- 5 bulan yang lalu
- #bps
- #celios
- #pertumbuhanekonomi
JAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga independen Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data pertumbuhan ekonomi RI 5,12% pada kuartal dua 2025.
Celios bilang data BPS tidak sesuai kondisi riil perekonomian. Kenapa harus ke PBB?
Kita tanyakan langsung Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar melalui sambungan daring.
Baca Juga Hasil Survei BPS: Biaya Transportasi Bekasi Termahal se-Indonesia, Tembus Rp1,9 Juta per Bulan di https://www.kompas.tv/ekonomi/610753/hasil-survei-bps-biaya-transportasi-bekasi-termahal-se-indonesia-tembus-rp1-9-juta-per-bulan
#bps #celios #pertumbuhanekonomi
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal peristiwa ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/611038/full-celios-bongkar-kejanggalan-data-ekonomi-bps-minta-pbb-lakukan-audit-sapa-pagi
Celios bilang data BPS tidak sesuai kondisi riil perekonomian. Kenapa harus ke PBB?
Kita tanyakan langsung Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar melalui sambungan daring.
Baca Juga Hasil Survei BPS: Biaya Transportasi Bekasi Termahal se-Indonesia, Tembus Rp1,9 Juta per Bulan di https://www.kompas.tv/ekonomi/610753/hasil-survei-bps-biaya-transportasi-bekasi-termahal-se-indonesia-tembus-rp1-9-juta-per-bulan
#bps #celios #pertumbuhanekonomi
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal peristiwa ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/611038/full-celios-bongkar-kejanggalan-data-ekonomi-bps-minta-pbb-lakukan-audit-sapa-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Masih di Kompas Bisnis, Saudara, Lembaga Independent Center of Economics and Law Studies.
00:04Selios meminta persyurikatan bangsa-bangsa atau PBB untuk mengaudit Badan Pusat Statistik atau BPS
00:11yang merilis soal data pertubuhan ekonomi Republik Indonesia 5,12% pada kuartal 2 2025.
00:19Selios bilang data BPS tidak sesuai kondisi real perekonomian.
00:23Kenapa harus ke PBB? Kita tanyakan langsung Direktur Kebijakan Publik Selios,
00:27Media Wahyu di Askar melalui sambungan daring.
00:30Selamat pagi Mas Media.
00:33Selamat pagi Mas.
00:34Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada hari ini.
00:37Mas, pada akhirnya Selios meminta langsung kepada PBB, menyurati PBB.
00:42Saatnya apa angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS?
00:44Kenapa harus PBB sebenarnya?
00:48Iya Mas, kami menulis surat ke PBB sebagai langkah untuk ungkapan keprihatinan
00:55soal kemungkinan inkonsistensi dan ketidakabatan data PBB portal kedua yang masih dirilis BPS.
01:01Karena banyak ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat ilas bingung.
01:05Karena data pertumbuhan ekonomi 5,12% itu di luar ekspektasi ya.
01:12Bahkan studi Rutgers itu menyebutkan pertumbuhan ekonomi hanya 4,8%.
01:17Jadi kami mengirim surat ke Divisi Statistik PBB dan Komisi Statistik PBB
01:22yang berpegas melakukan pengawasan metode logis statistik yang paling.
01:27Jadi kami meminta mereka melakukan pinjauan diagnostik teknis
01:30terhadap kerangka persyukuran pertumbuhan ekonomi Indonesia.
01:35Termasuk juga mendorong melakukan peer review
01:38melibatkan ahli statistik independen profesional yang diakreditasi PBB.
01:42Saya terlibat selama beberapa tahun terakhir dalam berbagai mekanisme PBB
01:47dan advokasi ini sangat mungkin dilakukan.
01:50Jadi meskipun mereka tidak memiliki fungsi investigasi hukum atau enforcement ya
01:55tapi mereka bertanggung jawab untuk penciptakan data yang kredibel
01:59yang kemudian bisa equal to equal bisa dibandingkan antar negara.
02:03Dan kami mengirimkan surat ini murni berbasis pertimbangan akademik
02:08yang terukur dan independen
02:09dan dari hasil estimasi kami ada potensi DPS
02:13setelah 6 dari 10 prinsip dasar statistik resmi PBB
02:17soal transparansi data, independensi data
02:21termasuk juga soalan penggunaan metodologi yang sesuai
02:26dan sesuai dengan skandar-skandar internasional.
