<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by V on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by V on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@zaitun?source=rss-a62c38775658------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*zU98x1yXpgmm5KpcBjWX1Q.jpeg</url>
            <title>Stories by V on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@zaitun?source=rss-a62c38775658------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 16:02:07 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@zaitun/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Eksistensi Queer sebagai Perlawanan: Sebuah Refleksi Filsafat Hukum]]></title>
            <link>https://medium.com/@zaitun/eksistensi-queer-sebagai-perlawanan-d32dedb30874?source=rss-a62c38775658------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d32dedb30874</guid>
            <category><![CDATA[diskriminasi]]></category>
            <category><![CDATA[queer-legal-theory]]></category>
            <category><![CDATA[filsafathukum]]></category>
            <category><![CDATA[queer-theory]]></category>
            <category><![CDATA[lgbt-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[V]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 16:33:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-06-21T16:44:20.180Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Esai ini ditulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum pada Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Tentunya banyak kekurangan pada esai ini. Segala bentuk kritik dan saran akan sangat saya apresiasi. Terima kasih.</blockquote><p><strong>Keberagaman Gender dan Seksualitas di Indonesia</strong></p><p>Pernikahan Jossie dan Bonnie pada tahun 1981 menuai banyak perhatian sebagai pernikahan lesbian yang pertama kali tercatat dalam sejarah Indonesia.[1] Tanpa mendapatkan rekognisi hukum dan agama, resepsi dilangsungkan sederhana dengan dihadiri 120 tamu, termasuk keluarga kedua belah pihak.[2] Tentunya pernikahan Jossie dan Bonnie mengalami penolakan, terutama dari kelompok Islam.[3] Namun tampaknya pada saat itu kebanyakan masyarakat dan politisi tidak terlalu ambil pusing mengenai hal tersebut. Hal ini berbeda dengan iklim sosial dan politik Indonesia, khususnya satu dekade terakhir pasca kesohor legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Narasi diskriminatif diramu dalam janji manis politisi, menambah potensi kebencian, kekerasan, dan persekusi terhadap orang-orang LGBTIQ+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, queer, dan lainnya).[4]</p><p>Pada tahun 2019, Taiwan menjadi negara Asia pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis.[5] Nepal menyusul Taiwan pada tahun 2023 sebagai negara di Asia Selatan yang pertama kali mengakui pernikahan sesama jenis.[6] Baru-baru ini, Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menyetujui rancangan undang-undang untuk mengakui pernikahan sesama jenis.[7] Sebelumnya, Thailand telah memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang diskriminasi berbasis identitas gender dan orientasi seksual.[8] Namun, bahkan dengan perlindungan hukum, orang-orang LGBTIQ+ di Thailand masih mengalami halangan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.[9]</p><p>Bertolak belakang dengan Thailand, Indonesia malah memiliki peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi orang-orang LGBTIQ+. Beberapa contohnya adalah Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang (Perda Kota Bogor P4S). Ketiga peraturan tersebut mengatur mengenai upaya pengubahan SOGIE (orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender) dalam bentuk pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling.[10] Sementara, tidak pernah ada data ilmiah yang membuktikan bahwa gairah dan ketertarikan seksual seseorang dapat diubah secara permanen.[11] Bahkan, upaya pengubahan SOGIE dapat menjadi salah satu faktor utama penyebab kecemasan, isolasi sosial, penurunan kapasitas atas intimasi, depresi, serta kebunuhdirian, hingga upaya bunuh diri.[12],[13] Dari perspektif hak asasi manusia, upaya pengubahan SOGIE secara inheren adalah bentuk diskriminasi, penyiksaan, serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.[14],[15]</p><p>Keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia bukanlah hal yang baru. Salah satu contohnya adalah keberagaman gender di Suku Bugis, yang sudah ada sejak masa pra-Islam, yakni <em>makkunrai</em>, <em>oroané</em>, <em>calalai</em>, dan <em>calabai</em>, serta <em>bissu </em>yang memiliki peran spiritual dalam kebudayaan Suku Bugis.[16],[17] Budaya Sa’dan-Toraja juga mengenal pemimpin spiritual yang berada di antara perempuan dan laki-laki, yakni <em>to burake tambolang</em>.[18] Hubungan seksual sesama jenis turut menjadi bagian dari ritual kebudayaan beberapa suku di Papua serta Reog Ponorogo di Jawa Timur.[19] Selain itu, Indonesia mengenal budaya lintas gender, contohnya Lengger Lanang di Banyumas, Ludruk di Jawa Timur, serta wayang orang.[20]</p><p>Pada tahun 1969, organisasi transpuan pertama bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan dengan difasilitasi oleh pemerintah DKI Jakarta.[21] Setelahnya, organisasi-organisasi LGBTQ+ mulai bertambah, beberapa contohnya Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) di Yogyakarta, Lambda Indonesia di Jawa Tengah, GAYa Nusantara di Jawa Timur, Ardhanary Institute, dan Arus Pelangi di Jakarta.[22] Pada tahun 2013, sidang pleno Komnas HAM bersepakat bahwa negara harus melindungi orang-orang LGBTIQ+ dari kekerasan dan diskriminasi.[23] Keinginan orang-orang LGBTIQ+ dan sekutu (<em>ally</em>) dalam memperjuangkan hak-hak LGBTIQ+ di Indonesia tentunya belum semuluk pernikahan sesama jenis seperti di Amerika Serikat atau di Thailand, mengingat sekadar hak-hak dasar untuk diakui keberadaannya sebagai manusia normal saja belum terpenuhi. Hingga kini, orang-orang LGBTIQ+ menjadi sasaran empuk untuk menjadi kambing hitam dalam setiap situasi, mulai dari pilkada, pemilu, hingga bencana alam.[24],[25],[26]</p><p><strong>Eksistensi Queer sebagai Perlawanan</strong></p><p>Terminologi queer, yang secara harfiah bermakna aneh, ganjil, atau janggal, pertama kali digunakan sebagai hinaan terhadap identitas seseorang pada tahun 1894 di Inggris, yaitu kepada Oscar Wilde yang memiliki hubungan homoseksual dengan seorang aristokrat.[27] Terminologi queer telah didakui oleh komunitas LGBTIQ+ sebagai terminologi payung (<em>umbrella term</em>) yang mencakup keragaman identitas dan seksualitas yang non-heteronormatif, bahkan kini memiliki signifikansi politik yang baru dan melahirkan teori queer.[28],[29] Sedgwick merumuskan bahwa queer merujuk pada keberkaitan terbuka antara kemungkinan, celah, tumpang tindih, disonansi dan resonansi, serta jeda dan kelimpahan atas makna ketika unsur-unsur dari gender dan seksualitas seseorang tidak diciptakan untuk menunjukkan monolit.[30] Dengan kata lain, queer memiliki definisi yang sangat luas dan inklusif, selama yang dirujuk adalah kenyataan gender dan seksualitas yang dinamis dan kompleks.