<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Citrakara Mandala - Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Kanal publikasi aspirasi dan gagasan mengenai berbagai isu pembangunan. - Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/citrakara-mandala?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/proxy/1*TGH72Nnw24QL3iV9IOm4VA.png</url>
            <title>Citrakara Mandala - Medium</title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 23:00:44 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/feed/citrakara-mandala" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Engaging the Next Generation: Youth Perspectives on Sustainable Energy Practices]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/engaging-the-next-generation-youth-perspectives-on-sustainable-energy-practices-e01e31dc6e83?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e01e31dc6e83</guid>
            <category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[youth-development]]></category>
            <category><![CDATA[gen-z]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 16:14:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-04T16:16:35.055Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #96 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*ruo3vhfYL_XjFYbZ" /><figcaption>Ilustrasi <em>Research and Development (Sumber: uhy-uk.com)</em></figcaption></figure><blockquote>“Transisi energi berkelanjutan penting untuk dikembangkan dalam research and development<em> </em>untuk mencapai ketersediaannya dalam mencukupi kebutuhan.”</blockquote><p><em>Renewable energy</em> dan generasi muda merupakan dua kata kunci penting dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Generasi milenial dan Gen Z memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di masa depan, khususnya dalam mengintegrasikan energi ramah lingkungan ke dalam berbagai aspek kehidupan. Energi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peran krusial dalam konservasi energi, mengingat negara-negara G20 menyumbang sekitar 80% konsumsi energi global. Namun, transisi energi masih menghadapi tantangan signifikan, seperti ketergantungan pada energi fosil dan pencapaian energi terbarukan yang baru mencapai 12,55% pada 2023, jauh dari target 23% di 2025 dan 31% di 2030. Dalam situasi geopolitik yang kompleks, seperti konflik Palestina dan Ukraina serta dampaknya pada rantai pasokan energi dan pangan, transisi energi menjadi lebih mendesak. Generasi muda Indonesia, dengan bonus demografi yang besar, diharapkan mampu mendorong inovasi energi terbarukan, meningkatkan literasi energi, mengadvokasi kebijakan, dan memanfaatkan potensi besar energi terbarukan Indonesia, seperti hidropower, mikrohidro, dan energi berbasis tropis lainnya. Dengan akselerasi yang berkesinambungan, Indonesia dapat mewujudkan transisi energi yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mencapai zero emissions pada 2050.</p><p>Hubungan antara sumber daya alam (SDA), penduduk, dan lingkungan memunculkan berbagai teori yang saling berkonflik. Malthus mengkhawatirkan kelebihan penduduk, sementara neo-Malthusian menyoroti isu energi, <em>output </em>industri, dan polusi. Di sisi lain, Esther Boserup optimis bahwa manusia memiliki kemampuan inovasi yang muncul ketika menghadapi kebutuhan mendesak, seperti menciptakan energi baru yang berkelanjutan di tengah abad yang boros energi. Proses geologi yang membutuhkan waktu jutaan tahun telah dieksploitasi manusia dalam waktu singkat, menciptakan peradaban yang tidak berkelanjutan. Di tengah tantangan ini, generasi muda memiliki peran strategis untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan dengan berpikir kreatif, memanfaatkan teknologi digital, dan aktif dalam advokasi serta kampanye energi ramah lingkungan. Pemuda dapat membentuk jaringan kolaborasi lintas batas, menginisiasi komunitas, dan mendorong kesadaran publik melalui seminar, aktivisme, dan kampanye berkelanjutan. Dengan langkah ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan bagi masa depan yang lebih baik.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/0*rMMXK5Tv3xd0tNxn" /><figcaption>Ilustrasi <em>Renewable Energy</em> (Sumber: bisnispekanbaru.com)</figcaption></figure><p>Organisasi mahasiswa memiliki relevansi signifikan dalam mendukung transisi energi di Indonesia melalui perannya sebagai ruang ekspresi, kolaborasi, dan fasilitator. Transisi energi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti target yang belum realistis, ketimpangan distribusi energi antara pulau Jawa dan luar Jawa, serta dampak negatif hilirisasi sumber daya seperti nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Faktor sosial seperti minimnya empati teknologi, pembumian informasi, dan partisipasi masyarakat juga menjadi kendala utama. Dalam konteks ini, organisasi mahasiswa dapat berperan sebagai katalisator perubahan dengan menginisiasi ide, kolaborasi lintas sektor, dan advokasi yang objektif dan netral. Mereka dapat memprioritaskan pendekatan kolektif, mempertemukan kepentingan masyarakat dan korporasi, serta mendorong pemahaman dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek transisi energi. Dengan demikian, organisasi mahasiswa dapat menjadi motor penggerak untuk transisi energi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p><p>Transisi menuju energi berkelanjutan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terutama dengan target penutupan PLTU batu bara pada 2025. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada energi fosil, termasuk batu bara, yang mendominasi pasokan energi hingga 2022. Keberlanjutan energi membutuhkan langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan ini. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pengembangan mineral kritis sebagai bahan baku energi terbarukan. Namun, transisi energi harus dilakukan secara bertahap, dengan strategi yang matang untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas pasokan energi di masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam seperti aktivitas pertambangan kerap memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat di sekitarnya, bahkan memunculkan dampak negatif seperti terbentuknya area lokalisasi. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga merambah aspek sosial, termasuk partisipasi masyarakat dalam proses eksploitasi. Kompensasi seringkali diberikan secara top-down dalam bentuk uang, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat lokal terkait pengelolaan area pascatambang, termasuk perlindungan terhadap hutan adat atau pengelolaan area steril. Selain itu, limbah dan teknologi yang digunakan dalam aktivitas pertambangan, khususnya nikel, masih menghadapi masalah regulasi yang belum menjamin keberlanjutan lingkungan. Saat ini, berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Pemerintah telah diterbitkan, tetapi belum ada yang secara spesifik mengatur hilirisasi dan pengelolaan dampak energi secara komprehensif.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Hutabarat, D. (2024, 11 Februari). <em>Generasi Milenial Wajib Tahu, Begini 6 Cara Mudah Untuk Menerapkan Gaya Hidup Berkelanjutan.</em> Diakses 30 Desember 2024, dari <a href="https://www.bisnispekanbaru.com/gaya-hidup/104211845489/generasi-milenial-wajib-tahu-begini-6-cara-mudah-untuk-menerapkan-gaya-hidup-berkelanjutan">https://www.bisnispekanbaru.com/gaya-hidup/104211845489/generasi-milenial-wajib-tahu-begini-6-cara-mudah-untuk-menerapkan-gaya-hidup-berkelanjutan</a></p><p>Penulis. (2023, 5 Oktober). <em>The world of R&amp;D and software claims. </em>Diakses 30 Desember 2024, dari <a href="https://www.uhy-uk.com/insights/world-rd-and-software-claims">https://www.uhy-uk.com/insights/world-rd-and-software-claims</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e01e31dc6e83" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/engaging-the-next-generation-youth-perspectives-on-sustainable-energy-practices-e01e31dc6e83">Engaging the Next Generation: Youth Perspectives on Sustainable Energy Practices</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sustainable Development Goals di Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/sustainable-development-goals-di-kelurahan-giwangan-kemantren-umbulharjo-kota-yogyakarta-bde48587d892?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bde48587d892</guid>
            <category><![CDATA[pemberdayaan-masyarakat]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[community-development]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 16:08:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-04T16:07:39.993Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #95 |<em> Oleh: Ebzalika Fatiha</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*njj6cbOeyYGXQaHxwCZXOA.jpeg" /><figcaption>Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan Giwangan sebagai Wujud Implementasi SDGs (Sumber: bappeda.jogjakarta.go.id)</figcaption></figure><p>Wilayah perkotaan memiliki fungsi yang sangat kompleks untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul dari aspek kehidupan masyarakat mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, hingga aspek lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk yang terpusat di kota sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi berupa air dan ketersediaan pangan yang disuplai oleh wilayah perdesaan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah penting untuk memperhatikan hubungan metabolisme <em>urban management </em>seperti halnya interaksi desa-kota (<em>rural</em>-<em>urban</em>) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu unit wilayah di tingkat kelurahan yakni Kelurahan Giwangan yang berada di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta memiliki aspek-aspek strategis sebagai penghubung (<em>hub</em>) dengan adanya terminal dan pasar. Apabila ditinjau dari aspek geografisnya, Kelurahan Giwangan memiliki topografi yang relatif datar rendah sehingga sebagian besar penggunaan lahan berupa permukiman, lahan pertanian, dan daerah aliran sungai.