<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Opinio Juris - Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Sebuah Tempat Untuk Berpendapat dan Menulis - Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/opinio-juris?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/proxy/1*TGH72Nnw24QL3iV9IOm4VA.png</url>
            <title>Opinio Juris - Medium</title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 15:35:27 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/feed/opinio-juris" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Jiwa Hukum Tanpa Ilmu Sosial]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/jiwa-hukum-tanpa-ilmu-sosial-3174ebec7c1e?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3174ebec7c1e</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 29 May 2026 17:10:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-29T17:10:11.766Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Christian Dion Saputra</p><p>Pada pertemuan mata kuliah Hukum dan Masyarakat seorang dosen mengatakan bahwa mata kuliah tersebut akan dihapus pada kurikulum Fakultas Hukum UGM untuk mahasiswa angkatan 2026. Mendengar hal ini menjadi suatu keresahan bahwa mata kuliah hukum saat ini benar-benar telah menjadi positivistik dan tidak humanis di masa mendatang. Hukum benar-benar menjadi ilmu yang terlalu percaya diri tanpa topangan ilmu apapun. Bung Karno dalam “Hukum dan Revolusi” di samping menyatakan diperlukan hukum progresif untuk tercapainya revolusi, hukum juga menjadi penghambat terjadinya revolusi karena kakunya suatu ketentuan yang dituangkan di dalamnya.</p><p>Tidak hanya berlaku pada konteks revolusi. Hukum pada dasarnya memiliki sifat paradigma sosial karena menyangkut kepentingan masyarakat. Sebagai makhluk sosial kepentingan manusia sangatlah beragam. Di satu sisi hukum memiliki peran untuk menciptakan keteraturan masyarakat karena beragamnya kepentingan. Bila kita lihat saat ini, paradigma hukum modern tidak lebih dari pasal-pasal yang diberlakukan. Bahkan situasi saat ini pasal-pasal kerap kali dimanfaatkan untuk mencari celah selamat dari pihak-pihak tertentu. Seolah-olah hukum berdiri sendiri tanpa paradigma sosial.</p><p>Hukum bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi juga beririsan dengan ilmu lainnya. Banyaknya kasus dimana suatu perbuatan benar di mata hukum yang sesungguhnya salah secara paradigma sosial dan etika. Hal ini menyebabkan hukum tidak lagi berjiwa sosial dan keadilan. Justru dalam posisi ini hukum lebih dilihat dari seperangkat aturan yang dibuat atas dasar kekuasaan belaka bukan atas permasalahan sosial yang timbul. Maka hukum saat ini kehilangan jiwanya dalam masyarakat. Hukum hanya bertindak atas dasar politik bukan atas dasar masyarakat yang menyepakati suatu aturan untuk ketentraman kehidupan bersama yang lebih baik dan humanis.</p><p><strong>Sebuah Batu Sandungan</strong></p><p>Satjipto Rahardjo (1930–2010), dalam disertasi doktoralnya dan dibukukan dengan judul “Hukum dan Perubahan Sosial” (Penerbit Alumni, 1979) dikatakan bahwa hukum karena kekakuan normatifnya menyebabkan timbulnya kesenjangan antar keadaan (hlm.57). Kesenjangan ini timbul karena masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat kerap kali</p><p>bertolak belakang dengan norma yang tertulis dalam hukum positif. Perubahan sosial dapat dikatakan sangatlah cepat apalagi di dunia dengan kemajuan teknologi saat ini. Permasalahan yang timbul sebagai contoh dahulu masyarakat berjudi secara manual datang ke lokasi perjudian, tetapi seiring berkembangnya teknologi masyarakat mengenal konsep “Judi Online”. Hal ini pada dasarnya belum tentu diatur secara utuh dalam mekanisme perundang-undangan. Kita mengenal metode penemuan hukum, tetapi penemuan hukum tanpa ilmu sosial merupakan kesia-siaan belaka.</p><p>Di kalangan mahasiswa pola hukum positivisme merupakan sesuatu yang laris. Banyak mahasiswa mengambil konsentrasi hukum-hukum berbasis hukum positif seperti Pidana dan Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma hukum hanyalah perangkat norma saja. Kenyataannya hukum-hukum positif ini belum tentu mampu memberikan penyelesaian tanpa adanya ilmu sosial. Akhir-akhir ini dengan kasus pencemaran yang dilakukan oleh Pandji Pragiwaksono terhadap Masyarakat Adat Toraja, belum tentu dapat diselesaikan melalui hukum positif tersebut. Hukum pada dasarnya tidak dapat lepas dari ilmu sosial dalam penyelesaian masalah tersebut melalui ilmu antropologi dan sosiologi. Sebab hukum berkaitan dengan perilaku manusia dan situasi sosial yang sudah ada di masyarakat sejak semula.</p><p>Hukum positif hal ini kerap kali dipandang sebagai hukum yang super power karena berisi ketentuan yang tegas. Sayangnya hukum kerap kali tertinggal dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya berjudul “Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat” (Penerbit Alumni, 1980) menyatakan bahwa masalah kepatuhan hukum tidak dilakukan melalui segi yuridis-formil saja, tetapi juga memerlukan bidang-bidang ilmu lain seperti filsafat dan ilmu sosial lainnya (hlm.17). Maka hukum ketika mengesampingkan ilmu sosial hanya akan menjadi batu sandungan bagi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo (1924–2011) menyatakan bahwa kekuatan berlakunya undang-undang ada tiga yaitu kekuatan berlaku yuridis, kekuatan berlaku sosiologis, dan kekuatan berlaku filosofis.</p><p>Penekanan aspek kekuatan berlakunya undang-undang menurut Sudikno memberikan gambaran bahwa hukum bila mengesampingkan ilmu sosial akan bertentangan secara sosiologis. Konsep ini pada dasarnya menekankan bahwa hukum secara efektif dilihat dari penerimaannya di dalam masyarakat. Sayangnya konsep yang digunakan saat ini mengenai sosiologi hukum hanya menekankan pada teori kekuatan dimana hukum dipaksakan oleh penguasa dan tidak peduli apakah diterima atau tidak. Padahal di iklim demokrasi saat ini dikenal teori pengakuan dimana hukum dapat berlaku apabila dapat diterima dan diakui oleh warga masyarakat.</p><p><strong>Kembali Pada Paradigma</strong></p><p>Dihapusnya mata kuliah hukum yang beririsan dengan ilmu sosial menyebabkan hukum saat ini kehilangan jati dirinya. Sangat disayangkan di Indonesia saat ini tidak banyak kampus yang masih mengajarkan irisan mata kuliah ilmu sosial pada hukum. Dalam hal ini hukum menjadi suatu kesombongan dimana posisinya tidak memerlukan masyarakat yang mampu menghidupkannya. Justru di posisi ini hukum tak lebih dari kekuasaan yang mencekik dan hanya sebatas diksi indah dan kaku agar masyarakat menjadi takut. Padahal belum tentu hukum itu tahu jiwa masyarakat yang dihadapinya. Bahkan secara tidak langsung membunuh jiwa masyarakat yang sudah ada turun temurun.</p><p>Melihat kondisi demikian muncul suatu keprihatinan di kemudian hari bahwa lulusan fakultas hukum pada akhirnya hanya menjadi orang-orang yang tak mampu bersosialisasi karena tak belajar ilmu sosial. Padahal hukum secara paradigma juga bagian dari masyarakat dan berhadapan dengan masyarakat yang penuh beragam kepentingan. Bisa jadi nantinya ada seniman yang berimajinasi liar harus dipenjara karena karya seninya mengandung unsur penghinaan pada satu pihak yang belum tentu benar secara paradigma filsafat dan sosial, tetapi salah karena melanggar pasal perundang-undangan. Maka sangat disayangkan ketika hukum tak lagi mau kembali kepada jiwa sosialnya.</p><p>Secara realistis cukup berat saat ini bila berbagai macam mata kuliah hukum yang beririsan dengan ilmu sosial seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan masih banyak lagi harus dipelajari di bangku perkuliahan. Walaupun harus kita pahami pula bahwa mempelajari ilmu sosial di fakultas hukum adalah konsekuensi logis dan merupakan kewajiban. Bernard Arief Sidharta (1938–2015) pernah mengatakan bahwa hukum erat kaitannya dengan perbuatan manusia sejak kelahirannya yang sudah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani. Hal ini menantang kita bahwa melalui sikap manusia ini sesungguhnya hukum hadir untuk melindungi kepentingan bersama dalam paradigma sosialnya. Dengan demikian, apakah hukum masih memiliki jati dirinya tanpa ilmu sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang beragam saat ini?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3174ebec7c1e" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/jiwa-hukum-tanpa-ilmu-sosial-3174ebec7c1e">Jiwa Hukum Tanpa Ilmu Sosial</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Preemtif atau Agresif? Mengulik Justifikasi Perang Iran]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/preemtif-atau-agresif-mengulik-justifikasi-perang-iran-b80c846bd547?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b80c846bd547</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 28 May 2026 14:21:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-28T14:21:06.812Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Alexander Juan Alfreda Danur</p><p>Amerika Serikat adalah negara yang merasa memiliki otoritas dan berhak menindas. Hal ini terlihat jelas ketika ia dan israel secara tiba-tiba, tanpa provokasi, dan tanpa peringatan meluncurkan rudal pertama kali ke Iran pada 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan israel mengeluarkan argumen <em>preemptive self-defense </em>sebagai pembelaan serangannya. Pembel serangan engan basis <em>preemptive self-defense </em>merupakan doktrin hukum internasional yang membolehkan suatu negara melakukan serangan militer terlebih dahulu untuk menangkal serangan lawan yang ada di depan mata. Dalam praktiknya, <em>preemptive self-defense </em>memiliki klasifikasi yang sangat ketat. Agar suatu serangan dapat diklasifikasikan sebagai <em>preemptive self-defense </em>maka ia harus memenuhi dua persyaratan yang disebutkan dalam <em>The Caroline Test </em>(1837). <em>The Caroline Test </em>adalah hasil dari sengketa diplomatik yang muncul ketika Britania Raya menangkap, membakar, dan melepas kapal <em>Caroline</em> yang digunakan simpatisan Amerika untuk mendukung upaya pemberontakan Kanada. Dua persyaratan yang dimaksud dalam <em>The Caroline Test</em> berbunyi :</p><ol><li><strong>Instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation.</strong></li><li><strong>Did nothing unreasonable or excessive; since the act, justified by the necessity of self-defence, must be limited by that necessity, and kept clearly within it</strong>.”