- 2 hari yang lalu
Sejumlah partai politik secara terbuka memberikan dukungan terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD. Partai Gerindra, Golka
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Musik
00:00Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi kembali menghembuskan sinyal partainya
00:19ingin mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan yang dipilih lewat keterwakilan parpol di DPRD.
00:26Alasan ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara pilkada
00:33menjadi faktor utama partai milik Prabowo ini, minta pilkada tak lagi langsung.
00:39Depati, wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar.
00:45Belum dari sisi negara dalam hal lainnya mengenai pembiayaan.
00:51Nah inilah yang kemudian, kalau kasihan di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang
00:57salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk membalikan sistem pemilihan kepala daerah itu
01:08melalui mekanisme di DPRD.
01:12Senada, Wakil Ketua MPR Fraksi Pan, Edi Suparno bahkan menilai,
01:16usulan pilkada lewat DPRD sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila.
01:21Menurut mantan Sekjen Pan ini, sejak pilkada dilakukan secara langsung,
01:26persoalan politik uang dan politik dinasti terus terjadi.
01:30Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung
01:36dan itu kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan
01:41yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka.
01:45Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu
01:49ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat
01:54karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya.
02:01Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR,
02:04bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan,
02:07itu ada dalam sila keempat, dalam Pancasila kita,
02:10musyawarah untuk memufakat.
02:12Namun, usulan ini ditolak PDI Perjuangan.
02:16Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menilai,
02:19pilkada melalui DPRD menghilangkan hak rakyat
02:22untuk ikut serta dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.
02:26Buat kami aneh saja apabila hak rakyat hari ini untuk memilih pemimpinnya
02:32juga kemudian harus dikebiri.
02:35Padahal itu hak yang sangat dasar di negara-negara demokratis.
02:39Semua rakyat diajarkan untuk memilih pemimpin secara langsung
02:43sebagai bagian dari cara mereka untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan.
02:49Desakan agar pilkada langsung harus diubah lewat DPRD
02:54pertama kali diusulkan Partai Golkar
02:56saat perayaan HUT Golkar ke-60 pada 12 Desember 2024.
03:02Dan usulan itu kembali digaungkan Ketua Umum Partai Golkar,
03:06Bahlil Lahadalia, di HUT ke-61 Golkar 5 Desember 2025 lalu.
03:12Bahlil bilang, Golkar sudah lama mengkaji soal pilkada langsung
03:15yang dinilai menyedot energi, biaya besar, dan sering memicu konflik di daerah.
03:22Ia pun minta agar pembahasan RUU politik dimulai tahun ini.
03:27Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden,
03:30satu tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja.
03:36Banyak pro dan kontra.
03:39Tapi setelah kita mengkaji,
03:41alangkah lebih baiknya memang kita lakukan
03:44sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota.
03:48Biar tidak lagi pusing-pusing.
03:51Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik
03:54sehingga bisa dimulai tahun depan.
03:58Usulan Bahlil ini disambut baik Presiden Prabowo.
04:01Menurutnya demokrasi yang baik harus mengurangi permainan uang
04:04agar jangan hanya kaum berduit yang menguasai politik.
04:07Prabowo bahkan menilai pilkada langsung adalah sistem politik
04:11yang meniru-niru negara lain.
04:12yang disampingkan Parti Gokar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik.
04:20Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang.
04:29Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik
04:34supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit.
04:47Politik yang mahal ini
04:49politik yang mau niru-niru negara lain
04:52ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar.
05:00Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik
05:07ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita.
05:12Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung
05:23masih menunggu keputusan seluruh fraksi-fraksi di parlemen.
05:26Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti
05:31harus dikaji kembali.
05:33Karena sejarahnya, pilkada diputuskan dilakukan secara langsung
05:36agar rakyat bisa mengutuskan siapa pemimpinnya
05:39sekaligus menghindari kongkalingkong parpol di parlemen daerah.
05:44Tim Liputan, Kompas TV
05:46Lalu tepatkah menghilangkan politik uang
05:53dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar?
05:56Satu-satunya dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD.
