HAM Indonesia VS HAM Universal
Mana yang lebih unggul?
Isu HAM adalah isu yang termasuk ke dalam hal sensitif untuk diperbincangkan. Alasan utama mengapa HAM termasuk ke dalam isu yang sensitif untuk diperbincangkan karena adanya konsep pluralis dalam memandang HAM. Semisal contoh membahas HAM dalam beragama, HAM dalam orientasi seksual, HAM dalam keluarga, dst. Namun, isu — isu tersebut tak lepas dari kehidupan sehari — hari manusia, terutama masyarakat Indonesia.
Beberapa waktu lalu, Indonesia sedang menghadapi polemik LGBT yang mencuat di tengah — tengah masyarakat. Jika kita melihat isu ini, isu tersebut tak bisa hanya dilihat dari kacamata satu penerapan ilmu saja. Semisal contoh, LGBT dilihat dari kacamata HAM saja atau dari kacamata agama saja. Ada sektor — sektor lain yang harus dilihat, seperti sosial, kesehatan, psikologis, ideologis, humaniora, dan bahkan hukum.
Sejatinya di Indonesia, LGBT tidak dilegalisasikan dalam UU atau peraturan. Ketiadaan legalisasi tersebut bukan berarti mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan. Saya ambil contoh pada suku. Di Indonesia sendiri masih terdapat suku — suku yang belum terdata, seperti beberapa suku di pedalaman Papua. Meskipun tidak terdata / terdaftar, tidak menjadikan mereka sebagai warga negara asing. Mereka tetap warga negara Indonesia yang memiliki hak setara dengan masyarakat Indonesia lainnya, seperti hak layanan kesehatan, pekerjaan, dsb.
Ada pula yang disebut sebagai “payung suku”. Semisal contoh suku Karo masuk ke dalam bagian suku Batak. Meski secara sejarah, tercatat bahwa Karo memang bagian dari Batak, banyak masyarakat Karo yang menolak argumen tersebut. Mereka berpendapat bahwa Karo adalah Karo. Begitu pula mereka yang memiliki pola pandang lain terhadap orientasi seksual mereka. Mereka berdiri di bawah payung yang sama, yaitu Indonesia. “Lalu kalau mereka memang di bawah ‘Indonesia’, seharusnya mereka mengikuti aturan — aturan yang ada dong? Begitu pula jika mereka teriak mengenai HAM, maka mereka harus memerhatikan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa HAM itu dibatasi dengan adanya agama, moralitas, dan norma yang hidup di tengah masyarakat?”
Pertanyaan itu tidak salah sama sekali. Indonesia sendiri bahkan sudah menerapkan perpres 111 / 2025 yang mencantumkan LGBT, dimana penyebaran paham LGBT adalah ancaman non — militer terhadap masyarakat dan ideologi. Perlu digaris bawahi, bahwa yang dijadikan ancaman adalah penyebaran pahamnya, bukan individunya. Perkembangan LGBT itu sangat fluid. Pada awalnya LGBTQ hanya bersifat sebagai klasifikasi saja, bahwa ada manusia yang memiliki ketertarikan sesama jenis atau lebih dari sejenis. Namun, perubahan terjadi ketika LGBT menjadi sebuah paham politik dan menjadikannya komunitas politik.
Sehingga jika dalihnya adalah untuk mempertahankan ideologi bangsa dan moralitas masyarakat, penyebaran paham LGBT harus ditangani, saya sepakat. Namun, individu yang hidup di Indonesia harus tetap mendapatkan hak kehidupan mereka seperti apa yang disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai. Sebelumnya, Presiden ke — 7 RI, Ir. Joko Widodo juga meminta kepada aparat penegak hukum, agar keamanan dan keselamatan kelompok rentan tersebut tetap terjaga.
Nah, terkait pembahasan HAM ini (studi kasus : fenomena LGBTQIA+ di Indonesia) memang Indonesia telah mendapatkan teguran berulang — ulang kali, namun teguran itu terus menerus ditolak karena komitmen bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dalam menolak adanya resolusi LGBT di berbagai forum — forum internasional. Hal tersebut dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi utama kenegaraan. Terdapat celah yang terlihat jelas pada UUD 1945 itu sendiri. Dimana pada pasal 28 J UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan hak asasi, terdapat pasal — pasal lain yang mengatur mengenai hak — hak manusia di pasal yang sama (Pasal 28) atau pasal berbeda.
Oleh karena itu, ruang diskriminasi terhadap kelompok orientasi seksual tak pernah diberikan. Pemerintah memang memiliki hak, namun jika sudah berarah pada diskriminasi maka itu jelas melanggar landasan — landasan negara itu sendiri. Pada hakikatnya, Indonesia termasuk ke salah satu negara yang mengikuti konvensi HAM dunia. Namun, Indonesia menegaskan bahwa penerapan HAM tersebut juga turut dipertimbangkan dengan adanya aturan negara itu sendiri (konsep kedaulatan negara).