</p><p>Kelurahan Giwangan sedang dikembangkan menjadi kawasan tumbuh kembang sekaligus menjadi pintu masuk bagi Kota Yogyakarta dari arah selatan. <em>Sustainable Development Goals </em>(SDGs) sebagai komitmen global dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera tentunya memiliki peran penting untuk merespon permasalahan di wilayah perkotaan. Pemerintah Kelurahan Giwangan dan Pemerintah Kecamatan Umbulharjo saling berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan supaya dapat mencapai target-target SDGs sehingga diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Pemerintah setempat telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang diturunkan ke dalam berbagai program dan diperkuat oleh kebijakan. Tentunya pembangunan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kelurahan Giwangan dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah dan merespon permasalahan dengan merumuskan strategi pembangunan yang tepat sasaran.</p><p>Masyarakat perkotaan memerlukan dukungan kehidupan termasuk Kelurahan Giwangan yang menjadi pintu masuk Kota Yogyakarta. Sinergitas antar <em>stakeholder </em>sangat diperlukan guna mewujudkan partisipasi Kelurahan Giwangan khususnya dalam mencapai tujuan SDGs. Hal tersebut menjadi landasan bagi mahasiswa/i Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada melalui kegiatan Praktikum Pengembangan Masyarakat yang berupa <em>Good Practice Community Development </em>di Kelurahan Giwangan. Tahap awal yang dilakukan oleh para mahasiswa/i adalah dengan melaksanakan sesi <em>Focus Group Discussion </em>(FGD) bersama perangkat kelurahan dan masyarakat Kelurahan Giwangan. Bapak Radjwan Taufiq, S.IP. M.Si. selaku Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo dan Ibu Dyah Murniwarini, A.Md. selaku Lurah Giwangan turut menghadiri sesi ini. Adapun kegunaan dari pelaksanaan FGD yakni untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di Kelurahan Giwangan yang akan menjadi acuan bagi para mahasiswa dalam merumuskan suatu program. Berdasarkan hasil FGD maka ditentukanlah tema program yang kemudian akan diturunkan menjadi suatu program. Tahap berikutnya yakni melakukan sesi wawancara dengan <em>key person</em> sesuai tema serta observasi dan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan mengenai pelaksanaan program untuk menentukan tempat, waktu, dan akomodasi yang diperlukan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/0*wqbAlWdEkliCk28J" /><figcaption>Pelaksanaan Program Penyuluhan Penggunaan W<em>ebsite untuk Komersialisasi Persampahan oleh Mahasiswa Pembangunan Wilayah UGM kepada Masyarakat Kalurahan Giwangan (Sumber: Penulis)</em></figcaption></figure><p>Program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i merupakan wujud implementasi kegiatan Praktikum Pengembangan Masyarakat dalam mendukung pencapaian SDGs. Program pertama berupa penguatan peran PKK dalam ketahanan keluarga melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan informasi pemahaman dan keterampilan bagi kader-kader PKK terkait ketahanan keluarga supaya berjalan secara optimal. Program kedua berupa implementasi Jam Belajar Masyarakat sebagai upaya ketahanan keluarga untuk memberikan pengenalan gaya belajar bagi anak-anak usia Sekolah Dasar melalui kegiatan sosialisasi yang berkolaborasi dengan Kampung Baca Cakrawala Giwangan. Program ketiga berupa pemanfaatan kampung wisata melalui sosialisasi pembuatan QR<em> Code</em> untuk mendata informasi terkait jumlah pengunjung di Kampung Wisata Kali Gajah Wong. Program keempat berupa sosialisasi jenis sampah dan cara pengelolaannya yang berkolaborasi dengan kelompok PKK untuk meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat terkait perilaku membuang, memilah, dan mengolah sampah. Program kelima berupa penyuluhan penggunaan <em>website </em>dan teknologi digital sebagai cara untuk integrasi dan komersialisasi sistem persampahan terpadu sehingga sampah dapat lebih bernilai. Program keenam berupa sosialisasi dan pelabelan pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk meningkatkan iklim usaha supaya memperoleh sertifikasi dan mendorong kesempatan bagi UMKM supaya dapat bergabung dalam skala bisnis yang lebih besar. Program ketujuh berupa pemetaan partisipatif pariwisata sungai untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan memudahkan dalam manajemen kawasan wisata di Dermaga Cinta dan Bendung Lepen. Program kedelapan berupa sosialisasi terkait <em>branding</em>, <em>copywriter</em>, dan aplikasi CapCut sebagai media promosi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan platform digital supaya memudahkan pemasaran produk.</p><p>Kelurahan Giwangan memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi upaya keberhasilan dalam mencapai SDGs. Secara garis besar program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Pembangunan Wilayah telah mencapai beberapa tujuan SDGs Kelurahan, yaitu tujuan ke-3, ke-5, ke-11, ke-12, ke-15, dan ke-17. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar <em>stakeholders </em>perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan sumberdaya wilayah di Kelurahan Giwangan.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Adhi. (2023). <em>1,2 Miliar Rupiah dari CSR/TSLP untuk Bandung Lepen Terungkap dalam Musrenbang Kelurahan Giwangan Tahun 2023 untuk Perencanaan Tahun 2024</em>. Diakses 20 Desember 2024, dari <a href="https://bappeda.jogjakota.go.id/detail/index/25739">https://bappeda.jogjakota.go.id/detail/index/25739</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bde48587d892" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/sustainable-development-goals-di-kelurahan-giwangan-kemantren-umbulharjo-kota-yogyakarta-bde48587d892">Sustainable Development Goals di Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Implementasi Sekolah Ramah Anak]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/implementasi-sekolah-ramah-anak-3eb9257901f6?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3eb9257901f6</guid>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[sekolahramahanak]]></category>
            <category><![CDATA[inklusif]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:26:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-04T15:26:15.991Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #94 |<em> Oleh: Ebzalika Fatiha</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/0*IPbRhu7jfvGu4iXh.jpg" /><figcaption>Ilustrasi Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sumber: liputan6.com)</figcaption></figure><p>Perwujudan upaya ketahanan dari keberlangsungan manusia merupakan salah satu upaya dalam <em>Sustainable Development Goals</em> (SDGs). Persoalan empati dan solidaritas sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk mengajarkan anak mengenai kepeduliannya sehingga mampu memahami dan memberikan respon secara lebih tanggap. Anak perlu diberi alasan sekaligus logika terhadap dilakukannya suatu hal. Apabila ditinjau dari Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional, substansi yang disampaikan berfokus untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan terdidik. Maknanya, pendidikan sudah seharusnya dapat diakses oleh semua anak tanpa terkecuali salah satunya melalui Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) yang mengusung konsep aman, nyaman, <em>krasan</em>, dan kondusif bagi anak didik sehingga mampu memenuhi, menjamin, sekaligus menghargai hak-hak anak serta melindungi dari berbagai macam kekerasan termasuk perlindungan terhadap diskriminasi. SPRA mungkin tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar dan menengah namun juga berkaitan dengan pendidikan tinggi. Kondisi saat ini yang serba cepat dan instan mempengaruhi cara berpikir dan bersikap sehingga sebagai tenaga didik perlu beradaptasi.</p><p>Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan memperkuat alasan untuk mewujudkan SRA terutama dalam hal perlindungan. Dalam tujuan SDGs ke-4 yakni menciptakan pendidikan berkualitas terdapat penjaminan pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan ramah anak, ramah penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar aman, anti kekerasan, dan efektif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam melakukan perlindungan anak melalui penyusunan kebijakan, bimbingan teknis, sosialisasi, advokasi, penanganan kasus, hingga penyebarluasan informasi dan edukasi. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 dan 21 terdapat amanat mengenai pembangunan berbasis hak anak yang dilaksanakan oleh daerah diwujudkan melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Adapun indikator dalam KLA berkaitan dengan pembinaan dalam proses pendidikan melalui disiplin positif. Hal ini juga menegaskan bahwa anak tidak diperbolehkan memperoleh perlakuan tidak manusiawi dan perendahan martabat.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/0*cxpknm3o7xrwlUoa.jpg" /><figcaption>Fasilitas Sekolah Ramah Anak sebagai Wujud Inklusivitas (Sumber: ybkb.or.id)</figcaption></figure><p>Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) pada dasarnya merupakan satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Perwujudan SPRA berangkat dari beberapa hal dalam lingkup dunia pendidikan meliputi, satuan pendidikan sebagai rumah kedua bagi anak, rawannya kondisi sekolah (kekerasan, NAPZA, rokok, radikalisme, dan bangunan tidak layak), kebijakan sekolah berbasis hukuman, dan proses pendisiplinan kurang tepat mengakibatkan pelanggaran hak anak sehingga merugikan semua pihak. Konvensi Hak Anak dalam SPRA dibagi ke dalam 5 kluster untuk memperkuat program yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kluster 1 mengenai hak sipil dan kebebasan, kluster 2 berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster 3 kesehatan dan kesejahteraan, kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, serta kluster 5 perlindungan khusus. Selain itu, SPRA harus memiliki jejaring karena tidak semua kasus dapat diselesaikan pada lingkup internal satuan pendidikan.