</p><p>Pada dasarnya, queer sebagai identitas telah menerobos batas-batas normatif, khususnya heteronormativitas. Schilt mendefinisikan heteronormativitas sebagai pelanggengan praktik kultural, legal, dan institusional yang mempertahankan asumsi normatif bahwa: 1. Hanya ada dua gender di dunia ini; 2. Gender adalah jenis kelamin biologis; 3. Satu-satunya ketertarikan seksual yang natural atau dapat diterima adalah ketertarikan pada “lawan jenis”.[31] Ahmed mengemukakan bahwa cakupan heteronormativitas lebih dari sekadar asumsi bahwa heteroseksualitas adalah yang normal; heteronormativitas merupakan suatu norma yang bersifat regulatif.[32] Kebakuan heteronormativitas menuntut semua orang tanpa terkecuali untuk mengikuti suatu standar yang telah terbentuk secara turun-menurun dan dikuatkan oleh sistem sosial, politik, dan hukum.</p><p>Butler dengan teori performativitas gendernya merumuskan gender sebagai serangkaian tindakan performatif yang berulang seperti ritual, yang kemudian dinaturalisasi oleh tubuh dan dipertahankan secara kultural.[33] Performativitas gender berimplikasi pada keyakinan dalam budaya mengenai apa yang “normal” atau “wajar” serta apa yang diterima atau apa yang seharusnya, dalam konteks ini adalah cisgender heteroseksual dalam kerangka patriarki dan heteronormativitas. Dalam tindakan-tindakan performatif tersebut, negara dan lembaga-lembaga kekuasaan (seperti agama) memiliki andil yang besar dalam mengawasi apa yang “normal” dan “abnormal”.[34] Hal ini bermuara pada alienasi terhadap tubuh, diri, dan identitas queer. Queer yang aneh, ganjil, janggal, tidak sesuai norma, dipandang sebagai sebuah anomali di kalangan masyarakat arus utama. Oleh sebab itu, secara inheren, eksistensi queer adalah perlawanan terhadap kungkungan norma-norma yang menyesakkan, termasuk norma hukum.</p><p><strong>Queer di Mata Hukum; Hukum di Mata Queer</strong></p><p>Terutama ketika merujuk pada kelompok rentan, seperti masyarakat hukum adat, disabilitas, perempuan dan anak, serta queer, ternyata tidak semua orang sama di hadapan hukum. Sejak dari perumusannya, hukum telah tidak netral dan tidak objektif.[35] Oleh karena itu, teori hukum feminis hadir untuk menguak dan menyingkap mitos netralitas hukum terhadap gender.[36] Metode yang digunakan dalam teori hukum feminis adalah mempertanyakan keterlibatan gender dalam sebuah praktik sosial atau peraturan, yaitu apakah pengalaman perempuan diabaikan, dan apabila memang demikian, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya sehingga hukum tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang merugi.[37] Namun, teori hukum feminis belum cukup mendalami keberagaman SOGIE.[38]</p><p>Valdes mengemukakan bahwa teori hukum feminis harus lebih menyadari tentang orientasi seksual dalam diskursusnya.[39] Konsep “perempuan” sebagai gender dan seksualitas yang diliyankan dapat diperluas pengertiannya menjadi “gender dan seksualitas non-heteronormatif” atau “LGBTIQ+” atau “queer”. Pertanyaan-pertanyaan perempuan terhadap teks hukum[40], kini menjadi pertanyaan-pertanyaan queer:</p><p>1. Bagaimana identitas dan imajinasi tentang queer, termasuk seksualitas, kapasitas, peranan dan nilai-nilai tentang queer diproyeksikan oleh hukum?</p><p>2. Apakah hukum merefleksikan realitas dan pengalaman queer? Apakah hukum melindungi dan memberi keuntungan kepada queer berdasarkan pengalaman dan realitas queer? Queer yang mana? (Mengingat queer bukanlah identitas yang tunggal dan seragam)</p><p>3. Isu apa yang diatur oleh hukum? Apakah seharusnya pengalaman queer masuk ke dalam isu tersebut? Apa aspek kehidupan queer yang terpengaruh oleh hukum?</p><p>4. Apakah aspirasi dan perspektif queer diperhitungkan oleh hukum?</p><p>Pada bagian ini, saya akan berusaha untuk mencari secuil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan queer terhadap hukum, baik dalam teks hukum maupun penerapannya. <strong>Pertama,</strong> bagaimana identitas dan imajinasi tentang queer diproyeksikan oleh hukum? Perda Kota Bogor P4S dapat menjadi contoh yang baik untuk tidak ditiru dalam memproyeksikan identitas dan imajinasi tentang queer. Pada Pasal 6, Perda tersebut menempatkan “laki-laki penyuka laki-laki (homoseksual)”, “perempuan penyuka perempuan (lesbian)”, “biseksual”, dan “waria (transvetisme)” dalam kategori yang sama dengan pedofilia, inses, nekrofilia, dan bestialitas. Queer dipersepsikan sebagai sesuatu yang mengerikan dan merugikan orang lain. Padahal, queer sangat berbeda dengan, contohnya, bestialitas yang merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap hewan, karena hewan tidak dapat memberikan persetujuan (<em>consent</em>). Sementara pada relasi orang dewasa minoritas gender dan seksual, tidak ada yang dirugikan selama hubungan tersebut didasari persetujuan penuh dari kedua belah pihak.</p><p>Terlebih, “laki-laki penyuka laki-laki (homoseksual)”, “perempuan penyuka perempuan (lesbian)”, dan “biseksual” tidak mengimplikasikan adanya suatu aksi, karena istilah itu hanyalah menyebutkan ragam orientasi seksual, sama halnya dengan heteroseksual. Selain itu, Perda ini juga melihat queer sebagai sesuatu yang dapat dan harus disembuhkan melalui pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. Padahal, upaya pengubahan SOGIE tidak ilmiah dan merupakan suatu bentuk penyiksaan. Selain itu, homoseksualitas telah dihapus dari <em>International Classification of Diseases</em> sejak 17 Mei 1990, tanggal yang kemudian diperingati sebagai <em>International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersex Discrimination, and Transphobia</em>.[41]</p><p><strong>Kedua,</strong> apakah hukum merefleksikan pengalaman queer? Apakah hukum melindungi dan memberi keuntungan kepada queer berdasarkan pengalaman dan realitas queer? Queer yang mana? Pertanyaan ini mengingatkan saya akan Penetapan PN Wates No. 9/Pdt.P/2021/PN Wat. dan Penetapan PN Wates No. 34/Pdt.P/2021/PN Wat. Kedua penetapan PN Wates tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan status jenis kelamin, meskipun para pemohon tidak menjalani operasi penegasan gender. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim merujuk pada Prinsip-prinsip Yogyakarta yang menyatakan, “Tidak ada seorang pun boleh dipaksa untuk menjalani prosedur medis, termasuk operasi penegasan jenis kelamin, sterilisasi, atau terapi hormon, sebagai syarat pengakuan hukum atas identitas gendernya.”</p><p>Biasanya, dalam proses permohonan perubahan status jenis kelamin, hakim mensyaratkan adanya operasi penegasan gender agar permohonan tersebut dapat dikabulkan. Dalam praktiknya, hakim telah memiliki nilai-nilai tertentu yang dapat mempengaruhi pertimbangannya, misalnya karena hakim memegang teguh nilai-nilai agama, hakim dapat menolak permohonan perubahan jenis kelamin karena dinilai bertentangan dengan norma agama.[42] Di sisi lain, hakim juga dapat menerima permohonan perubahan jenis kelamin karena hasil asesmen oleh psikiater menunjukkan pemohon telah berada dalam fase sintonik (tekad bulat) terkait dengan identitas gendernya.</p><p>Faktor penentu lainnya adalah kondisi ekonomi pemohon. Apabila kondisi ekonomi pemohon tidak mendukungnya untuk menghadirkan ahli dari bidang psikologi atau psikiatri, maka yang kemungkinan dijadikan ahli adalah pemuka agama, sehingga menyebabkan kemungkinan untuk ditolak menjadi lebih tinggi. Faktor ini kemudian menjawab mengenai queer yang manakah yang pengalamannya direfleksikan oleh hukum dan diuntungkan, jawabannya yakni queer yang memiliki sumber daya, terutama sumber daya ekonomi.