</li></ol><p>Dua syarat ini menyebutkan bahwa sebuah serangan bisa dianggap sebagai <em>preemptive self-defense </em>apabila ia menjadi keharusan, namun tetap mengutamakan proporsionalitas. Keharusan artinya serangan bersifat seketika, luar -biasa, tidak memberikan opsi lain, dan tidak ada ruang untuk pertimbangan atau diskusi yang lebih matang. Proporsionalitas artinya serangan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, mengingat tujuannya sebagai pembelaan diri, artinya serangan harus secara jelas ditujukan pada aset militer musuh yang digunakan untuk serangan.</p><p>Lantas, apa landasan Amerika Serikat dan israel untuk memberikan pembelaan <em>preemptive self-defense?</em> Keduanya mengatakan bahwa program nuklir Iran merupakan senjata penghancur massal, memberikan ancaman, dan menganggu stabilitas wilayah Timur Tengah. Namun, apakah Iran benar-benar ancaman yang nyata dan seketika? Apakah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan israel sudah proporsional?</p><p>Proporsionalitas serangan-serangan Amerika Serikat dan israel patut untuk dipertanyakan. Sebabnya, serangan yang selama ini dilancarkan tidak hanya menyasar target-target militer tetapi juga terhadap target non militer. Hal ini bisa dilihat bangunan atau fasilitas Iran yang mengalami kerusakan seperti mfasilitas nuklir di Fordow dan Natanz, infrastruktur ekonomi dan energi seperti kilang minyak Abadan dan jaringan listrik, serta kompleks kantor pemimpin tertinggi yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Serangan terhadap infrastruktur dan bangunan sipil Iran adalah pelanggaran terhadap prinsip distingsi dan proporsionalitas yang menjadi salah dua pilar utama Hukum Humaniter Internasional.</p><p>Article 48, 1977 Additional Protocol I of 1949 Geneva Conventions</p><p>“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times <strong>distinguish between the civilian population and combatants</strong> and <strong>between civilian objects and military objectives</strong> and accordingly shall direct their operations only against military objectives.”</p><p>Dalam rangka menjaga keselamatan warga dan bangunan sipil, para pihak yang berkonflik harus bisa membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara bangunan sipil dan target militer sehingga serangan diarahkan hanya kepada target-target militer.</p><p>Article 51, Paragraph 5(b), 1977 Additional Protocol I of 1949 Geneva Convention</p><p>“…an attack which may be expected to cause <strong>incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated</strong>.”</p><p>Serangan yang tidak proporsional adalah serangan yang berpotensi mengakibatkan korban sipil baik hilangnya nyawa atau luka-luka, kerusakan bangunan sipil atau kombinasi dari salah dua maupun tiga-tiganya yang dianggap berlebihan jika dibandingkan keuntungan militer yang didapatkan.</p><p>Kesimpulannya, serangan Amerika Serikat dan israel tidak bisa dijustifikasi sebagai <em>preemptive self-defense. </em>Serangannya tidak memenuhi unsur-unsur <em>Caroline Test</em> dan dalam pelaksanaannya gagal menerapkan prinsip distingsi dan proporsionalitas. Serangan Amerika Serikat dan israel terhadap Iran adalah ilegal dan merupakan agresi yang bersifat <em>preventive strike</em>, yaitu serangan yang bertujuan untuk menghancurkan kapabilitas militer Iran. Serangan ini adalah pelanggaran kedaulatan yang sudah sepantasnya dan dikecam diberikan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan hukum Internasional.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b80c846bd547" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/preemtif-atau-agresif-mengulik-justifikasi-perang-iran-b80c846bd547">Preemtif atau Agresif? Mengulik Justifikasi Perang Iran</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Memoderasi Kemarahan]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/memoderasi-kemarahan-7e0ea0f235d3?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7e0ea0f235d3</guid>
            <category><![CDATA[konsolidasi]]></category>
            <category><![CDATA[demonstrasi]]></category>
            <category><![CDATA[kemarahan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:27:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-29T09:27:13.297Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Iramani Sastrabrat</em></p><p>Kepolisian Daerah Yogyakarta, Indonesia, akhirnya terbakar pada dini hari 30 Agustus 2025 lalu. Meski bergerak tanpa ada koordinasi terpimpin, dan persis di depan Kepolisian Daerah, lautan massa yang terdiri dari mahasiswa, ojek online, pekerja, rakyat miskin kota terhubung pada perasaan yang sama: kemarahan. Saya pun memilih menjadi demonstran malam itu. Seketika, kehendak bebas muncul pada diri saya; berteriak mencaci maki kepolisian dengan lantang dan bebas. Tak lupa melempar bebatuan walau dibalas dengan lemparan gas air mata.</p><p>Akumulasi kemarahan dari massa, saya sebut demikian, menemui klimaks kala Affan Kurniawan, seorang pekerja ojek online, <em>dilindas </em>kendaraan taktis Brigade Mobil aparat polisi hingga tewas pada dua hari sebelumnya. Naasnya, ia sedang mengantarkan orderan makanan yang kebetulan melintasi jalan yang kacau akibat bentrokan polisi dan massa aksi. Beragam kamera handphone menyorot tragedi itu yang memantik amarah besar rakyat saat diunggah ke saluran media sosial apapun.</p><p>Keesokan harinya, konsolidasi aksi dibentuk untuk merespons brutalitas polisi semalam. Aksi-aksi demonstrasi mulai berjamuran di setiap titik kota — meskipun beberapa tanpa ada acuan dari konsolidasi, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, laiknya efek domino. Yang jelas, tidak ada agensi yang mengorganisir secara pasti. Di Yogyakarta, misalnya, massa mulai berjejalan datang ke Polda untuk demonstrasi. Lambat laun, kemarahan mereka tersalurkan via <em>strategic violence</em> dengan melawan fisik polisi, membakar mobil, merusak gerbang.</p><p>Dan, saya berada di tengah aksi saat itu. Atmosfer kemarahan-yang-beralih-menjadi-kekerasan mendominasi ke udara malam itu. Atmosfer yang sama pula api telah membakar habis Kepolisian Daerah dan berbagai lokasi gedung DPRD Kabupaten dan Kota. Atmosfer demikian saya anggap sah dan wajar. Naluri kemarahan mereka tidak aktif ketika melihat Affan dilindas dari layar gawai mereka; ia adalah <em>akumulasi kemarahan yang termobilisasi</em>. Dengan kata lain, massa yang berjibaku dalam aksi resistensi adalah korban satu-satunya dari lokus kekuasaan rezim oligarki Prabowo. Massa itu telah mengalami lima wajah opresi kekuasaan negara, sebagaimana terformulasi oleh filsuf feminis Iris Marion Young: eksploitasi, marjinalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme budaya, dan kekerasan sistemik.</p><p>Kekuasaan oligarki telah lama bercokol di Indonesia. Seperti yang diungkap Hadiz dan Robison (2013), oligarki mewujudkan diri sebagai sistem relasi kuasa yang membuka potensi akumulasi konsentrasi kekayaan dan otoritas. Tesisnya adalah demokratisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi membuka sumber daya ekonomi-politik untuk massa luas. Tapi, sumber daya ekonomi-politik baru itu langsung dikooptasi seluruhnya oleh aktor-aktor elite politik lama warisan Orde Baru Soeharto yang mampu bertahan dari transisi politik yang drastis. Massa tidak kebagian apa-apa. Kondisi ini bertahan 27 tahun kemudian. Jurang kesenjangan antara kelas buruh dan kelas elite ini kian <a href="https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-ketimpangan-ekonomi-dapat-meningkatkan-eskalasi-unjuk-rasa?open_from=Tagar_Page">lebar</a> meskipun data Badan Pusat Statistik, organ resmi negara terkait statistik, mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,12%.</p><p>Massa melarat ini pun masih harus merasakan hantaman kekerasan dari aparatus represif negara kepolisian. Kekerasan kepolisian hari ini yang terjadi merupakan warisan cara kerja Orde Baru, yakni berkarakter seperti tentara dan alat pemerintah. Hingga sekarang, kekerasan terus menjadi modus kerja polisi. Termasuk pula, protes besar awal September ini pun memakan 10 korban massa protes akibat polisi: Affan, Sarinawati, Syaiful Akbar, Basri, Rusmadiansyah, Sumari, Rheza, Iko, Andika, dan Septinus. Kemudian, 3.337 orang ditangkap sewenang-wenang dan 1.042 orang babak belur.</p><p>Massa yang sama pun turut pula merasakan berdesak-desakan di hunian yang tidak layak. Penghasilan yang didapat kelas pekerja muda tidak akan mampu mengejar kenaikan harga tanah dan bangunan. Pun, berhimpit-himpit di sepetak ruang hunian menjadi hal yang harus diterima bagi masyarakat adat yang mana tanahnya dirampas oleh negara demi kepentingan pembangunanisme; membuang 67.436 keluarga di 349 desa demi menarik investor luar dan dalam negeri.</p><p>Orang-orang inilah yang saya jumpai selama aksi protes di Yogyakarta. Mereka adalah objek eksploitasi plus dari kekuasaan negara predatoris. Selama ini, mereka hanya pendam kemarahan, kelaparan, dan kekecewaan itu sampai pada momen akhirnya tangan-tangan mereka membuat sebuah kota mati suri dan gedung serta mobil terbakar. Sebab jangan lupa, bahwa seseorang tidak merasa lapar sendirian; ketika seseorang lapar, dia lapar bersama semua teman yang berasal dari kelas yang sama. Seperti Jean-Paul Sartre (1948) tulis, rasa lapar seseorang yang menganggur adalah rasa lapar dari semua orang yang menganggur pada saat yang sama. Kemudian, kemarahan. kelaparan, dan kekecewaan itu mengeras dan beralih rupa menjadi strategi kekerasan. Mereka tidak punya apa-apa selain rantai penindasan di lehernya dan kemarahan, begitu bila saya harus merevisi kata Karl Marx dalam <em>The Manifesto of the Communist Party </em>(1848).</p><p>Bagi saya, kemunculan Indonesia modern dibangun dari hasil kekerasan panjang antara kolonialis dan massa. Akan tetapi, elite politik, oligarki, dan kapitalis besar yang telah berhasil menjadikan dirinya selaras dengan kolonialis zaman dulu, membuat penggunaan kekerasan menjadi perlu dilakukan untuk meremajakan Indonesia modern dan memukul mundur laju rezim predatoris Prabowo. Dan kebutuhan itu telah terpenuhi sementara pada aksi protes awal September lalu. Terbukti, pemerintahan Prabowo kalang kabut dan tanpa mampu berbuat berarti sedikitpun bagi massa yang marah.</p><p>Dalam konteks ini, kekerasan bukan sesuatu sebagai potret instrumen romantis. Mengapa pada akhirnya kekerasan menjadi penting dilakukan? Sebab ia tergolong sebagai kebutuhan. Struktur ekonomi-politik Indonesia hari ini telah menutup akses dari massa luas untuk kemungkinan berpartisipasi di dalamnya. Hanya kelompok 1% saja yang mampu merebut sumber daya kekuasaan dan ekonomi-politik. Kekerasanlah menjadi alat untuk merestorasi relasi dan struktur sosial yang korup.