</p><p>Proses pelaksanaan SPRA tidak mudah karena mengubah pendekatan termasuk menentukan mekanisme penanganan yang tepat. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka terdapat rumus dalam SPRA yakni 3 pilar, 4 konsep, 5 prinsip, dan 6 komponen. Ketiga pilar yang dimaksud terdiri atas orang tua, murid, dan satuan pendidikan sehingga komunikasi antara tiga pilar tersebut merupakan hal penting. Empat konsep yang diangkat dalam SPRA, yaitu mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian di satuan pendidikan, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak, serta memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SPRA. Lima prinsip yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPRA adalah kepentingan terbaik bagi anak; non diskriminasi; partisipasi anak; hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta pengelolaan yang baik. Sementara itu, enam komponen dalam SPRA terdiri atas kebijakan tentang SPRA, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih, proses belajar yang ramah anak, sarana prasarana ramah anak, partisipasi anak, serta partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, <em>stakeholder </em>lainnya, hingga alumni.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Harsono. (2018). <em>Sekolah Ramah Anak Bukan Sekadar Bebas dari Kekerasan</em>. Diakses 16 Desember 2024, dari <a href="https://www.liputan6.com/health/read/3496582/sekolah-ramah-anak-bukan-sekadar-bebas-dari-kekerasan">https://www.liputan6.com/health/read/3496582/sekolah-ramah-anak-bukan-sekadar-bebas-dari-kekerasan</a></p><p>Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. (2023). <em>Apa Itu Pendidikan Inklusif</em>. Diakses 16 Desember 2024, dari <a href="https://www.ybkb.or.id/apa-itu-pendidikan-inklusif/">https://www.ybkb.or.id/apa-itu-pendidikan-inklusif/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3eb9257901f6" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/implementasi-sekolah-ramah-anak-3eb9257901f6">Implementasi Sekolah Ramah Anak</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Literasi dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Difabel]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/literasi-dan-kesiapsiagaan-bencana-bagi-difabel-ecb3cec7ec91?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ecb3cec7ec91</guid>
            <category><![CDATA[disaster]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[literacy]]></category>
            <category><![CDATA[mitigating-risks]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 14:00:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-03T13:59:51.523Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #93 |<em> Oleh: Ebzalika Fatiha</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*G9KwcK1A7WDc7Ufy" /><figcaption>Ilustrasi Kondisi Pasca Bencana (Sumber: bnpb.go.id)</figcaption></figure><p>Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang sifatnya mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Widjanarko &amp; Minnafiah, 2018). Pengembangan tugas kemanusiaan dapat dilakukan melalui implementasi keilmuan dalam bentuk kesiapsiagaan bencana. Pengalaman yang sudah terbentuk menjadi kekuatan bersama untuk dipersiapkan khususnya bagi kalangan difabel.</p><p>Pengurangan risiko bencana melalui pendidikan kebencanaan terletak pada manajemen kebencanaan. Dalam manajemen kebencanaan terdiri atas beberapa tahap yang dimulai dengan tahap pra-bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Terdapat perubahan paradigma yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Paradigma lama lebih bersifat reaktif dan<em> ad-hoc</em> (sesaat) dengan menekankan manajemen krisis, berprinsip pada tanggap darurat, fokus pada <em>development cost</em> (kerugian pembangunan), bencana dianggap sebagai urusan pemerintah, dan termasuk ancaman tunggal. Paradigma baru lebih diarahkan pada tahap pra-bencana sehingga tidak menekankan prinsip tanggap darurat. Paradigma ini bersifat preventif dan permanen dengan menekankan manajemen risiko, berprinsip pada pengurangan risiko bencana, fokus pada <em>development investment </em>(investasi pembangunan),bencana dianggap sebagai urusan bersama (multi pihak), dan termasuk ancaman majemuk.</p><p>United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) mendefinisikan pengurangan risiko bencana sebagai konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikuranginya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan property, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan. Pendidikan untuk pengurangan risiko bencana sebagai proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Pendidikan ini juga mencakup pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam. Urgensi pendidikan kebencanaan menjadi suatu prioritas karena dengan adanya kesadaran terhadap risiko bencana maka masyarakat akan memperoleh pengetahuan, mengembangkan perilaku, sikap, dan tingkat keterlibatan yang tepat. Instrumen pendidikan perlu memfasilitasi dan berkontribusi terhadap penciptaan budaya pencegahan guna mengambil tindakan bersiap menghadapi bencana. Urgensi ini telah ditekankan dalam beberapa agenda internasional, kerangka kerja, konferensi, dan program PBB.</p><p>Keluarga dan masyarakat memiliki peranan dalam pendidikan bencana karena pengalaman lokal dan pengetahuan lokal. Pendidikan kebencanaan bagi keluarga dan masyarakat bertujuan untuk mengenal ciri-ciri suatu bencana dan keadaan sosial. Perbedaan karakteristik lokasi berpengaruh terhadap struktur sekaligus peran masyarakat dan keluarga. Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Sekolah ini menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan sekolah aman yang komprehensif terbagi ke dalam 3 pilar. Pilar 1 fasilitas sekolah aman, pilar 2 manajemen bencana di sekolah, serta pilar 3 pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*l1gLZNFpsXMv2kO_" /><figcaption>Ilustrasi Sukarelawan dalam Membantu Situasi Pasca Bencana (Sumber: dinsos.jogjaprov.go.id)</figcaption></figure><p>Difabel merupakan bagian dari keragaman sehingga perlu adanya pendekatan struktural yang diawali oleh pendekatan ilmiah dari penelitian untuk kemudian digunakan sebagai dasar kebijakan. Posisi difabel dapat diibaratkan sebagai buku yang perlu dipelajari sehingga pembelajaran kesiapsiagaan memerlukan tambahan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka mengedepankan perlindungan difabel dari bencana pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara inklusif dengan menyediakan akomodasi dan aksesibilitas. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan alat bantu untuk mengantisipasi saat terjadi bencana dan evakuasi. Persoalan bencana pada dasarnya memiliki prinsip cepat kaitannya dengan waktu dan tepat dalam penyebarluasan informasi. Seseorang yang memiliki hambatan informasi dan mobilitas perlu mendapatkan pengutamaan berupa fasilitas, akomodasi layak, dan proses pembelajaran bersama. Gangguan pada indera dan/atau syaraf indera menyebabkan terhambatnya perolehan informasi dan menghambat respon. Gangguan pusat saraf pada otak akan menghambat pengolahan informasi sehingga pemberian respon juga turut terhambat. Sementara itu, gangguan pada organ atau saraf motorik juga akan menghambat respon. Metode pembelajaran yang sekiranya mampu dilakukan oleh seseorang dengan hambatan tersebut adalah melalui peragaan (simulasi) dan pengulangan. Tempat pembelajaran yang penting yakni lingkungan kemungkinan terjadinya bencana atau lingkungan simulatif. Terdapat dua macam hambatan dalam memperoleh informasi dan tentunya memerlukan penanganan yang berbeda pula. Hambatan intelektual berat memerlukan penanganan berupa bantuan penuh sesuai dengan kondisi dan potensinya. Hambatan ganda/majemuk memerlukan bantuan berupa pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Dinas Sosial DIY. (2021, April 21). <em>DIFAGANA : CARA JITU TANGANI DIFABEL SAAT TERJADI BENCANA. </em>Diakses 3 Januari 2025, dari <a href="https://dinsos.jogjaprov.go.id/difagana-cara-jitu-tangani-difabel-saat-terjadi-bencana/">https://dinsos.jogjaprov.go.id/difagana-cara-jitu-tangani-difabel-saat-terjadi-bencana/</a></p><p>Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2022, 24 Januari). Apa Itu Bencana. Diakses 3 Januari 2025, dari <a href="https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/apa-itu-bencana">https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/apa-itu-bencana</a></p><p>Widjanarko, M., &amp; Minnafiah, U. (2018). Pengaruh pendidikan bencana pada perilaku kesiapsiagaan siswa. <em>Jurnal Ecopsy</em>, <em>5</em>(1), 1–7.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ecb3cec7ec91" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/literasi-dan-kesiapsiagaan-bencana-bagi-difabel-ecb3cec7ec91">Literasi dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Difabel</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Refleksi Wawasan Nusantara dan Kemaritiman dalam Pembangunan Daerah Berbasis Maritim di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/refleksi-wawasan-nusantara-dan-kemaritiman-dalam-pembangunan-daerah-berbasis-maritim-di-indonesia-44ec99273c1c?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/44ec99273c1c</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[maritime]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[nusantara]]></category>