</p><p><strong>Ketiga,</strong> isu apa yang diatur oleh hukum? Apakah seharusnya pengalaman queer masuk ke dalam isu tersebut? Apa aspek kehidupan queer yang terpengaruh oleh hukum? Indonesia telah memiliki undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Namun, UU PDRE ini belum menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok rentan seperti masyarakat hukum adat, etnis minoritas, pengungsi, pekerja migran, dan minoritas agama. Ferrari menawarkan pendekatan interseksionalitas dalam mendefinisikan minoritas agama, yang menggarisbawahi adanya diskriminasi berganda yang dihadapi oleh orang-orang LGBTIQ+ dan perempuan di dalam komunitas minoritas religius.[43] Kerangka perlindungan terhadap kelompok yang rentan didiskriminasi tidak dapat lepas dari perlindungan terhadap minoritas gender dan seksual. Riska Carolina dari Koalisi Crisis Response Mechanism mengemukakan bahwa diperlukan adanya undang-undang penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, salah satunya adalah minoritas gender dan seksual.[44] Queer, sebagai kelompok rentan yang kerap didiskriminasi dan dipersekusi karena identitas dan ekspresinya, membutuhkan adanya payung hukum untuk melindungi hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara.</p><p><strong>Keempat,</strong> apakah aspirasi dan perspektif queer diperhitungkan oleh hukum? Bukan rahasia lagi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap mengejar dan menangkap para transpuan, terutama dari kelas ekonomi bawah, dalam beberapa kasus menyebabkan luka-luka dan kematian dalam upaya mereka untuk kabur, bahkan ada yang sengaja diceburkan ke kali oleh Petugas Satpol PP dan berakhir tewas.[45],[46],[47],[48] Transpuan sebagai bagian dari keragaman gender yang tampak (<em>visible</em>) dipenuhi ketakutan dalam mengakses ruang publik, bahkan sekadar ketika hendak keluar rumah untuk membeli makanan.[49] Padahal, Satpol PP dibentuk untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat.[50] Namun dalam sejak awal pembentukan hingga pelaksanaannya, aspirasi dan perspektif yang diperhitungkan hanyalah dari masyarakat mayoritas dan berkuasa saja. Dengan mengatasnamakan keresahan masyarakat, Satpol PP menjadi “petugas kebersihan” untuk yang disebut-sebut sebagai “penyakit sosial”, seperti transpuan, orang dengan gangguan jiwa, anak punk, pengepul barang bekas, serta gelandangan dan pengemis.[51],[52],[53],[54] Satpol PP yang seharusnya membawa ketenteraman, malah menjadi momok bagi orang-orang transgender, terlepas dari profesi, kegiatan, atau mata pencahariannya.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Keberadaan queer di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Namun, queer rentan mengalami diskriminasi dan persekusi, bahkan oleh negara sendiri. Sementara Taiwan, Nepal, dan Thailand telah mengambil langkah-langkah progresif untuk mengakui pernikahan sesama jenis dan melindungi queer terhadap diskriminasi berbasis gender dan seksualitas, kebijakan di Indonesia tetap diskriminatif. Identitas queer sering menghadapi tantangan hukum yang signifikan dan tidak tercermin atau dilindungi dalam teks hukum. Contohnya Perda Kota Bogor P4S yang mengatur mengenai upaya pengubahan SOGIE, yang berbahaya dan tidak ilmiah, serta merupakan bentuk penyiksaan. Meskipun Komnas HAM telah mengakui perlunya melindungi individu LGBTIQ+, perlindungan hukum substansial masih kurang. Undang-undang anti diskriminasi saat ini, seperti UU PDRE, tidak cukup melindungi terhadap diskriminasi interseksional yang dihadapi oleh individu queer. Diperlukan langkah-langkah legislatif yang lebih luas untuk melindungi hak-hak dasar queer sebagai kelompok rentan.</p><p>Indonesia masih memiliki banyak PR untuk menjamin dan memenuhi hak asasi warga negaranya, terutama untuk kelompok queer. Nilai heteronormativitas yang tertanam pada benak pembuat kebijakan dan pejabat negara kerap membuat queer terlupakan dalam formulasi hukum dan termarginalisasi dalam pelaksanaannya. Kentalnya heteronormativitas menjadikan eksistensi queer secara inheren sebagai perlawanan. Advokasi berkelanjutan dan eksistensi komunitas queer terus menantang dan melawan batasan normatif, menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang inklusif dan protektif.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>[1] Chris Wibisana, “Jossie dan Bonnie, Jalan Berliku Para Perempuan Mengikat Hati,” tirto.id, 30 April 2024, tersedia pada <a href="https://tirto.id/jossie-dan-bonnie-jalan-berliku-para-perempuan-mengikat-hati-gX1S">https://tirto.id/jossie-dan-bonnie-jalan-berliku-para-perempuan-mengikat-hati-gX1S</a>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024.</p><p>[2] M.F. Mukthi, “Bukan Cinta Biasa,” Historia, 27 Januari 2011, tersedia pada <a href="https://historia.id/kultur/articles/bukan-cinta-biasa-DrbGD/">https://historia.id/kultur/articles/bukan-cinta-biasa-DrbGD/</a>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024.</p><p>[3] M.F. Mukthi, “Bukan Cinta …”</p><p>[4] Ika Ningtyas dan Tantowi Anwari, “Jelang Tahun Politik, Pemberitaan Media Online Diskriminatif terhadap LGBT,” AJI Bandar Lampung, 07 Maret 2023, tersedia pada <a href="https://lampung.aji.or.id/1713/jelang-tahun-politik-pemberitaan-media-online-diskriminatif-terhadap-lgbt/">https://lampung.aji.or.id/1713/jelang-tahun-politik-pemberitaan-media-online-diskriminatif-terhadap-lgbt/</a>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024.</p><p>[5] Amnesty International, “Taiwan becomes first in Asia to legalize same-sex marriage after historic bill passes,” Amnesty International, 17 Mei 2019, tersedia pada <a href="https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/05/taiwan-same-sex-marriage-law/">https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/05/taiwan-same-sex-marriage-law/</a>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.</p><p>[6] Binaj Gurubacharya, “Same-sex couples and LGBTQ+ rights activists in Nepal celebrate interim court ruling,” AP, 29 Juni 2023, tersedia pada <a href="https://apnews.com/article/nepal-lgbtq-samesex-marriage-supreme-court-1bc6d1ee2eecf83f7707915bdd7579e7">https://apnews.com/article/nepal-lgbtq-samesex-marriage-supreme-court-1bc6d1ee2eecf83f7707915bdd7579e7</a>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.</p><p>[7] Kocha Olarn dan Helen Regan, “Thailand’s lower house passes bill to legalize same-sex marriage,” CNN World, 27 Maret 2024, tersedia pada <a href="https://edition.cnn.com/2024/03/27/asia/thailand-passes-marriage-equality-bill-intl-hnk/index.html">https://edition.cnn.com/2024/03/27/asia/thailand-passes-marriage-equality-bill-intl-hnk/index.html</a>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.</p><p>[8] Jonathan Head dan Kelly Ng, “Thailand moves to legalise same-sex marriage,” BBC, 27 Maret 2024, tersedia pada <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-68672318">https://www.bbc.com/news/world-asia-68672318</a>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.</p><p>[9] AFP, “Thailand moves closer to legalising same-sex marriage as bill sails through senate,” France 24, 02 April 2024, tersedia pada <a href="https://www.france24.com/en/asia-pacific/20240402-thai-same-sex-marriage-bill-sails-through-first-reading-in-senate">https://www.france24.com/en/asia-pacific/20240402-thai-same-sex-marriage-bill-sails-through-first-reading-in-senate</a>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.