06:01Kita akan bahas bersama Ketua DPP-PD Perjuangan, Deddy Sitorus
06:05dan analis politik Adi Prayitno
06:08nanti juga akan bergabung bersama kami
06:10Wakil Ketua Mupartai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia
06:13Selamat petang, Bang Deddy, Mas Hadi
06:16Selamat petang, Kintia, Bang Deddy
06:19Selamat petang, selamat tahun baru ya sebelumnya
06:21Selamat tahun baru
06:23Oke, saya ke Bang Deddy dulu
06:25Bang Deddy ini kan posisi PDI Perjuangan tegas-tegas
06:29menolak pilkada melalui DPRD
06:31Tapi apa tanggapan Anda kalau dari Partai Golkar, Gerindra
06:35dan juga PAN ini sepakat ingin diubah
06:38karena memang mahalnya biaya politik untuk efisiensi
06:41dan juga suburnya politik uang
06:43selama pilkada langsung ini berjalan, Bang Deddy?
06:48Ya, kalau bicaranya adalah untuk efisiensi
06:52gak usah ada pemilihan DPRD juga
06:54sekda aja atau ASN aja bikin jadi kepala daerah
06:57gak usah kita pilih
06:58jadi berdasarkan pinpansel aja
07:00itu sama sekali gak pake duit gitu loh
07:03yang kedua, usul ini disampaikan setelah
07:07koalisi pemerintah memenangkan pertarungan satu tahun gitu
07:11saya yakin ini kalau diangkat sebelum pilpres
07:16sebelum pilek, bubar tuh semua tuh
07:18jadi saya melihatnya begini
07:21kita harus tanya dulu
07:22pemborosan uang atau politik uang dari sisi mana?
07:26kalau dari sisi penyelenggaraan
07:28kalau pilkada itu ditaruh bersamaan dengan pemilu yang lain
07:32baik pemilu kepala daerah langsung
07:35untuk DPR, DPRD
07:37ataupun dengan pilpres
07:39maka tidak ada biaya tambahan
07:40kecuali cetak surat suara
07:42yang kedua, kalau yang dimaksud adalah
07:44biaya paslon
07:46ya, termasuk manipolitik
07:49ini menurut saya sih dosa partai politik
07:51pertama
07:52salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu
07:56adalah mahar partai politik
07:58saya punya pengalaman
08:00satu kursi itu bisa sampai satu miliar
08:02saya dengar, dua miliar
08:03itu partai politik yang bikin gitu loh
08:05kenapa partai politik lagi?
08:08yang kedua ambil contoh
08:09kalau semua partai
08:10mencalonkan orang-orang yang memang punya rekam jejak di bawah
08:14maka kebutuhan itu manipolitik itu
08:17dengan sendirinya akan hilang
08:18bahkan mengecil
08:19tetapi kan memang partai politik sendiri yang memilih orang-orang
08:22tanpa melatihkan rekam jejak
08:25akhirnya siapa yang punya uang
08:27itulah kan begitu tuh
08:28nah yang ketiga
08:30manipolitik
08:31inefisiensi
08:32pemborosan segala macem
08:34itu juga ada dampak dari penyelenggara
08:37dan pengaus pemilu
08:38termasuk penegakan hukum
08:39ini kan sama aja
08:41ya lu yang berbuat
08:43lu nyalakan orang lain
08:44blaming the victim gitu loh
08:45oke
08:46oke saya akan ke Bang Doli
08:48Bang Doli ini Golkar bisa dikatakan sebagai partai politik yang pertama kali memiliki ide awal di kali ini
08:56usulkan pilkada langsung diubah menjadi keterwakilan di DPRD
09:00tapi yang namanya usulan biasanya kan ada pro kontranya
09:03kali ini agak berbeda
09:05usulan Golkar ini langsung disetujui oleh presiden dan juga parpolnya
09:08kalau Bang Doli ini murni maunya Golkar atau gimana nih Bang Doli?