            <category><![CDATA[local-government]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:59:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-03T13:58:46.320Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #92 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/0*RwsPiduub-lEpJe7" /><figcaption>Ilustrasi Indonesia sebagai Negara Maritim (Sumber: adjar.grid.id)</figcaption></figure><blockquote><em>“Penguatan ekonomi bagi keseluruhan masyarakat mencakup berbagai sektor dan skala ekonomi yang berfokus pada wawasan kebangsaan nusantara dimana menjadi kunci dalam membangun Indonesia maju pada 2045 dengan memanfaatkan potensi pesisir sebagai pusat pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.”</em></blockquote><p>Paradigma pembangunan perlu bergeser dari berbasis daratan ke pendekatan kepulauan, dengan kerangka berpikir yang mengakomodasi keberagaman pulau dan budaya di Indonesia. Keragaman ini harus dijadikan landasan dalam praktik pembangunan yang melibatkan otonomi daerah dan kebijakan pusat. Paradigma nusantara telah diterapkan melalui peran akademik, seperti kuliah umum, KKN, dan studi di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). SDGs dengan paradigma kepulauan ini mendukung masyarakat yang secara lokal membangun kemandirian dan keberlanjutan. Indonesia memiliki produksi ikan yang tinggi namun, tingkat konsumsinya masih rendah karen dipengaruhi oleh suplai, budaya, dan preferensi masyarakat yang beragam. Wawasan Nusantara bukanlah konsep baru, karena sejak abad ke-9, masyarakat Indonesia telah memahami maritim melalui perdagangan dan migrasi, yang tercermin dalam pahatan kapal pinisi di Candi Borobudur. Saat ini, kedaulatan maritim Indonesia ditegaskan melalui Deklarasi Djuanda, yang menjadi dasar UNCLOS 1982 dalam pengakuan internasional terhadap laut internal dan teritorial.</p><p>Potensi sumber daya maritim Indonesia perlu dimanfaatkan untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dengan fokus pada hilirisasi dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Kebijakan strategis mencakup pertahanan, tata kelola, ekonomi dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, budaya, diplomasi, serta pengelolaan sumber daya. Implementasi pilar-pilar ini didukung oleh pemantauan indikator keberhasilan untuk mewujudkan negara maju pada 2045, strategi pembangunan mencakup hilirisasi, digitalisasi, dan optimalisasi dana desa. Meskipun stabil dalam menghadapi krisis global 2008 dan pandemi 2019, Indonesia menghadapi empat tantangan utama dalam pengelolaan maritim yakni pemahaman sumber daya, eksploitasi berkelanjutan, identifikasi ancaman, dan proyeksi ekonomi jangka panjang. AIS Forum sebagai mitra UNDP memainkan peran strategis dalam mendukung prinsip ke-17 <em>Partnership for the Goals</em> untuk mencapai keberlanjutan kehidupan bawah laut (<em>Sustainable Life Below Water</em>). Forum ini mengadopsi pendekatan <em>bottom-up</em> melalui kolaborasi dengan NGO, sektor swasta, startup, dan UMKM. Pendekatan ini memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi inovatif untuk tantangan maritim. AIS Forum fokus pada empat sektor utama yang terdiri dari penelitian dan pengembangan, pelatihan kewirausahaan, pembiayaan inovatif, dan kemitraan internasional.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*L7Z0bTXsArXfZyfD" /><figcaption>Ilustrasi Masyarakat Indonesia dengan Mata Pencaharian sebagai Nelayan (Sumber: ybkb.or.id)</figcaption></figure><p>AIS Forum pada Sektor penelitian dan pengembangan (<em>research and development</em>) yakni melakukan analisis indikator <em>Blue Economy Development Index</em> sebagai dasar pengukuran keberlanjutan ekonomi biru. Forum ini juga telah memberikan beasiswa senilai USD 35.000 secara internasional untuk mendukung penelitian terkait. Di bidang kewirausahaan, AIS Forum menyediakan peluang bagi startup untuk merealisasikan ide-ide kreatif melalui seminar, kompetisi, dan program inkubasi. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mengubah tantangan maritim menjadi peluang sumber pendapatan baru. Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan AIS Forum tidak hanya membekali masyarakat dengan keterampilan bisnis, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal di wilayah pesisir. Melalui integrasi antar sektor yakni swasta, akademisi, dan pemerintah dalam <em>innovative financing</em>, AIS Forum memfasilitasi akses terhadap pendanaan yang mendukung proyek-proyek maritim berkelanjutan. Selain itu, melalui kemitraan internasional, AIS Forum memperkuat kerja sama lintas negara untuk mengembangkan solusi bersama yang efektif, sekaligus mempromosikan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan ekosistem laut. Dengan demikian, AIS Forum menjadi model kolaborasi lintas sektor yang mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui sinergi antara penelitian, kewirausahaan, pembiayaan inovatif, dan kemitraan global, forum ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan di kawasan negara-negara kepulauan.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Adlani, N. (2023, 19 Agustus). <em>Bagaimana Cara Merayakan Hari Maritim Nasional?. </em>Diakses 28 Januari 2024, dari <a href="https://adjar.grid.id/read/543868984/bagaimana-cara-merayakan-hari-maritim-nasional?page=all">https://adjar.grid.id/read/543868984/bagaimana-cara-merayakan-hari-maritim-nasional?page=all</a></p><p>Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. (2023, 17 Oktober). <em>Indonesia, Negara Maritim atau Agraris?. </em>Diakses 28 Januari 2024, dari <a href="https://www.ybkb.or.id/indonesia-negara-maritim-atau-agraris/">https://www.ybkb.or.id/indonesia-negara-maritim-atau-agraris/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=44ec99273c1c" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/refleksi-wawasan-nusantara-dan-kemaritiman-dalam-pembangunan-daerah-berbasis-maritim-di-indonesia-44ec99273c1c">Refleksi Wawasan Nusantara dan Kemaritiman dalam Pembangunan Daerah Berbasis Maritim di Indonesia</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pemanfaatan Potensi Blue Economy Menuju Indonesia Emas 2045]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/pemanfaatan-potensi-blue-economy-menuju-indonesia-emas-2045-76a3410e0f6e?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/76a3410e0f6e</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[blue-economy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:58:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-03T13:58:24.350Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #91 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*BtPzFkjy0U18JqcM" /><figcaption>Ilustrasi Pelabuhan sebagai Penggerak Industri Sektor Kelautan (Sumber: idntimes.com)</figcaption></figure><blockquote><em>“Semangat 100 tahun untuk menjadi lebih baik bagi kemaslahatan dan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatan potensi blue economy untuk mencapai Indonesia Emas 2045”</em></blockquote><p><em>Green economy </em>dan <em>blue economy</em> adalah konsep yang semakin banyak diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan melalui <em>blue economy revolution</em> yang dimulai pada 1980-an. Permasalahan pesisir utara Pulau Jawa terkait budidaya tambak, hutan mangrove, serta isu pupuk dan pakan ikan menjadi tantangan dalam penerapan <em>blue economy</em>. Indonesia, dengan 2/3 wilayahnya berupa laut memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, seperti makanan (ikan, rumput laut, moluska), energi (arus dan gelombang), ekosistem pesisir dan laut dalam, serta ekonomi terkait transportasi dan pelayaran, yang membuat paradigma <em>archipelago</em> sangat relevan. Implementasi <em>blue economy </em>diintegrasikan dengan <em>green economy </em>dan pembangunan berkelanjutan mencerminkan hubungan antara ekonomi dan ekologi. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, di tengah isu kedaulatan, kompleksitas ekonomi, keadilan sosial, tekanan penduduk, serta perubahan iklim, yang membutuhkan pendekatan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat.</p><p>Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar, dengan produksi perikanan yang tumbuh pesat hingga mencapai angka 13%. Meskipun pandangan ekonomi sering kali berfokus pada sektor darat, sektor laut melalui <em>blue economy </em>semakin mendapat perhatian. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia merilis <em>Blue Economy Framework</em> melalui Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempublikasikan konsep <em>sustainable blue economy</em> yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi laut secara berkelanjutan, menjaga ekosistem pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.</p><p>Pembangunan jangka panjang Indonesia menuju 2045 mencakup penguatan <em>blue economy</em> sebagai payung hukum dan implementasi yang akan diterapkan oleh presiden terpilih nantinya. Setelah mengalami pandemi, Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada tahun 2022 namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak dekade lalu stagnan di angka 5% yang disebabkan oleh terbatasnya produktivitas. Oleh karena itu, RPJP dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Cita-cita Indonesia 2045 mencakup target GNI per kapita sebesar 23.000 USD, penurunan rasio Gini dan kemiskinan, peningkatan Global Power Index di 15 besar, dan peningkatan Human Capital Index menjadi 0.73, serta penurunan intensitas emisi GRK sebesar 93.5%. Tujuan ini bukan hanya bersifat naratif, tetapi dapat diimplementasikan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Tahapan transformasi yang direncanakan antara lain 2025–2029 (memperkuat pondasi transformasi), 2030–2034 (akselerasi melalui industri), 2035–2039 (ekspansi global), dan 2039–2045 (implementasi Indonesia Emas). <em>Blue economy</em> menjadi bagian integral dalam transformasi ekonomi Indonesia dengan fokus pada ekonomi berkelanjutan yang meningkatkan nilai tambah, melalui sektor-sektor tradisional seperti perikanan tangkap dan pariwisata, serta sektor emerging seperti energi terbarukan dan bioekonomi. Pengembangan riset dan inovasi di bidang kelautan juga akan menjadi kunci dalam mendukung transformasi ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*anr60yQPHyYmYiHx" /><figcaption>Ilustrasi Potensi <em>Blue Economy </em>di Perairan Indonesia (Sumber: money.kompas.com)</figcaption></figure><p>Terminologi dalam pengembangan kebijakan strategis untuk Negara Nusantara, Negara Maritim, atau Negara Kepulauan menjadi penting dalam konteks Indonesia sebagai negara maritim. Konseptualisasi Negara Nusantara berfungsi sebagai jalan tengah yang menghubungkan wilayah maritim dengan daratan pulau utama, dengan poros maritim sebagai fokus pengembangan antar wilayah. Meskipun Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar, secara global belum berhasil menempati posisi 10 besar dalam sistem ekonomi perdagangan dan eksploitasi. Paradigma geomaritim mengintegrasikan sektor ekonomi dengan hukum dan kedaulatan, seperti yang diterapkan oleh Tiongkok dengan tiga strategi utama yakni kontrol laut, penguasaan dan pengembangan kepulauan di luar batas internal, serta operasi kontrol global. Pencapaian target tersebut, diperlukan penurunan sasaran pada ranah kawasan dalam eksekusi di lapangan. Model <em>Archipolis </em>mengusulkan pusat pertumbuhan dan identitas politik dari kepulauan, yang dimulai dengan pendataan kabupaten yang terdiri dari lebih dari satu pulau dan memiliki luas lebih dari 30% kepulauan. Berdasarkan karakteristik ini, terdapat 124 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi kriteria yang diharapkan dapat dipayungi oleh RUU Kepulauan.