</p><p>[10] Pasal 27 ayat (1) huruf b dan c dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c &amp; Penjelasan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi; dan Pasal 9 huruf a dan c Peraturan Daerah Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang.</p><p>[11] Ritch C. Savin-Williams, “Who’s Gay? Does It Matter?”, <em>Current Directions in Psychological Science</em>, Vol. 15, No. 1 (2006), hlm. 40–44.</p><p>[12] Mark Moran, “APA Responds to Indonesian Psychiatrists for Stance Against LGBT Individuals,” Psychiatric News, 24 Maret 2016, tersedia pada <a href="https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2016.4a10">https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2016.4a10</a>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.</p><p>[13] Caitlin Ryan, Russell B Toomey, Rafael M Diaz, dan Stephen T Russell, “Parent-Initiated Sexual Orientation Change Efforts With LGBT Adolescents: Implications for Young Adult Mental Health and Adjustment,” <em>Journal of Homosexuality</em>, Vol. 67, Issue 2 (2018), hlm. 159–173.</p><p>[14] Office of the High Commissioner of Human Rights, “‘Conversion therapy’ can amount to torture and should be banned says UN expert,” United Nations Human Rights, 13 Juli 2020, tersedia pada <a href="https://www.ohchr.org/en/stories/2020/07/conversion-therapy-can-amount-torture-and-should-be-banned-says-un-expert">https://www.ohchr.org/en/stories/2020/07/conversion-therapy-can-amount-torture-and-should-be-banned-says-un-expert</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[15] Sonia Boulos dan Cesar Gonzalez Canton, “No Such Thing as Acceptable Sexual Orientation Change Efforts: An International Human Rights Analysis,” <em>Women &amp; Criminal Justice</em>, Vol. 32, No. 102 (2022), hlm. 185–204.</p><p>[16] Daniel Stables, “Mengenal lima gender dalam Suku Bugis di Sulawesi yang kerap alami stigma dan diskriminasi, ‘Di masa depan, bissu akan terancam punah’,” BBC News Indonesia, 25 April 2021, tersedia pada <a href="https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-56854166">https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-56854166</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[17] Petsy Jessy Ismoyo, “Decolonizing Gender Identities in Indonesia: A Study of Bissu ‘The</p><p>Trans-Religious Leader’ in Bugis People,” <em>Paradigma: Jurnal Kajian Budaya,</em> Vol. 10, No. 3 (2020)</p><p>[18] Hetty Nooy-Palm, <em>The Sa’dan-Toraja: A study of their social life and religion</em>, (Springer, 1979), hlm. 282–283.</p><p>[19] Irwan Martua Hidayana, “Homoseksualitas bukan produk Barat: Keberagaman gender di Indonesia,” The Conversation, 12 September 2018, tersedia pada <a href="https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-gender-di-indonesia-101669">https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-gender-di-indonesia-101669</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[20] Rizki Washarti, “LGBT, budaya Indonesia dan lintas gender,” BBC News Indonesia, 25 Februari 2016, tersedia pada <a href="https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender">https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[21] Benjamin Hegarty dan Amalia Puri Handayani, “Sejarah istilah “transpuan” dan maknanya dalam perjuangan keadilan gender,” The Conversation, 17 Mei 2023, <a href="https://theconversation.com/sejarah-istilah-transpuan-dan-maknanya-dalam-perjuangan-keadilan-gender-205659">https://theconversation.com/sejarah-istilah-transpuan-dan-maknanya-dalam-perjuangan-keadilan-gender-205659</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[22] Shafira Amalia, “Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia,” Magdalene, 04 Juli 2019, tersedia pada <a href="https://old.magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia">https://old.magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[23] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, <em>Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia</em>, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016), hlm. 101.</p><p>[24] DHF, “Amnesty International: LGBT Jadi ‘Gorengan’ Isu di Pilkada,” CNN Indonesia, 22 Februari 2018, tersedia pada <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180222163414-32-278105/amnesty-international-lgbt-jadi-gorengan-isu-di-pilkada">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180222163414-32-278105/amnesty-international-lgbt-jadi-gorengan-isu-di-pilkada</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[25] BBC News Indonesia, “‘Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi’ — Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara di Pemilu 2024,” BBC News Indonesia, 22 Januari 2024, tersedia pada <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4k4yd5pnlo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4k4yd5pnlo</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[26] Dany Garjito &amp; Hadi Mulyono, “Beredar Spanduk Penolakan LGBT, Sebabkan Longsor, Gempa, Banjir dan Tsunami,” suara.com, 20 Oktober 2020, tersedia pada <a href="https://www.suara.com/news/2020/10/20/080248/beredar-spanduk-penolakan-lgbt-sebabkan-longsor-gempa-banjir-dan-tsunami">https://www.suara.com/news/2020/10/20/080248/beredar-spanduk-penolakan-lgbt-sebabkan-longsor-gempa-banjir-dan-tsunami</a>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.</p><p>[27] Mollie Clarke, “‘Queer’ history: A history of Queer,” The National Archives, 09 Februari 2021, tersedia pada <a href="https://blog.nationalarchives.gov.uk/queer-history-a-history-of-queer/">https://blog.nationalarchives.gov.uk/queer-history-a-history-of-queer/</a>, diakses pada 11 Juni 2024.</p><p>[28] Mollie Clarke, “’Queer’ history: …”</p><p>[29] Hendri Yulius Wijaya, “Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer,” <em>Jurnal Perempuan, </em>Vol. 20, No. 4 (2015), hlm. 122–141.</p><p>[30] Eve Kosofsky Sedgwick, <em>Tendencies,</em> (London: Routledge, <em>hlm</em>. 7</p><p>[31] Kristen Schilt dan Laurel Westbrook, “Doing Gender, Doing Heteronormativitu: “Gender Normals,” Transgender People, and the Social Maintenance of Heterosexuality,” Gender and Society, Vol. 23, No. 4 (2009), hlm. 440–464.</p><p>[32] Sara Ahmed, <em>The cultural politics of emotion</em>, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), hlm. 149.</p><p>[33] Judith Butler, <em>Gender Trouble</em>, (New York &amp; London: Routledge, 1999), hlm. xv.</p><p>[34] Saskia E. Wieringa, Abha Bhaiya, dan Nursyahbani Katjasungkama, <em>Subversi Simbolis</em>, (Depok: Komunitas Bambu, 2021), hlm. 1 dan 2.</p><p>[35] Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), <em>Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan,</em> (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), hlm. 42.</p><p>[36] Hilaire Barnett, <em>Introduction to Feminist Jurisprudence</em>, (London: Cavendish Publishing, 1998), hlm. 19.</p><p>[37] Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Methods [1990],” dalam Katharine T. Bartlett dan Rosanne Kennedy, <em>Feminist Legal Theory,</em> (New York: Routledge, 2018), hlm. 371.</p><p>[38] Francisco Valdes, “Queers, Sissies, Dykes, and Tomboys: Deconstructing the Conflation of “Sex,” “Gender,” and “Sexual Orientation” in Euro-American Law and Society,” <em>California Law Review</em>, Vol. 83, No. 1 (1995), hlm. 1–377.