09:12kalau Golkar sebetulnya dalam satu setengah tahun ini kita sudah bentuk tim kajian politik ya
09:20bukan hanya untuk pilkada tapi juga untuk sistem pemilu
09:24soal undang-undang partai politik dan seterusnya
09:27intinya kita berkeinginan untuk menyempurnakan lah sistem politik kita termasuk hulunya itu adalah sistem pemilu dan pilkada
09:34nah soal pilkada kita juga sebetulnya punya tiga opsi sesungguhnya ya
09:40ya tiga opsi itu masih pertama adalah tetap penyelenggaran pilkada seperti yang sekarang sedang berlangsung selama ini
09:49langsung oleh rakyat
09:50yang kedua semua dikembalikan ke DPRD
09:53yang ketiga adalah ini asimetris atau hybrid
09:57jadi ada yang tetap berlangsung dipilih oleh rakyat ada juga ke DPRD
10:03tapi khusus untuk yang DPRD kami sudah hampir final ya
10:09bahwa pemilihan gubernur itu harus kembali ke DPRD
10:14dan harus berbeda lah dengan tiga struktur kekuasaan yang eksklusif ada di negara kita ya
10:21presiden, wakil presiden, bupati, wakil kota dan kepala desa gitu
10:28nah yang kabupaten kota hybridnya itu ya
10:33nanti ini sekarang kita sedang juga terus sebetulnya ingin menguji publik dan menyampaikan aspirasi
10:40nah tapi dalam perjalanannya kemudian ada komunikasi politik ya
10:46antara ketua mempartai politik kami dengan ketua mempartai yang lain
10:51nah kalau bicara soal
10:52ya dalam perjalanannya
10:55Bang Doli maaf nih saya potong
10:57ini sudah ada komunikasi apakah mungkin bisa dilihat di layar ya
11:01ini ada foto dimana ada pertemuan
11:04ada Pak Bahlil dan juga ada Pak Juhas dan juga ada Bang Dasko nih
11:11ini ngebahas itu langsung?
11:15saya tidak tahu persis karena saya tidak ikut
11:17dan itu kan pertemuan beberapa hari yang lalu ya
11:20Pak Bahlil gak kasih bocoran
11:23saya teruskan dulu yang tadi
11:26nah selain ada komunikasi politik dengan partai politik yang lain
11:30kami kan berwarasan melaksanakan rapatibin nasional
11:34nah kami juga menyerap aspirasi pandangan dari masuk-masukan daerah
11:40DPD-PD provinsi
11:41nah sebagian besar menyampaikan memang kecenderungannya
11:45mendorong kembali ke DPD-PD
11:48dengan catatan-catatan
11:50catatan nanti kita diskusikan
11:52nah kembali soal foto ini
11:53nah saya mencari informasi
11:58nah sebetulnya ini selaturahim biasa saja
12:01ada dua hal yang dibicarakan
12:03pertama adalah bicara kemungkinan terbentuknya koalisi permanen
12:09masih penjajakan koalisi permanen di perode ini
12:12kemudian yang kedua masih terkait dengan soal isu undang-undang politik
12:18jadi karena memang kan informasi yang sudah kita dapatkan
12:22kemungkinan di awal tahun ini sudah mulai bicara tentang
12:25pembahasan undang-undang partai politik
12:28jadi sudah mulai juga ada brainstorming dan sharing informasi berkaitan dengan itu
12:32jadi tidak spesifik soal pemilu, soal pilkada dan seterusnya
12:37oke saya ke Mas Hadi, Mas Hadi ini sejauh ini yang tegas menolak baru PDI Perjuangan
12:43apa yang Anda baca dari dalam tanda kutip ya
12:46kekompakan beberapa parpol yang mendesak
12:48ataupun mengusulkan soal pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD
12:53ya saya kira secara prinsip masing-masing partai memiliki sikap politik yang berbeda ya
12:59tapi saya membaca kenapa hampir mayoritas partai politik itu
13:04mendukung terkait dengan wacana pilkada oleh DPRD
13:07ini sepertinya semacam uji coba soal kemungkinan koalisi permanen yang
13:12beberapa waktu yang lalu itu sempat dibangun
13:15ya ini semacam tes case kira-kira siapa saja yang bisa diajak kerjasama
13:19dan batu-bat kuatannya itu bisa diukur dari case to case
13:23seperti soal pilkada DPRD ataupun tidak
13:26itu yang pertama ya Mbak
13:27yang kedua kalau kita mau jujur sebenarnya kan beberapa waktu yang lalu