</p><p>Dalam seminggu protes besar lalu, ada banyak kemungkinan yang bisa terprediksi. Senin, 2 September lalu, saya mengikuti aksi protes damai di boulevard milik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pola tuntutan yang mulai mengemuka, saya perhatikan, adalah ‘17+8 Tuntutan Rakyat’. Desain tuntutan tersebut diinisiasi sekelompok pemengaruh yang punya pamor di Indonesia. Mereka merangkum dari berbagai tuntutan yang ada ke dalam deretan total jumlah 17+ 8. Total poin sebesar 17 di sini merujuk pada tuntutan jangka pendek, sementara 8 poin merepresentasikan tuntutan jangka panjang yang dilayangkan pada rezim. Pada 17 tuntutan, para pemengaruh memberikan tenggat akhir pemenuhan tuntutan pada 5 September lalu. Di saat yang bersamaan, tuntutan tersebut telah meredakan kemarahan massa di berbagai daerah. Yang terjadi berikutnya adalah munculnya protes-protes dalam skala kecil.</p><p>Saya tak akan membedah poin-per-poin tuntutan di esai ini. Benang merah tuntutannya adalah seputar akuntabilitas, transparansi, dan reformasi. Dalam derajat tertentu, intisari formulasi tuntutan oleh para pemengaruh yang didasari dari protes amuk massa memunculkan celah kritik. Napas seluruh poin tuntutan justru menggambarkan aspirasi penuh dari pikiran kelas menengah dan borjuis. Mereka merasa perbaikan institusional-reformis akan mampu mengubah struktur kapitalisme oligarki Indonesia yang menjadi biang keladinya. Pendekatan institusional demikian tak akan mampu mengubah kondisi Indonesia selamanya; yang terjadi hanyalah tambal sulam belaka. Di sisi lain, upaya pertama strategi kekerasan yang dilakukan oleh kelas-yang-lapar memperlihatkan keinginan radikal untuk menjebol-membangun kembali Indonesia dengan cara yang mereka inginkan.</p><p>Dari titik tolok itu, laju ekspansi gerakan massa yang marah berhasil ditekan dengan adanya 17+8. Para pemengaruh dengan hati besar meminta pada massa yang lapar untuk menunggu hingga 5 September agar para elite berbaik hati mengabulkan tuntutan itu. Ketika 5 September lewat, sebagian besar, bahkan seluruhnya, tuntutan tidak digubris sama sekali oleh rezim. Di saat yang bersamaan, para pemengaruh justru mengglamorifikasi perlawanan seminggu ke belakang bahwa “meskipun [tuntutan] belum sepenuhnya diterima, kita perlu merayakan perlawanan kita sejauh ini”. Pendek kata, gerakan massa yang sporadis terkooptasi dengan sempurna oleh segelintir para pemengaruh ini; mematikan daya perlawanan.</p><p>Gerakan massa yang sporadis dan tidak beraturan — banyak kalangan menyebutnya sebagai pola rhizomatik — memang membuka ruang bagi siapapun untuk mengambil alih kontrol sejauh mana pemetaan gerakan akan dibawa, termasuk pemengaruh. Untuk itu, padamnya kemarahan gerakan massa yang dilakukan oleh pemengaruh juga menjadi dosa bagi partai alternatif di Indonesia, Partai Buruh. Mereka berjalan satu langkah di belakang massa. Mereka tidak punya mekanisme tanggap segera untuk mengorganisasikan massa yang marah ke dalam barisan yang utuh dan solid. Upaya strategi kekerasan yang ditempuh massa pun pada akhirnya akan terbatas pada bentuk paling mentah, sebab tidak ada pengorganisasian kekerasan yang diikat untuk ditujukan pada tujuan politik kelas yang lebih besar.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7e0ea0f235d3" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/memoderasi-kemarahan-7e0ea0f235d3">Memoderasi Kemarahan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Marahlah!]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/marahlah-04ee60889f56?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/04ee60889f56</guid>
            <category><![CDATA[marah]]></category>
            <category><![CDATA[puisi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:23:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-29T09:23:34.217Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sumarno Djiwopranoto</p><p>Tumpah ruah semua marah.<br>Angkara murka yang terakumulasi dari hak-hak yang dijarah.<br>Pekik kutukan dan sampah serapah telah berkumandang,<br>Beradu dengan decit sepatu boots dan senapan yang terkokang.<br>Malam semakin kelam, sesaknya sampai di kerongkongan.</p><p>Di atas langit, semburat awan merah menjadi tanda datangnya gelap panjang.<br>Rakyat miskin kota, seniman, dan para pencari wiyata telah menyiapkan parang.<br>Ratap rintihan menjelma rimpang yang menjalar. <br>Meriahkan malam kelabu, dengan abu dari sisa gedung rongsokan tempat para brengsek berdandan.</p><p>Purwarupa kurusetra, pedati baja memenuhi sudut-sudut kota.<br>Penuh distopia dalam setiap gajaknya, mengoyak madani tujuan akhirnya.<br>Arogansi menjadi bara bakarnya.<br>Tebar mawa luka bagi si marjinal, bulevar untuk penindas.<br>Lontaran gas pemerih tak hanya mata, tapi luka yang telah menganga.</p><p>Didustakannya kanon-kanon suci itu, seakan kerajaan ini benci kehidupan.<br>Dibangkitkannya sang leviathan, penyembur nestapa dalam setiap nafasnya<br>Merasuk hingga relung jiwa, menghapus rintihan oposan.<br>Disisakan olehnya para sengkuni, pelepas dahaga kekuasaan mereka.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=04ee60889f56" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/marahlah-04ee60889f56">Marahlah!</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Gagalnya Perlindungan Hak Tanah Adat: Kasus Dayak Agabag dan Tantangan Keadilan]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/gagalnya-perlindungan-hak-tanah-adat-kasus-dayak-agabag-dan-tantangan-keadilan-5acf3f43b7c5?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5acf3f43b7c5</guid>
            <category><![CDATA[tanah-adat]]></category>
            <category><![CDATA[perlindungan]]></category>
            <category><![CDATA[keadilan]]></category>
            <category><![CDATA[dayak-agabag]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:19:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-29T09:19:35.704Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sania Hamada</p><p>Indonesia terbentuk dari perjuangan banyak orang. Dalam perjalanan sejarahnya, bulan September ditandai sebagai “bulan penuh nestapa” karena peristiwa kelamnya yang mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memimpin negeri yang sudah di ujung tanduk ini. Kegagalan tersebut salah satunya adalah melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Mulai dari tragedi politik nasional seperti G30S dan kasus yang menimpa kelompok rentan diantaranya perampasan tanah masyarakat adat, represi terhadap mahasiswa yang terjadi pada peristiwa Reformasi Dikorupsi, dan sebagainya. Melalui peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan, bulan September menjadi penanda bahwa pelanggaran HAM bukan sekadar masa lalu, melainkan masalah berulang dalam bentuk baru.</p><p>Bentuk pelanggaran HAM tidak hanya pengambilan hak hidup yang diawali dengan kekerasan fisik. Pada masa kini, ketidakadilan juga terlihat dari sikap pemerintah yang abai terhadap hak, identitas, ruang hidup masyarakat adat juga menjadi salah satu tindakan yang tidak secara kasat mata menyakiti. Padahal hukum nasional dan internasional pun sudah mengakui hak masyarakat adat, tetapi fakta lapangan tidak berbicara hal yang sama. Dalam praktiknya, masyarakat adat mempertahankan tanah ulayat dan sumber daya alam mereka dari pemerintah yang ingin merampasnya dengan melegalkan berbagai cara. Hal ini tercermin dengan pemberian izin tambang perusahaan dan pembukaan lahan perkebunan yang kerap terjadi tanpa persetujuan dan kompensasi yang layak. Makin lama, kondisi ini memicu konflik agraria berulang sekaligus kriminalisasi bagi masyarakat adat. Upaya perlawanan kerap dibalas dengan perlakuan represif hingga kriminalisasi, sementara negara tetap menunjukkan sikap acuh.</p><p>Kasus yang relevan salah satunya adalah konflik perampasan tanah adat yang dialami oleh masyarakat Dayak Agabag yang mendiami Kalimantan Utara. Kasus ini terjadi di desa-desa di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang melibatkan masyarakat adat Dayak Agabag dengan dua perusahaan sawit, yaitu PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) dan PT Karang Juang Hijau Lestari (KHL). Konflik terjadi ketika muncul dugaan perampasan tanah adat masyarakat Dayak Agabag oleh perusahaan yang memiliki hak guna usaha (HGU).</p><p>Konflik bermula ketika PT Karang Juang Hijau Lestari (KHL) dan PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) yang merupakan satu grup, mendapatkan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang mencakup wilayah permukiman dan ladang milik masyarakat adat di Desa Bebanas, Melasu Baru, Lulu, dan Sujau. Akan tetapi, HGU yang terbit tidak melalui partisipasi dan persetujuan masyarakat adat setempat. Hal ini pun menjadi permasalahan karena masyarakat adat tidak menolak perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayah mereka, tetapi menolak jika prosesnya menghalalkan segala cara supaya mendapatkan tanah adat.</p><p>Kian lama perusahaan beraktivitas, masyarakat adat semakin terganggu. Masyarakat merasa terbatas dalam beraktivitas karena perusahaan mengerahkan aparat mulai dari TNI, polisi untuk mengusir masyarakat dari kebunnya. Laporan menyebutkan, sebanyak 210.700 hektare sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit termasuk pemukiman, perkebunan, dan fasilitas setempat milik warga. Tercatat, ekspansi perkebunan sawit meluas ke 13 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Padahal, salah satu tokoh adat Dayak Agabag, Nick Berdy, menegaskan bahwa wilayah adat Dayak Agabag di Kecamatan Sebuku telah didiami lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Tidak hanya perampasan tanah oleh perusahaan, sejak tahun 2011, masyarakat juga mendapat intimidasi dari perusahaan dan aparat. Interogasi, penangkapan warga, dan pelaporan pidana dengan tuduhan penyerobotan lahan telah dialami warga setempat. Kasus yang terdata diantaranya:</p><ol><li>Pada April 2021, empat kepala keluarga keturunan tokoh adat Desa Bebanas, Yaki Yansiung, dituduh mencuri sawit perusahaan. Padahal mereka memanen di kebun sendiri.</li><li>Pada Mei 2022, Nick Berdy dituduh mencuri tandan buah sawit. warga lain, Jamri dipanggil ke Kantor Polisi Kabupaten Nunukan karena menolak memberikan data pribadi Nick Berdy, yang dianggap menghambat proses penyelidikan.</li><li>Pada September 2022, terjadi tindakan intimidasi saat empat anggota TNI dan satu petugas keamanan PT KHL memasuki kebun sawit milik Sapidi di Desa Sujau. Mereka membersihkan dan merontokkan daun-daun sawit yang kering. Sapidi, yang telah mengelola kebunnya sejak 2007, meminta mereka keluar dari lahan miliknya. Namun, petugas PT KHL justru menanggapi dengan ancaman akan memanen seluruh tanaman sawit tersebut.