02:28Jadi langkah ini tidak ada intensi untuk merusak kitab pemerintah
02:32ini langkah yang biasa sebetulnya dalam dunia akademik.
02:35Justru kami cinta pada Indonesia
02:36kita ingin data DPS lebih akurat, kita ingin bangsa yang lebih baik.
02:39Oke Mas Media, kalau dari penyataan Anda bahwa ada data yang tidak sinkron
02:44pastinya itu dibandingkan dengan data yang memang sudah dilakukan.
02:49Apakah mungkin Celios punya data atau perhitungan sendiri
02:52berapa angka pertumbuhan hasil hitungan yang Celios sendiri lakukan
02:57dibandingkan dengan DPS?
02:58Kami melakukan identifikasi termasuk juga perhitungan statistik yang matang ya
03:05setelah DPS mengirimkan pertumbuhan ekonomi
03:09dan kami melihat ada anomali pendagangan dan pendapatan pemerintah misalnya
03:13jadi DPS melakukan pertumbuhan ekspor dan impor itu tumbuh
03:17tapi pada saat bersamaan pendapatan negara bukan pajak malah turun 23%
03:22dan ini sangat-sangat anomali ya dan sulit ditemukan alasannya.
03:29Ada juga anomali soal pertumbuhan musiman ya
03:31yang kuartal 1 harusnya kan memang lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua
03:35karena di kuartal 1 itu ada Ramadan di Bejitri
03:38sedangkan di kuartal kedua gak ada pertumbuhan musiman
03:43yang mendorong kinerja yang lebih tinggi.
03:46Ini belum termasuk tadi yang sudah dimensin soal ketidak
03:49konsistenan indikator manufaktur misalkan bagaimana mungkin manufaktur itu tumbuh
03:55tapi pada saat yang sama data purchasing managers index kita itu turun
03:59dan pada saat bersamaan kita tahu PHK di sektor ini naik 32% year on year
04:05selama Januari sampai timbul.
04:07Jadi PHK naik tapi manufaktur naik.
04:10Ini sulit dicari logikanya.
04:12Itu hanya beberapa mas diantara banyak anomali data yang lain
04:15termasuk juga PMTB misalkan itu meningkat 6,99%
04:20tanpa penjelasan sektor-sektor apa yang menjadi penimbang.
04:23Dan ada pertanyaan sebetulnya apakah impor alat pertahanan misalnya
04:27itu malah kini dimasukkan.
04:30Atau ada indikator baru, metodologi baru yang digunakan
04:32tapi tidak diungkapkan ke publik.
04:35Jadi ini yang kemudian kami ingin meminta transparansi dari BTS
04:38karena kalau kita bisa belajar dari banyak negara di dunia
04:43misalkan di Nani itu mengalami krisis hutang
04:46itu terjadi karena mereka memanipulasi data defisit saat itu.
04:51Dan IMF, Uni Eropa, Badan Statistik Eropa
04:54melakukan investigasi dan menuntut revisi data.
04:57Dan kemudian lembaga-lembaga internasional
05:00mendorong adanya transparansi dan standar kelakuan yang baik dan benar.
05:04Begitu juga di Argentina misalkan.
05:05Jadi yang kami ingin sampaikan juga adalah
05:08kalau memang datanya benar
05:12ya ungkapkan saja begitu ya.
05:15Kenapa demikian?
05:16Tetapi kalau datanya kemudian cenderung dipoles
05:20atau ada pendekatan metodologi baru yang digunakan
05:22tanpa mengungkapkan ke publik
05:24saya kira ini harus menjadi bagian diskursus
05:28sains akademik yang harus dibuka ke publik
05:31untuk dilakukan bersama-sama.
05:32Oke, oke. Mas, kalau misalkan dari pertanyaan Anda
05:37jujur saja, terbuka saja terkait dengan data yang sebenarnya.
05:40Oke, pertanyaan yang sebenarnya mungkin saja menjadi kegelisahan
05:45adalah bagaimana metodologinya sebenarnya.
