- 1 hari yang lalu
Partai Demokrat yang pernah menolak keras pilkada lewat DPRD kini mulai merapat dengan mendukung wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar, Bahl
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Insya malam saudara, wacana pilkada yang kembali dipilih oleh DPRD makin menguat dengan datangnya dukungan baru dari Partai Demokrat yang menegaskan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.
00:13Sikap Partai Demokrat ini berbalik mendukung wacana pilkada melalui DPRD dinilai bertentangan dengan warisan politik Susilo Bambang Yudhoyono.
00:22Partai Demokrat yang pernah menolak keras pilkada lewat DPRD kini mulai merapat dengan mendukung wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlilah Adalia.
00:37Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Heron menyatakan, Partai Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo terkait wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD.
00:46Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto.
00:56Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kemenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD.
01:13Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar.
01:16Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan.
01:26Pada 2014 lalu, Presiden Kenamsu Silo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan perpu yang membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD.
01:35Perpu pertama yang ditanda tangani adalah perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
01:42Perpu ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yaitu tentang pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
01:51Dalam pasal 1, angka 1 tertulis, pilkada dilaksanakan secara langsung dan demokratis.
01:58Sebagai konsekuensi dari penetapan perpu pilkada secara langsung, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum,
02:04SBY saat itu juga menerbitkan perpu nomor 2 tahun 2014, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
02:14Perpu ini intinya berisi dua hal, yaitu pertama, menghapus tugas dan wawenang DPRD provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur.
02:25Yang kedua adalah menghapus tugas dan wawenang DPRD kabupaten kota, mengangkat atau menghentikan bupati dan wakil bupati.
02:34Pernyataan dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi.
02:41Gerindra menilai pilkada langsung masih perlu perbaikan karena ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara.
02:50Di wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar, belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan.
03:02Nah inilah yang kemudian kalau kasihan di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita bergehendak untuk mengenalikan sistem pemilihan kepala daerah itu.
03:20Melalui mekanisme di DPRD.
03:24Dengan konfigurasi mayoritas partai di parlemen, arah perubahan undang-undang praktis berada di tangan elit partai.
03:31Pilkada langsung memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan kebutuhan rakyat.
03:38Dengan wacana kembalinya pilkada melalui DPRD, tentunya akan kembali menuai polimik baru.
03:45Tim Liputan, Kompas TV
03:47Lalu apakah perubahan haluan terkait pilkada lewat DPRD yang dilakukan Demokrat ini akan meyakinkan partai lain untuk sama-sama mendukung wacana pilkada tidak langsung?
04:01Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika.
04:12Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini.
04:15Selamat malam Mas Tifal, Pak Syarif.
04:17Sudah bergabung bersama kami dalam diskusi malam hari ini.
04:21Pilkada langsung ini kan bisa dibilang sebagai legisinya Pak SBY saat menjadi Presiden Pak Syarif.
04:27Cuman sekarang Partai Demokrat berubah haluan mendukung pilkada tidak langsung, pilkada lewat DPRD.
04:33Sebetulnya di alam pikirannya teman-teman Demokrat ini, realita apa yang menghantam sehingga rasa-rasanya pilkada langsung sudah tidak relevan lagi sekarang dan akhirnya pilkada tidak langsung saja?
04:44Mas Tifal, jadi sejak keluar Perpu tahun 2014 yang menganulir tentang pemilihan secara tidak langsung gubernur dan bupati,
05:02maka kami di sisi lain juga melakukan analisa dan pengamatan apa sih sebenarnya keuntungan daripada pemilihan langsung itu dan apa sih kelemahan yang terjadi.
05:18Nah, kalau keunggulannya memang kita sudah tahu bersama, yaitu kita menegakkan demokrasi yang merupakan hak rakyat yang harus kita junjung tinggi.
05:30Dan itu saya pikir salah satu terobosan di negara kita.
05:34Nah, tetapi dampak daripada yang terjadi adalah terjadinya kualitas daripada demokrasi itu sendiri.
05:44Nah, selama sampai dengan tahun 2024 kemarin, kami mengamati bahwa biaya politik atau biaya pilkada secara langsung ini sangat luar biasa.
