutan adat ini dalam pengaturan perencanaan, maka kini timbul permasalahan lingkungan dan kerusakan hutan akibat aktivitas ekstraktif masyarakat luar.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/218/1*SqT702KWp9Svd2Kiz8jx0Q.png" /><figcaption>Hutan Adat Suku Baduy (INANews.co.id)</figcaption></figure><p>Dalam perencanaan wilayah dan Kota, dikenal semboyan “Locus Solus” yaitu setiap daerah akan berbeda karakteristik dan solusi perencanaan yang diimplementasikan. Berkaca dari semboyan ini, hendaknya atuaran umum terkait perencaanaan tata ruang di Indonesia menjadi standar minimal dalam NSPK Perencanaan khususnya tata ruang. Namun perlu diatur bahwa RTR harus memuat komponen yang bersifat ‘kedaerahan’ agar dapat menghasilkan rencana tata ruang yang selaras, serasi dan seirama dengan adat dan budaya masyarakat.</p><p><em>**Ade Pugara adalah seorang dosen Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perencana Muda IAP Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui </em><a href="/service/mailto:ade.pugara@live.undip.ac.id"><em>ade.pugara@live.undip.ac.id</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bc83172b047b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sengkarut Slum Area dan Pilihan Untuk Menyikapinya]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/sengkarut-slum-area-dan-pilihan-untuk-menyikapinya-400e08002c93?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/400e08002c93</guid>
            <category><![CDATA[slum-area]]></category>
            <category><![CDATA[laissez-faire]]></category>
            <category><![CDATA[perkotaan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:34:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-06-30T06:34:47.170Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Fahmi Idris Sudrajat</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/602/1*kNqd1-eSa-JPXfrXNKlOXA.png" /><figcaption><a href="https://unsplash.com/@zt_albas">Photo by Izzati Al Basori on Unsplash</a></figcaption></figure><p>.“Anak-anak membangun sorga baru di sepanjang trotoar–tanpa IMB dan izin lokasi”.</p><p>Membuka tulisan ini dengan puisi dari <a href="https://g.co/kgs/FJ8cCo">Zen Hae</a> dalam buku “Jakarta Estetika Banal” yang bermuatan satire atas keadaan kota yang memaksa anak-anak menikmati hunian informal–keadaan kumuh sebagai sorga.</p><p>Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara menurut UN Habitat Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dianggap sebagai kondisi tidak ideal yang merepresentasikan “borok” dalam perkembangan kota.</p><p>Di Indonesia sendiri mengutip dari <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903212554-20-427289/kawasan-kumuh-indonesia-meluas-dua-kali-lipat/">CNN Indonesia</a>, total permukiman kumuh pada tahun 2019 meluas menjadi 87.000 hektare yang sebelumnya seluas 38.000 hektare pada tahun 2014.</p><p>Pertanyaanya, apa penyebab terjadinya permukiman kumuh? Dan apa saja pilihan untuk menyikapinya?</p><p><strong>Menjadi Kumuh dan Terluka</strong></p><p>Permukiman kumuh tidak serta-merta muncul begitu saja, ada beberapa aspek yang jadi musababnya, salah satunya adalah urbanisasi yang berdampak pada kebutuhan hunian perkotaan yang tinggi. Khususnya Indonesia, akibat urbanisasi yang terus terjadi–<a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia#:~:text=Worldometers%20mencatat%20pada%202019%20jumlah,sebesar%20270%2C6%20juta%20jiwa.">sebesar 55.8% atau sekitar 150,9 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2019 tinggal di perkotaan</a>. Hal tersebut berbanding lurus dengan data <em>backlog</em> rumah, setidaknya pada tahun 2015 jumlah <em>backlog</em> kepemilikan rumah di Indonesia sebesar <a href="https://ppdpp.id/data-backlog/">11.459.875</a>.</p><p>Dengan data dan fakta tersebut, hipotesis kekumuhan terjadi karena tidak mampunya sebagaian kelompok masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses hunian layak yang terjangkau, lalu terpaksa bermukim di kawasan yang sekarang biasa kita cap kawasan kumuh.