</li></ol><p>Konflik antara masyarakat adat Dayak Agabag dan perusahaan sawit kian meruncing ketika lima warga, termasuk Kepala Desa, dipanggil atas tuduhan penyerobotan lahan berdasarkan UU №39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tuduhan ini tidak tepat, sebab masyarakat telah menguasai lahan secara turun-temurun sebelum perusahaan hadir. Hak ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan ​​bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak atas tanah ulayat mereka juga diakui dalam Pasal 3 UU №5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Peraturan Pokok Agraria (UUPA), yang menyebut bahwa hak ulayat tetap dihormati selama masih ada dalam kenyataan. Ditegaskan kembali pada Pasal 5 UUPA, bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.</p><p>Lebih jauh, Putusan MK №35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat, sehingga tanah dan sumber daya di dalamnya dikelola berdasarkan hukum adat. Negara memang memiliki kewenangan tertinggi atas tanah dan SDA sesuai Pasal 2 UUPA dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tetapi kewenangan itu harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat adat. Hal ini juga ditegaskan oleh Nick Berdy, yang menyebut bahwa tanah, sungai, dan kekayaan alam lainnya merupakan hak yang melekat pada masyarakat adat. Dalam konteks Dayak Agabag, penguasaan tanah dilakukan melalui gimaan (kolektif), taalun (perorangan), dan warisan turun-temurun. Selain itu, Permendagri №1 Tahun 2017 dan UU №32 Tahun 2009 memperkuat posisi desa adat dan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pengelolaan wilayah dan lingkungan, termasuk dalam melindungi sumber daya bernilai ekologis dan kultural.</p><p>Pada akhirnya, amarah warga meluap di hari Senin, 19 Mei 2025. Ratusan warga adat Dayak Agabag dari sejumlah desa di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mendatangi kantor perusahaan kelapa sawit PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP). Mereka memprotes tuduhan penyerobotan lahan terhadap lima warga, termasuk kepala desa, serta menolak dugaan kriminalisasi dan perampasan tanah adat yang telah mereka huni turun-temurun. Masyarakat setempat sudah berusaha mempertahankan hak-hak tersebut, mereka justru mendapatkan perlakuan tidak adil. Perusahaan sawit yang seharusnya menghormati hukum adat dan prinsip keadilan sosial, malah diduga melakukan pelanggaran dan intimidasi, bahkan menuduh masyarakat sebagai pihak yang melanggar hukum. Ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif — yakni hukum yang mampu melindungi kelompok rentan seperti masyarakat adat secara nyata. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan, lemahnya perlindungan hukum, dan abainya negara terhadap hak kolektif masyarakat adat masih menjadi persoalan serius hingga hari ini.</p><p>Masyarakat adat Dayak Agabag telah berupaya menempuh berbagai jalur hukum dan administratif — melapor ke pemerintah daerah, mengajukan permohonan enclave, audiensi dengan DPRD Nunukan, hingga bertemu Wakil Menteri ATR/BPN. Namun, tak satu pun menghasilkan solusi konkret. Nick Berdy menegaskan bahwa jika laporan terhadap warga tidak dicabut dan permohonan enclave tidak ditindaklanjuti, gelombang protes berikutnya akan lebih besar. “Ini bukan hanya soal tanah, tapi juga martabat, budaya, dan hak hidup masyarakat adat,” tegasnya. Dalam aksi damai, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Karang Juang Hijau Lestari (KHL) dan PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP): (i) Hentikan intimidasi hukum terhadap warga. Selesaikan konflik secara humanis dan musyawarah; (ii) Hentikan perampasan tanah; (iii) Serta minta aparat keamanan bersikap netral dan mengayomi warga, bukan menekan mereka. Perwakilan perusahaan telah menemui pendemo, mengapresiasi aksi damai tersebut. Perwakilan perusahaan mengatakan jika akan menyampaikan hal tersebut ke atasannya. Disebutkan oleh Kompas, bahwa pihaknya masih mencoba menghubungi perusahaan terkait kasus ini.</p><p>Kasus yang dialami oleh masyarakat adat Dayak Agabag di Kalimantan Utara mencerminkan ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Secara prosedural, perusahaan kelapa sawit bisa saja mengklaim telah memiliki izin hukum, namun pada kenyataannya masyarakat adat kehilangan hak atas tanah ulayat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Masyarakat kemudian memprotes dugaan perampasan tanah yang dilakukan tanpa partisipasi atau persetujuan mereka dalam proses perizinan. Ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perlindungan nyata terhadap hak-hak komunitas adat.</p><p>Lebih jauh, hak masyarakat adat atas wilayahnya telah ditegaskan dalam berbagai aturan hukum, mulai dari UUPA (Pasal 3 dan 5), Putusan MK №35/PUU-X/2012, hingga Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun dalam praktiknya, pengakuan ini kerap diabaikan ketika bersinggungan dengan kepentingan korporasi besar. Di Kalimantan Utara, masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah leluhur, tetapi juga menghadapi tekanan dan kriminalisasi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini harus mengarah pada pemulihan hak — termasuk pemberian ganti rugi yang adil atas tanah adat yang telah dikuasai tanpa persetujuan sah masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemulihan hak tersebut melalui mekanisme hukum yang adil, partisipatif, dan sesuai prinsip-prinsip perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p><p>Ke depan, penyelesaian konflik seperti yang dialami masyarakat adat Dayak Agabag memerlukan penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional, agar keberadaan dan kewenangan masyarakat adat diakui secara sah. Perlindungan hak ulayat juga harus dijamin, terutama dalam proses perizinan dan pengelolaan sumber daya alam, agar tanah-tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun tidak terus-menerus terabaikan oleh negara. Proses penyelesaian konflik tidak cukup diserahkan pada mekanisme hukum formal yang kaku, melainkan harus dilakukan melalui mediasi yang partisipatif dan adil, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Lebih dari sekadar mengendalikan konflik, negara harus berfokus pada pemulihan — baik dalam bentuk pemulihan hak atas tanah, martabat, maupun relasi sosial yang telah rusak akibat kriminalisasi dan ketimpangan kekuasaan.</p><p>Kasus ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan bagian dari bab kelam dalam sejarah perjuangan masyarakat adat di Indonesia yang bisa disebut sebagai “September Hitam” kontemporer — periode ketika penindasan, penggusuran, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terjadi secara sistematis dan berulang, mengorbankan hak-hak dasar mereka demi kepentingan investasi dan pembangunan. Ini adalah peringatan bahwa kekerasan struktural terhadap masyarakat adat masih terus berlangsung dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, keadilan sejati harus berpihak pada korban dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan, bukan hanya melindungi kepentingan korporasi dan birokrasi formal. Negara tidak boleh lagi berdiri netral — ia harus hadir sebagai pelindung dan pemulih hak-hak masyarakat adat.</p><p><strong>DAFTAR PUSTAKA</strong></p><p>Betahita. “Ritual Anyar Dayak Agabag Nunukan: Kriminalisasi oleh Konsesi.” <em>Betahita</em>, accessed September 25, 2025. <a href="https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1749720830">https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1749720830</a></p><p>BITV Online. “Warga Adat Dayak Agabag Demo Tolak Kriminalisasi dan Perampasan Tanah oleh Perusahaan Sawit di Nunukan.” <em>BITV Online</em>, accessed September 25, 2025. <a href="https://www.bitvonline.com/peristiwa/34336/warga-adat-dayak-agabag-demo-tolak-kriminalisasi-dan-perampasan-tanah-oleh-perusahaan-sawit-di-nunukan/bitvonline">https://www.bitvonline.com/peristiwa/34336/warga-adat-dayak-agabag-demo-tolak-kriminalisasi-dan-perampasan-tanah-oleh-perusahaan-sawit-di-nunukan/bitvonline</a></p><p>Borneonews Journalist. “Persoalan Lahan Masyarakat Adat Dayak Agabag: Puluhan Orang Datangi Kantor PT KHL.” <em>Borneonewsjournalist.co.id</em>, accessed September 25, 2025. <a href="https://borneonewsjournalist.co.id/persoalan-lahan-masyarakat-adat-dayak-agabag-puluhan-orang-datangi-kantor-pt-khl/">https://borneonewsjournalist.co.id/persoalan-lahan-masyarakat-adat-dayak-agabag-puluhan-orang-datangi-kantor-pt-khl/</a></p><p>Indonesia. <em>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</em>. <a href="https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf">https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf</a></p><p>Indonesia. <em>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria</em>. <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960">https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960</a></p><p>Indonesia. <em>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</em>. <a href="https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009">https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009</a></p><p>Indonesia. <em>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa</em>. <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/111304/permendagri-no-1-tahun-2017">https://peraturan.bpk.go.id/Details/111304/permendagri-no-1-tahun-2017</a></p><p>Kraya.id. “Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Bebanas Gelar Aksi Damai Tuntut Penghentian Intimidasi oleh PT KHL.” <em>Kraya</em>, accessed September 25, 2025. <a href="https://kraya.id/masyarakat-adat-dayak-agabag-desa-bebanas-gelar-aksi-damai-tuntut-penghentian-intimidasi-oleh-pt-khl.html">https://kraya.id/masyarakat-adat-dayak-agabag-desa-bebanas-gelar-aksi-damai-tuntut-penghentian-intimidasi-oleh-pt-khl.html</a></p><p>Kompas.com. “Ratusan Warga Adat Dayak Agabag Protes Dugaan Perampasan Tanah oleh Perusahaan Sawit.” <em>Kompas</em>, May 21, 2025. <a href="https://regional.kompas.com/read/2025/05/21/102248678/ratusan-warga-adat-dayak-agabag-protes-dugaan-perampasan-tanah-oleh?page=all">https://regional.kompas.com/read/2025/05/21/102248678/ratusan-warga-adat-dayak-agabag-protes-dugaan-perampasan-tanah-oleh?page=all</a></p><p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <em>Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</em>. <a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Ringkasan%20Nomor%2035.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Ringkasan%20Nomor%2035.pdf</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5acf3f43b7c5" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/gagalnya-perlindungan-hak-tanah-adat-kasus-dayak-agabag-dan-tantangan-keadilan-5acf3f43b7c5">Gagalnya Perlindungan Hak Tanah Adat: Kasus Dayak Agabag dan Tantangan Keadilan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Revitalisasi Dwifungsi ABRI: Konsep Lama dalam Wajah Baru?]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/revitalisasi-dwifungsi-abri-konsep-lama-dalam-wajah-baru-81e5799e2f04?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/81e5799e2f04</guid>