</p><p>[39] Francisco Valdes, “Queers, Sissies, …”</p><p>[40] Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), <em>Perempuan dan …</em>, hlm. 47.</p><p>[41] IDAHOBIT, “The History of IDAHOBIT — May 17,” 09 Maret 2023, tersedia pada <a href="https://www.idahobit.org.au/news/the-history-of-IDAHOBIT-may-17">https://www.idahobit.org.au/news/the-history-of-IDAHOBIT-may-17</a>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.</p><p>[42] Sri Wiyanti Eddyono, Arvie Johan, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, Annisa Ayuningtyas, dan Revino Fauzan Satria, “Recognising the Rights of Transgender People: The Limits of the Indonesian Legal System,” <em>Australian Journal of Asian Law,</em> Vol. 24, No. 2 (2023), hlm. 39–56.</p><p>[43] Daniele Ferrari, “New and Old Religious Minorities in International Law,” <em>Religions</em>, Vol. 12, No. 9 (2021), hlm. 698.</p><p>[44] DK Pamungkas, “Mengenal RUU Penghapusan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan,” qbukatabu.org, 21 Juni 2023, tersedia pada <a href="https://qbukatabu.org/2023/06/21/ruupenghapusandiskriminasi/">https://qbukatabu.org/2023/06/21/ruupenghapusandiskriminasi/</a>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.</p><p>[45] Siti Ruqoyah dan Muhammad Iqbal, “Kisah Waria Rela Nyebur Kali Angke Saat Dirazia Satpol PP,” Viva.co.id, 02 Oktober 2015, <a href="https://www.viva.co.id/berita/metro/681789-kisah-waria-rela-nyebur-kali-angke-saat-dirazia-satpol-pp?page=all">https://www.viva.co.id/berita/metro/681789-kisah-waria-rela-nyebur-kali-angke-saat-dirazia-satpol-pp?page=all</a>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024.</p><p>[46] wan, “Dikejar Satpol PP, Waria Seksi Sembunyi di Selokan,” posmetropadang.co.id, 21 Desember 2015, <a href="https://posmetropadang.co.id/berita-utama/5266/dikejar-satpol-pp-waria-seksi-sembunyi-di-selokan/">https://posmetropadang.co.id/berita-utama/5266/dikejar-satpol-pp-waria-seksi-sembunyi-di-selokan/</a>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024.</p><p>[47] Kemala Atmojo, <em>Kami Bukan Lelaki</em>, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 10–11.</p><p>[48] lh/umi, “Waria Tewas Diceburkan ke Kali, Rekan Tuntut Satpol PP Bubar,” detiknews, 05 Desember 2007, <a href="https://news.detik.com/berita/d-862356/waria-tewas-diceburkan-ke-kali-rekan-tuntut-satpol-pp-bubar">https://news.detik.com/berita/d-862356/waria-tewas-diceburkan-ke-kali-rekan-tuntut-satpol-pp-bubar</a>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024.</p><p>[49] Ika Ariyani, “Dulu Laki-laki, Sekarang Perempuan, Bisakah Aku Jadi Diriku Sendiri?: Cerita Transpuan,” Konde.co, 09 November 2022, <a href="https://www.konde.co/2022/11/dulu-laki-laki-sekarang-perempuan-bisakah-aku-jadi-diriku-sendiri-cerita-transpuan/">https://www.konde.co/2022/11/dulu-laki-laki-sekarang-perempuan-bisakah-aku-jadi-diriku-sendiri-cerita-transpuan/</a>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024.</p><p>[50] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja</p><p>[51] Polpp Kab Banjar, “Meresahkan Warga, Orang Gila Ditangkap Satpol PP,” Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Banjar, 27 Juni 2019, <a href="https://polpp-banjarkab.info/2019/06/meresahkan-warga-orang-gila-ditangkap-satpol-pp/">https://polpp-banjarkab.info/2019/06/meresahkan-warga-orang-gila-ditangkap-satpol-pp/</a>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.</p><p>[52] MC Kota Pekalongan, “Meresahkan Warga, Satpol PP Amankan Anak Punk,” InfoPublik, 14 Januari 2019, <a href="https://infopublik.id/kategori/nusantara/321818/meresahkan-warga-satpol-pp-amankan-anak-punk">https://infopublik.id/kategori/nusantara/321818/meresahkan-warga-satpol-pp-amankan-anak-punk</a>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.</p><p>[53] badungkab, “Meresahkan Warga Satpol PP Badung Tindak Tegas Pengepul Barang Bekas,” Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, 05 Juli 2024, <a href="https://satpolpp.badungkab.go.id/Berita/50882-meresahkan-warga-satpol-pp-badung-tindak-tegas-pengepul-barang-bekas">https://satpolpp.badungkab.go.id/Berita/50882-meresahkan-warga-satpol-pp-badung-tindak-tegas-pengepul-barang-bekas</a>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.</p><p>[54] MC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, “Dinsos Dan Satpol PP Tertibkan Gepeng Yang Meresahkan Warga,” InfoPublik, 28 Februari 2018, <a href="https://infopublik.id/kategori/nusantara/251302/dinsos-dan-satpol-pp-tertibkan-gepeng-yang-meresahkan-warga">https://infopublik.id/kategori/nusantara/251302/dinsos-dan-satpol-pp-tertibkan-gepeng-yang-meresahkan-warga</a>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d32dedb30874" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tabita dan Lalapan Api: Resensi Rumah Ilalang karya Stebby Julionatan]]></title>
            <link>https://medium.com/@zaitun/tabita-dan-lalapan-api-resensi-rumah-ilalang-karya-stebby-julionatan-6180c37e10ce?source=rss-a62c38775658------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6180c37e10ce</guid>
            <category><![CDATA[minoritas-gender]]></category>
            <category><![CDATA[minoritas-agama]]></category>
            <category><![CDATA[kristenisasi]]></category>
            <category><![CDATA[transgender]]></category>
            <category><![CDATA[politik-identitas]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[V]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 18:23:41 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-10-18T07:21:48.074Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Esai ini ditulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Keadilan, Migrasi, dan Globalisasi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Tentunya banyak kekurangan pada esai ini. Segala bentuk kritik dan saran akan sangat saya apresiasi. Terima kasih.</blockquote><p><strong>Kematian adalah Milik Masyarakat</strong><br>Ayah saya pernah berpesan, sering-seringlah berkomunitas di tempat ibadah. Bukan karena kami amat religius, tetapi karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan mati, dan kelompok sosial yang akan mengambil peran untuk mengurus kematian seseorang. Sungguh manusiawi ketika manusia memikirkan kematian, ia punya gambaran ideal tentang kematiannya sendiri.</p><p>Contohnya, Dorce Gamalama, yang dikenal sebagai Bunda Dorce. Ia berpulang pada 16 Februari 2022. Sebelumnya, Bunda Dorce telah mengungkapkan hasratnya untuk dimakamkan dengan tata cara sesuai identitas gendernya, yaitu perempuan.[1] Namun pada akhirnya keputusan berada di tangan keluarga, sehingga Bunda Dorce dimakamkan sebagai laki-laki, sesuai dengan kategori jenis kelamin lahirnya.[2]</p><p>Serupa tapi tak sama, kematian tokoh utama pada novela “Rumah Ilalang” karya Stebby Julionatan, Tabita, pun menuai kontroversi.[3] Pertama, Tabita tercatat sebagai Muslim, tetapi pada tahun-tahun terakhirnya ia aktif mengikuti ibadah di gereja Katolik. Pasalnya, jenazah Tabita ditolak untuk diberikan pelayanan kematian lantaran semasa hidupnya ia tidak terdaftar sebagai jemaat gereja. Kedua, Tabita adalah seorang waria. Sekadar untuk dimakamkan di pemakaman umum pun, warga menolak.