</p><p>Ekspedisi Geo UGM, seperti program KKN di Pangkajene Kepulauan, menunjukkan pentingnya pendekatan asimetris dalam pengembangan wilayah kepulauan agar pembangunan tidak hanya terpusat di daratan utama. Branding kepulauan tengah Indonesia, seperti <em>“Sailus: The Middle Archipelago of Indonesia,”</em> masih terbatas dan terfokus pada kepulauan utama. <em>Framework </em>yang dihasilkan dari KKN ini melibatkan kepastian waktu, tenaga kerja industri, dan tahap “kronis”, serta kesempatan pembangunan “kairos”. Konsep regional <em>resilience </em>yang dihasilkan mencakup pengembangan pengetahuan (edukasi dan budaya), kemandirian kesehatan dan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan pangan, serta kedaulatan energi. Dengan demikian, pasar dalam negeri dan regional menjadi semakin kuat dalam mendukung pengembangan konsep <em>blue economy</em> di Indonesia.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Idris, M. (2023, 15 Januari).<em> 7 Alasan Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Maritim</em>. Diakses 28 Desember 2024, dari <a href="https://money.kompas.com/read/2023/11/15/133623526/7-alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim?page=all">https://money.kompas.com/read/2023/11/15/133623526/7-alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-maritim?page=all</a></p><p>Lidyana, V. (2024). <em>Apa Itu Blue Economy yang Jadi Jembatan Keberlanjutan di Indonesia?</em>. Diakses 28 Desember 2024, dari <a href="https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/apa-itu-blue-economy-yang-jadi-jembatan-keberlanjutan-di-indonesia?page=all">https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/apa-itu-blue-economy-yang-jadi-jembatan-keberlanjutan-di-indonesia?page=all</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=76a3410e0f6e" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/pemanfaatan-potensi-blue-economy-menuju-indonesia-emas-2045-76a3410e0f6e">Pemanfaatan Potensi Blue Economy Menuju Indonesia Emas 2045</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Seagrass as Nature-based Solutions for Achieving SDGs Targets]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/seagrass-as-nature-based-solutions-for-achieving-sdgs-targets-ae4e0dae1834?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ae4e0dae1834</guid>
            <category><![CDATA[nature-based-solutions]]></category>
            <category><![CDATA[seagrass]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:43:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-02T13:50:07.308Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #90 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*9cP3KSN1eQBPX-j0" /><figcaption>Ilustrasi Nature-based Solutions in Island (Sumber: sdg.iisd.org)</figcaption></figure><blockquote>“Nature-based solutions encompass scientific approaches, industrial sector implementation, and stakeholders’ active participation.”</blockquote><p>Pemahaman tentang <em>blue carbon</em> di Indonesia telah meningkat, terutama melalui kegiatan wisata yang mempromosikan pentingnya ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun. Namun, alih fungsi lahan dari mangrove dan laut dangkal menjadi tambak atau kawasan terbangun terus terjadi, khususnya di kota-kota besar yang mengalami tekanan lahan tinggi. Reklamasi pantai untuk pengembangan kota menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem pesisir, termasuk padang lamun, yang memberikan dampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan. Di sisi lain, penunjukan kawasan perlindungan pesisir sering kali mengubah tambak atau area tangkapan ikan masyarakat nelayan, yang sebagian besar merupakan kelompok marginal dalam sistem sosial. Restorasi padang lamun juga perlu dikaji lebih dalam, termasuk potensi efek invasifnya terhadap ekosistem lokal, lokasi titik restorasi di Indonesia, dan sejauh mana progres penanaman lamun telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mengintegrasikan perlindungan ekosistem pesisir dengan kesejahteraan masyarakat lokal.</p><p>Komponen biotik memiliki peran penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan ke-13 melalui penyerapan karbon, pengendalian patogen, dan pencegahan erosi, namun ekosistem lamun terus mengalami penurunan jumlah. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan ekosistem pesisir seperti <em>mangrove</em>, lamun (<em>seagrass</em>), dan terumbu karang yang berperan penting sebagai habitat fauna, sumber farmasi, serta indikator kesehatan perairan. Melalui persiapan dokumen perencanaan pembangunan wilayah, pengaturan dan perlindungan ekosistem lamun menjadi salah satu fokus utama. Peluang untuk mengoptimalkan kontribusi lamun dalam mitigasi perubahan iklim dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara industri, pemerintah, dan institusi akademik. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya ekosistem pesisir melalui pendidikan di sekolah dan kegiatan lapangan menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan perlindungan dan pemanfaatannya. Bumi sebagai sistem pendukung kehidupan memiliki parameter-parameter dengan titik maksimum <em>(threshold)</em> yang harus dijaga agar tetap stabil. Saat ini, terdapat tiga parameter yang berada di atas titik kritis, yaitu iklim, keanekaragaman hayati, dan siklus nitrogen. Permasalahan ini menjadi dasar pembentukan komitmen bersama dalam SDGs yakni <em>nature-based solutions</em> seperti proteksi, manajemen, dan restorasi ekosistem untuk memecahkan tantangan sosial. Solusi ini harus memenuhi kriteria seperti menjawab tantangan sosial secara berbasis skala, meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem, ekonomis, transparan dan melibatkan pemangku kepentingan, seimbang dalam pengorbanan manfaat, adaptif, serta sesuai yurisdiksi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/602/0*9VvtxylSBsd14Ki6" /><figcaption>Ilustrasi Implementasi <em>Blue Carbon (</em>Sumber: bluecarbonsociety.org)</figcaption></figure><p>Dalam konteks <em>blue carbon</em>, karbon diserap dan disimpan dalam ekosistem laut seperti <em>mangrove</em>, padang lamun, rawa payau, dan makroalga dasar laut. Lamun berbeda dengan rumput laut, merupakan tumbuhan tingkat tinggi dengan akar dan daun, sedangkan rumput laut hanya memiliki thallus. Indonesia memiliki salah satu ekosistem lamun terbesar di dunia, dengan kemampuan menyerap karbon dua kali lipat dari rata-rata global. Konservasi ekosistem lamun yang sudah ada dapat membantu mengurangi emisi karbon hingga 7%, jika ditambah dengan restorasi serta perluasan konservasi, dampaknya akan semakin besar. Selain peranannya dalam penyimpanan karbon, padang lamun juga memberikan manfaat berupa perlindungan pantai, stabilisasi sedimen melalui kanopi lamun, pengurangan nutrien berlebih (terkait siklus nitrogen), dan menyediakan habitat bagi biota laut yang mendukung perikanan komersial. Data monitoring integratif 2018–2021 menunjukkan penurunan kondisi ekosistem lamun, seperti pengurangan luas padang lamun dan peningkatan epifit akibat polusi nutrien. Status ekologis lamun yang diukur melalui SEQI menurun dari 0,69 menjadi 0,66, dengan kondisi lamun di Indonesia bagian timur lebih baik daripada di barat. Oleh karena itu, restorasi padang lamun sangat diperlukan sebagai solusi berbasis alam untuk mendukung produksi perikanan, kualitas air, dan penyimpanan karbon. Tantangan dalam restorasi lamun meliputi tingkat kelangsungan hidup yang rendah dibandingkan ekosistem lain seperti terumbu karang dan mangrove, biaya tinggi akibat teknik yang lebih kompleks, serta penelitian yang masih terbatas. Faktor penting yang perlu diperhatikan meliputi jarak dengan lamun donor, pemilihan lokasi, penanaman skala besar dengan multispecies, serta keterlibatan komunitas lokal.</p><p>Pemetaan padang lamun di kawasan laut yang jernih dan dangkal umumnya dilakukan melalui <em>passive remote sensing</em> optik. Namun, teknik ini juga memungkinkan eksplorasi lamun di perairan yang lebih dalam. Tantangan utama dalam pemetaan ini meliputi koreksi citra, integrasi data, masalah akurasi akibat keterbatasan data referensi sampel, serta kompleksitas padang lamun yang bersifat bercak-bercak (<em>patchy</em>) atau campuran (<em>mixed</em>). Pendekatan grid digunakan dalam simulasi interpretasi objek lamun kemudian, diolah menjadi sampel berdasarkan berbagai skenario. Skenario ini didasarkan pada ambang batas (<em>threshold</em>) luasan padang lamun untuk mendapatkan hasil yang representatif. Selain itu, pemetaan dan monitoring lamun perlu memperhatikan musim tumbuh lamun dan analisis deret waktu (<em>time series</em>), sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan untuk model karakter ekosistem yang serupa. Teknologi kecerdasan buatan (AI) diterapkan untuk mendeteksi variasi pola dalam data lamun, mencakup variasi musiman yang unik, karakter lingkungan, kondisi cuaca, serta respons spektral. Diversitas lamun juga menjadi pertimbangan penting dalam interpretasi data. Buku <em>Out of the Blue</em> menekankan pentingnya ekosistem lamun dalam mendukung komitmen SDGs internasional, khususnya tujuan <em>life below water</em>. Buku ini juga mendukung kebijakan dan pemetaan untuk pelestarian lamun sebagai bagian dari solusi berbasis alam.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Christiani, Y. (2021, 28 September). Mengenal Apa itu Blue Carbon, Manfaat, dan Langkah untuk Menjaganya. Diakses 28 Desember 2024, dari <a href="https://greeneration.org/publication/green-info/mengenal-apa-itu-blue-carbon-manfaat-dan-langkah-untuk-menjaganya/">https://greeneration.org/publication/green-info/mengenal-apa-itu-blue-carbon-manfaat-dan-langkah-untuk-menjaganya/</a></p><p>UNFCCC COP 25. (2019, 5 Desember). <em>Island States Highlight Nature-based Solutions to Combat Climate Change. </em>Diakses 28 Desember 2024, dari <a href="https://sdg.iisd.org/news/island-states-highlight-nature-based-solutions-to-combat-climate-change/">https://sdg.iisd.org/news/island-states-highlight-nature-based-solutions-to-combat-climate-change/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ae4e0dae1834" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/seagrass-as-nature-based-solutions-for-achieving-sdgs-targets-ae4e0dae1834">Seagrass as Nature-based Solutions for Achieving SDGs Targets</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Climate Change 101 for SDGs]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/climate-change-101-for-sdgs-4a96e9b6cf56?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4a96e9b6cf56</guid>