</p><p>Selain itu, dalam membahas permukiman kumuh tidak bisa lepas dari dikotomi permukiman formal dan informal. Dalam konteks permukiman formal kekumuhan terjadi karena kepadatan yang tinggi serta terbatasnya sarana prasarana penunjang seperti air bersih, sanitasi, drainase serta kesiapaan mitigasi bencana kebakaran. Sedangkan dalam konteks permukiman informal kekumuhan yang terjadi diperuncing dengan masalah legalitas bangunan yang dianggap menyalahi aturan.</p><p>Permukiman informal sendiri sudah pasti mendapat predikat <em>slum area</em> karena ketidak teraturan bangunan serta legalitas bangunan yang dipertanyakan. Namun, di sisi lain ada pendapat bahwa sektor informal khususnya permukiman informal sebenarnya mampu menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan hunian perkotaan, <a href="https://rumahpangripta.org/2018/07/27/kota-informal/">bahkan mampu menyokong ekonomi perkotaan karena bisa menekan pengangguran lewat aktifitas ekonomi yang dilakukan.</a></p><p>Pada akhirnya mereka yang menghuni permukiman yang dicap kumuh adalah mereka yang enggan menyerah untuk kalah “bertarung” di kota meski harus luka karena stigma.</p><p><strong>Mengentaskan Hingga Tuntas atau Biarkan Semua Terjadi “Laissez-Faire”</strong></p><p>Di balik sengkarut permukiman kumuh, ada dua pilihan dalam menyikapinya. Dari dua pilihan tersebut tentu ada konsekuensi yang turut serta di dalamnya.</p><p>Masuk ke pilihan pertama, pilihan yang paling jamak dilakukan kota-kota besar dalam menghadapi problematik kekumuhan, termasuk juga kota-kota di Indonesia melakukannya. Pilihan tersebut adalah melakukan pengentasan kekumuhan lewat campur tangan penuh pemerintah dalam prosesnya.</p><p>Dalam keberlangsungannya pengentasan kekumuhan khususnya di Indonesia medio tahun 2000 awal menerapkan sistem teknokratik, di mana penggusuran dianggap menjadi pilihan tepat untuk menghapus permukiman kumuh. Penggusuran lebih akrab dengan permukiman kumuh yang berlabel informal, seperti yang dijelaskan di awal, permukiman informal syarat akan ketidak teraturan serta legalitas yang. Cara ini dibarengi dengan pembangunan rusunami atau rusunawa sebagai solusi yang diberikan setelah proses penggusuran dilakukan.</p><p>Akan tetapi cara ini dinilai syarat menimbulkan konflik sosial (baca: tidak humanis), karena tidak jarang perlawanan dilakukan oleh para penduduk yang kawasan permukiannya akan digusur.</p><p>Seiring waktu berganti, paradigma pendekatan dalam pengentasan kekumuhan saat ini bergeser menjadi pengentasan permukiman kumuh secara partisipatif–berbasis masyarakat, di mana pemerintah daerah ditetapkan sebagi nahkodanya. Program ini dikenal sebagai <em>National Slum Upgrading Project</em>. Program ini diharapkan dapat mengetaskan kekumuhan secara berkelanjutan dan sesuai target sasaran dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor penting di dalamnya.</p><p>Program ini harus dilakukan secara optimal oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, dibarengi dengan keturut sertaan berbagai pihak lain seperti akademisi, praktisi, media, juga lembaga studi perkotaan dalam mengurai sengkarut permukiman kumuh perkotaan.</p><p>Selain itu, semua ini tidak boleh hanya mengupayakan permasalahan di hilir dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan pembangunan fisik/infrastruktur saja, perlu adanya pembenahan permasalahan hulu munculnya permukiman kumuh perkotaan seperti; akses hunian yang mudah dijangkau semua lapis masyarakat, mengikis kesenjangan sosial yang yang ada serta menciptakan kota inklusif tanpa ada satupun yang ditinggalkan menjadi langkah yang tidak kalah krusial dalam proses pengentasan.