13:30ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada dengan pemilu itu satu rumpun
13:35tidak bisa dipisah
13:36kalau pilkada itu dipilih oleh DPRD itu artinya
13:40pilkada itu berbeda dengan pilpres dan pilek yang dipilih secara langsung
13:44dan inilah mesti dibaca secara konstitusional
13:47bahwa putusan MK itu kan final and binding
13:50dan kemudian putusannya itu tidak bisa dibantah oleh siapapun
13:55jadi inilah yang kemudian belakangan ini menjadi diskursus yang cukup luar biasa ya
14:00kenapa ya khawatir putusan MK itu tidak diikuti dengan keputusan-keputusan politik yang lainnya
14:06nah tapi secara prinsip ya
14:08kalau argumentasi pilkada itu oleh DPRD karena efisiensi politik uang
14:14ya saya kira kan sangat gampang ya
14:16misalnya efisiensi dari segi penyelenggaraan
14:18ya misalnya dari rekayasa TPS itu ya ditambah
14:22ditambah jumlah pencoblosnya
14:24kan selama ini kan TPS misalnya cuma 300
14:27bisa ditambah 10 orang gitu per setiap TPS
14:29dan misalnya pemilunya itu pencoblosannya mulai dari jam 7 bisa sampai sore atau jelang
14:35jadi kalau alasan efisiensi sebenarnya masih ada pilihan-pilihan lain seperti itu ya Mas Hadi ya
14:40agak mudah sebenarnya
14:42atau misalnya mulai digagal soal e-voting ya
14:45itu kan lebih sederhana dan lebih memudahkan terkait dengan hal ikhwal teknis dan administratif penyelenggaraan
14:51nah terkait dengan politik uang, mahar politik itu kuncinya di partai politik
14:56karena hampir semua kontestan politik di pilkada ya mostly hampir bisa dipastikan dari partai
15:02kalau partai mengharamkan politik uang, kalau partai itu mengharamkan mahar politik
15:08ya biaya politik itu bisa ditekan
15:10cuman kan problemnya publik juga tahu bahwa kalau musim pilkada, musim pemilu
15:15itu kan semacam musim temi
15:17bagaimana partai itu ya memang sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan logistik
15:22artinya saat ini yang menjadi pertanyaan adalah
15:25apakah ini mutlak terkait soal efisiensi
15:30atau memang justru kemunduran dari demokratis
15:33kita akan bahas selepas jeda tetap bersama kami di Kompas Petang
15:35ya kita masih membahas soal usulan yang disampaikan agar pemilihan kepala daerah
15:51kembali dilakukan melalui DPRD
15:54Bang Doli, oke lah kita tahu pilkada langsung ini memang dinilai mahal
15:59tapi apakah biaya demokrasi ini layak sebenarnya dipangkas
16:03apakah Golkar juga sudah tanya langsung ke konstituen di daerah-daerah soal usulan ini
16:08nah itu, jadi kita sekarang kan sudah punya opsi-opsi
16:13walaupun kemarin hasil rapimnya seperti itu
16:15nah langkah berikutnya adalah
16:17ya kita akan komunikasikan kepada selu stakeholder ya
16:21baik partai politik, kemudian ya masyarakat
16:24masyarakat sipil, kampus, pelampau akademis
16:28nah nanti ini yang kita akan, karena kan endingnya ini semua kan dalam pembahasan undang-undang
16:33yang sebetulnya sudah kita tunggu dari beberapa waktu yang lalu
16:37tapi maaf saya potong lagi Bang Doli, ini kan sebenarnya amanat reformasi loh
16:42iya makanya ini saya baru menjelasin itu
16:46ya bahwa kita sebetulnya harus menjaga dua prinsip sebetulnya
16:51selama ini kan yang dikebukakan adalah efisiensi ya
16:57terus kemudian biaya politik yang tidak boleh tinggi gitu
17:01nah ini pun juga dibagi dua ya
17:04biaya penyelenggaraan dan kemudian biaya politik lain-lainnya gitu
17:07ini yang kemudian jadi problem menurut saya selama ini
17:10kalau biaya penyelenggaraan, kalau memang kita semua sepakat ini pemilihan langsung
17:14ya no issue sebetulnya memberapun biayanya
17:17nah tapi kalau kemudian kita berpikir perlu ada efisiensi
17:21saya kira juga bagus juga
17:23nah saya setuju tadi misalnya kalau semua partai politik punya kesadaran bahwa
17:28urusan politik-politik ini gak harus selalu dengan identik dengan soal biaya yang terlalu tinggi