05:56Baik dari sisi calon maupun dari sisi anggaran pemerintah.
06:01Nah, kalau ini diakumulasikan, sudah terlalu banyak anggaran yang sangat dibutuhkan dan transparansi sangat diragukan.
06:12Tapi begini Pak, sorry saya potong.
06:14Kalau kemudian urusannya soal politik uang seperti beberapa partai lain juga membuat alasan sedemikian,
06:19Ini muncul juga pernyataan dari Partai Golkar.
06:21Pak Sarmuji, sekjen Partai Golkar, walaupun kemudian pilkada lewat DPRD, Golkar juga mendorong paslon tetap harus kampanye ke masyarakat.
06:29Ya, ujung-ujungnya itu duit lagi kalau tetap ada kampanye.
06:32Iya, tetapi tidak sebesar dengan kalau pilkada secara langsung.
06:37Itu sangat terbatas dan bisa dikontrol.
06:39Nah, inilah yang mendasari kami menalah bahwa sebenarnya tujuan daripada pilkada langsungnya adalah
06:48kita mengutamakan demokrasi, kita memprioritaskan demokrasi, hak rakyat.
06:55Namun di sisi lain, banyak kendala-kendala yang kita hadapi, antara lain biaya.
07:00Nah, yang lain lagi adalah akibat daripada biaya yang tidak terkontrol tersebut,
07:06akibatnya adalah kita bisa melihat banyak pengalaman bahwa setelah terpilih,
07:13banyak kepala-kepala daerah yang mengalami batu sandungan.
07:18Nah, ini yang menyebabkan kualitas daripada demokrasi, itu semakin menurun.
07:23Nah, ini yang kami khawatirkan.
07:26Oke, saya kasih giliran ke Mas Toto sekarang.
07:29Mas Toto, cukup berhalasankah kemudian Partai Demokrat berubah haluan
07:32dan awalnya menginisiasi pilkada langsung menjadi tidak langsung?
07:35Sejarahnya Pak Syarif ini sangat tahu ya.
07:40Saya ingat sekali Pak Syarif itu saat itu adalah Ketua Harian.
07:43Pak Syarif pasang badan dari statement yang dikeluarkan oleh Pak SBY,
07:47bahkan sempat keluar statement, kami siap menghadapi KMP untuk mempertahankan perpu.
07:53Nah, kita bedah nih Mas Tifal, apakah masih berlaku atau tidak statement Pak SBY
07:58yang saat ini masih jadi Ketua Majelis Tinggi.
08:00Pak SBY saat itu pasang badan untuk pilkada langsung
08:05karena alasan yang menurut saya sampai sekarang masih bisa berlaku.
08:09Pertama, Pak SBY mengatakan kita ingin mempertahankan demokrasi
08:13karena ada keterwakilan dan hubungan dengan masyarakat langsung.
08:18Yang kedua, Pak SBY mengkaitkan dengan yang namanya ini linier
08:23dengan pilihan kita terhadap sistem presidensial.
08:26Ketika kepala pemerintahan atau presiden dipilih langsung,
08:30ya sudah pasti kepala daerahnya dipilih langsung.
08:32Saya tidak melihat itu berubah saat ini.
08:36Kecuali, jangan-jangan partai-partai ini kemudian ingin mengubah sistem pemilu presiden
08:41untuk kemudian dipilih juga oleh parlemen.
08:44Saya hanya menyitir apa yang diungkapkan oleh Pak SBY.
08:47Yang kedua, saya pikir Pak SBY itu ketika dilihat legasinya adalah
08:52akhirnya mengeluarkan perpu tentang pilkada langsung,
08:55Pak SBY sendiri itu adalah produk presiden pertama
08:59yang dipilih oleh sistem presidensial pemilihan langsung.
09:04Pada titik itu menurut saya kenapa SBY sangat pasang badan
09:08dengan konsep pilkada langsung.
09:10menjawab apa yang dikemukakan oleh Pak Syarif
09:13dan saya pikir sejalan dengan statement dari masing-masing
09:16pendukung pilkada R.D. gitu ya.
09:22Mas Toto?
09:25Oke, boleh dilanjutkan.