</p><p>Gambaran ideal Tabita tentang kematiannya tersirat dari ucapan Mami Nancy, pendiri organisasi waria tempat Tabita bernaung, sekaligus sosok “ibu” bagi para anggota organisasi tersebut: “‘Ia pasti ingin dimakamkan dengan cantik.’” (hlm. 98) Pada novela ini, hasrat Tabita tentang pemakamannya tersirat dari ucapan-ucapan orang-orang terdekatnya, yaitu ia ingin dimakamkan secara Kristiani dan sebagaimana identitas dan ekspresi gendernya sehari-hari. Nilai yang dipegang oleh Tabita ternyata bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, hingga kematiannya menjadi hal yang lebih pelik dari seharusnya.</p><p>Pada akhirnya, upacara pemakaman Tabita dipimpin oleh seorang penatua—bukan pastor, bahkan bukan pendeta. Atas provokasi pihak yang zalim, sekretariat organisasi Mami Nancy dibakar hangus, karena tuduhan “sarang LGBT, sarang maksiat penista agama, dan … kristenisasi.” (hlm. 130) Rupanya kematian Tabita bukan sekadar peristiwa personal, bukan hanya miliknya, bukan hanya milik orang-orang terdekatnya, tetapi milik lingkungan masyarakat. Kematian Tabita memunculkan makna baru kepada lingkungan sekitarnya; masyarakat melihat kematian Tabita dari kacamata kehidupan masing-masing.[4] “Ya, meski cinta adalah produk pribadi, namun tetap, kematianmu adalah produk sosial, Bita.” (hlm. 109)<br><br><strong>Pengkategorian Identitas Gender Warga Negara</strong><br>Kelahiran dan kematian adalah dua di antara banyak peristiwa penting yang dimandatkan negara untuk dicatatkan dalam pencatatan sipil.[5] Saat seseorang lahir, kebijakan administrasi kependudukan mengharuskan pengkategorian gender terhadap setiap warga negara berdasarkan jenis kelamin biologisnya. Pemerintah secara tidak langsung mengkotakkan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan hanya berdasarkan karakteristik seksualnya.[6]</p><p>Pada kenyataannya, pengkategorian jenis kelamin yang biner dan kaku tersebut tidak mengakomodasi keberagaman karakteristik seksual dan identitas gender. Misalnya, orang-orang yang terlahir sebagai ragam interseks dipaksa mengikuti kategorisasi tersebut, yang kemudian menjadi akar dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang interseks, salah satunya pemaksaan intervensi medis.[7][8] Pemaksaan pelekatan gender pada genitalia menimbulkan penderitaan bagi sekelompok orang, salah satunya pada transgender yang mengalami disforia gender, yaitu rasa ketidakselarasan yang menyengsarakan antara penghayatan diri sendiri dan karakteristik seks lahirnya.[9]<br><br><strong>Transgender: Identitas yang Diakui Negara?</strong><br>Transgender adalah penyebutan bagi orang-orang yang identitas gendernya tidak kongruen dengan pengkategorian jenis kelamin lahirnya, sementara cisgender adalah sebaliknya.[10] Pemerintah selaku figur otoritas—yang mengasumsikan dan menempatkan cisgender sebagai sebuah standar baku—secara efektif tidak memberikan pengakuan terhadap transgender di mata sosial dan hukum.[11] Pengkategorian jenis kelamin bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga produk politik dan kekuasaan yang melanggengkan diskriminasi struktural.</p><p>Apabila melihat dari kasus Bunda Dorce, ia telah menjalani operasi penegasan gender. Begitu pun yang dapat dilihat dari kasus AN dalam Penetapan PN Jakarta Utara 965/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. AN telah menjalani operasi penegasan gender dan mengajukan alat bukti berupa surat keterangan medis dari beberapa institusi kesehatan, termasuk surat keterangan dari psikiater. Sementara, perlu diingat bahwa tidak semua transgender menginginkan operasi penegasan gender.[12] Di sisi lain, sebagai kelompok rentan, transgender cenderung kesulitan untuk mengakses alat-alat bukti yang diperlukan, terutama karena alasan finansial. Selain itu, alat bukti keterangan saksi yang memerlukan kesaksian anggota keluarga membuat transgender kesulitan mengaksesnya karena keadaan keluarga yang tidak menerima identitas gendernya.[13]</p><p>Penetapan PN Wates No. 9/Pdt.P/2021/PN Wat dan No. 34/Pdt.P/2021/PN Wat adalah terobosan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Edy Sameaputty, S.H., M.H. merujuk pada Prinsip-prinsip Yogyakarta yang menyatakan, “Tidak ada seorang pun boleh dipaksa untuk menjalani prosedur medis, termasuk operasi penegasan jenis kelamin, sterilisasi, atau terapi hormon, sebagai syarat pengakuan hukum atas identitas gendernya.” Kedua penetapan itu mengabulkan permohonan pemohon, meskipun para pemohon tidak menjalani operasi penegasan gender. Dengan adanya kesadaran penegak hukum akan keberagaman gender dan seksualitas, para pemohon dapat mengakses keadilan dan diakui identitas gendernya.</p><p>Lain halnya dengan Penetapan PN Cirebon No. 100/Pdt.P/2019/PN Cbn yang memasukkan pertimbangan bahwa “transgender bisa kembali ke kodratnya” dan menolak permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atas status jenis kelaminnya. Pada Pasal 1 angka 17 UU Adminduk, perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting, sementara perubahan status jenis kelamin tidak dicantumkan. Hal ini menimbulkan area abu-abu bagi penegak hukum, dalam hal ini hakim, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan perubahan status jenis kelamin.[14] Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa penolakan terhadap permohonan perubahan status jenis kelamin berarti membiarkan orang transgender sengsara sepanjang hidupnya, sementara pada hakikatnya hukum bukanlah alat untuk menyiksa orang.[15] <br> <br><strong>Kekerasan Berlapis Dibawa hingga Mati</strong> <br>Semasa hidup hingga napas terakhirnya, Tabita diliyankan oleh keluarganya, dianggap penyakit oleh lingkungan sekitarnya. Agama Kristen yang dipeluk Tabita tidak sanggup memberikan peristirahatan terakhir untuknya. “Gereja-gereja di sana menjaga jarak. … Salah-salah mereka bisa dirajam atau dibakar hidup-hidup.” (hlm. 124) “Kristenisasi” kerap dijadikan justifikasi atas tindakan kekerasan dan main hakim sendiri.[16] Identitas Tabita yang merupakan minoritas ganda—waria dan Kristen Katolik—adalah umpan menggiurkan bagi mobilisasi kebencian masyarakat.[17]</p><p>Kekerasan agamis tidak lantas mencerminkan agama dan iman, melainkan tentang kekuasaan, identitas, dan batasan, sebagaimana kekerasan tersebut terjadi beriringan dengan perubahan besar dalam tataran sosial dan politik.[18] Salah satunya adalah sentimen anti-Tionghoa dan non-Muslim sebagai pertanda berakhirnya Orde Baru.[19][20] Kematian Tabita yang berujung pada hangusnya sekretariat organisasi Mami Nancy pun demikian: identitas minoritas dijadikan kambing hitam demi peluapan amarah politis pihak tertentu.