05:48Kalau misalkan ini masih ada kejanggalan
05:50seperti yang disampaikan oleh Anda, Mas.
05:53Tapi sebelum dijawab, Mas, terkait dengan metodologi tersebut
05:56kita akan lihat terkait dengan angka-angka pendukung pertumbuhan ekonomi
06:01yang dipaparkan Badan Pusat Statistik yang jadi pertanyaan ekonom.
06:05Ini antara statistik dan realita ekonominya berbanding terbalik.
06:10Pun juga ekonom meminta BPS membuka metodologi perhitungan.
06:15Berikut tayangannya.
06:16Angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2
06:22yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS
06:26belum usai memantik tanda tanya.
06:29Beberapa data yang pemerintah klaim dinilai tidak match
06:32atau tak cocok dengan realitas di lapangan.
06:36Kita belum pernah mengalami pertumbuhan investasi
06:39yang hampir mencapai 7 persen
06:42kecuali pada masa pra-pandemi.
06:44Nah, jadi artinya ini kalau memang betul itu merupakan realita
06:47ada penjelasan dari sisi investasi pada sektor-sektor apa
06:53karena ini artinya adalah penanaman modal yang masuk secara masif.
06:58Nah, ini yang perlu dijelaskan yang pertama.
07:01Kalau dari hitung hitungan kami
07:02memang di kuartal kedua ada kecenderungan peningkatan dari sisi investasi
07:06tapi tidak sampai 7 persen.
07:09Di sitar 3 sampai 4 persen.
07:11Lalu yang kedua adalah dari sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
07:15Nah, ini bukan hanya magnitude tapi juga dari karakternya.
07:18Dari semua leading indicators yang kami baca
07:21Nah, kami prediksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua
07:25akan lebih lambat pertumbuhan secara year-oldier
07:28dibandingkan dengan kuartal 1.
07:31Karena leading indicators mulai dari indeks penjualan retail
07:35penjualan barang-barang durable goods
07:38lalu juga dari sisi persepsi konsumen dan juga pelaku usaha
07:43dan berbagai macam leading indicators yang lain
07:46kata-kata menunjukkan kelemahan.
07:48Ekonomi Indonesia kuartal 2 melesat 5,12 persen.
07:54Ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2023
07:59atau 2 tahun terakhir.
08:02Konsumsi rumah tangga yang menyumbang pertumbuhan ekonomi
08:05dengan porsi 54,25 persen hanya tumbuh 4,97 persen.
08:12Padahal Menko Ekonomi Erlangga Hartarto mengklaim
08:16data retail memuaskan karena membaik.
08:20Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12
08:25dan ini adalah pertumbuhan tertinggi
08:29dalam beberapa kuartal terakhir
08:34dan tentunya dengan pertumbuhan ini
08:38kami juga melihat beberapa perusahaan publik
08:41juga sudah mengumumkan hasilnya
08:43terutama perusahaan retail
08:46dan dari hasilnya terlihat
08:48semuanya mengalami perbaikan
08:51atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu.
08:56Sehingga ini menunjukkan bahwa memang
08:57ekonomi kita tumbuh
08:59dan kita juga melihat
09:01bahwa sektor-sektor
09:03terkait dengan industri itu membaik.
09:09Sayangnya data retail yang dibilang membaik
09:12tidak sejalan dengan realita data di lapangan.
09:16Kami ambil data Kementerian Keuangan tentang pajak.
09:20Realisasi penerimaan PPN dan PPN-PM
09:23pada semester 1 2025
09:25adalah Rp267,3 triliun.
09:30Angka ini anjlok 19,7 persen
09:33dibandingkan periode yang sama tahun lalu
09:36yaitu Rp332,9 triliun.
09:42Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
09:45atau GAIKINDO juga merekam
09:47penjualan mobil semester pertama tahun ini
09:50tidak tumbuh
09:51melainkan turun 8,6 persen.
09:54Rinciannya tahun 2024
09:56410 ribu unit
09:58sedangkan tahun ini
09:59jadi 374 ribu unit.
10:04Penjualan semen dalam negeri
10:06juga turun sekitar 2,5 persen
10:09terbaca dari laporan
10:10Keuangan Indosmen dan Semen Indonesia.