09:26Terkait dalam manipolitik yang selalu diutarakan.
09:31Kita tahu, Mas Tifal,
09:32bahwa yang namanya manipolitik,
09:36itu kan ada pemberi, ada penerima.
09:39Lalu bagaimana logika dari para elit
09:42yang dihukum adalah penerimanya saja masyarakat dengan diambil haknya.
09:46Pemberinya yang adalah para calon, partai,
09:50lalu apa hukumannya?
09:51Kalau kemudian logika itu juga dipakai, Mas Tifal,
09:54pertanyaan saya kepada para elit itu adalah
09:56apakah dalam pilpres,
09:58dalam pilek manipolitik tidak terjadi,
10:00lalu kemudian apakah kita harus membubarkan pilek,
10:04lalu kita kemudian membubarkan pilpres juga
10:06dalam konteks pemilih langsung,
10:08kan nggak bisa.
10:09Sehingga menurut Anda apa di balik
10:11apa di balik posisi demokrat yang berubah ini ada apa?
10:16Kalau yang namanya Girindra konsisten
10:19dari 2014 ketika terjadi situasi ini,
10:22yang tidak konsisten,
10:23kalau betul ya, ini kan sebenarnya belum diambil keputusan,
10:25adalah PKB dengan demokrat.
10:28Dan ini kan selalu kalau kita mau berspekulasi,
10:31saya anggap deh bentuk keterpaksaan
10:34dari posisi demokrat
10:36yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran
10:40ketika resiko politiknya mungkin dianggap terlalu besar
10:44karena di situ ada ketua umum yang kemudian menjadi menteri.
10:48Moga-moga saya salah,
10:49tapi spekulasinya menurut saya
10:50kalau sampai demokrat berani berbeda
10:53dengan sikap SB yang menjadi legasi.
10:56Memang di situ mungkin ada sebuah pertaruhan besar.
10:58Mungkin Pak Syarif yang nanti bisa menjawab.
11:00Nah Pak Syarif, betulkah ada keterpaksaan
11:01karena masuk dalam koalisi pemerintahan
11:03makanya harus sama satu suara?
11:06Nggak, sama sekali tidak ada.
11:08Ini berdasarkan analisa dan pengamatan
11:12dari Partai Demokrat itu sendiri.
11:15Jadi sekali lagi,
11:16kita serahkan aja kepada DPR nanti
11:20bagaimana membahasnya.
11:21dan tentunya kita memberikan dukungan yang terbaik
11:26yang mana yang dipilih.
11:27Tetapi satu hal lagi yang perlu kami ingatkan
11:31bahwa perlu ada literasi kepada masyarakat
11:34bahwa alternatif yang dipilih nanti itu
11:37seperti apa.
11:39Nah, biarkanlah kita lihat respon masyarakat nanti.
11:43Bagaimana?
11:43Nah, tetapi sekali lagi kita tetap komited
11:48untuk menegakkan demokrasi.
11:50Hak raya tetap kita berikan.
11:52Tetapi yang kedua adalah kualitas daripada demokrasi.
11:55Itu sendiri harus menjadi prioritas.
11:58Nah, efisiensi dalam hal ini juga
12:00sangat perlu untuk dilakukan.
12:05mengingat keterbatasan,
12:07pemerintah juga sangat terbatas
12:09untuk mendukung
12:10PKD secara langsung.
12:12Apalagi,
12:13apalagi calon-calon yang maju itu juga
12:16transparansi di dalam
12:17melakukan kampanye kepada
12:19masyarakat ini
12:20agak sulit untuk dikontrol.
12:22Oke, saya mau tahu juga begini Pak Syarif.
12:25Kalau ada dorongan seperti ini,
12:27sudah ada perubahan sikap
12:28dari Partai Demokrat,
12:29sesungguhnya Pak SBYK yang mendorong ini
12:31atau siapa yang mendorong di internal demokrat
12:33agar pilkada ini jadi tidak langsung?
12:35Kita jawab sebentar lagi.
12:36Jangan kemana-mana.
12:46Kami masih berdiskusi dengan Syarif Hasan
12:47dari Partai Demokrat
12:48dan juga Yunarto Wijaya
12:50dari Carta Politika.