17:35nah itu juga nanti kita harus bicarakan tentang baik sistemnya maupun juga undang-undang partai politiknya
17:40nah itu satu sisi
17:42bandul yang lain adalah soal demokrasi
17:45ya sih demokrasi yang harus dipertahankan
17:48ini yang harus kita cari titik temunya nih
17:52jangan dipertentangkan antara efisiensi dengan soal demokrasi
17:57nah ini kan baru opsi baru kemudian kajian dan segala macam
18:04jadi gini kalau kami misalnya sekarang sudah punya
18:08apa namanya
18:10kajian lanjutan
18:13ketika misalnya disepakati DPRD
18:15bagaimana tetap menjaga keterlibatan publiknya misalnya
18:19jadi artinya dipertemukan dengan sistem itu
18:22yang tadi menyeimbangkan antara efisiensi dengan demokrasi
18:25nah sisi lain saya kira
18:27sisi lain saya kira
18:28kita harus juga berpikir
18:29kalau kemudian kita memilih pada akhir nanti pemilihan langsung
18:32bagaimana supaya biaya politik itu rendah
18:36oke kami tangkap Bang Dole
18:37ini penting
18:39jadi jangan kita bicara nolak ini nolak itu
18:41tapi kita gak punya solusinya
18:43dua-duanya juga problem sebetulnya
18:45baik yang soal biaya tinggi maupun dengan soal demokrasinya gitu
18:49Bang Deddy saya ke PDI Perjuangan
18:52kalau Bang Deddy ini melihatnya apa sih sebenarnya
18:55yang dilakukan Partai Golkar
18:57dan juga sejumlah partai lainnya yang setuju
19:00agar pemilihan Kepala DERA melalui DPRD
19:03apakah ini memang murni efisiensi
19:05atau ada kepentingan jangka panjang
19:082029 mungkin
19:09ya saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya
19:14konsolidasi kekuasaan
19:16apalagi ketuanya Bang Dole ini kan pernah ngomong
19:18koalisi permanen
19:20ini kan kelihatan dari satu sisi
19:21ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang
19:25tapi mari kita bedah satu-satulah
19:27misalnya anggaran yang begitu besar di tingkat penyelenggaraan
19:32tadi saya sudah sampaikan
19:34kan ini bisa digabung dengan pemilu lain
19:37apakah dengan pemilu
19:39apa namanya
19:41DPRD sebagaimana diputuskan Nengka
19:43atau digabung dengan Pilpres
19:45jadi penyelenggaraan hari yang sama
19:47ya lalu kemudian yang membedakan cuma tambahkan surat suara
19:52kan misalnya begitu
19:52lalu ada cara milih tadi apakah dengan voting
19:56jadi soal itu saya kira tidak terlalu masalah
19:59termasuk di pihak pasangan calon
20:02ambil apa namanya contoh
20:05jika semua kandidat yang bersaing
20:07ya dibuatkan escrow account lah oleh KPU sebagai penyelenggara
20:11sekian nih biaya kampanye
20:13ya lalu setiap dia melakukan kegiatan
20:16ya itu nyampekan
20:18lalu dia eksekusi
20:20pada itu tentu dengar dulu
20:22maka soal biaya ini dibatasi
20:26maksimum spending gitu loh
20:28sehingga tidak ada yang jor-joran main money politik
20:32nah money politik kenapa bisa terjadi secara masif
20:34kan karena penegakan hukumnya gak jelas
20:36gak jalan
20:37nah ini kan semua harus dilihat
20:39jadi kalau menilai itu
20:41neracanya harus seimbang
20:42jangan cuma bilang jeleknya yang A
20:45tapi yang B gak dihitung jeleknya gimana
20:48kita sudah ngalamin
20:49dulu korupsi itu di gedung DPRD
20:52melibatkan parti politik juga
20:54tapi kalau ini tetap lolos
20:56PDI Perjuangan akan melakukan apa?
20:58apakah akan melakukan lobi-lobi politik mungkin?
21:01kalau ini mau dipaksakan
21:03kami hanya bisa mengembalikan persoalan ini kepada rakyat
21:07karena kami cuma 16% di DPRD
21:10apakah rakyat Indonesia akan menerima
21:12kembali ke masa lalu
21:14kita dipangku oleh gagasan-gagasan sentralistik kayak begini
21:17silahkan nanti rakyat yang menilai
21:19saya ke Mas Adi
21:21Mas Adi
21:21kalau yang diusulkan Golkar dan teman-teman ini adalah
21:24menurut Anda
21:26bentuk koreksi sistem
21:28atau sinyal memang
21:29untuk adanya sentralisasi pusat?