            <category><![CDATA[energi]]></category>
            <category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
            <category><![CDATA[climate-change]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:42:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-02T13:49:12.480Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #89 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/886/0*fuLD9vIVzVcRe01K" /><figcaption>Ilustrasi Bencana Wilayah Pesisir sebagai Dampak <em>Climate Change (</em>Sumber: newyorker.com)</figcaption></figure><blockquote>“Little steps are important, the big one is a policy by the willingness of all people and stakeholders.”</blockquote><p>Komitmen terhadap isu iklim telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat, namun, kesadaran akan pentingnya aksi iklim <em>(climate awareness)</em> di tingkat daerah masih rendah. Padahal, implementasi kebijakan paling krusial terjadi di level daerah dimana sering kali menghadapi tantangan berupa pelemparan tanggung jawab antar berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon bertujuan untuk mendukung pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) serta pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini diperkuat melalui dokumen perencanaan seperti RPPLH (strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim), RPJP (perencanaan jangka panjang dengan aspek iklim), serta RTRW (implementasi perencanaan tata ruang melalui pendekatan <em>carbon stock planning</em>).</p><p>Perubahan iklim dapat dimitigasi melalui pengurangan emisi dari berbagai sumber, seperti pembangkit listrik, industri, bangunan, transportasi, penggunaan lahan, serta emisi non-CO2. Wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sektor energi menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap emisi gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, pembenahan pada sektor pembangkit listrik menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah ini. Selain itu, Asia Tenggara mencatat pertumbuhan emisi GRK terbesar di dunia pada periode 1990–2010, utamanya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi prioritas meliputi perlindungan stok karbon dan hutan, serta transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Hingga saat ini, tiga perempat dari kebutuhan energi di kawasan ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Sejalan dengan <em>Paris Agreement</em>, peralihan menuju EBT dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan transisi ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/715/0*tvj1dADPQhfpppGO" /><figcaption>Ilustrasi <em>Smart Grid</em> dalam Pengembangan Teknologi EBT (Sumber: cnbcindonesia.com)</figcaption></figure><p>Batu bara di Indonesia masih menjadi sumber energi utama, mengingat biaya pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara relatif murah dan cadangan batu bara yang melimpah. Tetapi, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memetakan potensi EBT mencakup energi surya, angin, bioenergi, hidro, arus laut, dan pengelolaan sampah. Meskipun potensinya besar, pengembangan EBT di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti proses perizinan yang rumit untuk energi surya, dinamika kecepatan angin yang mengurangi efisiensi energi angin, serta kurangnya langkah konkret untuk memanfaatkan energi arus laut. Energi baru terbarukan memiliki potensi besar di Indonesia dalam memanfaatkan energi surya, meskipun realisasinya masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti sektor bioenergi, kekayaan biodiversitas, termasuk kelapa sawit, dapat menjadi sumber energi yang signifikan. Demikian pula, energi hidro telah menunjukkan perkembangan pesat karena mudah dipantau dan diakumulasikan melalui danau atau bendungan. Pengelolaan sampah juga menjadi solusi potensial melalui konsep <em>reduce, reuse, recycle</em> (3R), di mana sampah dapat dikonversi menjadi energi sekaligus mengurangi penumpukan limbah.</p><p>Pandemi COVID-19 memberikan gambaran bagaimana emisi GRK berfluktuasi sesuai dengan aktivitas manusia. Kawasan perkotaan menghasilkan emisi lebih tinggi karena konsumsi listrik yang masif, sementara di pedesaan, emisi utama berasal dari penggunaan bahan bakar kayu. Perubahan iklim adalah tantangan yang tak terelakkan dalam semua sektor peradaban manusia. Meskipun terjadi perlahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seharusnya dapat dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang. Konsentrasi gas rumah kaca (GRK) telah meningkat signifikan sejak era revolusi industri, yang memicu perubahan iklim global. Fenomena ini terlihat dari berbagai indikator, seperti peningkatan suhu rata-rata, kenaikan kadar karbon dioksida, frekuensi hujan ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga kehilangan tutupan es. Dampak perubahan iklim di Indonesia sangat terasa melalui bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Faktor penyebabnya meliputi kekuatan alam, seperti aktivitas vulkanik, serta aktivitas antropogenik, terutama emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Mengingat skala dan kompleksitasnya, perubahan iklim disebut sebagai masalah sederhana yang memerlukan solusi besar dan cepat, melibatkan banyak sektor dengan pendekatan etis dan inklusif.</p><p>Hal ini sejalan dengan upaya dalam mengatasi tantangan ini melalui tujuan <em>Net Zero</em> menjadi prioritas, yakni mengurangi emisi GRK hingga nol melalui pengurangan emisi dan penyerapannya secara alami maupun teknologi, seperti <em>Carbon Capturing System</em> (CCS). Indonesia memiliki target pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,25% dengan bantuan internasional memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi yang lebih kuat. Salah satunya adalah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta. Transisi dari energi batu bara ke EBT juga memerlukan kebijakan yang bijak untuk meminimalkan dampak sosial, terutama pada kelompok masyarakat marginal. Dalam proses ini, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus dijaga, serta langkah kecil yang dilakukan secara kolektif dapat mempercepat pencapaian kebijakan besar menuju keberlanjutan.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Fussell, A. (2018, 14 Oktober). The Reality of Climate Change in <em>Adaptation. </em>Diakses 28 Desember 2024, dari <a href="https://www.newyorker.com/books/double-take/sunday-reading-the-reality-of-climate-change">https://www.newyorker.com/books/double-take/sunday-reading-the-reality-of-climate-change</a></p><p>Muliawati, F. D. (2024, 18 Januari). Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17%, Ini Alasan ESDM. Diakses 28 Desember 2024, dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target-bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm">https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target-bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4a96e9b6cf56" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/climate-change-101-for-sdgs-4a96e9b6cf56">Climate Change 101 for SDGs</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Rakyat]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/pariwisata-kota-pusaka-mendayagunakan-aset-pusaka-menyejahterakan-rakyat-815fcfd39ba8?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/815fcfd39ba8</guid>
            <category><![CDATA[ci̇ty]]></category>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[tourism]]></category>
            <category><![CDATA[city-planning]]></category>