10:13Tapi BPS bilang konstruksi
10:15jadi tulang punggung ekonomi.
10:19Konstruksi tumbuh seiring
10:21dengan peningkatan aktivitas konstruksi.
10:24Pertumbuhan ini sejalan
10:25dengan peningkatan aktivitas konstruksi
10:27yang dibiayai oleh
10:29swasta dan rumah tangga.
10:33Peningkatan impor bahan baku konstruksi
10:35dan realisasi pengadaan semen.
10:41Berikutnya dari sisi pengeluaran
10:43pada triwulan 2 tahun 2025
10:47secara year on year
10:49seluruh komponen mengalami
10:51pertumbuhan positif
10:53kecuali konsumsi pemerintah.
10:57Komponen pengeluaran yang memberikan
11:00kontribusi terbesar terhadap PDB
11:03adalah konsumsi rumah tangga
11:05dengan kontribusi sebesar 54,25 persen.
11:11Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
11:13dari ekspektasi mayoritas ekonom
11:15dan diklaim karena daya beli terjaga
11:17juga tak ditunjukkan oleh data Bank Indonesia.
11:20Survei konsumen Juli mencatat
11:23rasio tabungan masyarakat 2025
11:25bahkan jatuh ke 13,7 persen
11:28meskipun ekonomi melangit.
11:31Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang
11:33saat ini data pertumbuhan ekonomi
11:35memang masih berpegang pada
11:36badan pusat statistik.
11:38Kita selama ini menggunakan BPS kan ya
11:42jadi BPS tentunya menjelaskan
11:45mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya.
11:49Kita tetap mempercayai BPS.
11:51Kita lihat semua indikator berdasarkan BPS
11:54data sen mengenai rumah tangga juga dari mereka.
11:57Jadi saya rasa BPS tetap bersegang
12:00kepada integritas dari datanya.
12:02Kesimpulannya, badan pusat statistik
12:04harus berani membuka metodologi
12:07penghitungan data pertumbuhan ekonomi
12:09secara terbuka
12:10agar publik tidak meragukan
12:13transparansi dan akuntabilitas
12:16pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
12:18Di Amegasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.
12:28Kita masih bergabung dengan Direktur Kebijakan Publik
12:30Celios, Media Wahyu di Askar.
12:32Mas Media, saya lanjutkan pertanyaan
12:34terkait dengan apa yang sudah kita dengar tadi
12:36dari cuplikan sebelumnya
12:38berhubung dengan metodologi.
12:40Pertanyaannya terkait dengan metodologi
12:42penghitungan Celios.
12:43Ini data apa saja yang tidak sinkron
12:45antara versi pemerintah dan lapangan.
12:46Misalnya, dari sektor semen dan investasi
12:49otomotif dan retail
12:51yang diklaim saat ini membaik.
12:55Iya, saya sepakat Mas.
12:56Tadi juga sudah disampaikan
12:57data semen retail
12:59itu sangat anomali sekali ya.
13:01Karena retail misalkan
13:03itu justru kalau kita lihat di lapangan
13:05terjadi kelemahan daya beli musyaratan.
13:08Dan salah satu indikator kita tahu
13:10adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
13:12Dan saya ingin merespon tadi
13:14pernyataan DPS bahwa
13:15konsumsi rumah tangga
13:17naik, saya kira itu tidak tepat.
13:20Meskipun jadi kontributor terbesar PDB,
13:23tapi sebetulnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga
13:26kita relatif tidak naik.
13:28Malah datar.
13:29Jadi 2.1 itu 4,95.
13:31Sekarang itu 4,97.
13:33Hanya 0,02.
13:35Bayangkan perubahan ini sangat kecil sekali
13:37dan ini bertentangan dengan
13:39kenaikan PDB secara keseluruhan
13:41menjadi 5,12 persen
13:42dari 4,7.
13:44Jadi ini sangat anomali sekali.
13:47Dan tadi juga sudah disampaikan ya.
13:49Jadi ada ketidaksesuaian yang signifikan
13:52antara komponen PDB dengan indikator utama lain.
13:55Pendapatan pemerintah,
13:56ada volatilitas data yang tidak bisa dijelaskan,
13:59ada PMTB.