</p><p>Atau, jika ingin meggunakan pilihan kedua, pilihan yang terlihat tidak biasa, dengan mengambil kebijakan yang bisa dibilang “liberal” lawat cara menyikapi permukiman kumuh perkotaan dengan membiarkannya terjadi, biarlah terjadi. Cara ini dikenal dengan konsep atau pemikiran Laissez-Faire.</p><p>Laissez-Faire merupakan idiom dari bahasa Prancis yang memiliki makna “biarkan saja terjadi”. Pemikiran ini adalah bagian dari cabang pemikiran liberalis yang tumbuh pesat sekitar abad 18. Fokus utama pemikiran ini menekankan bahwa pasar bebas harus dibiarkan berkembang dengan sendirinya.</p><p>Dalam konteks penerapannya, Laizess-Faire adalah tindakan memberhentikan campur tangan pemerintah terhadap segala macam hal yang sebelumnya diatur atau ditangani secara terpusat oleh negara.</p><p>Laizess-Faire juga ternyata diadaptasikan dalam menyikapi permukiman kumuh perkotaan. Cirinya dengan membiarkan permukiman tumbuh secara natural di para pemilik lahan atau dibangun oleh pengembang lahan privat. Setelah itu munculnya permukiman kumuh (<em>slum area</em>) dianggap sebagai tanda keberhasilan pasar.</p><p><em>Slum area</em> menurut mazhab Laizess-Faire dibiarkan terjadi untuk menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan perumahan di kota yang gagal dipenuhi oleh pemerintah, keberadaan <em>slum area</em> juga menjadi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi lewat tenaga kerja upah rendah.</p><p>Akan tetapi, mazhab ini banyak menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap sudah tidak relevan untuk saat ini, melihat negara-negara hari ini yang sudah banyak menjadi negara modern industrialis dituntut untuk melibatkan campur tangan pemerintah dalam keberlangsungannya.</p><p><em>**Fahmi Idris Sudrajat adalah seorang Community Development Specialist National Slum Upgrading Project di Kabupaten Bandung Barat. Penulis dapat dihubungi melalui </em><a href="/service/mailto:fahmails18@gmail.com"><em>fahmails18@gmail.com</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=400e08002c93" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mendorong Ko-Produksi Kota Berketahanan]]></title>
            <link>https://youngplanners.medium.com/mendorong-ko-produksi-kota-berketahanan-5d9443b3e4cf?source=rss-f5e688e4380f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5d9443b3e4cf</guid>
            <dc:creator><![CDATA[YPP IAP Indonesia]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:25:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-06-30T06:35:25.545Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Mukhlis Silmi Kaffah</p><p>Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana. Pada tahun 2020 Indonesia dideklarasikan oleh World Bank sebagai salah satu dari 35 negara dengan risiko bencana tertinggi. Hingga Februari 2021 saja sudah telah terjadi 542 bencana alam di Indonesia, 281 di antaranya merupakan bencana banjir sebagai jenis bencana yang paling banyak terjadi<a href="#_ftn1">[1]</a>. Bencana tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik material maupun non-material.</p><p>Saat ini lebih dari separuh populasi penduduk Indonesia sudah tinggal di perkotaan. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko becana yang tinggi membuat kota-kota di Indonesia harus mampu hidup berdampingan dengannya. Maka dari itu, kota-kota di Indonesia harus menjadi kota yang berketahanan (<em>resilient city</em>) dan tangguh terhadap bencana. 100 Resilient Cities (100RC) mendefinisikan ‘Ketahanan Kota’ sebagai “kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (<em>stress</em>) yang terus menerus dan guncangan (<em>shock</em>) besar yang dihadapi”.</p><p>Kota tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya, bahkan masyarakat lah yang membentuk kota itu sendiri. Terdapat empat konseptualisasi masyarakat yang berbeda, yang masing-masing mungkin memiliki implikasi yang berbeda untuk berpikir tentang ketahanan dan bagaimana membangunnya.