Kembali lagi, meski negara tidak mengakui kelompok tersebut, bukan berarti negara tidak memerhatikan mereka. Bukan berarti hak — hak kewarganegaraan mereka dikesampingkan. Dalam sejarah Indonesia, tidak ada orang yang dikeluarkan dari negara karena hak mereka sendiri untuk hidup. Berbeda dengan HAM universal, yang beranggapan bahwa HAM itu sendiri tidak ada batasannya, HAM universal memberikan sudut pandang yang lebih “luas”. Maka dari itu, sering kali HAM universal disamakan dengan HAM liberal meskipun konotasinya memiliki perbedaan. HAM universal adalah hak — hak yang sudah didapatkan sejak manusia lahir (ini merupakan pedoman utama HAM diseluruh dunia, termasuk Indonesia). Sedangkan HAM Liberal adalah bentuk hak asasi yang terfokus pada hak sipil — politik yang berakar dari pemikiran filosofis John Locke dan Thomas Hobbes yang terfokus pada kontrak sosial.
Bagi banyak orang, keberadaan HAM liberal ini = agenda politik negara barat (paham sekulerisme). Maka bagaimana dengan mereka yang berhadapan langsung dengan fenomena ini tanpa memahami, mengetahui, dan mengikuti paham sekuler tersebut? Apakah mereka masih dianggap bahwasannya perasaan mereka adalah adopsi barat?
Dalam PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Edisi III) homoseks dan / atau biseksual bukan merupakan gangguan kejiwaan, begitu pula yang dicantumkan APA (American Psychiatric Association) dan WHO (World Health Organization) yang tidak lagi mencantumkan LGBT sebagai gangguan kejiwaan. Namun, tak bisa disalahkan bahwa masih adanya stigma masyarakat Indonesia yang menganggap hal tersebut sebagai gangguan kejiwaan dan / atau penyimpangan seksual.
Menurut dr. Boyke (pakar seksolog Indonesia) menyatakan bahwa 70–75% LGBT muncul diakibatkan oleh faktor lingkungan. 3–5 % disebabkan oleh genetik dan biologis dan sisanya disebabkan karena adanya masalah gangguan psikologis, seperti trauma. Namun sampai detik ini, tidak pernah ditemukan penyebab khusus maupun tunggal mengapa seseorang menjadi LGBT. Secara biologis ada perbedaan volume otak manusia pada homoseks dengan heteroseks. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, tidak bisa langsung dinyatakan, individu laki — laki yang memiliki volume belahan otak kiri dan kanan yang simetris besarnya, tidak menjustifikasi bahwa seseorang adalah Gay.
Get Keanu Ginting’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Membahas isu HAM dan LGBT ini merupakan bentuk pemikiran yang kompleks yang dimana menggabungkan pemikiran filsafat, psikologi, HAM, kesehatan, sosial, dan ideologi. Pandangan saya secara pribadi menggambarkan bahwa isu ini tidak akan pernah berakhir meskipun ada UU yang melarang atau melegalkan LGBT. Hal tersebut didasari pada beberapa poin, sebagai berikut.
- Stigma yang kuat di tengah masyarakat dan berpotensi melemah.
- Anggapan pelanggaran moral, agama, norma, dan dasar — dasar negara.
- Bertentangan dengan pandangan HAM (Pluralis VS Univeralis).
- Besarnya populasi LGBT di Indonesia (diperkiraan 3% atau 8 juta populasi dari total populasi masyarakat Indonesia — — Data hanya berdasarkan dari Kementerian Kesehatan bukan hanya mengenai perkembangan kasus HIV / AIDS namun juga penyakit lain atau data laporan konsultasi psikologi / psikiater)
- Legalisasi UU anti — LGBT tidak menjamin keberadaan LGBT berkurang / menurun.
- Pergerakan LGBT semakin tak terdeteksi / underground, berpotensi meningkatkan HIV / AIDS.
- Sanksi internasional terhadap Indonesia.
- Berpotensi kurangnya minat perdagangan dan / atau pariwisata negara asing ke Indonesia.
- Menciptakan keresahan publik.
- Meningkatnya angka diskriminasi (jika terdapat UU yang bersifat diskriminasi).
- Menjadikan UU / Perwal / Perbup / Perda / Perpres sebagai acuan untuk melancarkan aksi diskriminasi, pengucilan, pemukulan, dan berkemungkinan pelanggaran HAM berat.
- Meningkatnya angka gangguan kejiwaan / mental health.
- Kurangnya kepercayaan terhadap dasar negara, agama, dan norma.
- Meningkatnya angka bunuh diri, dan
- Meningkatnya keberadaan lavender marriage. (Akan dibahas ditulisan selanjutnya).