            <category><![CDATA[culture]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:42:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-01T05:52:19.603Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #87 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/0*Yr9mJzQXlqAxV1tM" /><figcaption>Ilustrasi Kota Pusaka (Sumber: muria.suaramerdeka.com)</figcaption></figure><blockquote>Istilah “Kota Pusaka” muncul karena diksi pusaka dianggap harus dirawat, dilestarikan, dan sebagainya dimana kota mempunyai sebuah memori yang memiliki autentik dari kebudayaan kota tersebut.</blockquote><p>Kota pusaka atau kota lama hidup sebuah seni maupun festival yang mendapat revitalisasi baik budaya hingga artistik yang memupuk kelestarian kota dan menjadi bagian penting dari peradaban manusia untuk masa kini dan masa depan. Keterkaitan “Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Rakyat” dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni selaras dengan tujuan ke-8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”, tujuan ke-11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”, serta tujuan ke-17 “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan” sehingga menjadi memori kolektif dan daya tarik bagi kota lama.</p><p>Wilayah dapat dilihat dari wujud perkotaan dengannya melalui <em>cultural landscape </em>di dalamnya yang terdiri dari berbagai sumberdaya unsur <em>artificial </em>serta<em> </em>tautan historis yang berkembang dari masa ke masa kemudian, diselaraskan dengan pariwisata sebagai bentuk ruang dimasa mendatang. Pariwisata pusaka menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis, membantu melindungi sumberdaya, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Pariwisata kota pusaka merupakan kegiatan wisata yang berlangsung di kota pusaka dan melibatkan interaksi pengunjung serta lingkungan kota sehingga terdapat nilai historis yang dapat dilakukan konservasi, dinikmati saat ini maupun masa depan, serta sebagai nilai jual kota dalam pariwisata yang bersifat <em>sustainability. </em>Terdapat dua jenis nilai ekonomi pariwisata kota pusaka yakni nilai yang terkait dengan fungsinya <em>(use value) </em>dan nilai yang terkait dengan keberadaannya atau kandungan di dalamnya <em>(non-use value).</em></p><p>Pengembangan kota pusaka sebagai destinasi wisata menjadi hal yang menguntungkan karena aktivitas pariwisata menciptakan kebutuhan akan usaha pendukung yang mana dapat menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi sehingga pariwisata membutuhkan pembangunan. Adanya pariwisata kota pusaka dapat menjadi motivasi untuk mencapai standar internasional. Ketika semua sudah terpenuhi maka wisatawan diharapkan mendapatkan pengalaman yang dapat kembali lagi sehingga aktivitas pariwisata memerlukan pembaharuan aktivitas namun, aktivitas pariwisata juga berdampak negatif yang menjadi <em>concern </em>tersendiri. Wisatawan tidak hanya mengkonsumsi atraksi wisata pusaka namun, mereka dapat juga menikmati makanan dan minuman yang ditawarkan, akomodasi, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, fasilitas komunikasi, transportasi, dan lainnya sehingga ketika wisatawan datang dapat menjadi penambahan. Pengelolaan pariwisata Kota Pusaka harus dilakukan melalui multi aktor yang saling berkolaborasi seperti badan dunia, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Misalnya, pengelolaan pariwisata Pusaka di Kota Yogyakarta dilakukan dengan membuat kebijakan yang mendukung peran serta masyarakat lokal yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 seperti komunitas lokal Kotagede Heritage Trail, komunitas lokal Malam Museum, Dinas Kebudayaan DIY Sumbu Filosofi, Dinas Kebudayaan Museum Kotagede, dan sebagainya. Sementara itu, pengelolaan Kota Lama Semarang sebagai Kota Pusaka dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007. Lembaga tersebut merupakan lembaga non struktural yang keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.</p><p>Tujuan pelestarian yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yakni melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pusaka melalui pendekatan <em>Historic Urban Landscape </em>memiliki kontribusi dalam Pembangunan Berkelanjutan. Pelestarian mensyaratkan peningkatan kemungkinan pemanfaatan karena pelestarian artinya penggunaan terus-menerus. Tanpa kemungkinan pemanfaatan, masyarakat akan kehilangan alasan untuk melestarikannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka Temu Pusaka Indonesia 2020 di Banda Neira. Pemerintah mulai memfokuskan upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dimana selama ini hanya lebih kepada upaya perlindungan cagar budaya. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan secara fisik saja namun, masyarakat menjadi kunci utama agar pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya terwujud karena secara tidak langsung berdampak pada kondisi perekonomiannya. Adapun strategi yang dapat dilakukan yakni melakukan pelestarian dan pembangunan perkotaan yang saling melengkapi. Pelestarian dilakukan dengan memperkaya pembangunan berupa pengalaman ruang dan pembangunan memberikan fungsi baru dan peluang untuk menghidupkan kembali nilai pentingnya. Tahun 2018 menjadi waktu dilakukannya pengembangan kota pusaka di Indonesia karena kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka unggul berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*L53VA2JyEtId8H47" /><figcaption>Ilustrasi <em>historic urban landscape (</em>Sumber: budaya.jogjaprov.go.id)</figcaption></figure><p><em>Historic urban landscape </em>sebagai bentuk dari kota pusaka perlu dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan karena urbanisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya berdampak pada sumber daya warisan kota. Akibat urbanisasi yang cepat, tahun 2007 mencerminkan karakter penduduk dunia menjadi lebih perkotaan daripada pedesaan. Kota pusaka dapat dikelola secara berkelanjutan dengan mengadopsi instrumen seperti <em>knowledge &amp; planning tools, community engagement tools, regulatory systems, and financial tools. </em>Langkah-langkah untuk mengimplementasi empat instrumen tersebut yakni melalui pemetaan, perencanaan partisipatif, asesmen kerentanan, pelestarian terpadu, kerangka kemitraan &amp; kelembagaan, rencana pelestarian, dan kolaborasi. Perubahan dalam <em>urban landscape </em>selalu terjadi sehingga tidak hanya terdapat suatu acuan khusus termasuk arsitektur bangunan namun, <em>historic urban landscape </em>dapat menjadi solusi dalam pendekatan ini sehingga dapat menjadi inspirasi dalam pengembangannya. Konteks <em>landscape </em>dalam geografi terbagi menjadi <em>natural and cultural </em>dimana perkotaan dominan <em>cultural </em>dan peran manusia berperan dalam lingkungan alamnya baik fisik maupun non fisik yang menciptakan rasa, ide, dan sebagainya. Fenomena <em>landscape </em>merupakan hal yang dinamis dari waktu ke waktu, termasuk pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pemanfaatan <em>landscape</em> untuk mengembangkan cagar budaya yang diatur dalam UU seperti halnya Pangkal Pinang. Desa dapat menjadi pariwisata pusaka dengan adanya <em>leadership</em>. Pariwisata dapat menghasilkan nilai tambah terhadap masyarakat dengan tidak menggantikan sektor utama masyarakat seperti Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Masuk dalam Kota terindah di Dunia, berikut Fakta Unik Seputar Kotagede, Yogyakarta. Diakses 2 Februari 2024, dari <a href="https://budaya.jogjaprov.go.id/">https://budaya.jogjaprov.go.id</a></p><p>Wibowo, Ari Mulyanto. (2023, 27 April). Jalan Lingkar Lasem Pernah Batal Dibangun. Gus Azis : Wajib Kembali Dibangun. Diakses 2 Februari 2024, dari <a href="https://muria.suaramerdeka.com/">https://muria.suaramerdeka.com</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=815fcfd39ba8" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/pariwisata-kota-pusaka-mendayagunakan-aset-pusaka-menyejahterakan-rakyat-815fcfd39ba8">Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Rakyat</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mapping Our Sustainability]]></title>
            <link>https://medium.com/citrakara-mandala/mapping-our-sustainability-47d90d2e4d85?source=rss----ae8b17c31e9---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/47d90d2e4d85</guid>
            <category><![CDATA[sustainable-development]]></category>
            <category><![CDATA[science]]></category>
            <category><![CDATA[sustainability]]></category>
            <category><![CDATA[mapping]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Seminar SDGs Series]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:41:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-01T05:42:28.407Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rubrik Bincang SDGs Seri #86 |<em> Oleh: Cherlys</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*B1rt0tK0iargmtzs" /><figcaption>Ilustrasi <em>science of where (</em>Sumber: <a href="http://www.esri.com/about/newsroom/podcast">esri.com</a>)</figcaption></figure><blockquote>“Science of where merupakan pertanyaan dasar dalam kehidupan karena kedudukan suatu objek dalam suatu ruang membantu untuk memahami potensi, masalah, termasuk pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah dengan <em>benchmarking </em>yang berperan dalam pembangunan berkelanjutan”.</blockquote><p>Saat ini tersedia berbagai <em>platform </em>informasi spasial baik <em>close source </em>maupun <em>open source. </em>Berbagai <em>platform </em>tersebut membuka peluang inovasi yang besar dalam SIG. Terdapat dua hal penting yang menjadi manfaat adanya provider basis data spasial yakni sebagai basis data dalam pengukuran pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan berkaca pada <em>goals </em>yang diturunkan dalam beberapa target diantaranya membutuhkan banyak data spasial yang valid, jelas, dan mampu mengukur pada setiap target indikator serta termasuk ke dalam <em>goals. </em>Kedua, yakni akselerasi teknologi dan peran <em>platform </em>basis data spasial dalam melakukan pengumpulan data secara berkelanjutan yakni tentang <em>sustainable framing </em>dengan dua pilar utama yakni pilar ekonomi serta pilar tata kelola.