            <category><![CDATA[abri]]></category>
            <category><![CDATA[dwifungsi-abri]]></category>
            <category><![CDATA[revitalisasi]]></category>
            <category><![CDATA[dwifungsitni]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 05:12:36 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-03T05:12:36.319Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Argo Ericko Achfandi</p><p>Peran militer dalam sejarah Indonesia tidak sebatas peran pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan dan kehidupan sosial, yang tertuang pada konsep Dwifungsi ABRI. Konsep Dwifungsi ABRI yang mulai mengakar sejak Orde Baru, memberikan militer kewenangan ganda untuk turut serta dalam lingkup pemerintahan dan politik. Namun, seiring dengan perubahan dinamika politik dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi serta supremasi sipil, implikasi dari konsep ini mulai mendapat sorotan dan tinjauan ulang dari masyarakat. Tekanan dan tuntutan demokratisasi menuntut adanya pemisahan kekuasaan TNI-Polri serta pembatasan peran militer dalam jabatan sipil. Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi demokrasi Indonesia, mendorong adanya pemastian supremasi sipil dan perkembangan demokrasi di Indonesia dalam mendukung kepentingan rakyat, bukan kepentingan militer.</p><p>Meskipun Dwifungsi ABRI telah resmi dihapuskan, wacana dalam revitalisasi konsep ini masih tetap digaungkan dengan berbagai justifikasi, seperti kebutuhan akan stabilitas nasional dan efektivitas pemerintahan. Keterlibatan TNI dalam jabatan sipil, proyek infrastruktur, hingga sektor keamanan dalam negeri menunjukkan indikasi bahwa militer masih memiliki peran di luar bidang pertahanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran signifikan di kalangan masyarakat,memunculkan pertanyaan apakah Indonesia sedang bergerak mundur menuju praktik Orde Baru, yang ditandai dengan dominasi militer atas pemerintahan sipil dan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi?</p><p>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI harus bersifat profesional, tidak berpolitik, dan tunduk pada kebijakan pemerintah yang sah. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menegaskan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di sepuluh instansi sipil tertentu, dengan catatan memiliki dasar yang kuat atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah <em>non-departemen</em>. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak terjadi pelanggaran dalam penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.</p><p>Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif menduduki berbagai jabatan sipil, dengan 29 di antaranya menempati posisi di luar sepuluh instansi sesuai ketentuan Undang-Undang TNI. Tren keterlibatan militer dalam sektor sipil semakin terlihat sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, sebuah posisi strategis yang seharusnya diisi oleh pejabat sipil. Selain itu, adanya pengangkatan Perwira Tinggi TNI AD, Novi Helmy Prasetya, sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang masih berstatus sebagai prajurit aktif.</p><p>Keterlibatan TNI dalam berbagai proyek infrastruktur, pengamanan program pangan, hingga kebijakan strategis lainnya menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan dan ekonomi negara semakin besar, di luar peran utamanya sebagai alat pertahanan negara. Keterlibatan tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap regulasi yang menjadi landasan pembatasan keterlibatan militer dalam sektor sipil. Kondisi ini tidak hanya melemahkan prinsip supremasi sipil, tetapi juga dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang menghambat transparansi dan kinerja birokrasi.</p><p>Sebagai presiden berlatar belakang militer, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto perlu diawasi terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan supremasi sipil di Indonesia. Rekam jejaknya sebagai mantan perwira tinggi TNI, ditambah dengan kebijakan yang semakin memberi ruang bagi keterlibatan militer dalam sektor sipil, menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya terhadap demokrasi. Revisi Undang-Undang TNI yang berpotensi memperluas ruang bagi prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil tanpa batasan yang jelas, adalah salah satu langkah yang harus menjadi perhatian khusus.</p><p>Usulan perubahan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang №34 Tahun 2004 tentang TNI, diubah dengan adanya penambahan frasa “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.” yang artinya setiap prajurit aktif yang mendapatkan izin dari presiden dapat mengisi posisi dalam sektor sipil tanpa harus mengundurkan diri dari TNI. Usulan memiliki maksud memperluas ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, yang akan melemahkan prinsip supremasi sipil dan mendorong adanya dominasi militer dalam lingkup pemerintahan dan politik.</p><p>Meskipun DPR telah menjamin bahwa revisi UU TNI tidak akan mengarah kepada kembalinya Dwifungsi ABRI, pengawasan terhadap proses ini harus terus dilakukan hingga tercapai sebuah kejelasan yang pasti. Berkaca dari pengalaman-pengalaman menunjukan DPR pernah mengesahkan undang-undang secara tiba-tiba tanpa adanya transparansi. Jika revisi ini disahkan, maka dapat dikatakan praktik Dwifungsi ABRI telah dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih terselubung, dengan justifikasi kebutuhan kompetensi militer dalam pemerintahan.</p><p>Dalam sistem demokrasi modern, supremasi sipil menjadi sebuah urgensi yang harus dijaga. Profesionalisme TNI harus tetap dipertahankan demi memaksimalkan fungsi dan perannya secara optimal tanpa mengganggu stabilitas sistem demokrasi. Pengawasan ketat dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen menjadi krusial dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hanya dengan menjaga batas yang jelas antara komponen militer dan sipil, Indonesia dapat mempertahankan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit kekuasaan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=81e5799e2f04" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/revitalisasi-dwifungsi-abri-konsep-lama-dalam-wajah-baru-81e5799e2f04">Revitalisasi Dwifungsi ABRI: Konsep Lama dalam Wajah Baru?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia Dalam Ancaman Dekadensi Kehidupan Beragama]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/indonesia-dalam-ancaman-dekadensi-kehidupan-beragama-649613282924?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/649613282924</guid>
            <category><![CDATA[ancaman]]></category>
            <category><![CDATA[agama]]></category>
            <category><![CDATA[dekadensi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 01:29:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-04-29T01:28:56.324Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Christian Dion Saputra</p><p>Kehidupan beragama di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu pedoman kuat dalam berperilaku atas dasar moral. Perlu kita ingat bahwa Sila pertama dalam Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan implementasi arti dari negara Bertuhan itu sendiri. Sayangnya kehidupan agama di Indonesia pada akhirnya hanya sebatas formalisme belaka. Mereka memahami agama, tetapi substansi untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat sangat jauh dari kata sempurna.</p><p>Beberapa tokoh agama memanfaatkan agama sebagai ajang untuk mencari popularitas belaka. Mereka dengan seenaknya berbicara dan menghina orang lain dalam <em>talkshow </em>ataupun kegiatan beragama hanya untuk mencari popularitas. Bila dibandingkan dengan realitasnya paham akan ajaran agama yang baik seperti membela hak kaum lemah dan tersingkir. Kenyataanya mereka malah berbicara merendahkan pengikutnya sendiri di hadapan khalayak umum. Mereka lihai bicara kebenaran, tetapi mereka sendiri tidak mampu berbuat lurus. Mereka tidak sadar bahwa sejatinya mereka adalah manusia yang diberi mandat mengajar dan menjadi teladan. Para pemuka agama adalah manusia setengah Tuhan yang tidak dapat salah.</p><p>Situasi politik pun juga demikian. Agama dengan jaminan Surga dan Neraka menjadi alat manifestasi politik untuk mendapatkan suara rakyat. Rakyat yang hanya memahami agama dan iman secara “telanjang” hanya bisa mengangguk-angguk. Mereka para pemuka agama tidak mampu berbicara dan akhirnya menggiring pikiran pengikutnya yang menimbulkan rasa iri dan dengki. Di situlah lahir radikalisme melalui gerakan membela agama dan membela Tuhan. Hal ini muncul karena mereka lupa akan Kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Inilah yang dinamakan masa dekadensi. Masa dimana rasa percaya dan pengakuan terhadap agama di Indonesia menurun. Hal ini tentu menjadikan Sila Pertama tidak memiliki makna lagi. Pertanyaannya, bagaimanakah masyarakat Indonesia memahami dan menghidupi nilai agama selama ini? Mengapa situasi dekadensi terhadap agama merupakan suatu ancaman bersama?</p><p><strong>Partisipasi Keimanan Yang Sempit</strong></p><p>Problematika yang muncul di Indonesia saat ini adalah partisipasi keimanan yang sempit. Sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh pemahaman iman dalam makna teologis. Dalam teologis, iman tidak dapat dicampuradukkan dengan ilmu jiwa atau psikologis. Hal ini jelas bahwa iman adalah murni dan adanya demikian. Hal ini berbeda dengan pemahaman iman secara partisipatif dimana iman merupakan hubungan nilai sikap yang timbul akibat relasi antara manusia dengan penciptanya dalam arti tertentu berada dalam “alam adikodrati” yang menimbulkan timbal balik melalui hubungan baik dengan sesamanya. Faktor yang mempengaruhi sangatlah banyak. Menurut Nico Syukur Dister dalam bukunya <em>Psikologi Agama Tentang Segi Insani Iman dan Agama I: Pengalaman dan Motivasi Beragama </em>(Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021) mereka beriman sebagai bentuk mengatasi frustasi, mengatasi ketakutan, dan menjaga tertib moral sosial. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Mereka beragama dan beriman hanya karena kepentingan popularitas dan politik dimana jaminan eskatologis adalah jaminan yang menjanjikan mereka di akhirat. Pada akhirnya hanya frustasi yang timbul disini.