12:51Melanjutkan diskusi tadi, Pak,
12:52sesungguhnya ide untuk mengubah haluan
12:54Partai Demokrat berubah haluan
12:56ke pilkada tidak langsung ini.
12:57Apakah langsung dorongan dari Pak SBY
12:58atau dari pihak lain di internal partai?
13:01Ini melalui satu komite
13:03yang seperti saya jelaskan tadi.
13:05Kita akan melakukan kajian yang mendalam
13:08sejak tahun 2014.
13:11Jadi dari kajian itu
13:13dan berdasarkan pemilu kada
13:15yang kita lakukan sampai dengan
13:17tahun 2024 kemarin ini,
13:19kami melakukan kajian yang sangat mendalam
13:23dan dari kajian itulah timbul satu kesimpulan
13:26dan kebetulan ada satu ide untuk melakukan perubahan.
13:31Nah, artinya dalam hal ini
13:33Gayung bersambut,
13:35ya kami melakukan suatu kesimpulan.
13:38Nah, kesimpulan itulah yang kami sampaikan
13:39dan kebetulan
13:41teman-teman koalisi juga memiliki pandangan yang sama
13:45bagi yang dari partai-partai lain
13:47sehingga ya ini
13:48secara kebetulan saja
13:50dan tentunya
13:52kita serahkan kepada
13:54kepada teman-teman di DPR lagi
13:56untuk membahasnya.
13:57Dan Pak SBI juga merasa juga setuju
13:59dengan berubah menjadi pilkada tidak langsung itu?
14:01Ini domennya dari
14:04pengurus harian
14:05kalau majelis tinggi itu kan
14:08domennya tentang
14:09lima hal
14:10itu menyangkut masalah pemilihan presiden
14:13dan wakil presiden
14:14kemudian
14:15anggota DPR
14:17pimpinan MPR
14:18dan pimpinan DPR
14:19dan
14:20dan
14:21dan
14:22selain daripada itu ya
14:25semuanya diserahkan kepada DPP
14:27Nah, sekali lagi ini adalah
14:29suatu keputusan
14:31partai
14:34yang tadi sudah disuarakan oleh
14:36dijelaskan oleh
14:38Pak Sekjen
14:39dan tentu ini adalah
14:40merupakan salah satu juga
14:42langkah kami adalah
14:44kami menyarankan sepenuhnya kepada
14:46masyarakat
14:47Oke, so
14:48cuman begini Pak
14:48kalau ngomong-ngomong soal masyarakat
14:50ini ada dua lembaga survei
14:51yang sudah mengeluarkan
14:52rilis datanya
14:53respon masyarakat
14:54atas rencana pilkada
14:56tidak langsung itu
14:56di Litbang Kompas
14:58dalam rentang
14:5883,5 sampai
15:0085,1 persen
15:01berharap pilkada
15:02tetap berlangsung
15:03dengan sistem
15:04dipilih langsung oleh rakyat
15:05dari survei
15:07LSI DINIJA
15:0866,1 persen
15:10merasa tidak setuju
15:12kalau itu berubah
15:12jadi pemilihan lewat DPRD
15:14tidakkah itu dicermati juga oleh Demokrat
15:15ya begini
15:17tentu harus ada literasi
15:19yang komprehensif
15:20dari teman-teman di DPR
15:22bagaimana
15:23untuk meyakinkan pada masyarakat
15:25nah kita harapkan
15:26mungkin dari sudut pandang
15:28anggota DPR
15:29yang nanti akan membahas
15:31undang-undang pemilih tersebut
15:33akan terungkap bahwa
15:34sebenarnya
15:35yang terbaik ya kemana
15:36nah kalau sekarang
15:37yang dilakukan oleh
15:38lembaga survei itu
15:39karena belum adanya
15:40literasi dari
15:42dari
15:43anggota DPR
15:44dan saya pikir
15:45itu paling penting
15:46itulah yang kita
15:48kita
15:49akan
15:49amati
15:50mudah-mudahan
15:51sejalan dengan
15:52apa yang akan
15:53disampaikan
15:54yang diputuskan oleh