14:00Dan kalaupun BPS memperbaharui metodologinya,
14:03ya harus dibuka ke publik.
14:05Tidak bisa begitu saja dilakukan secara setiap.
14:08Dan kami khawatir
14:09data ekonomi digunakan
14:11untuk mendukung narasi politik pemerintah
14:13sehingga merusak kepercayaan publik
14:15terhadap data statistik pemerintah.
14:18Masalah ini bukan teknis saja
14:20karena implikasinya langsung terhadap
14:22reputasi Indonesia di mata internasional
14:24dan berdampak buruk pada masyarakat.
14:27Jadi kalau pertumbuhan dilebih-lebihkan,
14:29pemerintah kebijakannya bisa keliru.
14:31Masyarakat yang harusnya dapat perlinsos lebih banyak,
14:35insentif ekonomi untuk pelaku usaha.
14:37Tapi karena dianggap ekonomi baik-baik saja,
14:40insentif itu tidak dilakukan.
14:42Ini belum lagi dampaknya terhadap investor ya
14:44dan mitra pembangunan ya.
14:45Kaitannya dengan hutang,
14:47dukungan multilateral gitu ya.
14:49Jadi saya kira kurang tepat
14:51kalau seandainya pemerintah
14:52mencoba untuk menentupi data ekonomi real saat ini,
14:56khususnya BPS,
14:57kalau seandainya BPS melakukan itu.
14:59Karena itu malah memperburuk keadaan.
15:01Lihat apa yang dilakukan Malaysia
15:02ketika ekonomi masyarakat Malaysia sulit.
15:05Mereka tahu daya belinya rontok.
15:08Yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim
15:10adalah dilontorkan lebih banyak subsidi.
15:13Artinya,
15:14gunakan data itu untuk membantu masyarakat
15:16untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada.
15:19Dan saya percaya banyak orang-orang di BPS,
15:22saya punya banyak teman baik di BPS.
15:24Ini hanya soal kita melakukan estimasi
15:27data pertumbuhan ekonomi dengan hati-hati saja.
15:31Dan mudah-mudahan,
15:32mudah-mudahan ini jauh dari
15:34aspek intertensi politik.
15:36Oke, berarti ada kecurigaan dari Celios
15:39tentang meteorologi yang dipakai BPS
15:40untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini ya?
15:42Iya, Mas.
15:45Saya kira ruangnya sekarang ada di BPS
15:47untuk kemudian mengklarifikasi.
15:50Jadi, kami sebagai lembaga dan pemerintah
15:52jelas tidak mungkin mengidentifikasi
15:55satu persatu raw data yang ada di BPS.
15:58Ini saatnya BPS menjelaskan,
16:00membuka metodologinya,
16:02dan kami sudah kirimkan surat ke Komisi Statistik PBB,
16:05dan ketika itu direspon,
16:07ya jelaskan saja kepada
16:08teman-teman di PBB begitu ya.
16:11Dan kami mungkin sudah sampaikan berang-berang
16:14soal banyak metodologi yang harus diperbaiki metodologinya,
16:17tapi kan relatif tidak didengarkan juga.
16:19Ya, kalau kami tidak didengar,
16:20kami ya sampaikan ke PBB,
16:22mudah-mudahan kawan-kawan di PBB
16:24lebih didengar oleh BPS.
16:26Dan pemerintah kemudian terus
16:28memperjuangkan akuntabilitas data yang diperbaiki.
16:30Oke, tadi Anda berbicara terkait dengan
16:34keterbukaan informasi ke publik.
16:36Bagaimana pemerintah atau BPS
16:38ini harus membuka seterang-terangnya
16:40data, metodologinya juga.
16:42Kalau saya ingin bertanya ke Celios,
16:44ini kita bermain skala saja.
16:45Transparasi era pemerintahan saat ini,
16:48kalau menurut Celios,
16:49skalanya berapa?
16:50Satu sampai lima?
16:51Satu, misalkan yang kurang,
16:53lima paling baik?
16:56Satu, Mas.
16:57Artinya masih diberharapan.
16:59Sangat-sangat tidak transparan
17:00maksud Anda itu ya,
17:01yang ini Anda katakan?