</p><p>OpenStreetMap sebagai basis data dan analisis data dalam TPB. POI (Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia) merupakan organisasi non-profit yang berbadan hukum di Indonesia dimana bergerak dalam bidang pemetaan dengan tujuan peningkatan kapasitas masyarakat dan memasyarakatkan data geospasial yang bebas dan terbuka. Dahulu POI dikenal dengan HOT Indonesia dimana dalam menjalankan projek pertama kali bekerjasama dengan Program Studi Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 dengan tujuan mempromosikan OpenStreetMap, QGIS, dan Imersif yang mana disambut dengan baik di Indonesia sehingga melanjutkan pemetaan di berbagai bidang. Lebih dari 10 tahun telah melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat Indonesia dalam konteks pemetaan terbuka dimana menjalin kerja sama dengan berbagai <em>stakeholders </em>mitra lokal untuk mengumpulkan data WSM di Indonesia hingga mendapatkan Bhumandala Award 2022. OpenStreetMap terus melakukan koordinasi dengan BIG karena menjadi salah satu big data sebagai bentuk percepatan kebijakan satu peta dari segi partisipasi. PP №45 Tahun 2021, penyelenggaraan informasi geospasial bersifat bebas dan terbuka dimana OpenStreetMap merupakan peta bebas terbuka yang dapat digunakan, diedit, dan dipetakan oleh siapapun secara gratis selama mencantumkan sumber dalam penggunaannya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*aQXxXkdEVpqhJkF9" /><figcaption>Ilustrasi <em>Participatory Mapping Involving The Community </em>melalui OpenStreetMap (Sumber: openstreetmap.or.id)</figcaption></figure><p>Sistem OpenStreetMap (OSM) dilakukan secara <em>crowdsourcing </em>(partisipatif atau urun daya)<em> </em>dimana seluruh proses pemetaan dan pengumpulan data dilakukan oleh masyarakat atau komunitas secara bersama-sama salah satunya untuk TPB. Salah satu cara untuk berkontribusi dalam OSM yakni dengan pemetaan di lingkungan sekitar rumah. Dahulu OSM mempunyai data 1000 bangunan hingga saat ini terdapat 39,6 juta bangunan dengan 7% telah memiliki nama dan 1,4 juta dengan 96% telah memiliki nama. Tahun 2022 terdapat 1,1 juta <em>mapper </em>yang aktif di Indonesia. Data jalan di Indonesia sangat lengkap karena pada perusahaan META mendukung OSM dengan adanya tim ahli khusus GIS untuk pemetaan agar data-data OSM semakin baik dengan melakukan verifikasi dan validasi data jalan tersebut sebagai pengguna data OSM di Indonesia. Bahkan, Grab mengklaim sebagai <em>gold corporate member </em>dari OSM Foundation. Hal ini membuktikan bahwa data OSM terintegrasi dengan baik hingga menghasilkan suatu <em>output </em>seperti web GIS dan peta tematik. Integrasi <em>platform </em>OSM yang bebas dan terbuka dilakukan dengan dua cara yakni <em>remote mapping </em>dan <em>data collection </em>dimana sudah tersedia <em>tools </em>yang lengkap yang tersedia juga <em>resource </em>dalamnya sehingga mudah dalam penggunaannya. OSM sudah memiliki <em>tools </em>validasi bagi penggunanya dan terdapat <em>data working group </em>untuk menjaga data OSM secara masif. Salah satu <em>platform </em>yang dapat digunakan untuk download data OSM yakni Hot Export Tools.</p><p>BIG telah menggunakan data OSM untuk melakukan verifikasi dan telaah data spasial berupa toponimi dalam <em>database </em>SINAR. OSM dapat menjadi implementasi SDGs di Indonesia karena terdapat beberapa strategi pemetaan OSM yakni lokal, berkelanjutan, berdampak, serta bebas dan mudah diakses. Peran mitra lokal seperti pemerintah, komunitas, sektor swasta, universitas, dan masyarakat menjadi informan dalam pengumpulan data di lapangan melalui pemetaan. Pada tahun 2012–2014 OSM bekerjasama dengan Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada serta <em>stakeholders </em>lainnya yang menghasilkan Rencana Kontijensi (SD4CP) dalam pembuatan rencana oleh BPBD. Kemudian, tahun 2017–2019 menghasilkan pemetaan PDC Inaware untuk membantu BNPB sebagai alat pemantauan dan analisis pembuat kebijakan manajemen kebencanaan di beberapa wilayah seperti Surabaya, DKI Jakarta, dan Semarang. Selain itu, OSM bersinergi dengan pihak akademisi sejak tahun 2014 seperti <em>University Roadshow </em>yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti pemetaan dan kompetisi, pelatihan, dan sosialisasi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*odO9kcrLgZlFz7bH" /><figcaption>Ilustrasi Peran OpenStreetMap dalam <em>Empowering Free and Open Geospatial Data (</em>Sumber: openstreetmap.or.id)</figcaption></figure><p>Data OSM dapat juga digunakan dalam pemetaan keamanan dan kenyamanan di Kota Bandung dalam mewujudkan <em>sustainable city, </em>pemetaan DAS Dagesime, Ria Wajo, Maumere, Nusa Tenggara Timur dalam bidang <em>water and sanitation, </em>pemetaan bersama kelompok disabilitas di sekitar Sungai Bengawan Solo serta pemetaan 170 situ di Jabodetabekpunjur yang bekerja sama dengan UNDP dalam mitigasi bencana, membantu BNPB dan komunitas dalam pembuatan <em>tasking manager </em>di Kabupaten Cianjur serta pemetaan partisipatif bencana gempa bumi Palu dalam tanggap darurat, serta <em>urban farming </em>di wilayah DKI Jakarta dengan memanfaatkan lahan pertanian sempit di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, OSM (Open Street Map) merupakan <em>platform </em>penyedia data geospasial yang penggunaannya di berbagai bidang baik data vektor maupun data raster dimana OSM melibatkan banyak pihak mitra lokal sehingga menjadi bentuk perwujudan tujuan TPB ke-17 “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*_87NO7bT0JkmLuub" /><figcaption>Ilustrasi Manajemen Basis Data Spasial (Sumber: <a href="http://www.koreaherald.com/">koreaherald.com</a>)</figcaption></figure><p>Data spasial saat ini terdiri dari berbagai macam seperti <em>trajectories, check-in records, spatial events, public transportation card transaction, </em>dan sebagainya dimana tidak hanya menyediakan data fisik tetapi data non fisik pula yang tersedia dalam berbagai <em>platform</em>. Manajemen data spasial merupakan praktik mengumpulkan, menyimpang, dan menggunakan data spasial dengan aman dan efisien, membantu organisasi membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini penting karena organisasi bekerja dengan lebih banyak data SIG daripada sebelumnya dan memerlukan cara yang aman dan efisien untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengamankannya. <em>Database Management System </em>merupakan integrasi dari berbagai data spasial yang mana saat ini dapat direlasikan antar datanya tergantung <em>user. </em>Standar data spasial mengacu pada Katalog Geografi Indonesia dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang terdiri dari nama unsur, nama atribut, dan sebagainya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*PovR6dAVb_KQkb9L" /><figcaption>Ilustrasi Peran Manajemen Basis Data Spasial dalam Pengukuran Capaian Pembangunan Berkelanjutan Tujuan ke-1 “Tanpa Kemiskinan” (Sumber: sdgs.bappenas.go.id)</figcaption></figure><p>Pengukuran ketercapaian SDGs dapat dilakukan dengan melihat standar-standar yang dimanfaatkan sehingga apabila digabungkan dapat sinkron. Beberapa contoh peran basis data spasial yakni GBDxMobility (Penguatan dan Optimalisasi <em>Geospatial Big Data </em>untuk Mobilitas Orang) yang memanfaatkan data GPS dan telepon seluler untuk melihat jaringan pergerakan orang di Bali serta sebaran pergerakan orang di Bali pada siang dan malam hari. Selain itu, <em>big data </em>dalam mengukur statistik ketercapaian SDGs dapat melalui <em>mobile phone </em>seperti media sosial (X atau Twitter) terhadap tujuan ke-2 “Tanpa Kelaparan”, tujuan ke-4 “Pendidikan Berkualitas”, tujuan ke-10 “Berkurangnya Kesenjangan”, tujuan ke-11 “Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan” seperti bencana banjir di DKI Jakarta dan pemetaan lahan terbangun dan permukiman, tujuan ke-13 “Penanganan Perubahan Iklim”, tujuan ke-14 “Ekosistem Lautan” seperti pemetaan penggunaan lahan <em>multi-temporal </em>pada lahan basah pesisir menggunakan <em>Machine Learning </em>di <em>Google Earth Engine </em>dan penambangan pola ruang waktu pada peta prakiraan daerah penangkapan ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan, serta tujuan ke-15 “Ekosistem Daratan”.</p><p><em>Open </em>AI merupakan bentuk NLB yang dapat membantu pengumpulan maupun <em>monitoring </em>informasi data geospasial. Basis data memiliki beragam cara untuk melakukan penggabungan data spasial kemudian, dilakukan penyimpanan, penyusunan, dan analisis. <em>Databases </em>tersimpan ke dalam <em>data warehouse </em>dan data spasial baik terstruktur maupun tidak terstruktur tersimpan dalam <em>data lake </em>serta tersimpan juga ke dalam <em>lake house. </em>Apabila dari <em>data warehouse </em>akan digunakan untuk kepentingan tertentu maka dapat dikelompokkan melalui <em>dependent data marts. </em>Inovasi dalam manajemen basis data spasial yang handal dan solutif menjadi peluang akselerasi pengukuran capaian pembangunan berkelanjutan dengan lebih efektif dan efisien. Spatial DBMS memungkinkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data spasial yang diperlukan untuk memantau capaian pembangunan berkelanjutan. Melalui Spatial DBMS, data spasial dapat diintegrasikan dengan data non-spasial seperti data statistik dan ekonomi untuk membangun indikator pembangunan berkelanjutan dimana masih banyak tantangan yang dihadapi dalam DBMS.</p><p><strong>Rubrik Bincang SDGs</strong></p><p>Rubrik ini merupakan artikel Seminar SDG’s Series Departemen Geografi Pembangunan UGM bekerjasama dengan HMGP Citrakara Mandala UGM. Terbit secara berkala setiap satu bulan sekali.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>BAPPENAS. (2023). Peran Manajemen Basis Data Spasial dalam Pengukuran Capaian Pembangunan Berkelanjutan Tujuan ke-1 “Tanpa Kemiskinan” Diakses 16 Januari 2024, dari sdgs.bappenas.go.id/dashboard</p><p>ESRI. (2024). <em>Science of Where. </em>Diakses 16 Januari 2024, dari <a href="http://www.esri.com/about/newsroom/podcast">www.esri.com/about/newsroom/podcast</a></p><p>OpenStreetMap. (2024). <em>Participatory Mapping Involving The Community </em>melalui OpenStreetMap<em>. </em>Diakses 16 Januari 2024, dari <a href="https://openstreetmap.or.id/">https://openstreetmap.or.id</a></p><p>OpenStreetMap. (2024). Peran OpenStreetMap dalam <em>Empowering Free and Open Geospatial Data. </em>Diakses 16 Januari 2024, dari <a href="https://openstreetmap.or.id/">https://openstreetmap.or.id</a></p><p>Yang Sung-jin. (2021). <em>Manajemen Basis Data Spasial. </em>Diakses 16 Januari 2024, dari <a href="http://www.koreaherald.com/">www.koreaherald.com</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=47d90d2e4d85" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/citrakara-mandala/mapping-our-sustainability-47d90d2e4d85">Mapping Our Sustainability</a> was originally published in <a href="https://medium.com/citrakara-mandala">Citrakara Mandala</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>