15:55anggota DPR
15:56yang akan datang
15:57mas Toto
15:59apa kemudian
16:00efek politik yang
16:02langsung tidak langsung
16:03akan dirasakan
16:04partai demokra
16:04kalau berubah sikap
16:05seperti ini
16:06begitu juga
16:06mengikuti
16:07partai-partai koalisi lainnya
16:09dulu itu ketika
16:112014
16:12terjadi
16:13peristiwa walkout
16:15oleh fraksi partai demokrat
16:16itu sempat
16:17Pak SBI itu
16:18kemudian
16:18sampai dituduh
16:19macam-macam
16:20oleh sekian banyak pihak
16:21dianggap
16:22Bapak
16:22pilkada tidak langsung
16:24dan lain-lain
16:24dan Pak SBI
16:25langsung merespon
16:26dengan perpu
16:27itu sebuah keberanian
16:28berpolitik
16:28yang menjadi legasi
16:29di akhir
16:29pemerintahnya
16:30dan Pak SBI
16:31sebagai seorang yang
16:32sangat intelek
16:33membeberkan
16:34penjelasannya
16:35lewat tweet
16:36lewat
16:37konferensi per
16:38secara lisan
16:39yang tadi
16:39saya sudah jelaskan
16:40itu masih berlaku
16:41saya berharap
16:42Mas Tifal ya
16:43bahwa ini
16:44sikap dari
16:45teman-teman fraksi
16:46jangan-jangan
16:47belum soan nih
16:47ke Pak SBI
16:48kalau sudah soan
16:50jangan-jangan berubah lagi
16:50seperti terjadi
16:51pada 2014
16:52ada perbedaan
16:54antara sikap
16:54walkout dari
16:55demokrat
16:56dengan sikap
16:57yang kemudian
16:58diambil oleh Pak SBI
16:59yang akhirnya
16:59mengeluarkan perpu
17:00dan membatalkan
17:01situasi itu
17:02dan
17:03saya pikir
17:04kalau kita bicara
17:05mengenai survei
17:06menarik memang
17:07Mas Tifal ya
17:08ada tuduhan
17:09bahwa ketika ada
17:10survei keluar
17:11rakyat setuju
17:12dengan pilkada langsung
17:13lembaga survei
17:14tentu saja
17:14setuju dengan
17:15pilkada langsung
17:15nanti kerjanya hilang
17:16saya mendorong
17:18misalnya
17:18pemerintah
17:19membuat survei
17:20melalui
17:21lembaga yang dipimpin
17:22oleh
17:23misalnya
17:24oleh Muhammad Kodari
17:25sehingga
17:26tidak dituduh
17:27punya kepentingan
17:28ini maksudnya apa nih
17:28silahkan
17:29lo enggak
17:30supaya kemudian
17:31kita bisa melihat
17:32secara objektif
17:33bahwa dari semua pihak
17:35risetnya apakah
17:36menyertakan hasil yang sama
17:37atau tidak
17:37karena kalau yang kemudian
17:39membuat survei adalah
17:40yang mengkritik
17:40dianggap punya kepentingan
17:42saya ingin menjawab juga
17:44mengenai tadi
17:45pembiayaan
17:46money politik
17:47saya sudah jelaskan
17:48apakah kemudian
17:49disebabkan oleh penerima
17:50atau pemberi
17:51juga
17:51yang seharusnya dihukum
17:53tentang kos politik
17:54ada yang mengatakan
17:55uangnya dibanding
17:56kita pilkada
17:57misalnya 28 triliun
17:59plus 800 miliar
18:00dari APBD
18:00lebih baik
18:01kemudian dipakai
18:02buat program-program yang lain
18:04kalau logikanya
18:05seperti ini
18:06Mas Tifal
18:07yang namanya
18:08pilpres
18:09langsung
18:09itu biaya
18:1074 triliun
18:11apakah karena alasan itu
18:12kita akan bubarkan juga
18:13jadi
18:14dari situ kita bisa melihatlah
18:16tidak ada alasan baru
18:18dan ketergesa-gesaan
18:19dan kebutuhan
18:20selain ini adalah
18:22sebuah
18:23pandangan
18:24yang menurut saya