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>[1] end, “Dorce Gamalama Ingin Dimakamkan sebagai Perempuan,” CNN Indonesia, 31 Januari 2022, tersedia pada <a href="https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220131111833-234-753268/dorce-gamalama-ingin-dimakamkan-sebagai-perempuan">https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220131111833-234-753268/dorce-gamalama-ingin-dimakamkan-sebagai-perempuan</a>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023. <br>[2] Banu Adikara, “Dorce Gamalama Dimakamkan Sebagai Laki-laki, Ini Alasan Keluarga,” JawaPos.com, 16 Februari 2023, <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/01370179/dorce-gamalama-dimakamkan-sebagai-lakilaki-ini-alasan-keluarga">https://www.jawapos.com/infotainment/01370179/dorce-gamalama-dimakamkan-sebagai-lakilaki-ini-alasan-keluarga</a>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023. <br>[3] Stebby Julionatan, Rumah Ilalang, (Yogyakarta: BASABASI, 2019). <br>[4] Christian Fuchs, Communication and Capitalism, (London: University of Westminster Press, 2020), hlm. 315. <br>[5] Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 124 TLN 4674, sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No. 232 TLN No. 5475, selanjutnya disebut UU Adminduk, Pasal 1 angka 17. <br>[6] Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno &amp; Dewi Candraningrum, “Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta,” Jurnal Perempuan, Vol. 20, No. 4 (2015), hlm. 54. <br>[7] OHCHR, “Intersex people: OHCHR and the human rights of LGBTI people,” United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, tersedia pada <a href="https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/intersex-people">https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/intersex-people</a>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023. <br>[8] Aulia Adam, “Mendengar Langsung Cerita Seorang Interseks,” tirto.id, tersedia pada <a href="https://tirto.id/mendengar-langsung-cerita-seorang-interseks-dhMo">https://tirto.id/mendengar-langsung-cerita-seorang-interseks-dhMo</a>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023. <br>[9] James Barrett, “Gender dysphoria: assessment and management for non-specialists,” British Medical Journal, Vol. 357 (2017). <br>[10] American Psychological Association, “Understanding transgender people, gender identity and gender expression,” American Psychological Association, tersedia pada <a href="https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender-people-gender-identity-gender-expression">https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender-people-gender-identity-gender-expression</a>, diakses pada 12 Oktober 2023. <br>[11] Robin Dembroff, “Real Talk on the Metaphysics of Gender,” Philosophical Topics, Vol. 46, No. 2 (2018), hlm. 21. <br>[12] Bita Tristani-Firouzi, Jacob Veith, Andrew Simpson, Kelly Hoerger, Andy Rivera, &amp; Cori A. Agarwal, “Preferences for and barriers to gender affirming surgeries in transgender and non-binary individuals,” International Journal of Transgender Health, Vol. 23, No. 4 (2022), hlm. 458-471. <br>[13] Pembicaraan dengan Ayu R. Yolandasari (Spesialis Isu Gender, Seksualitas, dan Kesehatan Mental) selaku pemateri SOGIE-SC pada Pelatihan Paralegal Muda oleh LBH APIK Jakarta di Swiss-Belhotel Bogor, 12 Oktober 2023.</p><p>[14]Adnan Buyung Nasution, “Kasus Vivian: Beberapa Permasalahan Hukum,” Jurnal Hukum &amp; Pembangunan, Vol. 8, No. 2 (1978), hlm. 626. <br>[15] Kemala Atmojo, Kami Bukan Lelaki, (Jakarta: Pustaka Grafitipers), hlm. 82. <br>[16] International Crisis Group, Indonesia: “Christianisation” and Intolerance, (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 2010), hlm. 1. <br>[17] Aulia Nastiti &amp; Sari Ratri, “Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia,” Contemporary Southeast Asia, Vol. 40, No. 2 (2018), hlm. 201. <br>[18] John T. Sidel, “On the ‘anxiety of incompleteness’: a post-structuralist approach to religious violence in Indonesia,” South East Asia Research, Vol. 15, No. 2 (2007), hlm. 141 &amp; 212. <br>[19] Seth Mydans, “Indonesia Turns Its Chinese Into Scapegoats,” The New York Times, 2 Februari 1998, tersedia pada <a href="https://www.nytimes.com/1998/02/02/world/indonesia-turns-its-chinese-into-scapegoats.html">https://www.nytimes.com/1998/02/02/world/indonesia-turns-its-chinese-into-scapegoats.html</a>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023. <br>[20] Keith B. Richburg, “Ethnic Chinese: Indonesia’s Scapegoats,” The Washington Post, 23 Desember 1998, tersedia pada <a href="https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1998/12/23/ethnic-chinese-indonesias-scapegoats/54583529-b215-42fd-b77e-ef895e91b757/">https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1998/12/23/ethnic-chinese-indonesias-scapegoats/54583529-b215-42fd-b77e-ef895e91b757/</a>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6180c37e10ce" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Selamat jalan untukmu. Selamat jalan untukku.]]></title>
            <link>https://medium.com/@zaitun/selamat-jalan-untukmu-selamat-jalan-untukku-71010022fc70?source=rss-a62c38775658------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/71010022fc70</guid>
            <category><![CDATA[kematian]]></category>
            <category><![CDATA[duka]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[V]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 20 Sep 2021 14:50:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-09-20T17:00:41.081Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Tulisan ini bukan tentang Rio. Hanya sepotong perasaan yang ditemukan bersama kematian seorang kawan.</blockquote><p>Terakhir kali kami berjumpa kira-kira dua tahun lalu, tetapi masih nyata rasa salam peluknya. Hangat. Anehnya, sama sekali tidak kikuk. Rio tahu betul bagaimana cara memeluk kawan yang tak begitu akrab dengannya.</p><p>Saya berjumpa dengan Rio melalui sebuah komunitas lokal, tempat kami belajar bahasa sambil sesekali berbagi kisah masing-masing. Betapa pun dangkalnya kami saling mengenal, saya sungguh berterima kasih kepada Rio, seorang yang ramah dan pandai mengangkat suasana. Sempat sedikit bersinggungan kehidupan dengannya adalah anugerah yang ingin saya simpan baik-baik.</p><p>Dua malam kemarin saya terjaga hingga pagi menjelang, sambil teringat supelnya Rio dan senyumnya yang tidak pilih-pilih. Mungkin dengan tulisan ini, saya berusaha memaafkan diri sendiri yang merasa harus mengukur dalamnya kehilangan. Tak akrab dengannya bukan berarti saya tak pantas berduka, bukan?</p><p>Malam ketika saya mendengar kabar kepergian Rio, ada yang runtuh tiba-tiba di dalam dada saya. Rasanya seperti badai yang datang sekaligus, tanpa peringatan. Rasanya seperti berada dalam sejentik kehidupan di tengah besarnya pusaran kematian. Rasanya, saya begitu kecil dan tidak berdaya, seolah pusaran ini akan senantiasa berputar mengelilingi saya hingga akhirnya saya menjadi bagian darinya.</p><p>Betapa pun dekatnya saya dengan kematian, saya tidak pernah siap menghadapinya. Kapankah ia selesai merundung hati saya? Dapatkah segera selesai sekarang juga?</p><p>Mungkin ini adalah suara dari ketakutan saya, jikalau kelak saya hidup lebih lama dari orang-orang yang saya cintai dengan sepenuh jiwa. Seberapa lagi sakitnya akan terasa, jika saya harus menyaksikan tubuh mereka diam-diam kosong dan membusuk perlahan? Mungkin memang, tidak seharusnya saya mengukur kedalaman sebuah kehilangan. Mungkin ternyata, saya belum dapat mengakui betapa berharganya manusia dan kehidupan bagi diri saya.</p><p>Malam ketika saya mendengar kabar kepergian Rio, saya menulis <a href="https://medium.com/@zaitun/pusaran-375354d2af6d">Pusaran</a>. Setelah sekian lamanya tidak berpuisi, bait-bait Pusaran datang begitu saja, seperti air mata. Kata-kata dalam Pusaran mengalir dari kematian seorang kawan, menghilir ke kesedihan yang akhirnya mendapatkan tempat untuk berdiam.</p><p>Saya pikir, jika puisi harus datang dari tempat yang begitu menyakitkan, saya harap saya tidak perlu menulis puisi lagi. Saya sungguh berharap saya tidak pernah butuh menulis apapun lagi. Namun nyatanya, saya masih di sini malam ini. Nyatanya, kehidupan terlalu panjang untuk tidak menulis lagi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=71010022fc70" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pusaran]]></title>