17:02Iya, betul.
17:03Dan pada saat yang sama
17:04masih ada ruang perbaikan.
17:06Kalau mau diperbaiki.
17:08Jadi, kenapa rendah?
17:09Karena kurangnya akses terbuka
17:11ke data dan informasi publik.
17:13Dalam banyak kasus,
17:14akses terhadap data pemerintah,
17:16laporan kebijakan itu masih terbatas
17:18untuk media, masyarakat sipil,
17:20maupun peneliti.
17:21Untuk dapetin data BPS saja,
17:23itu harus bayar ratusan juta sekarang.
17:25Oke.
17:26Untuk diakses oleh publik.
17:27Ini belum lagi data PHK
17:29yang kemudian cenderung ditutupi oleh pemerintah,
17:32tiba-tiba PPATK memblokir jutaan terkenimbang,
17:35misalkan artinya perlu ada keterbukaan
17:38dan transparansi dalam data publik, Mas.
17:41Oke.
17:41Terakhir, Mas.
17:43Melihat kuartal ketiga,
17:44apakah mungkin saja
17:45kalau dari apa yang disampaikan oleh Celios tadi,
17:49termasuk soal transparansi dan metodologi,
17:51yang mungkin saja tidak transparan
17:55atau memang tidak transparan kepada publik.
17:57Apakah di kuartal ketiga
17:58akan terjadi lagi keanehan data
18:02atau perbedaan data?
18:05Terus terang, saya berharap
18:06jangan sampai terjadi lagi, Mas.
18:08Ya.
18:08Karena ada banyak akademisi hebat,
18:12peneliti hebat, investor,
18:14orang-orang yang di luar pemerintah ini
18:16mengawasi dengan baik pemerintahan.
18:18Karena mereka sayang juga dengan pemerintah.
18:21Jadi, seburuk-buruknya situasi,
18:24kalau ditutupi,
18:26pasti akan terbuka juga.
18:28Malah lebih baik apa adanya,
18:30karena ketika kita apa adanya,
18:32kita tahu apa yang akan dilakukan.
18:35Kita tahu solusinya.
18:37Jadi, menurut saya,
18:39BPS harus menjadi lembaga independen.
18:43Kemudian melakukan upaya
18:46secara signifikan untuk memperkuat
18:48partisipasi dari publik.
18:52Kemudian memastikan bahwa data yang dirilis
18:54itu adalah data yang valid.
18:57Karena otomatis ini faktornya
18:59akan mempengaruhi kepercayaan publik.
19:02Jadi, jika informasi yang disampaikan
19:04tidak terbuka dan jujur,
19:06otomatis kepercayaan terhadap pemerintah
19:09akan menurun dan melemahkan legitimasi
19:11dan stabilisasi politik itu sendiri.
19:13Jadi, menurut saya,
19:15saya kira hari ini data dan informasi
19:17yang kurang persparan,
19:18pasti implikasinya keperencanaan
19:20dan evaluasi kebijakan.
19:22Mudah-mudahan di portal berikutnya,
19:24anomali ini tidak terjadi lagi, Mas.
19:26Karena bagaimana mau mengurangi
19:29masyarakat miskin,
19:30kalau pemerintah tidak menganggap
19:32masyarakatnya miskin.
19:33Bagaimana mau memberikan insentif
19:35terhadap laku usaha,
19:36kalau seandainya data yang dilakukan,
19:39yang dirilis itu basisnya tidak tepat,
19:41dan kemudian mendukungkan
19:42banyak dengan berkebijakan.
19:44Oke.
19:45Ya, kata kuncinya bagaimana
19:46mau membantu masyarakat
19:46jika data yang disampaikan
19:48tidaklah tepat.
19:49Terima kasih,
19:50Direktur Kebijakan Publik Celios,
19:51Media Wahyudi Askar,
19:53atas apa yang disampaikan,
19:54semoga bisa menjadi koreksi juga ya
19:55terhadap apa yang disampaikan
19:57untuk transparansi ke depan.
19:59Terima kasih sekali, Mas.
20:01Sehat-hat selalu.
20:01Terima kasih, Mas.
Jadilah yang pertama berkomentar