</p><p>Reza A. A. Wattimena dalam bukunya <em>Protopia Philosophia: Berfilsafat Secara Kontekstual </em>(Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2019), mengatakan bahwa partisipasi keimanan yang sempit bermula dalam formalisme agama. Reza mengatakan ada lima akar permasalahan formalisme agama yaitu kesalahpahaman akan makna iman dan agama, kemalasan berpikir, alat pembenaran untuk mengumbar nafsu dan kerakusan, keinginan untuk menindas orang lain, serta mengikuti ajaran agama secara buta. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan munculnya politik agama di Indonesia. Pada Pilkada 2024, embel-embel Surga dan Neraka tetap digunakan oleh beberapa oknum calon kepala daerah dalam berkampanye. Seharusnya disini kita sebagai warga negara kritis, tetapi sayangnya masih banyak diantara masyarakat kita yang belum kritis dalam menanggapi situasi tersebut.</p><p>Kemalasan berpikir orang-orang beragama merupakan bencana sekaligus permulaan dekadensi beragama di Indonesia. Dahulu politik agama sudah ada, tetapi tidak liar seperti saat ini. Munculnya media sosial membuat dekadensi terhadap kehidupan beragama semakin menguat. Fransisco Budi Hardiman dalam bukunya <em>Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital </em>(Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021) fanatisme dan politik pasca-kebenaran sangat berpengaruh pada dekadensi beragama. Media sosial kerap kali memberikan informasi yang sempit dalam pemahaman keagamaan. Hal ini menyebabkan partisipasi beragama akhirnya hanya sebatas formalisme tanpa arti. Orang beragama, tetapi hatinya tidak murni lagi. Banyak pemuka agama memanfaatkan ini sebagai situasi <em>viral</em>, tetapi mereka lupa akan peran sesungguhnya. Dalam situasi dekadensi beragama kebenaran telah kehilangan subjeknya dalam kehidupan manusia.</p><p><strong>Memurnikan Kembali Iman</strong></p><p>Situasi dekadensi beragama tentu merupakan bencana besar bagi Indonesia sebagai negara Bertuhan. Ketika agama telah tiada tak akan ada lagi subjek kebenaran itu. Meskipun Nietzsche mengatakan manusia dapat membuat Tuhan baru ketika Tuhan mati, tetapi dalam</p><p>bentuk apa? Situasi demikian justru mengajak kita berefleksi bahwa agama sebagai arah dan pedoman moral memiliki tempat yang istimewa, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini tentu diperlukan pendidikan yang mumpuni untuk mampu melihat agama sampai kepada intinya. Pembelajaran agama di Indonesia di tingkat universitas maupun sekolah menengah dan dasar kerap kali hanya menjebak orang-orang kembali pada formalisme dogmatis. Agama seolah-olah adalah subjek tunggal kebenaran yang tidak dapat digugat alias “telanjang”.</p><p>Dalam hal ini iman hanya dapat dimurnikan melalui pengalaman nyata manusia itu sendiri. Tuhan bukanlah “Tuhan penyebab konflik” atau “Tuhan yang menghakimi”, tetapi pengalaman dimana kita merasa tenang. Pemahaman agama yang tidak kontekstual inilah yang menyebabkan dekadensi kehidupan beragama. Orang-orang hanya dapat menafsirkan isi paham dalam kitab suci secara “telanjang” saja, tetapi tidak mau masuk untuk membedah dan merefleksikannya di zaman ini. Sayangnya pemuka agama kita saat ini tidak begitu membantu memurnikan arti iman tersebut. Mereka justru memanfaatkan penafsiran “Iman yang telanjang” sebagai alat mencari popularitas diri. Dalam hal ini peran akal dan budi manusia menjadi penting untuk terlibat masuk agar ancaman dekadensi ini tidak terjadi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=649613282924" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/indonesia-dalam-ancaman-dekadensi-kehidupan-beragama-649613282924">Indonesia Dalam Ancaman Dekadensi Kehidupan Beragama</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Budaya Patrimonial Aparat: Mengabaikan Hukum demi Menaungi Citra]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/budaya-patrimonial-aparat-mengabaikan-hukum-demi-menaungi-citra-24ac1c0c1985?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/24ac1c0c1985</guid>
            <category><![CDATA[budaya]]></category>
            <category><![CDATA[patrimonial]]></category>
            <category><![CDATA[polisi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 01:27:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-04-29T01:27:29.560Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Putri Alya Syafiqa</p><p>Dalam Pasal 5 ayat (1) UU №2 Tahun 2002 mengatakan bahwa salah satu tugas utama kepolisian negara republik indonesia tidak hanya berperan sebagai aktor yang memastikan keamanan masyarakat terjamin melalui perlindungan (<em>order maintenance</em>), tetapi juga ikut serta dalam memastikan tegaknya hukum dalam masyarakat (<em>law enforcement officer</em>). Bekal dasar inilah yang memberikan kewenangan kepada Polisi untuk melaksanakan tindakan demi melangsungkan tugasnya yang dapat membatasi hak konstitusional masyarakat. Segala kiprah yang dilakukan oleh polisi dapat dijustifikasi selama untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga polri memiliki beban moral untuk menjaga etika nya dalam bertindak demi mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal ini sesuai dengan kode etik dalam profesi kepolisian yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia №14 Tahun 2011, kode etik ini mencakup serangkaian norma atau aturan yang berlandaskan etika atau filosofi yang mengatur perilaku dan ucapan, termasuk apa yang harus, tidak boleh, atau tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Adanya kode etik ini penting sebagai dasar yang membatasi kewenangannya dalam bertindak laku. Sehingga dengan adanya kode etik ini diharapkan anggota kepolisian dapat menjaga kepercayaan masyarakat karena kepercayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap dapat patuh terhadap hukum secara sukarela.</p><p>Dalam status quo, terlihat adanya kesenjangan antara tugas utama polri yang sudah tertuang jelas dalam undang- undang dengan realitas tindakan mereka. Mereka seakan lupa bahwa meskipun mereka mendapatkan kewenangan, mereka tetap masyarakat sipil biasa yang wajib mengikuti peraturan yang tertera dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam praktiknya seringkali terdapat hambatan, seperti minimnya pemahaman atau keahlian yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Kekurangan terhadap komitmen moral inilah yang menyebabkan lazimnya ditemukan tindakan pidana yang menjerat anggota polri. Memang tidak dapat dipungkiri sifat dari kewenangan adalah cenderung disalahgunakan, adanya pembatas imajiner antara kepolisian dan masyarakat sipil mengenai kekuatan yang dimiliki cenderung membuat kemungkinan untuk melakukan tindakan semena-mena berada pada pihak kepolisian, Memang Tidak ada manusia Bahkan penegak hukum sekalipun yang luput dari kesalahan dalam bertindak namun tidak ada manusia yang dapat lepas dari tanggung jawab atas tindakannya. untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 29 UU Kepolisian mengatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Sehingga sudah sepatutnya apabila langkah yang dibuat oleh mereka para aparat negara jelas melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka seyogianya mereka harus diadili dan dihukum atas Perbuatannya tersebut.</p><p>Namun, seringkali penegakan hukum terkesan justru tajam kebawah dan tumpul keatas, Adanya budaya patrimonial antara aparat negara adalah kunci utama lazim nya penegakan hukum yang tidak didasarkan atas keadilan, sistem ini menciptakan persepsi bagi para aparat untuk memanfaatkan kekuasaannya selayaknya hubungan pribadi antara atasan dan bawahan namun tidak berdasarkan hukum. Jabatan yang diemban justru dianggap sebagai Sekadar hak pribadinya yang dapat digunakan secara transaksional bukan sebagai amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Adanya budaya ini membuat polisi berpangkat tinggi memiliki kekebalan hukum de facto, dimana mereka yakin bahwa hubungan mereka dengan atasan atau pejabat lain akan melindungi mereka dari konsekuensi hukum. Hal ini diperparah dengan stigma bahwa kritik terhadap individu kerap dianggap sebagai serangan terhadap institusi. Sehingga apabila ada anggota kepolisian yang terjerat sebuah kasus yang melanggar hukum maka kasus tersebut, berpotensi dianggap sebagai “masalah internal” yang harus diselesaikan secara tertutup, bukan sebagai pelanggaran serius. apabila instrumen pembatas kesewenangan berupa peradilan tidak dapat lagi menahan lonjakan kesewenangan, lantas kepada siapa masyarakat dapat menaruh kepercayaannya?</p><p>Akhir-akhir ini mencuat kabar di media mengenai dugaan pencabulan anak 6 tahun yang dilakukan oleh kapolres ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, aksi ini mulai diselidiki oleh dirkrimum polda nusa tenggara timur setelah divisi hubungan internasional polri menerima informasi dari otoritas australia mengenai salah satu video di situs porno australia. kasus ini bermula ketika korban yang masih di bawah umur itu dipesan Fajar melalui seorang perempuan berinisial F. Setelah menyanggupi permintaan tersebut, F mencari anak-anak dan membawa korban ke hotel yang sudah dipesan Fajar. F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak RP 3 juta dari fajar. Setelah itu kapolres ngada mengunggah video rekaman tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia. Dalam proses penyelidikan Polda NTT ke hotel itu, polisi menemukan bukti tanda pengenal yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Kapolres Ngada nonaktif tersebut. Menanggapi dugaan tersebut, kapolres ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja justru dimutasi ke satuan kerja Pelayanan Markas atau yanma Polri. Tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/489/III/KEP/2025 yang dikeluarkan pada 12 Maret 2025. Surat Telegram ini pun sudah memakai paraf bukti audit untuk keabsahannya. “AKBP Fajar Widyadharma Lukman, Kapolres Ngada Polda NTT, dimutasikan sebagai Perwira Menengah Yanma Polri,” bunyi Surat Telegram Kapolri itu, dikutip Tempo pada Kamis, 13 Maret 2025.</p><p>Padahal sudah jelas bahwa Tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh kapolres ngada adalah tindakan pidana berat yang melanggar pasal 81 dan 82 UU perlindungan anak no 35 tahun 2014 mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus ini pihak kepolisian Yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat, justru melakukan kejahatan terhadap anak. adanya tindakan asusila ini mencerminkan pengkhianatan terhadap tugas utama kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. terlebih lagi didukung dengan fakta tidak adanya tindakan lebih lanjut dari Polda NTT seakan-akan menimbulkan persepsi bahwa kepolisian justru menyediakan perlindungan bagi pelaku kejahatan dari jeratan hukum yang seharusnya berlaku tidak hanya pada masyarakat sipil yang tidak memegang jabatan dalam struktur pemerintahan negara namun juga berlaku bagi seluruh warga negara secara umum. kode etik profesi kepolisian juga telah menegaskan bahwa kepolisian harus bertindak profesional, yaitu secara transparan dan akuntabel dalam proses penegakan hukum​. Ini berarti bahwa dasar dan alasan dari segala keputusan atas tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat diketahui tidak hanya oleh atasannya saja tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Sekaligus dapat bertanggung jawab bahwa tindakan yang dilakukan memang telah mematuhi aturan yang ada. Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam kasus ini, maka Polri dapat dicurigai melakukan abuse of power dimana mereka telah gagal dalam mematuhi peraturan yang mengikat dan lebih memilih untuk melindungi anggotanya daripada melindungi masyarakat.</p><p>Kasus dugaan pencabulan oleh Kapolres Ngada bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan masalah budaya patrimonialisme dalam birokrasi kepolisian, Jika Polri benar-benar berkomitmen terhadap Undang- undang kepolisian dan kode etik kepolisian, maka kasus ini harus ditangani secara transparan dan akuntabel. Apabila kepolisian gagal menangani kasus ini dengan benar, maka konsekuensinya tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada legitimasi hukum negara. karena Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum hanya bisa dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika tentang profesionalisme dan akuntabilitas yang pada kenyataannya sering kali tidak tercermin dalam praktik.</p><p><strong>Daftar pustaka</strong></p><p>Abdussalam, R., Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.</p><p>Fajriadi, “Diduga Cabuli Anak 6 Tahun dan Pakai Narkoba, Kapolres Ngada Dimutasi ke Yanma</p><p>Polri”<a href="https://nasional.kompas.com/read/2025/03/14/05391361/awal-mula-terbongkarnya-kelakuan-eks-kapolres-ngada-yang-cabuli-anak-di">https://nasional.kompas.com/read/2025/03/14/05391361/awal-mula-terbongkarnya-kelakuan-eks-kapolresngada-yang-cabuli-anak-di</a> (accesessed 15 march 2025)</p><p>Heryanto, A. (2018). “Patrimonialism in Indonesia’s Bureaucracy</p><p>Jessi, carina, “Awal Mula Terbongkarnya Kelakuan Eks Kapolres Ngada yang Cabuli Anak di Hotel”</p><p><a href="https://nasional.kompas.com/read/2025/03/14/05391361/awal-mula-terbongkarnya-kelakuan-eks-kapolres-ngada-yang-cabuli-anak-di">https://nasional.kompas.com/read/2025/03/14/05391361/awal-mula-terbongkarnya-kelakuan-eks-kapolres-ngada-yang-cabuli-anak-di</a> (accesessed 15 march 2025)</p><p>Max Weber, “Economy and Society” (1922)</p><p>Nanang, Isna, “TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM</p><p>PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”, jurnal ilmiah sultan agung, 2014, 304</p><p>Rina Hasanah, “Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana</p><p>Penegakan Hukum”, dalam Al Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021​</p><p>Soebroto Brotodirejo, 1989, <em>Polri Sebagai Penegak Hukum</em>,<em> </em>Sespimpol. Bandung</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=24ac1c0c1985" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/budaya-patrimonial-aparat-mengabaikan-hukum-demi-menaungi-citra-24ac1c0c1985">Budaya Patrimonial Aparat: Mengabaikan Hukum demi Menaungi Citra</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Fenomena Street Coffee Kotabaru: Dampak Sosial dan Ekonomi di Tengah Kebijakan Penertiban]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/fenomena-street-coffee-kotabaru-dampak-sosial-dan-ekonomi-di-tengah-kebijakan-penertiban-eeb7c975d6e8?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/eeb7c975d6e8</guid>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <category><![CDATA[tertib]]></category>
            <category><![CDATA[street-coffee]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 01:25:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-04-29T01:25:27.888Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kenny Alviano Surya Atmaja — Mahasiswa Fakultas Hukum</p><p>Kedai kopi pinggir jalan (KOPING) atau yang biasa disebut dengan <em>street coffee</em> merupakan sebuah<em> trend </em>yang sangat digemari oleh anak muda di kota-kota besar. <em>Street coffee </em>adalah sebuah konsep kedai kopi yang berjualan di pinggir jalan, taman, trotoar, atau tempat publik lainnya menggunakan kendaraan sederhana seperti motor, bajaj, dan gerobak. <em>Street coffee </em>bertujuan memberikan pengalaman ngopi yang unik dengan<em> </em>menawarkan suasana syahdu dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kedai kopi biasanya. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian konsumen, tetapi juga mendorong munculnya banyak pedagang yang mendirikan <em>street coffee </em>serta berjualan di sekitarnya<em> </em>sehingga fenomena ini memunculkan peluang pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Salah satu contoh dapat dilihat melalui <em>street coffee </em>di Kotabaru Yogyakarta yang sudah berkembang sejak tahun 2023. Kehadirannya berfungsi sebagai ruang sosial yang menawarkan kenyamanan tersendiri bagi berbagai kalangan, mulai dari anak muda, pekerja, hingga pelancong di Yogyakarta untuk berkumpul, berbincang, bahkan menjadi tempat untuk lari sejenak dari kehidupan.</p><p>Namun, belakangan ini, fenomena <em>street coffee </em>di Kotabaru mendapat banyak protes dari berbagai kalangan, terkait kesemrawutan yang ditimbulkan pedagang <em>street coffee</em>. Permasalahan ini semakin menjadi panas ketika Pemerintah Kota (Pemko) mengambil keputusan untuk menggusur pedagang <em>street coffee </em>Kotabaru dengan alasan penertiban. Para pedagang yang telah mengandalkan <em>street coffee </em>sebagai sumber mata pencaharian merasa dirugikan karena keputusan Pemko dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Di sisi lain, para konsumen <em>street coffee </em>juga merasa kecewa karena penggusuran oleh Pemko justru ‘mematikan’ trend yang telah dibangun selama hampir dua tahun. Pemko dianggap terlambat dalam mengatasi permasalahan ini, bahkan tidak mampu menaungi perkembangan fenomena <em>street coffee </em>sejak awal.</p><p>Para pedagang <em>street coffee </em>kebanyakan adalah anak muda yang ingin mencari penghasilan dengan cara kreatif dan fleksibel. Mereka menjadikan <em>street coffee </em>sebagai alternatif bagi banyak orang untuk ngopi tanpa harus pergi ke kafe-kafe mahal. Para pedagang <em>street coffee</em> mengandalkan ruang publik yang dapat memberikan pengalaman unik dalam menikmati kopi. <em>Street coffee </em>bukan sekedar tempat ngopi biasa, <em>street coffee</em> telah menjadi ekosistem sosial yang menaungi interaksi masyarakat, mulai dari kegiatan jual beli sampai kegiatan berkumpul dan bertukar cerita. Banyak masyarakat yang menjadikan <em>street coffee </em>sebagai tempat untuk menghilangkan penat, bahkan tempat mereka berbagi ide dan berdebat berbagai hal, seperti politik, budaya, atau pun masa depan negara.</p><p>Meskipun banyak hal positif yang diberikan oleh street coffee, banyak juga pihak yang merasa terganggu akan kehadiran fenomena ini. Jemaat gereja, masjid, dan pengurusan museum mengeluhkan kebisingan yang mengganggu ketenangan hingga malam serta kesemrawutan di sekitar lokasi, seperti membludaknya parkiran kendaraan yang menutupi jalan dan penumpukan sampah tiap harinya. Mereka menganggap keberadaan <em>street coffee </em>meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Hal ini memunculkan banyak laporan yang mendorong Pemko untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, Pemko mulai mengambil keputusan untuk menggusur pedagang <em>street coffee </em>dan akan memberikan pertanggungjawaban dengan membenahi tata kelola <em>street coffee</em>. Dalam operasi penggusuran pada 16 Februari 2025, Pemko turut melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta guna membantu menertibkan parkir liar yang menutup badan jalan. Alasan dilakukannya penertiban ini berdasar pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum, terutama mengenai penggunaan ruang publik.1</p><p>Tindakan Pemko membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa tindakan ini baru diambil setelah fenomena <em>street coffee </em>berkembang dan banyak orang yang bergantung dengan <em>street coffee</em>. Fenomena <em>street coffee </em>di Kotabaru sudah ada sejak 2023, jika memang ada kekhawatiran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, mengapa tidak ada tindakan sejak awal? Apakah selama ini Pemko</p><p>1 Fachrul Irwinsyah, “Satpol PP Yogya Tertibkan Street Coffee di Kawasan Kotabaru: Banyak Aduan Warga,” Kumparan.com. <a href="https://kumparan.com/kumparannews/satpol-pp-yogya-tertibkan">https://kumparan.com/kumparannews/satpol-pp-yogya-tertibkan</a> street-coffee-di-kawasan-kotabaru-banyak-aduan-warga-24X00TcVqa6/full (diakses 19 Februari 2025).</p><p>benar-benar tidak menyadari adanya fenomena ini? Penggusuran yang terkesan terburu-buru ini justru membuat banyak pihak merasa dirugikan sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Pemko dalam menghadapi fenomena seperti ini.</p><p>Banyak pedagang <em>street coffee </em>merasa tidak mendapatkan pembinaan dari Pemko sejak awal sehingga mereka merasa keberadaan mereka cukup diterima publik, bahkan mendapatkan tempat di hati para pelanggan setianya selama dua tahun berjalan. Jika Pemko benar-benar ingin membenahi tata kelola <em>street coffee</em>, seharusnya ada upaya proaktif dan pendekatan preventif dari Pemko dengan memberikan ruang kreativitas bagi para pedagang dengan aturan jelas yang tetap dapat mengakomodasi kepentingan segala pihak.</p><p>Fenomena <em>street coffee </em>di Kotabaru, Yogyakarta, dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. <em>Street coffee</em> yang telah menjadi ekosistem sosial ini harus mendapatkan perhatian yang lebih responsif dari Pemko, mengingat manfaatnya yang dapat dirasakan oleh banyak golongan. Jika Pemko dapat mengatur fenomena ini sejak awal dengan bijaksana, akan menciptakan banyak manfaat, mulai dari bidang perekonomian hingga terciptanya ruang hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, diperlukannya kesiapan Pemko dalam menanggapi fenomena seperti ini dan kebijakan bijaksana yang memberikan solusi bagi semua pihak.</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p>Irwinsyah, Fachrul. “Satpol PP Yogya Tertibkan Street Coffee di Kawasan Kotabaru: Banyak Aduan Warga,” Kumparan.com.</p><p><a href="https://kumparan.com/kumparannews/satpol-pp-yogya-tertibkan-street">https://kumparan.com/kumparannews/satpol-pp-yogya-tertibkan-street</a> coffee-di-kawasan-kotabaru-banyak-aduan-warga-24X00TcVqa6/full (diakses 19 Februari 2025).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=eeb7c975d6e8" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/fenomena-street-coffee-kotabaru-dampak-sosial-dan-ekonomi-di-tengah-kebijakan-penertiban-eeb7c975d6e8">Fenomena Street Coffee Kotabaru: Dampak Sosial dan Ekonomi di Tengah Kebijakan Penertiban</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[International Women’s Day: Hingga Kini Ketakutan Masih Memeluk Kami]]></title>