21:33ya kalau saya secara prinsip
21:34pilkada langsung bahwa layak dievaluasi
21:37iya soal politik uang
21:39tentang mahar politik
21:40termasuk juga soal biaya penyelenggaraan
21:44yang menurut saya juga terlampau mahal
21:46saya kira sangat layak untuk dievaluasi
21:47tapi kan jawabannya kan tidak harus
21:50mengembalikan pilkada oleh DPRD
21:52apalagi kan kita tahu
21:53soal trust publik ke DPRD itu kan cukup rendah
21:57karena begitu banyak misalnya
21:58keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh DPRD
22:01dan bahkan DPR Pusat
22:02itu kan seringkali tidak pernah melibatkan rakyat
22:04pernah tidak?
22:05DPRD-DPRD itu dalam memutuskan keputusan apapun
22:09bertanya kepada rakyatnya
22:10tempat dia menjalunkan diri
22:12di basis konstituennya
22:13kan tidak pernah melakukan
22:14jadi itu sebenarnya ditentang
22:16bagaimana kemudian masa depan
22:18kepala-kepala daerah itu
22:19dipasrahkan dan ditentukan oleh mereka
22:22yang memang kinerjanya selama ini
22:23bagaimana rakyat itu memang harus menjadi
22:26tuan untuk menentukan siapa menjadi
22:28kepala daerahnya
22:29jangan ada kesan bahwa elit ini
22:31mulai takut dengan rakyatnya
22:32karena di tengah pemilih semakin kritis dan semakin nasional
22:36ya pemilih-pemilih yang tidak kompeten
22:38dipilih dan dia dihukum dalam pilkada itu
22:40oke kami tangkap
22:41jadi kesan itu yang harus dihindarkan sebenarnya
22:45tapi bagi saya
22:45hal-hal yang simpannya mahal gampang kok
22:47kuncinya di partai
22:48baik kami tangkap Mas Adi
22:52saya ke Bang Doli
22:53singkat saja Bang Doli
22:54yang menjadi kepemilikan rakyat terkait demokrasi
22:58satu-satunya adalah suara
22:59lalu jika rakyat hanya menonton
23:02umpamanya debat
23:04tapi tidak memilih
23:05dimana letak kedaulatannya
23:07singkat saja
23:09pertama
23:09pertama menurut saya
23:11keinginan kita dan peluang
23:14serta momentum untuk mengevaluasi
23:16mencepun rakyat ini
23:17jangan kemudian di stigma
23:19di framing ini untuk kepentingan
23:22apa namanya
23:23politik
23:23gitu ya
23:24kita sebetulnya sudah sejak lama
23:27dari kalau bicara tentang saya
23:295 tahun yang lalu
23:30bicara tentang soal revisi
23:31sistem politik ini
23:33jadi jangan kemudian diarahkan ini
23:35untuk kepentingan
23:36elit tertentu
23:382029 dan segala macam
23:40enggak ini momentum
23:41kita untuk mencintakan sistem ini
23:44gitu loh
23:44nah soal ada opsi
23:46kembali ke DPRD
23:47yang memang itu
23:48apa namanya
23:50juga di
23:52dijamin dalam konstitusi kita
23:54jangan kemudian juga
23:55disimpulkan
23:56ini sesuatu yang
23:57apa namanya
23:59tadi itu kembali ke soal
24:00kepentingan politik
24:01dan ini
24:01masih bergulir
24:03masih bergulir gitu loh
24:05jadi artinya
24:06masih dibahas
24:07dan juga masih
24:08diformulasikan
24:09seperti itu ya
24:10dan kita enggak tutup-tutupi
24:12kita sampaikan ke publik
24:14kita tunggu responnya
24:15seperti apa
24:16nanti bagaimana
24:16itu yang kita butuhkan
24:18sekarang sebetulnya
24:19gitu
24:20baik
24:21terima kasih
24:22Bang Doli
24:23dan juga terima kasih
24:25Bang Deddy
24:25dan Mas Adi
24:26untuk perspektifnya
24:27sore hari ini
24:28terima kasih
24:28selamat sore
Jadilah yang pertama berkomentar