18:25memang
18:26hitung-hitungannya
18:27adalah untuk kepentingan
18:28bagaimana pilkada ini
18:29akan dibuat
18:30menjadi arisan
18:31daulat rakyat
18:32yang akan diambil
18:33oleh daulat elit
18:34dengan mudah
18:34mereka akan kemudian
18:36bisa memilih
18:37siapa yang diinginkan
18:38dan
18:39tidak pernah ada partai
18:40yang berbicara
18:41mengenai
18:41kos politik
18:43dalam konteks
18:43biaya mahar
18:44yang jumlahnya itu
18:45luar biasa
18:46karena kita tahu
18:47itu bukan
18:49dinikmati oleh
18:50masyarakat
18:51tapi dinikmati oleh
18:52partai-partai
18:52hal benar terjadi
18:53Pak Syarif
18:54terakhir untuk Anda
18:55karena yang sampai sekarang
18:56menyatakan menolak
18:58baru PDI perjuangan
18:59apakah kemudian
19:00dari Partai Demokrat
19:01juga berupaya untuk
19:02lobi-lobi
19:03atau mungkin
19:04akan merangkul
19:04Partai Demokrasi Indonesia
19:05Perjuangan
19:06untuk ikut mendukung
19:07Pak Pilkada Tidak Langsung Ini
19:08saya pikir
19:10masing-masing partai
19:12itu kan punya
19:13kebijakan sendiri-sendiri
19:14dan itu
19:15sangat tidak
19:17tidak etis
19:18rasanya kalau
19:19Partai Demokrat
19:21akan melakukan
19:22lobi
19:23untuk itu
19:24tetapi
19:25komunikasi itu
19:26memang perlu
19:26tetapi sekali lagi
19:28kita menghargai
19:29independensi
19:31masing-masing partai
19:32saya pikir
19:34mudah-mudahan
19:34dengan demikian
19:35mana yang terbaik
19:37nanti ya kita
19:37kita tunggu saja
19:38mudah-mudahan
19:39literasi yang dilakukan
19:41oleh teman-teman
19:41EPR itu bisa
19:42sangat memberikan
19:43pencerahan yang
19:44baik dan luas
19:45kepada masyarakat
19:46saya pikir itu
19:47oke terakhir
19:48Mas Toto
19:48kemungkinan itu
19:49ada atau tidak
19:50kalau PDIP juga
19:51ikut berubah pikiran
19:51menurut saya
19:54menurut saya
19:54PDI Perjuangan
19:54ada dalam posisi
19:56lebih tidak punya beban
19:57nggak ada
19:58kadernya yang jadi menteri
19:59apalagi ketua umumnya
20:01yang jadi menteri
20:01meskipun sendirian
20:02di luar pemerintahan
20:03ya ini bukan
20:05masalah menang
20:06atau kalah
20:07tetapi kemudian
20:08pengambilan sikap
20:09yang akan dilihat
20:10dalam sejarah
20:11dan kita tahu
20:12upaya-upaya seperti ini
20:13sudah sering terjadi
20:14kekuatan demokrasi
20:15itu bukan ditentukan
20:16oleh matematika politik
20:17dalam DPR saja
20:18baik
20:19masyarakat
20:19dalam demokrasi
20:20di lapangan pernah
20:21menggagalkan upaya
20:23untuk mengintervensi
20:24keputusan MK
20:25terkait dengan usia
20:26dan kemudian threshold
20:28dalam penentuan pilkada
20:29semoga itu
20:30tidak terjadi lagi
20:31tetapi kita tahu
20:32ketika ada persekongkolan
20:34dalam mengambilkan
20:35keputusan yang sifatnya
20:35sepihak
20:36mau tidak mau
20:37masyarakat dan semua elemen
20:38di luar trias politika
20:40mungkin akan turun
20:41oke
20:41baik
20:42Mas Toto
20:42Pak Syarif
20:43terima kasih banyak
20:44sudah mau bergabung
20:45dalam diskusi kami kali ini
20:46sehat selalu semuanya
20:47Pak Syarif
20:47hati-hati di jalan ya
20:48selamat malam
20:49terima kasih
20:50terima kasih
Jadilah yang pertama berkomentar