            <link>https://medium.com/@zaitun/pusaran-375354d2af6d?source=rss-a62c38775658------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/375354d2af6d</guid>
            <category><![CDATA[puisi]]></category>
            <category><![CDATA[duka]]></category>
            <category><![CDATA[kematian]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[V]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 16:13:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-09-18T16:13:48.627Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>tidak ada esai untuk hari ini</blockquote><p>nyatanya, kabar duka datang<br>menghantam seperti badai<br>yang jatuhnya sekaligus.</p><p>nyatanya, gerimis tiap hari<br>hanya gerus yang bikin geli.</p><p>nyatanya, sembunyi dari matahari<br>tak ubahkan gelap jadi nyaman,<br>geram jadi kawan, gigil juga</p><p>tak kunjung bosan.<br>waktu yang berdetak<br>terlalu pelan, seperti jantung<br>yang terlampau sabar</p><p>menjunjung kehidupan<br>berpusar di tengah kematian<br>yang amat dicinta.</p><p>dalam doa untuk Rio,<br>18 September 2021</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=375354d2af6d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Diskriminasi dan Kekerasan Struktural terhadap Orang-Orang LGBT di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@zaitun/diskriminasi-dan-kekerasan-struktural-terhadap-orang-orang-lgbt-di-indonesia-bcdb6527d927?source=rss-a62c38775658------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bcdb6527d927</guid>
            <category><![CDATA[politik-kriminal]]></category>
            <category><![CDATA[lgbt-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[diskriminasi]]></category>
            <category><![CDATA[kekerasan-struktural]]></category>
            <category><![CDATA[hak-asasi-manusia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[V]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:59:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-10-17T17:56:16.408Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Esai ini saya buat pada November 2017 untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Kriminal di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sesuai instruksi pengajar saya, esai ini dikemas ringan tanpa catatan kaki. Tentu banyak kekurangan dan fakta yang perlu diperbaharui dalam esai ini, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk mengunggah tulisan ini tanpa saya perbaiki.</blockquote><p>Kecaman dan ancaman terhadap orang-orang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) memuncak menjadi tren semenjak kesohor berita mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis kelamin di Amerika Serikat pada tahun 2015 silam. Masyarakat, khususnya dengan mengatasnamakan agama, secara aktif mengapkir orang-orang LGBT. Tidak hanya dengan menggelar berbagai demo yang sarat akan kebencian terhadap orang-orang LGBT, pelanggaran privasi dan pembatalan paksa acara-acara dan diskusi bertemakan LGBT pun dilakukan.</p><p>Berbagai ruang aman bagi orang-orang LGBT, salah satunya Pondok Pesantren untuk waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta, terpaksa ditutup karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Namun, penolakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil. Pemerintah juga berperan serta dalam marginalisasi orang-orang LGBT. Berbagai situs web yang mengandung muatan LGBT, meski bersifat edukatif sekalipun, diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Para pejabat pemerintahan turut mencerca orang-orang LGBT. Aparat-aparat penegak hukum tak sanggup memberikan rasa aman bagi orang-orang LGBT yang senantiasa tercekam rasa takut.</p><p>Diskriminasi terstruktur dibiarkan terjadi. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Hukum Jinayat), yang berlaku sejak Oktober 2015, telah digunakan sebagai landasan yang sah untuk melanggar hak asasi manusia orang-orang LGBT, khususnya yang melakukan atau dicurigai melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin. Pelanggaran ruang privat difasilitasi dengan adanya peraturan daerah tersebut. Pun hukuman badan, yaitu cambuk, diperbolehkan dengan berpijak atas kekhususan Daerah Istimewa Aceh.</p><p>Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Indonesia juga telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 7 dari Kovenan tersebut berbunyi, “Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. …”</p><p>Hukuman cambuk jelas merupakan hukuman yang tidak manusiawi karena derita berlebihan yang ditimbulkannya, juga merendahkan martabat manusia karena mempermalukan orang yang terkena hukuman, terlebih karena hukuman cambuk itu dilakukan di depan umum. Para pegiat hak asasi manusia tak tinggal diam. Qanun Hukum Jinayat tersebut telah dimohonkan uji materinya oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP). Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015 menyatakan bahwa permohonan pembatalan Qanun Hukum Jinayat tersebut masih prematur, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Konsekuensinya, hingga saat ini Qanun Hukum Jinayat masih menjadi momok bagi orang-orang LGBT di Aceh.</p><p>Hal yang luput dipahami oleh masyarakat, termasuk pemegang kekuasaan, yang mengaku merasa resah karena mengetahui keberadaan orang-orang LGBT adalah betapa rentan dan tertindasnya orang-orang LGBT. Ingar bingar legalisasi pernikahan sesama jenis kelamin di Amerika Serikat tidak sepatutnya menjadi sangkakala perang antara kelompok mayoritas konservatif dan kaum yang tertatih-tatih memperjuangkan hak-hak dasarnya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun.</p><p>Pada 30 Juni 2016, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi tentang Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender (<em>Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity</em>). Dalam Resolusi tersebut, tidak disinggung sama sekali mengenai pernikahan sesama jenis kelamin, hanya persoalan hak-hak asasi manusia yang seharusnya melekat pada setiap individu, tetapi pada orang-orang LGBT telah terbiaskan ketidakadilan sistemis, sehingga diperlukan adanya perlindungan khusus terhadap orang-orang LGBT.</p><p>Resolusi tersebut adalah angin segar dari PBB, yang tadinya belum pernah secara signifikan mengakui krusialnya perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Namun, hal ini tak lantas membuat lega orang-orang LGBT di Indonesia. Pada saat pemungutan suara, Indonesia adalah salah satu negara yang memilih tidak menyetujui Resolusi tersebut. Mengenai hal ini, sikap Indonesia konsisten dengan kenyataan yang sehari-hari dihadapi orang-orang LGBT. Tampaknya, kita mau tak mau harus mengakui bahwa hak asasi manusia di negeri ini bukanlah hal yang mutlak bagi setiap orang, melainkan masih merupakan sebuah perdebatan yang panjang.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bcdb6527d927" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>