            <link>https://medium.com/opinio-juris/international-womens-day-hingga-kini-ketakutan-masih-memeluk-kami-64b539ff4961?source=rss----3a09909e7d6d---4</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/64b539ff4961</guid>
            <category><![CDATA[international-womens-day]]></category>
            <category><![CDATA[womens-day]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dema Justicia]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 11:44:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-03-30T11:44:49.101Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Nurul Faizah Al Madaniah</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/225/1*7ut_oXvTaZ8f_agnJCC3ZQ.jpeg" /></figure><p><em>“The most dangerous ideas are not those that challenge the system, but those that justify it.” </em>(Nawawi El Saadawi)</p><p>Salah satu ketidakadilan struktural yang dilakukan oleh masyarakat adalah melayangkan stigma inferioritas bagi perempuan. Pandangan yang rasanya kekal tak tergerus zaman. Aristoteles, dalam politika, menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan tinggi-rendah–antara penguasa dan yang dikuasai.1 Di Semenanjung Arab sana, kelahiran bayi perempuan ditafsirkan sebagai aib hingga mereka harus dikubur hidup-hidup.2 Peristiwa tersebut diabadikan dalam Surat An-Nahl ayat 58–59:</p><p>“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan (kelahiran) anak perempuan, hitam (merah padam) wajahnya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah? Ketahuilah, alangkah buruknya (keputusan) yang mereka tetapkan itu.”</p><p>Di Barat, abad ke-19 dihiasi dengan pembatasan hak dan peran sosial bagi perempuan. Mereka dibelenggu dengan domestikasi. Akses perempuan dalam menikmati pendidikan amat dibatasi bahkan hanya difokuskan pada keterampilan rumah tangga–apalagi jika mereka berasal dari golongan bawah. Pun dalam hal pekerjaan, mereka jarang untuk bekerja, kecuali dan lagi lagi, bagi kelas bawah yang perlu bekerja menjadi buruh pabrik, pelayan, atau pekerja tekstil. Itu pun dengan pemenuhan upah yang jauh dari. Tak usai di sana, perempuan juga tidak memiliki hak suara politik di sebagian besar negara Barat (misalnya Inggris) serta memiliki keterbatasan hak terhadap properti. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Seperti dalam politik etis, perempuan–khususnya menengah ke bawah–tidak mendapatkan pendidikan karena mereka hanya dianggap sekadar pendamping suami ketika bergaul dengan para pejabat Belanda dan sebagai penerima tamu/pembuat jamuan.3 Fungsi lain yang dimiliki oleh perempuan adalah melahirkan keturunan (jika tidak mampu, ada tindakan subordinasi yang parah dibanding perempuan lain).4</p><p>Perlu menjadi pertanyaan dari mana hal tersebut (pelanggengan inferioritas perempuan) dapat terjadi. Pemikiran menyumbang peranan penting dalam subordinasi antargender ini. Feminitas dianggap sebagai kelemahberdayaan–berbanding terbalik dengan maskulinitas yang digambarkan superior. Hal tersebut digaungkan dalam bentuk paradigma patriarki yang mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Ini menjadi kausa atas keabsenan ruang aman bagi perempuan hingga hari ini. Sumbangan itu tidak hanya diberikan oleh pemikiran yang berkembang di masyarakat, tetapi juga terpantik dari dogma agama–baik dalam konteks sesungguhnya maupun kesalahan penafsiran.</p><p><strong>Perempuan dalam Kerentanan</strong></p><p>Pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat 100 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global, turun dari peringkat 87 pada tahun sebelumnya.5 Sepanjang tahun 2001–2021, kekerasan seksual di ranah publik mencapai 34.453 kasus dengan rincian empat jenis terbanyak dimiliki oleh kekerasan lain (tidak teridentifikasi) sebanyak 16.109 kasus, perkosaan sebanyak 8.272 kasus, pencabulan sebanyak 5.946 kasus, dan pelecehan seksual sebanyak 3.156 kasus. Dalam ranah privat, menurut data dari Komnas Perempuan, tercatat ada 1.944 kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan pada tahun 2023 dengan tiga kasus tertinggi ditempati oleh kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 674 kasus, kekerasan mantan pacar (KMP) sebanyak 618 kasus, dan kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 360 kasus. Menjadi miris apabila melihat kasus tertingginya ditempati oleh kekerasan dalam rumah tangga yang padahal (seharusnya) telah dipayungi keamanannya oleh UU PKDRT. Pun tanpa payung hukum, sudah selayaknya rumah menjadi ruang paling aman bagi perempuan. Apabila dianalisis lebih lanjut, masih banyak data yang menjadi representasi ketidakadilan dan keabsenan ruang aman bagi perempuan. Permasalahan tersebut pun bukan permasalahan jenis baru–nyatanya telah mengakar sejak berabad-abad lalu.</p><p><strong>Perempuan dalam Perlawanan</strong></p><p>Atas ketimpangan yang meresahkan itu, muncul kesadaran akan kebangkitan. Bahwa segala ketidakadilan yang telah terjadi perlu mendapatkan perlawanan. Napas perlawanan itu telah diembuskan sejak lama. Sebut saja gerakan suffragette, gerakan aktivis perempuan yang memperjuangkan hak pilih perempuan di Inggris pada awal abad ke-20. Ekspresi dan metode perlawanan itu berkembang seiring zaman. Berbeda dengan gerakan suffragette yang lebih militan6, dewasa ini, banyak pihak yang melakukan perlawanan dengan cara yang lebih halus dan strategis, misalnya dengan meng-<em>counter </em>kembali pemikiran yang telah melegitimasi ketidakadilan terhadap perempuan. Hal tersebut salah satunya digaungkan oleh gerakan feminis. Paham ini (feminisme) berusaha meruntuhkan stigma inferioritas perempuan: bahwa feminitas perempuan adalah ketidakberdayaan dan perempuan hanya mampu dan selayaknya hanya menyelesaikan urusan domestik, termasuk mengurus laki-laki. Walau sebetulnya, feminisme tidak sesederhana itu. Ada paham yang amat kompleks dengan berbagai cabangnya di sana. Selain itu, hak bagi perempuan juga mulai diperjuangkan melalui pembentukan payung hukum (sebelumnya, payung hukum bagi perempuan amatlah rapuh). Di Indonesia, sebut saja dengan kehadiran beberapa undang-undang yang (seharusnya) menjadi napas segar, seperti ratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang №7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang №13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang №12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan lainnya (pun termasuk wacana RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang tak kunjung disahkan, tetapi–entah melegakan atau tidak–RUU <em>a quo </em>telah tercantum dalam Prolegnas 2024–2029).</p><p><strong>Perempuan dalam Impian Kebebasan</strong></p><p>Memang sedikitnya napas segar telah diembuskan dengan dipayunginya perempuan dalam aspek hukum. Akan tetapi, ini tidak menjadi sebuah solusi penuh. Sejalan dengan konsep <em>das sollen-das sein</em>, hukum itu mati dan yang membuatnya hidup adalah peristiwanya. Dalam pemenuhannya, masih terdapat penyelesaian sengketa hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang tidak ramah terhadap perempuan, seperti penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual, pekerja perempuan–pekerja formal atau informal–dan lainnya. Pandangan inferioritas terhadap perempuan pun sejatinya masih menggaung hingga saat ini. Pendidikan, khususnya dalam kurikulum formal, sudah sepatutnya meluruskan pemahaman yang amat merugikan perempuan. Bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, perempuan memiliki kebebasan dalam berekspresi dan berkegiatan, perempuan tidak dilekatkan dengan unsur-unsur domestik–sumur, dapur, dan kasur–dan beragam stigma lain yang mengekalkan sifat inferioritas antargender.</p><p>Momentum International Women’s Day menjadi patut untuk direfleksikan: hari ini, sudah sejauh mana perempuan dapat berjalan dengan aman? Tanpa ketakutan dan penjaminan terhadap ke-“perempuanannya.” Sudah sejauh apa negara mengupayakan pemenuhan ruang aman dan haknya sebagai perempuan–sebagai manusia. Sudah sejauh apa masyarakat dalam mendukung upaya penghapusan relasi kuasa antargender. Juga, sudah sejauh apa ketidakadilan terhadap perempuan mengakar dalam pikiran kita. Refleksi yang paling esensial adalah setelah mengetahui bahwa ketakutan masih memeluk perempuan selama berabad-abad, apakah muncul kesadaran bahwa ketidakadilan ini harus segera dihapuskan? Sejalan dengan perkataan Pram bahwa “Seorang terpelajar harus berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan,” apakah perempuan dalam ruang aman dan perempuan dalam kebebasan telah ada dalam pikiran kita?</p><p>Semoga peringatan-peringatan terkait isu keperempuanan, layaknya IWD, tidak hanya akan memperingati ketidakadilan gender yang mengekal saja, tak tergerus oleh zaman. Namun, menjadi refleksi, pengingat, dan bara semangat untuk selalu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesetaraan akses, kesetaraan sebagai subjek, kesetaraan sebagai manusia. Terhapuslah segala dikotomi yang merugikan perempuan sebagai manusia. Tabik!</p><h4>Daftar Pustaka</h4><p>Aristotle. <em>Politics</em>. Translated by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1885.</p><p>Yuniarti, E. (2018). <em>Pendidikan bagi Perempuan Jawa pada Abad ke-19. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan pengajarannya</em>, 12(1), 30–38.</p><p>Verah, Elyn Olima, Setya Yuwana, and Setijawan Setijawan. “Subordinasi dan Inferioritas Gender Dalam Novel La Barka karya NH. Dini.” <em>Jurnal Education and Development </em>10, no. 3 (2022): 578–584.</p><p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kemen PPPA Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.”https://kemenpppa.go.id/page/view/NTM0Ng==#:~:text=Angka%20ini%20menempatkan%20Indonesia%20pada,peringkat%2087%20pada%20tahun%20sebelumnya. (Diakses pada 11 Maret 2024).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=64b539ff4961" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/opinio-juris/international-womens-day-hingga-kini-ketakutan-masih-memeluk-kami-64b539ff4961">International Women’s Day: Hingga Kini Ketakutan Masih Memeluk Kami</a> was originally published in <a href="https://medium.com/opinio-juris">Opinio Juris</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>