<a href="#_ftn2">[2]</a> Pertama, masyarakat sebagai unit afektif dari kepemilikan dan identitas, yang dicirikan oleh hubungan yang erat di antara anggota, norma bersama, dan keadaan bersama. Kedua, masyarakat lokal sebagai unit fungsional produksi dan pertukaran, ruang kegiatan di mana berbagai fungsi sosial terkonsentrasi. Ketiga, masyarakat sebagai jaringan hubungan — struktur pertukaran antar individu. Keempat, masyarakat sebagai unit aksi kolektif.</p><p>Konsep ketahanan perlu dibina di tingkat masyarakat karena kebanyakan bencana bersifat lokal dan memengaruhi masyarakat secara berbeda. Setiap masyarakat di berbagai wilayah memiliki keunikannya sendiri dari sisi pemenuhan kebutuhan, pengalaman, sumber daya, serta gagasan tentang pencegahan, perlindungan, respon, dan pemulihan dari berbagai jenis bencana. Selain itu, karena masyarakat adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar (kota, wilayah, dan negara), pendekatan ketahanan masyarakat dari bawah ke atas (<em>a bottom-up community resilience approach</em>) akan membangun ketahanan lokal, regional, dan nasional secara bersamaan. Memperkuat kapasitas penanggulangan lokal dapat membantu memberdayakan masyarakat lokal daripada mendorong ketergantungan kelembagaan.<a href="#_ftn3">[3]</a></p><p>Terdapat suatu konsep yang menarik dalam ko-produksi kota berketahanan, yaitu R-Urban. R-Urban dipahami sebagai <em>open source strategy</em> yang memungkinkan penduduk kota untuk berperan aktif dalam mengubah kota sekaligus mengubah cara hidup mereka di dalamnya. R-Urban mengusulkan praktik kolektif baru yang berkontribusi untuk menciptakan kembali hubungan yang dekat berdasarkan solidaritas, yaitu cara untuk terlibat dan memutuskan bersama, berbagi ruang dan fasilitas kelompok, aturan, serta prinsip hidup bersama. Transformasi perlu dilakukan pada skala mikro masing-masing individu, masing-masing subjektivitas, untuk membangun budaya ketahanan. Budaya ketahanan mencakup proses <em>reskilling</em>, berbagi keterampilan, berjejaring sosial, dan pembelajaran bersama. Praktik mikro-sosial dan mikro-budaya ini, biasanya terkait dengan gaya hidup dan aktivitas individu.<a href="#_ftn4">[4]</a></p><p>Disayangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun kota berketahanan di Indonesia masih tergolong rendah. Jakarta yang tergabung dalam jejaring internasional 100 Resilient Cities masih belum memiliki kekuatan partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu dari 12 faktor utama. Oleh karena itu, perlu didorong kesadaran dan peran aktif atau partisipasi masyarakat dalam membangun kota yang berketahanan. Hal tersebut dapat dimulai dari individu dan masyarakat hingga terakumulasi di tingkal lokal, regional, dan nasional.</p><p><a href="#_ftnref1"><em>[1]</em></a><em> Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, 2021</em></p><p><a href="#_ftnref2"><em>[2]</em></a><em> Robert J. Chaskin, 2008, Resilience, Community, and Resilient Communities: Conditioning Contexts and Collective Action, Child Care in Practice Vol. 14, №1, p. 65–74</em></p><p><a href="#_ftnref3"><em>[3]</em></a><em> Patricia H. Longstaff et al., 2010, Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment, Homeland Security Affairs, Volume VI, №3</em></p><p><a href="#_ftnref4"><em>[4]</em></a><em> Constantin Petcou and Doina Petrescu, 2015, R-URBAN or how to co-produce a resilient city, ephemera: theory &amp; politics in organization, Volume 15(1): 249–262</em></p><p><em>**Mukhlis Silmi Kaffah seorang mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung dan Pengurus Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai seorang mahasiswa magister dan pengurus IAP, ia juga Founder SURBAND ID (Sustainable Urban Development Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui </em><a href="/service/mailto:kaffahms.id@gmail.com"><em>kaffahms.id@gmail.com</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5d9443b3e4cf" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>